No. 15/37/DSta
Jakarta, 5 September 2013
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
Perihal : Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia yang mencakup hal-hal sebagai berikut: I.
UMUM A. Dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Stabilitas Moneter Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut Laporan, secara benar, lengkap dan tepat waktu sesuai dengan format laporan dan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. B. Format Laporan dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan merupakan petunjuk pelaksanaan yang memberikan
penjabaran ...
2
penjabaran lebih lanjut mengenai sistematika penyusunan dan penyampaian Laporan. II.
FORMAT LAPORAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN A. CAKUPAN LAPORAN Laporan terdiri atas: 1. Laporan Per Kantor; 2. Laporan Gabungan; 3. Laporan Perusahaan Anak; dan 4. Laporan Konsolidasi. B. Penyusunan
Laporan
mengacu
pada Pedoman
Penyusunan
Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran
I,
yang
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. C. Penyesuaian penyajian data dari format pembukuan keuangan intern Bank Pelapor menjadi format Laporan, berpedoman pada Petunjuk Teknis Kamus Data Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
II, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. III. PETUGAS DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB LAPORAN A. Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan. B. Penunjukan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada
huruf
A
tidak
mengurangi
dan/atau
menghilangkan tanggung jawab direksi Bank dan/atau pimpinan Kantor Cabang. C. Bank Pelapor wajib melaporkan petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk kepada Bank Indonesia, termasuk apabila
terdapat ...
3
terdapat perubahan petugas dan/atau penanggung jawab, dengan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah user ID dan password pengiriman Laporan. D. Surat
permohonan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
C
disampaikan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN A. Sandi kantor Bank Pelapor 1. Bank Pelapor harus memiliki sandi kantor Bank Pelapor sebelum melakukan penyampaian Laporan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bank
Pelapor
permohonan
yang untuk
baru
dibuka
memperoleh
mengajukan sandi
kantor
surat Bank
Pelapor dengan melampirkan izin pembukaan kantor Bank.
Permohonan
diajukan
sebelum
Bank
Pelapor
melakukan kegiatan operasional. b. Kantor pusat Bank mengajukan surat permohonan untuk memperoleh sandi Perusahaan Anak. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia. 2. Bank
Pelapor
yang
telah
mendapatkan
persetujuan
penurunan status atau penutupan kantor, atau dibubarkan karena merger dengan bank lain, harus mengajukan surat permohonan penutupan sandi kantor Bank Pelapor dimaksud kepada Bank Indonesia dengan melampirkan fotokopi surat persetujuan penutupan kantor atau surat persetujuan merger dan fotokopi surat laporan pelaksanaan penutupan dimaksud. 3. Surat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan angka 2 di atas disampaikan kepada
Departemen ...
4
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, c.q. Divisi Pengelolaan
dan
Pengawasan
1,
Menara
Sjafruddin
Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. B. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Online kepada Bank Indonesia. C. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan secara lengkap untuk setiap cakupan Laporan. Contoh: Untuk Laporan Per Kantor, Bank Pelapor harus mengirimkan 57 form, antara lain laporan posisi keuangan/neraca dan rekening administratif, laporan laba rugi, dan rinciannya. D. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki posisi, transaksi, atau mutasi, Bank Pelapor tetap harus menyampaikan form header sebagaimana diatur dalam Lampiran II. E. Bank Pelapor harus memastikan Laporan yang terkirim dapat lolos validasi melalui Single Reporting Platform (SRP) dengan tata cara
sebagaimana
dimaksud
pada
Petunjuk
Teknis
Single
Reporting Platform (SRP) dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. F. Bank harus menyediakan infrastruktur yang memadai agar Bank Pelapor dapat menyusun dan menyampaikan Laporan yang sesuai dengan ketentuan ini. G. Dalam hal Bank Pelapor memenuhi persyaratan pelaporan secara Offline maka penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk media perekaman data elektronik, antara lain USB flash drive atau optical disc storage (Digital Versatile Disc atau Compact Disc); 2. penyampaian Laporan secara Offline harus disertai surat pemberitahuan alasan pengiriman Offline dan hasil cetak
komputer ...
5
komputer (hardcopy) dari laporan posisi keuangan/neraca dan rekening administratif dan laporan laba rugi; 3. penyampaian koreksi Laporan secara Offline harus disertai surat
pemberitahuan
alasan
pengiriman
secara
Offline,
informasi yang berubah dan disertai hasil cetak komputer (hardcopy) dari informasi yang berubah tersebut. 4. Surat
pemberitahuan
alasan
pengiriman
secara
Offline
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline disebabkan karena adanya gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia. 5. Penyampaian Laporan secara Offline disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja dan jam kerja Bank Indonesia. H. Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau
koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia yang tercantum pada tanda terima penyampaian Laporan. I.
Tanda terima penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf H diberikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan dinyatakan lolos validasi oleh Bank Indonesia.
V.
PENYAMPAIAN PERTANYAAN Pertanyaan yang berkaitan dengan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disampaikan kepada: a. Help Desk Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, Telp. 021-29818000, email:
[email protected] atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
VI. TATA ...
6
VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI A. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan. B. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara mendebet
rekening
giro
rupiah
Bank
Pelapor
pada
Bank
Indonesia. VII. PERALIHAN Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/19/DSM tanggal 10 Juni 2011 masih tetap berlaku untuk penyampaian Laporan sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014. VIII. PENUTUP Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
5/31/DSM tanggal 1
Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah; b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Februari 2008 Indonesia Nomor
perihal
10/5/DSM tanggal 13
Perubahan atas Surat Edaran Bank
5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal
Laporan Bulanan Bank Umum Syariah; c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
13/19/DSM tanggal 10
Juni 2011 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal
Laporan Bulanan Bank Umum Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak pelaporan data bulan Mei 2014. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
Agar ...
7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
PERRY WARJIYO DEPUTI GUBERNUR
