No. 13/ 27/DPM
Jakarta, 1 Desember 2011
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH DAN LEMBAGA PERANTARA
Perihal
:
Tata Cara Transaksi Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4944) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/PBI/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 119), perlu untuk menyusun ketentuan mengenai tata cara transaksi reverse repo Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang berlaku. 3. Unit ...
2
3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang berlaku. 4. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer utama. 5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. 6. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. 7. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. 8. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. 9. Haircut adalah faktor pengurang harga SBSN yang ditetapkan Bank Indonesia. 10. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut
Sistem
BI-RTGS
adalah
suatu
sistem
transfer
dana
elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud
dalam
ketentuan
Bank
Indonesia
yang
mengatur
mengenai Sistem BI-RTGS. 11. Bank
Indonesia-Scripless
selanjutnya
Securities
Settlement
System
yang
disingkat BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan
Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan
surat ...
3
surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS. 12. Transaksi Reverse Repo SBSN adalah transaksi pembelian SBSN oleh Bank dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. 13. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia. 14. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank yang digunakan untuk mencatat kepemilikan surat berharga di Central Registry yang dapat diperdagangkan. 15. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia. 16. Financing to Deposit Ratio yang selanjutnya disingkat FDR adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar bank. 17. Marjin adalah tingkat keuntungan (profit rate) dalam setahun (per annum) yang disepakati oleh para pihak yang melakukan Transaksi Reverse Repo SBSN.
II. TRANSAKSI REVERSE REPO SBSN 1. Transaksi Reverse Repo SBSN merupakan transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengurangan likuiditas Bank atau kontraksi moneter. 2. Karakteristik Transaksi Reverse Repo SBSN : a. Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan menggunakan akad al bai’ (jual beli) yang disertai dengan al wa’d (janji) oleh Bank kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk
menjual ...
4
menjual kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati. b. Jangka waktu Transaksi Reverse Repo SBSN paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu. c. Harga SBSN ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di BI-SSSS dan/atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN. d. Bank Indonesia menetapkan besarnya Haircut untuk masingmasing jenis dan seri SBSN dalam rangka penentuan nilai setelmen Transaksi Reverse Repo SBSN (first leg). e. Haircut akan diumumkan oleh Bank Indonesia melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya. f.
Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN diperhitungkan pada saat setelmen second leg Transaksi Reverse Repo SBSN.
g. Hak penerimaan kupon atau imbalan atas SBSN yang di-reverse repo-kan selama periode Transaksi Reverse Repo SBSN tetap merupakan milik Bank Indonesia. 3. SBSN yang dapat di-reverse repo-kan terdiri dari SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek. 4. Dokumen Transaksi Reverse Repo SBSN a. Bank dapat mengajukan Transaksi Reverse Repo SBSN setelah menandatangani Janji (Wa’d) Untuk Menjual Kembali SBSN Dalam Rangka Transaksi Reverse Repo SBSN yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. b. Janji (wa’d) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Direksi Bank atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan Surat Kuasa untuk mengajukan Transaksi Reverse Repo SBSN.
Da c. Janji ...
5
c. Janji (wa’d) sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia disertai dokumen pendukung yang dipersyaratkan. d. Dokumen
pendukung
yang
diperlukan
pada
saat
penandatanganan janji (wa’d) meliputi : 1) fotokopi Anggaran Dasar Bank; dan 2) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Direksi, Chief Executive Officer (CEO) dan/atau Pejabat Bank yang diberi kuasa untuk menandatangani Janji (wa’d). e. Janji (wa’d) yang telah ditandatangani berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi janji dan data dokumen pendukung. f.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d disampaikan dengan surat pengantar kepada : Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl M.H Thamrin No.2 Jakarta -10350
5. Bank dapat mengikuti Transaksi Reverse Repo SBSN dengan ketentuan sebagai berikut: a. Persyaratan yang harus dipenuhi: 1) memiliki FDR paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) berdasarkan perhitungan Bank Indonesia; 2) berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS; 3) tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS; 4) memiliki Rekening Giro; dan 5) memiliki Rekening Surat Berharga. b. Bank dapat mengajukan penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara. c. Bank ...
6
c. Bank mengajukan Transaksi Reverse Repo SBSN kepada Bank Indonesia untuk kepentingan diri sendiri. d. Lembaga Perantara mengajukan penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN untuk kepentingan Bank. 6. Metode Transaksi Reverse Repo SBSN: a. Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan mekanisme lelang melalui BI-SSSS. b. Pelaksanaan lelang Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan metode sebagai berikut : 1) Harga Tetap (fixed rate tender) dengan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) Harga
Beragam
(variable
rate
tender)
dengan
Marjin
Transaksi Reverse Repo SBSN diajukan Bank dan Lembaga Perantara. 7. Pengumuman dan pelaksanaan Transaksi Reverse Repo SBSN : a. Transaksi Reverse Repo SBSN dapat dilakukan pada setiap hari kerja. b. Window time Transaksi Reverse Repo SBSN dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. c. Bank
Indonesia
mengumumkan
rencana
lelang
Transaksi
Reverse Repo SBSN paling lambat sebelum window time melalui BI-SSSS,
Sistem
LHBU,
dan/atau
sarana
lainnya
yang
ditetapkan Bank Indonesia. d. Pengumuman rencana lelang Transaksi Reverse Repo SBSN memuat antara lain: 1) tanggal lelang; 2) jangka waktu dan tanggal jatuh waktu; 3) metode lelang; 4) target indikatif (apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender); 5) Marjin
Transaksi
Reverse
Repo
SBSN
(apabila
lelang
dilakukan dengan metode fixed rate tender); 6) jenis ...
7
6) jenis dan seri SBSN yang dapat di-reverse repo-kan; 7) Haircut; 8) window time; dan 9) tanggal dan waktu setelmen. 8. Pengajuan Penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN a. Bank secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN kepada Bank Indonesia melalui BI-SSSS dalam window time yang ditetapkan. b. Pengajuan penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN antara lain
b. P
meliputi : 1) nilai nominal transaksi untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau 2) nilai nominal transaksi dan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN untuk lelang dengan metode variable rate tender; untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Reverse Repo SBSN yang akan dilakukan. c. Pengajuan
penawaran
kuantitas
dari
Bank
dan
Lembaga
Perantara paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan
selebihnya
dengan
kelipatan
sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). d. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan penawaran Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu). e. Bank dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN yang disampaikan kepada Bank Indonesia. f.
Bank dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
9. Penetapan ...
8
9. Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Reverse Repo SBSN a. Dalam hal lelang Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan metode fixed rate tender maka penetapan kuantitas Transaksi Reverse Repo SBSN yang dimenangkan dihitung dengan cara : 1) penawaran kuantitas yang diajukan oleh Bank dimenangkan seluruhnya; atau 2) dalam hal diperlukan, penawaran kuantitas yang diajukan oleh Bank dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). b. Dalam hal lelang Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan metode variable rate tender maka penetapan kuantitas Transaksi Reverse Repo SBSN yang dimenangkan dihitung dengan cara : 1) Bank Indonesia menetapkan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN tertinggi yang dapat diterima (Stop Out Rate/SOR); dan 2) Bank Indonesia menetapan kuantitas yang dimenangkan dengan cara : a) dalam hal Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN yang diajukan Bank lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, Bank
yang
bersangkutan
memenangkan
seluruh
penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN yang diajukan; dan b) dalam hal Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN yang diajukan Bank sama dengan SOR yang ditetapkan maka Bank yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional dengan
pembulatan
nominal
terkecil
sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Contoh ...
9
Contoh penetapan dan perhitungan kuantitas pemenang Transaksi Reverse Repo SBSN berdasarkan metode fixed rate tender dan variable rate tender terdapat pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. c. Dalam hal Bank Indonesia menawarkan lebih dari 1 (satu) seri SBSN dalam lelang Transaksi Reverse Repo SBSN, Bank Indonesia menentukan alokasi seri dan nominal SBSN yang dimenangkan Bank. d. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Reverse Repo SBSN. 10. Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Reverse Repo SBSN Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Reverse Repo SBSN setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut : a. secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS, antara lain berupa nilai nominal, Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN, jenis dan seri SBSN yang dimenangkan; dan b. secara keseluruhan melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya antara lain berupa nominal seluruh penawaran yang masuk, kisaran penawaran Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN (bid rate) dan rata-rata tertimbang Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN.
III. SETELMEN TRANSAKSI REVERSE REPO SBSN 1. Setelmen Transaksi Reverse Repo SBSN melalui BI-SSSS dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan delivery versus payment (DVP). 2. Setelmen Transaksi Reverse Repo SBSN terdiri dari : a. Setelmen First Leg 1) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi Reverse Repo SBSN. 2) Bank ...
10
2) Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro yang mencukupi untuk setelmen first leg. 3) Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BISSSS sebagai berikut : a) Setelmen dana, dengan mendebet Rekening Giro Bank sebesar nilai setelmen first leg; dan b) Setelmen surat berharga, dengan mengkredit Rekening Surat
Berharga
sebesar
nilai
nominal
SBSN
yang
dimenangkan. 4) Nilai setelmen first leg dihitung sebagai berikut : a) Dalam hal SBSN Jangka Panjang
Nilai Nominal Surat Accrued Harga Surat setelmen = Berharga yang × - Haircut + kupon/ Berharga di - reverse first leg imbalan repo - kan b) Dalam hal SBSN Jangka Pendek Nilai Nominal Surat setelmen = Berharga yang × first leg di - reverse repo - kan
Harga Surat - Haircut Berharga
Keterangan : Harga
Surat :
Berharga
Harga Surat Berharga sebagaimana diumumkan tanggal
pada
BI-SSSS
pada
Transaksi
Reverse
Repo
SBSN. Haircut
:
Haircut pada
sebagaimana BI-SSSS
diumumkan
pada
Transaksi
Reverse Repo SBSN Accrued kupon atau : imbalan
- Accrued
kupon
atau
dihitung
sejak
sesudah
tanggal
kupon
atau
1
imbalan
(satu)
hari
pembayaran
imbalan
terakhir sampai ...
11
sampai dengan tanggal setelmen first leg. - Perhitungan accrued kupon atau imbalan SBSN didasarkan pada jumlah
hari
yang
sebenarnya
(actual per actual). 5) Dalam hal dana di Rekening Giro Bank tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Reverse Repo SBSN. 6) Atas batalnya Transaksi Reverse Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 5), Bank dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah. 7) Dalam hal pada lelang yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Transaksi Reverse Repo SBSN (first leg), dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali. b. Setelmen Second Leg 1) Pada tanggal Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg), BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan cutoff warning Sistem BI-RTGS. 2) Bank wajib memiliki jenis dan seri SBSN yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga untuk setelmen second leg. 3) Setelmen second leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai berikut : a) Setelmen surat berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang direverse repo-kan.
b) Setelmen ...
12
b) Setelmen dana, dengan mengkredit Rekening Giro Bank sebesar nilai setelmen second leg. c) Nilai setelmen second leg dihitung sebagai berikut :
Nilai
Nilai
Nilai Marjin
setelmen = setelmen + Transaksi Reverse Repo SBSN second leg first leg dimana : Nilai Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN adalah jumlah keuntungan Bank sesuai jangka waktu Transaksi Reverse Repo SBSN. d) Dalam hal Bank menerima pembayaran kupon atau imbalan pada periode Transaksi Reverse Repo SBSN, maka
kupon
kewajiban
atau
Bank
imbalan
Indonesia
dimaksud di
second
mengurangi leg
dengan
perhitungan sebagai berikut:
e) Dalam hal Bank menerima pembayaran kupon atau imbalan,
maka
perhitungan
nilai
Marjin
Transaksi
Reverse Repo SBSN sejak tanggal pembayaran kupon
ta
atau imbalan didasarkan pada nilai setelmen first leg dikurangi dengan penerimaan kupon
atau imbalan
dimaksud. 4) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Reverse Repo SBSN tanggal Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg)
ditetapkan
sebagai
hari
libur
oleh
pemerintah,
pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan nilai Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN untuk hari libur dimaksud. 5) Dalam hal jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS ...
4. Da
13
BI-RTGS second
sehingga leg,
mengakibatkan
BI-SSSS
secara
kegagalan
otomatis
setelmen
membatalkan
Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg). 6) Kegagalan setelmen second leg : a) Dalam hal bank gagal melakukan setelmen second leg maka
Transaksi
Reverse
Repo
SBSN
diperlakukan
sebagai transaksi pembelian secara outright oleh Bank. b) Perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian SBSN secara outright oleh Bank sebagai berikut : (1) SBSN Jangka Pendek
(2) SBSN Jangka Panjang
Keterangan : Harga SBSN
:
Harga SBSN pada transaksi first leg.
Accrued kupon atau imbalan
:
Hak atas kupon atau imbalan SBSN yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah kupon
tanggal atau
pembayaran
imbalan
terakhir
sampai dengan tanggal setelmen outright. c) Rekening Giro Bank akan didebet sebesar nilai Haircut sebagaimana ditetapkan dalam transaksi first leg. d) Rekening Giro Bank akan didebet sebesar nilai accrued kupon atau imbalan sejak tanggal transaksi first leg sampai dengan tanggal second leg.
e) Atas ...
14
e) Atas kegagalan setelmen second leg, Bank Indonesia tidak membayarkan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN kepada Bank. f)
Atas batalnya Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam butir b.5), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
g) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg), dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut hanya dihitung sebanyak 1 (satu) kali. 7) Kupon atau Imbalan SBSN Dalam hal Bank menerima pembayaran kupon atau imbalan setelah Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg) maka Bank Indonesia akan mendebet Rekening Giro sebesar nilai kupon atau imbalan dimaksud pada tanggal penerimaan kupon atau imbalan.
IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI 1. Dalam hal terjadi pembatalan setelmen Transaksi Reverse Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada butir III.2.a.5) dan butir III.2.b.5), Bank dikenakan sanksi berupa : a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada : 1) Direktorat Perbankan Syariah, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau 2) Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat cq. Tim Pengawas Bank, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI;
b) kewajiban ...
1) D
15
b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari
nilai
nominal
Transaksi
Reverse
Repo
SBSN
yang
dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan c. dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut. 2. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud pada butir III.2.b.5) dan dalam hal harga pasar SBSN pada saat second leg lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih harga pada transaksi second leg dan harga pada transaksi first leg, setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-reverse repo-kan. 3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan pemberitahuan sanksi larangan mengajukan reverse repo sebagaimana dimaksud pada butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi. 4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan reverse repo.
V.
PENUTUP Ketentuan
dalam
Surat
Edaran ini mulai berlaku pada tanggal
1 Desember 2011
Agar ...
16
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran
ini
dengan
penempatannya
dalam
Berita
Negara
Republik
Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
HALIM ALAMSYAH DEPUTI GUBERNUR
