TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 1. Dinas Pekerejaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum Kabupaten Kolaka Utara. 2. Dinas pekerjaan umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Pasal 3 Dinas
Pekerjaan
Umum
mempunyai
Tugas
membantu
Bupati
dalam
melaksanakan
kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: a.
Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b.
Pembinaan
dan
koordinasi
program
survey,
perencanaan
dan
pengendalian
pengembangan prasarana pekerjaan umum, pemukiman dan prasarana wilayah. c.
Pembinaaan dan pelaksanaan pengembangan pengairan.
d.
Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pekerjaan umum.
e.
Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan jasa kontruksi.
f.
Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan.
g.
Pembinaan dan pengendalian unit pelaksanaan teknis.
Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut: a.
Pelaksanaan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas Kabupaten.
b.
Pemberian izin pembangunan jalan, jembatan dan bangunan.
c.
Penyediaan dukungan/bantuan kerja sama dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan jalan beserta simpulsimpunya.
d.
Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengololaan suber daya air permukaan, pelaksanaan exploitasi dan pemelihara jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapannya.
e.
Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan, prasarana dan sarana pekerjaan umum.
f.
Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain maupun yang melintasi saluran irigasi.
g.
Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi besereta pembangunan perlengkapannya.
h.
Penyusunan rencana penyediaan air irigasi. Susunan organisasi Pasal 6
(1)
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sekretariat. c. Bidamg Pengairan. d. Bidang Bina Marga. e. Bidang Cipta Karya. f. Bidang Tata Ruang. g. Bidang Sarana dan Prasarana. h. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD). i.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan sturuktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagai mana tercantum dalam lampiran III peraturan daerah kabupaten kolaka utara no 22 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten kolaka utara.
BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanaan meminpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan admisnistrasi kepada seluruh perangkat lingkup Dinas meliputi urusan perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi: a.
Melaksanakan
pelayanan
administrasi
penatausahaan
dan
ketatalaksanaan
serta
perlengkapan kantor. b.
Menyusun rencana program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan.
c.
Melaksakan administrasi pengelolaan barang inventaris kelengkapan kantor.
d.
Mengiventarisir, menyusun dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan penanganan dan pengaduan.
e.
Pengurusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
f.
Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya
Pasal 10 (1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. b. Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian. c. Sub Bagian Penyusunan Program.
(2) Sub-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Pasal 11 (1) Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksakan pengelolaan urusan administrasi umum dan perlengkapan meliputi, hubungan masyarakat, administrasi
pengelolaan
agendaris, surat-menyurat, pengarsipan, ketatausahaan, ketatalaksanaan,
pengumpulan
data-data
untuk
penyusunan
informasi,
keprotokolan,
kebersihan,
pendataan dan pemeliharaan barang inventaris kantor dan urusan rumah tangga Dinas. (2) Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, pengeluaran, perhitungan dan evaluasi perbendaharaan, daftar dan pembayaran gaji, pembinaan bendahara penerimaan dan pengeluaran dan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan peningkatan kinerja, urusan absensi, disiplin, kesejahteraan pegawai, mutasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiunan, cuti, tugas belajar, kediklatan dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunya tugas melaksanakan penyusunan RKA-DPA, dan laporan pertanggung jawaban, penyusunan dan perencanaan program dan anggaran, monitoring, analisis dan pelaporan kegiatan program dan anggaran Dinas.
Bidang Pengairan Pasal 12 (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pengawasan,
pengendalian
dalam
bidang
pengairan
meliputi
survey,
pengukuran, pemotretan, penyusunan laporan pelaksanaan pengukuran lapangan, rehabilitasi
pengembangan dan pemeliharaan serta pelaksanaan sebagian tugas di
bidang pengairan dan pengalolaan sumber daya air. (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Pengairan mempunyai pungsi: a. menyusun rencana teknis di bidang pengairan dan pengelolaan sumber daya air. b. pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang pengairan dan pengelolaan sumber daya air. c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara sarana dan prasarana, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan jringan irigai dan sumber daya air.
Pasal 14 (1) Bidang Pengairan terdiri dari : a. Seksi Pengembangan dan Bina Manfaat. b. Seksi Bangunan Sarana/Prasarana Irigasi. c. Seksi Opersional dan Pemeliharaan. (2) Masing-masing seksi sebagaimana pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan. Pasal 15 (1) Seksi Pengembangan dan Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan survey, pengukuran, pemotretan, menyusun rencana anggaran pembangunan, peningkatan di bidang pengairan dan pengelolaan sumber-sumber air. (2) Seksi Bangunan Sarana/Prasarana Irigasi mempunyai tugas menyusun rencana teknis dan pola penataan pembangunan sarana dan prasarana irigasi, sumber daya air, pengawasan dan pengendalian pembangunaan sarana dan prasarana serta rencana anggaran pembangunan. (3) Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, penyediaan air baku, peñatagunaan satuan wilayah sungai, pengamanan dan pengelolaan sumber daya air.
Bidang Bina Marga Pasal 16 (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, bidang bina marga meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 16, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi: a. menyusun rencana teknis di bidang jalan dan jembatan. b. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan jembatan dan jalan. c. pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
pelaksanaan
pembangunan
rehabilitasi,
peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan serta pengamanan jaringan jalan akibat bencana alam. d. pengumpulan dan pengolaaan data serta penyajian laporan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan. e. penyusunan norma dan standar kebijakan teknis pengembangan jaringan jalan dan jembatan.
Pasal 18 (1) Bidang Bina Marga terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Jalan dan Jembatan. b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Bina Marga.
Pasal 19 (1) Seksi
Perencanaan
Teknis
Bangunan
Jalan
dan
Jembatan
mempunyai
tugas
melaksanakan perencanaan, pembinaan, menyusun program pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi jalan dan jembatan dan pengawasan jaringan jalan dan jembatan. (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang prasarana jalan dan jembatan, menyusun dan mengestimasi biaya pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, menyusun rencana kerja, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemamfaatan jaringan jalan dan jembatan. Bidang Cipta karya Pasal 20 (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan, pengendalian di bidang cipta karya meliputi perencanaan di bidang program pengembangan wilayah pemukiman dan penataan pembangunan. (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi: a.
menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana dan program pengembangan wilayah pemukiman meliputi permukiman sarana pelayanan masyarakat.
b.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemukiman serta bangunan dan gedung-gedung.
c.
penyusunan rencna standar teknis perumahan dan pemukiman di kawasan tertentu, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pemeliharaan, pengembangan dan penataan perumahan dan pemukiman.
d.
penyusunan rencana penyehatan lingkungan bangunan perumahan dan pemukiman.
e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Pasal 22
(1) Bidang Cipta Karya terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan. b. Seksi Perumahan. c. Seksi Penyehatan Lingkungan. (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
Pasal 23 (1) Seksi Perencanaan Teknis Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, menyusun program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian perencanaan bangunan dan pelaksanaan rehabilitasi bangunan, pemeriksaan dan penyiapan rekomendasi, pengesahaan perencanaan bangunan serta merencanakan inventarisasi harga bahan angunan. (2) Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunann pembinaan, pengaturan pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan beserta prasarana lingkungan, pengelolaan perizinan bangunan layak huni, pengaturan penghunian rumah dinas serta rehabilitasi pemeliharaan dan perawatan bangunan milik Pemerintah. (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan, pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan serta evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana teknis penyehatan lingkungan serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Bidang Tata Ruang Pasal 24 (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang peñataan ruang, pengembangan penataan bangunan dan pengawasan.
(2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 25 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
24,
Bidang
Tata
Ruangmempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan ruang. b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan. c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan. Pasal 26 (1) Bidang Tata Ruang terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan. b. Seksi Perizinan Lokasi dan Bangunan. c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan. Pasal 27 (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, menyusun rencana penataan ruang wilayah, koordinasi kemitraan penataan ruang dan lingkungan, pengembangan transportasi, sumber daya air perkotaan dan pedesaan. (2) Seksi Perizinan Lokasi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan perizinan lokasi dan bangunan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan maupun lokasi untuk sarana dan prasarana umum. (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan menyusun rencana kerja, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peanataan dan struktur bangunan baik pemukiman perumahan, gedung-gedung Pemerintah maupun sarana pelayanan masyarakat, pemantauan dan pelaporan pemanfaatan ruang dan bangunan serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.
Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 28 (1) Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang sarana dan prasarana meliputi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. (2) Bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengembangaan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan sarana dan prasarana. b. pengembangan sarana dan prasarana di bidang pelayanan umum. c. pelaksanaan pembinaan dan pembekalan pemanfaatan peralatan dan perbengkelan. d. penyediaan sarana dan prasarana wilayah pembangunan. e. pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 30 (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdira atas: a. Seksi Pemanfaatan Peralatan. b. Seksi Perbengkelan. c. Seksi Perbekalan. (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
Pasal 31 (1) Seksi Pemanfaatan Peralatan mempunyai tugas menyusun rencana kerja alat, pengadaan kebutuhan peralatan, penyediaan sarana dan prasarana peralatan kerja. (2) Seksi Perbengkelan mempunyai tugas menyusun rencana pengadaan kebutuhan bengkel, administrasi pergudangan/perbengkelan serta perbaikan dan pemeliharaan/perawatan peralatan. (3) Seksi perbekalan mempunyai tugas menyusun rencana pengawasan pemanfaatan penggunaan perbekalan, pengawasan serta pemantauan penggunaan perbekalan, inventarisasi secara berkala tentang keadaan perbekalan, melakukan penyediaan, penyimpanan serta penyaluran suku cadang perbekalan. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasal 32 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional Dinas di lapangan. (2) Masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing Unit Pelaksana Tehnik Dinas dilengkapi dengan tata usaha dan seksi-seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Tehnik Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas malaksanakan sebagian tugas tehnis Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 34 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
