VI. EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pengembangan kapasitas pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan dan pemberdayaan publik pada UPT Provinsi Riau disusun bersasarkan hasil analisis terhadap wawancara dan diskusi kelompok yang dilaksanakan secara bersama antara peneliti dengan widyaiswara UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2009. Diskusi kelompok tersebut menghasilkan rancangan program peningkatan dan pendidikan berbasis pelayanan publik pada UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau. Rancangan program disusun dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada, sehingga dengan rancangan program tersebut dapat mencapai tujuan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Mempedomani rancangan program yang disusun, maka implementasi dalam pengembangan kapasitas UPT Diklat di Badan Kepegawaian Daerah yang berbasis pelayanan publik dapat dilaksanakan secara partisipatif. Analisis SWOT merupakan salah satu alat analisa identifikasi berbagai faktor secara sistematis yang didasarkan atas logika untuk merumuskan strategi program. Analisis ini diperoleh dengan memaksimalkan faktor pendukung namun secara bersamaan dapat meminimalkan faktor penghambat. 6.1. Analisis Strategi Pengembangan Kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau Strategi pengembangan kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau ditujukan bagi peningkatan pengetahuan PNS dalam mengelola kegiatan layanan publik yang berbasis pada metodologi pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik dibuat melalui dua pendekatan strategi, yaitu pertama adalah strategi peningkatan sumber daya PNS melalui pendidikan dan pelatihan dengan penambahan kurikulum yang bermuatan materi pemberdayaan masyarakat serta mekanisme kegiatan teknis dan evaluasi pasca diklat, kedua adalah Integrasi dengan lembaga – lembaga kediklatan pada satuan kerja di Provinsi Riau mengenai peningkatan pelayanan publik yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, serta membuat model – model
62
peningkatan layanan publik berbasis pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap satuan kerja. Bentuk strategi pengembangan kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau dijelaskan pada bahasan berikut ini : Kekuatan/Strength (S) S1 :
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
S2 :
Komitmen, konsistensi dan tujuan UPT dalam Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
S3 :
Akreditasi LAN kepada kelembagaan Diklat
S4 :
Komitmen PNS terhadap nilai-nilai pengabdian
Kelemahan/ Weaknesses (W) W1 : Kurikulum belum terintegrasi dengan instansional dan pembinaan karir W2 : Kapasitas
Widyaiswara
belum
memadai
dalam
hal
metodologi
pemberdayaan masyarakat W3 : Evaluasi pasca diklat belum dilakukan W4 : Kelembagaan UPT tidak Instansional
Peluang / Opportunity (O) O1 :
Harapan masyarakat terhadap kinerja Aparatur Pemerintah yang lebih baik
O2 :
Pengawasan dan pengendalian Perangkat Judisial
O3 :
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi.
O4 :
Perubahan Paradigma Pembangunan Nasional kepada pola pembangunan manusia dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Ancaman /Threats (T) T1 :
Ketidakmampuan PNS mewujudkan Profesionalisme akibat sistem mutasi yang tidak melihat bidang keahlian
T2 :
Degradasi/ketidakpercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah
T3 :
Kurang berjalannya sistem reward and punishman dalam peningkatan karir PNS
63
T4 :
Pola Pendidikan masyarakat maupun PNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pemerintah Berdasarkan komponen-komponen/uraian unsur-unsur SWOT tersebut,
maka dapat ditentukan 4 (empat) kelompok alternatif strategi yang merupakan kombinasi dari masing-masing unsur, yang dapat digunakan pada kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis layanan publik pada UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau sebagai berikut : Strategi SO Strategi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya karena merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Strategi ini diperoleh dengan cara membangun seluruh kekuatan yang berasal dari dalam kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik sehingga dapat dimanfaatkan peluang yang ada. Strateginya adalah : 1. Reformulasi bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan satker dalam pelayanan publik 2. Penerapan standar pendidikan dan pelatihan sesuai dengan akreditasi LAN 3. Kerjasama dengan institusi lokal dalam penguatan dan pemberian materi pendidikan dan pelatihan PNS. 4. Penerapan sistem pengawasan kepegawaian dengan melibatkan UPT Pendidikan dan Pelatihan Strategi ST Strategi ST diterapkan untuk menghadapi ancaman namun dapat memanfaatkan kekuatan internal dan meraih peluang yang ada. Bentuk strateginya adalah : 1. Perbaikan sistem manajemen mutasi pegawai sesuai dengan kriteria keahlian 2. Sosialisasi dan keterbukaan sistem kinerja pelayanan prima Pemerintah dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. 3. Reformulasi sistem penilaian dan penghargaan pegawai sesuai dengan prestasi kerjanya.
64
4. Reformulasi sistem pola pendidikan masyarakat dan PNS yang disesuaikan dengan arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat Strategi WO Strategi ini dibuat dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada dengan memanfaatkan sebaik mungkin peluang ada. Strategi yang dibuat adalah: 1. Reformulasi
kurikulum
dengan
memasukkan
materi
pemberdayaan
masyarakat pada porsi yang lebih proporsinal sesuai dengan kebutuhan Satker. 2. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan bagi widyaiswara, khususnya pada metodologi pemberdayaan masyarakat 3. Pengajuan sistem kewenangan lembaga diklat dalam memberikan penilaian terhadap PNS, serta Perumusan dan Pelaksanaan sistem Evaluasi Pasca Diklat. 4. Pemberian Kewenangan UPT Pendidikan dan Pelatihan dalam bekerjasama dengan instutusi lain yang sejenis dan dinilai berkompeten, serta peran memberikan penilaian bagi perbaikan sistem manajemen kepegawaian Strategi WT Merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik pada UPT Pendidikan dan pelatihan BKD Provinsi Riau. Strategi ini dibuat dengan mengoptimalkan peluang serta meminimalkan pengaruh ancaman. Strategi yang dibuat adalah : 1. Peningkatan kemampuan PNS dalam sistem pelayanan prima 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sosialisasi program pemerintah 3. Pengajuan sistem kelembagaan UPT Pendidikan dan Pelatihan yang lebih independen 4. Pengelolaan sistem informasi timbal balik yang berbasis kepentingan publik. Faktor internal dan eksternal serta alternatif dapat digunakan selanjutnya dipindahkan ke dalam matrik SWOT. Matriks ini dapat dilihat pada Tabel 13.
65
Tabel 13 Matrik SWOT Strategi Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pelayanan Publik pada UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau
61
IFAS
Strenght (S) 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 2. Komitmen, konsistensi dan tujuan UPT dalam Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 3. Akreditasi LAN kepada kelembagaan Diklat. 4. Komitmen PNS terhadap nilai-nilai pengabdian
Weakness (W) 1. Kurikulum belum terintegrasi dengan instansional dan pembinaan karir. 2. Kapasitas Widyaiswara belum memadai dalam hal metodologi pemberdayaan masyarakat 3. Evaluasi Pasca Diklat belum dilakukan. 4. Kelembagaan UPT tidak Instansional.
Opportunitiy (O) 1. Harapan masyarakat terhadap kinerja Aparatur Pemerintah yang lebih baik. 2. Pengawasan dan pengendalian Perangkat Judisial. 3. Pertisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi 4. Perubahan Paradigma Pembangunan Nasional kepada pola pembangunan manusia dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Strategi SO 1. Reformulasi bentuk kegiatan Pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan satker dalam pelayanan publik 2. Penerapan standar pendidikan dan pelatihan sesuai dengan akreditasi LAN 3. Kerjasama dengan institusi lokal dalam penguatan dan pemberian materi pendidikan dan pelatihan PNS. 4. Penerapan sistem pengawasan kepegawaian dengan melibatkan UPT Pendidikan dan Pelatihan
Threat (T) 1. Ketidakmampuan PNS mewujudkan Profesionalisme akibat sistem mutasi yang tidak melihat bidang keahlian. 2. Degradasi/ketidakpercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah. 3. Kurang berjalannya sistem penilaian dan pemberian penghargaan dalam peningkatan karir PNS. 4. Pola Pendidikan masyarakat maupun PNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pemerintah.
Strategi ST 1. Perbaikan sistem manajemen mutasi pegawai sesuai dengan kriteria keahlian 2. Sosialisasi dan keterbukaan sistem kinerja pelayanan prima Pemerintah dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. 3. Reformulasi sistem penilaian dan penghargaan pegawai sesuai dengan prestasi kerjanya. 4. Reformulasi sistem pola pendidikan masyarakat dan PNS yang disesuaikan dengan arah pembangunan dan kebutuhan masyarakat
Strategi WO 1. Reformulasi kurikulum dengan memasukkan materi pemberdayaan masyarakat pada porsi yang lebih proporsinal sesuai dengan kebutuhan Satker. 2. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan bagi widyaiswara, khususnya pada metodologi pemberdayaan masyarakat 3. Pengajuan sistem kewenangan lembaga diklat dalam memberikan penilaian terhadap PNS, rekomendasi bentuk pembinaan PNS serta Perumusan dan Pelaksanaan sistem Evaluasi Pasca Diklat. 4. Pemberian Kewenangan UPT Pendidikan dan Pelatihan dalam bekerjasama dengan instutusi lain yang sejenis dan dinilai berkompeten, serta peran memberikan penilaian advice bagi perbaikan sistem manajemen kepegawaian. Strategi WT 1. Peningkatan kemampuan PNS dalam sistem pelayanan prima 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sosialisasi program pemerintah 3. Pengajuan sistem kelembagaan UPT Pendidikan dan Pelatihan yang lebih independen 4. Pengelolaan sistem informasi timbal balik yang berbasis kepentingan publik.
EFAS
66
Penilaian komponen SWOT didapatkan setelah setiap komponen SWOT dianalisis dengan memberikan skor (nilai 3 = penting, nilai 2 = cukup penting, dan nilai 1 = tidak penting). Nilai / rating untuk tiap-tiap alternatif strategi SWOT dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 14 Penilaian Komponen SWOT pada Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pelayanan Publik Kekuatan (S) Kelemahan (W) Peluang (O) Ancaman (T) Komponen Nilai Komponen Nilai Komponen Nilai Komponen Nilai S1 3 W1 3 O1 3 T1 3 S2 2 W2 3 O2 3 T2 2 S3 2 W3 3 O3 3 T3 3 S4 3 W4 3 O4 2 T4 2
Untuk mengetahui faktor strategi internal yang menjadi prioritas dalam peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik UPT Pendidikan dan Pelatihan, maka harus diketahui keterkaitan alternatif strategi yang ada pada komponen-komponen Strenghts (S) dan Weakness (W) baru kemudian diberi bobot berkisar antara 0,100 s/d 0,150, selanjutnya baru bisa ditentukan skor dari faktor-faktor strategi internal berdasarkan perkalian nilai bobot dengan rating, dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15 Analisis Faktor-faktor Strategi Internal Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pelayanan Publik NO A 1 2 3 4 B 1 2 3 4
Faktor Strategi Internal Strenghts S1 S2 S3 S4 TOTAL Weakneses W1 W2 W3 W4 TOTAL
Bobot
Rating
Skor
0,125 0,100 0,100 0,125 0.450
3 2 2 3
0,375 0,200 0,200 0,375 1,150
0,150 0,125 0,100 0,125 0,550
3 3 3 3
0,450 0,375 0,450 0,375 1,650
67
Sedangkan untuk mengetahui faktor strategi eksternal yang menjadi prioritas dalam kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik UPT Pendidikan dan Pelatihan, maka harus diketahui ketertarikan alternatif strategi yang ada pada komponen-komponen Oppurtunity (O) dan Threats (T) baru kemudian diberi bobot berkisar antara 0,100 s/d 0,150, selanjutnya baru bisa ditentukan skor dari faktor-faktor strategi eksternal berdasarkan perkalian nilai bobot dengan rating, dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16 Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pelayanan Publik UPT Pendidikan dan Pelatihan NO A 1 2 3 4 B 1 2 3 4
Faktor Strategi Eksternal Opportunity O1 O2 O3 04 Total Threats T1 T2 T3 T4 Total
Bobot
Rating
Skor
0,150 0,125 0,150 0,100 0,450
3 3 3 2
0,450 0,375 0,450 0,200 1,475
0,150 0,100 0,125 0,100 0,550
3 2 3 2
0,450 0,200 0,375 0,200 1,225
Setelah ditentukan bobot, rating dan skor dari masing-masing faktor internal dan eksternal, maka ditentukan strategi yang terbaik bagi kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau. Untuk mengetahui strategi mana yang terbaik dari 16 strategi yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17 Pemilihan Strategi pada Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pelayanan Publik UPT Pendidikan dan Pelatihan Strategi O (1,475) T (1,225)
S (1,150) S-O (2,625) S-T (2,375)
W (1,650) W-O (3,125) W-T (2,875)
68
Dari nilai pembobotan terhadap alternatif strategi yang ada pada Tabel 17, maka dapat ditentukan prioritas strategi yang terbaik bagi kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik UPT Pendidikan dan Pelatihan sebagai bentuk peningkatan layanan UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau pada peningkatan bentuk pelayanan publik. Prioritas strategi yang didapat adalah strategi W-O dengan bobot 3.125 dengan tindakan sebagai berikut : Tindakan pertama yang dilakukan pada kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik pada UPT adalah reformulasi kurikulum dengan memasukkan materi pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan Satuan Kerja. Strategi ini dipandang penting dalam peningkatan pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik. Bentuk kegiatan materi pemberdayaan harus lebih dikembangkan dan disesuaikan dengan kegiatan program yang ada di setiap satuan kerja di Pemerintah Provinsi Riau. Metode teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan maupun pelatihan juga diubah dengan menggunakan prinsip participatory training dengan tujuan
membiasakan PNS menjalankan tugas
mengedepankan prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Tindakan Kedua adalah peningkatan pengetahuan widyaiswara dalam penguasaan metodologi pemberdayaan masyarakat. Tindakan ini dilakukan karena Widyaiswara merupakan perancang sekaligus pelaksana kurikulum, modul, instruktur atau tutor, pembimbing
serta
mengevaluasi program/kegiatan
pendidikan dan pelatihan di UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau. Disamping itu melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal diharapkan dapat menambah kemampuan
Widyaiswara baik dalam penyusunan materi,
pemberian materi serta kemampuan membuat dan melaksanakan sistem evaluasi pasca
diklat.
Penguasaan
metodologi
pemberdayaan
masyarakat
oleh
Widyaiswara akan meningkatkan kualitas dan pola pikir diklat PNS dalam menjalankan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. Tindakan ketiga adalah pengajuan sistem kewenangan lembaga diklat dalam penilaian PNS, rekomendasi bentuk pembinaan PNS serta perumusan dan pelaksanaan sistem evaluasi pasca diklat. Selama ini Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan tidak mempunyai kewenangan seperti memberikan
69
penilaian kepada PNS pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan, menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta merekomendasikan bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kapasitas PNS. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua persoalan PNS dapat diatasi dengan pendidikan dan pelatihan. Tidak adanya kewenangan ini membuat UPT Pendidikan dan Pelatihan tidak dapat memantau kinerja PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik dalam penerapan hasil pendidikan dan pelatihan, kemampun membuat sistem ataupun secara bersama ikut memecahkan persoalan-persoalan yang timbul setelah hasil pendidikan dan pelatihan dikerjakan, akibatnya fungsi widyaiswara sebagai pembimbing juga tidak dapat dimanfaatkan. Untuk itu UPT perlu mengusulkan tentang sistem kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Sistem kewenangan dimaksud disusun Tim yang yang berasal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, UPT Pendidikan dan Pelatihan serta utusan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Tindakan ini penting
karena UPT Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan sistem evaluasi pasca diklat, dan dapat membantu pemerintah dalam melakukan sistem penilaian dan pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi. Kewenangan ini juga dapat digunakan memberikan pertimbangan
kepada
Badan
Pertimbangan
Jabatan
dan
Kepangkatan
(BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mutasi dan penempatan PNS. Tindakan Keempat adalah pemberian Kewenangan kepada UPT Pendidikan dan Pelatihan untuk melakukan kerjasama dengan institusi lain yang sejenis dan dinilai berkompeten, serta peran kewenangan dalam penilaian bagi sistem manajemen kepegawaian. Kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi dapat memperkaya metodologi keilmuan dan informasi yang lebih konkrit mengenai kondisi kekinian masyarakat, dengan demikian informasiinformasi ini dapat segera diketahui dan diserap oleh PNS ataupun pejabat yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Informasi- informasi tersebut
diharapkan dapat memperkaya pemikiran PNS ataupun pejabat dalam membuat kebijakan maupun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan
70
masyarakat. Kerjasama dengan institusi lain ini juga diharapkan dapat menjangkau institusi internal seperti UPT Pendidikan dan Pelatihan
pada
dinas/instansi teknis seperti Dinas Tanaman Pangan di Pemerintah Provinsi Riau yang tugasnya langsung berhubungan dengan masyarakat luas. 6.2. Alat Pencapaian Hasil Analisis Untuk mencapai tujuan akhir Pengembangan Kapasitas Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disusun rencana program kediklatan melalui rumusan kerangka kerja logis yang merupakan alat menuju efektifitas diklat dalam penyelenggaraan kediklatan bagi PNS sebagaimana tampak pada Tabel 18. Tabel 18 Kerangka Kerja Logis Program Pengembangan Kapasitas UPT Diklat Provinsi Riau Berbasis Pelayanan Publik Tujuan Akhir
Indikator Kinerja
Alat Verifikasi
Sasaran
1. Terciptanya good governance Pemerintah Provinsi Riau, melalui pengembangan kapasitas UPT Diklat yang berbasis peningkatan metodologi pemberdayaan masyarakat. Manfaat
Terciptanya good governance Pemerintah Provinsi Riau melalui pendidikan dan pelatihan berbasis pelayanan publik yang memuat pendekatan metodologi pemberdayaan masyarakat pada tahun 2013. Indikator Kinerja
Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Diskusi Kelompok
Pemerintah Provinsi Riau , masyarakat, media massa
Alat Verifikasi
Sasaran
1.
1. Perubahan bentuk dan suasana pendidikan dan pelatihan yang tertuang di dalam kurikulum, modul dan materi pendidikan dan pelatihan berbasis metodologi pemberdayaan masyarakat pada setiap sesi pendidikan dan pelatihan. 2. Setiap bentuk pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan kerja menggunakan prinsip dan metodologi pemberdayaan masyarakat. 3. Pengetahuan widyaiswara meningkat terutama mengenai metodologi pemberdayaan masyarakat. 4. Semua bentuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan satker
Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Diskusi Kelompok
Satuan Kerja lingkup Pemerintah Propinsi Riau, BKD, UPT Pendidikan dan pelatihan, Masyarakat, dan institusi pendidikan
Kurikulum pembelajaran UPT Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan setiap satuan kerja terutama fungsi pelayanan berbasis pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatnya pengetahuan widyaiswara dalam metodologi pemberdayaan masyarakat, serta mampu memformulasikannya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. 3. UPT Pendidikan dan Pelatihan dapat memonitoring dan mengevaluasi perkembangan kinerja PNS maupun pejabat daerah pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan, terutama pengaruhnya pada peningkatan pelayanan publik yang menerapkan metodologi pemberdayaan.
71
Manfaat 4.
1.
2.
3.
4.
Meningkatkanya mutu pelayanan pendidikan dan Pelatihan UPT, serta melalui kerjasama dengan institusi lain sehingga mendorong terbentuknya kebijakan pembangunan kediklatan berdasarkan kebutuhan masyaraka
Hasil Terakreditasinya metode pembelajaran yang dikembangkan oleh UPT Pendidikan dan pelatihan, terutama pada materi yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan publik dengan muatan metodologi pemberdayaan masyarakat Meningkatnya sistem pembelajaran UPT Pendidikan dan Pelatihan pada materimateri bermuatan lokal sesuai kebutuhan satuan kerja) serta meningkatnya pelayanan publik berbasis pemberdayaan masyarakat. Terbentuknya Tim analisis kesesuaian diklat dimana anggotanya merupakan perwakilan dari BKD, widyaiswara dan satuan kerja, dimana Tim punya kewenangan dalam merekomendasikan bentuk-bentuk pembinaan dan pendidikan, memonitoring, mengevaluasi hasil pendidikan dan pelatihan, serta mampu memberikan masukan bagi perencanaan atau penyusunan kebijakan publik yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai tanggapan positif atas i kebijakan yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Indikator Kinerja
Alat Verifikasi
Sasaran
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berkomunikasi dan menyampaikan informasi seperti memberikan masukan, kritikan, menganalisis semua kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Kemampuan mengakses informasi pembangunan, serta peningkatan peran serta masyarakat alam pembangunan. Indikator Kinerja
Alat Verifikasi
Sasaran
Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Diskusi Kelompok
Satuan Kerja lingkup Pemerintah Propinsi Riau , BKD, UPT Pendidikan dan pelatihan, Masyarakat, dan institusi pendidikan
1. Terakreditasinya sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh UPT Pendidikan dan Pelatihan oleh LAN pada tahun 2011 2. Materi-materi dengan muatan lokal lebih mendominasi dalam sistem pembelajaran dengan persentasi 70% pada materi pemberdayaan masyarakat 3. Setiap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan merupakan hasil rekomendasi training serta pembinaan PNS berdasarkan Sistem monitoring, evaluasi dan koordinasi yang berjalan secara terjadwal dengan hasil yang konkrit 4. Terjalinnya kerjasama dengan institusi pendidikan (2 universitas dan 1 UPT Pendidikan dan pelatihan teknis), terbentuknya kebijakan pembangunan yang mengikuti kaidah metodologi pemberdayaan masyarakat 5. Kepuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik yang diberikan, yang dibuktikan dengan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
72
Alat Pencapaian
Indikator Kerja
Alat Verifikasi
Sasaran
1. Surat Keputusan mengenai penetapan Tim Analisis Kesesuaian Diklat yang mempunyai tugas dan wewenang. 2. Kapasitas Widyaiswara meningkat dalam metodologi pemberdayaan masyarakat melalui jenjang pendidikan formal (perguruan tinggi) maupun non formal (pelatihan) 3. Terjadinya kerjasama dengan lembaga pendidikan formal (Perguruan Tinggi dan lembaga pelatihan dinas teknis) dalam upaya peningkatan pelayanan publik pada bidang pendidikan, pengadaan instruktur pendidikan, penelitian dan pengembangan manajemen kepegawaian, serta sistem website pelayanan publik 4. Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat meningkat terhadap pelayanan pemerintah. Semua bentuk kebijakan dan kegiatan teknis disesuaikan dengan metodologi pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
1. Penerbitan Surat keputusan mengenai Tim Analisis Kesesuaian Diklat yang berisikan tugas dan wewenang Tim Analisis. Berjalan efektifnya Tim sesuai dengan maksud pembentukannya 2. Ditetapkannya anggota Tim Analisis Kesesuaian Diklat serta disahkannya melalui Surat Keputusan oleh Gubernur Riau. Berjalannya kerja Tim sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. 3. Peningkatan Pendidikan S2 dan S3 bagi widyaiswara dalam bidang perencanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pelatihan TOT Metodologi Pemberdayaan Masyarakat bagi widyaiswara. 4. Adanya Instruktur eksternal yang berasal dari perguruan tinggi dan lembaga pelatihan dinas teknis pada setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dilibatkannya perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan manajemen kepegawaian serta perencanaan dan pengembangan website pelayanan publik. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan teknis program satuan kerja, serta pemberian umpan balik positif dari masyarakat.
Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Diskusi Kelompok
Satuan Kerja lingkup Pemerintah Propinsi Riau , BKD, UPT Pendidikan dan pelatihan, Masyarakat, dan institusi pendidikan
Dari paparan di atas dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa kelemahan UPT Diklat BKD Provinsi Riau yang mendorong lemahnya penerapan aplikasi hasil diklat oleh PNS pasca mengikuti kegiatan diklat. Kelemahan yang ditemui UPT Diklat BKD Provinsi Riau adalah: a. Bentuk kurikulum diklat tidak tertintegrasi dengan instansional pembinaan karir. Instansional pembinaan karir yang berada di BKD Provinsi Riau saat ini tidak mampu melihat kebutuhan diklat PNS secara berjenjang maupun lingkup
73
pekerjaan teknis PNS yang akan mengikuti diklat.
Hal ini menyebabkan
timbulnya ketidaksesuaian materi diklat dengan kebutuhan diklat PNS yang didasari oleh bidang pekerjaannya. Untuk mengatasi persoalan ini seharusnya dibentuk Tim Penilai kebutuhan diklat yang merupakan representasi satuan kerja maupun UPT Diklat, yang secara berkelanjutan berkoordinasi menilai kebutuhan diklat PNS. Selain itu instansional pembina karir juga harus berhubungan intensif dengan LAN untuk berusaha memasukkan beberapa materi khusus bermuatan lokal agar dapat terdaftar sebagai materi yang diakui oleh LAN, sehingga mendapat akreditasi baik. b. Kapasitas Widyaiswara yang tidak memadai dalam hal metodologi pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan karena widyaisawara di UPT Diklat BKD Provinsi Riau tidak memiliki pendidikan khusus mengenai pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan penambahan kapasitas widyaiswara dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan formal (pasca sarjana) yang secara khusus mengenai pemberdayaan masyarakat atau komunikasi pembangunan. Hal lain yang dilakukan adalah membuat kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai kompetensi dalam pemerdayaan masyarakat seperti perguruan tinggi atau UPT Diklat lainnya yang dianggap mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat. c. Evaluasi pasca diklat tidak dilakukan secara optimal, hal ini disebabkan evaluasi secara langsung tidak dilaksanakan dengan melibatkan satuan kerja dimana PNS tersebut ditempatkan. Evaluasi hanya dilakukan secara sepihak sehingga tidak dapat melihat secara lebih dalam persoalan-persoalan yang timbul dari individu PNS pasca diklat. Dengan dilibatkannya satuan-satuan kerja tersebut pada sebuah tim yang independen diharapkan evaluasi dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengembangan dan pembinaan PNS. d. Kelembagaan UPT yang tidak instansional disebabkan UPT diklat masih berada di bawah kendali BKD Provinsi Riau, sehingga proses birokrasi kediklatan menjadi lebih panjang. Hal ini dapat saja diatasi bila UPT Diklat diberikan kewenangan dalam mengelola kediklatan, dapat dilakukan dengan membentuk tim kesesuaian diklat yang berasal dari BKD, UPT Diklat serta representasi satuan kerja yang secara langsung diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Gubernur Riau dalam bentuk surat keputusan, sehingga diperoleh
74
indepedensi yang kuat dalam menilai maupun merekomendasikan bentukbentuk diklat maupun pembinaan PNS. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengurangi ancaman yang ada diharapkan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas UPT Diklat BKD Provinsi Riau dapat memberi penguatan terhadap kelembagaan diklat, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan satuan kerja
menjadi
hasil kerja PNS pada unit-unit
profesional. Sebagai bentuk keberhasilan penguatan
kapasitas pada UPT Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Riau, kelembagaan UPT Pendidikan dan Pelatihan semakin berkembang dan semakin independen dalam pelaksanaan kegiatannya. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program kegiatan yang dilaksanakan oleh unit satuan kerja di Pemerintah Provinsi Riau serta mendorong terciptanya good governance Pemerintah Provinsi Riau yang ditandai dengan peningkatan layanan publik yang lebih prima pada masa yang akan datang. 6.3. Ikhtisar Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah unsur pelaksana penyelenggaraan kediklatan didaerah berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI). Implementasi kurikulum dan materi pelajaran di setiap jenjang diklat
baik
prajabatan,
dalam
jabatan,
maupun
teknis
ditujukan bagi
pengembangan kualitas PNS maupun kualitas pekerjaan ketika mereka kembali ke dinas/instansi
masing-masing.
Jika
tujuan
kediklatan
menjadi
tempat
pengembangan PNS, maka peran UPT sebagai lembaga diklat daerah dipandang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Ditinjau dari segi proses pembelajaran, semua kurikulum dan materi dapat dijalankan dan disampaikan kepada peserta namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian selain proses pembelajaran dan kurikulum kediklatan. Hasil analisis SWOT memperlihatkan kemampuan UPT untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya cukup rendah. Beberapa permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut : a. Kurikulum pada UPT Pendidikan dan Pelatihan belum terintegrasi kepada tugas-tugas instansi dan pembinaan karir PNS.
75
b. Kuantitas dan kualitas Widyaiswara dalam metodologi pemberdayaan masyarakat. c. Evaluasi pasca pendidikan dan Pelatihan belum dilakukan d. Kelembagaan UPT tidak instansional Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan perlu ditempuh beberapa cara yakni : a. UPT harus melakukan reformulasi kurikulum pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan satuan kerja. Perbedaan tugas pokok dan fungsi PNS pada satuan kerja tidak cukup dengan memberikan materi pembelajaran umum, tetapi diperlukan kurikulum yang cocok bagi PNS. Sudah saatnya UPT memasukan materi pemberdayaan masyarakat untuk setiap tingkatan kediklatan. Disamping itu perlu sikap tegas pihak UPT kepada Kepala Daerah agar diklat yang telah di ikuti oleh PNS dapat dijadikan salah satu persyaratan pengembangan karir PNS. b. Dalam upaya penguatan kelembagaan UPT, perlu ditambah kekurangan widyaiswara melalui rekrutmen terbuka dan adil disesuikan dengan kebutuhan spesifikasi kediklatan. Sedangkan bagi Widyaiswara yang belum mempunyai keahlian perlu diberikan pelatihan dalam materi pemberdayaan masyarakat. c. Penilaian pasca diklat dipandang penting dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah diberikan dapat dilaksanakan di Dinas/Instansi masing-masing PNS. d. Apabila belum dimungkinkan pembentukan instansi tersendiri karena membutuhkan proses panjang, pihak UPT mengusulkan kepada Gubernur Riau melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola kediklatan secara otonom, dan UPT sudah memulai membentuk tim analisis diklat yang unsurnya dari BKD, UPT Diklat, UPT Dinas Teknis serta pihak-pihak lain yang berkompeten.
