PEMANTAUAN
01
WINTER PEMILU Template
LEGISLATIF 2014 KIPP INDONESIA
©jojorohi
Wilayah Pemantauan
02
31 Provinsi 65 Kab/Kota *Minus 3 Provinsi: • Kalimantan Utara, • Sulawesi Tengah, • dan Papua
©jojorohi
03 Metode Pemantauan Hari H: Purposive Random Sampling; Memilih wilayah pemantauan dengan terlebih dahulu memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi kecurangan. Pemetaan daerah rawan kecurangan dilakukan berdasarkan pola & intensitas pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2009 dan/atau Pilkada terakhir di daerah yang bersangkutan. Pemetaan wilayah memprioritaskan remote area, yaitu daerah-daerah yg minus akses informasi, komunikasi, transportasi, akses pendidikan, dan akses ekonomi dengan mempertimbangkan jaungkauan relawan KIPP.
©jojorohi
04
WINTER Template
Ditemukan 420 Pelanggaran Update 10 April, s/d jam 15:00 WIB
©jojorohi
420 Pelanggaran, Terkategori Ke Dalam 7 JENIS PELANGGARAN
05
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Manipulasi Politik Uang Netralitas Penyelenggara Hak Pilih Kampanye Profesionalitas penyelenggara 7. Logistik
©jojorohi
06 • Manipulasi: -
Surat Suara yg sudah tercoblos Upaya penggelembungan suara Implikasi tidak netralnya penyelenggara Implikasi kelemahan DPT (Hak Pilih)
• Kampanye: - Masih adanya atribut kampanye dalam berbagai bentuk di lingkungan TPS - Adanya timses di lingkungan TPS yg memengaruhi pemilih
• Politik Uang: -
Memberikan uang tunai kepada para pemilih Membagikan materi dalam bentuk barang (sembako) Berimplikasi pada manipulasi, dan Berimplikasi pada tidak netralnya penyelenggara ©jojorohi
07 • Hak Pilih: - Hilangnya dan/atau diselewengkannya Hak Politik warga negara untuk memilih oleh karena berbagai hal, mulai dari implikasi pengadaan logistik yang minus dan/atau tertukar, juga diakibatkan oleh ketidakpahaman petugas di TPS tentang “aturan main” terbaru dari KPU - Warga yang tidak mendapatkan form C6 (Undangan) - Logistik yg tertukar sehingga tidak bisa atau tertunda Hak Pilih warga. - Penolakan KPPS terhadap yang tidak terdaftar di DPT/DPK/DPKTb - Pelanggaran terhadap Hak Pilih, include juga “Hak untuk Dipilih” bagi peserta Pemilu (caleg/parpol) yang dirugikan.
©jojorohi
08 • Netralitas penyelenggara: - KPPS memengaruhi pemilih utk memilih caleg/parpol tertentu, atau - Tindakan, sikap atau perilaku yang dengan sengaja menunjukkan preferensi kepada caleg/parpol tertentu
• Profesionalitas penyelenggara: - KPPS kurang memahami UU Pemilu & tidak update PKPU - Tidak memasang atribut TPS (misalnya; Lembar DPT) - Kinerja kurang sehingga tak mampu menjalankan tugas & fungsi pokoknya.
• Logistik: (Diakibatkan buruknya manajemen distribusi) - Logistik tidak tersedia - Surat Suara tertukar dapil - Berimplikasi pada tidak digunakannya hak pilih dan hak untuk dipilih (bagi peserta pemilu)
©jojorohi
09
Untuk Cuplikan
N o
1
LAPORAN DESKRIPTIF
Kab/Kota & Prov
Ketua KPPS 15 (Dismar Ferry) Simpang IV Sipin Telanaipura menyuruh warga di RT.14 untuk memilih Caleg Gerindra DPR RI (atas nama IR.H.A.R Sutan Adil Hendara, MM)
KATEGORI PELANGGARAN
Netralitas
JAMBI 2
Caleg PKB No.Urut 2 Dapil Telanaipura dan Danau Teluk (H.Syahfuddin YS) membagibagikan sarung ke warga RT 14 dikelurahan simpang IV SIPIN Telanapura Jambi.
Money Politics
©jojorohi
Tidak selalu problematika (logistik) dapat dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran yg ada pelakunya.
4
Kab TTS Kec Amanatun Selatan & Nangkolo sampai dengan saat ini kotak suara belum sampai di TPS karena hujan jalan tidak bias menyebrang karena jalan berlumpur dan masyarakat 2 desa nunleu dan fatulunu. Para linmas, polisi dan panwas kec gotong royong untuk menarik oto yang membawa kotak suara keluar dari lumpur licin disebabkan hujan.
Laporan dari KIPPDA NTT Alexander Tamonob (lexi) : 085253064xxx
NTT
10 (Kategori Logistik)
Contoh problem Logistik, namun bukan dalam kategori pelanggaran yg dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Hanya karena faktor alam/cuaca & kondisi geografis.
©jojorohi
Cuplikan Form Laporan
11
©jojorohi
Untuk Cuplikan
12
KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) FORM LAPORAN DESKRIPTIF Deskripsi – Kronologis
PPK (atas nama Radia Chandra) dan Ketua PPS (atas nama Zulkifli) meminta 30 Lembar Surat Suara kepada TPS 46, Jorong Bukit Nilan, Kenagarian Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, pada pukul 13:48WIB.
Keterangan
*Terlampir foto surat penyataan
Tertanda,
Nama Pemantau: Rustam Efendi (Ketua KIPP Pasaman Barat) via KIPP Sumbar. Desa/Kab/Kota/Prov: Jorong Bukit Nilan, Kenagarian Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat Arahan: Ceritakan kronologis peristiwa dugaan kasus pelanggaran dengan memenuhi unsur; SIAPA (pelaku, korban, saksi, & pihak terkait lainnya), KAPAN (jam, tgl, hari), DIMANA (tempat kejadian perkara), BAGAIMANA (peristiwa itu terjadi), MENGAPA (latar belakang penyebab). Kolom KETERANGAN, di isi dengan informasi pelengkap; misalnya bila ada rekaman video/audio, foto, berkas dokumen, dll, sebagai Lampiran.
©jojorohi
15 *Lampiran foto Surat Pernyataan yang dibuat dengan format “Berita Acara” di secarik kertas buku tulis.
©jojorohi
Jenis Pelanggaran dalam %
08
KATEGORI
9%
5% Manipulasi
13%
Politik Uang 22%
7%
Netralitas Penyelenggara Hak Pilih
13%
Kampanye Profesionalitas Logistik
31%
©jojorohi
Pelaku Pelanggaran Berdasarkan Tiga Pemangku Kepentingan Utama
19%
10 Penyelenggara
37% Caleg/Parpol
44%
Masyarakat
©jojorohi
Frekuensi pelanggaran tertinggi adalah masih adanya atribut/alat peraga Kampanye di masa tenang & hingga hari H, sebesar 31%.
KATEGORI
Manipulasi
9% 5% 22%
Politik Uang
13% 7%
13% 31%
Netralitas Penyelenggara Hak Pilih Kampanye Profesionalitas Logistik
09
• Tingginya angka pelanggaran ini sekaligus juga menunjukkan belum efektifnya kinerja petugas pengawas di tingkat daerah dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK).
• Meski penertiban APK merupakan kerja koordinasi antara lembaga pengawas dengan institusi Pemda; Bawaslu harus bertindak sebagai inisiator. ©jojorohi
10
Pelanggaran dominan yang menjadi tanggung jawab Bawaslu adalah prinsip Profesionalitas penyelenggara.
Pelaku Penyelenggara
Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan KPU, berimplikasi lebih luas & substantif, seperti Hak Pilih/Dipilih, Manipulasi , Netralitas. Hal ini dikarenakan pihak KPUlah yg mempunyai privilege untuk akses logistik & prosesi pungut-hitung. Dengan demikian aparatus KPU adl sasaran empuk utk dijadikan “Partner in Crime” oleh para caleg nakal.
Bawaslu 28%
KPU 72%
©jojorohi
09
PARPOL PELAKU PELANGGARAN 1%
Nasdem
6%
PKB
8%
8%
PKS
9%
PDIP Golkar
9% 9%
Gerindra Demokrat PAN
10% 9%
Nasdem 8% PKB 9% PKS 9% PDIP 9% Golkar 12% Gerindra 11% Demokrat 8% PAN 10% PPP 9% Hanura 8% PBB 6% PKPI 1%
PPP Hanura
8% 12%
PBB
11% PKPI
Tiga Besar Parpol Pelanggar Pemilu: Golkar (12%), Gerindra (11%), PAN (10%) ©jojorohi
Lampiran Laporan (Photo)
16 Alat peraga kampanye (poster/sticker) yang sengaja dipasang di petunjuk arah TPS. *DKI Jakarta
©jojorohi
17
WINTER Template
Money Politics, dengan modus edaran/selebaran dari oknum PKS yang menjanjikan sejumlah uang bagi TPS (warga desa di sekitar TPS) yang berhasil memenangkan suara PKS di TPS yg bersangkutan. *Dusun Berjo Kidul, Kec. Godean, DIY)
©jojorohi
18 Money Politics, di Bandar Lampung
©jojorohi
19 Money Politics, dengan modus pembagian sembako (mie instant)
©jojorohi
Money Politics
20
©jojorohi
21 Money Politics, di Kab. Sukoharjo, Solo, Jawa tengah
©jojorohi
Presentasi
KIPP INDONESIA
22
©jojorohi
