KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
E-MONEV LAPORAN TRIWULAN BERDASARKAN PP 39 TAHUN 2006: BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN BERBASIS ONLINE BIDANG PKP2TRANS Oleh:
Dra. MARDIAH THAMRIN, MPM, Ph.D Perencana Madya Dan Evaluator Disampaikan dalam acara:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta , 09 Agustus 2017
BIODATA
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN dan RENSTRA BERDASARKAN PP 40/2006 PROSES PARTISIPATIF 4
Aspirasi Masyarakat
Musrenbang Jangka Menengah Nasional
PROSES POLITIK RPJPN 2005-2025
Background Study Hasil Evaluasi RPJMN
SIDANG KABINET
Platform Presiden
Rancangan Teknokratik RPJMN
RANCANGAN AWAL RPJMN
RANCANGAN RPJMN
RPJMN 2015-2019
RANCANGAN AKHIR RPJMN
Pedoman Penyesuaian Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L
PENELAAHAN RANCANGAN RENSTRA
SIDANG KABINET Pedoman Penyusunan
Rancangan Teknokratik Renstra K/L
2
7
Rancangan Renstra K/L
RENSTRA K/L
Pembagian Tugas
Hasil Evaluasi Renstra
PROSES TEKNOKRATIK
PEMERINTAH DAERAH
RPJMD
Bahan penyusunan dan Perbaikan Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
UU No 25/2004 Tentang SPPN:
Pasal 28
(1)
PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DILAKUKAN OLEH MASING-MASING KEMENTERIAN / LEMBAGA / SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH;
(2)
Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(1) PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA
MELAKUKAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA PERIODE SEBELUMNYA;
Pasal 29
(2) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.
RUANG LINGKUP PP 39 TAHUN 2006
RUANG LINGKUP PEDOMAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL
Kerangka Evaluasi Pembangunan Nasional
12 Sumber : Buku I RPJMN 2015-2019, hal 7-20
PEMANTAUAN
PEMANTAUAN
MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
E-MONEV Generasi 2
E-monev Generasi 3.1 Dalam proses konstruksi
E-monev Generasi 4 Dalam proses konstruksi
MONITORING E-MONEV
KEMEN PDT TRANS 2017
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Persentase Target vs Realisasi Anggaran Triwulan II TA 2017
35,77
067.10.01 067.09.04
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
35.78 38.01
53.23
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi
34.27 34.06
067.08.11 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
067.07.10
21.12
28.34
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
9.88
067.06.09
17.63
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
8.53
067.05.08
24.40
Program Pengembangan Daerah Tertentu
10.49 12.12
067.04.07
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
23.73 23.29
067.03.06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
067.02.03
35.90 35.77 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
0
10
20 Target Anggaran
30
40 Realisasi Anggaran
50
60
PERSENTASE TARGET VS REALISASI KINERJA TRIWULAN II TA 2017
35,77
067.10.01
41.03
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
42.56
067.09.04
55.12
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi
44.92
067.08.11
39.06
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
067.07.10
17.86
27.02
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
10.06
067.06.09
23.84
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
17.31
067.05.08
Program Pengembangan Daerah Tertentu
24.44
9.57 8.74
067.04.07
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
067.03.06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
60.47
30.00
067.02.03
42.40 44.10 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
0
10
20
30 Realisasi Kinerja
40 Target Kinerja
50
60
70
TERIMA KASIH