No. 18/ 17 /DSta
Jakarta, 27 Juli 2016
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK Perihal : Perubahan Keenam atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194) dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
17/15/PBI/2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5743), Peraturan Bank Indonesia
Nomor
16/17/PBI/2014
tentang
Transaksi
Valuta
Asing
Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
17/16/PBI/2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744), Peraturan Bank Indonesia
Nomor
17/4/PBI/2015
tentang
Pasar
Uang
Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5693 ...
2
5693), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5850), perlu melakukan perubahan keenam atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia: a. Nomor 14/39/DPM tanggal 28 Desember 2012; b. Nomor 15/48/DSta tanggal 2 Desember 2013; c. Nomor 15/52/DSta tanggal 30 Desember 2013; d. Nomor 16/17/DSta tanggal 22 Oktober 2014; dan e. Nomor 17/5/DSta tanggal 30 Maret 2015, sebagai berikut: 1. Setelah butir III.A.1.d ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga butir III.A.1 berbunyi sebagai berikut: 1.
Pasar Uang Antar Bank (PUAB), terdiri dari: a.
PUAB pagi rupiah;
b.
PUAB sore rupiah;
c.
PUAB valuta asing;
d.
PUAB luar negeri; dan
e.
Deposit on Call.
2. Di antara butir III.A.4.b dan butir III.A.4.c disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir b1 dan ketentuan butir III.A.4.c diubah sehingga butir III.A.4 berbunyi sebagai berikut: 4.
Transaksi valuta asing, terdiri dari: a.
transaksi tod/tom/spot;
b.
transaksi derivatif berupa forward, swap, option;
b1. transaksi derivatif berupa Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS); dan c.
transaksi derivatif lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan b1.
3. Di antara butir IV.A.1.e dan butir IV.A.1.f disisipkan 1 (satu)
butir,
yakni butir e1, sehingga butir IV.A.1 berbunyi sebagai berikut: 1. Data ...
3
1.
Data transaksional LHBU disampaikan dengan menggunakan jenis form sebagai berikut: a.
Form 101 (PUAB);
b.
Form 102 (PUAS);
c.
Form 201 (Transaksi Tod/Tom/Spot);
d.
Form 202 (Transaksi Forward/Swap/Option);
e.
Form 203 (Transaksi Derivatif Lainnya);
e1. Form 207 (Transaksi Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS)); dan f.
Form 301 (Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder),
sebagaimana dimaksud dalam Pedoman yang tercantum dalam Lampiran 1. 4. Ketentuan butir IV.B.1.a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: a.
Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan form 101, form 102, form 201, form 202, form 203, form 204, form 205, form 206, form 207, form 301, form 401, form 402, form 403, form 404, form 405, form 406, form 407, form 501, form 602, dan form 603. Selain jenis-jenis form di atas, kantor cabang bank asing wajib menyampaikan form 408. Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor di luar negeri tetap wajib menyampaikan form header untuk form 402 dan form 404.
5. Ketentuan butir IV.B.2.a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: a.
Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan form 102, form 201, form 202, form 301, form 401, form 402, form 403, form 404, form 405, form 406, form 407, dan form 604. Selain jenis-jenis form di atas, kantor cabang bank asing wajib menyampaikan form 408. Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor di luar negeri tetap wajib menyampaikan form header untuk form 402 dan form 404.
6. Ketentuan butir IV.B.3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.
Penyampaian jenis form LHBU bagi Unit Usaha Syariah diatur sebagai berikut:
a. Unit ...
4
a.
Unit
Usaha
Syariah
yang
berstatus
devisa
wajib
menyampaikan form 102, form 201, form 202, form 301, dan form 604. b.
Unit
Usaha
Syariah
yang
berstatus
non
devisa
wajib
menyampaikan form 102, form 301, dan form 604. 7. Di antara butir V.C.4.a dan butir V.C.4.b disisipkan 1 (satu) butir, yakni a1 sehingga butir V.C.4 berbunyi sebagai berikut: 4.
Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data: a.
PUAB valuta asing;
a1. Deposit on Call; b.
PUAS;
c.
perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
d.
tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank Syariah dalam rupiah;
e.
dihapus;
f.
suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD); dan
g.
suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta asing (USD), serta suku bunga tabungan dalam rupiah.
8. Di antara butir V.D.2.c dan butir V.D.2.d disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir c1 sehingga butir V.D.2 berbunyi sebagai berikut: 2.
Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan: a.
PUAB pagi rupiah;
b.
PUAB sore rupiah;
c.
PUAB valuta asing;
c1. Deposit on Call; d.
PUAS;
e.
perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
f.
PDN gabungan kantor dalam negeri;
g.
PDN gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
h.
pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri;
i.
pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri; j. proyeksi ...
5
j.
proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan remaining maturity;
k.
proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan behavioral dan rencana pendanaan-penggunaan;
l.
tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
m. dihapus; n.
suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD); dan
o.
suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta asing (USD), serta suku bunga tabungan dalam rupiah.
Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi segera setelah diketahui adanya kesalahan dan tetap dalam batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf C. 9. Di antara butir V.D.3.c dan butir V.D.3.d disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir c1 dan bagian contoh diubah sehingga butir V.D.3 berbunyi sebagai berikut: 3.
Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan: a.
PUAB luar negeri;
b.
transaksi tod/tom/spot;
c.
transaksi derivatif berupa forward, swap, option;
c1.
transaksi derivatif berupa Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS);
d.
transaksi derivatif lainnya;
e.
posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
f.
posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
g.
posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
h.
posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
i.
posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing,
Bank ...
6
Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data dimaksud paling lama pukul 16.00 WIB pada hari kerja berikutnya. Contoh: Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi valuta asing pada tanggal 8 Februari 2016 maka koreksi atas kesalahan data tersebut disampaikan oleh Bank Pelapor sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 paling lama pukul 16.00 WIB. 10. Di antara butir V.D.4.b dan butir V.D.4.c disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir b1
dan bagian contoh diubah sehingga butir V.D.4 berbunyi
sebagai berikut: 4.
Dalam hal terjadi kesalahan atas jenis dokumen yang disampaikan untuk: a.
transaksi tod/tom/spot;
b.
transaksi derivatif berupa forward, swap, option;
b1. transaksi derivatif berupa Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS); dan c.
transaksi derivatif lainnya,
Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap jenis dokumen dimaksud paling lama pukul 16.00 WIB pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan. Koreksi dimaksud disampaikan melalui daftar pesan pada sistem LHBU. Contoh: Dalam hal terjadi kesalahan atas jenis dokumen untuk transaksi spot pada tanggal 13 Juni 2016 dengan tanggal valuta 15 Juni 2016, maka koreksi atas kesalahan jenis dokumen tersebut dapat disampaikan oleh Bank Pelapor sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal valuta 15 Juni 2016 paling lama pukul 16.00 WIB. 11. Diantara butir V.E.6.a.3) dan butir V.E.6.a.4) ditambahkan 1 (satu) butir, yakni butir 3a) sehingga butir V.E.6.a berbunyi sebagai berikut: a.
Paling lambat 2 (dua) jam setelah batas waktu pelaporan pada Hari Kerja yang sama untuk data atau koreksi data sebagai berikut: 1) PUAB ...
7
1)
PUAB pagi rupiah;
2)
PUAB sore rupiah;
3)
PUAB valuta asing;
3a) Deposit on Call; 4)
PUAS;
5)
perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
6)
tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam rupiah;
7)
dihapus;
8)
suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD); dan
9)
suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta asing (USD), serta suku bunga tabungan dalam rupiah.
12. Di antara butir V.E.6.b.3) dan butir V.E.6.b.4) disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir 3a) sehingga butir V.E.6.b berbunyi sebagai berikut: b.
Paling lama pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya untuk data atau koreksi data sebagai berikut: 1)
PUAB luar negeri;
2)
transaksi tod/tom/spot;
3)
transaksi derivatif berupa forward, swap, option;
3a) transaksi derivatif berupa Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS); 4)
transaksi derivatif lainnya;
5)
posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
6)
posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
7)
posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
8)
PDN gabungan kantor dalam negeri;
9)
PDN gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
10) pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri; 11) pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri; 12) proyeksi ...
8
12) proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan remaining maturity; 13) proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan behavioral dan rencana pendanaan-penggunaan; 14) posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan 15) posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing. 13. Lampiran 1 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 14. Lampiran 2 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
HENDY SULISTIOWATY KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK
