No. 8/17/DASP
Jakarta, 25 Juli 2006
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal :
Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP
tanggal
8
Juni 2000 Perihal Tata Usaha
Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong ---------------------------------------------------------------------------
Terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus atau bencana alam lainnya dan peristiwa tak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti kerusuhan massal yang kemunculannya bersifat mendadak yang melanda wilayah tanah air Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Keadaan Darurat, telah banyak menimbulkan dampak yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan dan salah satunya mengganggu kehidupan perekonomian di daerah yang terkena bencana tersebut. Adanya dampak yang mengganggu kehidupan perekonomian masyarakat tersebut dapat berakibat pada menurunnya kemampuan masyarakat khususnya Penarik Cek/Bilyet Giro dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana untuk pembayaran Cek/Bilyet Giro yang telah diterbitkan sebelum terjadinya Keadaan Darurat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya penolakan Cek/Bilyet Giro dengan alasan saldo tidak cukup. Sebagai …
2
Sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemulihan perekonomian dan membantu mengurangi beban kesulitan masyarakat yang tertimpa musibah khususnya bagi Penarik Cek/Bilyet Giro, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No.4/17/DASP tanggal 7 November 2002 sebagai berikut: I. Di antara Angka V dan Angka VI disisipkan angka baru, yaitu Angka V.A yang berbunyi sebagai berikut: ”V.A. Pembatalan Atas Penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong Karena Alasan Terjadi Keadaan Darurat 1.
Dalam hal terjadi penolakan Cek/Bilyet Giro karena alasan saldo tidak cukup dan penolakan tersebut nyata-nyata timbul dan merupakan akibat langsung dari suatu Keadaan Darurat yang berdampak kepada Penarik, maka atas dasar adanya permohonan dari Penarik, Tertarik dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi agar penolakan Cek/Bilyet Giro tersebut tidak dikategorikan sebagai penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (untuk selanjutnya disebut Permohonan Pembatalan).
2.
Permohonan Pembatalan diajukan secara tertulis oleh Tertarik kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi dan harus melampirkan dokumen-dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. Fotokopi Cek/Bilyet Giro yang dimintakan pembatalan atas penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong; b. Surat pernyataan Penarik yang menjelaskan hubungan antara terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan adanya suatu Keadaan Darurat yang berdampak langsung kepada diri Penarik; dan
c. Surat …
3
c. Surat
keterangan
dari
kepolisian
dan/atau
pejabat
pemerintahan setempat (Kepala Desa, Lurah, Camat dan/atau Pejabat lainnya yang berwenang) yang menjelaskan bahwa benar Penarik terkena dampak dari adanya suatu Keadaan Darurat. Dalam hal Keadaan Darurat yang terjadi berskala luas sehingga infrastruktur kepolisian dan/atau pemerintahan setempat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka surat keterangan dimaksud tidak diperlukan. 3.
Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat meminta buktibukti lainnya yang mendukung adanya hubungan kausalitas antara terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan adanya suatu Keadaan Darurat yang dialami Penarik (bersifat fakultatif), misalnya foto-foto yang menggambarkan terjadinya keadaan darurat, pemberitaan media massa, dan lain-lain.
4.
Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 hanya dapat diajukan terhadap Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada angka 2.a yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tanggal penerbitan yang tertera pada Cek/Bilyet Giro Kosong adalah tanggal sebelum terjadinya Keadaan Darurat, atau tanggal yang sama dengan tanggal terjadinya Keadaan Darurat tetapi waktu penerbitannya dilakukan sebelum terjadinya Keadaan Darurat; dan b. Penolakan
Cek/Bilyet
Giro
Kosong
dalam
Kliring
Pengembalian (retur) yang jadwal pelaksanaannya adalah setelah terjadinya Keadaan Darurat. 5.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku juga untuk Cek yang terbukti secara materiil diberi tanggal kemudian/mundur (post dated cheque). Pengajuan permohonan pembatalan …
4
pembatalan oleh Tertarik terhadap Penarikan Cek Kosong yang berasal dari Cek yang diberi tanggal kemudian/mundur harus disertai dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa post dated cheque dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b. 6.
Permohonan Pembatalan oleh Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diajukan sepanjang nama Penarik masih tercatat dalam Tata Usaha penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan/atau dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.
7.
Permohonan
Pembatalan
karena
Keadaan
Darurat
tidak
dikenakan biaya administrasi apabila permohonan disetujui oleh Bank Indonesia. 8.
Setiap Permohonan Pembatalan yang tidak disetujui oleh Bank Indonesia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah). Pengenaan biaya administrasi tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka V.3.
9.
Bank Indonesia yang Mewilayahi memberikan persetujuan atau penolakan atas Permohonan Pembatalan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan telah dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap, kecuali dalam hal: a. Permohonan Pembatalan telah diajukan namun Permohonan Pembatalan masih dalam proses persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia; atau b. Infrastruktur Bank Indonesia yang Mewilayahi tidak berjalan sebagaimana mestinya; dapat melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
10. Dalam …
5
10. Dalam hal Permohonan Pembatalan disetujui Bank Indonesia, maka apabila: a. nama Penarik Cek/BG Kosong belum dimasukkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia,
Bank Indonesia yang
Mewilayahi menyampaikan surat pembatalan kepada Tertarik bahwa penarikan Cek/BG Kosong dimaksud telah dihapus dari Tata Usaha Cek Kosong Bank Indonesia; atau b. dalam hal nama Penarik Cek/Bilyet Giro kosong telah dimasukkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, Bank Indonesia yang Mewilayahi menyampaikan surat koreksi Daftar Hitam kepada Tertarik dan bank lainnya. 11. Bank Indonesia berwenang melakukan penelitian baik secara langsung dan/atau secara tidak langsung atas kebenaran informasi dan/atau
dokumen
yang
diajukan
oleh
Tertarik
dalam
Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.” II. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2006 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA
EDI SISWANTO DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
