VISI MISI KOTA BOGOR BAB V 5.1. VISI

BAB V 5.1.

VISI MISI KOTA BOGOR VISI

Memasuki tahapan kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bogor, arahan pembangunan diarahkan pada pemantapan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahap pertama. Prioritas pembangunan tetap diarahkan pada penuntasan 4 (empat) masalah yang dihadapi Kota Bogor yaitu transportasi, kebersihan, PKL, dan kemiskinan. Masa pembangunan 5 (lima) tahun kedua ini (tahun 2010 - 2014), usaha-usaha mengokohkan landasan pembangunan untuk periode-periode berikutnya tetap dilanjutkan untuk memberikan keyakinan atas konsistensi tujuan akhir pembangunan Kota Bogor. Atas dasar kelanjutan dan kesinambungan pembangunan di Kota Bogor, maka Pemerintahan Kota Bogor dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2010 – 2014 menetapkan visi yang lebih terfokus yakni “Kota perdagangan dengan sumberdaya manusia produktif dan pelayanan prima“ yang menekankan bahwa :

BAB V VISI MISI KOTA BOGOR

a.

b.

Sektor perdagangan merupakan peluang pengembangan potensi strategis Kota Bogor dilihat dari sisi letak dan dari sisi semakin menguatnya kecenderungan tarikan pelayanan dari wilayah belakang (hinterland) Metropolitan Bogor. Hal ini akan memberikan alternatif pengembangan potensi Kota, selain potensi sektor jasa yang saat ini berkontribusi cukup besar dalam perekonomian Kota Bogor. Penguatan peluang pengembangan sektor perdagangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keseimbangan pembangunan antara sektor perdagangan modern dan tradisonal serta perdagangan formal dan informal. Semua potensi tersebut menjadi kekuatan untuk mewujudkan kondisi perekonomian Kota yang mantap, merata dan terkendali. Beberapa jenis perdagangan dapat dikembangkan menjadi core bisnis Kota Bogor dibandingkan wilayah sekitar, agar menjadi kekhasan serta keunggulan komparatif dan kompetitif. Sumber daya manusia produktif merupakan bagian penguatan untuk mencapai cita-cita panjang terbentuknya masyarakat madani. Potensi kuantitas penduduk yang cenderung bertambah setiap tahunnya harus diiringi dengan memberikan akses terhadap peningkatan kualitasnya. Peluang pengembangan sumberdaya manusia tersebut dilakukan dengan memberikan aksesisibilitas terhadap pendidikan dan peningkatan keterampilan masyarakat. Penuntasan

RPJMD Kota Bogor 2010 - 2014

V-2


c.

d.

wajib belajar 12 tahun bagi seluruh masyarakat merupakan gerbang awal membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu kesungguhan seluruh stakeholders terutama lembaga pengelola pendidikan untuk secara bersama-sama mewujudkannya. Sementara itu, pengembangan keterampilan masyarakat diarahkan untuk dapat secara sinergis mengisi peluang-peluang pada kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Bogor. Peningkatan keterampilan ini akan memberikan nilai tambah dan daya saing masyarakat Kota Bogor dalam mengisi setiap kesempatan kerja yang ada. Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan peluang besar bagi Pemerintah Daerah untuk lebih leluasa mengelola kota, diupayakan untuk dapat menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu titik tekan dari prinsip-prinsip tersebut diimplentasikan dengan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Pelayanan prima diwujudkan dengan memberikan kepastian hukum, kepastian waktu, prosedur, dan biaya dalam setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan akan dapat menjadi faktor pendukung penanaman investasi swasta dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketersediaan sarana prasarana kota yang memadai. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan,


V-3


ketersediaan sarana prasarana transportasi yang berkualitas mutlak harus diwujudkan. Hal ini sebagai antisipasi dan penyeimbang dari dinamika perkembangan kota yang cukup pesat. Apalagi diakhir tahun perencanaan, Kota Bogor akan naik status menjadi Kota Metropolitan. Ketersediaan infrastruktur transportasi menjadi sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Untuk mewujudkan Kota yang nyaman, dukungan yang kuat juga dibutuhkan dari sektor kebersihan. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan naiknya tingkat ekonomi masyarakat akan berbanding lurus dengan peningkatan produksi sampah. Perubahan paradigma pengelolaan sampah harus cepat dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif didalamnya. Terobosanterobosan perlu dilakukan dengan mengupayakan pengelolaan sampah dari sumber hingga tingkat pengolahan akhir sampah, selain peningkatan SDM dan pemenuhan sarana prasarana penunjang operasionalisasi persampahan.

5.2.

MISI

5.2.1. Misi 1 “Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan”


V-4


Dalam kurun waktu 2004-2008, kontribusi sektorsektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku yang memperlihatkan kecenderungan terus meningkat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta industri, sektor pengangkutan dan komunikasi memperlihatkan kontribusi yang stabil sedangkan sektor lainnya cenderung menurun dalam kurun waktu tersebut. Hal lain yang turut mempengaruhi struktur perekonomian Kota Bogor adalah kemampuan daya beli masyarakat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita riil yang menggambarkan tingkat keberdayaan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan konsumsi riilnya tanpa memperhatikan asal atau sumber penerimaannya. Hal tersebut juga merupakan alat ukur yang dianggap lebih dapat mewakili tingkat kesejahteraan penduduk sesuai dengan pola, kebiasaan dan kemampuan untuk dapat mengakses setiap tingkatan kebutuhan berdasarkan kemampuannya. Usaha untuk meningkatkan kemampuan daya beli penduduk ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena kemampuan daya beli seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian wilayah seperti inflasi. Namun tetap harus diupayakan peningkatannya dengan memperhatikan faktor-faktor pendukungnya seperti meningkatkan produktifitas dengan meningkatkan PDRB per kapita,


V-5


peningkatan pendidikan yang meliputi persentase penduduk tamat SMA atau lebih tinggi, penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung angkatan kerja. Berdasarkan evaluasi pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa diketahui bahwa banyak dari fasilitas perdagangan dan jasa yang dikembangkan berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan daya dukung prasarana. Pengembangan fasilitas ini juga kurang memperhatikan kelayakan jarak, seperti dibangun terlalu dekat dengan fasilitas perdagangan dan jasa lainnya. Pengembangan perdagangan dan jasa masih menjadi beban pusat Kota Bogor. Sebagai contoh, alih fungsi lahan untuk perdagangan dan jasa paling tinggi terdapat di kecamatan Bogor Tengah, selain itu Kota Bogor (terutama pada kecamatan Bogor Tengah) adalah alternatif wisata belanja oleh warga di kota-kota sekitarnya. Alasanalasan itulah yang memberikan gambaran bahwa kegiatan dan pengembangan perdagangan dan jasa masih menjadi beban pusat Kota Bogor dan pola pengembangan perdagangan dan jasanya masih bersifat linear pada jalanjalan utama, yang merupakan jalur strategis untuk pengembangan perekonomian. Berdasarkan kondisi, dan permasalahan perekonomian Kota Bogor diatas, kebijakan pengembangan


V-6


perekonomian Kota Bogor ke depan diarahkan menuju penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi kerakyatan. Kemudian paradigma ekonomi pertumbuhan harus digeser menjadi ekonomi keberlanjutan. Hal-hal yang perlu segera dilakukan dalam rangka percepatan laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor adalah pertama, mengidentifikasi potensi yang ada di Kota Bogor dan memfokuskan pada sumberdaya ekonomi yang memiliki kontribusi dominan terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Kedua melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur ekonomi regional (perhubungan, drainase, air minum dll) serta pelibatan secara aktif seluruh pemangku kepentingan ekonomi dengan penerapan good governance. Misi ini dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengembangan perekonomian khususnya sektor perdagangan, dengan sasaran: meningkatnya daya saing pada sektor perdagangan. 2. Meningkatkan pengembangan perekonomian pada sektor industri, dengan sasaran: a. Meningkatnya kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang tangguh mandiri dan berdaya saing, b. Tersedianya informasi sentra-sentra IKM 3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM, dengan sasaran meningkatnya ketangguhan dan kemandirian koperasi dan UKM.


V-7


4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatkan penanaman modal, dengan sasaran meningkatnya nilai dan jumlah investasi. Mengembangkan pariwisata daerah, dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan. Meningkatkan kesempatan kerja, dengan sasaran meningkatnya perluasan kesempatan kerja. Meningkatkan ketahanan pangan, dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan. Meningkatkan pengembangan sektor pertanian berbasis agribisnis, dengan sasaran berkembangnya usaha agribisnis.

5.2.2. Misi 2 “Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas” Bersih berarti bebas sampah, kotoran dan gangguan pandangan. Oleh karena itu pemaknaan kebersihan bersifat multi sektor dan multi fungsi, yakni memiliki makna bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan Kota Bogor akan menjadi kota yang bersih dari sampah, memiliki ruang terbuka hijau yang tertata, serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan. Sedangkan transportasi yang berkualitas mengandung makna bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan diharapkan transportasi di Kota Bogor menjadi teratur, mengurangi kemacetan, kualitas dan kuantitas jaringan jalan meningkat, serta sarana dan prasarana angkutan yang


V-8


handal, sehingga memberi dukungan dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang nyaman. Dalam pelaksanaan misi kedua, Pemerintah Kota Bogor menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diprioritaskan dalam penyelesaiannya, antara lain : 1. Bogor sebagai salah satu penyangga Kota Megapolitan Jakarta, menjadi tujuan utama bermukim bagi para pekerja Jakarta, sehingga perkembangan kota semakin cepat meningkat, yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini menimbulkan peningkatan kegiatan, yang memberi dampak peningkatan timbulan sampah dan pencemaran lingkungan, baik air maupun udara, serta ketidakteraturan transportasi dan ketidakteraturan pemanfaatan lahan 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana – prasana tidak seimbang dengan peningkatan timbulan pencemaran dan ketidakteraturan tersebut 3. Kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang menangani masalah tersebut tidak sesuai ukuran standar kinerja, dan kualitas serta kuantitas pelayanan terhadap masyarakat belum efektif dan efisien sesuai kebutuhan 4. Keperdulian dan keterlibatan berbagai pihak masih rendah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan tata ruang Kota Bogor


V-9


Dalam peningkatan kebersihan dan keindahan kota, perlu dilakukan melalui upaya pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, dan peningkatan ruang terbuka hijau. Pengelolaan persampahan di kota besar seperti Kota Bogor semakin hari semakin kompleks dan perlu penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri, dan lain lain) hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Penanganan sampah harus dilakukan dengan terpadu. Perlu dilakukan peningkatan kinerja pelayanan persampahan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, untuk meningkatkan keperdulian masyarakat. Filosofi 3R (reduce, reuse, recycle) harus dijalankan secara bersamaan dan saling melengkapi. Upaya penanganan kasus pencemaran lingkungan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan, baik bersifat kemitraan, Corporate Social Responsibility (CSR), pemberdayaan maupun sebagai pelaku utama pembangunan, yang diikuti dengan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas kegiatan pada semua sektor usaha yang berdampak pada lingkungan. Selain itu cakupan area pengujian kualitas air, udara maupun emisi gas buang perlu terus ditingkatkan untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungan kota secara utuh. Penerapan Gasifikasi dan penggunaan minyak jelantah/bio diesel pada kendaraan


V-10


umum dan pemerintah merupakan upaya berikutnya dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan. Peningkatan keindahan dan keasrian kota dilakukan melalui upaya memperluas ruang terbuka hijau, diantaranya dengan cara pemeliharaan taman dan penghijauan kota, penataan taman-taman dan pembuatan sarana pendukung lainnya serta penambahan pohon-pohon pelindung jalan dan bantaran sungai dengan tanaman penghijauan. Ketidakseimbangan laju pertumbuhan kendaraan terhadap kapasitas jalan, ditambah penurunan kualitas jalan, menyebabkan penurunan kecepatan, yang mengakibatkan kemacetan. Selain itu, dari sisi manusia banyak yang tidak mematuhi aturan berlalulintas. Situasi ini memperparah keadaan lalulintas Kota Bogor yang semakin hari bertambah tidak tertib. Kemacetan yang terjadi juga menyebabkan pemborosan bahan bakar dan pencemaran udara. Mewujudkan transportasi yang berkualitas, adalah dengan memecahkan masalah kemacetan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengembalikan kualitas jalan, mengurangi bottle neck dengan cara menyamaratakan lebar jalan, dan membuat jalan-jalan alternatif, seperti inner dan outer ring road serta jalan-jalan tembus. Selain itu, perlu ditekan dan dikendalikan laju pertumbuhan


V-11


kendaraan, diantaranya melalui pengurangan jumlah kendaraan umum diganti dengan bus Trans Pakuan serta penerapan shift angkutan kota. Selain itu pengurangan emisi gas buang melalui gasifikasi kendaraan umum dan pemerintah Kota Bogor, rekayasa lalu lintas serta membangun terminal perbatasan untuk menahan angkutan umum non domisili Kota Bogor. Masalah substansial dan operasional dalam penataan ruang selain karena tata ruang masih bersifat abstrak dan interpretatif, juga karena adanya kecenderungan egoisme sektor, sehingga penataan ruang yang dilakukan bersifat birokratis. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan perorangan atau kolektif yang bertentangan dengan tata ruang membawa implikasi pada tidak terintegrasinya rencana tata ruang wilayah dengan pemanfaatan ruang. Demikian juga dengan adanya arus migrasi dari Jakarta serta hubungan antara Jakarta sebagai Kota Metropolitan dengan daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi harus secara komprehensif mengkoordinasikan rencana tata ruang secara bersama-sama. Pemanfaatan dan penataan ruang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menyertai, diantaranya permukiman dan fasilitasnya, meningkatkan cakupan air bersih, jaringan air limbah, jaringan drainase, jaringan gas, dan penerangan jalan.


V-12


Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan kota yang bersih, dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas, maka tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan Misi 2 untuk tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut ini. 1.

Menjadikan lingkungan bersih dan berkelanjutan Lingkungan bersih dan berkelanjutan dicapai melalui peningkatan pelayanan persampahan dan pengelolaan TPA, sosialisasi penanganan sampah berbasis masyarakat, dan meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam, serta meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau. Untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah: a. Terwujudnya pengelolaan sampah yang terpadu, dengan strategi : Meningkatkan pelayanan persampahan b. Terciptanya keseimbangan lingkungan yang lestari, dengan strategi : 1) Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, dan tanah 2) Meningkatkan fungsi dan luas ruang terbuka hijau 3) Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air


V-13


2.

Mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau Transportasi yang aman dan nyaman dapat dicapai melalui peningkatan sarana – prasarana, yaitu meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan sistem drainase. Selain itu perlu penataan sistem transportasi kota, terutama di daerah rawan macet. Sedangkan transportasi yang terjangkau dapat dicapai melalui moda angkutan massal. Untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah: a. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang layak dan berkualitas, dengan strategi : Meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan b. Terwujudnya sistem transportasi kota yang terpadu, dengan strategi : Penataan lalulintas di kawasan rawan kemacetan

3.

Memenuhi kebutuhan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien. Pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien dimulai dari perencanaan tata ruang yang terpadu, dan meningkatkan konsistensi pemanfaatan dan pengendalian ruang. Untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah: a. Terciptanya penataan ruang yang terpadu dan berwawasan lingkungan, dengan strategi :


V-14


1) Menyusun rerencana tata ruang yang produktif dan berwawasan lingkungan 2) Mengendalikan pemanfaatan ruang 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataaan ruang 4) Meningkatkan konsistensi pemanfaatan dan pengendalian ruang b. Terpenuhinya permukiman sehat, dengan strategi : 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman 2) Meningkatkan kualitas mitigasi bencana 3) Meningkatkan kualitas bangunan 5.2.3. Misi 3 “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat”. Selama 5 (lima) tahun ke depan (2010 - 2014), misi ketiga Kota Bogor ini memegang peranan yang sangat penting, baik dalam perbaikan kualitas kehidupan maupun pencapaian pembangunan yang lain. Seluruh gerak kehidupan masyarakat maupun kinerja komponen pelaku pembangunan lainnya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. Perbaikan atau peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan mendorong peningkatan


V-15


kinerja dan capaian dalam seluruh bidang dan akhirnya kualitas kehidupan masyarakat. Misi Ketiga Kota Bogor ini relevan dan sejalan serta sekaligus mendukung Misi Ketiga Provinsi Jawa Barat, mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing dalam lima tahun ke depan. Misi ketiga Kota Bogor ini akan mendorong dan berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (human development index), baik untuk Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, maupun untuk tingkat nasional. Fokus Misi Ketiga Kota Bogor selama tahun 2010 2014 secara umum masih bertumpu pada peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat. Kondisi, potensi, dan kinerja penyelenggaraan pendidikan di Kota Bogor yang sudah semakin membaik dapat didorong untuk menjadikan Kota Bogor sebagai trend setter pendidikan untuk wilayah regional sekitar Bogor (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) dalam lima tahun ke depan. Tujuan, Sasaran dan Strategi dari pencapaian Misi Ketiga Kota Bogor adalah: 1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya mutu pendidikan dan keterampilan masyarakat, dengan strategi Peningkatan akses layanan, mutu dan tata kelola pendidikan serta budi pekerti


V-16


2.

b. Menanamkan sikap dan mental wirausaha serta budi pekerti, dengan strategi penyusunan kurikulum bermuatan budi pekerti dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dengan strategi peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan d. Meningkatnya kualitas pendidikan non formal, dengan strategi peningkatan layanan akses mutu, pendidikan kewirausahaan non formal e. Meningkatnya layanan pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, dengan strategi Peningkatan layanan pendidikan inklusif f. Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan sekolah, dengan strategi peningkatan jumlah perpustakaan dan koleksi buku serta peningkatan minat baca. g. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, dengan strategi: Peningkatan kualitas tenaga kerja serta sarana prasarana pelatihan kerja. Meningkatkan peran pemuda yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan global serta meningkatkan peran organisasi kepemudaan, sasaran yang akan dicapai adalah : Meningkatnya kualitas pemuda dalam menghadapi globalisasi, dengan strategi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda agar mempunyai daya saing


V-17


3.

4.

Meningkatkan prestasi olahraga dan memasyarakatkan olahraga. Sasaran yang akan dicapai adalah: meningkatnya prestasi olahraga dan memasyarakatkan olahraga untuk kesehatan masyarakat, dengan strategi Peningkatan daya saing/ prestasi olahraga, memasyarakatkan olahraga serta menyediakan sarana prasarana olahraga. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui lingkungan sehat serta pelayanan kesehatan yang berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan yang memadai, dengan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan kepada masyarakat b. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dengan strategi peningkatan sosialisasi dan promosi PHBS kepada masyarakat c. Meningkatnya status gizi masyarakat, dengan strategi perbaikan status gizi masyarakat d. Meningkatnya kesehatan lingkungan di Kota Bogor, dengan strategi pengembangan lingkungan sehat melalui pemberdayaan masyarakat. e. Meningkatnya mutu sumberdaya kesehatan dan akses layanan kesehatan, dengan strategi perbaikan sistem perijinan pelayanan kesehatan dan Penataan sarana dan prasarana kesehatan.


V-18


f. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular, dengan strategi peningkatan sistem kewaspadaan dan sistem deteksi dini. 5. Meningkatkan peran perempuan dalam bermasyarakat/ berpolitik/ bernegara serta perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan, terlindunginya anak-anak dan perempuan dari tindak kekerasan, dengan strategi peningkatan pendidikan dan keterampilan perempuan dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. 6. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan ketahanan keluarga. Sasaran yang akan dicapai adalah : a. Terkendalinya kelahiran bayi, dengan strategi pemberdayaan seluruh masyarakat dalam program KB dan Pembentukan kelompok bina keluarga b. Meningkatnya ketahanan keluarga, dengan strategi peningkatan pemberdayaan dalam perekonomian dan pendidikan keluarga. 7. Meningkatkan budaya baca masyarakat. Sasaran yang akan dicapai adalah : meningkatnya minat dan budaya baca, dengan strategi Peningkatan kelembagaan dan tata kelola perpustakaan 8. Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah. Sasaran yang akan dicapai adalah: meningkatnya kuantitas dan kualitas


V-19


seniman/budayawan serta lestarinya dan berkembangnya seni, dengan strategi Peningkatan pemeliharaan dan pengembangan seni budaya lokal selaras dengan perkembangan zaman. 9. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah sosial. Sasaran yang akan dicapai adalah: meningkatnya jangkauan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan strategi Peningkatan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. 10. Meningkatkan peran lembaga/ organisasi keagamaan, sosial dalam menunjang kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. Sasaran yang akan dicapai adalah: meningkatnya peran lembaga keagamaan dan sosial dalam mengimplementasikan ajaran agama serta bermasyarakat, dengan strategi Peningkatan peran lembaga keagamaan dan organisasi sosial dalam menunjang kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 5.2.4. Misi 4 “ Peningkatan Masyarakat”

Pelayanan

Publik

dan

Partisipasi

Misi ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance (transparan, akuntabel, dan partisipatif) dan clean government (sistem


V-20


pemerintahan yang tertib, bersih dan berwibawa), sehingga mampu memberikan pelayanan yang efesien dan efektif dengan hasil maksimal kepada masyarakat dengan disertai penegakan supremasi hukum. Misi ini juga mengandung arti bahwa dalam proses pembangunan di Kota Bogor memerlukan peran serta masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan. Adanya partisipasi ini baik bersifat kemitraan, CSR, pemberdayaan maupun sebagai pelaku utama pembangunan diharapkan menjadi penopang kekurangan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya padahal disisi lain kebutuhan masyarakat berkembang setiap waktu. Dalam pelaksanaan misi keempat, Pemerintah Kota Bogor menghadapi beberapa permasalahan utama yang perlu diprioritaskan dalam penyelesaiannya, antara lain : 1. Sistem pemerintahan yang belum optimal (sinergis, cepat, dan berwibawa) 2. Kompetensi dan kapabilitas aparatur yang masih perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ukuran standar kinerja aparatur 3. Kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat belum efesien, belum efektif dan belum adaptif dengan kebutuhan masyarakat


V-21


Untuk menghadapi empat persoalan diatas dan dalam rangka membangun budaya baru birokrat, Pemerintah Kota Bogor melakukan tiga upaya penataan baik secara internal maupun eksternal antara lain : 1. Membangun paradigma baru birokrasi sebagai pelayan yang amanah Pada tingkat pimpinan puncak birokrasi (Walikota), penataan dimulai dengan upaya membebaskan diri dari intervensi kepentingan pribadi, keluarga dan golongan dalam pengambilan keputusan. 2. Memacu etos kerja dengan menerapkan kultur kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas Penataan internal diawali dengan membangun kultur baru tata hubungan atasan bawahan di lingkungan pemerintah daerah yang lebih terbuka dan egaliter agar tumbuh daya inisiatif dan bergesernya budaya ‘mohon petunjuk’. Sedangkan secara eksternal, diprioritaskan pada aktivitas yang berorientasi pada pelayan publik. 3. Menata sistem yang transparan, akuntabel dan partisipastif. Penataan ini dilakukan dengan membangunan sistem organisasi yang transparan, tertib, bersih, berwibawa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Upaya penataan secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pelaksanaan pemenuhan program


V-22


program dasar pemerintah bagi masyarakat Kota Bogor. Upaya ini menjadi suatu kewajiban guna menopang keseimbangan penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan sosial masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup di Kota Bogor. Untuk mewujudkan upaya penataan dan sinkronisasi dengan kebijakan serta program – program Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pelaksanaan misi keempat dalam periode 2010 – 2014 terfokus pada beberapa hal, antara lain: Pertama adalah aspek pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dilakukan dengan memberdayakan Koperasi dan UKM, yang kondisinya semakin membaik dari tahun ke tahun. Sedangkan dalam hal pembangunan, masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama pembangunan di wilayah baik perencanan, pelaksanaan dan pengawasan. Pemberdayaan ini pun memberikan akses yang luas bagi para pihak untuk melakukan kemitraan pembangunan. Kedua adalah aspek pemerintahan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemerintahan menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah dan


V-23


pelayanan pada masyarakat. Upaya mendasar dari pembenahan ini adalah melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yang efesien, efektif dan berdaya guna. Hal ini perlu dilakukan karena perangkat daerah yang akan mengemban tugas dalam pelaksanaan kewenangan pembangunan Kota Bogor. Penataan kelembagaan perangkat daerah tidak hanya berlaku di tingkat kota, akan tetapi diberlakukan juga di tingkat kewilayahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Upaya lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemenuhan sarana prasarana pemerintahan yang dapat menunjang roda organisasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor. Ketiga adalah aspek pelayanan publik. Aspek ini menekankan pada kepatuhan sumber daya aparatur pemerintah dan regulasi pemerintah daerah guna melakukan efektifitas dan efisiensi perizinan melalui pembentukan kelembagaan perizinan yang cepat, tepat dan murah, mengurangi faktor penghambat birokrasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka kemitraan dengan berbagai pihak guna meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat.


V-24


Keempat adalah aspek hukum. Aspek ini menjadi fokus di misi empat karena kesadaran hukum aparat pemerintah dan masyarakat Kota Bogor masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga memerlukan upaya peningkatan khususnya dalam hal penyempurnaan sistem dan peningkatan kesadaran pada hukum. Penyempurnaan sistem mencakup penyempurnaan elemen kelembagaan (elemen institusional), elemen kaedah peraturan (elemen instrumental) dan elemen perilaku para subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (Elemen subyektif dan kultural). Sedangkan peningkatan kesadaran hukum melalui berbagai bentuk pendekatan yang diperuntukan bagi aparat pemerintah dan masyarakat agar terciptanya aparat dan masyarakat tertib hukum yang. Kedua upaya tersebut diharapkan menjadi salah satu alat mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kota Bogor. Kelima adalah aspek reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai administrasi pemerintah yang dilembagakan dan ditandai dengan peraturan yang berdasarkan undangundang, kualifikasi professional dan disiplin karenanya bersifat nir pribadi dan netral, dimana keputusan diambil tanpa memandang manusianya serta berdasarkan tujuan dan aturan pemerintah. Reformasi birokrasi menumbuhkan pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi yang professional yang memisahkan secara formal kepentingan pribadi


V-25


dengan kepentingan negara oleh administrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi menumbuhkan aparat birokrat sesuai hukum, dimana birokrasi menciptakan kerja untuk dirinya sendiri. Reformasi birokrasi juga menumbuhkan birokrasi yang diikuti dengan meluasnya pelayanan birokrasi atas masyarakat. Semua hal tersebut diatas tumbuh saling mempengaruhi, meski masing-masing berkembang dengan prosesnya sendiri-sendiri yang independen. Pertambahan jumlah PNS tidak secara otomatis menggambarkan pertumbuhan rasionalitas formal dalam proses administrasi pemerintahan atau bertambahnya pelayanan pemerintah atas masyarakat. Yang menjadi skala prioritas bagaimana membangun birokrasi yang efektif dan efisien dalam melakukan public services functions (fungsi-fungsi pelayanan public), development functions (fungsi-fungsi pembangunan) dan protection function (fungsi-fungsi perlindungan pada masyarakat). Untuk memenuhi amanat reformasi birokrasi maka otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pendekatan pembangunan mutlak adanya. Pemberian otonomi daerah sekarang ini didasarkan pada asas desentralisasi dan kewenangan yang utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.


V-26


Keenam adalah aspek demokrasi atau politik. Aspek ini menjamin stabilitas kehidupan politik dimasyarakat baik secara kelembagaan maupun individu dalam menggunakan hak - hak politiknya yang dijamin oleh Undang-Undang. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik, diwujudkan dalam partisipasi aktif di kegiatan pemilihan umum (pemilu), peningkatan peran serta berbagai organisasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik Kota Bogor dalam memperkuat struktur demokrasi di Kota Bogor, memperkuat kelembagaan dan kegiatan sosial, dan menjaga hubungan kerja yang kondusif dengan instansi vertikal daerah maupun regional, dan peningkatan peran serta gender dalam pembangunan. Adapun tujuan, sasaran dan strategi Misi 4 adalah sebagai berikut : 1. Membangun sistem organisasi pemerintahan yang transparan, tertib, bersih dan berwibawa, dengan sasaran: terbangunnya sistem organisasi pemerintahan yang transparan , tertib, bersih dan berwibawa, yang diwujudkan melalui strategi: a. Melakukan penataan struktur organisasi pemerintah daerah yang proporsional, serta mengembangkan profesionalisme aparat dan menerapkan insentif berbasis kinerja b. Meningkatkan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga


V-27


2.

3.

4.

c. Meningkatkan pembinaan ketentraman ketertiban masyarakat, satuan perlindungan masyarakat dan unsur terlatih lainnya d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel e. Meningkatkan penataan sistem hukum di daerah f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah g. Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan h. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah dalam pelayanan publik Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan, dengan sasaran: meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan, yang diwujudkan melalui strategi: penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. Meningkatkan peran statistik dalam proses pembangunan, dengan sasaran: meningkatnya penggunaan data statistik dalam setiap proses pembangunan, yang diwujudkan melalui strategi: meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran: tersedianya data/arsip untuk mendukung


V-28


5.

6.

7.

manajemen pemerintahan daerah, yang diwujudkan melalui strategi: meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran: meningkatnya mutu layanan komunikasi dan informatika di Kota Bogor, yang diwujudkan melalui strategi: mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan mewujudkan masyarakat kota Bogor yang tanggap bencana, dengan sasaran: meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan demokratis dan terciptanya masyarakat yang tanggap bencana, yang diwujudkan melalui strategi: meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan politik dan meningkatnya kapasitas aparatur serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan, dengan sasaran: terwujudnya tertib administrasi pertanahan, yang diwujudkan melalui strategi: menata dan mengendalikan administrasi pertanahan.


V-29


8.

9.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem administrasi kependudukan, dengan sasaran: meningkatnya kualitas data kependudukan dan kualitas layanan kependudukan, yang diwujudkan melalui strategi : penataan penyelenggaraan sistem pelayanan dan administrasi kependudukan. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berkualitas , terintegrasi dan partisipatif, dengan sasaran: meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan, yang diwujudkan melalui strategi: a. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan. b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dan partisipatif.

5.3.

KETERKAITAN VISI DAN MISI DENGAN URUSAN

WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

Implementasi dari upaya pelaksanaan keempat Misi tersebut, maka penyusunan program diterjemahkan kepada beberapa bidang/urusan pembenahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam


V-30


berbagai proses tersebut yakni :

pembangunan.

Adapun

bidang/urusan

1. Misi 1 : a. Perdagangan; b. Perindustrian; c. Koperasi dan UKM; d. Penanaman modal; e. Pariwisata; f. Ketenagakerjaan; g. Ketahanan Pangan; h. Pertanian; i. Pemberdayaan Masyarakat; j. Ketransmigrasian. 2. Misi 2 : a. Lingkungan Hidup; b. Pekerjaan Umum; c. Perumahan Rakyat; d. Perhubungan; e. Penataan Ruang. 3. Misi 3 : a. Pendidikan; b. Perpustakaan c. Kepemudaan dan olah raga; d. Kesehatan; e. Pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; f. Sosial;


V-31


g. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; h. Kebudayaan; i. Ketenagakerjaan.

4. Misi 4 : a. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian; b. Pemberdayaan Masyarakat; c. Statistik; d. Kearsipan; e. Komunikasi dan Informatika; f. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; g. Pertanahan; h. Kependudukan dan Catatan Sipil; i. Perencanaan Pembangunan;


V-32

VISI MISI KOTA BOGOR BAB V 5.1. VISI

Recommend Documents