DRAFT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA APBMI MUNASLUB 26 – 27 OKTOBER 2013 SEMARANG ANGGARAN DASAR : BAB
Pasal
I 1
2
3
4
Isi AD MUNAS BATAM
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN WAKTU PENDIRIAN DAN SIFAT Nama Organisasi ini bernama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, disingkat APBMI. Tempat Kedudukan APBMI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Kantor Wilayah di Ibukota Propinsi, Kantor Cabang di Ibukota Kabupaten, Kantor Perwakilan Cabang sebagaimana ditetapkan oleh DPP/DPW. Waktu Pendirian APBMI didirikan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 1988 di Jakarta, Ibukota Republik Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Sifat APBMI adalah satu -satunya Organisasi Profesi dari PerusahaanPerusahaan Bongkar Muat Indonesia
UsulanRevisi
-
-
AlasanRevisi
Keterangan
II 5 6
III 7
yang bersifat mandiri, dan mitraPemerintah, bukanorganisasi politik maupun bentuk afflliasi daripadanya. AZAS DAN TUJUAN Azas APBMI berdasarkan Pancasila. Tujuan APBMI bertujuan mempersatukan Perusahaan Bongkar Muat di Indonesia agar bisa saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam meningkatkan peranan Pengusaha Bongkar - Muat serta memberikan arah yang pasti bagi dunia usaha Jasa Bongkar - Muat di pelabuhan, membantu usaha Pemerintah dalam membina dan memajukan usaha Jasa Bongkar Muat di Indonesia guna menunjang Pembangunan Nasional sertamembina dan menyalurkan cita, rasa, karsa dan karya Perusahaan Bongkar Muat Indonesia demi tercapainya masyarakat yang adil dari makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. FUNGSI DAN PERAN Fungsi APBMI dengan segala perangkat organisasinya berfungsi dan
8
IV 9
berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kegiatan usaha para anggotanya. Peran APBMI berperan dan mengupayakan peningkatan mekanisme komunikasi dan sistem informasi antara Perusahaan Bongkar Muat dengan Asosiasi - Asosiasi lain dan dengan Pemerintah agar tercapai / terselenggaranya suatu kerjasama yang harmonis dalam kontribusinya menunjang Pembangunan Nasional. UPAYA DAN KEGIATAN Upaya-Upaya Organisasi APBMI berupaya memajukan Usaha Jasa Bongkar Muat di seluruh Indonesia agar benar-benar sebagai usaha yang mandiri, profesional dan dapat bekerja effisien/produktif dan sekaligus mampu menyediakan lapangan kerja; APBMI membantu para anggotanya dengan menciptakan iklim usaha yang stabil, mantap, sehat dan berkesinambungan dengan pemantauan secara terus menerus dalam usahanya menghindarkan berbagai hambatan demi kepentingan bersama;
V 10
11
VI 12
APBMI membina dan mengarahkan anggotanya dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga dapat mencapai tingkat efiisiensi dan produktifitas yang tinggi / optimal; KEANGGOTAAN DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Keanggotaan Anggota APBMI adalah semua Perusahaan Bongkar - Muat di setiap Pelabuhan Indonesia yang telah mendapat izin dari Pemerintah dan telah terdaftar sebagai anggota. Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan APBMI berakhir, apabila : Dicabut izin usaha/izin operasinya; Beralih kepada jenis usaha lain; Bubar atau dibubarkan atas kekuatan hukum; Diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar ketentuanketentuan/peraturan peraturan organisasi dengan Keputusan Dewan Pengurus Pusat HAK DAN KEWAJIBAN Hak Anggota Setiap Anggota berhak : 1) Memperoleh perlindungan, pendidikan/pelatihan, pembelaan,
Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan APBMI berakhir, apabila : Dicabut izin usaha/izin operasinya; Beralih kepada jenis usaha lain; Bubar atau dibubarkan atas kekuatan hukum; 8) Diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar ketentuanketentuan/peraturan - peraturan organisasi dengan Keputusan DPW/DPC. Memilih Pengurus. 12.2)
dan
dipilih
menjadi
13
VII
dan bimbingan organisasi 2) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus. kecuali anggota luar biasa; 3) Mengeluarkan pendapat dan usulusul serta saran; 4) Memperoleh hak untuk membela diri; 5) Menghadiri rapat-rapat anggota; 6) Menghadiri rapat-rapat atas undangan Dewan Pengurus denganhak berbicara; Kewajiban Anggota Setiap Anggota berkewajiban : 1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi; 2) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 3) Mentaati dan melaksanakan setiap ketentuan dan peraturan organisasi; 4) Membantu Pengurus dalam melaksanakan tugas dan program organisasi; 5) Menyampaikan laporan kegiatan operasional Perusahaan secara bulanan; 6) Membayar uang pangkal, iuran dan pungutan-pungutan lainnya yang sah; 7) Mentaati kode etik Pengusaha Bongkar Muat. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN
14
KEPENGURUSAN Struktur dan Susunan Organisasi 1) Struktur / Susunan Organisasi 14.4)Dewan Penasehat terdiri dari : a. Tingkat Pusat disebut Dewan a. DPP dapat menunjuk dan atau mengangkat seorang (1) atau lebih Pengurus Pusat (DPP ); Penasehat untuk mendampingi DPP b. Tingkat Wilayah disebut APBMI; Dewan Pengurus Wilayah b. DPW/DPC APBMI dapat menunjuk (DPW); dan atau mengangkat seorang (1) c. Tingkat Cabang disebut atau lebih Penasehat; Dewan Pengurus Cabang (DPC); d. Tingkat Perwakilan Cabang disebut Perwakilan Cabang (PC) 2) Tugas dan susunan Dewan Pengurus Pusat ( DPP ) a. Ditingkat Pusat, organisasi dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat yang Ketua Umumnya dipilih secara langsung oleh Musyawarah Nasional APBMI yang bertugas melaksanakan Keputusan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan atau dalam Musyawarah Nasional LuarBiasa;
b. Dewan Pengurus Pusat beranggotakan dalam jumlah ganjil pada struktur komposisi kepengurusannya yang terdiri dari:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ketua Umum Wakil Ketua Umum Sekretaris Umum Sekretaris Bendahara Umum Bendahara Ketua Ketua Bidang Wakil Ketua Bidang
3) Kepengurusan DPP dalam struktur komposisinya juga dapat mengikut sertakan wakil dari DPW/DPC tertentu; 4) Ketua Kehormatan dan Penasehat a. Musyawarah Nasional dapat menunjuk dan atau mengangkat seorang (1) atau lebih Ketua Kehormatan; b. DPP dapat menunjuk dan atau mengangkat seorang (1) atau lebih Penasehat untuk mendampingi DPP APBMI;
c. Musyawarah DPW/DPC APBMI dapat menunjuk dan atau mengangkat seorang (1) atau lebih Penasehat; 15
Gugurnya Dan Penggantian Keanggotaan Pengurus 1) Dewan Pengurus Pusat dapat memberhentikan Anggota Dewan Pengurus Pusat, meskipun jangka waktunya belum berakhir apabila: a. Atas permintaan sendiri; b. Karena tindakan dan sikap yang bertentangan dengan AD/ART serta kepentingan Negara dan Bangsa; c. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara aktif; 2) Keanggotaan Pengurus akan gugur dengan sendirinya apabila: a. Anggota Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia; b. Tidak aktif lagi dalam usaha bongkar muat;
16
1)
a. b.
c. d. e.
2)
Gugurnya Dan Penggantian Keanggotaan Pengurus Dewan Pengurus Pusat dapat memberhentikan Anggota Pengurus Pusat, apabila: Atas permintaan sendiri; Karena tindakan dan sikap yang bertentangan dengan AD/ART serta kepentingan Negara dan Bangsa; Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara aktif; Anggota Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia; Tidak aktif lagi dalam usaha bongkar muat Ayat 1 ini berlaku juga untuk DPW/DPC/PC.
Dalam hal Ketua Umum Tidak Dapat 16.1)Bilamana karena sesuatu hal, Ketua Umum tidak dapat melaksanakan Menjalankan tugasnya lagi, Dewan Pengurus Tugasnya Atau Berhalangan Tetap Pusat menunjuk Wakil Ketua 1) Bilamana karena sesuatuhal,Ketua Umum tidak Umum untuk memangku jabatan
17
dapat melaksanakan tugasnya Ketua Umum paling lama sampai lagi, Dewan Pengurus Pusat Musyawarah Nasional berikutnya; dapat-menunjuk salah seorang (1) Wakil Ketua Umum untuk 16.2)Bilamana Wakil Ketua Umum juga memangku jabatan Ketua Umum berhalangan tetap atau tidak dapat paling lama sampai Musyawarah melaksanakan tugasnya, Dewan Nasional berikutnya; Pengurus Pusat dapat memilih / 2) Bilamana Wakil Ketua Umum menunjuk secara aklamasi salah lainnya juga berhalangan tetap seorang Pengurus DPP APBMI atau tidak dapat melaksanakan lainnyauntuk memangku Jabatan tugasnya, Dewan Pengurus Pusat Ketua Umum dengan status dapat memilih / menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum dan aklamasi seorang Wakil Ketua atau sebutan Pejabat sementara Umum lain memangku Jabatan Ketua Umum hingga Ketua Umum dengan status diselenggarakannya Musyawarah Pelaksana Tugas Ketua Umum Nasional berikutnya dan atau dan atau sebutan Pejabat sementara Ketua Umum hingga Musyawarah Nasional Luar Biasa; diselenggarakannya Musyawarah Nasional berikutnya dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa; Keadaan Berhalangan Tetap Pada Pengurus DPW, DPC, dan Perwakilan Cabang Untuk anggota Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang berlaku juga ketentuan - ketentuan seperti yang diberlakukan bagi Dewan Pengurus Pusat seperti tersebut pada Pasal 15 (lima belas) dan 16 (enambelas).
18
Kepengurusan Wilayah, Cabang Dan Perwakilan Cabang 1) Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Bendahara; e. Ketua lainnya, dapat disesuaikan kebutuhan setempat; 2) Dewan Pengurus Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah, dan disyahkan oleh DPP untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun, dan setelah jangka waktu itu berakhir, maka anggota pengurusWilayah yang bersangkutan dapat dipilih dan atau diangkat kembali; 3) Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang yang terdiri atas : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Bendahara; e. Ketua-Ketua seksi disesuaikan dengan kebutuhan; 4) Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan dipilih oleh cabang/ Perwakilan dan disyahkan oleh
VIII
19
DPW untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan setelah jangka waktu itu berakhir maka anggota yang bersangkutan dapat dipilih/diangkat kembali. 5) Di daerah-daerah yang belum ada DPW, maka pengesahan dilakukan langsung oleh DPP. MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN QUORUM Musyawarah Dan Rapat - Rapat 1) Jenis Musyawarah dan Rapat rapat terdiri dari : a. Musyawarah Nasional (Munas); b. Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub ); c. Rapat kerja Nasional Dewan Pengurus Pusat (Rakernas); d. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat; e. Musyawarah Wilayah (Muswil); f. Musyawarah Cabang (Muscab ); g. Musyawarah Perwakilan Cabang ( Musperwilcab ); h. Rapat Kerja Operasional apabila dipandang perlu (Rakerop); 2) Waktu Rapat : a. Musyawarah Nasional (Munas) dihadiri oleh anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 ( lima ) tahun; b. Musyawarah Nasional Luar Biasa anggota, diadakan sesuai
Ditambah butir f) Musyawarah Wilayah Luar Biasa. g) sda h) Musyawarah cabang Luar biasa. dst
Hasil munaslub Pengurus Antar
c.
d.
e.
f.
g.
h.
20
kebutuhan; Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) antara Dewan Pengurus Pusat dengan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan diadakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 ( dua) Musyawarah Nasional; Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat diadakan menurut kebutuhan, tetapi sekurangkurangnya 1 ( satu ) kali dalam 3 (tiga) bulan; Musyawarah Wilayah dihadiri oleh anggota yang berada di daerah dan diadakan sekurangkurangnya 1 ( satu ) kali dalam 5 (lima) tahun; Musyawarah Cabang dan Musyawarah Perwakilan Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) kali dalam 5 ( lima ) tahun; Rapat Dewan Pengurus Wilayah, Rapat Dewan Pengurus Cabang dan Rapat Pengurus Perwakilan Cabang diadakansesuai kebutuhan sekurang- kurangnya 1 ( satu ) kali dalam 3 (tiga) bulan; Rapat Kerja Operational diadakan sesuai kebutuhan; Quorum Dan Pengambilan
Musyawarah Nasional Luar Biasa anggota, diadakan sesuai ketentuan yang sudah diatur; dan berlaku juga untuk musyawarah wilayah luar biasa dan musyawarah cabang luar biasa.
Waktu. Dan tidak diperhitungkan menjadi masa periodepertama.
IX 21
Keputusan 1) Semua rapat - rapat dianggap sah dan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota; 2) Segala keputusan diambil berdasarkan Musyawarah dan Mufakat. Namun dalam hal tidak tercapai kata sepakat, keputusan terakhir diambil dengan suara terbanyak anggota yang hadir dan berhak memberikan suara dengan acara pemungutan suara. PERSYARATAN PENGURUS DAN MASA JABATAN PENGURUS Persyaratan Pengurus Persyaratan Pengurus adalah sebagai berikut : 1) Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa; 2)Pengusaha/Pimpinan/Penanggung 2) Pengusaha Perusahaan Bongkar Jawab Perusahaan Bongkar Muat; Muat; 3) Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasiterlarang; 4) Bersedia untuk dipilih menjadi Pengurus APBMI; 5) Syarat-syarat ini berlaku juga untuk DPW, DPC dan Perwakilan; 6) Anggota Pengurus DPP diharuskan dapat berdomisili di
22
23
Jabotabek dan dapat dikecualikan dalam hal ke-ikut-sertaan keterwakilan di kepengurusan DPP sebagaimana dituju untuk maksud BAB VII Pasal 14 ayat (3). Masa Jabatan Pengurus Masa Jabatan Pengurus diatur sebagai berikut : 1) Masa jabatan Ketua Umum / Ketua DPW dan Ketua DPC adalah 5 ( lima ) tahun dan setelah masa jabatan itu berakhir yang bersangkutan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 ( satu ) periode masa kepengurusan jabatan saja; 2) Masa jabatan Pengurus APBMI adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir maka yang bersangkutan dapat dipilih lagi pada periode berkutnya; 3) Pengangkatan dan atau penunjukan antar masa jabatan tertentu, hanya berlaku sampai akhir masa jabatan tersebut yang dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Perwakilan Cabang; Perangkapan Jabatan
Perangkapan Jabatan
Perangkapan jabatan diatur sebagai Perangkapan jabatan diatur sebagai berikut : 1) Ketua Umum DPP APBMI tidak berikut : diperkenankan merangkap jabatan 1) Anggota Dewan Pengurus Pusat pada Asosiasi lainnya dibawah APBMI sepanjang diketahui pembinaan Kementerian kebutuhannya diperlukan untuk Perhubungan . merangkap di dalam kepengurusan Wilayah / Cabang / Perwakilan Cabang APBMI tertentu, adalah sepengetahuan dan atau atas unjuk selektif sesuai hak prerogative Ketua Umum DPP; kecuali yang bersangkutan mendapat tugas dan jabatan tertentu di dalam Asosiasi lainnya dibawah pembinaan Kementerian Perhubungan seperti dimaksud Pasal 14 ayat 3. 2) Ketentuan tersebut ayat (1) diatas tidak berlaku di Dewan Pengurus Wilayah, Cabang dan Perwakilan;
X
UNSUR BANTUAN PELAKSANAAN KERJA, HAK ORGANISASI DAN KEWENANGAN ORGANISASI 24
Unsur Bantuan Pelaksana Kerja Untuk membantu Dewan Pengurus Pusat dan kelancaran jalannya
25
26
organisasi, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk tim kerja atau kelompok kerja sebagai unsur pelaksana berbagai kegiatan tertentu organisasi. Hak Organisasi 1) Melakukan pemungutan iuran dan jenis pungutan lainnya dari para anggota; 2) Mengeluarkan sertifikatsertifikat, keterangan keteranganatau rekomendasi lain yang diperlukan oleh Perusahaan para anggota dengan memperhatikan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku; Kewajiban Organisasi 1) Bertindak sebagai badan representatif Indonesia untuk anggota baik terhadap Pemerintah maupun terhadap Umum, baik di dalam maupun diluar Negeri atau di Forum Internasional; 2) Membantu mengurus kepentingan anggota atas permintaan yang bersangkutan; 3) Memberi bantuan perlindungan dan pembelaan kepada para anggota sepanjang tidak bertentangan dengan perundangundangan; 4) Menjamin kerahasiaan serta pengamanan data yang diterima,
XI 27
dan segala sesuatu yang relasinya terhadap kepentingan organisasi sesuai petunjuk dan aturan oleh DPP. PERANGKAT ORGANISASI Kelembagaan Unsur Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan 1) Untuk kepentingan pengkajian penelitian dan pengembangan Usaha Jasa Bongkar di aktivitas industri kepelabuhanan dan atau industri pelayaran segmentasi konektivitas logistik dan transportasi di Indonesia, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk lembaga-lembaga khusus yang beranggotakan tenaga ahli dengan pembinaan langsung serta tanggungjawab dari Dewan Pengurus Pusat /DPP; 2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan seperti dtmaksud pada ayat (1) APBMI dapat mengadakan kegiatan pendidikan dan latihan guna peningkatan kemampuan kinerja dan kompetensi para Anggota ; 3) Pembinaan dan pengembangan Anggota APBMI selanjutnya, secara bersama dan sinergis Dewan Pengurus Pusat, DPW dan DPC dapat membentuk lembagalembaga khusus yang
28
1)
2)
XII 29
1) a. b.
c. d. 2)
beranggotakan tenaga Ahli yang ditunjuk serta berada langsung di bawah pembinaan Dewan Pengurus Pusat selaku Penanggung Jawab organisasi; Kerjasama Organisasi APBMI dapat melakukan kerjasama dengan organisasi lain untuk kemajuan dan pengembangan organisasi; DPP dapat mengadakan kerjasama dengan asosiasi sejenis di luar negeri untuk kemajuan perkembangan dan kepentingan organisasi. KEUANGAN DAN PENDANAAN ORGANISASI Dana Organisasi Dana untuk Pembiayaan Organisasi bersumber pada : Uang Pangkal dan iuran anggota; Pungutan dari anggota yang diperhitungkan dengan volume kegiatan Bongkar Muat; Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; Pendapatan dari hasil usaha Organisasi; Perincian serta hal - hal yang berhubungan dengan masalah keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
30
XIII 31
Tahun Buku, Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan 1) Tahun Buku Organisasi dimulai dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember tiap tahun; 2) Dewan Pengurus Pusat memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Musyawarah Nasional; 3) Dewan Pengurus Wilayah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Musyawarah Wilayah; 4) Dewan Pengurus Cabang memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Musyawarah Cabang; 5) Dewan Pengurus Perwakilan memberikan laporan pertanggungan jawab keuangan kepada Musyawarah Cabang/ Perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku; PEMBUBARAN BAN PENYELESAIAN KEKAYAAN ORGANISASI Pembubaran Pembubaran Organisasi diputuskan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa APBMI yang khusus diadakan untuk itu, dengan dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah
32
XIV 33
34
anggota; Penyelesaian Kekayaan Organisasi Penyelesaian mengenai kekayaan Organisasi sebagai akibat pembubaran organisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 31 diatas diputuskan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa APBMI; PENUTUP Perubahan Anggaran Dasar 1) Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa; 2) Perubahan Anggaran Dasar berlaku untuk periode berikut terhitung sejak saat disahkan dalam rapat pleno dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa; 3) Anggaran Dasar atau perubahan Anggaran Dasar berlaku bagi Pengurus yang telah terbentuk dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa; Pengesahan Anggaran Dasar ini disahkan oleh Anggaran
Pengesahan Dasar ini disahkan
oleh
Musyawarah Nasional Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia VI ( ke-enam ) pada hari Minggu 27 Oktober 2011 di Batam Propinsi Kepulauan Riau;
Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia pada hari Sabtu 27 Oktober 2013 diSemarang Provinsi Jawa Tengah.
35
Masa Berlaku Anggaran Dasar ini berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2011 s/d Musyawarah Nasional APBMI dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APBMI;
Masa Berlaku Anggaran Dasar ini berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2013 s/d Musyawarah Nasional APBMI dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APBMI;
36
Aturan Peralihan Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi;
37
Ketentuan - Ketentuan lain 1) Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; 2) Setiap isi Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar yang telah di-sahkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa;
ANGGARAN RUMAH TANGGA :
BAB
Pasal
ISI ART
1
WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT
I
Usulan Revisi ART
Wewenang Musyawarah yang bersifat National 1) Musyawarah Nasional ( MUNAS 1 adalah Musyawarah segenap anggota dan merupakan Forum tertinggi dalam organisasi APBMI yang kewenangannya terdiri dari: a. Merubah/menetapkanAnggaran Dasar danAnggaran RumahTangga; b. Menilai Laporan PertanggunganJawab Ketua UmumDPP; c. Menetapkan pokok-pokok program kerja; d. Memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat; e. Mengangkat Ketua Kehormatan dan Penasehat; 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa e. Mengangkat Penasehat; adalah Musyawarah segenap anggota f. dengan kewenangan sebagai berikut: 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa a. Merubah/menetapkan Anggaran adalah Musyawarah segenap Dasar dan Anggaran Rumah anggota dengan kewenangan Tangga; sebagai berikut:
Alasan
Ket
b.
c.
2
II 3
Meminta dan menilai a. Merubah/menetapkan Anggaran Pertanggungan Jawab Dewan Dasar dan Anggaran Rumah Pengurus Pusat; Tangga; MembubarkanOrganisasi dan b. Meminta dan menilai mengatur penyelesaiankekayaan Pertanggungan Jawab Dewan organisasi; Pengurus Pusat; c. Pertanggungan jawab DPP yang tidak diterima dan ditolak maka dilakukan pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat yang baru. d. Membubarkan Organisasi dan mengatur penyelesaiankekayaan organisasi;
Wewenang Rapat Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Cabang Dan Perwakilan Cabang Rapat Anggota Wilayah, Cabang dan Perwakilan Cabang adalah Forum tertinggi pada tingkat Daerah, Cabang dan Perwakilan Cabang yang mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1) Menciptakan ProgramKerjaWilayah, Cabang dan Perwakilan Cabang; 2) Memilih Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang danPengurus Perwakilan Cabang; 3) Meminta/menilai pertanggungan Jawab Ketua DPW/DPC/PPC 4) Mengangkat Penasehat; WILAYAH, CABANG DAN PERWAKILAN 1) Pemilihan Ketua Umum DPP / Ketua
WILAYAH, CABANG DAN PERWAKILAN
4
DPW / Ketua DPC / Perwakilan 3) Pemilihan Ketua Umum DPP / dilakukan / dilaksanakan secara Ketua DPW / Ketua DPC / langsung; Perwakilan dilakukan / 2) Ketua terpilih diberikan mandat penuh dilaksanakan secara langsung; untuk menyusun kelengkapan 4) Ketua terpilih diberikan mandat pengurusnya selambat-lambatnya 30 ( bersama 2 (dua) formatur terpilih tiga puluh ) hari setelah dilantik. untuk menyusun kelengkapan pengurusnya selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah dilantik. 3) Dalam hal merangkap fungsi Tugas Dan Kedudukan Dewan Pengurus tertentu pada tingkat Wilayah, Pusat Cabang dan Perwakilan Cabang 1) Merupakan Badan Pengurus Tertinggi serta Asosiasi yang berada di APBMI yang bertugas mewakili bawah pembinaan Kementerian organisasi di dalam Negeri dan ke Luar Perhubungan; Kecuali Ketua Negeri; Umum. 2) Memberikan petunjuk dan birnbingan kepada anggota - anggota Dewan Pengurus Wilayah, Cabang dan Perwakilan Cabang; 3) Dalam hal merangkap fungsi tertentu pada tingkat Wilayah, Cabang dan Perwakilan Cabang serta Asosiasi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan; maka yang bersangkutan adalah sepengetahuan dan atas unjuk sesuai hak prerogative Ketua Umum DPP; 4) Tidak berwenang dan tidak dibenarkan memindahtangankan, menjual, menggadaikan dan atau tindakan sejenis lainnya itu terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak
yang dimiliki sebagai asset Organisasi; 5) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, DPP bertanggung-jawab kepada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa; III 5
WILAYAH, CABANG DAN PERWAKILAN Status Dan Persyaratan 1) Wilayah adalah kesatuan organisasi yang dibentuk di daerah Propinsi dan mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat; 2) Cabang adalah kesatuan Organisasi yang dibentuk di- tempat -tempat yang sekurang-kurangnya terdapat 5 ( lima ) perusahaan anggota APBMI yang berdomisili di tempat yang bersangkutan dan mendapat pengesahan dari DPW dan atau DPP APBMI bilamana tidak terdapat/ belum ada DPW setempat; 3) Perwakilan Cabang adalah kesatuan Organisasi yang dibentuk di tempat yang jumlah anggotanya kurang dari 5 ( lima ) Perusahaan Bongkar Muat anggota APBMI disahkan oleh DPW atau DPC bilamana tidak terdapat / belum ada DPW setempat; 4) Di wilayah yang Pelabuhan utamanya berkedudukan di ibukota Propinsi yang 4)Di wilayah yang Pelabuhan telah dibentuk DPC maka DPC yang utamanya berkedudukan di bersangkutan dapat membentuk DPW, ibukota Propinsi yang telah dan dalam hal DPW sudah terbentuk dibentuk DPC maka DPC yang
pada tempat yang bersangkutan maka DPC tidak diperlukan lagi pembentukannya.
6
Tugas Dan Kewajiban 1) Melaksanakan instruksi Dewan Pengurus Pusat dan ikut memecahkan masalah yang timbul di daerahnya; 2) Mengajukan permasalahan yang tidak dapat bisa dipecahkan di daerah yang bersangkutan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Perwakilan Cabangdiajukan ke Dewan Pengurus Cabang; b. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Dewan Pengurus Cabang diajukan ke Dewan Pengurus Wilayah; c. Apabila tidak dapat diselesaikan ditingkat Dewan Pengurus Wilayah diajukan ke DPP APBMI; 3) Masing-masing Wilayah, Cabang dan Perwakilan Cabang mengadakan rapatrapat terpisah secara teratur/reguler dengananggota-anggota Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang untuk mendengar laporan, mengevaluasi kinerja serta dapat memberikan pengarahan yang perlu baik untuk tataran operasionalnya
bersangkutan dapat menjadi DPW, dan dalam hal DPW sudah terbentuk pada tempat yang bersangkutan maka DPC tidak diperlukan lagi pembentukannya. 1) Melaksanakan program kerja APBMI dan ikut memecahkan masalah yang timbul didaerahnya. 2) Mengajukan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di daerah yang bersangkutan terhadap halhal sebagai berikut : a. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Perwakilan Cabangdiajukan ke Dewan Pengurus Cabang; b. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Dewan Pengurus Cabang diajukan ke Dewan Pengurus Wilayah; c. Apabila tidak dapat diselesaikan ditingkat Dewan Pengurus Wilayah diajukan ke DPP APBMI; 3) Dihilangkan.
maupun untuk kebijakan publik lainnya; 4) Meningkatkan hubungan keijasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, unsur - unsur usaha lainnya dengan ikut serta menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Daerah ( KADINDA); 5) Tugas Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang lainnya ditetapkan masing-masing oleh rapat Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang; 7
IV
Dewan Pengurus Wilayah, Cabang Dewan Pengurus Wilayah, Cabang DanPerwakilan Cabang DanPerwakilan Cabang 1) Yang dapat menjadi anggota DPW, 1) Yang dapat menjadi anggota DPC dan Perwakilan Cabang adalah DPW, DPC dan Perwakilan Pimpinan Perusahaan PBM anggota Cabang adalah Pengusaha/ APBMI yang berdomisili setempat; Pimpinan/Penanggung Jawab 2) Pengangkatan anggota Dewan Pengurus Perusahaan PBM anggota APBMI DPW, DPC dan Pengurus Perwakilan yang berdomisili setempat; untuk antar masa dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang Masing-masing melalui rapat Pengurus Wilayah, Cabang dan Perwakilan Cabang; TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG TUGAS, WEWENANG DAN JAWAB KETUA TANGGUNG JAWAB KEHORMATAN DAN PENASEHAT SERTA PENASEHAT SERTA DEWAN DEWAN PENGURUS PENGURUS
8
9
10
Ketua Kehormatan Ketua Kehormatan Melakukan tugas tugas yang relasinya Dihapus. terhadap kedudukannya selaku Ketua Kehormatan dalam hal - hal tertentu untuk kepentingan Organisasi serta komunitas bisnis industri maritmni lainnya. Penasehat Penasehat 1) Memberi nasehat - nasehat kepada 1) Memberi nasehat - nasehat kepada Dewan Pengurus Pusat baik diminta Dewan Pengurus Pusat baik maupun tidak diminta dalam tugas diminta maupun tidak diminta tugas Organisasi yang bersifat baik dalam tugas - tugas Organisasi Internalmaupun external dan dapat baikInternal maupun external. mendampingi DPP APBMI bila 2) Nasehat yang diberikan kepada diperlukan. DPP/DPW/DPC sepenuhnya 2) Nasehat yang diberikan kepada DPP, diserahkan kepada sepenuhnya diserahkan kepada DPP DPP/DPW/DPC untuk menerima untuk menerima dan atau menolak; dan atau menolak; 2) Dalam melaksanakan tugas yang Ketua Umum dimaksud pada ayat (1) di atas, 1) Ketua Umum memimpin pelaksanaan Ketua Umum dibantu Wakil Ketua kegiatan harian organisasi dan Umum, Sekretaris Umum, bertanggungjawab atas pelaksanaan Sekretaris, Bendahara Umum, kegiatan organisasi sesuai dengan Bendahara serta para Ketua Bidang keputusan MUNAS; dan Wakil Ketua Bidang; 2) Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) di atas, Ketua 3) Dalam menjalankan kewajibannya, Ketua Umum bertanggung-jawab Umum dibantu para Wakil Ketua kepada Dewan Pengurus Pusat; Umum, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara serta para 5) Dalam hal Wakil Ketua Umum berhalangan, maka tugas Ketua Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang; Umum sehari-hari dapat 3) Dalam menjalankan kewajibannya, dilaksanakan oleh salah seorang Ketua Umum bertanggung-jawab Pengurus DPP dimana Dewan kepada forum Dewan Pengurus Pusat;
Menjadi Psl 8
Menjadi Psl 9
4) Dalam hal Ketua Umum berhalangan, wakil Ketua Umum dapat melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum; 5) Dalam hal Wakil Ketua Umum berhalangaii, maka tugas Ketua Umum sehari-hari dapat dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum lainnya; 11
1)
2) 3) 12
1)
2)
3)
13
Pengurus Pusat dapat memilih / menunjuk secara aklamasi untuk memangku Jabatan Ketua Umum dengan status Pelaksana Tugas Ketua Umum dan atau sebutan Pejabat sementara Ketua Umum
Menjadi Psl 10
Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi; Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; Bertanggung jawab kepada Ketua Umum; Sekretaris Umum Sekretaris Umum melaksanakan tugas kepengurusan Dewan Pengurus Pusat dalam pengaturan kesekretariatan dan Administrasi umum serta kegiatan kebijakan publik lainnya; Bersama-sama dengan Ketua Umummenandatangani surat -surat resmi; Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Umum bertanggung-jawab kepada Dewan Pengurus Pusat; Sekretaris Eksekutif
Menjadi Psl 11
Dihapus (tidak diperlukan).
Membantu dan melaksanakan tugas seharihari bidang kesekretariatan,dan membantu Sekretaris Umum serta dapat mewakili Sekretaris Umum dan atau juga Sekretaris DPP, bilamana berhalangan untuk keperluan dan kegiatan tertentu. 14
15
16
Bendahara Umum 1) Menggali sumber dana bagi pembiayaan Organisasi sesuai ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi; 2) Mengelola kekayaan organisasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat; 3) Mempertanggung - jawabkan keuangan organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat; 4) Dalammempertanggung jawabkan keuangan OrganisasiBendahara Umum wajib menyusun laporan keuangan berupa Neraca Tahunan yang harus diaudit oleh Akuntan publik pada setiap menjelang akhir masa kepengurusan DPP; Bendahara Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan olehBendahara Umum dan Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan. Bidang - Bidang
Menjadi Psl 12
Menjadi Psl 13
Menjadi Psl 14
Untuk kelancaran dan kemudahan tugastugas Organisasi APBMI, sesuai kebutuhannya Ketua - Ketua Bidang memimpin bidang bidang tertentu; Wakil Ketua Bidang membantu Ketua Bidang masing masing; Apabila dianggap perlu dan mendesak bidang-bidang tambahan dapat dibentuk DPP APBMI. V 17
1)
2)
3)
4)
5)
6)
KEANGGOTAAN Anggota Anggota APBMI adalah perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab V Pasal 10 Anggaran Dasar; Pendaftaran menjadi anggota dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan untuk keperluan itu; Penerimaan menjadi Anggota dilakukan oleh DPW / DPC / Perwakilan Cabang dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat; Pada Tingkat Wilayah, Cabang dan Perwakilan Cabang terdiri dari PBM yang berdomisili setempat; KTA ( Kartu Tanda Anggota ) adalah diregistrasi oleh masing masing DPW dan atau DPC setempat, dan dilaporkan setiap tahun kepada DPP, sebagai pemutakhiran data keanggotaan; Pemberhentian sebagai anggota sebagaimana tersebut dalam Anggaran
Menjadi Psl 15
VI 18
Dasar pada pasal 11 ayat 4(empat) dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul DPW/DPC; 7) Kepada anggota yang dimaksud dalam 6) Pemberhentian sebagai anggota sebagaimana tersebut dalam ayat 5 (lima) di atas diberikan Anggaran Dasar pada pasal 11 ayat kesempatan mengadakan pembelaan 4(empat) dilakukan oleh DPW / selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan DPC. setelah menerima pemberitahuan secara 7) Kepada anggota yang dimaksud tertulis; dalam ayat 5 (lima) di atas diberikan kesempatan mengadakan pembelaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari DPW / DPC. KEUANGAN Sumber Keuangan Organisasi dibiayai dengan dana yang bersumber pada : 1) Uang pangkal untuk menjadi anggota : Pelabuhan Kelas A :Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pelabuhan Kelas B : Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Pelabuhan Kelas C : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pelabuhan Kelas D :Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Untuk uang pangkal harus disetor kepada DPP :25 % Untuk uang pangkal harus disetor kepada DPW :25 %
Menjadi Psl 16
Untuk uang pangkal harus disetorkan kepada DPC :50 % 2) Uang iuran dibayar tlap bulan dengan besarannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat di tingkat pusat, DPW di tingkat wilayah/ daerah, DPC ditingkat Cabang dan PPC di tingkat Perwakilan Cabang; 3) Segala kekurangan Anggaran Tahunan Dewan Pengurus Pusat dari sumber yang dimaksud dalam ayat 2 ( dua) diatas disetujui menjadi beban bersama, dan harus dipikul besarannya secara bersama dengan berdasarkan ketetapan Dewan Pengurus Pusat / DPW / DPC. 19
Penggolongan Wilayah Yang dimaksud dengan pengelolaanDPW berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat 1 untuk kepentingan pemenuhan kewajiban membayar iuran adalah sebagai berikut : a. Kelas A dengan iuran bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) adalah DPW Sumatera Utara ( Medan), DPW DKIJakarta, DPW Jawa Timur dan DPW Sulawesi Selatan Barat ( Sulselbar); b. Kelas B dengan iuran bulanan Rp. 500.000,- adalah DPW Sumatera Barat ( Padang ), Pulau Batam, Lampung (Panjang), Banten, Jawa Tengah, Pontianak ( Kalimantan Barat
Menjadi Psl 17
), Kalimantan Selatan, Samarinda, dan Balikpapan, SumateraSelatan; Kota Batam - Kep. Riau c. Kelas C dengan iuran Bulanan Rp. 300.000,- adalah Lhokseumawe, Jambi, Pekanbaru, Dumai, Sunda Kelapa, Cirebon, Cilacap, dan Gresik; d. Kelas D dengan iuran bulanan Rp. 250.000,- adalah Bali, Biak, Ambon, Banyuwangi, Kupang ( NTT ), Bitung, Gorontalo, Jayapura, Lembar, Malaliayati, Pangkal Pinang, Pare-Pare, Tanjung Redeb, Tanjung Pandan, Pelabuhan Luwuk, Probolinggo, Sampit, Sorong, Tanjung Balai, Ternate, Toli-Toli, Waingapu, Selat panjang, Palu (Sulawesi Tengah), Manokwari, Kuala Samboja, Kumai, Kota Baru, Tanjung Pinang, Kendari ( Sulawesi Tenggara ), Tarakan, Kalianget, Tanah Grogot, Maumere, Kolaka, Bengkalis (Sungai Pakning), Nabire; DPW atau Cabang yangberdiri kemudian akan diatur penyesuaian kelasnya oleh DPP. 20
Keuangan Wilayah, Cabang Dan Perwakilan Cabang 1) Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang dibiayai dengan dana yang bersumber dari pungutan sumbangan wajib Anggotanya dan
Menjadi Psl 18
21
22
jumlahnya ditetapkan oleh masingmasing Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, dan Pengurus Perwakilan Cabang yang bersangkutan. 2) Setiap Pungutan dalam bentuk sumbangan khusus untuk keperluan tertentu besarnya ditetapkan oleh rapat masing-masing Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang Pembukuan Dan Penggunaan Keuangan 1) Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang diwajibkan mengadakan pembukuan keuangan dengan tertib sebagaimana lazimnya; 2) Pengelolaan keuangan di tingkat Pusat DPP dilakukan oleh Ketua Umum bersama BendaharaUmum/Bendaharadan Ketua DPW/DPC bersama Bendahara ditingkat Wilayah /Cabang dan Perwakilan Cabang; 3) Dalam hal perlunya penggunaan keuangan untuk maksud khusus di luar program masing masing, harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang; Pertanggungan - jawab Keuangan 1) Pertanggungan-jawab keuangan berada
Menjadi Psl 19
Menjadi Psl 20
pada Dewan Pengurus Pusat, untuk Tingkat Pusat, Dewan Pengurus Wilayah untuk Tingkat Wilayah, Dewan Pengurus Cabang untuk Tingkat Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang untuk Tingkat Perwakilan Cabang; 2) Pengelolaan / Tata kelola keuangan dilakukan oleh Bendahara Umum ditingkat Pusat, dan Bendahara di tingkat Wilayah, Cabang dan Perwakilan Cabang; 3) Jumlah yang melebihi kebutuhan sehari - hari disetorkan / disimpan dalam Bank Pemerintah / swasta yang dituniuk; 4) Setiap Penganibilan / Penarikan uang dari Bank sedikitnya dengan 2(dua) tandatangan yang ditetapkan masing masing DPP / DPW / DPC dan atau Perwakilan Cabang (PPC). BENTUK RAPAT,QUORUM DAN TATA TERTIB RAPAT
VII
23
Musyawarah Nasional 1) Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah bentuk rapat anggota yang bersifat Nasional danmerupakan quorum tertinggi dalam organisasi; 2) Musyawarah Wilayah adalah forum bersama dari Wilayah/ Daerah dan Musyawarah Cabang adalah forum bersamaditingkatCabang;
Menjadi Psl 21
Musyawarah 1. Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub ) adalah bentuk rapat anggota yang bersifat Nasional dan merupakan forum tertinggi dalam organisasi; 2. Musyawarah (Muswil)dan Wilayah
Wilayah Musyawarah Luar Biasa
3) Rapat-rapat rutin dapat diadakan baik di tingkat DPP, DPWmaupun DPC atau Perwakilan Cabang sesuai dengan kebutuhan;
(Muswilub)adalah tertinggi di Wilayah.
forum
3. Musyawarah Cabang (Muscab)dan Musyawarah cabang luar biasa (Muscablub)adalah forum tertinggi ditingkat Cabang. 4. Rapat-rapat rutin dapat diadakan baik di tingkat DPP, DPW maupun DPC atau Perwakilan Cabang sesuai dengan kebutuhan;
24
1)
2)
3)
4)
Quorum Rapat Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota yang berhak menghadirinya; Apabila anggota yang diundang selambat-lambatnya 2 (dua ) minggu sebelum dilangsungkannya Munas tidak bisa hadir maka Munas tersebut dianggap sah dengan jumlah peserta yang hadir; Rapat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Perwakilan Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggotanya; 4) Jika quorum rapat Dewan Jika quorum rapat Dewan Pengurus Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang dan Wilayah Dewan Pengurus Cabang Pengurus Perwakilan Cabang tidak dan Pengurus Perwakilan Cabang tercapai, maka waktu rapat ditunda tidak tercapai, maka waktu rapat
Menjadi Psl 22
5)
6)
7)
8)
25
selambat-lambatnya 60 menit, dapat diadakan rapat yang kedua dan keputusannya dianggap sah tanpa memandang quorum; Munas Luar Biasa, dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 3 ( tiga) DPW dan disetujui oleh separuh tambah satu dari jumlah anggota yang hadir; Permintaan untuk mengadakan Munas Luar Biasa harus diajukan secara tertulis, denganmencantumkan/ memuat namayang mengusulkan / memintadiadakannya berikut serta alasan diadakannya Munas Luar Biasa; Munas Luar Biasa harus diadakan /diselenggarakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya untuk disetujuinya permintaan; Jika Pengurus DPP, tidak melaksanakan permintaan tersebut di atas, para pengusul yang meminta MunasLuar Biasa tersebut,maka yang bersangkutan berhak memanggil untuk diadakannya Munas Luar Biasa dimaksud dengan dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih dari/oleh anggota yang hadir;
Tata Tertib Rapat
ditunda selambat-lambatnya 60 menit, dapat diadakan rapat yang kedua dan keputusannya dianggap sah tanpa memandang quorum; 5) Munas Luar Biasa, dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 8 (delapan) DPW +8 (delapan) DPC dan selanjutnya DPP melaksanakan Rapat Anggota untuk disetujui oleh separuh tambah satu dari jumlah anggota yang hadir; 7) Munas Luar Biasa harus diadakan /diselenggarakan dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan untuk disetujui; 9) Musyawarah wilayah luar biasa dilaksanakan atas permintaan separuh + 1 (satu) jumlah anggota wilayah dan mendapat persetujuan dari DPP setelah dilakukan rapat pleno DPP untuk hal dimaksud. 10) Musyawarah cabang luar biasa dilaksanakan atas permintaan separuh + 1 (satu) jumlah anggota cabang dan mendapat persetujuan dari DPW atau DPP apabila belum ada DPW di wilayah tersebut setelah selanjutnya dilakukan rapat pleno DPW / DPP untuk hal dimaksud. Menjadi Psl 23
VIII 26
Tata Tertib Munas disahkan oleh peserta Munas: Tata Tertib Rapat Dewan Pengurus Pusat, Dewan pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus PerwakilanCabang diatur oleh Rapat yang bersangkutan dengan ketentuan ditetapkannya sanksi terhadapanggota yang melalaikan kewajiban menghadiri rapat; Tata Tertib Rapat lainnya disahkan oleh rapat yang bersangkutan; SANKSI DAN GUGURNYA KEANGGOTAAN SANKSI DAN GUGURNYA Sanksi KEANGGOTAAN 1) Dewan Pengurus Pusat dapat Sanksi menjatuhkan sanksi terhadap anggota 1) Dewan Pengurus Wilayah / Dewan yang melakukan kelalaian dan / atau Pengurus Cabang dapat pelanggaran melalui cara / berupa : menjatuhkan sanksi terhadap a. Peringatan tertulis; anggota yang melakukan kelalaian b. Pemberhentian sementara dan / atau pelanggaran melalui (schorsing ) dengan ketentuan, cara / berupa : bahwa anggota yang bersangkutan a. Peringatan tertulis pertama sampai mempunyai hak membeia diri ketiga. dalam rapat yang khusus diadakan b. Pemberhentian sementara atas permintaan yang bersangkutan (schorsing ) dengan ketentuan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bahwa anggota yang bersangkutan (tiga) bulansetelah menerima mempunyai hak membeia diri pemberitahuan terjadinya dalam rapat yang khusus diadakan pemberhentian sementara atas atas permintaan yang bersangkutan dirinya; selambat-lambatnya dalam waktu c. Apabila ternyata yang bersangkutan 3 (tiga) bulansetelah menerima tidak bersalah, Pemberhentian pemberitahuan terjadinya sementara tersebut dicabut dan pemberhentian sementara atas yang bersangkutan harus
Menjadi Psl 24
direhabilitasi; dirinya; d. Setelah menggunakan haknya c. Apabila ternyata yang sebagaimana tersebut dalam ayat bersangkutan tidak bersalah, (b) Pasal ini, maka rapat Dewan Pemberhentian sementara tersebut Pengurus Pusat dapat memutuskan dicabut dan yang bersangkutan pemberhentian anggota apabila harus direhabilitasi; yang bersangkutan ternyata d. Setelah menggunakan haknya bersalah: sebagaimana tersebut dalam ayat e. Setiap anggota yang diberhentikan (b) Pasal ini, maka rapat DPW / karena bersalah berhak DPC dapat memutuskan menggunakan hak banding sesuai pemberhentian anggota apabila ketentuan Pasal 17 ART ini; yang bersangkutan ternyata 2) Yang termasuk kelalaian seperti bersalah: dimaksud ayat l(satu) Pasal ini adalah e. Setiap anggota yang : diberhentikan karena bersalah a. Tidak membayar uang iuran selama berhak menggunakan hak 3 (tiga) bulan berturut- turut; bandingsesuai ketentuan Pasal 15 b. Tidak menghadiri rapat - rapat ART ini; sebanyak 4 ( empat ) kali berturutturut tanpa alasan yang sah; c. Memberi laporan kegiatan yang tidak benar 3) Yang termasuk pelanggaran seperti dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini adalah : a. Tidak melaksanakan atau tidak mentaati keputusan rapat; b. Melakukan tindakan yang nyata bertentangan dengan azas dan tujuan Organisasi; c. Melakukan tindakan yang terbukti melanggar peraturan perundang undangan atas keputusan yang
27
IX 28
berwajib; Gugurnya Keanggotaan Gugurnya Keanggotaan 1) Apabila anggota yang diberhentikan 2) Apabila dalam pembelaan oleh dan telah menggunakan hak membela anggota yang menggunakan diri, sebagaimana dimaksud oleh ART hak banding tersebut BAB V Pasal 15ayat 6(enam) dinyatakan tetap bersalah, diputuskan bersalah, maka anggota maka diputuskan oleh DPW / yang bersangkutan berhak untuk DPCbahwa yangbersangkutan mengajukan banding sebagaimana diberhentikan dari dimaksud oleh ART BAB VIII pasal 24 keanggotaan organisasi dan ayat l.e; sejak saat tersebut yang 2) Apabila dalam pembelaan oleh anggota bersangkutan gugur yang menggunakan hak banding keanggotaannya dari APBMI; tersebut dinyatakan tetap bersalah, maka diputuskan bahwa yangbersangkutan diberhentikan dari keanggotaan organisasi dan sejak saat tersebut yang bersangkutan gugur keanggotaannya dari APBMI; 3)Yang termasuk pelanggaran yang dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah : a. Tidak melaksanakan atau tidak mentaati keputusan rapat b. Melakukan tindakan yang nyata bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi; c. Melakukan tindakan yang terbukti melanggar peraturan per-Undang-undangan atas keputusan yang berwajib; PENUTUP PENUTUP Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga Disamping Musyawarah Nasional, Disamping Musyawarah Nasional,
Menjadi Psl 25
Menjadi psl 27
perubahan dari / atau tambahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan atas persetujuan-Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan Munas LuarBiasa tersebut diadakan atas permintaan sebagaimana dimaksud oleh ART Pasal 24 ayat 5, 6,7 dan 8 ini; 29
Ketentuan - Ketentuan Lain Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian oleh Peraturan Organisasi yang dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat;
perubahan dari / atau tambahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan atas persetujuanMusyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan Munas LuarBiasa tersebut diadakan atas permintaan sebagaimana dimaksud oleh ART Pasal 22 ayat 5, 6,7 dan 8 ini; Menjadi Psl 27
