Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers

Grand Slipi Tower, 5th floor Jln Letjen S. Parman, Kav. 22-24 Jakarta Barat 11480 Tel: 021-29866319 www.amoktarina.co

Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 32/POJK.04/2015 CONCERNING CAPITAL INCREASES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR PUBLIC COMPANIES

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 /POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Considering: that in order to fulfill the needs of Public Companies in increasing their capital by issuing Pre-Emptive Rights and to increase the quality of public disclosure of information, it is deemed necessary to finalize the regulations concerning the implementation of capital increase in Public Companies that issue Pre-Emptive Rights to its shareholders by enacting the Regulation of Financial Services Authority concerning Capital Increases With Pre-Emptive Rights for Public Companies.

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Terbuka dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat, perlu menyempurnakan peraturan mengenai pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka yang memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

In View Of: 1. Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market (State Gazette of Republic Indonesia Year 1995 Number 64, Supplement to The State Gazette of Republic Indonesia Number 3608); 2. Law Number 21 Year 2011 concerning Financial Services

Page 1 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers Authority (State Gazette of Republic Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to The State Gazette of Republic Indonesia Number 5253);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

HAS DECIDED: To Stipulate : FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION CONCERNING CAPITAL INCREASES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR PUBLIC COMPANIES.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU. CHAPTER 1 BAB I GENERAL PROVISIONS KETENTUAN UMUM Article 1 Pasal 1 In this Financial Services Authority Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini Regulation, what is meant by: yang dimaksud dengan: 1. Pre-Emptive Rights hereinafter referred as PER is right attached on share that give an opportunity to the existing shareholders to buy shares and/or other Equity Securities either that can be converted into shares or provide rights to purchase shares, before such shares are being offered to other party.

1. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

2. Public Company is an issuer that have conducted Public Offering of Equity Securities or Public Company.

2. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.

3. Standby buyer is a party who either will purchase partially or the entire remaining shares and/or other equity shares which are not taken by the holder of PER.

3. Pembeli Siaga adalah Pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD.

Page 2 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers 4. Warrant is a Security that issued by a company which give right to its holder to reserve share from such company with a particular price 6 (six) months after the issuance of such security.

5. General Meeting of Shareholders hereinafter referred as GMS is an organ of Public Companies which has authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated by Law concerning Limited Liability Company and/or Articles of Association of the Limited Liability Company.

4. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan. 5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

Article 2

Pasal 2

If a Public Company required to increase its capital by issuing shares and/or other Equity Securities which either can be converted into shares or give right to buy shares, the concerned Public Company shall provide PER to all of its shareholders in accordance with a certain ratio as their shares ownership percentage.

Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perusahaan Terbuka tersebut wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.

Article 3

Pasal 3

The obligation to provide PER in shares issuance and/or other Equity Securities as stipulated by Article 2 shall not applicable if the Public Company issues shares in the form of:

Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku jika Perusahaan Terbuka mengeluarkan saham berupa:

a. Bonus Shares which are considered as the Dividend Shares as a result of

a. Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari

Page 3 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers profit balance that are capitalized as a company capital; and/or

Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau

b. Bonus Shares which are not considered as the Dividend Shares as a result of shares distribution or other equity elements that are capitalized as a company capital.

b. Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

Article 4

Pasal 4

PER is a transferrable right and can be HMETD merupakan hak yang dialihkan dan dibuktikan dengan: proven by: a.

b.

c. d.

Ownership records provided in Public Company or Securities Administration Agencies’ list of shareholders; PER certificate issued by the Public Company for shareholders registered at specific date; PER coupon which can be parted from share certificate; Confirmation or a Securities account report issued by Custodian.

a. catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka atau Biro Administrasi Efek; b. sertifikat HMETD yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu; c. kupon HMETD yang dapat dilepas dari surat saham; atau d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.

Article 5 1.

dapat

Pasal 5

Capital increases with PER by Public Company which has more than 1 (one) Shares Classification shall be conducted with the following conditions: a. If the issuance of shares is conducted proportionally within each class of shares, shareholders

1. Penambahan modal dengan memberikan HMETD yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham dilakukan dengan ketentuan: a. jika penerbitan saham dilakukan dalam setiap klasifikasi saham secara proporsional, pemegang

Page 4 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers shall be given PER in accordance with a certain ratio as the percentage of their shares ownership under each classes of shares; or

saham wajib diberi HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya dalam masing-masing klasifikasi saham; atau

b. If the issuance of shares: 1. Conducted only on 1 (one) class of shares; 2. Conducted on all classes of shares but not proportionally; or

b. jika penerbitan saham: 1. dilakukan hanya pada 1 (satu) klasifikasi saham; 2. dilakukan pada semua klasifikasi saham namun tidak proporsional; atau 3. dilakukan melalui Penawaran Umum atas Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, pemegang saham wajib diberi HMETD sesuai dengan persentase pemilikan sahamnya dalam Perusahaan Terbuka. 2. Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap klasifikasi saham.

3. Conducted through Public Offering of other Equity Securities that can be converted into shares or can provide right to buy shares, the shareholders shall be given PER in accordance with the percentage of their share ownership in a Public Company.

2. Capital Increases as referred by clause (1) shall be approved by shareholders that represented the majority shares ownership under each classes of shares. Article 6

Pasal 6

In the event that capital increase is accompanied by an issuance of Warrants, the number of warrants which will be issued and has been circulated shall not exceed 35% (thirtyfive percents) from the number of issued and paid shares at the time of

Dalam hal penambahan modal disertai dengan penerbitan Waran, jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat

Page 5 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers Registration Statement submitted to the Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Financial Services Authority. Otoritas Jasa Keuangan. Article 7

Pasal 7

Public Company is prohibited to arrange the number of Warrants as referred by Article 6 other than in the event of shares divide or merger of shares.

Perusahaan Terbuka dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham.

CHAPTER II CAPITAL INCREASES REQUIREMENTS Article 8

BAB II PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL Pasal 8

1. In order to conduct the capital increases with PER, Public Companies required to meet the following requirements: a. Approved by the GMS; b. Has submitted the Registration Statement and its supporting documents to the Financial Services Authority; and c. The Registration Statement referred by letter b declared effective.

1. Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Telah memperoleh persetujuan RUPS; b. Telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah menjadi efektif.

2.

2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar

The GMS as referred by clause (1) letter a shall be conducted in accordance with the provisions stipulated by Financial Services Authority Regulation concerning The Planning and Implementation of GMS for Public Companies, and article of associations of Public Company.

Page 6 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers

3. The period of time between the GMS approval date as referred by clause (1) letter until the effectiveness of Registration Statement shall not exceed 12 (twelve) months period. Article 9 1. In the event of paid Shares is conducted in other forms than money, it shall be in compliance with the following conditions:

Perusahaan Terbuka. 3. Jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pasal 9

a. Directly related to funds utilization plan; and b. Using an Appraisal to determine the fair value of the other forms than money which are being used as payment and the fairness of paid shares transactions in other forms than money.

1. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan b. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;

2. The period of time between the appraising date and the paid shares in other forms than money as referred by clause (1) shall not exceed 6 (six) months period.

2. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Article 10

Pasal 10

In the event of paid of shares in form of right to claim to Public Company which compensated as paid shares, such right to claim shall be listed in the latest financial report of Public Company which audited by an Accountant.

Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perusahaan Terbuka yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perusahaan Terbuka yang telah diaudit oleh Akuntan.

Page 7 of 39



Article 11

Pasal 11

Paid shares in other forms than money as referred by Article 9 and paid shares in form of right to claim as referred by Article 10 shall be in compliance with the other regulations concerning paid of shares in other forms than money and compensation of right to claim as paid shares.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penyetoran atas saham berupa hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi peraturan perundangundangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran saham.

CHAPTER III FUNDS UTILIZATION Article 12

BAB III PENGGUNAAN DANA Pasal 12

If a Public Company intented to conduct the capital increase that the funds will be utilized to undertake transaction with a certain value, in the said capital increase there shall be a standby buyer who will guarantee to buy the remaining shares and/or other Equity Securities on offered price and/or other Equity Securities at the lowest, which are not taken by the holders of PER.

Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

Article 13

Pasal 13

In the event of partial or the entire funds resulted from capital increases with PER are used as Affiliated Transaction and/or other Transactions with a conflict of interest, Public Company shall comply the provisions

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung

Page 8 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers of this Financial Services Authority Regulation and shall comply the other Capital Market regulations which govern Affiliated Transactions and Conflict of Interest in Particular Transactions.

Benturan Kepentingan, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Article 14

Pasal 14

1. In the event of partial or entire funds resulted from capital increases with PER are used for Material Transactions, Public Companies shall comply with the Capital Market regulations governs Material Transactions and Changes in Main Business Operations.

1. Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

2. In the event of partial or entire funds resulted from capital increases with PER are used for Material Transactions which require approval from GMS and the GMS as referred by Article 8 number (1) letter a has not complied with the Capital Market Regulations concerning Material Transactions and Changes in Main Business Operations, although the disclosure of information concerning the Material Transactions thereof has been disclosed completely in the Prospectus used on Public Offering for Capital Increase with the said PER, Public Company shall conduct a GMS in order to acquire approval for the Material Transactions thereof.

2. Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS dan pada saat RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a belum memenuhi ketentuan peraturan perundanganundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, meskipun keterbukaan informasi dalam rangka Transaksi Material tersebut telah diungkapkan secara lengkap dalam Prospektus yang digunakan dalam Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan RUPS untuk memperoleh persetujuan atas Transaksi Material

Page 9 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers tersebut. CHAPTER IV DISCLOSURE OF INFORMATION IN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

BAB IV KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 15

Article 15 1. Public Company that conduct capital increases with PER to shareholders shall announce the information regarding the capital increases plan with PER at the latest at the occurence of the GMS announcement by complying the Transparency Principle which, at minimum, shall contains:

a.

The maximum number of plans for the shares issuance with PER including the attached securities,

b.

Forecast of capital increases implementation period if it has been determined;

c.

1. Perusahaan Terbuka yang melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling sedikit memuat: a. jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD termasuk Efek yang menyertainya;

Analysis regarding the impact of capital increase to financial status of the public company and its shareholders.

d.

General forecast of the funds utilization; and

e.

Information regarding the paid shares in other forms than money including the information regarding the appraisal result as referred by Page 10 of 39

b. perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat ditentukan; c. analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham;

d. perkiraan secara garis penggunaan dana; dan

besar

e. informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers Pasal 9 ayat (1) huruf b (jika ada).

Article 9 clause (1) letter b (if any). 2. The announcement as referred by clause (1) at least shall be conducted on:

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:

a.

1 (one) Indonesian daily newspaper that has nationwide circulation or the Website of Stock Exchange; and

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan

b.

Public Company’s Website.

b. Situs Web Perusahaan Terbuka.

3. Proof of announcement as referred by clause (2) letter a shall be submitted to the Financial Services Authority at latest 2 (two) working days after its announcement.

3.

Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Article 16

Pasal 16

In the event of any amendments regarding the resolution decided by the GMS concerning capital increases with PER, Public Company shall conduct another GMS in order to resolve such amendments before the Public Company submitted Registration Statement for capital increase with PER to the Financial Services Authority.

CHAPTER V REGISTRATION STATEMENT

Dalam hal terdapat perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan oleh RUPS dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib mengadakan RUPS kembali untuk menyetujui perubahan tersebut sebelum Perusahaan Terbuka menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan. BAB V PERNYATAAN PENDAFTARAN

Article 17

Pasal 17

Registration Statement for capital increase Pernyataan Pendaftaran dalam rangka with PER to the Financial Services Authority shall follow Capital Market regulations penambahan modal dengan memberikan Page 11 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers which governs the General Provisions of HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan Registration Statement Submission. wajib mengikuti peraturan perundanganundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Article 18 Pasal 18 In relation with the submission of the Dalam rangka penyampaian Pernyataan Registration Statement as referred by Article Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 17, Public Company shall submit documents Pasal 17, Perusahaan Terbuka harus consist of: menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri dari: a. Cover letter with form and substances a. surat pengantar dalam bentuk dan isi in compliance with the determined sesuai dengan format surat pengantar format of Registration Statement Pernyataan Pendaftaran sebagaimana cover letter as provided in the Annex tercantum dalam Lampiran yang shall be considered one integral part merupakan bagian tidak terpisahkan dari of this Financial Services Authority Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; Regulation; b. Prospektus; dan

b.

Prospectus;

c.

Other documents as a part Registration Statement thereof.

of

c. dokumen lain sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran tersebut.

Article 19

dari

Pasal 19

Other documents as referred by Article 18 Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam letter c at minimum shall cover: Pasal 18 huruf c paling sedikit meliputi: a. Surat pernyataan dari Pembeli Siaga a. Statement letter from Standy Buyer yang menyatakan Pembeli Siaga which states that the Standby Buyer memiliki dana yang cukup dan has enough funds and able to comply sanggup untuk memenuhi to fulfill all of its obligations kewajibannya dalam perjanjian stipulated in the purchase agreement pembelian sisa Efek, jika terdapat for the remaining Securities, provided Pembeli Siaga; that there is a standby buyer;

b.

Statement

letter

from

main

b. surat pernyataan dari pemegang saham utama Perusahaan Terbuka

Page 12 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers shareholders of Public Company states that the main shareholders have enough funds and able to conduct its PER, provided that the main shareholders are committed to take the issued shares by the Public Company through PER which will be acquired based on shares ownership proportion owned by the main shareholders thereof;

yang menyatakan pemegang saham utama memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya, jika pemegang saham utama berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perusahaan Terbuka melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham utama dimaksud;

c.

Statement letter from main shareholders which states that they will transfer its PER based on the proportion of shares owned by the main shareholders to other party, provided there are main shareholders who will transfer their PER thereof;

c. surat pernyataan dari pemegang saham utama yang menyatakan pemegang saham utama akan mengalihkan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham utama kepada pihak lain, jika terdapat pemegang saham utama yang akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya dimaksud;

d.

Statement letter from the parties who will receive the transferred PER from main shareholders as referred by letter c which states that the said parties have sufficient funds to conduct PER acquired from the main shareholders, provided that said parties are committed to acquire the shares issued by the Public Company through PER process acquired from the main shareholders thereof;

d. surat pernyataan dari pihak yang akan memperoleh pengalihan HMETD dari pemegang saham utama sebagaimana dimaksud pada huruf c yang menyatakan pihak dimaksud memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD yang diperoleh dari pemegang saham utama, jika pihak dimaksud berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perusahaan Terbuka melalui pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari pemegang saham utama tersebut;

Page 13 of 39



e.

Evidence of sufficient funds from each parties to support each statement letter as reffered by letter a, letter b, and letter d;

f.

Scheduled plan for capital increases with PER;

g.

Agreement to purchase the remaining Securities (if any);

h.

In order to issue PER for debt based Securities which able or obliged to be converted: 1. Proxy Agreement; 2. Personal guarantee agreement (if any); and 3. The result of Securities classification, except for debt based Securities which shall be converted into shares;

i.

Interim financial report which has been audited by an Accountant with the conditions as follow:

e. bukti kecukupan dana dari masingmasing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf d; f. rencana jadwal penambahan modal dengan memberikan HMETD; g. perjanjian mengenai pembelian sisa Efek (jika ada); h. dalam rangka penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi: 1. kontrak Perwaliamanatan; 2. perjanjian penanggungan (jika ada); dan 3. hasil pemeringkatan Efek, kecuali untuk Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham;

i. Laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan dengan ketentuan:

1. If the latest annual financial report which has been reported to the Financial Services Authority will be 6 (six) months old at the time of the Registration Statement become effective; and

1. jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; dan

2. The time period between the date of accountant audited interim financial report and the effective date of Registration Statement does not exceed 6 (six) months

2. jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak

Page 14 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers period;

lebih dari 6 (enam) bulan;

j.

Comfort letter as stipulated by Capital Market regulations governs on Guidelines on Drafting Comfort Letter;

k.

Statement letter from accounting management as stipulated by Capital Market regulations governs on Guidelines on Drafting Statement Letter for Accounting Management;

l.

Supporting documents regarding financial forecast and/or financial projection including the Accountant report concerning financial projections, if it is disclosed in Prospectus;

m.

Legal due diligence and legal opinion regarding capital increases with PER including its funds utilization;

n.

Revocation letter regarding the limitiation that may provide the loss of interests from the public shareholders and from creditors;

o.

Statement from Public Company with form and subtance that is in compliance with the format stipulated in the Annex considered as one

j. Comfort Letter sebagaimana diatur dalam peraturan perundanganundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Comfort Letter; k. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi; l. dokumen pendukung tentang prakiraan dan/atau proyeksi keuangan beserta laporan Akuntan atas proyeksi keuangan, jika diungkapkan dalam Prospektus; m. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya; n. surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur;

o. pernyataan dari Perusahaan Terbuka dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

Page 15 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers integral part of this Financial Services Authority Regulation;

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

p.

Statement from Capital Market Supporting Professionals with form and substances that are in compliance with the format of Statement letter stipulated in the Annex considered as one integral part of this Financial Services Authority Regulation;

q.

Other documents which have to be submitted regarding paid shares in other forms than money:

p. pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; q. dokumen lain yang harus disampaikan dalam hal penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang adalah: 1. laporan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; 2. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum atas objek penyetoran; dan 3. laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit yang menjadi objek penyetoran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya, dalam hal objek penyetoran adalah saham perusahaan lain; dan r. informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka.

1. Appraisal report as referred by Article 9 clause (1) letter b; 2. Legal due diligence and legal opinion regarding the payment object; and 3. Audited financial report of other companies as object of payment within the last 2 (two) years or since its establishment, provided that the paid up object is the other companies’ shares; and

r.

Other information as requested by the Financial Services Authority whenever it deemed necessary in order to analyze the Registration Statement, provided that it can be announced to the public without harming the Public Company’s interests.

Page 16 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers Article 20

Pasal 20

Financial Services Authority may demanded information and/or other documents which are not part of Registration Statement and are not being intended to be announced to the public since it may harm the interests of Public Company or Public Company’s affiliated parties, covering:

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka atau Pihak terafiliasi Perusahaan Terbuka yang meliputi:

a.

Copy of Taxpayer Identification Number from the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners, and main shareholders;

a.

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama;

b.

Copy of Identification Card from the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners, and individual main shareholders who is Indonesian citizen, or Articles of Association documents or equivalent to it with copy of management’s identity, if the main shareholders are non-individual;

b.

c.

Copy of passport or other evidence from the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners, and individual main shareholders who are foreign nationals, or Articles of Association documents, or equivalent to it with copy of management’s identity, if the main shareholders are non-individual;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau yang setara serta fotokopi identitas pengurus, jika pemegang saham utama adalah non orang perseorangan; fotokopi paspor atau tanda bukti lain dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama perseorangan yang merupakan Warga Negara Asing atau dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau yang setara serta fotokopi identitas pengurus, jika pemegang saham utama adalah non orang perseorangan;

c.

Page 17 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers d.

Statement letter from the parties who are assisting to drafting the Prospectus:

d.

1. Statement letter stating that such parties are agreed to be mentioned in the Prospectus; and/or 2. Revocation letter in the event that such parties revoke its approval; e.

Statement letter with enough stamp duty from the members of Board of Directors and the members of Board of Commissioners regarding their involvement or non-involvement in legal cases/proceeding;

f.

Other evidences which support the sufficiency and accuracy of mandatory disclosure of capital increases with PER (if any); and/or

g.

Other required documents which are not part of Registration Statement and are not to be announced to the public since it may harm the interests of Public Company or Public Company’s affiliated parties;

e.

f.

g.

Article 21 1. Public Company shall announce the information at the same time with the submission of Registration Statement, which at least shall contain: a.

Full name of Public Company, office address, phone number,

surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus:

1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau 2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya; Surat pernyataan bermeterai cukup dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang keterlibatan atau tidaknya dalam perkara hukum; keterangan lain yang mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD (jika ada); dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Perusahaan Terbuka atau Pihak terafiliasi Perusahaan Terbuka. Pasal 21

1. Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan informasi bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran, paling sedikit memuat: a. Nama lengkap Perusahaan Terbuka, alamat kantor pusat,

Page 18 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers website, facsimile, PO Box (if any), and electronic mail; b.

b.

Description regarding the Securities issued during the PER implementation;

c.

Date and GMS resolution which approves the capital increases with PER;

d.

Date of shareholders registration who have the right for PER in the list of shareholders or coupon number to determine the PER;

d.

e.

The last date of the PER implementation and information stating that PER which not conducted on the said date is not effective anymore, and the last date of shares payment and/or other Equity securities upon the PER implementation;

e.

f.

PER sales period;

g.

Price of shares and/or other Equity Securities by PER shareholders upon the implementation by disburse the shares and/or other Equity Securities thereof or price indication and/or shares and/or other Equity Securities price determination method upon the implementation of PER by disburse the shares and/or other Equity Securities thereof, in the event the undertaking prices are not yet to be determined;

f. g.

c.

Page 19 of 39

telepon, Situs Web, faksimili, kotak pos (jika ada), dan surat elektronik; Uraian mengenai Efek yang diterbitkan dalam pelaksanaan HMETD; Tanggal dan hasil keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD; Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD pada daftar pemegang saham atau nomor kupon untuk menentukan HMETD; Tanggal terakhir dari pelaksanaan HMETD dan informasi bahwa HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi, dan tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam pelaksanaan HMETD; Periode perdagangan HMETD; Harga saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada saat pelaksanaan oleh pemegang HMETD dengan membayar saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dimaksud atau indikasi harga dan/atau metode penentuan harga saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada saat pelaksanaan HMETD dengan membayar saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dimaksud, dalam hal harga pelaksanaan belum dapat ditentukan;


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers h.

PER ratio for shares or PER indication ratio for shares in the event the ratio is not yet to be determined;

h. Rasio HMETD atas saham atau indikasi rasio HMETD atas saham dalam hal rasio belum dapat ditentukan;

i.

Description regarding the treatment of PER in the form of denomination;

i. Uraian mengenai perlakuan HMETD dalam bentuk pecahan;

j.

Warrant ratio for the shares which will be issued; or Warrant ratio indication for the shares which will be issued, in the event that the Warrant ratio is not yet to be determined;

j. Rasio Waran dengan saham yang akan diterbitkan atau indikasi rasio Waran dengan saham yang akan diterbitkan, dalam hal rasio Waran belum dapat ditentukan;

k.

Reservation procedures of Shares and/or other Equity Securities which issued in capital increases with PER;

l.

Description regarding the PER transfer procedures;

m.

Description regarding the treatment of shares and/or other Equity Securities which issued in capital increases with PER which has yet to be taken by the entitled one;

n.

PER and shares and/or other Equity Securities issuance procedures and evidence of submission;

o.

The name of Stock Exchange where the PER and its underlying shares are registered

Page 20 of 39

k. Tata cara pemesanan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD; l. Uraian mengenai tata cara pengalihan HMETD; m. Uraian mengenai perlakuan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD yang tidak diambil oleh yang berhak; n. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya; o. Nama Bursa Efek tempat dicatatkan dan diperdagangkannya HMETD dan saham yang


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers and traded (if any);

mendasarinya (jika ada);

p.

Details regarding the Public Company’s plan to issued shares and/or other Equity Securities within 12 (twelve) months since the effective date (if any);

q.

Statement which states that the main shareholders will or shall not to undertake its owned PER and the information regarding the name of parties who will receive the PER transferred (if any);

r.

Details regarding Standby buyers and/or details regarding the Public Company’s prospective Controller (if any), which at least shall cover: 1. The name of the Standby buyers and/or Public Company’s Prospective Controller; 2. Domicile address or the head office address of Standby buyers and/or Public Company’s Prospective Controller; 3. Line of business (if any); 4. Entity legal status (if any); 5. Structure of management and supervisors (if any); 6. Capital structure or another Page 21 of 39

p. Keterangan tentang rencana Perusahaan Terbuka untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada); q. Pernyataan yang menyatakan pemegang saham utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD (jika ada); r. Keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka (jika ada) paling sedikit meliputi:

1.

Nama Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;

2.

Alamat domisili atau kantor pusat Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;

3. 4.

Bidang usaha (jika ada); Status badan hukum (jika ada);

5.

Susunan pengurus pengawas (jika ada); Struktur permodalan informasi yang setara;

6.

dan atau


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers equivalent information; 7. Beneficiary from the new prospective Controller (if any);

7.

Penerima manfaat dari calon Pengendali baru (jika ada);

8.

Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka;

9.

Sifat hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada);

8. Source of funds used by the Standby Buyers and/or Public Company’s Prospective Controller; 9. Nature of relationship between Public Company and its Affiliations (if any); 10. Details regarding the portion that will be taken by the Standby Buyer and/or Public Company’s Prospective Controller; 11. Description concerning imperative requirements for the remaining Securities purchase agreement or Standby Buyer’s approval to purchase Securities; and 12. Description authorities’ any);

regarding approval (if

s.

The impact of dilution for the shareholders caused by the issuance of new shares;

t.

Allocation plan for the funds acquired from capital increases with PER;

u.

Summary of analysis management discussion;

and

10. Keterangan mengenai porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Perusahaan Terbuka; 11. Uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian sisa Efek atau persetujuan untuk membeli Efek oleh Pembeli Siaga; dan

12. Uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang (jika ada). s. Dampak dilusi bagi pemegang saham dari penerbitan saham baru; t. Rencana penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD; u. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; v. informasi

Page 22 of 39

tentang

tempat


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers v.

Information regarding where the Prospectus can be acquired; and

w.

Description regarding paid share in other forms than money, at least:

Prospektus dapat diperoleh; dan w. uraian mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling sedikit: 1. keterangan tentang objek penyetoran; 2. hasil penilaian atas nilai wajar objek penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran; 3. nama pihak yang melakukan penyetoran; dan 4. nilai setoran modal.

1. Details regarding the object used as payment; 2. Appraisal evaluation for the fair value of the object used as payment and the legitimacy of payment transactions; 3. Name of the party who conducted the payment; 4. The value of paid up capital; 2. In order to issue PER for debt Securities which may or must be converted into share, in addition to information as referred by clause (1), Public Company at least shall add information covering as follows: a.

The rights of debt securities holders which may or must be converted into share;

b.

The nature of debt securities which may or must be converted into share;

c.

The nature of debt securities which may or must be converted into share that enable an earlier repayment decided by Public Company or Securities holder thereof;

d.

Price and interest rate of the

2. Dalam rangka penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan Terbuka harus menambahkan informasi paling sedikit meliputi sebagai berikut: a. Para pemegang Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham; b. Sifat Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham; c. Sifat Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Perusahaan Terbuka atau pemegang Efek dimaksud; d. Harga dan tingkat suku bunga dari Efek bersifat utang yang dapat atau

Page 23 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers debt securities which may or must be converted into share, with requirements as follows:

wajib dikonversi menjadi saham, dengan ketentuan: 1. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, harus diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut; dan

1. With regard to the floating interest rate, it shall be described the method in determining the rate of said floating interest; and 2. With regard to the implementation price and the interest rate of debt securities which may or must be converted into share are not determinable, the implementation indication price and its interest rate shall required to be disclosed, and/or the method of determining the implementation price and its interest rate. e.

f.

Rating result of the debt securities which may be converted into shares and the name of the Security Rating Agency; Schedule of repayment installment including amount;

or its

g.

Interest payment schedule;

h.

Schedule of Debt Securities conversion into share;

i.

Provisions regarding repayment funds (if any);

j.

The Currency used as debt denomination and other

2. Dalam hal harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga dari Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham belum dapat ditentukan, harus diungkapkan indikasi harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga, dan/atau metode penentuan harga pelaksanaan dan tingkat suku bunga.

e. Hasil pemeringkatan Efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham dan nama Pemeringkat Efek; f. Jadwal pelunasan atau termasuk jumlahnya;

cicilan

g. Jadwal pembayaran bunga; h. Jadwal konversi Efek bersifat utang menjadi saham; i. Ketentuan tentang dana pelunasan (jika ada); j. Mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika

Page 24 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers currency as alternative (if any) used for issuance of Securities that may or must be converted into share thereof (if any); and

k.

Name, head office address, and description regarding the parties acted as Guardian and Guarantor (if any).

3. The announcement as referred by clause (1) shall be conducted at least through: a.

1 (one) Indonesian daily newspaper that has nationwide circulation or the Stock Exchange website; and

b.

The Public Company’s website.

CHAPTER VI REQUEST OF AMENDMENT AND/OR ADDITIONAL INFORMATION

ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham dimaksud (jika ada); dan k. Nama, alamat kantor pusat, dan uraian mengenai pihak-pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada). 3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka.

BAB VI PERMINTAAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI

Article 22

Pasal 22

1. Financial Services Authority can request amendment and/or additional information for the purpose of evaluation or to disclose to the public.

2. With regard to the Financial Services Authority request for amendment and/or additional information on Registration Statement and its supporting documents as referred by clause (1), Registration Statement is deemed as has been submitted at the

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan kepada masyarakat. 2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pernyataan Pendaftaran dianggap disampaikan kembali pada tanggal

Page 25 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers date of the amendment thereof are submitted to the Financial Services Authority. 3. Public Company shall submit the amendment and/or additional information on Registration Statement as referred by clause (1) within at the latest 10 (ten) working days after received the Financial Services Authority’s request. 4. Registration Statement will be invalidated if Public Company does not give any responds within 10 (ten) days since receiving the Financial Services Authority’s request as referred by clause (3), Public Company not providing any responds 5. In the event of the Financial Services Authority does not provided any request for amendments or additional information within 45 (forty-five) days since the submission of Registration Statement or since the last amendment and additional information of the Registration Statement to the Financial Services Authority, the Registration Statement will be deemed as has been submitted completely and has fulfill all the requirements and procedures which has been stipulated.

perubahan dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 3. Perusahaan Terbuka harus menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan. 4. Pernyataan Pendaftaran menjadi batal apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Perusahaan Terbuka tidak memberikan tanggapan. 5. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak meminta perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau perubahan dan tambahan informasi terakhir dari Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

Article 23

Pasal 23

1. Public Company shall announce the amendment and/or additional information as referred by Article 22,

1. Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan perubahan dan/atau penambahan informasi sebagaimana

Page 26 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers at the latest 2 (two) days after the Registration Statement for Capital Increases with PER has become effective. 2. The announcement as referred by clause (1) shall be conducted at least through: a.

1 (one) Indonesian daily newspaper that has nationwide circulation or the website of Stock Exchange; and

b.

Public Company’s website.

CHAPTER VII EFFECTIVENESS OF REGISTRATION STATEMENT

dimaksud dalam Pasal 22, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD. 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web Perusahaan Terbuka. BAB VII EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

Article 24

Pasal 24

Registration Statement will become effective Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif by taking into account provisions as follows: dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Based on the time limits: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1. 45 (empat puluh lima) hari sejak 1. 45 (forty-five) days since the date tanggal Pernyataan Pendaftaran of Registration Statement has diterima Otoritas Jasa Keuangan been completely admitted by the Financial Services Authority; or secara lengkap; atau 2. 45 (empat puluh lima) hari sejak 2. 45 (forty-five) days since the date tanggal perubahan terakhir yang of the latest amendment submitted disampaikan Perusahaan Terbuka by Public Company or requested atau yang diminta Otoritas Jasa by the Financial Services Keuangan dipenuhi; atau Authority; or b.

Based on the statement of effectiveness from the Financial Services Authority which states that there are no other amendments and/or

b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan

Page 27 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers additional required.

information

furtherly

informasi diperlukan.

lebih

lanjut

yang

Article 25

Pasal 25

Before the Registration Statement become effective, the entire information regarding the issuance of PER shall be submitted completely to the Financial Services Authority including the decision of implementation price of share and/or other Equity Securities.

Sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, seluruh informasi mengenai penerbitan HMETD wajib telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap termasuk kepastian harga pelaksanaan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.

CHAPTER VIII LISTING, TRADING, AND PER DISTRIBUTION

BAB VIII PENCATATAN, PERDAGANGAN, DAN DISTRIBUSI HMETD

Article 26

Pasal 26

In the event of that the share and/or other Equity Securities underlying the PER are listed on the Stock Exchange, Public Company shall listed its PER on the same Stock Exchange;

Dalam hal saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang mendasari HMETD tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka wajib mencatatkan HMETD tersebut di Bursa Efek yang sama.

Article 27

Pasal 27

Stock Exchange shall automatically listed Bursa Efek wajib secara otomatis PER that related with listed securities without mencatatkan HMETD yang berhubungan additional listing fees. dengan Efek yang tercatat tanpa biaya pencatatan tambahan. Article 28

Pasal 28

In the event the Equity Securities issued from the implementation of PER are different from the Equity Securities underlying attached PER and are also different from the other Equity Securities of Public Company referred

Dalam hal Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan dari pelaksanaan HMETD berbeda dari Efek Bersifat Ekuitas yang mendasari atas mana HMETD melekat dan berbeda dari Efek Bersifat Ekuitas lain dari

Page 28 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers that are listed on the Stock Exchange, that Perusahaan Terbuka tersebut yang telah Equity Securities are not obliged to be listed tercatat di Bursa Efek, Efek Bersifat Ekuitas on the Stock Exchange. tersebut tidak wajib dicatatkan di Bursa Efek. Article 29

Pasal 29

PER that is listed on Stock Exchange may HMETD yang tercatat di Bursa Efek dapat also be traded outside the Stock Exchange. juga diperdagangkan di luar Bursa Efek. Article 30

Pasal 30

Public Company’s shareholders which have the right for PER as referred by Article 21 clause (1) letter d are shareholders that have been listed on the list of shareholders 8 (eight) working days after the Registration Statement has become effective.

Pemegang saham Perusahaan Terbuka yang berhak atas HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d adalah pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Article 31

Pasal 31

Evidence of PER shall be available and distributed at latest 1 (one) day after the listing date of shareholders as referred by Article 30.

Bukti HMETD wajib tersedia dan didistribusikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Article 32

Pasal 32

Public Company shall provide Prospectus which is required as a part of Registration Statement for the shareholders at the latest on the date of PER distribution.

Perusahaan Terbuka wajib menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran bagi pemegang saham paling lambat pada saat distribusi HMETD.

Article 33

Pasal 33

In the event the shareholders owned PER in the form of denomination, the right of denomination and/or other Equity Securities on those capital increases with PER shall be traded by the Public Company, and the revenue shall be assigned into the Public Company’s account.

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perusahaan Terbuka dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening

Page 29 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers Perusahaan Terbuka. Pasal 34

Article 34 The trading of PER started after distribution of PER has been completed, take place 5 (five) working days at shortest and 10 (ten) working days at longest after the distribution of PER ended.

the and the the has

Perdagangan HMETD dimulai setelah berakhirnya distribusi HMETD dan berlangsung selama paling singkat 5 (lima) hari kerja dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal distribusi HMETD berakhir.

Article 35

Pasal 35

PER certificate as referred by Article 4 letter b or PER coupon as referred by Article 4 letter C shall be available prior to the commencing and trading period as referred by Article 34.

Sertifikat HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b atau kupon HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Pasal 36

Article 36 1. PER may be conducted during the trading period

1. HMETD dapat dilaksanakan selama periode perdagangan.

2. Share and/or other Equity Securities resulted from the implementation of PER as referred by clause (1) shall be issued and available at the latest 2 (two) working days after the PER has been conducted.

2. Saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya hasil pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sudah diterbitkan dan tersedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah HMETD dilaksanakan.

Article 37

Pasal 37

(1) In the event of PER implementation, Public Company shall give a receipt as a proof that the right has been conducted.

(1) Dalam hal terjadi pelaksanaan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memberikan tanda terima sebagai bukti bahwa hak telah dilaksanakan.

(2) The receipt as referred by clause (1) shall required to provide whether the holder of PER or shareholders have the intention to reserve additional shares

(2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan apakah pemegang HMETD atau pemegang saham bermaksud memesan

Page 30 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers and/or other Equity Securities that originate from unimplemented PER. (3) Public Company shall keep a copy of the receipt as referred by clause (1) which contains the number of additional shares and/or other Equity Securities reserved.

tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang berasal dari HMETD yang tidak dilaksanakan. (3) Perusahaan Terbuka wajib menyimpan tembusan dari tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat jumlah tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dipesan.

CHAPTER IX ALLOCATION OF ADDITIONAL SHARES AND/OR OTHER EQUITY SECURITIES

BAB IX PENJATAHAN TAMBAHAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA

Article 38

Pasal 38

(1) Public Company shall provide an allocation of additional shares and/or other Equity Securities that is not reserved on the same reservation price to all of shareholders which stated its interest to purchase additional shares and/or other Equity Securities during PER implementation period. (2) In the event the request for shares and/or other Equity Securities that is not reserved as referred by clause (1) are exceeding the allocated shares and/or other Equity Securities, the securities thereof will be allocated proportionally based on the number of PER that conducted by each shareholders who is demanding additional shares and/or other Equity Securities based on reservation price.

Article 39 (1) The buyer of additional shares and/or

(1) Perusahaan Terbuka wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud. (2) Dalam hal jumlah permintaan atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya berdasarkan harga pemesanan. Pasal 39 (1) Para

Page 31 of 39

pemesan

tambahan

saham


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers other Equity Securities shall fully pay to Public Company for additional shares and/or Equity Securities as referred by Article 38 clause (1) at least 2 (two) working days after PER trading finished. (2) Allocation as referred by Article 38 clause (2) are decided on 1 (one) working day after the due date of payment reservation for additional shares and/or other Equity Securities has been pass due. (3) Public Company shall return the money for the unsatisfied reservation of additional shares and/or other Equity Securities at the latest 2 (two) working days after the allocation date.

dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada Perusahaan Terbuka untuk tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan HMETD. (2) Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya. (3) Perusahaan Terbuka wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak terpenuhi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

CHAPTER X PER IMPLEMENTATION REPORT AND DOCUMENTATION

BAB X LAPORAN PELAKSANAAN HMETD DAN DOKUMENTASI

Article 40

Pasal 40

Public Company shall appoint an Accountant Perusahaan Terbuka wajib menunjuk to conduct a special investigation regarding Akuntan untuk melakukan pemeriksaan the implementation of PER. khusus mengenai pelaksanaan HMETD. Article 41

Pasal 41

(1) Investigation report regarding the fairness of PER implementation shall be submitted by Public Company to the Financial Services Authority at the latest 30 (thirty) days after the end allocation date.

(1) Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD wajib disampaikan oleh Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

(2) In the event the due date to submit the report as referred by clause (1) falls in

(2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

Page 32 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

a holiday, the investigation report regarding the fairness of PER implementation shall be submitted at the latest at the next first (1) working days. Article 42

Pasal 42

Public Company shall submit its Prospectus in form of printed document to the Financial Services Authority amounting to 5 (five) copies including its digital copy at the latest 15 (fifteen) working days after the PER distribution as referred by Article 31.

Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan Prospektus dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta salinan elektroniknya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah distribusi HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Article 43

Pasal 43

After the allocation of Securities as referred by Article 39 clause (2) has been conducted, all documents related with the implementation of PER including the copy of shares and/or other Equity Securities receipt and its reservation payment shall be kept by the Public Company for the period of 5 (years) at minimum. CHAPTER XI OTHER PROVISIONS

Setelah penjatahan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) selesai dilaksanakan, semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk tembusan tanda terima pemesanan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dan pembayaran pemesanannya wajib disimpan oleh Perusahaan Terbuka untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 44

Pasal 44

(1) Unless otherwise specified by the Financial Services Authority, Stock Exchange shall list same Securities with listed Securities that arise from: a.

Implementation of PER, Warrant, or Securities that can

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek wajib mencatat Efek yang sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari: a. Pelaksanaan HMETD, Waran atau Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham; b. Penerbitan saham yang berasal

Page 33 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers be converted into shares; b.

Issuance of shares that originated from capitalization of profit balance and/or other paid capital such as Share Dividend or Bonus Share; or

c.

Denomination of Share.

dari kapitalisasi Saldo Laba dan/atau modal disetor lainnya seperti Dividen Saham atau Saham Bonus; atau

c.

(2) Listing fees of Securities which arises as impact of right implementation as referred by clause (1) shall be based on the same calculation with a similar type of existing Security.

Pemecahan saham.

(2) Biaya pencatatan atas Efek yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada perhitungan yang sama dengan Efek sejenis yang berlaku.

CHAPTER XII

BAB XII

SANCTIONS PROVISIONS

KETENTUAN SANKSI

Article 45

Pasal 45

(1) Without prejudice to the criminal sanctions in the area of Capital Market, Financial Services Authority has the power to impose administrative sanction to any party who violates the provisions stipulated in this Financial Services Authority Regulation, including parties that causing the violation thereof, in form of: a.

Written warning letter;

b.

Fine which is an obligation to pay a certain amount of money;

c.

d.

Restriction activities;

Suspension

of

of

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

a.

Peringatan tertulis;

b.

Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c.

Pembatasan kegiatan usaha;

d.

Pembekuan kegiatan usaha;

business

business Page 34 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers activities;

e.

Pencabutan izin usaha;

e.

Revocation of business license;

f.

Pembatalan persetujuan; dan

f.

Cancelation of approval; and

g.

Cancelation of registration.

g.

Pembatalan pendaftaran.

(2) Administration sanctions as referred by clause (1) letter b, letter c, letter d, letter e, letter f, or letter b may be imposed with or without an imposition of administrative sanction in the form of written warning letter as referred by clause (1) letter a.

(3) Administration sanction in the form of fine as referred by clause (1) letter may be imposed separately or together with the imposition of administrative sanctions as refered by clause (1) letter c, letter d, letter e, letter f, or letter g.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Article 46

Pasal 46

In addition to administrative sanctions as referred by Article 45 clause 1, the Financial Services Authority may take particular actions towards any party who violates the provisions of this Financial Services Authority Regulation.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 47

Pasal 47

Financial Services Authority may announce to the public the imposition of administrative sanction as referred by Article 45 clause (1) and particular actions taken as referred by Article 46.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada masyarakat.

Page 35 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers CHAPTER XIII TRANSITION PROVISIONS

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Article 48

Pasal 48

For all Public Companies which will conducted capital increases with PER and have submitted the meeting agenda regarding capital increases with PER to the Financial Services Authority prior to the enactment of this Financial Services Regulations, the capital increases with PER thereof still following Regulation Number IX.D.1, Annex of The Chairman of Bapepam-LK decision Number: KEP-26/PM/2003 on 17 July 2003 concerning Pre-Emptive Right.

Bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan telah menyampaikan mata acara rapat mengenai penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh Perusahaan Terbuka dimaksud tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

CHAPTER XIV CLOSING PROVISIONS

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Article 49

Pasal 49

At the time of this Financial Services Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Authority Regulation becomes effective: ini mulai berlaku: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas 1. Chairman of Bapepam-LK Decision Pasar Modal Nomor: KEPNumber: KEP-26/PM/2003 on 17 26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 July 2003 concerning Pre-Emptive tentang Hak Memesan Efek Terlebih Rights along with Regulation Number Dahulu beserta Peraturan Nomor IX.D.1 which is its annex; and IX.D.1 yang merupakan lampirannya; 2. Chairman of Bapepam-LK Decision dan Number KEP-08/PM/2000 on 13 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas March 2000 concerning Guidelines on Pasar Modal Nomor KEPForm and Content of Registration 08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 Statement as to Issue Pre-Emptive tentang Pedoman Mengenai Bentuk Rights along with Regulation Number Dan Isi Pernyataan Pendaftaran IX.D.2 which its annex, Dalam Rangka Penerbitan Hak Page 36 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers Are hereby revoked and annulled.

Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta Peraturan Nomor IX.D.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 50

Pasal 50

At the time of this Financial Services Authority becomes effective, the obligation to incorporate document as a result of securities classification on Registration Statement in Public Offering for capital increases with PER and the obligation to classify Debt Securities that its due date is more than 1 (one) year which shall be converted as shares issued by Issuer through Public Offering as regulated by Regulation Number IX.C.11, Annex of Chairman of Bapepam-LK Decision and Monetary Institution Number: KEP-712-BL/2012 on 26 December 2012 concerning Debt Securities Ranking and/or Bonds are hereby annulled.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, kewajiban penyertaan dokumen hasil pemeringkatan Efek dalam Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD dan kewajiban pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun yang wajib dikonversi menjadi saham yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dinyatakan tidak berlaku.

Article 51

Pasal 51

This Financial Services Authority Regulation becomes effective since the date of its enactment. In order to have the public awareness of this Financial Services Authority Regulation, it will be promulgated in State Gazette of the Republic of Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Enacted in Jakarta On 16 December 2016 CHAIRMAN OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY BOARD OF COMMISSIONERS, Signed

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd

Page 37 of 39


Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers MULIAMAN D. HADAD Enacted in Jakarta On 22 December 2015 MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA, Signed

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

YASONNA H. LAOLY STATE GAZZETTE OF REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2015 NUMBER 307 Duplication is appropriate with the original Director of Law I, Law Department Signed Sudarmaji

YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 307 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji

Page 38 of 39



Page 39 of 39

Unofficial Translation by AMO Lawyers By AMO Lawyers

Recommend Documents