Yuli Chomsatu Samrotun ISSN :

Yuli Chomsatu Samrotun

ISSN : 1693 - 0827

PENGARUH PROSES PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA Yuli Chomsatu Samrotun (Dosen Fakultas Ekonomi – UNIBA Surakarta) Abstraction Compulsion Letter is a letter of instruction to pay the tax and tax collection cost. With this letter, it is hoped that taxpayers who has back tax will paid off their back tax. This research aimed :(1) to know the influence of compulsion letter amount published toward the improvement of tax’s acceptance, (2) to know the influence taxpayers amount who activelly pay off the back tax toward the improvement of tax acceptance, (3) to know the influence of compulsion letter amount publised and taxpayers amount who actively pay off the back tax simultaneous toward the improvement of tax’s payment. This research uses survey research. Population and sample in this reseach is the employees of Tax Service Office of Pratama Surakarta as 55 employees. Data is collected by the researcher using questionaire about the amount of compulsion letter publised, taxpayer who actively pay off the back tax and the improvement of tax acceptance. Data analized by using double linier regresion, t test and F test. The analysis result shows that: (1) the compulsion letter amount variable published does not influence and significant toward the improvement of tax acceptance, (2) the taxpayers who activel pay off the back tax variable influence and significant toward the improvement of tax acceptance, (3) the compulsion letter amount published variable and taxpayers who actively pay off the back tax simultaneous has significant influence toward the improvement of tax acceptance. Key Word : Compulsion Letter, pay the tax and tax collection cost.

Paradigma, Vol 06, No 02, Semester Genap 2009

1


PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumbersumber penerima-an yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002 : 1). Pada dasarnya pajak adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberikan dampak yang sangat besar kepada perekonomian masyarakat. Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, dapat mempengaruhi sistem pengupahan, dapat mempengaruhi pengangguran dapat mempengaruhi kesejahteraan

ISSN : 1693 - 0827

dan sebagainya (Rochmat Soemitro, 1998: 2). Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, namun pada hakekatnya setiap orang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tunggakan pajak sebagai akibat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Atas utang pajak tersebut, maka akan dilaksanakan penagihan pajak yaitu dengan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan apabila utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak tersebut tidak dilunasi, maka akan ditagih dengan memberikan Surat Teguran yang dilanjutkan dengan Surat Paksa dan dilakukan tindakan penyitaan serta bila perlu dilakukan pelelangan (Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000). Bila wajib pajak tidak melunasi seluruh atau sebagian utang pajak, maka dapat dilaksanakan penagihan pajak. Penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Dengan adanya surat perintah penagihan seketika dan sekaligus maka dilanjutkan diterbitkan surat paksa. Surat paksa ini merupakan surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan surat paksa tersebut, diharapkan wajib pajak yang memiliki tunggakan akan melunasi hutang pajaknya.


2

Yuli Chomsatu Samrotun Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti ingin mengambil judul penelitian tentang ”Pengaruh Proses Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta” Identifikasi Masalah 1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah surat paksa yang diterbitkan terhadap peningkatan penerimaan pajak. 2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. 3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara bersama-sama terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Kerangka Pemikiran Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan. Sebagian besar pendanaan APBN berasal dari pajak. Dari tahun ke tahun tuntutan pemenuhan kebutuhan pendanaan negara dari pajak semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak semakin berat. Salah satu upaya penting dalam mengaman-kan penerimaan negara dari sektor pajak adalah penagihan tunggakan pajak. Tindakan penagihan pajak timbul karena adanya tunggakan pajak. Sedangkan tunggakan pajak sendiri timbul karena setelah jatuh tempo yang ditetapkan wajib pajak

ISSN : 1693 - 0827 tidak melunasi utang pajaknya. Utang pajak bisa berasal dari ketetapan hasil pemerik-saan maupun atas denda dan sanksi di bidang perpajakan. Sebaik apapun tindakan pemeriksaan menjadi kurang berarti jika tunggakan pajak tidak bisa di cairkan. Disinilah peran penting tindakan penagihan pajak muncul untuk dapat mencairkan tunggakan pajak tersebut. Tindakan penagihan pajak disebabkan adanya utang pajak yang timbul dan kurang atau tidak dibayarnya pajak pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan adanya kekurangan pembayaran pajak tersebut, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), disamping itu Dirjen Pajak juga menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Dengan adanya Surat Tagihan Pajak diharapkan utang pajak tersebut segera dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Apabila wajib pajak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar Surat Tagihan Pajak maka sesuai dengan perundang-undangan wajib pajak diberi waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah saat terutang pajak yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi setelah tanggal jatuh tempo pembayaran wajib pajak tersebut belum juga melunasi atau membayar utang pajaknya, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pejabat pelayanan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran diikuti dengan surat paksa. Untuk memperjelas rencana penelitian ini maka gambaran penelitian dapat dilihat dalam bagan dibawah.


2

Yuli Chomsatu Samrotun Hipotesis H1: Ada pengaruh jumlah surat paksa yang diterbitkan terhadap peningkatan penerimaan pajak H2: Ada pengaruh jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak H3: Ada pengaruh jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara bersamasama terhadap peningkatan penerimaan pajak METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini menggunakan metode survey. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari responden dan direncanakan sebagai pembuktian hipotesis. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain dan dimanfaatkan sebagai penjelas dan memberi gambaran umum penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan, penelitian ini mengambil sampel dari kuesioner yang dikembalikan oleh responden berdasar-kan pertimbangan yang mengacu pada pendapat Roecoe dalam Sekaran (2000: 296) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian adalah 30<X<500. Berdasarkan pendapat tersebut maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 orang.

ISSN : 1693 - 0827 Variabel Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabelvariabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.Variabel dependen (dependent variable) Peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta (Y). 2.Variabel independen (Independent variable) Jumlah surat paksa yang diterbitkan (X1) dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak (X2). Pengujian Hipotesis a. Uji Regresi Linier Berganda Penelitian ini menggunakan multiple regression analysis atau analisis regresi linier berganda. Menurut Sugiyono, regresi linier berganda adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2004: 243). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: Y = a + b1x1 + b2x2 + e Keterangan : Y = Peningkatan penerimaan pajak x1 = jumlah surat paksa yang diterbitkan x2 = jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak b1 = Koefisien regresi x1 b2 = Koefisien regresi x2 a = Konstanta e = error


3

Yuli Chomsatu Samrotun b. Uji t Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masingmasing variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara sendiri-sendiri tehadap Peningkatan penerimaan pajak. Uji ini dilakukan dengan cara membaca tabel Coefficient hasil pengolahan dengan SPSS 15.00 for windows pada nilai signifikan dan nilai koefisien korelasi secara parsial. Uji yang digunakan adalah uji t. . Langkah-langkah pengujian: 1) Menentukan Hipotesis Ho : _=0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara parsial terhadap peningkatan penerimaan pajak. Ha : _0, artinya ada pengaruh yang signifikan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara parsial terhadap peningkatan penerimaan pajak. 2) Tingkat signifikansi ()= 0,05 3) Kriteria pengujian Ho diterima atau Ha ditolak apabila nilai probabilitas value _ 0,05 Ho ditolak atau Ha diterima apabila nilai probabilitas value < 0,05 4) Kesimpulan Dengan melihat nilai probabilitas value, maka dapat disimpulkan: Apabila nilai probabilitas value _ 0,05 maka Ho diterima, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan

ISSN : 1693 - 0827 pajak secara parsial terhadap peningkatan penerimaan pajak. Apabila nilai probabilitas value < 0,05 maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara parsial terhadap Peningkatan penerimaan pajak. c. Uji F Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Langkah-langkah pengujian: 1) Menentukan Hipotesis Ho: _1=_2= 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara simultan terhadap peningkatan penerima-an pajak) Ha : _1 _ _2 _ 0 (ada pengaruh yang signifikan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara simultan terhadap Peningkatan penerimaan pajak.) 2) Tingkat signifikansi () = 0,05 3) Kriteria pengujian Ho diterima atau Ha ditolak apabila nilai probabilitas value _ 0,05 Ho ditolak atau Ha diterima apabila nilai probabilitas value < 0,05 4) Kesimpulan Dengan melihat nilai probabilitas value, maka dapat disimpulkan: Apabila nilai probabilitas value _ 0,05 maka Ho diterima, berarti tidak


4


ISSN : 1693 - 0827

ada pengaruh yang signifikan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Apabila nilai probabilitas value < 0,05 maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

2,008, artinya bahwa variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap pening-katan penerimaan pajak. Variabel jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak mempunyai nilai t hitung > t tabel. Nilai t sebesar 4,662 > 2,008, artinya bahwa variabel jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

d. Koefisien Determinasi (R2) Analisis koefisien determinasi ini untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak yang ditunjukkan dengan persentase. Rumus koefisien determinasi adalah: R2 = 2 1122 Y b_YX b _YX (Imam Ghozali, 2001 :83) Dimana : R2 = Nilai koefisien determinasi b1, b2, = Koefisien regresi masingmasing variabel X1 = jumlah surat paksa yang diterbitkan X2 = jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak Y = peningkatan penerimaan pajak

a. Hasil analisis menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan < t tabel atau signifikansi dari alpha 5%. Hal ini dapat dilihat pada besarnya nilai signifikansi, yaitu 0,407 yang lebih besar dari alpha (5%). Hasil uji ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian (H1) yaitu jumlah surat paksa yang diterbitkan terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ditolak. Hasil ini berarti variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hai ini disebabkan prosentase penerbitan Surat Paksa terhadap jumlah penerimaan pajak sangat kecil. b. Hasil analisis menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak > t tabel atau signifikansi dari alpha 5%. Hal ini dapat dilihat pada besarnya nilai signifikansi, yaitu 0,000 yang lebih kecil dari alpha (5%). Hasil uji ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian (H2)

Hasil Pembahasan Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 1. Dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan mempunyai nilai t hitung < t tabel. Nilai t sebesar 0,837 <


5

Yuli Chomsatu Samrotun yaitu jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakartaa diterima. Hasil ini berarti variabel jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 2. Hasil out put perhitungan uji F test, dengan bantuan SPSS 15.00 for windows didapatkan F hitung sebesar 16,344 pada level of signifikant = 0,05 sedangkan nilai signifikansi dari hasil SPSS diperoleh sebesar 0,000. Nilai F sebesar 16,344 > 5,06, artinya bahwa variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hasil uji ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian (H3) yaitu jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara bersamasama berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta diterima. Hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat dalam tabel 3. Hasil print out perhitungan koefisien determinasi (R2) dengan bantuan program SPSS 15.00 for windows, menunjukkan nilai R2 = 0,410. Artinya 41% variabel yang dipilih ke dalam model sudah tepat, yaitu

ISSN : 1693 - 0827 variansi variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan (X1) dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak (X2), dapat menerangkan variabel peningkatan penerimaan pajak (Y). Sisanya 59% diterapkan oleh variabel residualnya. Penuutup Kesimpulan Jumlah surat paksa yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Saran Penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu dikaji ulang, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat sedikit, sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain, seperti variabel moderating contohnya kondisi ekonomi makro. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti variabel yang telah ditentukan saja, tetapi variabel error yang mempengaruhi penelitian sebaiknya disajikan dalam laporan.


6


ISSN : 1693 - 0827

DAFTAR PUSTAKA Bambang Setiaji, 2006, Panduan Riset Dengan Pendekatan Kuantitatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Ila Nurjanah. 2005. Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran. Skripsi. UNS. Tidak Dipublikasikan Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 2005. Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM Imam Ghozali, 2001, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Undip Kusmuriyanto. 2006. Implementasi Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Skripsi. UNS Tidak Dipublikasikan Mardiasmo 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta -------------, 1997, Perpajakan. Edisi 5. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. R Mansury, 1996, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Tentang Apa Yang Menyebabkan Subyek Pajak Dikenakan Pajak, Jilid Dua, Jakarta : PT Bina Rena Pariwara. Rochmat Soemitro, 1998. Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung Sekaran, Uma. 2000. Research Methods for Business, A Akill-Building Approach. America: Thirt Edition, John Wiley & Sons, Inc Sugiyono. 2003. Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta Santosa, 1982, Manajemen Perpajakan. Tidak dipublikasikan. PPS Unpad. Bandung. Santoso, S, 2000, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Salemba Empat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan stdtd Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa


7

Yuli Chomsatu Samrotun ISSN :

Recommend Documents