No. 7/43/DASP
Jakarta, 7 September 2005
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal : Batas Nilai Nominal Nota Debet dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516), perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai batas nilai nominal Nota Debet dan transfer kredit dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut. I.
BATAS NILAI NOMINAL NOTA DEBET A.
Nota Debet yang Diterbitkan oleh Bank Nilai nominal Nota Debet yang diterbitkan oleh Bank untuk dikliringkan melalui Kliring Debet dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Nota Debet.
B. Nota …
2
B.
Nota Debet yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia 1.
Nilai nominal Nota Debet yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dibatasi.
2.
Nota Debet dengan nilai nominal di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat dikliringkan untuk ditujukan kepada Bank dan/atau nasabah Bank hanya untuk kepentingan sebagai berikut: a.
tagihan realisasi dan/atau biaya-biaya sehubungan dengan pembukaan atau perubahan L/C impor;
b.
tagihan pokok dan/atau bunga Kredit Likuiditas Proyek Kredit Mikro (KL PKM), Kredit Likuiditas Program Kredit Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KL KMK-BPR), Pembiayaan Likuiditas
Pembiayaan
Modal
Kerja
dalam rangka
Pengembangan Bank Perkreditan Syariah (PL PMKBPRS), Kredit Likuiditas Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat (KL KPKM-BPR), dan Pembiayaan Likuiditas Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PL KPKM-BPRS). 3.
Pelunasan tagihan-tagihan selain yang dimaksud pada angka 2, apabila dilakukan melalui penyelenggaraan SKNBI harus dilakukan dengan mengirimkan DKE Kredit oleh pihak yang berhutang/pihak peminjam atau dengan memperhitungkan cek atau
bilyet
giro
yang
diterbitkan
oleh
pihak
yang
berhutang/pihak peminjam. 4.
Dalam hal Bank Indonesia memperhitungkan Nota Debet sebagaimana
dimaksud
pada
angka
2,
Bank
Indonesia
menggunakan sandi transaksi 45. C. Pelanggaran …
3
C.
Pelanggaran Penggunaan Nota Debet pada Wilayah Kliring PKL Selain BI 1.
Dalam hal terjadi penolakan Nota Debet pada Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL Selain BI karena Nota Debet yang dikliringkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan/atau huruf B, maka Peserta yang melakukan penolakan terhadap Nota Debet tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada PKL Selain BI disertai fotokopi Nota Debet yang bersangkutan.
2.
Dalam hal PKL Selain BI mengetahui adanya Nota Debet yang dikliringkan tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf A dan/atau huruf B, baik yang diketahui berdasarkan laporan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 maupun berdasarkan hasil pengamatan PKL Selain BI dari DKE Debet yang diproses, maka PKL Selain BI harus menyampaikan informasi dimaksud secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi, dengan disertai: a.
Fotokopi Nota Debet, apabila informasi diketahui dari Peserta yang melakukan penolakan; dan/atau
b.
Fotokopi rincian DKE Debet yang diserahkan atau yang diterima yang menunjukkan pelanggaran Nota Debet dan informasi mengenai ditolak atau tidaknya Nota Debet tersebut, apabila informasi diketahui dari hasil pengamatan PKL Selain BI.
3.
Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya informasi dari Peserta atau diketahui adanya pelanggaran penggunaan Nota Debet oleh PKL Selain BI.
4. Berdasarkan …
4
4.
Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima Nota Debet sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
II.
BATAS NILAI NOMINAL TRANSFER KREDIT Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui Kliring Kredit dalam penyelenggaraan SKNBI adalah transfer kredit dengan nilai nominal di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
III. KETENTUAN PERALIHAN Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka: A.
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring; dan
B.
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP tanggal 24 September 2002 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik;
dinyatakan
tetap
berlaku
untuk
Wilayah
Kliring
yang
belum
mengimplementasikan SKNBI sampai dengan Wilayah Kliring tersebut mengimplementasikan SKNBI. IV. PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka: A.
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring; dan B. Ketentuan …
5
B.
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP tanggal 24 September 2002 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan sejak tanggal implementasi SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan sesuai dengan pengumuman Bank Indonesia. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 7 September 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MOHAMAD ISHAK DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
DASP
