No. 12/ 37 /DInt
Jakarta, 23 Desember 2010
SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA PERUSAHAAN BUKAN BANK DI INDONESIA
Perihal : Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank serta Format Indikator Keuangan Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5102), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KEWAJIBAN PELAPORAN 1.
Kewajiban menyampaikan laporan berada pada Perusahaan (entitas) yang berencana melakukan PLN Perusahaan dan/atau yang memiliki kewajiban membayar kembali atas PLN yang dilakukan.
2.
Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap, sebagai berikut : a. Untuk Perusahaan yang berencana memperoleh PLN Perusahaan Jangka Panjang, meliputi : 1) Laporan Rencana PLN Perusahaan untuk 1 (satu) tahun; 2) Hasil analisis manajemen risiko perusahaan; 3) Penilaian peringkat; 4) Rasio Keuangan; dan 5) Laporan Keuangan; Rencana …
Rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang termasuk juga antara lain : -
PLN Perusahaan Jangka Pendek yang akan diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun.
-
Rencana roll over PLN Perusahaan Jangka Panjang yang sudah direalisasikan oleh Perusahaan
Kewajiban menyampaikan laporan penilaian peringkat kepada Bank Indonesia hanya berlaku bagi perusahaan yang memiliki nilai peringkat. b. Untuk Perusahaan yang memiliki posisi PLN Perusahaan Jangka Pendek dan/atau PLN Perusahaan Jangka Panjang, meliputi : 1) Rasio keuangan; dan 2) Laporan keuangan Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5) dan huruf b angka 2) adalah laporan keuangan yang telah diaudit maka harus mencantumkan nama auditor. Dalam hal laporan keuangan dimaksud belum diaudit maka harus diberi penjelasan bahwa laporan tersebut belum diaudit, atau dalam hal sedang diaudit, maka mencantumkan nama auditor yang sedang melakukan pemeriksaan.
II.
LAPORAN A. Jenis Laporan Laporan PLN Perusahaan meliputi : 1. Laporan Rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang untuk 1 (satu) tahun yang akan datang ; 2. Hasil Analisis Manajemen Risiko Perusahaan ; 3. Penilaian Peringkat ; 4. Rasio Keuangan; dan 5. Laporan Keuangan;
6. Laporan …
6. Laporan perubahan rencana PLN Perusahaan Jangka Panjang, dalam hal terdapat perubahan rencana nominal, mata uang (currency), jangka waktu dan tujuan penggunaan PLN Perusahaan Jangka Panjang dengan mengemukakan perubahan dan alasan terjadinya perubahan tersebut; dan 7. Laporan perubahan hasil analisis manajemen risiko Perusahaan, dengan mengemukakan perubahan dan alasan terjadinya perubahan. B. Format Laporan 1.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 sampai dengan A.7 disusun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2.
Format Laporan dan Petunjuk Pengisian Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
C. Tatacara Penyampaian Laporan 1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 sampai dengan A.7 dilakukan sebagai berikut : a. Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, laporan tersebut disampaikan oleh : 1) kantor pusat, yang merupakan gabungan dari perolehan PLN Perusahaan yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor lainnya yang berkedudukan di Indonesia ; atau 2) kantor cabang yang memiliki kewajiban untuk membayar kembali atas PLN yang dilakukannya. b. Bagi Perusahaan pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Luar Indonesia, laporan tersebut dapat disampaikan oleh kantor koordinator dari kantor-kantor Perusahaan pelapor atau masingmasing kantor Perusahaan Pelapor yang berkedudukan di Indonesia. 2. Penyampaian …
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 sampai dengan A.7 dapat dilakukan: a.
Media on line (web technology): https://www.bi.go.id/siulweb/backendweb; atau https://www.bi.go.id/siulweb/backendws.
b. Media off line : 1) Dalam bentuk disket/CD, media penyimpanan lainnya, hardcopy atau media lainnya kepada: Bank Indonesia Direktorat Internasional c.q. Bagian Penatausahaan Dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri (PPLN) Menara Sjafrudin Prawiranegara, Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350. Nomor Faksimili : (021) 2311936, (021) 3502002 2) Email :
[email protected] 3. Batas waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut : a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, A.2 dan A.3 termasuk revisinya disampaikan paling lambat tanggal 10 Maret pada tahun yang bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.4 dan A.5 termasuk revisinya disampaikan per semester, paling lambat tanggal 10 Juni dan 10 Desember atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. c. Laporan perubahan rencana sebagaimana dimaksud dalam butir A.6 dan A.7 disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli tahun yang
bersangkutan …
bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. 4. Perusahaan dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 sampai dengan A.7 dalam hal laporan tidak diterima oleh Bank Indonesia 30 hari kalender setelah batas waktu yang ditetapkan dan/atau laporan diterima oleh Bank Indonesia dalam batas jangka waktu yang ditetapkan namun tidak lengkap sebagaimana diatur dalam butir I.2.
III. INDIKATOR KEUANGAN PERUSAHAAN
Dalam melakukan PLN, Perusahaan dapat menerapkan fungsi manajemen risiko antara lain dengan memperhatikan indikator-indikator yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu : 1. Indikator mikro adalah indikator yang digunakan dalam rangka menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan PLN Perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang diterbitkan dalam bentuk tabel indikator rasio keuangan per sektor ekonomi (Financial Ratio Indicators by Economic Sectors). 2. Indikator makro adalah indikator yang digunakan dalam rangka menerapkan
prinsip kehati-hatian atas exposure PLN Perusahaan dalam skala makro (nasional) khususnya dari perspektif moneter yang diformulasikan dalam bentuk debt indicator ratio. 3. Indikator mikro dan makro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 akan
dipublikasikan oleh Bank Indonesia antara lain melalui email dan/atau website Bank Indonesia – Investor Relation Unit.
IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
1. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam …
dalam butir II.C.3 dan II.C.4. dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. 2. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan dan/atau laporan diterima oleh Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan namun tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.4 dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. 3. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan dan/atau laporan diterima oleh Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan namun tidak lengkap sebanyak lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut, selain dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa pemberitahuan kepada otoritas yang berwenang.
V. PENUTUP
1. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 2. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/46/DInt tanggal 22 Desember 2008 perihal Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA
NELSON TAMPUBOLON DIREKTUR INTERNASIONAL DInt
