BY : DIANA MA’RIFAH
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).
Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial.
Neraca pembayaran menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional suatu negara.
Neraca pembayaran digunakan sebagai salah satu pertimbangan lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia dan Negara-negara pendonor) dalam memberikan bantuan keuangan kepada suatu negara
Neraca pembayaran dibuat agar otoritas moneter pemerintah mengetahui kedudukan (hubungan) dalam keuangan internasional
Neraca pembayaran juga digunakan untuk membuat kebijakan moneter dan fiskal
Transaksi berjalan meliputi : Pos Transaksi Dagang (Transaction of Trade) Pos transaksi dagang mencatat seluruh transaksi, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor barang (berwujud) dan jasa (tidak berwujud). Transaksi ekspor dicatat di sisi kredit (+) dan transaksi impor dicatat di sisi debet (-). Pos Pendapatan Modal (Income on Invesment) Dalam Pos ini dicatat seluruh penerimaan dan pendapatan seperti hasil penanaman modal di luar negeri dan hasil penerimaan modal asing di dalam negeri dalam bentuk keuntungan. Pos Transaksi Unilateral (Unilateral Transaction) Transaksi unilateral adalah transaksi searah. artinya, transaksi yang terjadi tanpa ada kontrak transaksi lainnya. Misalnya, pengiriman hadiah, pengiriman bantuan-bantuan bencana alam, pendidikan, dan sosial.
Sebelum krisis ekonomi 1997 transaksi berjalan kita cenderung tiap tahun mengalami defisit, karena : Besarnya pembayaran bunga pinjaman Besarnya pembayaran ongkos angkutan dan asuransi Besarnya pembayaran jasa-jasa lain. Defisit transaksi berjalan selalu diusahakan ditutup dengan surplus pada neraca modal (lalulintas modal) melalui pinjaman luar negeri. Sesudah krisis ekonomi 1997, transaksi berjalan selalu mengalami surplus, karena : Impor barang menurun dengan drastis akibat melonjaknya kurs dolar AS Ekspor barang cenderung terus meningkat akibat merosotnya nilai tukar rupiah (lihat Lampiran : Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 1997, 1998, 1999, 2000 dan 2001).
Pos ini bisa juga disebut Neraca Modal karena menyangkut transaksi modal, yaitu lalu lintas modal yang terdiri dari : (1) lalu lintas modal pemerintah dan (2) lalu lintas modal swasta.
Transaksi modal meliputi penanaman modal langsung, utang – piutang jangka panjang maupun jangka pendek, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh swasta.
Transaksi finansial mencakup semua transaksi yang terkait dengan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri suatu ekonomi dalam suatu periode.
Komponen-komponen dalam transaksi finansial dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori fungsional atau tipe investasi, aset dan kewajiban, instrumen investasi, sektor, atau jangka waktu (berdasarkan original maturity) instrumen finansial.
Kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan/ kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk dari pada perdagangan dan pembayaran internasional.
Instrumen kebijakan ekonomi internasional meliputi : (1) kebijakan perdagangan internasional; (2) kebijakan pembayaran internasional; (3) kebijakan bantuan luar negeri.
KEBIJAKAN BANTUAN LUAR NEGERI Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (grants), pinjaman (loans): Tindakan/ kebijakan pemerintah : Pemerintah bersama BI meneruskan upaya penyelesaian masalah utang luar negeri dan dalam negeri, salah satu penyelesaian utang luar negeri adalah : Pemerintah melanjutkan kesepakatan Frankfrut 4 Juni 1998 mengenai restrukturisasi utang jangka pendek antar bank melalui pertemuan di London 29 Maret 1999 Hasil kesepakatan pertemuan London: menukarkan utang luar negeri antar bank (exchange offer) yang jatuh tempo antara 1-4-1999 s/d 31-12-2001 dengan utang baru yang jatuh tempo antara tahun 2002 hingga tahun 2005.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1. Mengundangkan UU No.5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha; 2. Menurunkan tarif pajak ekspor (beberapa produk tertentu): untuk meningkatkan daya saing. 3. MendirikanLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai Lembaga Keuangan yang memberikan Pembiayaan Ekspor Nasional dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi (Didirikan berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2009) KEBIJAKAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL Kebijakan ini meliputi tindakan : 1. Penghapusan pembatasan penanaman modal asing (PMA): di bidang perkebunan kelapa sawit, perdagangan eceran dan grosir. 2. Pengesahan kerangka kerjasama investasi antar ASEAN 3. Mengundangkan UU No. 24/ 1999 tentang lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar 4. Peraturan BI, PBI No.1/9/PBI/1999: ketentuan mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas (kegiatan) devisa melalui Bank dan LKBB.
Tujuan kebijakan neraca pembayaran LN berkaitan dengan aspek likuiditas dan aspek solvabilitas : Aspek likuiditas : menyangkut tujuan jangka pendek Aspek solvabilitas : menyangkut tujuan jangka panjang
Aspek likuiditas berkaitan dengan posisi dan perubahan cadangan devisa.
Cadangan devisa (adalah aset yang dimiliki oleh bank sentral dan otoritas moneter, biasanya dalam mata uang cadangan yang berbeda, sebagian besar dolar Amerika Serikat, dan pada tingkat lebih rendah Euro, Poundsterling, dan yen Jepang, dan digunakan untuk mendukung kewajibannya, misalnya, mata uang lokal yang dikeluarkan, dan berbagai cadangan bank yang disimpan pada bank sentral, oleh pemerintah atau lembaga keuangan.
Cadangan devisa dapat dipakai untuk melakukan tindakan penyesuaian menghadapi fluktuasi jangka pendek, sehingga memberikan tenggang waktu kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan penyesuaian yang diperlukan (Nopirin, 1990)
Pemerintah menganggap bahwa posisi dan perubahan cadangan devisa sangat penting, karena dua alasan : ◦ Kepercayaan penduduk Indonesia maupun orang-orang luar negeri terhadap kurs devisa dan kebijakan ekonomi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perkembangan cadangan devisa. Sebab menurunnya cadangan devisa bisa berakibat : ◦ Terjadinya pelarian modal ke luar negeri ◦ Menurun/ berhentinya aliran modal jangka pendek dan jangka panjang ◦ Keengganan negara donor menambah/ memberi bantuan
derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi "acuan pokok" atau juga disebut " produk turunan" (underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai disuatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.
