No.7/37/DPM
Jakarta, 8 Agustus 2005
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
Perihal : Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
Dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/6/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4368) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang
Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363) maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan kembali ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sebagai berikut.
I. KETENTUAN UMUM Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan: 1. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang ….…
2
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti Penitipan Dana Wadiah. 4. Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS. 5. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara penitip dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. 6. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual; 7. Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System, yang selanjutnya disebut dengan BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaanya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta BI-SSSS, Penyelenggara BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
8. Setelmen …
3
8. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
II. KARAKTERISTIK, PRINSIP DAN PERSYARATAN A. Karakterisktik Bukti Penitipan Dana Wadiah berupa SWBI diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan tidak dapat diperjualbelikan (non negotiable). B. Prinsip dan Persyaratan 1. Bank Indonesia dapat menerima Penitipan Dana Wadiah dari Bank Syariah atau UUS apabila dianggap perlu. 2. Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari , 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari. 3. Dalam hal Bank Indonesia akan menerima Penitipan Dana Wadiah maka pada hari Penitipan Dana Wadiah Bank Indonesia mengumumkan rencana Penitipan Dana Wadiah yang meliputi antara lain jangka waktu, waktu pelaksanaan (window time) dan tanggal penyelesaian atau Setelmen Dana Penitipan Dana Wadiah melalui sarana BI-SSSS dan atau sarana lain yang ditentukan. 4. Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu, waktu pelaksanaan (window time) dan tanggal penyelesaian atau Setelmen Dana Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud angka 4 sesuai keperluan Bank Indonesia. 5. Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup untuk setelmen dana Penitipan Dana Wadiah dimaksud. 6. Penitipan Dana Wadiah tidak dapat diambil kembali oleh Bank Syariah atau UUS sebelum berakhirnya jangka waktu Penitipan Dana Wadiah. 7. Bank Indonesia dapat mengakhiri Penitipan Dana Wadiah sebelum berakhirnya jangka waktu Penitipan Dana Wadiah, dalam rangka penyelesaian kewajiban Bank Syariah atau UUS kepada Bank Indonesia. 8. Bank …
4
8. Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah Bank Syariah atau UUS.
III. PENGAJUAN PENITIPAN DANA WADIAH A. Permohonan 1. Bank Syariah atau UUS mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah kepada Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter (OPU-DPM) Bank Indonesia melalui sarana BI-SSSS dan atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Pengajuan Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan mulai pukul 10.00 WIB s.d. pukul 14.00 WIB . 3. Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengubah waktu pengajuan Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang diumumkan melalui sarana BI-SSSS. 4. Pengajuan Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 meliputi jumlah dan jangka waktu. 5. Jumlah Penitipan Dana Wadiah yang dapat diajukan oleh Bank Syariah atau UUS sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Penitipan Dana Wadiah di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 6. Mekanisme pengajuan Penitipan Dana Wadiah dilakukan melalui sarana BI-SSSS diatur dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS. B. Setelmen Dana Penitipan Dana Wadiah 1. Pada tanggal permohonan a. Setelmen dana Penitipan Dana Wadiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan (same day settlement) dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia …
5
Indonesia sebesar nilai nominal Penitipan Dana Wadiah melalui sarana BI-SSSS. b. Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen dana Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud huruf a. c. Dalam hal sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi maka permohonan Penitipan Dana Wadiah dibatalkan secara otomatis oleh sistem BI-SSSS. d. Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan berdasarkan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah yang tidak dapat dilakukan setelmen dana sebagaimana contoh pada lampiran 2. e. Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi. 2. Pada tanggal jatuh waktu a. Setelmen dana
Penitipan Dana Wadiah pada tanggal jatuh waktu
dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah secara otomatis melalui sarana BI-SSSS. b. Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah jatuh pada hari libur maka setelmen dana Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada hari kerja berikutnya. c. Contoh
perhitungan
jangka
waktu
Penitipan
Dana
Wadiah
sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. 3. Mekanisme setelmen dana Penitipan Dana Wadiah melalui sarana BISSSS diatur dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
IV. MEKANISME …
6
IV. MEKANISME PEMBERIAN BONUS 1. Bonus dibayarkan pada tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah dengan cara mengkredit rekening giro rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS. 2. Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah jatuh pada hari libur maka pembayaran bonus dilakukan pada hari kerja berikutnya.
V. MEKANISME PENGENAAN SANKSI 1. Dalam hal terjadi
pembatalan
transaksi
Penitipan Dana Wadiah, Bank
Syariah atau UUS dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Diberikan surat peringatan dengan tembusan kepada: 1) Direktorat Perbankan Syariah atau Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau 2) Tim Pengawas Bank-Kantor Bank Indonesia (KBI), dalam hal sanksi diberikan kepada Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI. b. Kewajiban membayar sebesar 1
0
/00 (satu perseribu) dari nominal
Penitipan Dana Wadiah yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap pembatalan. c. Tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah selama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat peringatan ketiga, dalam hal Bank Syariah atau UUS mendapat sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembatalan pertama. d. Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. 2. Mekanisme …
7
2. Mekanisme pembukuan pengenaan sanksi melalui BI-SSSS diatur dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS. 3. Contoh pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tercantum pada Lampiran 3.
VI. PENUTUP Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/6/DPM tanggal 16 Februari 2004 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal
Agustus
2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
BUDI MULYA DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER
DPM
