No. 16/22/DPM
Jakarta, 24 Desember 2014
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA DI INDONESIA
Perihal
:
Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara, dalam Operasi Moneter.
Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/5/PBI/2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5440) dan dalam rangka upaya meminimalkan potensi terjadinya gangguan likuiditas sistem keuangan melalui penyediaan instrumen Operasi Moneter dengan menggunakan surat berharga dalam valuta asing, perlu untuk dilakukan pengaturan kembali ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan: 1.
Bank
adalah
bank
umum
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang tentang Perbankan, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. 2.
Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities). 3. Operasi …
2
3.
Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta OPT dalam rangka Operasi Moneter.
4.
Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana Rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5.
Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga Negara dan surat berharga lain yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
6.
Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
7.
Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
8.
Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
9.
Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
masa
berlakunya,
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang tentang Surat Utang Negara. 10. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah
maupun …
3
maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Surat Berharga Syariah Negara. 11. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 12. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto. 13. Zero Coupon Bond yang selanjutnya disingkat ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto. 14. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. 15. Surat Berharga Syariah Negara Ritel yang selanjutnya disebut SBSN Ritel, atau dapat disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual. 16. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. 17. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. 18. Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah transaksi penjualan Surat Berharga oleh peserta
Operasi
Moneter
kepada
Bank
Indonesia
dengan
kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. 19. Transaksi Reverse Repo adalah transaksi pembelian Surat Berharga oleh Peserta OPT dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. 20. Transaksi …
4
20. Transaksi Outright adalah transaksi pembelian dan penjualan Surat Berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia
secara
putus
tanpa
kewajiban
penjualan
dan
pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter. 21. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank
Indonesia
termasuk
penatausahaannya,
dan
penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. 22. Sistem
Bank
Indonesia-Real
Time
Gross
Settlement
yang
selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
II.
SURAT BERHARGA 1.
Kriteria Surat Berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter adalah sebagai berikut: a.
Surat Berharga dalam mata uang Rupiah 1)
diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Negara Republik Indonesia;
b.
2)
tercatat di BI-SSSS; dan
3)
tidak sedang diagunkan.
Surat Berharga dalam valuta asing 1)
diterbitkan oleh negara lain yang bank sentralnya memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia antara lain dalam bentuk cross border collateral arrangement;
2)
sesuai denominasi asal negara penerbit;
3)
tercatat pada aktiva peserta Operasi Moneter yang tercatat pada rekening surat berharga milik peserta Operasi Moneter di lembaga kustodian yang disepakati;
4)
memiliki peringkat investasi (investment grade); dan
5)
tidak sedang diagunkan. 2. Jenis …
5
2.
Jenis-jenis Surat Berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas: a.
SBI;
b.
SDBI;
c.
SBN, yang terdiri atas: 1)
SUN, yang terdiri atas SPN dan Obligasi Negara termasuk ZCB dan ORI; dan
2)
SBSN, yang terdiri atas SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang termasuk SBSN Ritel; dan
d.
Surat berharga jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (sovereign bond).
3.
Persyaratan Surat Berharga: Untuk Transaksi Repo dalam rangka OPT dan lending facility: a.
SBI Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat second leg Transaksi Repo.
b.
SDBI Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat second leg Transaksi Repo.
c.
SBN Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat second leg Transaksi Repo.
d.
Surat berharga dalam valuta asing Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat second leg Transaksi Repo.
III.
HARGA DAN HAIRCUT SURAT BERHARGA 1.
Harga dan haircut Surat Berharga ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di BI-SSSS dan/atau sarana lainnya.
2.
Harga Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan sebagai berikut: a.
Harga
SBI
ditetapkan
Bank
Indonesia
dengan
mempertimbangkan antara lain rata-rata tertimbang tingkat
diskonto …
6
diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI. b.
Harga
SDBI
ditetapkan
Bank
Indonesia
dengan
mempertimbangkan antara lain rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SDBI. c.
Harga
SBN
dan
surat
berharga
dalam
valuta
asing
ditetapkan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBN serta surat berharga dalam valuta asing (sovereign bond). 3.
Haircut merupakan faktor pengurang terhadap harga Surat Berharga.
4.
Haircut sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan sebesar: a.
0% (nol persen) untuk SBI;
b.
0% (nol persen) untuk SDBI;
c.
5% (lima persen) untuk SBN;
d.
sebagaimana diumumkan oleh Bank Indonesia pada saat pelaksanaan transaksi untuk surat berharga dalam valuta asing (sovereign bond).
5.
Bank
Indonesia
dapat
melakukan
perubahan
haircut
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan mengumumkan perubahan tersebut melalui BI-SSSS, Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan/atau sarana lainnya. 6.
Dalam hal terjadi transaksi penjualan secara outright oleh peserta Operasi Moneter karena kegagalan setelmen second leg Transaksi Repo atau lending facility, dalam
perhitungan
adalah
harga
harga yang digunakan
pada
tanggal
Transaksi
Outright paling tinggi sebesar harga pada transaksi first leg. 7.
Dalam hal terjadi transaksi pembelian secara outright oleh peserta Operasi Moneter karena kegagalan setelmen second leg Transaksi
Reverse
Repo,
harga
yang
digunakan
dalam
perhitungan adalah harga pada tanggal Transaksi Outright paling rendah sebesar harga pada transaksi first leg. 8. Dalam …
7
8.
Dalam hal terjadi penjualan Surat Berharga dalam valuta asing oleh Bank Indonesia karena kegagalan setelmen second leg Transaksi Repo, harga yang digunakan dalam perhitungan adalah harga penjualan surat berharga tersebut oleh Bank Indonesia pada tanggal penjualan.
IV. PERHITUNGAN
NILAI
SETELMEN
SURAT
BERHARGA
DALAM
RUPIAH 1.
Perhitungan Nilai Setelmen Transaksi Lending Facility, Transaksi Repo dengan Surat Berharga dalam Rupiah dan Transaksi Reverse Repo a.
Nilai setelmen Surat Berharga adalah sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan atau di-reverse repo-kan.
b.
Nilai setelmen dana untuk setelmen first leg dihitung sebagai berikut: 1)
SBI, SDBI, SPN, ZCB, dan SBSN Jangka Pendek nominal Surat nilai harga Surat setelmen = Berharga yang × − haircut berharga first leg di-repo-kan
2)
Obligasi Negara termasuk ORI, SBSN Jangka Panjang nominal Surat nilai harga Surat accrued setelmen = Berharga yang × − haircut + interest/imbalan Berharga first leg di-repo-kan
Keterangan: Harga Surat
:
Berharga
Harga Surat Berharga sebagaimana diumumkan tanggal
pada
transaksi
Transaksi
Repo
BI-SSSS lending atau
pada facility,
Transaksi
Reverse Repo. Haircut
:
Haircut dalam
sebagaimana BI-SSSS
pada
diumumkan transaksi
lending facility, Transaksi Repo atau Transaksi Reverse Repo. Accrued
Interest :
Hak atas kupon atau imbalan Surat atau …
8
atau
Accrued
Berharga yang dihitung sejak 1 (satu) hari
Imbalan
sesudah
tanggal
pembayaran
kupon atau imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen first leg. c.
Nilai setelmen dana untuk setelmen second leg dihitung sebagai berikut: bunga transaksi nilai nilai setelmen = setelmen + repo/reverse repo second leg first leg /lending facility bunga transaksi repo/reverse nilai jangka waktu repo/reverse repo/ = setelmen × repo rate/ × 360 first leg lending facility lending facility
Keterangan : Jangka waktu
: Jangka
waktu
lending facility atau
Transaksi Repo atau Transaksi Reverse Repo. 2.
Transaksi Outright Perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian atau penjualan Surat Berharga secara outright sebagai berikut: a.
SPN, ZCB dan SBSN Jangka Pendek harga nilai nominal setelmen = Surat × Surat outright Berharga Berharga
b.
Obligasi Negara termasuk ORI, SBSN Jangka Panjang harga nilai nominal setelmen = Surat × Surat + accrued interest outright Berharga Berharga
Keterangan Harga Berharga
Surat :
1)
Transaksi Outright OPT Harga
Surat
sebagaimana
Berharga
ditetapkan
Bank
Indonesia dalam hal transaksi outright mekanisme
dilakukan lelang,
dengan dan/atau harga …
9
harga
Surat
berdasarkan pihak
kesepakatan
dalam
Outright
Berharga
hal
para
Transaksi
dilakukan
dengan
mekanisme non lelang; 2)
Transaksi
Outright
karena
kegagalan setelmen second leg Harga
Surat
Berharga
sebagaimana diumumkan pada BI-SSSS pada tanggal Transaksi Outright,
atau
paling
tinggi
sebesar harga transaksi first leg untuk Transaksi Repo dan paling rendah sebesar transaksi first leg untuk Transaksi Reverse Repo. Accrued Interest :
hak atas kupon atau imbalan Surat
atau
Berharga yang dihitung sejak 1 (satu)
accrued
hari
imbalan
kupon atau imbalan terakhir sampai
sesudah
tanggal
pembayaran
dengan tanggal setelmen outright. 3.
Pelunasan SBI sebelum jatuh waktu (early redemption) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen Transaksi Repo jatuh waktu dan lending facility jatuh waktu yang menggunakan SBI, perhitungan setelmen nilai tunai sebagai berikut : nilai nominal × 360 nilai tunai = early redemption 360 + (tingkat diskonto × sisa jangka waktu Keterangan : Tingkat
:
rata-rata tertimbang tingkat diskonto pada
Diskonto
saat SBI diterbitkan.
Sisa
jumlah hari sebenarnya (actual days) yang
waktu
jangka :
dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal gagal setelmen transaksi Operasi Moneter sampai dengan tanggal jatuh waktu SBI (maturity …
10
(maturity date). 4.
Pelunasan SDBI sebelum jatuh waktu (early redemption) Early redemption terhadap SDBI dilakukan dalam hal terjadi kegagalan setelmen transaksi repo jatuh waktu, lending facility jatuh waktu atau terjadi transaksi antara Bank dengan pihak selain Bank yang menggunakan SDBI, dengan perhitungan nilai setelmen nilai tunai sebagai berikut : nilai nominal × 360 yang gagal setel nilai tunai = early redemption 360+ tingkat diskonto × sisa jangka waktu
Keterangan: Tingkat
:
Rata-rata tertimbang tingkat diskonto pada
diskonto
saat SDBI diterbitkan.
Sisa
Jumlah hari sebenarnya (actual days) yang
jangka :
waktu
dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal gagal setelmen transaksi Operasi Moneter sampai dengan tanggal jatuh waktu SDBI (maturity date).
V.
PERHITUNGAN NILAI AGUNAN DAN NILAI SETELMEN SURAT BERHARGA DALAM VALUTA ASING 1.
Nilai
nominal
Surat
Berharga
dalam
valuta
asing
yang
diagunkan pada setelmen first leg dihitung sebagai berikut: nilai nominal Surat Berharga dalam = valuta asing yang diagunkan
nilai setelmen first leg harga kurs × − haircut Surat Berharga transaksi
Keterangan: Nilai
setelmen :
first leg
Besarnya
nominal
Rupiah
yang
dimenangkan pada saat setelmen first leg
Kurs transaksi
:
Kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi
Harga Berharga
Surat :
Harga
Surat
diumumkan
Berharga pada
saat
sebagaimana pelaksanaan transaksi …
11
transaksi untuk surat berharga dalam valuta asing (sovereign bond). Haircut
:
Haircut
sebagaimana diumumkan oleh
Bank Indonesia pada saat pelaksanaan transaksi untuk surat berharga dalam valuta asing (sovereign bond).
2.
Kurs Kurs yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen atas transaksi yang menggunakan Surat Berharga dalam valuta asing adalah kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3.
Nilai setelmen dana untuk setelmen second leg dihitung sebagai berikut: nilai nilai bunga setelmen = setelmen + Transaksi Repo second leg first leg nilai jangka waktu bunga = setelmen × repo rate × Transaksi Repo 360 first leg
Keterangan : Jangka waktu
: Jangka waktu Transaksi Repo
VI. PESERTA DAN LEMBAGA PERANTARA OPERASI MONETER 1.
Peserta Operasi Moneter a.
Peserta Operasi Moneter yang dapat mengikuti Operasi Moneter dalam Rupiah adalah Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)
berstatus aktif sebagai peserta di BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
2)
tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter;
3)
wajib memiliki rekening giro di Bank Indonesia; dan
4)
wajib memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS.
b. Peserta …
12
b.
Peserta Operasi Moneter yang dapat mengikuti transaksi Operasi Moneter dalam valuta asing adalah Bank devisa, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)
tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter;
2)
wajib memiliki rekening giro valuta asing di Bank Indonesia; dan/atau
3)
wajib memiliki rekening surat berharga di lembaga kustodian
yang
ditunjuk
Bank
Indonesia,
untuk
transaksi Operasi Moneter dengan Surat Berharga dalam valuta asing yang tidak ditatausahakan di Bank Indonesia. c.
Peserta Operasi Moneter wajib: 1)
menyediakan dana Rupiah di rekening giro di Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga di rekening Surat Berharga memenuhi
di
BI-SSSS
kewajiban
yang
mencukupi
setelmen
transaksi
untuk Operasi
Moneter. 2)
mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia Berharga
di
bank
dalam
koresponden
valuta
asing
ke
dan/atau
Surat
rekening
Surat
Berharga di Bank Indonesia atau ke rekening surat berharga Bank Indonesia di lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang mencukupi untuk memenuhi
kewajiban
setelmen
transaksi
Operasi
Moneter. d.
Peserta Operasi Moneter melakukan transaksi Operasi Moneter untuk kepentingan diri sendiri.
2.
Lembaga Perantara a.
Lembaga
perantara
melakukan
transaksi
OPT
untuk
kepentingan peserta Operasi Moneter. b.
Lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas: 1)
pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing; dan 2) perusahaan …
13
2)
perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer utama.
c.
Perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) hanya dapat menjadi lembaga perantara dalam Transaksi Repo, Transaksi Reverse Repo dan transaksi pembelian atau penjualan SBN secara outright di pasar sekunder.
d.
Persyaratan lembaga perantara adalah sebagai berikut: 1)
berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
2)
tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.
VII. PENUTUP Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku: a.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/16/DPM tanggal 6 Juli 2010 perihal Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara, dalam Operasi Moneter;
b.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/30/DPM tanggal 27 Agustus 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/16/DPM tanggal 6 Juli 2010 perihal Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara, dalam Operasi Moneter.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
FILIANINGSIH HENDARTA KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER
