PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 626 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 626 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang

: a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, telah diatur mengenai program keamanan penerbangan; dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Program Keamanan Penerbangan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 68 Tahun 2013; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

1

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN. Pasal 1 (1) Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Ragulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known Shipper), dan Surveyor Independent harus menyusun program keamanan penerbangan yang berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional. (2) Program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme); b. Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme); c. Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (ATS Provider Security Programme); dan d. Program Keamanan Kargo dan Pos.

Pasal 2 (1) Tata cara penyusunan dan pengesahan program keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Pedoman Teknis Operasional Program Keamanan Penerbangan.

2

(2) Pedoman Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran I, II, dan III peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 3 Direktur Keamanan Penerbangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd SUPRASETYO SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; 7. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara; 8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); 9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); 10. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara; dan 11. Para Direktur Utama Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos.

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001

3

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 626 TAHUN 2015 Tanggal : 30 OKTOBER 2015

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN

4

DAFTAR ISI I. II.

III.

KETENTUAN UMUM Definisi PETUNJUK PENYUSUNAN PROGRAM KEAMANAN 2.1 Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme) 2.2 Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme) 2.3 Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (ATS Provider Security Programme) 2.4 Program Keamanan Kargo dan Pos TATA CARA PENGESAHAN DAN AMANDEMEN PROGRAM KEAMANAN 3.1 Persyaratan 3.2 Prosedur 3.2.1 Pengesahan 3.2.2 Amandemen

5

I.

KETENTUAN UMUM DEFINISI Dalam peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan : 1.

Checklist adalah suatu alat observasi yang berbentuk daftar berisikan faktor-faktor berikut subjek yang ingin diamati/diselidiki

2.

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya

3.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial

4.

Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar udara untuk pelayanan umum.

5.

Badan usaha angkutan udara adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar udara untuk pelayanan umum

6.

Pengirim Pabrikan (known consignor) adalah Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi Menteri Perhubungan untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang produksinya secara regular dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.

7.

Surveyor Independen adalah perusahaan yang melakukan pemeriksaan Keamanan kargo yang dikirim oleh pabrikan di Kawasan Berikat Nasional (KBN) yang disertifikasi oleh Menteri.

8.

Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, freight

fowarder

atau

bidang

lainnya

yang

disertifikasi

Menteri

Perhubungan yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk

6

melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim. 9.

Prosedur adalah aturan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan penerbangan

10. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan. 11. Pengendalian Keamanan (Security Control) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. 12. Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. 13. Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis

yang

memuat

peraturan,

prosedur

dan

langkah-langkah

pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum; 14. Program Keamanan Bandar Udara adalah (Airport Security Programme) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia 15. Program

Keamanan

Angkutan

Udara

(Aircraft

Operator

Security

Programme) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkahlangkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia. 16. Program Keamanan Kargo dan Pos adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan Keamanan kargo dan Pos. 17. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan suber daya manusia, fasilitas dan prosedur

7

18. Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerahdaerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan penerbangan, penyelenggaraan bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan. 19. Daerah Steril (Sterile Area) adalah daerah tertentu di dalam Daerah Keamanan Terbatas setelah pemeriksaan keamanan terakhir yang merupakan daerah pergerakan penumpang sampai dengan naik ke pesawat udara dan di daerah tersebut selalu dalam pengendalian dan pengawasan. 20. Daerah Terbatas (Restricted Area) adalah daerah tertentu dibandar udara dimana penumpang dan/atau non-penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu. 21. Daerah Publik (Public Area) adalah daerah-daerah pada bandar udara yang terbuka untuk umum/publik. 22. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara 24. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan 25. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara 26. Kasubdit adalah Kepala Sub Direktorat Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan 27. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan 28. Kasie

adalah

Kepala

Seksi

Kerjasama

Penerbangan

8

dan

Program

Keamanan

II.

PETUNJUK PENYUSUNAN PROGRAM KEAMANAN 2.1

Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme).

NO

MATERI

URAIAN

Letter of Commitment

Komitmen perusahaan terhadap program keamanan Bandar udara

Security Policy

Policy Perusahaan terhadap Keamanan Penerbangan

Kata pengantar Daftar perubahan (amandement record)

Data perubahan Program Keamanan Bandar Udara (ASP) yang telah dilakukan

Distribusi Dokumen

Menyebutkan daftar instansi distribusi dokumen Program Keamanan Bandar Udara (ASP) Isi dan halaman program keamanan bandar udara (ASP)

Daftar isi Daftar Singkatan

Singkatan – singkatan yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara (ASP)

BAB I ORGANISASI 1.1

Pendahuluan

1.1.1 1.2

Tujuan Penyusunan Program Keamanan Bandar Udara Definisi

Tujuan pembuatan Program Keamanan Bandar Udara (ASP) Isitilah – istilah dalam Program Keamanan Bandar Udara

1.3

Dasar Hukum

1.4

Pembagian Tanggungjawab

Peraturan yang berkaitan dengan keamanan penerbangan 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional. tugas dan tanggungjawab unit kerja yang berada di Bandar Udara; a. Kepala Kantor Otoritas b. Kepala Bandar Udara c. Badan Usaha Angkutan Udara d. Instansi Pemerintah :  Kepolisian  TNI  Pemerintah Daerah  Karantina  Kepabeanan  Keimigrasian  Kesehatan  Luar negeri  Intelijen Negara  Pertahanan Negara  Pos dan telekomunikasi  Penanggulangan terorisme  Tenaga nuklir/bahan radioaktif; dan

9

NO

1.5

MATERI

Komite Keamanan Bandar Udara

URAIAN  Bidang lain apabila diperlukan e. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan f. Katering g. Handling Agent h. Konsesioner i. Instansi terkait lainnya 1. Susunan keanggotaan KKBU terdiri dari unsur – unsur :  Badan Intelijen Negara di daerah  Tentara Nasional Indonesia di daerah  Kepolisian di daerah  Pemerintah daerah setempat  Bea cukai Bandar udara (untuk Bandar udara internasional)  Imigrasi Bandar udara (untuk Bandar udara internasiona)  Karantina  Kantor kesehatan Bandar udara  Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan  Badan nasional penanggulangan terorisme di daerah  Unit penyelenggara badan udara ata badan usasha Bandar udara  Badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing  Badan usaha dibidang kargo dan pos; dan  Ground handling. 2. Menyebutkan berapa lama masa tugas KKBU 3. Lokasi dan nomor telepon sekretariat KKBU 4. Kegiatan administrasi KKBU 5. Pertemuan rutin komite KKBU di laksanakan (sekurang-kurangnya 4 (empat)) kali dalam setahun 6. Prosedur koordinasi dan komunikasi? a. Prosedur koordinasi b. Prosedur komunikasi

BAB II PROFIL BANDAR UDARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Bandar Udara Kelas Bandar Udara Alamat Bandar Udara Koordinat Bandar Udara Fax dan Email Bandar Udara Jam Operasional Bandar Udara Struktur Organisasi Bandar udara Tugas dan Tanggungjawab unit dalam struktur organisasi Bandar udara

10

NO

MATERI

URAIAN

BAB III LANGKAH – LANGKAH KEAMANAN 3.1

Langkah – Langkah Keamanan 3.1.1 Gambaran Umum

3.1.2 Perlindungan keamanan Bandar udara 3.1.2.1 Penentuan daerah keamanan Bandar udara

3.1.2.2 Perlindungan daerah keamanan Bandar udara

3.1.2.3 Sistem izin masuk yang berlaku di Bandar udara

3.1.2.4 Prosedur pendampingan dan pengawalan

3.1.2.5 Keamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas Bandar udara

1. Yang bertanggungjawab terhadap daerah keamanan Bandar Udara 2. Yang melaksanakan kegiatan keamanan di Bandar udara 3. Sistem kegiatan keamanan yang dilakukan 1. Pembagian daerah keamanan di bandar udara; 2. Daerah yang termasuk daerah keamanan terbatas di bandar udara; 3. Daerah yang termasuk daerah terbatas di bandar udara; 4. Daerah yang termasuk daerah steril di bandar udara; 5. Daerah yang termasuk daerah publik di bandar udara. 1. Langkah – langkah dalam rangka melindungi daerah keamanan bandar udara; 2. Prosedur perlindungan daerah keamanan. Menyebutkan ijin – ijin masuk ke  daerah keamanan terbatas  daerah terbatas  daerah steril  daerah publik 1. Prosedur pendampingan di bandar udara 2. Prosedur pengawalan di bandar udara 3. Yang bertanggungjawab terhadap pengawalan di bandar udara 4. Yang bertanggungjawab terhadap pendampingan di bandar udara 1. Yang bertanggungjawab terhadap keamanan perimeter dan daerah keamanan terbatas 2. Prosedur pelaksanaan keamanan pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas 3. Sistem pelaporan dalam hal terjadi tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan bandar udara pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas dan bandar udara 4. Sistem pencatatan kegiatan pengamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas dan bandar udara

11

NO

MATERI

3.1.2.6 Keamanan jalan-jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas

3.1.2.7 Kegiatan Patroli dan Pos Penjagaan

3.1.2.8 Keamanan fasilitas navigasi

3.1.3 Perlindungan keamanan pesawat udara 3.1.3.1 Tanggungjawab keamanan

3.1.3.2 Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi normal 3.1.3.3 Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat 3.1.3.4 Penyisiran keamanan pesawat udara

3.1.3.5 Pemeriksaan keamanan pesawat udara

3.1.4 Pengendalian Keamanan Penumpang dan Bagasi 3.1.4.1 Pemeriksaan izin masuk dan dokumen perjalanan

URAIAN 1. Yang bertanggungjawab terhadap pengendalian jalan masuk DKT 2. Menyebutkan jalan – jalan masuk ke daerah keamanan terbatas 3. Prosedur penjagaan keamanan jalan masuk / akses masuk ke daerah keamanan terbatas 4. Prosedur untuk memasuki daerah keamanan terbatas 1. Daerah – daerah yang menjadi objek patrol 2. Prosedur pelaksanaan patroli 3. Pelaksanaan kegiatan keamanan pada pos penjagaan 4. Letak - letak pos penjagaan 1. Yang bertanggungjawab terhadap fasilitas navigasi 2. Prosedur perlindungan keamanan terhadap fasilitas navigasi peralatan/aset/yang ada di bandar udara ? 1. Yang bertanggungjawab terhadap keamanan pesawat udara; 2. daftar badan usaha angkutan udara yang beroperasi di bandar udara; 3. prosedur perlindungan keamanan pesawat udara di Bandar udara. 1. Yang bertanggungjawab terhadap pesawat udara RON; 2. Langkah – langkah keamanan terhadap pesawat RON. Peran bandar udara dalam perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat 1. Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyisiran keamanan pesawat udara 2. Prosedur dalam melaksanakan penyisiran keamanan pesawat udara 1. Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan keamanan pesawat udara 2. Prosedur dalam melaksanakan pemeriksaan keamanan pesawat udara 1. Prosedur pemeriksaan izin masuk dan dokumen perjalanan orang atau penumpang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas

12

NO

MATERI

URAIAN 2. Hal-hal yang menjadi objek pemeriksaan izin masuk dan dokumen perjalanan

3.14.2 Prosedur pemeriksaan penumpang 3.1.4.3 Prosedur pemeriksaan bagasi tercatat 3.1.4.4 Prosedur pemeriksaan bagasi kabin 3.1.4.5 Penanganan dan pencocokan jumlah bagasi tercatat dan penumpang

3.1.4.6 Prosedur pemeriksaan acak (random)

3.1.4.7 Penanganan penumpang transit dan transfer

3.1.4.8 Penanganan bagasi tercatat transit dan transfer

3.1.4.9 Prosedur pemeriksaan diplomat dan kantong diplomatik 3.1.4.10 Prosedur pemeriksaan penumpang tertentu 3.1.4.11 Pengecualian pemeriksaan keamanan

Prosedur pemeriksaan penumpang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas Prosedur pemeriksaan bagasi tercatat yang dilaksanakan di bandar udara Prosedur pemeriksaan bagasi kabin yang dilaksanakan di bandar udara 1. Yang melaksanakan penanganan dan pencocokan jumlah bagasi tercatat dan penumpang yang akan berangkat 2. Prosedur penanganan dan pencocokan jumlah bagasi tercatat dan penumpang yang akan berangkat 1. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan acak (random) dilaksanakan di bandar udara 2. Mekanisme pemilihan orang/penumpang yang akan dilakukan pemeriksaan acak (random) 3. Perubahan atau peningkatan persentase pemeriksaan acak pada saat kondisi ancaman keamanan penerbangan meningkat 4. Prosedur pemeriksaan tidak terduga (unpredictable) terhadap penumpang dan bagasi yang telah di dilakukan pemeriksaan 1. Proses dan alur penanganan penumpang transit dan transfer di bandar udara; 2. Yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan pengawasan penumpang transit dan transfer. 1. Yang bertanggung jawab terhadap penanganan bagasi tercatat transit dan transfer; 2. Proses dan alur penanganan bagasi tercatat transit dan transfer. 1. Prosedur pemeriksaan diplomat 2. Prosedur pemeriksaan kantong diplomat 1. Kriteria penumpang tertentu yang berlaku di bandar udara; 2. Prosedur penanganan dan pemeriksaan penumpang tertentu. Yang termasuk dalam pengecualian pemeriksaan keamanan di bandar udara

13

NO

MATERI

3.1.4.12 Prosedur penanganan dan pemeriksaan liquid, aerosol dan gel (LAG’s) pada penerbangan internasional

3.1.4.13 Prosedur penanganan dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api

3.1.4.14 Prosedur penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi

3.1.4.15 Penanganan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya

3.1.4.16 Penanganan barang tidak bertuan

3.1.5 Pengendalian Keamanan Pekerja, Penerbang dan Personel Kabin dan Barang Bawaannya 3.1.5.1 Pemeriksaan izin masuk

URAIAN 1. Prosedur pemeriksaan LAG’s di bandar udara 2. Volume/berat jenis LAG’s yang di izinkan untuk diangkut dalam penerbangan 3. Penanganan LAG’s yang di temukan pada saat pemeriksaan (untuk penerbangan internasional) 1. Prosedur penanganan dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api 2. Lokasi penyerahan senjata api bagi penumpang yang datang 3. Dokumen apa yang di berikan kepada pemilik pada saat menyerahkan senjata api 4. Pemeriksaan bukti kepemilikan senjata api pada saat proses 5. Prosedur jika pemegang senjata api tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah 1. Yang bertanggung jawab terhadap penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi ? 2. Prosedur penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi ? 1. Yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan keamanan bagasi tercatat yang tidak diambil pemiliknya? 2. Prosedur yang berlaku terhadap penanganan dan keamanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya. 1. Prosedur penanganan barang tidak bertuan yang ditemukan di wilayah bandar udara 2. Prosedur penanganan barang tidak bertuan yang ditemukan di daerah keamanan terbatas 3. Proses penilaian resiko barang yang tidak bertuan terkait dengan indikasi bom

1. Izin masuk yang berlaku bagi pekerja, penerbang dan personel kabin yang akan masuk daerah keamanan terbatas 2. Hal – hal yang diperiksa terkait izin masuk pekerja, penerbang dan personel

14

NO

MATERI

3.1.5.2 Prosedur pemeriksaan pekerja, penerbang dan personel kabin 3.1.5.3 Prosedur pemeriksaan barang bawaan pekerja, penerbang dan personel kabin

3.1.6 Pengendalian Keamanan Kendaraan 3.1.6.1 Pemeriksaan izin masuk

3.1.6.2 Prosedur pemeriksaan keamanan bagian luar kendaraan 3.1.6.3 Prosedur pemeriksaan keamanan bagian dalam kendaraan 3.1.6.4 Prosedur pemeriksaan keamanan barang bawaan dalam kendaraan 3.1.7 Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos 3.1.7.1 Kebijakan keamanan pengangkutan kargo dan pos 3.1.7.2 Penanggung jawab keamanan kargo dan pos 3.1.7.3 Prosedur pemeriksaan kargo

URAIAN kabin yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas Prosedur pemeriksaan pekerja, penerbang dan personel kabin yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas ? 1. Prosedur pemeriksaan barang bawaan pekerja, penerbang dan personel kabin yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas 2. Prosedur yang berlaku dalam hal pekerja yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas membawa prohibited item 1. Izin masuk yang berlaku bagi kendaraan yang akan masuk daerah keamanan terbatas 2. Hal-hal yang diperiksa terkait izin masuk kendaraan kabin yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas 1. Prosedur pemeriksaan bagian luar kendaraan 2. Prosedur pemeriksaan bagian luar kendaraan 1. Bagian-bagian dalam kendaraan yang di periksa 2. Prosedur pemeriksaan bagian dalam kendaraan Prosedur pemeriksaan barang bawaan dalam kendaraan Prosedur pengangkutan kargo dan pos yang diimplementasikan di bandar udara Yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan keamanan kargo dan pos di bandar udara Prosedur pemeriksaan kargo dan pos di bandar udara (jika pemeriksaan keamanan kargo dilaksanakan oleh bandar udara)

3.1.7.4 Prosedur penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos transit

1. Yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos transit (jika bandar udara yang melakukan penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos)

2. Prosedur penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos transit yang berlaku di bandar udara 3.1.7.5 Penanganan kargo dan pos dalam Prosedur penanganan jika di temukan kategori barang berbahaya kargo dalam kategori barang berbahaya

15

NO

MATERI

3.1.8 Pengamanan catering dan barang persediaan 3.1.8.1 Penanggung jawab pengamanan catering dan barang persediaan/pembekalan 3.1.8.2 Prosedur pengamanan dan pemeriksaan catering dan barang persediaan/pembekalan

3.1.9 Barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies)

URAIAN Yang bertanggungjawab terhadap keamanan catering dan barang persediaan. Yang bertanggung jawab terhadap pengamanan catering dan barang persediaan/pembekalan Prosedur yang berlaku di bandar udara terkait : a. Pengamanan catering dan barang persediaan yang disiapkan di dalam daerah keamanan terbatas b. Pemeriksaan catering dan barang persediaan yang disiapkan di luar daerah keamanan terbatas dan akan masuk daerah keamanan terbatas Prosedur pemeriksaan keamanan terhadap barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies) sebelum memasuki de daerah keamanan terbatas

3.2 Fasilitas Keamanan Penerbangan 3.2.1 Penyediaan peralatan keamanan penerbangan 3.2.2 Inventarisasi peralatan keamanan 3.2.3 Standar Pengoperasian peralatan keamanan

Proses dan prosedur penyediaan peralatan keamanan penerbangan Inventarisasi peralatan keamanan

1. Standar pengoperasian peralatan keamanan ? Prosedur test harian sebelum peralatan dioperasikan 2. Yang bertanggung jawab melaksanakan test harian sebelum dioperasikan 3. Prosedur melaksanakan test harian 3.2.4 Prosedur pemeriksaan rutin dan 1. Prosedur pemeriksaan rutin dan/atau /atau kalibrasi peralatan kalibrasi peralatan; keamanan 2. Kapan pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan dilaksanakan; 3. Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan keamanan. 3.2.5 Pemuktahiran /pembaharuan 1. Kapan pemuktahiran/pembaharuan peralatan keamanan ? peralatan keamanan 2. Prosedur/proses pemuktahiran/pembaharuan peralatan keamanan di bandar udara BAB IV PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM 4.1

Tanggung jawab Penanggulangan

4.2

Tindakan awal penanggulangan

Yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan tindakan melawan hukum di bandar udara Tindakan awal penanggulangan terhadap tindakan melawan

16

NO

MATERI

4.3

Komando Penanggulangan

4.4

Pengendalian penanggulangan

4.5

Bantuan pelayanan navigasi

4.6

Bantuan spesialis/ahli

4.7

Media pemberitaan terkait penanggulangan

4.8

Pelaporan hasil penanggulangan

4.9

Pelatihan penanggulangan

BAB V 5.1

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kebijakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan

URAIAN 1. Yang memegang komando penanggulangan dalam hal terjadinya tindakan melawan hukum; 2. Prosedur serah terima komando penanggulangan tindakan melawan hukum 1. Prosedur pengendalian penanggulangan tindakan melawan hukum di bandar udara; 2. Yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penanggulangan tindakan melawan hukum di bandar udara. Bantuan pelayanan navigasi apakah yang diberikan bandar udara dalam hal terjadi tindakan melawan hukum di bandar udara Prosedur pengikutsertaan tenaga spesialis dan ahli dalam hal terjadinya tindakan melawan hukum di bandar udara Yang berwenang untuk melakukan komunikasi kepada media pemberitaan terkait penanggulangan tindakan melawan hukum 1. Sistem pelaporan hasil penanggulangan tindakan melawan hukum ke Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 2. Yang berwenang melaporkan hasil penanggulangan tindakan melawan hukum 3. Kapan laporan hasil penanggulangan tindakan mealawan hukum di sampaikan 1. Setiap kapankah pelatihan penanggulangan di laksanakan 2. Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum 3. Unit yang berpartisipasi dalam latihan penanggulangan tindakan melawan hukum

1. Yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan diklat keamanan penerbangan; 2. Kebijakan bandar udara terkait dengan pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan;

17

NO

MATERI

5.2

Sertifikasi personel keamanan penerbangan

5.3

kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan

5.4

5.7

kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan kebijakan pendidikan dan pelatihan tambahan peningkatan kompetensi personel keamanan Bandar udara Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bandar Udara Dokumentasi

BAB VI 6.1

PENGAWASAN Program pengawasan internal

6.2

Prosedur pengawasan internal

6.3

Pelaporan pengawasan internal

6.4

Dokumentasi hasil pengawasan internal

5.5

5.6

URAIAN 3. Program pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan; 4. Program pendidikan dan pelatihan personel fasilitas keamanan penerbangan; 5. Kapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di bandar udara. 1. Program bandar udara untuk memastikan setiap personel keamanan penerbangan memiliki lisensi 2. Program bandar udara untuk memastikan perpanjangan lisensi personel keamanan penerbangan 3. Kriteria personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan Program bandar udara untuk memastikan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan dilaksanakan Program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan di bandar udara Diklat tambahan untuk peningkatan kompetensi. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Bandar Udara Yang bertanggungjawab terhadap rekaman bukti diklat 1. Program pengawasan internal yang berlaku di bandar udara 2. Yang dilakukan dalam rangka pengawasan internal 3. Yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengawasan internal Prosedur pengawasan internal yang dilaksanakan di bandar udara terkait 1. Jadwal pengawasan 2. Pelaksanaan pengawasan 3. Laporan hasil pengawasan 4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan Yang bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil pengawasan internal kepada regulator 1. Sistem dokumentasi hasil pengawasan internal

18

NO

MATERI

URAIAN 2. Yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi hasil pengawasan internal

LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Peta bandara udara (dilengkapi dengan keterangan (legend) 1. Layout DKT Bandara; 2. Layout DKT Terminal Penumpang; 3. Layout DKT Terminl Kargo; 4. Layout DKT Terminal VIP. B. Data bandara udara 1. Daftar Accountable person; 2. Daftar airline; 3. Data personel avsec; 4. Data personel fasilitas kampen; 5. Data fasilitas kampen; 6. Daftar No Contact Emergency; C. SK KKBU D. Airport Contingency Plan E. SOP 1. SOP Penerbitan Pas; 2. SOP Pengoperasian Peralatan Keamanan Penerbangan; 3. SOP Pemeriksaan di SCP; 4. SOP Pemeriksaan di Access Control; 5. SOP Patroli; 6. SOP HBS (jika ada); 7. SOP Gap analysis; 8. SOP Penanganan Bagasi Tidak Bertuan; 9. SOP Penanganan Haji (jika ada); 10. SOP Pengawasan Internal; F. Flow Chart Komunikasi G. Form – Form 1. form penerimaan ancaman bom; 2. form laporan ancaman bom; 3. form laporan insiden keamanan penerbangan; 4. form tanda terima penitipan senjata api (jika ada); 5. form pakta integritas dengan pihak terkait di bandara; 6. form laporan pengawasan internal. H. Manual 1. Manual training program 2. Manual pengawasan internal

19

2.2 Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme) NO

MATERI Letter of Commitment Security Policy

URAIAN Komitmen perusahaan terhadap Program Keamanan Angkutan Udara Policy Perusahaan terhadap Keamanan Penerbangan

Kata pengantar Daftar perubahan (amandement record) Daftar pemegang dokumen Daftar isi Daftar singkatan

Data perubahan Program Keamanan Angkutan Udara yang telah dilakukan Menyebutkan daftar instansi distribusi dokumen Program Keamanan Angkutan Udara Isi dan halaman Program Keamanan Angkutan Udara Singkatan – singkatan yang digunakan dalam Program Keamanan Angkutan Udara

BAB I ORGANISASI 1.1

Pendahuluan

1.1.1

Tujuan Penyusunan Program Keamanan Bandar Udara Definisi

Tujuan pembuatan Program Keamanan Angkutan Udara (AOSP) 1.2 Isitilah – istilah dalam Program Keamanan Angkutan Udara (AOSP) 1.3 Dasar Hukum Mencakup seluruh peraturan yang berkaitan dengan keamanan penerbangan 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional. 1.4 Pembagian Tanggungjawab 1. Struktur organisasi Badan Usaha Angkutan Udara; 2. Tanggungjawab unit management badan usaha angkutan udara terkait keamanan penerbangan; 3. Unit penanggungjawab keamanan penerbangan 4. Tanggungjawab Handing Agent : a. Ground handling b. Catering c. Cargo agent d. Cleaning e. Regulated agent (menyebutkan nama – nama pihak ketiga yang bekerjasama dengan badan usaha angkutan udara) 1.5 Kebijakan Keamanan 1. Kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap keamanan penerbangan (prosedur, SDM, training, anggaran, QC, Contingency Plan, fasilitas, kerahasiaan dokumen aosp); 2. Kebijakan menolak mengangkut orang dan barang berdasarkan penilaian resiko. BAB II PROFIL BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA 2.1 Sejarah berdirinya perusahaan; 2.2 Alamat kantor pusat badan usaha angkutan udara; 2.3 Alamat kantor cabang dan station badan usaha angkutan udara ;

20

2.4

Rute berjadwal yang diterbangi; Tipe pesawat yang dioperasikan

BAB III LANGKAH – LANGKAH KEAMANAN 3.1 Langkah–Langkah Keamanan 3.1.1 Gambaran Umum 1. Yang bertanggungjawab dibidang keamanan 2. Pendelegasian tugas terkait keamanan penerbangan (Ground Handling; Perusahaan Katering; Regulated Agent / Pemeriksaan Kargo dan Pos 3.1.2 Perlindungan Keamanan Pesawat Udara 3.1.2.1 Tanggungjawab keamanan 1. Yang menjadi penanggungjawab atas terhadap perlindungan perlindungan keamanan pesawat udara; pesawat 2. Siapa yang melaksanakan perlindungan terhadap pesawat udara. 3.1.2.2 Prosedur perlindungan 1. Siapa yang melaksanakan pemeriksaan pesawat udara dalam kondisi keamanan (aircraft security check), normal; 2. Prosedur perlindungan pesawat udara kondisi normal; 3. Siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang masuk pesawat udara termasuk ijinnya; 4. Siapa yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan naik turun penumpang, bongkar muat muatan ke pesawat sampai pesawat lepas landas; 5. Prosedur bila diketahui orang tanpa izin masuk kepesawat udara. 3.1.2.3 Prosedur perlindungan 1. Prosedur apabila pesawat udara menjadi objek pesawat udara dalam kondisi tindak melawan hukum; ancaman meningkat 2. Langkah-langkah yang di ambil dalam kondisi ancaman meningkat. 3.1.2.4 Penyisiran keamanan pesawat 1. Siapa yang berwenang melakukan penyisiran udara; (aircraft security keamanan pesawat udara (aircraft security search) search) 2. Kapan dilakukan penyisiran keamanan; 3. Prosedur penyisiran keamanan pesawat termasuk area – area dilakukannya penyisiran keamanan pesawat (checklist aircraft security search); 4. Prosedur apabila terjadi penemuan benda yang mencurigakan. 5. Prosedur pendokumentasian terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan penerbangan; 6. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan penerbangan kepada yang berkepentingan (PIC/station manager/supervisor AVSEC). 3.1.2.5 Pemeriksaan keamanan 1. Siapa yang melakukan pemeriksaan pesawat udara (aircraft keamanan pesawat udara (aircraft security security check) check); 2. Kapan dilakukan pemeriksaan keamanan;

21

3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.2.9

3.1.3

3. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (aircraft security check) termasuk area – area dilakukannya pemeriksaan keamanan pesawat udara pesawat (sesuai checklist aircraft security check);; 4. Prosedur apabila ditemukan benda yang mencurigakan; 5. Prosedur pendokumentasian terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (sesuai aircraft security check); 6. Prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (sesuai aircraft security check) kepada yang berkepentingan (PIC/station manager/supervisor AVSEC). Pengendalian jalur masuk ke 1. siapa yang mengontrol jalur masuk ke pesawat udara (control of pesawat udara; access to aircraft) 2. Prosedur pengendalian jalur dari keluar ruang tunggu sampai dengan masuk ke pesawat udara; 3. Tujuan dilakukan pengendalian jalur masuk ke pesawat udara; 4. Prosedur pengendalian terhadap pegawai airline dan barang bawaan yang masuk ke dalam pesawat udara yang telah steril. Pengamanan pesawat parkir 1. Prosedur penilaian resiko keamanan (security bermalam/Remain On Night risk assessment) terhadap lokasi parkir (RON) pesawat yang bermalam; 2. Yang bertanggungjawab terhadap pesawat RON; 3. Prosedur pengamanan terhadap pesawat RON; 4. Yang melakukan pengawasan terhadap pesawat RON. Perlindungan pesawat udara 1. Yang bertanggungjawab melakukan yang tidak dioperasikan pengawasan terhadap pesawat yang tidak dioperasikan. 2. Prosedur pengamanan terhadap pesawat yang tidak dioperasikan; Perlindungan ruang kendali 1. Yang beranggungjawab terhadap ruang pesawat udara selama kendali pesawat udara selama penerbangan; penerbangan 2. Bagaimana prosedur bagi personel operasi atau personel kabin masuk ke ruang kendali; 3. Bagaimana prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara. Penanganan dan pengendalian 1. Tujuan penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan keamanan penumpang dan bagasi kabin; bagasi kabin 2. Yang melakukan pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin; 3. Prosedur pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin.

22

3.1.3.1

Prosedur pemeriksaan penumpang pada lapor diri (check-in)

1. Yang melakukan prosedur pemeriksaan penumpang pada lapor diri; 2. Prosedur pemeriksaan penumpang pada lapor diri antara lain : a. Passenger profiling b. Security question c. DG Question 3. Batasan bagasi kabin yang boleh dibawa 3.1.3.2 Pemeriksaan dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan perjalanan dan ID Penumpang 3.1.3.3 Pengawasan pergerakan 1. Yang bertanggungjawab terhadap pengendalian penumpang (control of dan pengawasan pergerakan penumpang 2. Prosedur pengawasan pergerakan penumpang movement of passengers) (control of movement of passengers) 3.1.3.4 Prosedur penanganan 1. Prosedur penanganan penumpang transit penumpang transit dan (penanganan penumpang yang tidak turun dari transfer pesawat, penanganan dan pemeriksaan ulang terhadap penumpang transit yang turun) 2. Prosedur penanganan penumpang transfer (penanganan dan pemeriksaan ulang terhadap penumpang transfer); 3. Pengecualian terhadap penumpang yang di perbolehkan tinggal dipesawat udara. 3.1.3.5 Prosedur penanganan bagasi 1. Prosedur penanganan bagasi kabin kabin penumpang transit dan penumpang transit yang ditinggal oleh transfer pemiliknya; 2. Prosedur terhadap barang penumpang transit yang tidak melanjutkan penerbangan 3. Prosedur penanganan bagasi kabin penumpang transfer yang tidak dibawa dan bagaimana prosedur memastikan tidak bagasi kabin yang ditinggal oleh penumpang transfer 3.1.3.6 Penanganan penumpang dan 1. Kategori penumpang yang dicurigai bagasi kabin yang dicurigai 2. Prosedur jika ditemukan barang dicurigai; 3. Bagaimana prosedur pelaporan terhadap penumpang dan bagasi kabin yang dicurigai 3.1.3.7 Penanganan penumpang yang 1. Yang bertanggungjawab dalam penanganan membawa senjata sebagai penumpang yang membawa senjata api security item dan/atau senjata tajam sebagai security item; 2. Prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api dan/atau senjata tajam sebagai security item 3. Prosedur serah terima senjata api atau senjata tajam; 4. Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang; 5. Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru; 6. Form tanda terima senjata api; 7. Prosedur penolakan pengangkutan senjata yang sesuai ketentuan.

23

3.1.3.8 Penanganan penumpang tertentu (measures for special category passengers) 3.1.3.9 Penanganan tahanan atau dalam pengawasan hukum

3.1.3.10 Penanganan penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian 3.1.3.11 Penanganan penumpang yang mengalami gangguan jiwa 3.1.3.12 Penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly passengers)

3.1.4 Pemeriksaan keamanan dan Penanganan bagasi tercatat

3.1.4.1

Prosedur pemeriksaan keamanan bagasi tercatat

3.1.4.2

Prosedur penyiapan bagasi tercatat

3.1.4.3

Pengawasan penyiapan bagasi tercatat

3.1.4.4

Prosedur pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) bagasi tercatat

Prosedur Penanganan penumpang tertentu 1. Penumpang khusus dan cacat 2. Balita dan anak kecil 3. Wanita hamil 1. Yang bertanggungjawab dalam Penanganan tahanan atau dalam pengawasan hukum 2. Tata cara umum terkait penanganan tahanan 3. Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum 4. Prosedur transit / transfer tahanan bisa di berangkatkan dengan jadwal penerbangan terkoneksi pada hari yang sama. 1. Yang bertanggungjawab terhadap penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi; 2. Prosedur penanganan penumpang penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian 1. Yang bertanggungjawab terhadap penumpang yang mengalami gangguan jiwa; 2. Prosedur penanganan yang mengalami gangguan jiwa. 1. Kategori jenis-jenis penumpang yang tidak patuh (unruly passengers) 2. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly passengers) di darat 3. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly passengers) pada saat terbang 1. Tujuan pemeriksaan keamanan dan penanganan bagasi tercatat; 2. Yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan bagasi tercatat; 3. Yang bertanggungjawab dalam penanganan bagasi tercatat. 1. Prosedur pemeriksaan keamanan dan penanganan bagasi tercatat; 2. Metode pemeriksaan bagasi tercatat; 3. Perlindungan dan pengawasan keamanan terhadap bagasi tercatat yang telah diperiksa sampai di muat kepesawat; 4. Prosedur terhadap bagasi tercatat yang di curigai di lakukan penyusupan. 1. Prosedur pemeriksaan keamanan dan penanganan bagasi tercatat; 2. Prosedur profiling terhadap bagasi tercatat Prosedur pengawasan bagasi tercatat dari checkin, makeup baggage area sampai dimuat ke pesawat udara 1. Prosedur pemuatan bagasi tercatat dari makeup baggage area sampai ke pesawat udara; dan 2. penurunan dari pesawat sampai ke baggage claim area

24

3.1.4.5

Pengawasan pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) bagasi tercatat

3.1.4.6

Prosedur penanganan bagasi tercatat transit dan transfer Pengawasan bagasi tercatat transit dan transfer Prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang Prosedur penanganan bagasi tercatat tak bertuan

3.1.4.7 3.1.4.8 3.1.4.9

3.1.4.10 Prosedur penanganan bagasi tercatat tak terklaim (unclaimed hold baggage)

Prosedur pengawasan pemuatan bagasi tercatat dari makeup baggage area sampai ke pesawat udara dan penurunan dari pesawat sampai ke baggage claim area Prosedur penanganan bagasi tercatat transit dan transfer Prosedur pengawasan bagasi tercatat transit dan transfer Prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang (manual dan/atau otomatis) 1. Prosedur penanganan bagasi tercatat tak bertuan 2. Prosedur pelaporan bagasi tercatat tak bertuan 1. Prosedur penanganan bagasi tercatat tak terklaim (unclaimed hold baggage) 2. Jangka waktu penyimpanan bagasi tercatat tak terclaim 1. Prosedur pemeriksaan petugas pembersih pesawat udara 2. Yang melakukan pemeriksaan terhadap petugas pembersih pesawat udara Tujuan penanganan kargo dan pos

3.1.5

Pemeriksaan petugas pembersih pesawat udara

3.1.6

Penanganan keamanan kargo dan pos Kebijakan keamanan Kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap pengangkutan kargo dan pos kargo dan pos Penanggung jawab Yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan pemeriksaan keamanan kargo kargo dan pos dan pos Prosedur pemeriksaan Prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos keamanan kargo dan pos mulai dari shipper sampai diangkut ke dalam pesawat Prosedur penanganan, Prosedur penanganan, pemuatan (loading) dan pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) kargo dan pos penurunan kargo dan pos Prosedur penanganan dan Prosedur penanganan dan pengendalian pengendalian keamanan kargo keamanan transfer kargo dan pos dan pos transfer Penanganan kargo dan pos 1. Prosedur penanganan barang berbahaya yang dalam kategori barang diangkut sebagai kargo berbahaya 2. Prosedur penanganan barang berbahaya yang dibawa penumpang, awak pesawat udara dan COMAT penanganan high risk cargo 1. Kategori high risk cargo 2. Prosedur penanganan high risk cargo 3. Yang melakukan penanganan terhadap high risk cargo penanganan kargo dan pos 1. Prosedur penanganan kargo dan pos pada pada ancaman meningkat ancaman meningkat 2. Yang melakukan penanganan kargo dan pos pada ancaman meningkat Penanganan barang tertentu Penanganan kantong diplomat 1. Kriteria kantong diplomatic (diplomatic pouches)

3.1.6.1 3.1.6.2 3.1.6.3 3.1.6.4 3.1.6.5 3.1.6.6

3.1.6.7

3.1.6.8

3.1.7 3.1.7.1

25

3.1.7.2 3.1.7.3

3.1.7.4

3.1.8

3.2 3.2.1

3.2.2

2. Prosedur terhadap penanganan kantong diplomatic (normal dan di curigai) Prosedur penanganan liquid, 1. Prosedur penanganan LAG’s aerosol dan gel (LAG’s) pada 2. Prosedur penyampaian informasi terkait LAGs penerbangan internasional kepada calon penumpang Penanganan catering 1. Kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap penanganan catering 2. Yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan catering 3. Prosedurnya penyimpanan untuk menjamin keamanan jasa boga dan barang 4. Prosedur pengamanan pengiriman barang catering ke pesawat 5. Prosedur penerimaan catering ke pesawat 6. Pihak yang bertanggung jawab melakukan pengamanan 7. Tindakan yang diambil bila ada kerusakan seal dan tidak kesesuaian antara total barang dengan manifest barang persediaan 1. Kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap barang persediaan 2. Yang bertanggungjawab terhadap barang persediaan 3. Prosedur pemeriksaan dan /atau pengendalian keamanan terhadap barang persediaan pengendalian keamanan 1. Prosedur pengendalian keamanan terhadap terhadap awak pesawat udara awak pesawat dan barang bawaannya 2. Prosedur pengendalian keamanan terhadap barang bawaan awak pesawat 3. Siapa yang bertanggungjawab terhadap barang bawaannya 4. Prosedur pengedalian terhadap awak pesawat udara yang sedang tidang bertugas (extra crew) Langkah-langkah Keamanan Aset Prosedur pengendalian 1. Prosedur pengendalian keamanan kantor keamanan kantor station station di bandar udara badan usaha angkutan udara 2. Prosedur pengendalian dan pemeriksaan keamanan kantor airline yang memiliki akses langsung ke DKT Bandara 3. Yang bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pemeriksaan keamanan kantor airline yang memiliki akses langsung ke DKT Bandara Prosedur pengendalian 1. Prosedur pengendalian keamanan aset badan keamanan aset badan usaha usaha angkutan udara (hanggar, peralatan angkutan udara komunikasi, peralatan IT, GSE, kendaraan operasional dll) 2. Prosedur pengendalian dan pemeriksaan keamanan terhadap GSE, bus penumpang dan kendaraan operasional yang bersinggungan dengan daerah steril) 3. Siapa yang bertanggung jawab keamanan aset badan usaha angkutan udara 26

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL 4.1

Kebijakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan

4.2

Sertifikasi personel keamanan penerbangan

4.3

Kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan

4.4

Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan Kebijakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi awak pesawat udara

4.5

4.6

Kebijakan pendidikan dan pelatihan inspektor keamanan penerbangan internal

BAB V PENANGGULANGAN TINDAKAN 5.1 Tindakan Awal Dan Penyampaian Informasi

5.2

Pelaporan

5.3

Komunikasi Pemberitaan

1. Kebijakan badan usaha terkait dengan sistem penerimaan (recruitment) pegawai dan pemeriksaan latar belakang (background check) 2. Kebijakan badan usaha terkait sistem pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan 3. Yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan 4. Sistem pendokumentasian (recording) pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan 1. Prosedur untuk memastikan setiap personel keamanan penerbangan memiliki lisensi 2. Prosedur perpanjangan lisensi personel keamanan penerbangan Program badan usaha untuk memastikan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan dilaksanakan Program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terlaksana di badan usaha 1. Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi awak pesawat udara 2. Program penyegaran (refreshing) pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi awak pesawat udara 1. Program pendidikan dan pelatihan inspektor keamanan penerbangan internal 2. Program penyegaran (refreshing) pendidikan dan pelatihan inspektor keamanan penerbangan internal MELAWAN HUKUM 1. Tanggungjawab penanggulangan tindakan melawan hukum; 2. Kategori tindakan melawan hukum 3. Prosedur tindakan awal penanggulangan terhadap tindakan melawan hukum 4. Yang berwenang melakukan tindakan awal penanggulangan terhadap tindakan melawan hukum dan mendistribusikan informasi 1. Prosedur / proses pelaporan penanggulangan tindakan melawan hukum (buat flow chart dalam lampiran) 2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaporan penanggulangan tindakan melawan hukum 1. Prosedur komunikasi dari airline ke komite keamanan bandara dan/atau KNKP

27

5.4

Pelatihan Penanggulangan

BAB VI PENGAWASAN 6.1 Program Pengawasan Internal (Internal Quality Control) 6.2

Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Internal

6.3

Pelaporan Pengawasan Internal

6.4

Pelaporan Pengawasan Internal LAMPIRAN – LAMPIRAN A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R.

S.

2. Prosedur komunikasi dari komite keamanan bandara dan/atau KNKP ke media pemberitaan 3. Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan komunikasi dari airline ke komite keamanan bandara dan/atau KNKP 1. Program pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum (proses perencanaan dan pelaksanaan) 2. Prosedur dokumentasi dan evaluasi program pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum 3. Pelaksanaan pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum 4. Siapa yang bertanggung jawab melakukan program pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum 1. Program pengawasan internal yang berlaku di badan usaha 2. Yang bertanggung jawab melaksanakan program pengawasan internal Prosedur pelaksanaan dan pemilihan lokasi kegiatan pengawasan internal (audit, inspeksi, survey dan test) 1. Prosedur pelaporan hasil pengawasan internal kepada regulator 2. Prosedur menindaklanjuti hasil pengawasan internal Prosedur dokumentasi dan evaluasi hasil pengawasan internal

Checklist aircraft security check (tiap tipe pesawat) Checklist Aircraft security search (Tiap tipe pesawat) Checklist penerimaan Ancaman Bom Form Laporan Ancaman Bom Form Serah Terima senjata Sebagai Security Item Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan Layout Tempat Penempatan bom yang berisiko kecil (Risk Least Bomb Location) SOP Penanganan Barang Berbahaya Yang dibawa Penumpang dan Awak Pesawat Udara dan COMAT Contingency Plan (penanganan ancaman bom, pembajakan dan Penyanderaan) Daftar Barang Dilarang (Prohibited Items), Tanaman, Hewan, Buah-Buahan, Dll Incident Report (Preliminary dan Pasca Kejadian) Flow Chart Komunikasi Terjadi Insiden dan Data Contingency Contact Data Pesawat Udara (Tipe dan Jumlah) Data Station (Contact Person, Telepon, Fax, Email, dsb) Aircraft Security Seal Local Airport Procedure LOPA Manual Training Program Manual Pengawasan Internal

28

2.3

Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Penerbangan (ATS Provider Security Programme)

NO.

MATERI

Navigasi

URAIAN

Pakta Integritas

Komitmen perusahaan terhadap Program Keamanan Navigasi Penerbangan Uraikan kebijakan perusahaan terhadap Keamanan penerbangan

Kebijakan Keamanan Kata Pengantar Daftar isi

Isi dan halaman Program Keamanan Navigasi Penerbangan Catatan Perubahan Data perubahan Program Keamanan (amandement) Navigasi Penerbangan yang telah dilakukan Daftar Halaman Efektif (list of Menyebutkan tanggal, bulan tahun Effective Pages) berlakunya per halaman dokumen Daftar pemegang salinan Program Menyebutkan daftar instansi/unit Keamanan (Distribution List pemegang dokumen Program Keamanan Holder) Navigasi Penerbangan BAB I ORGANISASI 1.1

Pendahuluan

1.2

Definisi

1.3

Dasar Hukum (Referensi)

1.4

Struktur Organisasi dan Pembagian Tanggung Jawab a. Struktur Organisasi

III.

Tujuan pembuatan Program Keamanan Navigasi Penerbangan Istilah – istilah yang digunakan dalam Program Keamanan Bandar Udara Peraturan yang berkaitan dengan keamanan penerbangan : a. Dasar Hukum Nasional; b. Dasar Hukum Internasional

Mengambarkan Struktur Organisasi: a. Secara Keseluruan; b. Kantor Cabang. b. Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab unit kerja yang terkait dengan Keamanan Navigasi Penerbangan : a. Kantor Pusat PPNPI; b. Kantor Cabang PPNPI; c. Bandar Udara. PROFIL PPNPI CABANG BANDAR UDARA .........

2.1

Nama Kantor Cabang PPNPI a. Alamat Kantor cabang; b. Nomor telpon kantor cabang; c. Fax dan email kantor cabang.

2.2

Jam Operasional

2.3

Fasilitas Pelayanan Navigasi

29

BAB III PERLINDUNGAN FASILITAS NAVIGASI 3.1

Penetapan Daerah Keamanan

1. Siapa yang bertanggungjawab terhadap keamanan PNPPI; 2. Gambaran secara umum mengenai kegiatan keamanan di PNPPI; 3. Pembagian daerah Keamanan di PPNPI; 4. Daerah yang termasuk dalam keamanan terbatas di PPNPI; 5. Daerah yang termasuk dalam terbatas di PPNPI; 6. Daerah yang termasuk daerah steril di PPNPI; 7. Daerah yang termasuk daerah publik di PPNPI

3.2

Perlindungan Daerah Keamanan

1. Langkah – langkah dalam rangka maelindungi daerah keamanan PPNPI; 2. Prosedur Perlindungan Daerah Keamanan. Menyebutkan ijin – ijin masuk ke : 1. Daerah Keamanan Terbatas; 2. Daerah Terbatas; 3. Daerah Steril; 4. Daerah Publik.

3.2.1 Sistem izin masuk yang berlaku di PPNPI

3.2.2 Prosedur Pendampingan dan Pengawalan

1. Prosedur pendampingan di PPNPI; 2. Prosedur pengawalan di PPNPI; 3. Yang bertanggungjawab terhadap pengawalan di PPNPI; 4. Yang bertanggungjawab terhadap pendampingan di PPNPI.

3.2.3 Keamanan Perimeter dan Pagar Daerah Keamanan Terbatas

1. Yang bertanggungjawab terhadap keamanan perimeter dan daerah keamanan terbatas; 2. Prosedur pelaksanaan keamanan pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas; 3. Sistem pelaporan dalam hal terjadi tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan PPNPI pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas; 4. Sistem pencatatan kegitan pengamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas.

3.3

1. Yang bertanggungjawab terhadap pengendalian jalan masuk daerah keamanan terbatas;

Pengendalian Jalan Masuk

30

2. Menyebutkan jalan – jalan masuk ke daerah keamanan terbatas; 3. Prosedur penjagaan keamanan jalan masuk/akses masuk ke daerah keamanan terbatas; 4. Prosedur untuk memasuki daerah keamanan terbatas. 1. Daerah – daerah yang menjadi objek patroli; 2. Prosedur pelaksanaan patroli; 3. Pelaksanaan kegiatan keamanan pada pos penjagaan; 4. Letak – letak pos penjagaan.

3.3.1 Kegiatan Patroli dan Pos Penjagaan

3.3.2 Keamanan Fasilitas Navigasi

1. Yang termasuk fasilitas – fasilitas navigasi; 2. Prosedur perlindungan keamanan terhadap fasilitas – fasilitas navigasi.

3.4

Yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan orang dan barang bawaan;

Pemeriksaan Keamanan Orang dan Barang Bawaan

3.4.1 Pemeriksaan Izin Masuk

1. Izin masuk yang belaku bagi tamu dan karyawan yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Hal – hal yang diperiksa terkait izin masuk tamu dan karyawan yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas.

3.4.2 Prosedur Pemeriksaan Keamanan Orang

Prosedur pemeriksaan orang yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas

3.4.3 Prosedur Pemeriksaan Barang Bawaan

1. Prosedur pemeriksaan terhadap barang bawaan yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas; 2. Prosedur yang berlaku dalam hal pekerja yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas membawa prohibited item

3.5

Pengendalian Keamanan Kendaraan

3.5.1 Pemeriksaan izin masuk

1. Izin masuk yang berlaku bagi kendaraan yang akan masuk Daerah Keamanan Terbatas; 2. Hal – hal yang diperiksa terkait izin masuk kendaraan yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas

3.5.2 Prosedur pemeriksaan keamanan bagian luar kendaraan

1. Bagian – bagian luar kendaraan yang diperiksa; 2. Prosedur pemeriksaan bagian luar kendaraan

31

3.5.3 Prosedur pemeriksaan keamanan bagian dalam kendaraan

1. Bagian – bagian dalam kendaraan yang diperiksa; 2. Prosedur pemeriksaan bagian dalam kendaraan

3.5.4 Prosedur pemeriksaan keamanan barang bawaan dalam kendaraan

Prosedur pemeriksaan keamanan barang bawaan dalam kendaraan

3.6

Fasilitas Keamanan Penerbangan

3.6.1 Penyediaan peralatan keamanan penerbangan

Proses dan prosedur penyediaan peralatan keamanan penerbangan

3.6.2 Inventarisasi peralatan keamanan

Inventarisasi peralatan keamanan

3.6.3 Standar Pengoperasian Peralatan Keamanan

1. Standarisasi pengoperasian peralatan keamanan, Prosedur test harian sebelum peralatan dioperasikan; 2. Yang bertanggungjawab melaksanakan test harian sebelum dioperasikan; 3. Prosedur melaksanakan test harian

3.6.4 Prosedur pemeriksaan rutin dan /atau kalibrasi peralatan keamanan

1. Prosedur pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan; 2. Kapan pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan dilaksanakan; 3. Yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan keamanan

3.6.5 Pemutakhiran/pembaharuan peralatan keamanan

1. Kapan pemuktahiran/pembaharuan peralatan keamanan; 2. Prosedur/proses pemuktahiran/pembaharuan peralatan keamanan di PPNPI

IV. SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI 4.1

Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi

1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengendalian teknologi informasi komunikasi; 2. Sistem pengendalian teknologi informasi komunikasi

4.2

Perlindungan dari serangan cyber (cyber attack)

Prosedur perlindungan dari serangan cyber

4.3

Peningkatan Sistem Keamanan Teknologi Informasi Komunikasi

1. Siapa yang bertanggung jawab dalam peningkatan sistem keamanan teknologi informasi komunikasi;

32

2. Prosedur peningkatan sistem keamanan teknologi informasi komunikasi. V. SISTEM KEAMANAN PENGOPERASIAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) 5.1

Pengoperasian Air Traffic Management

1. Siapa yang melaksanakan pengoperasian ATM; 2. Prosedur Pengoperasian ATM.

5.2

Perlindungan ATM dari Tindakan Melawan Hukum

1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan ATM dari tindakan melawan hukum; 2. Prosedur perlindungan ATM dari tindakan melawan hukum

5.3

Koordinasi dengan instansi Terkait

Bagaimana Prosedur koordinasi dengan instansi a. Otoritas Bandar Udara; b. Kepala Bandar Udara; c. Perusahaan Angkutan Udara; d. Anggota KNKP atau Komite Bandar Udara; e. Unit kerja terkait.

5.4

Pengoperasian ATM saat Bencana Alam

1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian ATM saat bencana alam; 2. Prosedur pengoperasian ATM saat bencana alam.

VI. PENANGANAN KEADAAN DARURAT KEAMANAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) 6.1

Kategori Keadaan Darurat

Pada saat situasi apa saja yang termasuk kategori keadaan darurat.

6.2

Tanggungjawab penanggulangan

yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan keadaan darurat

6.3

Tindakan awal penanggulangan

Tindakan awal penanggulangan terhadap tindakan tindakan melawan hukum.

6.4

Prosedur Penanggulangan Darurat Keamanan

Prosedur Penanggulangan Darurat Keamanan terhadap : a. Serangan Cyber (cyber attack); b. Pembajakan pesawat; c. Ancaman Bom; d. Sabotase; e. Tindakan melawan hukum lainnya.

6.5

Rencana Cadangan (Back up Plan) Pengoperasian ATM

Langkah – langkah rencana cadangan pengoperasian ATM

33

6.6

Laporan Kejadian (Incident)

1. Sistem pelaporan hasil penanggulangan tindakan melawan hukum ke Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 2. Yang berwenang melaporkan hasil penanggulangan tindakan melawan hukum; 3. Kapan laporan hasil penanggulangan tindakan melawan hukum disampaikan.

6.7

Latihan penanggulangan (exercise)

1. Kapan pelatihan penanggulangan dilaksanakan; 2. Yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelatihan penaggulangan tindakan melawan hukum; 3. Unit yang berpartisipasi dalam latihan penanggulangan tindakan melawan hukum.

VII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.1

Personel Keamanan Penerbangan

1. Yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan diklat keamanan penerbangan; 2. Kebijakan PPNPI terkait dengan pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan;

7.2

Program pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan

1. Program Pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan; 2. Program pendidikan dan pelatihan personel fasilitas keamanan penerbangan; 3. Program PPNPI untuk memastikan setiap personel keamanan penerbangan memiliki lisensi; 4. Program PPNPI untuk memastikan perpanjangan lisensi personel keamanan penerbangan; 5. Kriteria personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan; 6. Kapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di PPNPI.

7.3

Pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan

Program PPNPI untuk memastikan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan

34

7.4

Pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan Penerbangan

1. Program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan di PPNPI 2. Materi keamanan penerbangan dalam initial dan recurrent lisensi/rating personel ATS

7.5

Dokumentasi

1. yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen penyelenggaraan diklat; 2. Berapa lama jangka waktu penyimpanan; 3. Prosedur pemusnahan dokumen penyelenggaraan diklat.

VIII. PENGAWASAN INTERNAL 8.1

Program Pengawasan internal (Internal Quality Control)

1. Program pengawasan internal yang berlaku di PPNPI; 2. Yang dilakukan dalam rangka pengawasan internal; 3. Yang bertanggungjawab dan melaksanakan pengawasan internal.

8.2

Kegiatan Pengawasan internal

Prosedur pengawasan internal yang dilaksanakan di PPNPI terkait : 1. Jadwal pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan; 3. Laporan hasil pengawasan; 4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

8.3

Pelaporan pengawasan internal

Yang bertanggungjawab terhadap pelaporan hasil pengawasan internal kepada regulator.

8.4

Dokumentasi hasil pengawasan internal

1. Yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi hasil pengawasan internal; 2. Sistem dokumentasi hasil pengawasan internal; 3. Prosedur pemusnahan dokumen pengawasan internal

LAMPIRAN A. Peta daerah keamanan PPNPI B. Prosedur Penerbitan Izin Masuk C. Form Ancaman Bom D. Form Pelaporan Incident/accident E. Lain-lain

35

2.4 NO

Program Keamanan Kargo dan Pos MATERI Letter of Commmitment

URAIAN Menjelaskan Komitmen perusahaan terhadap Program Keamanan Kargo dan Pos dan ditandatangani oleh Pimpinan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen

Security Policy Kata Pengantar Daftar Perubahan (amandement record)

Memuat bagian/bab yang terdapat perubahan Program Keamanan Kargo dan Pos /Known Consignor/Surveyor Independenyang telah dilakukan

Daftar Pemegang Dokumen

Menyebutkan Daftar Instansi/unit pemegang dokumen Program Keamanan Kargo dan Pos /Known Consignor/Surveyor Independen

Daftar Isi

Isi dan Halaman Program Keamanan Kargo dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen

Daftar Singkatan

Singkatan-singkatan yang digunakan dalam Program Keamanan Kargo dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen

BAB I - PENDAHULUAN 1.1 Definisi

Istilah-istilah dalam Program Keamanan Kargo dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen

1.2

Tujuan Penyusunan Program Keamanan Kargo dan Pos /Known Consignor/Surveyor Independen

Tujuan Pembuatan Program Keamanan Kargo dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen

1.3

Dasar Hukum

Peraturan yang berkaitan dengan Keamanan Penerbangan 1. Dasar Hukum Nasional 2. Dasar Hukum Internasional

BAB II - PROFIL PERUSAHAAN 2.1

Gambaran Perusahaan

1. Menjelaskan tentang bidang usaha Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen 2. Mencantumkan Alamat Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen

36

2.2

Struktur Organisasi

Mencantumkan Struktur Organisasi secara keseluruhan dan memisahkan unit Quality Control dengan Operasional

2.3

Tugas dan Tanggungjawab

a. Menjelaskan Tugas dan Tanggungjawab Management b. Mencantumkan Accountable Security Officer

2.4

Informasi dan Komunikasi

a. Prosedur Pemberian Informasi dan Komunikasi b. Yang berwenang memberikan informasi dan komunikasi

BAB III - LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN 3.1 Langkah-langkah Keamanan 3.1.1 Penetapan Daerah Keamanan

Pembagian Daerah Keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen a. Daerah Terbatas pada Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen b. Daerah Keamanan Terbatas pada Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen

3.1.2 Perlindungan dan Pengendalian Keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen 3.1.2.1 Perlindungan dan Pengendalian Daerah Terbatas

a. Prosedur Perlindungan Daerah terbatas Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen b. Prosedur Pengendalian daerah Terbatas Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen c. Penanggungjawab Daerah Terbatas Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen

3.1.2.2 Perlindungan dan Pengendalian Daerah Keamanan Terbatas

a. Prosedur Perlindungan Daerah Keamanan Terbatas Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen b. Prosedur Pengendalian Daerah Keamanan Terbatas Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen

37

c. Penanggungjawab Daerah Keamanan Terbatas Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen a. Prosedur Penerbitan Izin Masuk Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen b. Menjelaskan siapa saja yang dapat masuk c. Penanggungjawab pemberian ijin masuk

3.1.2.3 Sistem Perijinan Masuk

3.1.2.4 Pemantauan Daerah Keamanan

a. Prosedur Pemantauan Daerah Keamanan Regulated Agent b. Sistem yang digunakan untuk pemantauan Daerah Keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen c. Penanggungjawab Daerah Keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen

3.1.3 Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen 3.1.3.1 Penerimaan

a. Prosedur Penerimaan Kargo dan Pos 1. General Kargo 2. Barang Berbahaya (DG) 3. Barang beresiko tinggi (High Risk) 4. Life animal 5. Jenazah 6. Barang khusus lainnya 7. Barang yang mudah rusak 8. Barang yang butuh percepatan 9. COMAT dan COMAIL b. Kelengkapan Dokumen pengiriman Kargo dan Pos c. Penanggungjawab penerimaan Kargo dan Pos

3.1.3.2 Pemeriksaan Keamanan

a. Prosedur dan Tata Cara Pemeriksaan Kargo sebagaimana pada butir 3.1.3.1. b. Prosedur Pemeriksaan Kargo Ukuran Besar (over size) c. Prosedur Penanganan Kargo yang tidak sesuai dokumen d. Prosedur Penanganan Kargo yang dicurigai

38

e. Prosedur Pemeriksaan Keamanan dengan menggunakan peralatan keamanan seperti x-ray, ETD, ETD detection dog f. Prosedur Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen secara Manual g. Prosedur Pengiriman Barang Berbahaya yang tidak dinyatakan dalam dokumen (undeclear Dangerous Goods) h. Prosedur Pemberian label keamanan pada kiriman kargo i. Prosedur Perlindungan Kargo yang telah diperiksa 3.1.3.3 Penimbangan Kargo

a. Prosedur Penimbangan b. Penanggungjawab melakukan penimbangan

3.1.3.4 Penanganan Kargo pada Penyimpanan Sementara

a. Prosedur Penanganan Kargo yang ditolak oleh BUAU atau PUAU b. Prosedur Penanganan Kargo yang tidak diambil oleh pemiliknya

3.1.3.5 Pemuatan Kargo

a. Prosedur Pemuatan Kargo ke dalam Kendaraan

3.1.3.6 Pemberian Label Kendaraan dan Segel Kendaraan

a. Prosedur Pemberian Label dan Segel Kendaraan b. Penanggungjawab terhadap pemberian label dan segel kendaraan

3.1.3.7 Kelengkapan Dokumen Perjalanan

a. Prosedur Pengeluaran Dokumen Perjalanan b. Penanggungjawab terhadap pengeluaran dokumen perjalanan c. Penanggungjawab penerbitan CSD pengeluaran dokumen perjalanan

3.1.4 Pengamanan dan Pengendalian Transpostasi Kargo dan Pos a. Prosedur Penyusunan Rencana Perjalanan menjelaskan tentang : 1. Rencana rute perjalanan 2. Perubahan rute perjalanan b. Komunikasi apabila diperlukan dalam perjalanan c. Penanggungjawab pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat

39

3.1.4.2 Pengendalian Keamanan Kendaraan

a. Bagaimana prosedur pengendalian keamanan kendaraan sebelum berangkat b. Prosedur pengawalan dan pengamanan kendaraan dalam perjalanan c. Penaggungjawab Kendaraan saat berangkat

3.1.4.3 Serah Terima

a. Prosedur serah terima kepada BUAU atau PUAU b. Penanggungjwab terhadap serah terima dari Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen ke BUAU atau PUAU a. Prosedur Pengendalian Dokumen memuat tentang : 1. Penyimpanan dokumen yang akan digunakan 2. Pengeluaran dokumen yang akan digunakan 3. Penyimpanan dokumen yang telah digunakan 4. Pemusnahan dokumen b. Penanggungjawab terhadap dokumen

3.1.4.4 Pengendalian Dokumentasi

3.2 3.2.1

Fasilitas Keamanan Jenis dan Fungsi Fasilitas Keamanan

3.2.2

Pengoperasian dan Pemeliharaan

a. Prosedur Pengoperasian X-ray, ETD, WTMD, HHMD, CCTV, Mirror b. Prosedur Pemeliharaan X-ray, ETD, WTMD, HHMD, CCTV, Mirror c. Prosedur pengujian peralatan keamanan seperti Large Tunnel Combined Test Piece (LTCTP), Object Test Piece (OTP) d. Penanggungjwab terhadap Pengoperasian dan Pemeliharaan, Pengujian

3.2.3

Kalibrasi

a. Prosedur Kalibrasi b. Penanggungjwab terhadap Kalibrasi

3.2.4

Dokumentasi

a. Prosedur Dokumentasi terhadap : 1. Pengoperasian dan Pemeliharaan

a. Mencantumkan jenis fasilitas pemeriksaan keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen b. Menjelaskan fungsi fasilitas pemeriksaan keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen

40

2. Kalibrasi b. Prosedur Dokumentasi dan Jangka waktu penyimpanan c. Prosedur Pemusnahan dan Jangka waktu Pemusnahan d. Penanggungjawab dokumentasi penyimpanan dan pemusnahan BAB IV - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.1 Seleksi dan Rekrutmen

a. Prosedur Rekrutmen memuat tentang : 1. Proses Penerimaan Pegawai 2. Rekam Jejak Pegawai 3. Kriteria Penerimaan Pegawai b. Penanggungjawab Rekrutmen Pegawai

4.2 Program Pendidikan dan Pelatihan

a. Kebijakan Program Pendidikan dan Pelatihan memuat tentang : 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan 2. Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 3. Pendidikan dan Pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan 4. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi b. Penanggungjawab Program Pendidikan dan Pelatihan c. Prosedur pendokumentasian rekrutmen, Pendidikan dan pelatihan dan Pelaporan

BAB V - PENGAWASAN INTERNAL 5.1 Program Pengawasan Internal

a. Program Pengawasan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen b. Penanggungjawab pelaksanaan Pengawasan

5.2 Prosedur Pengawasan Internal

a. Pelaksanaan Pengawasan b. Tindaklanjut Hasil Pengawasan

5.3 Prosedur Pelaporan Pengawasan Internal

a. Prosedur Pelaporan Pengawasan Internal b. Penanggungjawab Pelaporan Pengawasan Internal

5.4 Dokumentasi Hasil Pengawasan

a. Prosedur pendokumentasian hasil pengawasan b. Penanggungjawab terhadap pendokumentasian hasil pengawasan c. Prosedur penyimpanan dan Pemusnahan

41

BAB - VI CONTIGENCY PLAN 6.1 Penanganan Kondisi Darurat (Contingency) di Gudang

a. Prosedur Penanganan kondisi darurat di Gudung Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen apabila terjadi: 1. Ancaman Bom 2. Pembajakan 3. Kebakaran b. Penanggungjawab Penanganan kondisi darurat di Gudung Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen a. Prosedur Penanganan kondisi darurat dalam pengangkutan apabila terjadi :

6.2 Prosedur Penanganan Kondisi Darurat (Contingency) Dalam Pengangkutan

1. Kerusakan kendaraan dalam perjalanan 2. Pembajakan saat dalam perjalanan b. Penanggungjawab Penanganan kondisi darurat dalam pengangkutan 6.3 Pelaporan Insiden

a. Prosedur Pelaporan terhadap Penanganan kondisi darurat di Gudung Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen b. Prosedur Pendokumentasian terhadap Penanganan kondisi darurat di Gudung Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen c. Penanggungjawab Pelaporan dan Pendokumentasian Penanganan Kondisi Darurat di gudang Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen d. Prosedur Pelaporan terhadap Penanganan kondisi darurat dalam pengangkutan e. Prosedur Pendokumentasian terhadap Penanganan kondisi darurat dalam pengangkutan f. Penanggungjawab Pelaporan dan Pendokumentasian Penanganan Kondisi Darurat dalam pengangkutan

LAMPIRAN A. Gambar Lay Out Gudang B. Daftar Nomor Telepon Keadaan Darurat ( Emergency Call Number) C. Data Personil Avsec D. Data Personil Dangerous Goods E. Data Peralatan Keamanan F. Form Pengujian Peralatan Keamanan G. SOP Perawatan Peralata n Keamanan H. form penerimaan ancaman bom I. form laporan ancaman bom 42

J. SOP Penerbitan dan contoh Pass RA/KC/SI K. Form PTI, CSD L. Surat Tugas M. Data Jenis dan Jumlah Kendaraan N. Manual Training Program O. Manual Pengawasan Keamanan Internal

43

3. TATA CARA PENGESAHAN DAN AMANDEMEN PROGRAM KEAMANAN 3.1

PERSYARATAN a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan formulir dokumen checklist b. Menyampaikan Draft Program Keamanan dan ditempatkan di dokumen folder : 1. Folder Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme) warna hitam; 2. Folder Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme) warna biru; 3. Folder Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (ATS Provider Security Programme) warna hijau; 4. Folder Program Keamanan Kargo dan Pos warna putih; c. Menyiapkan folder kosong untuk data administrasi pemohon dan dilengkapi dengan kertas pembatas 10 lembar; d. Seluruh persyaratan tersebut diatas, disampaikan kepada Direktur Keamanan Penerbangan dengan kategori sebagai dokumen rahasia. e. Contoh formulir permohonan pengesahan program keamanan dan formulir dokumen checklist sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

3.2

PROSEDUR 3.2.1

PENGESAHAN a. Pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan Program Keamanan kepada Direktur Keamanan Penerbangan dengan melampirkan formulir permohonan pengesahan Program Keamanan dan formulir dokumen checklist. b. Tahap Pengesahan Program Keamanan sebagai berikut : 1. Tahap I  Administrasi a) Subdit Standarisasi, kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan melakukan evaluasi persyaratan administrasi. b) Setelah persyaratan pada butir 3.1 terpenuhi, Subdit Standarisasi, kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan akan menunjuk tim penanggungjawab.

44

2. Tahap II  Demonstrasi a) Tim menyampaikan surat Direktur Keamanan Penerbangan tentang undangan paparan dokumen ke pemohon setelah tahap I selesai. b) Pemohon yang diwakili oleh Accountable Person (Manager) melaksanakan paparan dokumen di hadapan Tim. c) Tim menyampaikan surat Direktur Keamanan Penerbangan tentang hasil paparan dan saran perbaikan kepada Pemohon. d) Pemohon menyampaikan tindak lanjut saran perbaikan dalam waktu 2 minggu sejak tanggal penerbitan surat hasil paparan. e) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan mengajukan surat perpanjangan kepada Direktur Keamanan Penerbangan. 3. Tahap III  Verifikasi a) Tim menyampaikan surat Direktur Keamanan Penerbangan tentang pelaksanaan verifikasi setelah tahap II selesai. b) Ketentuan verifikasi untuk program keamanan angkutan udara/AOSP yaitu : 1) Pemohon yang memiliki jumlah rute hanya 1, maka verifikasi dilakukan di 1 station; 2) Pemohon yang memiliki jumlah rute antara 2 – 10, maka verifikasi dilakukan di 2 station; dan 3) Pemohon yang memiliki jumlah rute lebih dari 10, maka verfikasi dilakukan pada 20 % (dua puluh persen) dari jumlah station; c) Tim menyampaikan surat Direktur Keamanan Penerbangan tentang hasil verifikasi dan saran perbaikan kepada pemohon. d) Pemohon menyampaikan tindak lanjut saran perbaikan dalam waktu selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat hasil verifikasi; e) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan mengajukan surat perpanjangan kepada Direktur Keamanan Penerbangan; f) Tim memastikan formulir dokumen checklist dalam status CLOSE;

45

4. Tahap IV  Finalisasi a) Tim menyusun dan mengajukan draft surat pembayaran PNBP ke Direktur Keamanan Penerbangan. b) Tim menyusun dan mengajukan draft surat Direktur Keamanan Penerbangan dan lembar pengesahan Program Keamanan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara. c) Accountable Person mengambil lembar pengesahan setelah menyerahkan bukti pembayaran PNBP dan dokumen dalam bentuk softcopy serta hardcopy (dokumen ditempatkan pada dokumen folder) kepada Direktorat Keamanan Penerbangan dan mengisi formulir pengambilan pengesahan program keamanan. c. Format lembar pengesahan program keamanan dan formulir pengambilan pengesahan program keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini. 3.2.2

AMANDEMEN a. Pemohon mengajukan surat permohonan Amandemen Program Keamanan kepada Direktur Keamanan Penerbangan dengan melampirkan : 1. Lembar Catatan Perubahan; dan 2. Lembar Program Keamanan yang di Amandemen. b. Tahap Amandemen Program Keamanan antara lain : 1. Tim melakukan evaluasi terhadap amandemen Program Keamanan; 2. Tim menyusun dan mengajukan draft surat pembayaran PNBP ke Direktur Keamanan Penerbangan; 3. Tim mengajukan surat Direktur Keamanan Penerbangan dan lembar Amandemen Program Keamanan ke Direktur Keamanan Penerbangan; 4. Accountable Person mengambil surat dan lembar amandemen setelah menyerahkan bukti pembayaran PNBP kepada Direktorat Keamanan Penerbangan dan mengisi formulir serah terima lembar amandemen. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd SUPRASETYO

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001 46

47

Lampiran II Peraturan Direktur Jeneral perhubungan Udara Nomor : KP 626 TAHUN 2015 Tanggal : 30 OKTOBER 2015

FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN DAN DOKUMEN CHECKLIST PROGRAM KEAMANAN A. FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN ASP 1. Informasi Umum

1.1

Permohonan pengesahan ASP :

 INISIAL

 REVISI

1.2

Nama Bandar Udara

: __________________________________________________

1.3

Pengelola

: __________________________________________________

1.4

Data Bandar Udara

: __________________________________________________

1.4.1 Alamat

: __________________________________________________

1.4.2 No Telepon

: __________________________________________________

1.4.3 No Fax

: __________________________________________________

1.4.4 Website

: __________________________________________________

1.5

Nama Kepala Bandar Udara : _____________________________________________

1.6

Nama Accountable Person ( Avsec ) : _______________________________________ 1.6.1 Jabatan

: __________________________________________________

1.6.2 Alamat

: __________________________________________________

1.6.3 No Telepon dan HP : ________________________________________________ 1.6.4 No Fax

: __________________________________________________

1.6.5 E-mail

: __________________________________________________

1.3 Data Accountable Person Lainnya:

48

1.9.1 Bidang Operasi : _________________________________________________ 1.9.2 Bidang QC/QA

: ________________________________________________

1.9.3 Bidang Training : _________________________________________________

2. Informasi Khusus 2.1 Jenis Bandar Udara

 Sipil

 Enclave Sipil

 Enclave Militer

 Domestik  Internasional

2.2 Kategori PKP-PK

: __________________________________________________

2.3 Runway

: __________________________________________________

2.4 Jenis Pesawat yang Beroperasi : ________________________________________ 2.5 Jumlah Airline yang beroperasi : _______________________________________ 2.6 Jumlah ground handling yang beroperasi : ______________________________ 2.7 Jumlah Penumpang (per hari) : _________________________________________ 2.8 Jumlah Kargo (per hari)

_______________________________________________

Nama Pemohon : _____________________________

Tanda Tangan: __________________________________

49

Tanggal : __________________

B. FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN AOSP 1. Informasi Umum 1.1 Permohonan Pengesahan AOSP : 1.2 Nama Operator

 INISIAL

 REVISI

: ___________________________________________________

1.3 Nama Dagang (Brand Name) : ___________________________________________ 1.4 Alamat Terdaftar

: ___________________________________________________

1.5 Kantor Pusat

: ___________________________________________________

1.5.1 Alamat

: ___________________________________________________

1.5.2 No Telepon dan HP : ______________________________________________ 1.5.3 No Fax

: ___________________________________________________

1.5.4 Website

: ___________________________________________________

1.6 Nama Pemilik

: ___________________________________________________

1.7 Nama Direktur Utama : _________________________________________________ 1.8 Nama Accountable Person ( Avsec ) : _____________________________________ 1.8.1 Jabatan

: ___________________________________________________

1.8.2 Alamat

: ___________________________________________________

1.8.3 No Telepon dan HP : ______________________________________________ 1.8.4 No Fax

: ___________________________________________________

1.8.5 E-mail

: ___________________________________________________

1.9 Data Accountable Person Lainnya: 1.9.1 Bidang Operasi : ________________________________________________ 1.9.2 Bidang QC/QA

: ________________________________________________

1.9.3 Bidang Training :

_______________________________________________

2. Informasi Khusus 3.3 Nomor SIUP

: ___________________________________________________

50

3.4 Nomor AOC 3.5 Penerbangan :

: ___________________________________________________  Domestik

 Internasional

 Passenger and Cargo

 Cargo

 ……………….

3.6 Jumlah Rute

: ___________________________________________________

3.7 Jumlah Station

: ___________________________________________________

3.8 Tipe dan Jumlah Pesawat : ______________________________________________

Nama Pemohon : _____________________________

Tanda Tangan: __________________________________

51

Tanggal : __________________

C. FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN PROGRAM PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

KEAMANAN

1. Informasi Umum 1.1 Permohonan pengesahan PKPPNP

 INISIAL

 REVISI

1.2 Nama PPNPI Cabang Bandar Udara : ______________________________________ 1.3 Pengelola

: ________________________________________________________

1.4 Data PPNPI

: ________________________________________________________

1.1.1 Alamat

: ________________________________________________________

1.1.2 No Telepon : ________________________________________________________ 1.1.3 No Fax

: ________________________________________________________

1.1.4 Website

: ________________________________________________________

1.5 Nama Kepala PPNPI : _____________________________________________________ 1.6 Nama Accountable Person ( Avsec ) : ______________________________________ 1.1.5 Jabatan

: ________________________________________________________

1.1.6 Alamat

: ________________________________________________________

1.1.7 No Telepon dan HP : ________________________________________________ 1.1.8 No Fax

: ________________________________________________________

1.1.9 E-mail

: ________________________________________________________

1.7 Data Accountable Person Lainnya: 1.7.1 Bidang Operasi : __________________________________________________ 1.7.2 Bidang QC/QA

:

_________________________________________________

1.7.3 Bidang Training : __________________________________________________

Nama Pemohon : _____________________________

Tanda Tangan: __________________________________

52

Tanggal : ______________________

D. FORMULIR PERMOHONAN PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN KARGO DAN POS 1. Informasi Umum 1.1

Nama Perusahaan

1.2

Data Kantor Pusat

1.3

_______________________________________________

1.2.1 Alamat

: ______________________________________________

1.2.2 No Telepon

: ______________________________________________

1.2.3 No Fax

: ______________________________________________

1.2.4 Website

: ______________________________________________

Data Operasional 1.2.5 Alamat

:

_____________________________________________

1.2.6 No Telepon

: ______________________________________________

1.2.7 No Fax

: ______________________________________________

1.4

Nama Direktur Utama : ____________________________________________

1.5

Nama Accountable Person ( Avsec ) : ________________________________ 1.5.1 Jabatan

: ______________________________________________

1.5.2 Alamat

: ______________________________________________

1.5.3 No Telepon dan HP : _________________________________________

1.6

1.5.4 No Fax

: ______________________________________________

1.5.5 E-mail

: ______________________________________________

Data Accountable Person Lainnya: 2.6.1 Bidang Operasi : ___________________________________________ 2.6.2 Bidang QC/QA

: ___________________________________________

2.6.3 Bidang Training : ___________________________________________

53

2. Informasi Khusus 2.1

Bidang Usaha  Pemeriksa Kargo  Domestik

2.2

 Penanganan Kargo  Internasional

Jenis fasilitas keamanan  CTP, OTP

 X-Ray

Nama Pemohon : _____________________________

Tanda Tangan: __________________________________

54

 ETD

 CCTV

Tanggal : __________________

E. FORMULIR DOKUMEN CHECKLIST PROGRAM KEAMANAN 1) Formulir Dokumen Checklist Program Keamanan Bandar Udara Formulir Checklist Dokumen Program Keamanan Bandar Udara Nama Bandar Udara Accountable Person PIC Tim Tanggal Evaluasi

No

Requirements

: : : :

Protocol Questions Apakah pada dokumen telah ada: a. Letter of Commitment b. Security Policy c. Kata pengantar d. Daftar perubahan (amandement record) e. daftar pemengang dokumen f. daftar isi g. daftar singkatan

BAB I ORGANISASI 1.1 Pendahuluan 1.2 Definisi

1.3 Dasar Hukum

Apakah tujuan yang tertulis dalam program keamanan telah sejalan dengan tujuan yang tertera dalam PKPN ? 1. Apakah definisi yang tertulis dalam program keamanan merupakan adopsi dari PKPN? 2. Apakah definisi yang terulis relevan untuk digunakan dalam program keamanan 1. Apakah dasar hukum yang digunakan dan dituliskan dalam program keamanan telah mencakup seluruh peraturan yang berkaitan dengan keamanan penerbangan? 2. Apakah dasar hukum yang dituliskan telah relevan untuk dicantumkan dalam 55

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

program keamanan ? 1.4 Pembagian Tanggung Jawab 1. Apakah pembagian tanggung jawab telah mencakup seluruh unit kerja yang berada di bandar udara? 2. Apakah pembagian tanggung jawab telah mencantumkan tanggung jawab masingmasing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya di bandar udara ? 3. Apakah Pembagian tanggung jawab telah sejalan / tidak bertentangan dengan PKPN? 1.5 Komite Keamanan Bandar Udara 1. Siapakah ketua KKBU ? 2. berapa lama masa tugas KKBU ? 3. bagaimana susunan keanggotaan KKBU ? 4. Apakah tugas KKBU telah sesuai dengan PKPN ? 5. dimanakah lokasi dan nomor telepon sekretariat KKBU ? 6. Bagaimana kegiatan administrasi KKBU ? 7. Berapa kali minimal pertemuan rutin KKBU di lakukan ? 8. Bagaimanakah prosedur koordinasi dan komunikasi antar anggota KKBU? 9. Bagaimanakah prosedur koordinasi dan komunikasi KKBU ke luar ? BAB II PROFIL BANDAR UDARA 1. Nama Bandar Udara 2. Kelas Bandar Udara 3. Alamat Bandar Udara 4. Koordinat Bandar Udara 56

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions 5. 6. 7. 8.

Fax dan e-mail Bandar Udara Jam Operasional Bandar Udara Struktur Organisasi Bandar Udara Tugas dan tanggungjawab dalam struktur organsasi

BAB III LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN 3.1 Langkah-langkah Keamanan 3.1.1 Gambaran Umum 1. siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan bandar udara ? 2. Siapa pihak yang melaksanakan kegiatan keamanan bandar udara ? 3. bagaimana gambaran secara umum mengenai kegiatan keamanan di bandar udara ? 3.1.2 Perlindungan Keamanan Bandar Udara 3.1.2.1 Penentuan daerah 1. terdiri dari apa saja daerah keamanan keamanan bandar udara bandar udara ? 2. terdiri dari daerah apa saja daerah keamanan terbatas bandar udara ? 3. terdiri dari daerah apa saja daerah terbatas bandar udara ? 4. terdiri dari daerah apa saja daerah steril bandar udara ? 5. terdiri dari daerah apa saja daerah publik bandar udara ? 6. Apakah tersedia peta yang menggambarkan pembagian daerah keamanan secara jelas ? 3.1.2.2 Perlindungan daerah 1. apa saja langkah-langkah yang dilakukan 57

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

keamanan bandar udara 2. 3.1.2.3 Sistem izin masuk 1. yang berlaku di bandar udara 2. 3. 3.1.2.3 Prosedur pendampingan dan pengawalan

1. 2. 3. 4.

3.1.2.5 Keamanan Perimeter dan Pagar daerah keamanan terbatas dan bandar udara?

1.

2.

3.

dalam rangka melindungi daerah keamanan bandar udara ? Bagaimana prosedur pelaksanaan perlindungan daerah keamanan ? apakah sistem izin masuk diterapkan di bandar udara ? Bagaimana pembagian kode wilayah pada pas bandar udara ? Bagaimana prosedur penerbitan pas bandar udara ? Bagaimana prosedur pendampingan yang berlaku di bandar udara ? Bagaimana prosedur pengawalan yang berlaku di bandar udara? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendampingan di bandar udara ? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengawalan di bandar udara ? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas ? Bagaimanakah prosedur pelakaksanaan keamanan pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas ? Bagaimanakah sistem pelaporan dalam hal terjadi tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan bandar udara pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas dan bandar udara ? 58

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

4. bagaimanakah sistem pencatatan kegatan pengamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas dan bandar udara ? 3.1.2.6 Keamanan jalan-jalan 1. siapakah yang bertanggung jawab masuk/akses masuk daerah terhadap jalan masuk/akses masuk keamanan terbatas daerah keamanan terbatas? 2. bagaimana prosedur penjagaan keamanan jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas ? 3. bagaimana pemeriksaan bagi orang atau pekerja yang akan masuk melalui jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas ? 3.1.2.7 Kegiatan Patroli dan 1. seberapa sering pelaksanaan patroli Pos Penjagaan dilaksanakan di bandar udara ? 2. lokasi / area mana saja yang dilakukan patroli ? 3. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan keamanan pada pos penjagaan ? 4. dimana sajakah letak - letak pos penjagaan ? 5. berapa jumlah orang yang ditempatkan pada masing-masing pos penjagaan ? 3.1.2.8 Keamanan fasilitas 1. siapakah yang bertanggungjawab terhadap navigasi fasilitas navigasi? 2. bagaimana prosedur perlindungan keamanan terhadap fasilitas navigasi yang termasuk peralatan/aset/tanggung jawab bandar udara ? 59

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.1.3 Perlindungan Keamanan Pesawat Udara 3.1.3.1 Tanggung jawab 1. "Siapakah yang bertanggung jawab keamanan terhadap keamanan pesawat udara di bandar udara ? (apabila bandar udara yang bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara, lanjut ke pertanyaan berikutnya) 2. apabila bandar udara bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara, apa yang menjadi dasar hukum nya? 3. bagaimana prosedur yang berlaku di bandar udara terkait perlindungan keamanan pesawat udara? 3.1.3.2 Prosedur perlindungan Bagaimana peran dan porsi bandar udara pesawat udara dalam kondisi dalam pelaksanaan perlindungan pesawat normal udara dalam kondisi normal ? 3.1.3.3 Prosedur perlindungan Bagaimana peran dan porsi bandar udara pesawat udara dalam kondisi dalam pelaksanaan perlindungan pesawat ancaman meningkat udara dalam kondisi ancaman meningkat? 3.1.3.4 Penyisiran keamanan 1. Siapa yang bertanggung jawab dalam pesawat udara melaksanakan penyisiran keamanan pesawat udara? (apabila bandar udara yang bertanggung jawab terhadap penyisiran keamanan pesawat udara, lanjut ke pertanyaan berikutnya) 2. apabila bandar udara bertanggung jawab terhadap penyisiran keamanan pesawat udara, apa yang menjadi dasar 60

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

hukumnya? 3. bagaimana prosedur yang berlaku dalam melaksanakan penyisiran keamanan pesawat udara? 3.1.3.5 Pemeriksaan 1. Siapa yang bertanggung jawab dalam keamanan pesawat udara melaksanakan pemeriksaan keamanan pesawat udara? (apabila bandar udara yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan keamanan pesawat udara, lanjut ke pertanyaan berikutnya) 2. apabila bandar udara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan keamanan pesawat udara, apa yang menjadi dasar hukumnya? 3. bagaimana prosedur yang berlaku dalam melaksanakan pemeriksaan keamanan pesawat udara? 3.1.4 Pengendalian Keamanan Penumpang dan Bagasi 3.1.4.1 Pemeriksaan izin 1. Bagaimana prosedur pemeriksaan izin masuk dan dokumen masuk dan dokumen perjalanan orang perjalanan atau penumpang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas? 2. hal-hal apa saja yang menjadi objek pemeriksaan izin masuk dan dokumen perjalanan? 3.1.4.2 Prosedur pemeriksaan Bagaimana prosedur yang berlaku terkait penumpang pemeriksaan penumpang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas ? 61

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.1.4.3 Prosedur pemeriksaan bagasi tercatat 3.1.4.4 Prosedur pemeriksaan bagasi kabin 3.1.4.5 Penanganan dan pencocokan jumlah bagasi tercatat dan penumpang

bagaimana prosedur pemeriksaan bagasi tercatat yang dilaksanakan di bandar udara ? bagaimana prosedur pemeriksaan bagasi kabin yang dilaksanakan di bandar udara? 1. Siapa yang melaksanakan penanganan dan pencocokan jumlah bagasi tercatat dan penumpang yang akan berangkat ? 2. Bagaimana prosedur penanganan dan pencocokan jumlah bagasi tercatat dan penumpang yang akan berangkat ? 3.1.4.6 Prosedur pemeriksaan 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan acak (random) pemeriksaan acak (random) dilaksanakan di bandar udara ? 2. bagaimana mekanisme pemilihan orang/penumpang yang akan dilakukan pemeriksaan acak (random)? 3. bagaimana perubahan atau peningkatan persentase pemeriksaan acak pada saat kondisi ancaman keamanan penerbangan meningkat? 4. bagaimana perubahan atau peningkatan persentase pemeriksaan acak pada saat kondisi ancaman keamanan penerbangan meningkat? 3.1.4.7 Penanganan 1. bagaimanakah proses dan alur penumpang transit dan penanganan penumpang transit dan transfer transfer di bandar udara? 2. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan pengawasan 62

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

penumpang transit dan transfer? 3.1.4.8 penanganan bagasi 1. siapakah yang bertanggung jawab tercatat transit dan transfer terhadap penanganan bagasi tercatat transit dan transfer? 2. bagaimanakah proses dan alur penanganan bagasi tercatat transit dan transfer? 3.1.4.9 Prosedur pemeriksaan 1. Bagaimana prosedur pemeriksaan diplomat dan kantong diplomat? diplomatik 2. Bagaimana prosedur pemeriksaan kantong diplomat? 3.1.4.10 Prosedur 1. Apa sajakah kriteria penumpang tertentu pemeriksaan penumpang yang berlaku di bandar udara? tertentu 2. Bagaimana prosedur penanganan dan pemeriksaan penumpang tertentu ? 3.1.4.11 Pengecualian Siapa sajakah yang termasuk dalam pemeriksaan keamanan pengecualian pemeriksaan keamanan di bandar udara? 3.1.4.12 Prosedur penanganan 1. Apakah bandar udara melayani dan pemeriksaan liquid, penerbangan internasional? aerosol dan gel (LAG) pada (jika jawaban atas pertanyaan no. 1 penerbangan internasional adalah "YA" lanjut ke pertanyaan berikutnya) 2. Bagaimana Prosedur pemeriksaan LAG yang berlaku di bandar udara? 3. Berapa volume/berat jenis LAG yang di izinkan untuk diangkut dalam penerbangan? 4. Bagaimana penanganan LAG yang di 63

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.1.4.13 Prosedur penanganan 1. dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api 2. 3.

4. 5.

3.1.4.14 Prosedur penanganan 1. keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi 2.

3.1.4.15 Penanganan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya

1.

2.

temukan pada saat pemeriksaan? Bagaimana prosedur penanganan dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api ? Dimana lokasi penyerahan senjata api bagi penumpang yang datang ? Dokumen apa yang di berikan kepada pemilik pada saat menyerahkan senjata api? Apakah dilakukan pemeriksaan bukti kepemilikan senjata api pada saat proses ? bagaimanakah prosedur jika pemegang senjata api tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah ? Siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi ? jika petugas keamanan bandar udara yang bertanggung jawab, Bagaimanakah prosedur penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi ? Siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan keamanan bagasi tercatat yang tidak diambil pemiliknya ? Jika bandar udara yang bertugas terhadap penanganan dan keamanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya, bagaimanakah prosedur yang 64

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

berlaku ? 3.1.4.16 Penanganan barang 1. Bagaimanakah prosedur penanganan tidak bertuan barang tidak bertuan yang ditemukan di wilayah bandar udara ? 2. bagaimanakah prosedur penanganan barang tidak bertuan yang ditemukan di daerah keamanan terbatas ? 3. Bagaimanakah proses penilaian barang yang tidak bertuan terkait dengan indikasi bom ? 3.1.5 Pengendalian Keamanan Pekerja, Penerbang dan Personel Kabin dan Barang Bawaannya 3.1.5.1 Pemeriksaan izin 1. Apakah izin masuk yang berlaku bagi masuk pekerja, penerbang dan personel kabin yang akan masuk daerah keamanan terbatas ? 2. apakah poin/hal yang diperiksa terkait izin masuk pekerja, penerbang dan personel kabin yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas ? 3.1.5.2 Prosedur pemeriksaan bagaimanakah prosedur pemeriksaan pekerja, pekerja, penerbang dan penerbang dan personel kabin yang akan personel kabin masuk ke daerah keamanan terbatas ? 3.1.5.3 Prosedur pemeriksaan 1. bagaimanakah prosedur pemeriksaan barang bawaan pekerja, barang bawaan pekerja, penerbang dan penerbang dan personel kabin personel kabin yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas ? 2. bagaimanakah prosedur yang berlaku dalam hal pekerja yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas membawa 65

No

Requirements

Protocol Questions

prohibited item ? 3.1.6 Pengendalian Keamanan Kendaraan 3.1.6.1 Pemeriksaan izin 1. Apakah izin masuk yang berlaku bagi masuk kendaraan yang akan masuk daerah keamanan terbatas ? 2. apakah poin/hal yang diperiksa terkait izin masuk kendaraan kabin yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas? 3.1.6.2 Prosedur pemeriksaan 1. Bagian-bagian luar kendaraan mana saja keamanan bagian luar yang di periksa ? kendaraan 2. bagaimanakah prosedur pemeriksaan bagian luar kendaraan ? 3.1.6.3 Prosedur pemeriksaan 1. bagian-bagian dalam kendaraan mana keamanan bagian dalam saja yang di periksa ? kendaraan 2. bagaimanakah prosedur pemeriksaan bagian dalam kendaraan ? 3.1.6.4 Prosedur pemeriksaan bagaimanakah prosedur pemeriksaan barang keamanan barang bawaan bawaan dalam kendaraan ? dalam kendaraan 3.1.7 Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos 3.1.7.2 Penanggung jawab siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan kargo dan pos keamanan kargo dan pos di bandar udara ? 3.1.7.3 Prosedur pemeriksaan (jika pemeriksaan keamanan kargo kargo dilaksanakan oleh bandar udara) bagaimanakah prosedur pemeriksaan kargo yang berlaku di bandar udara ? 3.1.7.4 Prosedur penanganan 1. siapakah yang bertanggung jawab dan pengendalian keamanan terhadap penanganan dan pengendalian kargo dan pos transit keamanan kargo dan pos ? 66

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

2. (jika bandar udara yang melakukan penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos) bagaimanakah prosedur penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos yang berlaku di bandar udara ? 3.1.7.5 Penanganan kargo bagaimana prosedur penanganan jika di dalam kategori barang bandar udara di temukan kargo dalam berbahaya kategori barang berbahaya 3.1.8 Pengamanan catering dan barang persediaan 3.1.8.1 Penanggung jawab 1. dimanakah letak perusahaan dan tempat pengamanan catering dan penyiapan catering dan barang barang persediaan? (di dalam daerah keamanan persediaan/pembekalan terbatas atau di luar daerah keamanan terbatas) 2. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengamanan catering dan barang persediaan/pembekalan ? 3.1.8.2 Prosedur pengamanan bagaimanakah prosedur yang berlaku di dan pemeriksaan catering dan bandar udara terkait : barang a. pengamanan catering dan barang persediaan/pembekalan persediaan yang disiapkan di dalam daerah keamanan terbatas ? b. pemeriksaan catering dan barang persediaan yang disiapkan di luar daerah keamanan terbatas dan akan masuk daerah keamanan terbatas ? 3.1.9 Pengamanan Barang Dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies) 3.1.9.1 Penanggung jawab Siapakah yang bertanggung jawab terhadap 67

No

Requirements

Protocol Questions

pengamanan Barang pengamanan Barang Dagangan (merchandise) Dagangan (merchandise) dan dan perbekalan (supplies) perbekalan (supplies) 3.1.9.2 Prosedur pengamanan prosedur pemeriksaan keamanan terhadap barang dagangan (merchandise) dan dan pemeriksaan barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies) perbekalan (supplies) 3.2 Fasilitas Keamanan Penerbangan 3.2.1 Penyediaan peralatan bagaimanakah proses dan prosedur penyediaan peralatan keamanan penerbangan keamanan penerbangan 3.2.2 Inventarisasi peralatan keamanan 3.2.3 Standar Pengoperasian peralatan keamanan

3.2.4 prosedur pemeliharaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan keamanan

3.2.5 Pemuktahiran /pembaharuan peralatan keamanan ?

bagaimanakah inventarisasi peralatan keamanan ? 1. bagaimanakah standar pengoperasian peralatan keamanan ? 2. apakah peralatan keamanan dilakukan test harian sebelum dioperasikan ? 3. siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan test harian sebelum dioperasikan? 4. bagaimana prosedur melaksanakan test harian ? 1. bagaimanakah prosedur pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan ? 2. kapan pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan dilaksanakan ? 3. siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan keamanan ? 1. kapan peralatan keamanan dilakukan pemuktahiran/pembaharuan ? 2. bagaimana prosedur/proses pemuktahiran/pembaharuan peralatan 68

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

keamanan di bandar udara ? BAB IV PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM 4.1 Tanggung jawab Siapakah yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan tindakan melawan hukum di Penanggulangan bandar udara ? 4.2 Tindakan awal bagaimanakah tindakan awal penanggulangan terhadap tindakan melawan penanggulangan hukum? 4.3 Komando Penanggulangan 1. siapakah yang memegang komando penanggulangan dalam hal terjadinya tindakan melawan hukum ? 2. bagaimanakah prosedur serah terima komando penanggulangan tindakan melawan hukum ? 3. bagaimanakah prosedur serah terima komando penanggulangan tindakan melawan hukum ? 4.4 Pengendalian 1. bagaimanakah prosedur pengendalian penanggulangan tindakan melawan penanggulangan hukum di bandar udara ? 2. siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penanggulangan tindakan melawan hukum di bandar udara ? 4.5 Bantuan pelayanan bantuan pelayanan navigasi apakah yang diberikan bandar udara dalam hal terjadi navigasi tindakan melawan hukum di bandar udara ? 4.6 Bantuan spesialis/ahli bagaimana prosedur pengikutsertaan tenaga spesialis dan ahli dalam hal terjadinya tindakan melawan hukum di bandar udara ? 4.7 media pemberitaan terkait siapakah yang berwenang untuk melakukan komunikasi kepada media pemberitaan penanggulangan terkait penanggulangan tindakan melawan 69

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

hukum ? 4.8 pelaporan hasil 1. bagaimanakah sistem pelaporan hasil penanggulangan tindakan melawan penanggulangan hukum ke Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara? 2. siapakah yang berwenang melaporkan hasil penanggulangan tindakan melawan hukum? 3. kapankah laporan hasil penanggulangan tindakan mealawan hukum di sampaikan? 4.9 Pelatihan penanggulangan 1. setiap kapankah pelatihan penanggulangan di laksanakan ? 2. siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum ? 3. unit apa sajakah yang berpartisipasi dalam latihan penanggulangan tindakan melawan hukum ? BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.1 Kebijakan program pendidikan 1. bagaimanakah kebijakan bandar udara dan pelatihan keamanan terkait dengan pendidikan dan pelatihan penerbangan dibidang keamanan penerbangan ? 2. bagaimanakah kebijakan bandar udara terkait dengan pemahaman personel nonkeamanan penerbangan terkait dengan keamanan penerbangan ? 3. kapankah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di bandar udara ? 5.2 Sertifikasi personel keamanan 1. bagaimana program bandar udara untuk penerbangan memastikan setiap personel keamanan penerbangan memiliki lisensi? 70

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

5.3 kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan

Protocol Questions 2. bagaimana program bandar udara untuk memastikan perpanjangan lisensi personel keamanan penerbangan? bagaimanakah program bandar udara untuk memastikan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan dilaksanakan? bagaimanakah program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terlaksana di bandar udara?

5.4 kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan BAB VI PENGAWASAN 6.1 Program pengawasan internal bagaimanakah program pengawasan internal yang berlaku di bandar udara? 6.2 pelaksanaan pengawasan 1. apa sajakah langkah-langkah yang internal dilakukan dalam rangka pengawasan internal? 2. siapakah yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengawasan internal? 6.3 Pelaporan pengawasan internal bagaimana pengawasan internal yang dilaksanakan di bandar udara? 6.4 Dokumentasi hasil 1. bagaimanakah sistem dokumentasi hasil pengawasan internal pengawasan internal ? 2. siapakah yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi hasil pengawasan internal? Lampiran - Lampiran Apakah pada ASP telah dilampirkan data-data berikut : A. Peta bandara udara (dilengkapi dengan keterangan (legend) 1. Layout Bandara 2. Layout Daerah Keamanan Terminal Penumpang 3. Layout Daerah Keamanan Terminal Kargo 4. Layout Terminal VIP B. Data bandara udara 71

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

C. D. E.

F. G.

H.

Requirements

Protocol Questions

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

1. Daftar Accountable 2. Daftar airline 3. Data personel avsec 4. Data personel fasilitas kampen 5. Data fasilitas kampen 6. Daftar No Contact Emergency SK Komite Keamanan Bandar Udara Airport Contingency Plan SOP 1. SOP Penerbitan Pas 2. SOP Pengoperasian Peralatan Keamanan Penerbangan 3. SOP Pemeriksaan di SCP 4. SOP Pemeriksaan di Access Control 5. SOP Patroli 6. SOP HBS (jika ada) 7. SOP Gap analysis 8. SOP Penanganan Bagasi Tidak Bertuan 9. SOP Penanganan Haji (jika ada) 10. SOP Pengawasan Internal Flow Chart Komunikasi Form - Form 1. form penerimaan ancaman bom 2. form laporan ancaman bom 3. form laporan insiden keamanan penerbangan 4. form tanda terima penitipan senjata api (jika ada) 5. form pakta integritas dengan pihak terkait di bandara 6. form laporan pengawasan internal Manual 1. Manual Training Program 2. Manual Pengawasan Internal Mengetahui, QC Internal Inspektor Ttd

Inspektor Keamanan Penerbangan ttd 72

2) Formulir Dokumen Cheklist Pengesahan Program Keamanan Angkutan Udara Formulir Checklist Dokumen Program Keamanan Angkutan Udara (AOSP) Nama Operator Accountable Person PIC Tim Tanggal Evaluasi

No

Requirements Pembukaan

BAB I ORGANISASI 1.1 Pendahuluan Tujuan

1.2 Definisi

1.3 Dasar hukum

: : : :

Protocol Questions apakah pada dokumen telah ada : a. Letter of Commmitment b. security policy c. Kata Pengantar d. Daftar Perubahan (amendment record) e. List Effective Page f. Daftar Pemegang Dokumen g. Daftar Isi h. Daftar Singkatan

1. apakah tertulis tujuan Program Keamanan Angkutan Udara 2. apakah tujuan program keamanan sejalan dengan program Keamanan Penerbangan Nasional 3. apakah tujuan program keamanan sejalan dengan program Keamanan Bandar Udara 1. apakah definisi dalam Program Keamanan Angkutan Udara adopsi dari aturan aturan dibidang keamanan penerbangan 2. apakah definisi yang tertulis relevan untuk digunakan dalam Program Keamanan Angkutan Udara 1. apakah dasar hukum yang digunakan dan 73

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

2. 3. 4. 1.4 Pembagian Tanggungjawab

1. 2. 3. 4. 5.

1.5 Kebijakan Keamanan

1.

2.

dituliskan dalam program keamanan angkutan udara telah mencakup seluruh peraturan yang terkait dengan keamanan penerbangan apakah dasar hukum yang dituliskan relevan dengan program keamanan angkutan udara apakah susunan dalam dasar hukum sesuai dengan hirarki penulisannya apakah dasar hukum dalam program keamanan update apakah pembagian tangungjawab telah mencakup management badan usaha angkutan udara apakah dituliskan unit penanggungjawab keamanan penerbangan apakah pembagian tanggungjawab dalam management tidak tumpang tindih apakah dituliskan dalam program keamanan angkutan udara tanggungjawab unit keamanan penerbangan apakah dituliskan dalam program keamanan angkutan udara tanggungjawab handling agent (G/H, Catering, Cargo Agent W/H, cleaning, dll) apakah dituliskan dalam program keamanan angkutan udara kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap keamanan penerbangan (prosedur, SDM, training, anggaran, QC, Contingency Plan, fasilitas, kerahasiaan dokumen aosp) apakah dituliskan kebijakan badan usaha angkutan udara untuk menolak mengangkut orang dan barang 74

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

berdasarkan penilaian resiko BAB II PROFIL BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA 2.1 Gambaran umum badan usaha Gambaran umum badan usaha angkutan angkutan udara udara 2.2 Alamat kantor pusat badan apakah badan usaha menuliskan alamat usaha angkutan udara kantor pusat 2.3 Kantor cabang dan station apakah badan usaha menuliskan nama dan badan usaha angkutan udara contact person coordinator di bidang keamanan 2.4 Rute berjadwal yang diterbangi apakah badan usaha menuliskan rute-rute yang diterbangi dan dimuat dalam lampiran 2.5 Tipe pesawat yang dioperasikan apakah badan usaha menuliskan tipe dan jumlah pesawat yang dioperasikan BAB III LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN 3.1 Langkah-langkah Keamanan 3.1.1 Gambaran umum 4. menyebutkan yang bertanggungjawab di kegiatan keamanan bidang keamanan kegiatan pengangkutan 5. apakah ada pendelegasian keamanan dan aset badan usaha 6. apakah badan usaha menuliskan kepada angkutan udara. siapa saja pendelegasian keamanan (GH/Catering/RA/Pemeriksaan Kargo dan Pos) 3.1.2 Perlindungan keamanan pesawat udara 3.1.2.1 Tanggung jawab 1. siapa yang menjadi penanggungjawab keamanan keamanan 2. siapa yang melaksanakan perlindungan terhadap pesawat udara 3.1.2.2 Prosedur 1. Siapa yang melaksanakan pemeriksaan perlindungan keamanan (aircraft security check) pesawat udara 2. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi kondisi normal; normal; 3. Siapa yang melakukan pemeriksaan 75

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

4.

5. 3.1.2.3 Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat 3.1.2.4 Penyisiran keamanan pesawat udara; (aircraft security search)

1. 2.

terhadap karyawan yang masuk pesawat udara termasuk ijinnya Siapa yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan naik turun penumpang, bongkar muat muatan ke pesawat sampai pesawat lepas landas Prosedur bila diketahui orang tanpa izin masuk kepesawat udara. Bagaimana langkah - langkah badan usaha dalam kondisi ancaman meningkat Prosedur apabila pesawat udara menjadi objek tindak melawan hukum

1. siapa yang berwenang melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (aircraft security search) 2. apakah badan usaha angkutan udara menuliskan kapan dilakukan penyisiran keamanan 3. apakah badan usaha angkutan udara menuliskan kapan dilakukan penyisiran keamanan 4. Prosedur penyisiran keamanan pesawat termasuk area – area dilakukannya penyisiran keamanan pesawat (checklist aircraft security search); 5. Bagaimana prosedur dalam hal terjadi penemuan benda yang mencurigakan 6. Prosedur pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan penyisiran keamanan penerbangan. 7. bagaimana prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan 76

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.1.2.5 Pemeriksaan 1. keamanan pesawat udara; (aircraft security 2. check) 3.

4. 5. 6.

3.1.2.6 Pengendalian 1. jalur masuk ke pesawat udara (control of access 2. to aircraft)

3.

pesawat udara (sesuai aircraft security search) kepada yang berkepentingan (PIC/station manager /supervisor AVSEC) siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan keamanan pesawat udara; (aircraft security check) apakah badan usaha angkutan udara menuliskan kapan dilakukan pemeriksaan keamanan bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (aircraft security check) termasuk area – area dilakukannya pemeriksaan keamanan pesawat udara pesawat (sesuai checklist aircraft security check); Bagaimana prosedur dalam hal terjadi penemuan benda yang mencurigakan Bagaimana prosedur pendokumentasian pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (aircraft security check) bagaimana prosedur pelaporan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keamanan pesawat udara (sesuai aircraft security check) kepada yang berkepentingan (PIC/station manager /supervisor AVSEC) apakah jalur masuk ke pesawat di kontrol oleh personel badan usaha angkutan udara Bagaimanan prosedur pengendalian jalur dari keluar ruang tunggu sampai dengan masuk ke pesawat udara, agar tidak terjadi penyusupan prohibited items kepada penumpang yang sudah steril apakah tujuan dilakukan pengendalian 77

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

4.

3.1.2.7 Pengamanan 1. pesawat parkir bermalam/Remai n On Night (RON) 2. 3. 4. 3.1.2.8 Perlindungan pesawat udara yang tidak dioperasikan

1.

3.1.2.9 Perlindungan ruang kendali pesawat udara selama penerbangan

1.

2.

2. 3.

3.1.3 Penanganan dan 1. pengendalian keamanan penumpang dan bagasi kabin 2.

terhadap jalan masuk dari ruang tunggu sampai ke pesawat udara Bagaimanan prosedur pengendalian terhadap pegawai airline dan barang bawaan yang masuk ke dalam pesawat udara yang telah steril. bagaimana Prosedur penilaian resiko keamanan (security risk assessment) terhadap lokasi parkir pesawat yang bermalam; apakah badan usaha mencantumkan prosedur pesawat yang RON siapa yang bertanggungjawab terhadap pengawasan pesawat yang RON Bagaimana prosedur pengamanan pesawat RON siapa yang bertanggungjawab terhadap perlindungan pesawat yang tidak dioperasikan bagaimana prosedur perlindungan pesawat udara yang tidak dioperasikan Siapa yang bertanggungjawab terhadap Perlindungan ruang kendali pesawat udara selama penerbangan Bagaimana prosedur bagi personel operasi atau personel kabin masuk ke ruang kendali. Bagaimana prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara; Apakah pada dokumen telah dituliskan tujuan penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan bagasi kabin Siapa yang melakukan pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin 78

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

3.1.3.1

3.1.3.2 3.1.3.3

3.1.3.4

3.1.3.5

Protocol Questions

3. Bagaimana prosedur pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin Prosedur 1. Siapa yang melakukan prosedur pemeriksaan pemeriksaan penumpang pada lapor diri penumpang pada 2. bagaimana prosedur pemeriksaan lapor diri (checkpenumpang pada lapor diri, antara lain : in) passenger profilling, security question, DG question, dll. 3. Berapa batasan bagasi kabin yang boleh dibawa penumpang pemeriksaan bagaimana prosedur pemeriksaan terhadap dokumen dokumen perjalanan dan ID penumpang perjalanan Pengawasan 1. siapa yang bertanggungjawab terhadap pergerakan pergerakan penumpang penumpang 2. bagaimana prosedur pengawasan (control of pergerakan penumpang dari cek-in sampai movement of dengan SCP2 ( sesuai dengan ASP) passengers) Prosedur 1. bagaimana prosedur penanganan penanganan penumpang transit (penanganan penumpang penumpang yang tidak turun dari transit dan pesawat, penanganan dan pemeriksaan transfer ulang terhadap penumpang transit yang turun) 2. bagaimana prosedur penanganan penumpang transfer (penanganan dan pemeriksaan ulang terhadap penumpang transfer) 3. Pengecualian terhadap penumpang yang di perbolehkan tinggal dipesawat udara Prosedur 1. bagaimana prosedur penanganan bagasi penanganan kabin penumpang transit yang ditinggal bagasi kabin oleh pemiliknya dan penanganan bagasi 79

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements penumpang transit dan transfer

Protocol Questions

2.

3. 3.1.3.6 Penanganan 1. penumpang dan bagasi kabin yang dicurigai 2. 3. 3.1.3.7 Penanganan 1. penumpang yang membawa senjata sebagai security item 2. 3.

4. 5. 6. 7.

kabin penumpang transit yang tidak melanjutkan penerbangan bagaimana prosedur penanganan bagasi kabin penumpang transfer yang tidak dibawa dan bagaimana prosedur memastikan tidak bagasi kabin yang ditinggal oleh penumpang transfer bagaimana prosedur terhadap barang penumpang transit yang tidak melanjutkan penerbangan bagaimana prosedur penanganan penumpang dan bagasi kabin yang dicurigai bagaimana prosedur pelaporan terhadap penumpang dan bagasi kabin yang dicurigai Kategori penumpang yang dicurigai Yang bertanggungjawab dalam penanganan penumpang yang membawa senajata api dan/atau senjata tajam sebagai security item; bagaimana prosedur serah terima senjata api atau senjata tajam serta dokumennya bagaimana prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api dan/atau senjata tajam sebagai security item Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru form - form tanda terima senjata api prosedur penolakan pengangkutan senjata yang sesuai ketentuan 80

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements 3.1.3.8 Penanganan penumpang tertentu (measures for special category passengers) 3.1.3.9 Penanganan tahanan atau dalam pengawasan hukum

Protocol Questions bagaimana prosedur Penanganan penumpang tertentu (penumpang disable, batasan umur penumpang anak yang pergi sendiri, batasan umur kehamilan wanita hamil, dll)

1. Yang bertanggungjawab dalam Penanganan tahanan atau dalam pengawasan hukum 2. Tata cara umum terkait penanganan tahanan 3. Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum 4. prosedur transit / transfer tahanan bisa di berangkatkan dengan jadwal penerbangan terkoneksi pada hari yang sama 3.1.3.10 Penanganan 1. Yang bertanggungjawab terhadap penumpang yang penanganan penumpang yang melanggar melanggar ketentuan imigrasi; ketentuan 2. Prosedur penanganan penumpang keimigrasian penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian 3.1.3.11 Penanganan 1. Yang bertanggungjawab terhadap penumpang yang penumpang yang mengalami gangguan mengalami jiwa; gangguan jiwa 2. Prosedur penanganan yang mengalami gangguan jiwa. 3.1.3.12 Penanganan 1. apakah badan usaha angkutan udara penumpang yang telah mengkategorikan jenis-jenis tidak patuh penumpang yang tidak patuh (unruly (unruly passengers) passengers) 2. Bagaimana prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly 81

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

passengers) (di darat dan saat terbang, mulai dari peringatan sampai pengambilan tindakan, serta fasilitas yang digunakan dalam penanganan) 3. Siapa yang bertanggung jawab penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly passengers) (di darat dan saat terbang) 4. Kategori jenis-jenis penumpang yang tidak patuh (unruly passengers) 3.1.4 Pemeriksaan keamanan 1. Tujuan pemeriksaan keamanan dan dan Penanganan bagasi penanganan bagasi tercatat; tercatat 2. siapa yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan bagasi tercatat 3. siapa yang bertanggungjawab dalam penanganan bagasi tercatat 4. Apakah pada dokumen telah dituliskan tujuan pemeriksaan keamanan dan penanganan bagasi tercatat 3.1.4.1 Prosedur 1. Bagaimana prosedur pemeriksaan Pemeriksaan keamanan keamanan dan penanganan bagasi bagasi tercatat tercatat 2. bagaimana metode pemeriksaan bagasi tercatat 3. bagaimana Perlindungan dan pengawasan keamanan terhadap bagasi tercatat yang telah diperiksa sampai di muat kepesawat 4. Prosedur terhadap bagasi tercatat yang di curigai di lakukan penyusupan 3.1.4.2 Prosedur bagaimana Prosedur pengawasan bagasi penyiapan bagasi tercatat tercatat dari check-in, makeup baggage area sampai dimuat ke pesawat udara 3.1.4.3 Pengawasan bagaimana prosedur pengawasan dari chekin penyiapan bagasi tercatat sampai ke makeup baggage area 82

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.1.4.4 Prosedur bagaimana prosedur pemuatan bagasi pemuatan (loading) dan tercatat dari makeup baggage area sampai ke penurunan (unloading) pesawat udara dan penurunan dari pesawat bagasi tercatat sampai ke baggage claim area 3.1.4.5 Pengawasan bagaimana prosedur pengawasan pemuatan pemuatan (loading) dan bagasi tercatat dari makeup baggage area penurunan (unloading) sampai ke pesawat udara dan penurunan dari bagasi tercatat pesawat sampai ke baggage claim area 3.1.4.6 Prosedur bagaimana prosedur penanganan bagasi penanganan bagasi tercatat transit dan transfer tercatat transit dan transfer 3.1.4.7 Pengawasan bagaimana prosedur pengawasan bagasi bagasi tercatat transit dan tercatat transit dan transfer transfer 3.1.4.8 Prosedur bagaimana prosedur rekonsiliasi bagasi rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang (manual dan/atau tercatat dan penumpang otomatis) 3.1.4.9 Prosedur 1. bagaimana prosedur penanganan bagasi penanganan bagasi tercatat tak bertuan tercatat tak bertuan 2. bagaimana prosedur pelaporan bagasi tercatat tak bertuan 3.1.4.10 Prosedur 1. bagaimana prosedur penanganan bagasi penanganan bagasi tercatat tak terklaim (unclaimed hold tercatat tak terklaim baggage) (unclaimed hold baggage) 2. berapa lama jangka waktu penyimpanan bagasi tercatat tak terklaim 3.1.5 Pemeriksaan petugas 1. bagaimana prosedur pemeriksaan petugas pembersih pesawat udara pembersih pesawat udara 2. siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap petugas pembersih pesawat udara 3.1.6 Penanganan keamanan tujuan penanganan kargo dan pos 83

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

kargo dan pos 3.1.6.1 Kebijakan bagaimana kebijakan badan usaha angkutan keamanan pengangkutan udara terhadap kargo dan pos kargo dan pos 3.1.6.2 Penanggung siapa yang bertanggungjawab terhadap jawab pemeriksaan pemeriksaan kargo dan pos keamanan kargo dan pos 3.1.6.3 Prosedur bagaimana prosedur pemeriksaan keamanan pemeriksaan keamanan kargo dan pos mulai dari shipper sampai kargo dan pos diangkut ke dalam pesawat 3.1.6.4 Prosedur bagaimana prosedur penanganan, pemuatan penanganan, pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) kargo (loading) dan penurunan dan pos (unloading) kargo dan pos 3.1.6.5 Prosedur bagaimana prosedur penanganan dan penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos pengendalian keamanan transfer kargo dan pos transfer 3.1.6.6 Penanganan 1. bagaimana prosedur penanganan barang kargo dan pos dalam berbahaya yang diangkut sebagai kargo kategori barang berbahaya 2. bagaimana prosedur penanganan barang berbahaya yang dibawa penumpang, awak pesawat udara dan COMAT 3.1.6.7 penanganan 1. apakah kriteria high risk cargo high risk cargo 2. bagaimana prosedur penanganan high risk cargo 3. siapa yang melakukan penanganan terhadap high risk cargo 3.1.6.8 penanganan 1. bagaimana prosedur penanganan kargo kargo dan pos pada dan pos pada ancaman meningkat ancaman meningkat 2. siapa yang melakukan penanganan kargo dan pos pada ancaman meningkat 3.1.7 Penanganan barang 84

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements tertentu 3.1.7.1 Penanganan kantong diplomat (diplomatic pouches) 3.1.7.2 Prosedur penanganan liquid, aerosol dan gel (LAGs) pada penerbangan internasional 3.1.7.3 Penanganan catering

3.1.7.4 barang persediaan

Protocol Questions

1. apakah ada kriteria kantong diplomatic 2. bagaimana prosedur terhadap penanganan kantong diplomatic (normal dan di curigai) 1. bagaimana prosedur penanganan LAGs 2. bagaimana prosedur penyampaian informasi terkait LAGs kepada calon penumpang 1. bagaimana kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap penanganan catering 2. siapa yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan catering 3. bagaimana prosedur pemeriksaan dan / atau pengendalian keamanan catering mulai dari persiapan, pengemasan, transportasi sampai dimuat angkut ke dalam pesawat 4. Prosedur penerimaan catering ke pesawat 5. Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengamanan 6. Tindakan yang diambil bila ada kerusakan seal dan tidak kesesuaian antara total barang dengan manifest 1. bagaimana kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap barang persediaan 2. siapa yang bertanggungjawab terhadap barang persediaan 3. bagaimana prosedur pemeriksaan dan /atau pengendalian keamanan terhadap barang persediaan 85

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.1.8 pengendalian keamanan terhadap awak pesawat udara dan barang bawaannya

1. bagaimana prosedur pengendalian keamanan terhadap awak pesawat 2. bagaimana prosedur pengendalian keamanan terhadap barang bawaan awak pesawat 3. siapa yang bertanggungjawab terhadap barang bawaannya 4. bagaimana prosedur pengedalian terhadap awak pesawat udara yang sedang tidang bertugas (extra crew)

3.2 Langkah-langkah Keamanan Aset 3.2.1 Prosedur pengendalian 1. keamanan kantor station badan usaha angkutan 2. udara 3.

3.2.2 Prosedur pengendalian keamanan aset badan usaha angkutan udara

1.

2.

3.

Bagaimana prosedur pengendalian keamanan kantor station di bandar udara Bagaimana prosedur pengendalian dan pemeriksaan keamanan kantor airline yang memiliki akses langsung ke DKT Bandara Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pemeriksaan keamanan kantor airline yang memiliki akses langsung ke DKT Bandara Bagaimana prosedur pengendalian keamanan aset badan usaha angkutan udara (hanggar, peralatan komunikasi, peralatan IT, GSE, kendaraan operasional dll) Bagaimana prosedur pengendalian dan pemeriksaan keamanan terhadap GSE, bus penumpang dan kendaraan operasional yang bersinggungan dengan daerah steril) Siapa yang bertanggung jawab keamanan aset badan usaha angkutan udara 86

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL 4.1 Kebijakan program pendidikan 1. bagaimanakah kebijakan badan usaha dan pelatihan keamanan terkait dengan sistem penerimaan penerbangan (recruitment) pegawai dan pemeriksaan latar belakang (background check) 2. bagaimanakah kebijakan badan usaha terkait sistem pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan ? 3. siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan ? 4. bagaimanakah sistem pendokumentasian (recording) pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan ? 4.2 Sertifikasi personel keamanan 1. bagaimana prosedur untuk memastikan penerbangan setiap personel keamanan penerbangan memiliki lisensi 2. bagaimana prosedur perpanjangan lisensi personel keamanan penerbangan? 4.3 Kebijakan pendidikan dan bagaimanakah program badan usaha untuk pelatihan penyegaran personel memastikan diselenggarakannya pendidikan keamanan penerbangan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan dilaksanakan? 4.4 Kebijakan pendidikan dan bagaimanakah program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan penerbangan terlaksana di badan usaha? 4.5 Kebijakan pendidikan dan 1. bagaimanakah program pendidikan dan pelatihan keamanan pelatihan keamanan penerbangan bagi penerbangan bagi awak pesawat awak pesawat udara udara 2. bagaimanakah program penyegaran (refreshing) pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi awak pesawat udara 87

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

4.6 Kebijakan pendidikan dan 1. bagaimanakah program pendidikan dan pelatihan inspektor keamanan pelatihan inspektor keamanan penerbangan internal penerbangan internal 2. bagaimanakah program penyegaran (refreshing) pendidikan dan pelatihan inspektor keamanan penerbangan internal BAB V PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM 5.1 Tindakan Awal Dan 1. Jenis kategori tindakan melawan hukum Penyampaian Informasi 2. bagaimanakah prosedur tindakan awal penanggulangan terhadap tindakan melawan hukum ? 3. Siapa yang berwenang melakukan tindakan awal penanggulangan terhadap tindakan melawan hukum dan mendistribusikan informasi 5.2 Pelaporan 1. bagaimanakah sistem pelaporan penanggulangan tindakan melawan hukum (buat flow chart dalam lampiran) 2. siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaporan penanggulangan tindakan melawan hukum 5.3 Komunikasi Pemberitaan 1. Bagaimana prosedur komunikasi dari airline ke komite keamanan bandara dan/atau KNKP 2. Bagaimana prosedur komunikasi dari komite keamanan bandara dan/atau KNKP ke media pemberitaan 3. Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan komunikasi dari airline ke komite keamanan bandara dan/atau KNKP 5.4 Pelatihan Penanggulangan 1. bagaimana program pelatihan 88

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions penanggulangan tindakan melawan hukum (proses perencanaan dan pelaksanaan) 2. bagaimana prosedur dokumentasi dan evaluasi program pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum 3. berapa kali program pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum 4. siapa yang bertanggung jawab melakukan program pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum

BAB VI PENGAWASAN 5.1 Program Pengawasan Internal (Internal Quality Control)

1. Apa saja kegiatan program pengawasan internal yang berlaku di badan usaha ? 2. siapa yang bertanggung jawab melaksanakan program pengawasan internal 5.2 Prosedur Pelaksanaan Bagaimana prosedur pelaksanaan dan Pengawasan Internal pemilihan lokasi kegiatan pengawasan internal (audit, inspeksi, survey dan test) 5.3 Pelaporan Pengawasan Internal 1. Bagaimana prosedur pelaporan hasil pengawasan internal kepada DitKampen 2. Bagaimana prosedur menindaklanjuti hasil pengawasan internal 5.4 Dokumentasi Hasil Pengawasan bagaimana prosedur dokumentasi dan Internal evaluasi hasil pengawasan internal

LAMPIRAN - LAMPIRAN Apakah pada dokumen telah dilampirkan : A. Checklist aircraft security check (tiap tipe pesawat) B. Checklist Aircraft security search (Tiap tipe pesawat) 89

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S.

Requirements

Protocol Questions

Checklist penerimaan Ancaman Bom Form Laporan Ancaman Bom Form Serah Terima senjata Sebagai Security Item Form ijin membawa tahanan dalam penerbangan Layout Tempat Penempatan bom yang berisiko kecil (Risk Least Bomb Location) SOP Penanganan Barang Berbahaya Yang dibawa Penumpang dan Awak Pesawat Udara dan COMAT Contingency Plan (penanganan ancaman bom, pembajakan dan Penyanderaan) Daftar Barang Dilarang (Prohibited Items), Tanaman, Hewan, Buah-Buahan, Dll Incident Report (Preliminary dan Pasca Kejadian) Flow Chart Komunikasi Terjadi Insiden dan Data Contingency Contact Data Pesawat Udara (Tipe dan Jumlah) Data Station (Contact Person, Telepon, Fax, Email, dsb) Aircraft Security Seal Local Airport Procedure LOPA Manual Training Program Manual Pengawasan Internal Mengetahui, QC Internal Inspektor Ttd

90

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

Inspektor Keamanan Penerbangan ttd

3) FORMULIR DOKUMEN CHEKLIST PENGESAHAN PKPPNP Formulir Checklist Dokumen Program Keamanan Penyelenggara Navigasi Penerbangan Nama PPNPI Cabang Accountable Person PIC Tim Tanggal Evaluasi

No

Requirements

: : : :

Protocol Questions apakah pada dokumen telah ada : a. Pakta Integritas b. Kebijakan Keamanan c. Kata Pengantar d. Daftar isi e. Catatan Perubahan f. Daftar Halaman Efektif g. Daftar pemegang salinan

BAB I ORGANISASI 1.1 Pendahuluan 1.2 Definisi

1.3 Dasar Hukum

Apakah tujuan yang tertulis dalam program keamanan telah sejalan dengan tujuan yang tertera dalam PPNPI ? 1. Apakah definisi yang tertulis dalam program keamanan merupakan adopsi dari PPNPI? 2. Apakah definisi yang terulis relevan untuk digunakan dalam program keamanan 1. Apakah dasar hukum yang digunakan dan dituliskan dalam program keamanan telah mencakup seluruh peraturan yang berkaitan dengan keamanan penerbangan ? 2. Apakah dasar hukum yang dituliskan telah relevan untuk dicantumkan dalam program keamanan ? 91

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

1.4 Pembagian Tanggung Jawab

1. Apakah telah termuat bagan struktur organisasi secara keseluruan dan bagan struktur organisasi kantor cabang 2. Apakah pembagian tanggung jawab telah mencakup seluruh unit kerja yang berada di PPNPI? 3. Apakah pembagian tanggung jawab telah mencantumkan tanggung jawab masingmasing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya di PPNPI? 4. Apakah Pembagian tanggung jawab telah sejalan / tidak bertentangan dengan PKPN? BAB II PROFIL PPNPI CABANG BANDAR UDARA..... 1. Nama Kantor cabang PPNPI 2. Alamat Kantor Cabang 3. Nomor telpon kantor cabang 4. Fax dan e-mail kantor cabang 5. Jam Operasional kantor cabang 6. Fasilitas Pelayanan Navigasi BAB III PERLINDUNGAN FASILITAS NAVIGASI 3.1 Penetapan Daerah Keamanan 1. siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan bandar udara ? 2. bagaimana gambaran secara umum mengenai kegiatan keamanan di bandar udara ? 3. terdiri dari apa saja daerah keamanan PPNPI ? 4. terdiri dari daerah apa saja daerah keamanan terbatas PPNPI ? 5. terdiri dari daerah apa saja daerah terbatas PPNPI ? 6. terdiri dari daerah apa saja daerah steril 92

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

PPNPI? 7. terdiri dari daerah apa saja daerah publik PPNPI 8. Apakah tersedia peta yang menggambarkan pembagian daerah keamanan secara jelas ? 3.2 Perlindungan daerah keamanan 1. apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melindungi daerah bandar udara keamanan PPNPI ? 2. Bagaimana prosedur pelaksanaan perlindungan daerah keamanan ? 3.2.1 Sistem izin masuk yang 1. apakah sistem izin masuk diterapkan di PPNPI? berlaku di PNPPI 2. Bagaimana pembagian kode wilayah pada pas PPNPI? 3. Bagaimana prosedur penerbitan pas PPNPI? 3.2.2 Prosedur pendampingan 1. Bagaimana prosedur pendampingan yang berlaku di bandar udara ? dan pengawalan 2. Bagaimana prosedur pengawalan yang berlaku di PPNPI? 3. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendampingan di PPNPI ? 4. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengawalan di PPNPI ? 3.2.3 Keamanan Perimeter dan 1. siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan perimeter dan pagar Pagar daerah keamanan daerah keamanan terbatas ? terbatas ? 2. siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas? 3. Bagaimanakah prosedur pelakaksanaan keamanan pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas ? 93

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

3.3 Pengendalian Jalan Masuk

3.3.1 Kegiatan Patroli dan Pos Penjagaan

Protocol Questions 4. Bagaimanakah prosedur pelakaksanaan keamanan pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas ? 5. Bagaimanakah sistem pelaporan dalam hal terjadi tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan bandar udara pada perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas dan bandar udara ? 6. bagaimanakah sistem pencatatan kegatan pengamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas ? 1. siapakah yang bertanggung jawab terhadap jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas? 2. bagaimana prosedur penjagaan keamanan jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas ? 3. bagaimana pemeriksaan bagi orang atau pekerja yang akan masuk melalui jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas ? 1. seberapa sering pelaksanaan patroli dilaksanakan di PPNPI ? 2. lokasi / area mana saja yang dilakukan patroli ? 3. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan keamanan pada pos penjagaan ? 4. dimana sajakah letak - letak pos penjagaan ? 5. berapa jumlah orang yang ditempatkan pada masing-masing pos penjagaan ?

94

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.3.2 Keamanan fasilitas navigasi

1. Apa saja fasilitas navigasi yang termasuk peralatan/aset/tanggung jawab PPNPI ? 2. bagaimana prosedur perlindungan keamanan terhadap fasilitas navigasi yang termasuk peralatan/aset/tanggung jawab PPNPI? 3.4 Pemeriksaan Keamanan Orang dan Barang Bawaan 3.4.1 Pemeriksaan izin masuk 1. Bagaimana prosedur pemeriksaan izin masukbagi tamu dan karyawan yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas ? 2. hal-hal apa saja yang menjadi objek pemeriksaan izin masuk ke daerah keamanan terbatas ? 3.4.2 Prosedur Bagaimana prosedur yang berlaku terkait pemeriksaan orang yang akan masuk ke pemeriksaankeamanan daerah keamanan terbatas ? orang 3.4.3 Prosedur Pemeriksaan Barang Bawaan

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan terhadap barang bawaan yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas 2. Bagaimana prosedur yang berlaku dalam hal pekerja yang akan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas membawa prohibited item 3.5 Pengendalian Keamanan Kendaraan 3.5.1 Pemeriksaan izin masuk 1. Apakah izin masuk yang berlaku bagi kendaraan yang akan masuk daerah keamanan terbatas ? 2. apakah poin/hal yang diperiksa terkait izin masuk kendaraan yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas ?

95

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.5.2 Prosedur pemeriksaan keamanan bagian luar kendaraan

1. Bagian-bagian luar kendaraan mana saja yang di periksa ? 2. bagaimanakah prosedur pemeriksaan bagian luar kendaraan ? 3.5.3 Prosedur pemeriksaan 1. bagian-bagian dalam kendaraan mana keamanan bagian dalam saja yang di periksa ? kendaraan 2. bagaimanakah prosedur pemeriksaan bagian dalam kendaraan ? 3.5.4 Prosedur pemeriksaan bagaimanakah prosedur pemeriksaan barang keamanan barang bawaan dalam kendaraan ? bawaan dalam kendaraan 3.6 Fasilitas Keamanan Penerbangan 3.6.1 Penyediaan peralatan bagaimanakah proses dan prosedur keamanan penerbangan penyediaan peralatan keamanan penerbangan 3.6.2 Inventarisasi peralatan bagaimanakah inventarisasi peralatan keamanan keamanan ? 3.6.3 Standar Pengoperasian 1. bagaimanakah standar pengoperasian peralatan keamanan peralatan keamanan ? 2. apakah peralatan keamanan dilakukan test harian sebelum dioperasikan ? 3. siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan test harian sebelum dioperasikan? 4. bagaimana prosedur melaksanakan test harian ? 3.6.4 prosedur pemeliharaan 1. bagaimanakah prosedur pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi rutin dan/atau kalibrasi peralatan ? peralatan keamanan 2. kapan pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan dilaksanakan ? 3. siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan keamanan ? 96

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

3.6.5 Pemuktahiran 1. kapan peralatan keamanan dilakukan /pembaharuan peralatan pemuktahiran/pembaharuan ? keamanan ? 2. bagaimana prosedur/proses pemuktahiran/pembaharuan peralatan keamanan di PPNPI ? BAB IV SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI 4.1 Pengendalian Teknologi 1. Siapakah yang bertanggung jawab Informasi Komunikasi terhadap pengendalian teknologi informasi komunikasi 2. Bagaimana prosedur pengendalian teknologi informasi komunikasi 4.2 Perlindungan dari serangan bagaimanakah prosedur perlindungan dari cyber serangan cyber 4.3 Peningkatan Sistem Keamanan 1. siapakah yang bertanggungjawab dalam Teknologi Informasi Komunikasi peningkatan sistem keamanan teknologi informasi komunikasi 2. bagaimanakah prosedur peningkatan sistem keamanan teknologi informasi komunikasi 4.4 Pengendalian penanggulangan 1. bagaimanakah prosedur pengendalian penanggulangan tindakan melawan hukum di bandar udara ? 2. siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penanggulangan tindakan melawan hukum di bandar udara ? BAB V SISTEM KEAMANAN PENGOPERASIAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT 5.1 Pengoperasian Air Traffic 1. Siapa yang melaksanakan pengoperasian Management ATM 2. bagaimana prosedur pengoperasian ATM 97

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements 5.2 Perlindungan ATM dari Tindakan Melawan Hukum

5.3 Koordinasi dengan Instansi terkait

5.4 Pengoperasian ATM saat Bencana Alam

Protocol Questions 1. Siapa yang bertanggungjawab terhadap perlindungan ATM dari tindakan melawan hukum; 2. Bagaimana prosedur perlindungan ATM dari tindakan melawan hukum Bagaimana prosedur koordinasi dengan instansi otoritas Bandar Udara, kepala bandar udara, perusahaan angkutan udara, anggota KNKP/komite bandara dan unit kerja terkait. 1. siapa yang bertanggungjawab terhadap pengoperasian ATM saat bencana alam? 2. Bagaimana prosedur pengoperasian ATM saat bencana alam ?

BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.1 Personel Keamanan 1. Siapa yang bertanggungjawab terhadap Penerbangan pemenuhan diklat keamanan penerbangan 2. bagaimanakah kebijakan PPNPI terkait dengan pendidikan dan pelatihan dibidang keamanan penerbangan ? 6.2 Program Pendidikan dan 1. Bagaimana program pendidikan dan pelatihan personel keamanan pelatihan personel keamanan penerbangan penerbangan 2. Bagaimana program pendidikan dan pelatihan personel fasilitas keamanan penerbangan 3. bagaimana program PPNPI untuk memastikan setiap personel keamanan penerbangan memiliki lisensi? 4. bagaimana program PPNPI untuk memastikan perpanjangan lisensi personel keamanan penerbangan? 5. Apa saja kriteria personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas 98

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

keamanan penerbangan 6. Kapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di PPNPI. 6.3 kebijakan pendidikan dan bagaimanakah program PPNPI untuk pelatihan penyegaran personel memastikan diselenggarakannya pendidikan keamanan penerbangan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan dilaksanakan? 6.4 kebijakan pendidikan dan bagaimanakah program pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan penerbangan terlaksana di PPNPI? 6.5 Dokumentasi

BAB VII PENGAWASAN 7.1 Program pengawasan internal

7.2 pelaksanaan pengawasan internal

1. Siapa yang bertanggungjawab dalam penyimpanan dokumen penyelenggaraan diklat 2. Berapa lama jangka waktu penyimpanan 3. Bagaimana prosedur pemusnahan dokumen penyelenggaraan diklat

1. bagaimanakah program pengawasan internal yang berlaku di PPNPI ? 2. apa sajakah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengawasan internal? 3. siapakah yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengawasan internal? bagaimana pengawasan internal yang dilaksanakan di PPNPI?

7.3 Pelaporan pengawasan internal siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil pengawasan internal? 99

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

No

Requirements

Protocol Questions

7.4 Dokumentasi hasil pengawasan 1. bagaimanakah sistem dokumentasi hasil internal pengawasan internal ? 2. siapakah yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi hasil pengawasan internal? Lampiran - Lampiran Apakah pada PKPPNP telah dilampirkan data-data berikut : A. Peta daerah keamanan PPNPI (dilengkapi dengan keterangan (legend) B. Prosedur Penerbitan Izin Masuk C. Form Ancaman Bom D. Prosedur terkait dengan Keamanan Mengetahui, QC Internal Inspektor Ttd

100

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close

Inspektor Keamanan Penerbangan ttd

4) FORMULIR DOKUMEN CHEKLIST PENGESAHAN PKKP Formulir Checklist Dokumen Program Keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen Nama Operator Accountable Person PIC Tim Tanggal Evaluasi

No

Requirements

(1)

(2) Pembukaan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Definisi

1.2 Tujuan

: : : :

Protocol Questions (3) Apakah pada dokumen telah ada : a. Letter of Commmitment b. Security Policy c. Kata Pengantar d. Daftar Perubahan (amendment record) e. Daftar Pemegang Dokumen f. Daftar Isi g. Daftar Singkatan 1. Apakah definisi yang tertulis dalam Program Keamanan Kargo dan Pos telah menyesuaikan dengan PKPN dan PM 153 tahun 2015 ? 2. Apakah definisi yang tertulis relevan untuk digunakan dalam PKKP/PKKC/PKSI? Apakah tujuan yang tertulis dalam program keamanan telah sesuai dengan tujuan pada 101

Status Status Keterangan Tim ASP Evidence Self Assessment Remark C NC NA Open Close (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.3 Dasar Hukum

PKPN dan PM 153 tahun 2015 ? 1. Apakah dasar hukum yang dituliskan dalam program keamanan telah mencakup seluruh peraturan yang terkait dengan keamanan Penerbangan ? 2. Apakah dasar hukum yang tertulis telah relevan untuk dicantumkan dalam PKKP/PKKC/PKSI? 3. Apakah susunan dalam dasar hukum sesuai dengan hirarki penulisannya ? 4. Apakah dasar hukum dalam program keamanan update ?

BAB II PROFIL PERUSAHAAN 2.1 Gambaran Perusahaan

1. Apakah bidang usaha telah tertuang dalam gambaran perusahaan ? 2. Apakah alamat kantor telah tertuang dalam gambaran perusahaan ? 3. Apakah lokasi Regulated Agent telah tertuang dalam gambaran perusahaan ? 2.2 Struktur Organisasi Apakah struktur organisasi Unit Quality Control terpisah dari Unit Operasional ? 2.3 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Apakah tugas dan tanggung jawab di struktur organisasi telah tertuang semua dalam Program Keamanan ? 2. Apakah tugas dan tanggung jawab Accountable Security Officer tercantum dalam Program Keamanan Kargo dan Pos ? 2.4 Informasi dan Komunikasi 1. Bagaimana prosedur pemberian informasi dan komunikasi ? 2. Siapa yang bertanggung jawab memberikan informasi dan komunikasi? BAB III LANGKAH - LANGKAH KEAMANAN 102

3.1 Langkah-langkah Keamanan 3.1.1 Penetapan Daerah Keamanan

Apakah Pembagian Daerah Keamanan telah tercantum pada RA/KC/SI ? a. Area mana saja yang termasuk dalam Daerah Terbatas RA/KC/SI ? b. Area mana saja yang termasuk dalam Daerah Keamanan Terbatas RA/KC/SI ?

3.1.2 Perlindungan dan Pengendalian Keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independent 3.1.2.1 Perlindungan dan Pengendalian Daerah Terbatas RA/KC/SI

a. Bagaimana prosedur perlindungan Daerah Terbatas b. Bagaimana prosedur pengendailian Daerah Terbatas c. Siapakah penanggung jawab Daerah Terbatas 3.1.2.2 Perlindungan dan a. Bagaimana prosedur perlindungan Daerah Pengendalian Keamanan Terbatas ? Daerah Keamanan b. Bagaimana prosedur pengendailian Terbatas RA/KC/SI Daerah Keamanan Terbatas? c. Siapakah penanggungjawab Daerah Keamanan Terbatas ? 3.1.2.3 Sistem Perijinan a. Bagaimana prosedur penerbitan ijin Masuk masuk ? b. Siapa saja yang dapat mendapatkan ijin masuk ? c. Siapa yang bertanggung jawab pemberian ijin masuk ? 3.1.2.4 Pemantauan Daerah a. Bagaimana prosedur pemantauan Daerah Keamanan Keamanan ? 103

b. Sistem apa yang digunakan untuk pemantau Daerah Keamanan? c. Siapa yang bertanggung melakukan pemantauan ? 3.1.3 Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos RA/KC/SI 3.1.3.1 Penerimaan Kargo dan Pos

3.1.3.2 Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos

a. Bagaimana prosedur penerimaan : - General Kargo - Barang Berbahaya (DG) - Barang beresiko tinggi (High Risk) - Life animal - Jenazah - Barang khusus lainnya - Barang yang mudah rusak - Barang yang butuh percepatan - COMAT dan COMAIL b. Apa saja dokumen yang harus dilengkapi dalam pengiriman Kargo dan Pos ? c. Siapa yang bertanggungjawab melakukan penerimaan Kargo dan Pos ? a. Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Pemeriksaan Kargo sebagaimana pada butir 3.1.3.1. ? b. Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Kargo Ukuran Besar (over size) c. Bagaimana prosedur penanganan kargo dan pos yang tidak sesuai dengan dokumen ? d. Bagaimana prosedur penanganan kargo yang dicurigai ? e. Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Keamanan dengan menggunakan 104

f. g.

h. i. 3.1.3.3 Penimbangan Kargo a. b. 3.1.3.4 Penanganan Kargo a. pada Penyimpanan Sementara b. 3.1.3.5 Pemuatan Kargo

a. b.

3.1.3.6 Pemberian Label Kendaraan dan Segel Kendaraan

a.

3.1.3.7 Kelengkapan Dokumen Perjalanan

a.

b.

b. c.

peralatan keamanan seperti x-ray, ETD, K9 Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Manual Bagaimana prosedur Pengiriman Barang Berbahaya yang tidak dinyatakan dalam dokumen (undeclear Dangerous Goods) ? Bagaimana Prosedur Pemberian label keamanan pada kiriman kargo Bagaimana Prosedur Perlindungan Kargo yang telah diperiksa Bagaimana Prosedur Penimbangan ? Siapa Penanggungjawab melakukan penimbangan ? Bagaimana Penanganan Kargo yang ditolak oleh BUAU atau PUAU ? Prosedur Penanganan Kargo yang tidak diambil oleh pemiliknya ? Bagaimana Prosedur Pemuatan Kargo ke dalam Kendaraan ? Siapa yang bertanggungjawab pengawasan terhadap pemuatan kargo ? Bagaimana Prosedur pemberian label kendaraan dan Segel Kendaraan ? Siapa yang bertanggungjwab terhadap pemberian label kendaraan dan segel kendaraan ? Bagaimana Prosedur Pengeluaran Dokumen Perjalanan ? Bagaimana Prosedur penerbitan CSD ? Siapa Penanggungjawab terhadap penerbitan CSD dan pengeluaran dokumen perjalanan ? 105

3.1.4 Pengamanan dan Pengendalian Transpostasi Kargo dan Pos 3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.3

3.1.4.4

Pemeriksaan a. Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Kendaraan Kendaraan Sebelum Berangkat ? Sebelum Berangkat b. Apakah terdapat Prosedur Penyusunan Rencana Perjalanan yang menjelaskan tentang : 1. Rencana rute perjalanan 2. Perubahan rute perjalanan c. Bagaimana prosedur Komunikasi apabila diperlukan dalam perjalanan ? d. Penanggungjawab pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat Pengendalian a. Bagaimana prosedur Pengendalian Keamanan Keamanan Kendaraan sebelum berangkat Kendaraan b. Apakah terdapat prosedur pengawalan dan pengamanan kendaraan dalam perjalanan ? c. Siapa penaggungjawab Kendaraan saat berangkat ? Serah Terima a. Bagaimana Prosedur serah terima kepada BUAU? b. Siapa Penanggungjwab terhadap serah terima dari Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independenkepada BUAU? Pengendalian a. Bagaimana Prosedur Pengendalian Dokumentasi Dokumen memuat tentang : 1. Penyimpanan dokumen yang akan digunakan 106

2. Penyimpanan dokumen yang telah digunakan 3. Pemusnahan dokumen b. Siapa Penanggungjawab terhadap dokumen? 3.2 Fasilitas Keamanan 3.2.1 Jenis dan fungsi Fasilitas Keamanan

3.2.2 Pengoperasian dan Pemeliharaan

3.2.3 Kalibrasi 3.2.4 Dokumentasi

a. Apa saja Jenis fasilitas pemeriksaan keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen b. Apakah fungsi fasilitas pemeriksaan keamanan Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen a. Bagaimana Prosedur Pengoperasian XRay, ETD, WTMD, HHMD, CCTV, Mirror b. Bagaimana Prosedur Pemeliharaan X-Ray, ETD, WTMD, HHMD, CCTV, Mirror c. Bagaimana Prosedur pengujian peralatan keamanan seperti Large Tunnel Combined Test Piece (LTCTP), Object Test Piece (OTP) d. Siapa Penanggungjwab Pengoperasian, Pemeliharaan, Pengujian a. Bagaimana Prosedur Kalibrasi b. Siapa Penanggungjwab terhadap kalibrasi a. Bagaimana Prosedur Dokumentasi terhadap : 1. Pengoperasian dan Pemeliharaan 2. Kalibrasi b. Berapa prosedur dokumentasi dan jangka waktu penyimpanan c. Bagaimana prsedur pemusnahan dan Jangka waktu pemusnahan 107

d. Siapa Penanggungjawab dokumentasi penyimpanan dan pemusnahan BAB IV PENDIDIKAN DAN PEATIHAN 4.1 Seleksi dan Rekrutmen

4.2 Program Pendidikan dan Pelatihan

BAB V PENGAWASAN INTERNAL 5.1 Program Pengawasan Internal

5.2 Prosedur Pengawasan Internal

a. Apakah Prosedur Rekrutmen memuat tentang : 1. Proses Penerimaan Pegawai 2. Rekam Jejak Pegawai 3. Kriteria Penerimaan Pegawai b. Siapa Penanggungjawab Rekrutmen Pegawai a. Apakah telah memuat Kebijakan Program Pendidikan dan Pelatihan tentang : 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan 2. Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 3. Pendidikan dan Pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan 4. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi b. Siapa Penanggungjawab Program Pendidikan dan Pelatihan c. Bagaimana Prosedur pendokumentasian rekrutmen, pendidikan dan pelatihan dan pelaporan a. Bagaimana Program Pengawasan Internal b. Siapa Penanggungjawab pelaksanaan Pengawasan a. Bagaimana Prosedur Pengawasan b. Apakah termuat tindaklanjut hasil pengawasan dan pelaporan kepada Dirjen 108

Hubud 5.3 Prosedur Pelaporan Pengawasan a. Bagaimana Prosedur Pelaporan Internal Pengawasan Internal b. Siapa Penanggungjawab Pelaporan Pengawasan Internal 5.4 Dokumentasi Hasil Pengawasan a. Bagaimana prosedur dokumentasi hasil pengawasan b. Siapa Penanggungjawab dokumentasi hasil pengawasan c. Bagaimana Prosedur penyimpanan dan Pemusnahan BAB VI PENANGANAN KEADAAN DARURAT (CONTIGENCY PLAN) 6.1 Penanganan Kondisi Darurat a. Bagaimana Prosedur Penanganan kondisi (Contingency) di Gudang darurat apabila terjadi (antara lain) : 1. Ancaman Bom 2. Pembajakan 3. Kebakaran b. Siapa Penanggungjawab terhadap Penanganan kondisi darurat di Gudang RA, KC/SI

109

6.2

6.3

Prosedur Penanganan Kondisi Darurat (Contingency) Dalam Pengangkutan

a

Pelaporan dan Dokumentasi

a

Bagaimana Prosedur Penanganan kondisi darurat apabila terjadi:

1. Kerusakan kendaraan dalam perjalanan 2. Pembajakan saat dalam perjalanan b Siapa Penanggungjawab Penanganan kondisi darurat dalam pengangkutan Bagaimana Prosedur Pelaporan terhadap Penanganan kondisi darurat di Gudung Regulated Agent/Known Consignor/Surveyor Independen

b Bagaimana Prosedur Pendokumentasian terhadap Penanganan kondisi darurat di Gudung Regulated Agent/Known Independen c Consignor/Surveyor Penanggungjawab Pelaporan dan Pendokumentasian Penanganan Kondisi Darurat di gudang Regulated Agent a

Prosedur Pelaporan terhadap Penanganan kondisi darurat dalam pengangkutan

b Prosedur Pendokumentasian terhadap Penanganan kondisi darurat dalam pengangkutan c

Penanggungjawab Pelaporan dan Pendokumentasian Penanganan Kondisi Darurat dalam pengangkutan

LAMPIRAN A B C D E F. G. H. I. J. K. L. M. N. o

Gambar Lay Out Gudang Daftar Nomor Telepon Keadaan Darurat ( Emergency Call Number) Data Personil Avsec Data Personil Dangerous Goods Data Peralatan Keamanan Form Pengujian Peralatan Keamanan SOP Perawatan Peralatan Keamanan form penerimaan ancaman bom QC/Internal Inspector form laporan ancaman bom SOP Penerbitan dan contoh Pass RA/KC/SI Ttd Form PTI, CSD Surat Tugas Data Jenis dan Jumlah Kendaraan Manual Training Program Manual Pengawasan Keamanan Internal

Mengetahui Inspektor Keamanan Penerbangan Ttd

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

SUPRASETYO

HEMI PAMURAHARJO Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001 110

Lampiran III Peraturan Direktur Jeneral perhubungan Udara Nomor : KP 626 TAHUN 2015 Tanggal : 30 OKTOBER 2015

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN A. LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA

PENGESAHAN No. 027/PKBU.DKP/V/2015

PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA

……………… Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Bandar Udara …………….. telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang – Undang nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Bandar Udara …………………nomor : ……………………. Bandar Udara ………………… wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Bandar Udara ………………… dan manual – manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan. Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapat pengesahan. Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

111

B. LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN ANGKUTAN UDARA

PENGESAHAN No :

PROGRAM KEAMANAN ANGKUTAN UDARA ………………………… Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Angkutan Udara …………… telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Angkutan Udara …………. nomor : ………... …………………….. wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Angkutan Udara ……………………. dan manual-manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan. Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan pengesahan. Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

112

C. LEMBAR PENGESAHAN PKPPNP

PENGESAHAN No : ..............................................

PROGRAM KEAMANAN PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN CABANG BANDAR UDARA ..............................

Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara

menyatakan

bahwa

Program

Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Cabang Bandar Udara .................... telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang – Undang nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Program Keamanan Penerbangan Nasional serta aturan internasional ICAO Annex 17 Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful

Interference,

memberikan

maka

pengesahan

Direktorat terhadap

Jenderal

dokumen

Perhubungan Program

Udara

Keamanan

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Cabang Bandar Udara ................... nomor : ......................... Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Cabang Bandar Udara ...................... wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Cabang Bandar Udara .................... dan manual – manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan. Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapat pengesahan. Dokumen

pengesahan

ini

berlaku

sejak

disahkan

Direktur

Jenderal

Perhubungan Udara. Jakarta,

......................

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

113

D. LEMBAR PENGESAHAN PKKP

PENGESAHAN No : Program Keamanan Kargo dan Pos Regulated Agent /Known Consignor/Surveyor Independen Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa Program Keamanan Kargo Dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen PT ………… telah memenuhi standar aturan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara serta aturan internasional ICAO Annex 17 Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengesahan terhadap dokumen Program Keamanan Kargo Dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen PT…… nomor : ………. PT……….wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Program Keamanan Kargo dan Pos/Known Consignor/Surveyor Independen PT. …….dan manual-manual pendukung yang sudah mendapatkan pengesahan. Setiap perubahan dalam dokumen harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan pengesahan. Dokumen ini berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

114

E. FORMULIR PENGAMBILAN PENGESAHAN PROGRAM KEAMANAN Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

:

Jabatan

:

No. Telepon/HP

:

No. Pengesahan

:

(ASP/AOSP/PKPPNP/PKKP)* Dengan ini menyatakan telah mengambil Pengesahan Program Keamanan ASP/AOSP/PKPPNP/PKKP dan menyerahkan Program Keamanan ke Direktorat Keamanan Penerbangan yaitu : CD softcopy, dan Hardcopy Jakarta, Yang Menyerahkan

Accountable Person

(…………………………………………)

(……………………………………)

*coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd SUPRASETYO Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

115