TINJAUAN TERHADAP PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PADA WAKTU PERTIKAIAN BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Oleh Khoirussaleh Nasution
ABSTRAK
Hubungan Hukum Humaniter dan HAM adalah Hukum Humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan lainnya, sedangkan hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara di dalam negara tersebut. Hukum humaniter internasional beralaku pada saat perang atau pada masa sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat damai.
1
agama, bahasa pada abad ke-20 telah ikut
Latar Belakang Hak Asasi Manusia yang merupakan
mendukung
berlangsungnya
proses
hak dasar, melekat dan dimiliki oleh
dekolonisasi. Hak Asasi Manusia sering
manusia di dalam kedudukannya sebagai
diidentikkan dengan kebebasan fundamental
obyek hukum, bukan sebagai obyek. Hak
manusia. Oleh sebab itu para pejuang hak
asasi tersebut berlaku secara universal
asasi manusia berusaha membuat standar
karena memenuhi standar-standar keadilan
kebebasan yang paling tidak secara minim
yang bisa diterima dan diaplikasikan kepada
berlaku bagi semua orang di dunia ini.1
umat manusi a di seluruh dunia. Pembukaan Hak adakalanya
Asasi masih
Manusia tidak
menyebutkan dengan tegas gagasan hak-hak
dihormati
asasi manusia yang mendasar. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan salah satu tujuan PBB :
bahwa tidak ada kemajuan dalam usaha
“Mewujudkan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan dalam meningkatkan serta menjungjung tinggi penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”2
untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Manusia telah melakukan besar
selama
berlangsungnya proses dekolonisasi. Hak Asasi Manusia dalam abad ke-19’ dengan menghapus
perbudakan,
PBB
tersebut
dibeberapa Negara. Tetapi itu tidak berarti
langkah-langkah
Piagam
demikian
pula
menyamakan status wanita dengan status 1
R. Suprapto, Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi, dan Perilaku, cet. I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 400.
pria dalam arti psikologi secara bertahap di bidang pekerjaan. Perjuangan menentang diskriminasi rasial, etnis, jenis kelamin,
2
Piagam Perserikatan BangsaBangsa dan Statuta Mahkamah Pengadilan
2
Ketentuan di atas kemudian diikuti
ketentuan
Pasal-Pasal
Undang-Undang
oleh kesepakatan atas Deklarasi Universal
Dasar Tahun 1945, yang antara lain sebagai
Hak-Hak
Asasi Manusia sedunia oleh
berikut; Pasal 27, 28, Pasal 28A-28J, Pasal
Majelis Umum PBB pada tahun 1948.
29, 30, 31 dan Pasal 34,4 yang kemudian
Deklarasi ini dinyatakan sebagai standar
dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 39
umum untuk mengukur keberhasilan bagi
Tahun 1999 tentang HAM dan peraturan
semua bangsa dan semua negara.3
pelaksanaan lainnya.
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi
Ketentuan-Ketentuan Pasal 27, Pasal
Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum
30 ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut
Perserikatan
dengan
mengenai hak-haknya warga negara dan
Resolusi 217 A (II) tanggal 10 Desember
ketentuan-ketentuan Pasal 28, 29 ayat (1)
1948, deklarasi ini merupakan puncak yang
dan Pasal 34 Tahun UUD 1945 tersebut
dapat
mengenai
Bangsa-Bangsa
dicapai
umat
manusia
dalam
kedudukan
warga
negara,
perjuangan untuk memperoleh kehidupan
sedangkan Pasal 28A-28J yakni mengenai
dan kebebasan yang layak dan terhormat.
hak asasi manusia. UUD Tahun 1945
Di
Negara
Republik
disusun
Indonesia
atas
dasar
Pancasila
dan
berdasarkan kekeluargaan, sehingga sudah
pengakuan, jaminan, serta perlindungan
dengan sendirinya hak-hak asasi manusia
terdapat hak-hak asasi manusia, terutama
akan mendapatkan tempat yang sewajarnya.
juga dalam pelaksanaannya terhadap dalam
Bahkan lebih dari pada itu tidak hanya Internasional, diterjemahkan oleh anggota IKAPI (Bandung : Penerbit Bina Cipta, 1982).
sekedar merupakan hak saja bagi warga
3
Peter R. Baehr, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri, cet. I, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 5-6.
4
Indonesia (B), Undang-Undang Dasar 1945, Pasal. 27,28,28A28J,29,30,31,dan Pasal 34.
3
negaranya tetapi juga terdapat kewajiban
Sumber HI
untuk menghormati hak-hak asasi orang Pengertian sumber hukum dibedakan lain. menjadi dua yaitu sumber hukum formal dan Demikianlah
oleh
sumber hukum materiil. Sumber hukum
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam siding
formal adalah sumber hukum yang dilihat
plenonya pada tanggal 10 Desember 1948
dari bentuknya, sedang sumber hukum
telah dapat diterima suatu “Universal
materiil
Declaration Of Human Rights”. Dengan
menentukan isi dari hukum. Menurut Starke,
diterimanya
Of
sumber hukum materiil hukum internasional
Human Rights oleh PBB tersebut, maka
diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang
telah ada kriteria atau standar, atau ukuran
digunakan
yang bersifat internasional tentang hak-hak-
internasional untuk menetapkan hukum yang
asasi manusia, walaupun pelaksanaannya
berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi
diserahkan pada masing-masing negara.
tertentu, apa yang disebut sumber “materiil”
HAM
akhirnya
Universal
Declaration
merupakan
hukum
itu,
perang
tidak
para
sesuatu
ahli
yang
hukum
maksudkan dengan sumber “formal”
dalam situasi konflik bersenjata (perang). sebab
oleh
segala
oleh Starke sama dengan apa yang kita
yang
berlaku baik dalam situasi damai maupun
Oleh
adalah
Definisi sumber materil : bahan –
hanya
bahan aktual yang dipergunakan hukum
melibatkan penerapan hukum humaniter
internasional, untuk menetapkan hukum
saja, tetapi juga HAM. Baik Hukum
yang berlaku bagi hal – hal tertentu. Sumber
Humaniter dan HAM saling melengkapi saat
– sumber materiil adalah :
meletusnya konflik bersenjata.
4
1. Kebiasaan.
berbagai negara sebagai alat
2. Traktat.
tambahan untuk penentuan
3. Putusan pengadilan atau badan
hukum.6
arbitrasi. 4. Karya – karya yuridis.
Jelas bahwa penggolongan sumber
5
hukum internasional menurut pendapat para Sumber
–
sumber
di
sarjana dan menurut Pasal 38 ayat (1)
pergunakan oleh Mahkamah Internasional
Satatuta Mahkamah Internasional terdapat
dalam memutuskan masalah – masalah
perbedaan yaitu yang dapat dijelaskan
hukum
berikut ini:
internasional
yang
tercantum
dalam
Piagam Mahkamah Internasional, Pasal (38),
1. Pembagian menurut para sarjana
Paragraph 1, yaitu :
telah
memasukkan
keputusan
badan-badan
arbitrase
1. Traktat Internasional. internasional 2.
Kebiasaan
sebagai
sumber
Internasional, hukum sedangkan dalam Pasal
terbukti dalam praktik umum 38 tidak disebutkan hal ini dan diterima sebagai hukum. 3.
menurut Bour mauna7 karena
Asas – asas umum hukum dalam
praktik
penyelesaian
yang diakui oleh bangsa – sengketa melalui badan arbitrase bangsa beradab. internasional hanya merupakan 4.
putusan – putusan hakim dan ajaran – ajaran, publis –
6
publis yang tertangkap dari
5
7
Ibid., hal. 18
Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, peranan dalam era Dinamika global (Bandung : Alumni, 2001).
Ibid., hal. 18
5
pilihan hukum dan kesepakan
aequo et bono” ini berarti bahwa
para pihak pada perjanjian.
hakim
2. Penggolongan
sumber
internasional sarjana
menurut
tidak
prinsip-prinsip
hukum
dapat
memutuskan
sengketa
para
internasional
berdasarkan
mencantumkan
rasa
keadilannya
(hati nurani) dan kebenaran.
hukum
umum
Namun sampai saat ini sangat
satu
sumber
disayangkan bawasannya asas ini
hukum, padahal sesuai prinsip-
belum pernah dipakai oleh hakim
prinsip hukum ini sangat penting
dalam Mahkamah Internasional.
sebagai
salah
bagi hakim sebagai bahan bagi
3. Keputusan
atau
Ketetapan
Mahkamah Internasional untuk
Organ-organ Internasional atau
membentuk kaidah hukum baru
lembaga-lembaga
apabila ternyata sumber hukum
terdapat dalam Pasal 38, karena
lainnya tidak dapat membantu
hal ini dinilai sama dengan
Mahkamah Internasional untuk
perjanjian internasional
menyelesaikan suatu sengketa.
Berdasarkan
sifat
lain
daya
tidak
ikatnya:
Hal ini sesuai dengan ketentuan
sumber hukum internasional jika dibedakan
Pasal
yang
berdasarkan sifat daya ikatnya maka dapat
This
dibedakan menjadi sumber hukum primer
propivisons shall not prejudice
dan sumber hukum subsider. Sumber hukum
the power of the Court to decide
primer adalah sumber hukum yang sifatnya
a case ex aequo et bono, if the
paling utama artinya sumber hukum ini
parties agree thereto. “Asas ex
dapat berdiri sendiri-sendiri meskipun tanpa
38
menyatakan
ayat
(2)
bahwa:
6
keberadaan Sedangkan
sumber
hukum
sumber
yang lain.
hukum
diadakan oleh subjek hukum
subsider
internasional
yang
merupakan sumber hukum tambahan yang
anggota
baru mempunyai daya ikat bagi hakim
internasional.
dalam
memutuskan
perkara
apabila
menjadi masyarakat
Dalam
hukum
didukung oleh sumber hukum primer. Hal
internasional dewasa ini ada
ini berarti bahwa sumber hukum subsider
kecenderungan mengatur hukum
tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana
perjanjian
sumber hukum primer. Sumber hukum
internasional
Primer dari hukum internasional meliputi:
organisasi internasional dengan
1.
Perjanjian (International perjanjian
antara
organisasi
atau
antara
Internasional
subjek hukum internasional lain
Conventions),
secara tersendiri. Kecenderungan
internasional
yang
disebabkan
oleh
adalah perjanjian yang diadakan
perkembangan yang pesat dari
antara
organisasi
anggota
bangsa-bangsa untuk
masyarakat
dan
lapangan ini dan adanya ciri
akibat
khusus perjanjian yang diadakan
hukum tertentu.8
jelaslah
dinamakan
badan-badan demikian tampak
batasan
bahwa
di
bertujuan
mengakibatkan
Dari
internasional
di
untuk
atas
misalnya
dapat
dalam
Konfrensi
Internasional mengenai Hukum
perjanjian
Perjanjian
internasional, perjanjian itu harus 8
Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, op.cit., hal. 117.
7
Internasional
yang
diadakan di Vienna pada tahun
Jelas
1968.9 2.
kiranya,
dari
perumusan di atas bahwa tidak
Kebiasaan
International
setiap
kebiasaan
internasional
(International Custom), apakah
merupakan
sumber
setiap kebiasaan internasional itu
Untuk dapat dikatakan bahwa
merupakan kaidah hukum yakni
kebiasaan
ketentuan yang mengikat negara-
merupakan sumber hukum perlu
negara dalam hubungan satu
terdapat
sama lain? Untuk menjawab
berikut :
pertanyaan ini, perlu melihat
a. Harus
internasional
sebagai
terdapat
suatu
yang
bersifat
kebiasaan
Pasal 38 ayat (1) sub b yang
umum.
International
b. Kebiasaan itu harus diterima
custom, as evidence of a general practice
accepted
Artinya,
hukum
as
itu
unsur-unsur
perumusan yang terdapat dalam
mengatakan:
hukum.
sebagai hukum.
law.
3. Prinsip Hukum Umum (General
kebiasaan
Principles
of
Law),
sumber
yang ketiga
menurut
internasional yang merupakan
hukum
kebiasaan umum yang diterima
Pasal
sebagai hukum.10
Mahkamah Internasional ialah
38
ayat
(1)
Piagam
asas hukum umum yang diakui
9
Konfrensi Vienna tahun 1968 ini menghasilkan Konvensi Vienna mengenai hukum perjanjian, tahun 1969 (Vienna Convention on The Law of treaties, 1968) dan mulai berlaku 27 januari 1980.
oleh negara – negara beradab. Yang dimaksud dengan asas hukum umum ialah asas hukum
10
Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. agoes, op.cit. hal. 143
8
yang mendasari sistem hukum
mempunyai
modern. Yang dimaksud dengan
sama tingginya atau yang satu
sistem
hukum
modern
ialah
tidak lebih tinggi atau lebih
sistem
hukum
positif
yang
rendah
didasarkan atas asas dan lembaga
kedudukan
yang
kedudukannya
dari
sumber hukum yang lain.
hukum negara barat yang untuk
Sumber
Hukum
sebagian besar didasarkan atas
Subsider Bahwa yang termasuk
asas
sumber hukum tambahan dalam
dan
lembaga
hukum
romawi.
hukum internasional adalah:
Oleh
karena
sumber
4.
hukum internasional nomor 1,2,3 merupakan primer
sumber maka
Putusan pengadilan.
5. Pendapat para sarjana hukum
hukum
internasional yang terkemuka.
Mahkamah
Oleh
karena
sumber
hukum
Internasional dapat memutuskan
internasional nomor 4 dan 5 merupakan
suatu perkara
diajukan
sumber hukum subsider maka Mahkamah
kepadanya dengan berdasarkan
Internasional tidak dapat memutuskan suatu
sumber hukum nomor 1 saja, 2
perkara yang diajukan kepadanya dengan
saja, atau 3 saja. Namun perlu
hanya berdasarkan sumber hukum nomor 4
diketahui
pemberian
saja, 5 saja, atau 4 dan 5 saja. Hal ini berarti
nomor 1, 2, 3 tidak menunjukan
bahwa kedua sumber hukum tersebut hanya
herarki
bersifat menambah sumber hukum primer
yang
bahwa
dari
sumber
hukum
tersebut. Artinya bahwa ketiga sumber
hukum
sehingga tidak dapat berdiri sendiri.
tersebut
9
negara harus melindungi hak yang melekat
HAM Internasional Penandatanganan pada
tahun
perlindungan
1215 hak
Magna dianggap
asasi
secara kodrati pada individu yang menjadi
Charta
rakyatnya.
sebagai
manusia
Konvensi yang ditandatangani oleh
yang
lima belas Dewan anggota Eropa di Roma,
pertama, dalam kenyataannya isinya hanya
pada tanggal 4 Nopember 1950, mengakui
memuat perlindungan hak kaum bangsawan
pernyataan umum hak-hak asasi manusia
dan kaum Gerejani. Oleh sebab itu, Magna
yang diproklamasikan Sidang Umum PBB
Charta bukan merupakan awal dari sejarah
10 Desember 1948, konvensi tersebut berisi
hak hak asasi manusia. Pada abad 18
antara lain, pertama hak setiap orang atas
perkembangan sejarah perlindungan hak-hak
hidup dilindungi oleh undang-undang, kedua
asasi manusia cukup pesat seperti yang dialami
oleh
bangsa-bangsa
menghilangkan
Inggris,
untuk
rakyat di negara- negara tersebut sangat luar dalam
menghadapi
demokrasi
menjadikan
tak
dikenakan
tak
siksaan
atau
berperikemanusiaan
atau
Myres Mc Dougal11, yang mengembangkan
sejarah
suatu
pendekatan
terhadap
hak
asasi
manusia yang sarat nilai dan berorientasi
kaitan erat dengan usaha pembentukan
pada kebijakan, berdasarkan pada nilai luhur
tatanan negara hukum yang demokratis.
perlindungan terhadap martabat manusia.
Pembatasan kekuasaan penguasa dalam termasuk
orang
merendahkan martabat manusia. Menurut
perlindungan hak asasi manusia memiliki
undang-undang
tidak
perlakuan
kesewenang-
wenangan para penguasanya. Pertumbuhan ajaran
hidup
bertentangan, dan ketiga hak setiap orang
Perancis dan Amerika Serikat. Perjuangan
biasa
hak
Tuntutan pemenuhan hak asasi manusia
konstitusi,
11
www.docstoc.com., tanggal 01 Oktober 2012
meliputi juga pengertian pemimpin suatu 10
diakses
berasal
dari
nilai-nilai
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
intenasional yang luas dasarnya. Nilai-nilai
Sebagai konsekuensinya penjajahan harus
ini dimanifestasikan oleh tuntunan-tuntunan
dihapuskan dari muka bumi karena tidak
yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan
sesuai
sosial, seperti rasa hormat, kekuasaan
prikeadilan.
pencerahan,
pertukaran
kesejahteraan,
dengan
perikemanusian
dan
kesehatan,
Kesadaran dunia internasional untuk
keterampilan, kasih sayang dan kejujuran.
melahirkan Deklarasi Universal tahun 1948
Semua nilai ini bersama-sama mendukung
di Paris, yang memuat salah satu tujuannya
dan disahkan oleh, nilai luhur martabat
adalah
manusia.
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
menggalakkan
dan
mendorong
Berdasarkan Piagam PBB Pasal 68
dan kebebasan asasi bagi semua orang tanpa
pada tahun 1946 telah terbentuk Komisi
membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau
Hak-Hak Manusia ( Commission on Human
agama (pasal 1). Pasal tersebut diperkuat
Rights ) beranggota 18 orang. Komisi inilah
oleh ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 tentang
yang pada akhirnya menghasilkan sebuah
kerja sama ekonomi dan sosial international,
Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi
yang mengakui hak-hak universal HAM dan
Manusia ( Universal Declaration of Human
ikrar bersama-sama negara-negara anggota
Rights ) yang dinyatakan diterima baik oleh
untuk kerja sama dengan PBB untuk tujuan
sidang Umum PBB di Paris pada tanggal 10
tersebut. Organ-organ PBB yang lebih
Desember 1948. Sedangkan di Indonesia
banyak berkiprah dalam memperjuangkan
Hak – hak Asasi Manusia, tercantum dalam
HAM di antaranya yang menonjol adalah
UUD Tahun 1945 yang tertuang dalam
Majelis Umum, Dewan ECOSOC, CHR,
pembukaan,
Komisi tentang Status Wanita, UNESCO
dan
pasal-pasalnya,
11
dan ILO. Hak Asasi Manusia merupakan
wilayah
suatu bentuk dari hukum alami bagi umat
bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-
manusia, yakni terdapatnya sejumlah aturan
alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter
yang dapat mendisiplinkan dan menilai
disebut sebagai ”peraturan tentang perang
tingkah laku setiap orang. Konsep ini
berperikemanusiaan”.
disarikan dari berbagai ideologi dan filsafat,
mencoba untuk mengatur agar suatu perang
ajaran agama dan pandangan dunia, dan
dapat
terlambang dengan negara-negara itu dalam
memperhatikan
suatu kode perilaku internasional. Dengan
kemanusiaan.
demikian, konsep hak asasi tidak lain adalah
mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter
komitmen bangas-bangsa di dunia tentang
adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh
pentingnya
karena itu, perkembangan hukum perang
penghormatan
terhadap
sesamanya.
kebuasan
Hukum
dengan
konflik
humaniter
lebih
prinsip-prinsip Mohammed
Bedjaoui
menjadi hukum sengketa bersenjata dan
HAM
saat
menjadi
hukum
humaniter
sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang
Konflik
hendak dicapai oleh hukum humaniter
Bersenjata Hukum
mana
dilakukan
kemudian Penghormatan
di
humaniter
tersebut, yaitu :12
tidak
dimaksudkan untuk melarang perang, atau
1.
Memberikan
perlindungan
untuk mengadakan undang-undang yang
terhadap
menentukan permainan “perang”, tetapi
penduduk sipil dari penderitaan
karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk
yang tidak perlu (unnecessary
mengurangi atau membatasi penderitaan
suffering).
individu-individu dan untuk membatasi 12
12
Ibid
kombatan
maupun
2. Menjamin hak asasi manusia yang
asasi yang harus dihormati dan dijunjung
sangat fundamental bagi mereka
tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
yang jatuh ke tangan musuh.
istilah
Kombatan yang jatuh ke tangan
humanitarism.
musuh
harus
dilindungi
human,
humanitarian,
dan
dan
dirawat serta berhak diperlakukan
Penutup
sebagai tawanan perang.
Berdasarkan
uraian
yang
telah
3. Mencegah dilakukannya perang
dikemukakan diatas, maka dapat ditarik
secara kejam tanpa mengenal
benang merah Hubungan Hukum Humaniter
batas. Di sini yang terpenting
dan HAM adalah Hukum Humaniter itu
adalah asas kemanusiaan.
mewakili
suatu
keseimbangan
antara
Masuk dan dekatnya HAM dengan
kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan
hukum humaniter terbukti pula dari makna
militer dari negara-negara. Seiring dengan
humanitarian (kemanusiaan itu sendiri),
berkembangnya
sehingga pelanggaran hukum humaniter
sejumlah negara di seluruh dunia telah
sama dengan melanggar berat HAM. Dalam
memberikan sumbangan atas perkembangan
Dasar Negara Indonesia Pancasila pun
hukum humaniter internasional. Dewasa ini,
mengenal “kemanusiaan yang adil dan
hukum
beradab”.
gerak,
sebagai suatu sistem hukum yang benar-
komitmen, kepedulian, semangat, beserta
benar universal. Pada umumnya aturan
cita-citanya menempatkan manusia pada
tentang perang itu termuat dalam aturan
posisinya sebagai makhluk utama Tuhan
tingkah laku, moral dan agama. Hukum
yang memiliki hak utama dalam wujud hak
untuk perlindungan bagi kelompok orang
Di
titik
ini,
fokus,
13
komunitas
humaniter
internasional,
internasional
diakui
tertentu selama sengketa bersenjata dapat
Penerapan
HAM
dalam
konflik
ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir
bersenjata Hukum humaniter internasional
semua Negara atau peradaban di dunia. Oleh
merupakan dasar dari hak asasi manusia,
karena itu, perkembangan hukum perang
dalam arti bahwa hak asasi manusia
menjadi hukum sengketa bersenjata dan
merupakan bagian dari hukum humaniter.
kemudian
humaniter
Hukum humaniter lebih dahulu daripada hak
sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang
asasi manusia dan dikembangkan setelah
hendak dicapai oleh hukum humaniter
hukum humaniter internasional. Hukum
tersebut, yaitu menjamin hak asasi manusia
humaniter internasional mengatur sengketa
yang sangat fundamental bagi mereka yang
bersenjata antara negara dengan kesatuan
jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang
lainnya, sedangkan hak asasi manusia
jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan
mengatur
dirawat serta berhak diperlakukan sebagai
dengan warga negara di dalam negara
tawanan perang, mencegah dilakukannya
tersebut. Hukum humaniter internasional
perang secara kejam tanpa mengenal batas,
beralaku pada saat perang atau pada masa
di
asas
sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi
kemanusiaan. Masuk dan dekatnya HAM
manusia berlaku pada saat damai. Hukum
dengan Hukum Humaniter terbukti pula dari
humaniter internasional melindungi mereka
makna
itu
yang tidak mampu terus berperang atau yang
hukum
sama sekali tidak turut bertempur, yaitu
humaniter sama dengan melanggar berat
penduduk sipil. Dalam hukum humaniter
HAM.
yang
sini
sendiri),
menjadi
yang
hukum
terpenting
humanitarian sehingga
adalah
(kemanusiaan pelanggaran
hubungan
terpenting
antara
adalah
pemerintah
prinsip
penghormatan jiwa manusia, kebebasan dan
14
keamanan
pribadi
yang
dirumuskan
B. Buku.
sekaligus dalam pengertian perlindungan, Kusumaatmaja Mochtar, Agoes R. Etty. Pengantar Hukum Internasional : PT. Alumni, 2003.
perawatan dan bantuan yang diberikan kepada para korban sengketa bersenjata. Prinsip kemanusiaan, penghormatan jiwa,
Suprapto R. Hubungan Internasional Sistem, Interaksi dan Perilaku. Cet. I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
kebebasan dan keamanan pribadi dan prinsip perlindungan para korban kejahatan dan atau penyalahgunaan kekuasaan, serta ketentuan khusus
bagi
perlindungan
Baehr Peter R. Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
kelompok-
kelompok rentan dapat ditemukan dalam AK. Syahmin. Hukum Internasional Humaniter bagian 1 umum. Bandung : Armico, 1985.
hukum hak asasi manusia dan dalam hukum humaniter.
Haryomataram KGPH. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Daftar Pustaka A. Peraturan Perundang-Undangan
Pusham
Indonesia.
Undang-Undang Dasar Nussbaum Arthur, Admawiria Suhaedi Sam. Sejarah Hukum Internasional. Bandung : Tjikapundung, 1970.
Tahun 1945. ________.
________.
UII. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta : Pusham UII, 2008.
Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.
Nasution Buyung Adnan, M. Zen A. Patra. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.
Undang-Undang Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. UU No. 26 Tahun 2000
15
Azra Azumardi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia Madani. Jakarta : Prenada Media, 2003. Rover
C.
de. Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
C. Lain-lain Universal Declaration of Human Rights. Johnpau.wordpress.com. tanggal 30 September 2012.
Diakses
www.docstoc.com. Diakses tanggal 01 Oktober 2012. www.inoputro.com. Diakses tanggal 01 Oktober 2012. Gudangilmu03.blogspot.com. tanggal 01 Oktober 2012.
Diakses
www.scribd.com. Diakses tanggal 01 Oktober 2012. Id.shvoong.com. Diakses tanggal 01 Oktober 2012. Imadekariada.blogspot.com. tanggal 01 Oktober 2012.
Diakses
www.waspada.co.id. Diakses tanggal 07 Oktober 2012.
16
