Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Hindari Business as Usual

12 KESEKTAMAAN

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Hindari Business as Usual Rasa bangga Presiden Republik Indonesia terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia atau yang dikenal dengan KORPRI disampaikan dalam Pidato Peringatan Hari KORPRI yang ke 44 tahun 2015 ini.

“KORPRI telah berusaha untuk menguatkan eksistensinya, terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya di masyarakat”, ungkap Presiden dalam sambutan tertulisnya selaku Penasehat Nasional KORPRI. Baik buruk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat berada di tangan para anggota KORPRI, harapan masyarakat sangat besar terhadap kualitas pelayanan publik”, lanjutnya. Ya, Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di Badan POM dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, pasti, transparan, dan akuntabel. Karena itu, Badan POM selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan melakukan revolusi mental dalam segala bidang demi terwujudnya ASN yang unggul dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

istimewa

Peringatan upacara Hari Ulang Tahun KORPRI ke44 dilaksanakan hampir di seluruh Balai Besar/Balai POM (BBPOM/BPOM) diantaranya BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palembang, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Jayapura. Dalam upacara tersebut disampaikan bahwa setiap ASN diharapkan memiliki lima butir janji atau komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam lima amanat presiden kepada semua anggota

KORPRI yaitu: 1. Melakukan percepatan Reformasi Birokrasi di semua tingkatan tanpa basa basi dan cari terobosan untuk menghindari “business as usual” 2. Membangun mentalitas baru yang positif yang berintegrasi, memiliki ethos kerja dan berjiwa gotong royong. Jadikan Revolusi Mental sebagai gerakan bersama, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. 3. Mempersipakan diri menuju birokrasi yang dinamis,

inovatif, dan responsive terhadap perkembangan jaman. Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan baru. Mekanisme kerja harus diubah  menuju ke sistem pemerintahan elektronik atau E-Government, dengan menggunakan teknologi Informasi banyak pekerjaan dalam birokrasi bisa dilakukan jauh lebih efisien. 4. Menjaga Netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi, khusunya dalam Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini. Anggota KORPRI harus fokus pada tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik tanpa ada diskriminasi kepada siapapun. 5. Semua aparat Birokrasi diharuskan menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa karena persaingan saat ini telah memasuki persaingan antar bangsa. Dengan dilaksanakannya upacara ini diharapkan seluruh ASN di lingkungan Badan POM akan terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, memperkuat sinergi agar pelayanan publik semakin baik serta daya saing bangsa kita pun semakin tinggi. Majulah Korps Pegawai Republik Indonesia. @

WARTA POM

Penanggung Jawab: Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si. Redaktur: Achmad Gozali H. M. Editor: Dra. Nany Bodrorini, Apt; Sandhyani ED, S.Si., Apt; Nelly L Rachman, S.Sos. Desain Grafis: Dra. Sri Mulyani, Apt.; Mochamad Rahardi Putranto; Arif Ludyansyah Daulay, S.Sos Sekretariat: Poppy Alia, S.Farm, Apt, Ambang Budianto, S.Sos, Ristanti Kuntarsih, A.Md, Dian Hermawati, S.Farm., Apt, Fathan Nur Hamidi, S.Sos.I, Benny Robin, SE, Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat Telp. 021-4263333 Fax. 021-4209221 email: [email protected]

Redaksi WARTA POM menerima tulisan dari luar. Bagi yang dimuat akan memperoleh souvenir menarik dari WARTA POM. Pertanyaan, komentar tanggapan, kritik dan saran menegenai isi WARTA POM dapat disampaikan ke radaksi melalui email: [email protected] atau Fax: 021-4209221

WARTA POM . NOPEMBER - DESEMBER 2015

Media Internal Badan POM

Edisi: Nopember - Desember 2015

BPOM

PEMUSNAHAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN ILEGAL Wujud Nyata Perlindungan Badan POM Terhadap Masyarakat Sebagai salah satu bentuk perlindungan masyarakat terhadap peredaran produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan, Badan POM bersama petugas Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia secara berkesinambungan melakukan kegiatan pemusnahan Obat dan Makanan ilegal.

Sepanjang 2 bulan terakhir tercatat sebanyak 8 BB/BPOM menyelenggarakan pemusnahan terhadap temuan hasil pengawasan Obat dan Makanan selama tahun 2014 dan 2015. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2015 lalu, BBPOM di Mataram melaksanakan pemusnahan Obat dan Makanan ilegal serta minuman beralkohol. Produk yang dimusnahkan merupakan hasil temuan BBPOM di Mataram secara mandiri

maupun terpadu bersama lintas sektor dengan rincian berupa obat tradisional (OT) Tanpa Izin Edar (TIE)/mengandung bahan kimia obat (BKO) sebanyak 192 item (66.211 kemasan) senilai Rp106.860.400,-; kosmetika TIE/mengandung bahan berbahaya sebanyak 612 item (21.030 kemasan) senilai rp357.571.504,-; pangan mengandung bahan berbahaya sebanyak 3 item (2.218 kemasan) senilai Rp.69778.100,- ; serta obat keras sebanyak 85 item (21.134


2 COVER STORY

OBAT DAN NAPZA 3

DAFTAR ISI

BPOM

OTKOS & PRODUK KOMPLEMEN ...........HAL 4 Jamu Aman Masyarakat Cerdas BPOM

PANGAN & BAHAN BERBAHAYA .............HAL 3 Pangan Kedaluwarsa Mendominasi Temuan Intensifikasi Pengawasan Jelang Natal 2015 dan Tahun Baru 2016

BPOM

PANGAN & BAHAN BERBAHAYA ......................HAL 6 7 Desa Pangan Aman Tahun 2015

BPOM

PANGAN & BAHAN BERBAHAYA ..................HAL 11 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

kemasan) senilai Rp23.492.800,-. Total produk Obat dan Makanan ilegal yang dimusnahkan sebanyak 892 item (110.593 kemasan) dengan taksiran nilai keekonomian mencapai Rp557.702.804,-. Bertepatan di hari Pahlawan tersebut, BPOM di Batam juga melakukan pemusnahan terhadap Obat dan Makanan ilegal hasil pengawasan BPOM di Batam Tahun 2014 dan 2015, dengan total nilai keekonomian Rp821.526.300,-. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh temuan kosmetika dan pangan TIE. Di awal bulan Desember 2015 tepatnya 2 Desember 2015, bertempat di halaman kantor BBPOM di Yogyakarta dilakukan pemusnahan terhadap lebih dari 157 miliar rupiah produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, yang merupakan hasil pengawasan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2014. Secara rinci, komoditi yang dimusnahkan terdiri dari obat yang tidak memenuhi ketentuan berjumlah 195 kemasan, obat tradisional tidak memenuhi ketentuan berjumlah 17.176 kemasan, kosmetika tidak memenuhi ketentuan berjumlah 2.086 kemasan, dan pangan tidak memenuhi ketentuan berjumlah 3 kemasan. Kemudian, selang 2 hari setelahnya yaitu 4 Desember 2015, pemusnahan produk Obat dan Makanan ilegal sebanyak 26.335 kemasan dengan nilai keekonomian hampir satu miliar rupiah dilakukan oleh BBPOM di Aceh. Selanjutnya, 7 Desember 2015 bertempat di kantor BBPOM di Jakarta, Kepala Badan POM, Roy Sparringa bersama perwakilan Pemprov DKI, Deputi II, Deputi


III Badan POM, serta Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri melakukan pemusnahan kosmetika dan pangan ilegal hasil pengawasan tahun 2014 – 2015. Jumlah total produk yang dimusnahkan sebanyak 211 item (23.871 kemasan) produk pangan dan kosmetika ilegal yang berasal dari tiga sarana produksi dan distribusi di wilayah Jakarta dengan total nilai keekonomian lebih dari 3,6 miliar rupiah. Keesokan harinya, 8 Desember 2015 Kepala BBPOM di Medan, M. Ali Bata Harahap didampingi perwakilan Pemerintah Daerah Sumatra Utara serta lintas sektor terkait lainnya melakukan pemusnahan Obat dan Makanan ilegal hasil pengawasan BBPOM di Medan tahun 2014 – 2015. Total nilai keekonomian produk yang dimusnahkan mencapai Rp585.266.000,dengan jumlah produk yang dimusnahkan sebanyak 232 jenis (211.832 kemasan) yang  terdiri dari 52 jenis (1.209 kemasan) obat keras kedaluwarsa, 30 jenis (201.111 kemasan) OT TIE/mengandung BKO, 140 jenis (3.852 kemasan) kosmetika TIE, dan 10 jenis (5.687  kemasan) pangan TIE. Semua produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap 21 sarana. Pemusnahan di Bulan Desember ditutup dengan pemusnahan oleh BBPOM di Bandung dan BBPOM di Surabaya pada 11 Desember 2015. Sebanyak 7 truk produk ilegal yang terdiri dari 161.124 kemasan obat, OT, kosmetika, serta pangan ilegal dan mengandung bahan berbahaya senilai lebih dari 10 miliar rupiah hasil pengawasan dan penindakan BBPOM di

BPOM

Bandung selama tahun 2014-2015 dibawa ke lokasi akhir pemusnahan. Sementara itu, BBPOM di Surabaya memusnahkan produk Obat dan Makanan ilegal dengan nilai keekonomian yang juga terbilang besar yaitu mencapai 5,6 miliar rupiah. Keseluruhan temuan tersebut kemudian dibawa ke tempat pemusnahan akhir di Lawang kabupaten Malang. “Semakin banyak dan mudahnya produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu yang beredar di Indonesia merupakan implikasi dari globalisasi dan pasar bebas”, jelas Kepala Badan POM. Maraknya peredaran  Obat dan Makanan ilegal antara lain disebabkan tingginya faktor demand yang berpengaruh supply. Kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan ini tentunya merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tegas harus dilakukan agar pelaku usaha yang selalu menyimpang dari peraturan mendapatkan efek jera. Badan POM akan selalu meningkatkan pengawasannya secara terus menerus melalui perubahan paradigma dari watch dog control menjadi pro-active control yang dilakukan melalui pengawasan

BPOM

berbasis resiko yang lebih fokus kepada upaya preventif, melakukan komunikasi risiko strategis, meningkatkan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha. Selain itu, Badan POM menyadari bahwa pengawasan serta penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan tidak dapat dijalankan sendiri. Untuk itu, kerja sama yang baik dengan berbagai pihak perlu terus ditingkatkan dan masing-masing diharapkan dapat aktif berperan serta sesuai tugas dan kewenangannya agar mencapai hasil yang optimal. Kepala Badan

POM juga tidak bosan menghimbau agar masyarakat dapat menjadi konsumen yang cerdas dan teliti sebelum membeli produk Obat dan Makanan. Selalu terapkan Cek KIK (Kemasan, Izin edar, dan Kedaluwarsa) dan agar laporkan apabila menduga adanya praktik produksi dan/atau peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan melalui Contact Center Badan POM di nomor telepon 1-500-533 (pulsa lokal) atau kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BB/BPOM di seluruh Indonesia.@


PANGAN & BAHAN BERBAHAYA

4 OTKOS & PRODUK KOMPLEMEN

5

Seberapa Penting Program Fortifikasi Pangan? Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan adalah usaha kemanusiaan yang mendasar, tidak hanya bersifat kuantitatif saja tetapi juga mencakup aspek kualitatif.

P

JAMU AMAN MASYARAKAT CERDAS Obat tradisional (OT) atau yang lebih dikenal dengan sebutan jamu merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Secara turun temurun OT dipercaya masyarakat berkhasiat untuk menjaga kebugaran tubuh.

N

amun demikian pesatnya perkembangan industri OT di tengah pangsa pasar yang besar dan mindset masyarakat terhadap OT yang bagus adalah yang memberikan reaksi cepat terhadap penyakit yang diderita. Mindset tersebut menyebabkan kerapkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mencampurkan bahan kimia obat (BKO) ke dalam OT yang dapat membahayakan kesehatan. Parahnya jika hal ini dibiarkan tentu akan berdampak buruk pada citra jamu Indonesia di mata dunia. Karena itu, Badan POM melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran OT mengandung BKO di masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang

dilakukan Badan POM adalah pemberdayaan masyarakat melalui “Public Awareness Gerakan Penanggulangan OT mengandung BKO”. Tahun ini kegiatan public awareness yang bertemakan “Jamu Aman, Masyarakat Cerdas” dikemas dalam berbagai rangkaian kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Minggu, 29 November 2015, KIE di area Car Free Day kawasan bisnis Sudirman mengawali rangkaian kegiatan edukasi terkait bahaya OT mengandung BKO kepada masyarakat ibukota. Rangkaian kegiatan Public Awareness selanjutnya dilaksanakan di Balai Kartini Jakarta, 30 November 2015, terdiri atas penandatanganan MoU, konferensi pers, pameran, dan seminar ilmiah yang dihadiri oleh pejabat institusi pemerintah pusat maupun daerah, pelaku usaha, dan pelajar. Acara diawali dengan Penandatanganan MoU antara Badan POM dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pelaku Usaha, dan Pemerintah Daerah (Cilacap, Banyuwangi, dan Sukoharjo). Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan POM, Roy Sparringa menyampaikan bahwa Badan POM telah melakukan penarikan


BPOM

terhadap 54 OT dimana 47 diantaranya tanpa nomor izin edar/ilegal, dan 7 lainnya terdaftar tapi nomor izinnya telah dibatalkan. Berdasarkan hasil identifikasi temuan produk OT mengandung BKO hingga November 2015 didominasi oleh penghilang rasa sakit dan antirematik seperti Parasetamol dan Fenilbutazon. Selain itu, Badan POM juga telah melakukan pemusnahan terhadap OT mengandung BKO dan/atau ilegal senilai 75,7 miliar rupiah. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Badan POM berhasil mengungkap 115 kasus peredaran OT mengandung BKO dan telah diajukan ke pengadilan. Upaya pemberantasan OT mengandung BKO perlu dukungan lintas sektor terkait, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelaku usaha dihimbau untuk tidak memproduksi maupun mengedarkan OT yang tidak sesuai dengan ketentuan. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan dengan menjadi konsumen cerdas, bertindak lebih waspada, serta tidak mengonsumsi produk OT mengandung BKO yang sudah diumumkan Badan POM melalui public warning.@

angan harus aman dikonsumsi, bermutu, dan bergizi sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1996 “Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat”. Fortifikasi pangan dapat diartikan penambahan zat gizi ke dalam pangan yang dikonsumsi secara umum. Garam dan tepung terigu merupakan komoditi pangan yang wajib fortifikasi, dan banyaknya permasalahan gizi di Indonesia mendorong digalakkannya program fortifikasi. Beras dan minyak goreng juga sedang diarahkan ke wajib fortifikasi. Untuk beras diarahkan fortifikasi dengan zat besi, zinc, dan asam folat, sedangkan minyak goreng diharapkan dapat mengandung vitamin A. Dalam rangka mengawal program pangan fortifikasi di Nusa Tenggara Barat, pada 3 November 2015 Balai Besar POM di Mataram melakukan pertemuan dengan SKPD terkait dan industri garam NTB. Rendahnya konsumsi garam beryodium di NTB mengharuskan penanganan yang lebih terstruktur, terukur, dan terpadu antar lintas sektor. Pertemuan menghasilkan 10 rekomendasi yaitu mengaktifkan kembali aksi-aksi daerah untuk penggunaan garam beryodium, Tim GAKY(Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) agar lebih aktif melakukan pembinaan dan membentuk Tim GAKY tingkat Kecamatan, melakukan bimbingan teknis kepada produsen garam beryodium untuk menjaga mutu (<50 ppm) di tingkat produksi, melakukan pembinaan kepada anak di tingkat SMP dan SMA sebagai kader GAKY, tata niaga distribusi garam beryodium dari

BPOM

sentra produksi sampai kepada konsumen, memfasilitasi IKM garam beryodium untuk memperoleh SNI, pendampingan IKM untuk memperoleh izin Badan POM (BPOM MD), SKPD agar menindaklanjuti rekomendasi BBPOM utamanya terkait garam beryodium, dan terakhir penegakan hukum kepada industri yang memproduksi garam yang tidak memenuhi ketentuan. Tidak hanya di Mataram, Balai POM di Palu juga melaksanakan kegiatan KIE untuk mendukung program fortifikasi pangan pada 11-12 November 2015 di Kota Palu. Tidak hanya itu, pada 16-21 November 2015 beberapa kabupaten antara lain Parigi, Poso, Tojo Una-una (Ampana) dan Banggai (Luwuk) diberikan pembinaan oleh Balai POM bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan. Dikesempatan tersebut disampaikan manfaat fortifikasi makanan, zat gizi yang terkandung dalam pangan terfortifikasi dan cara penyimpanannya. Program fortifikasi pangan ini merupakan program Pemerintah yang melibatkan Badan POM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian dalam upaya menurunkan jumlah kasus kekurangan vitamin A dan kasus malnutrisi lainnya. Pada tanggal 2

Desember 2015 di Jakarta telah diadakan sosialisasi tentang pentingnya fortifikasi pangan, dihadiri oleh 100 orang yang berasal dari lintas sektor, antara lain; Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Ekonomi Provinsi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PD. Pasar Jaya, Suku Dinas Kesehatan di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta, YLKI, Kader Guru, dan Kader PKK. Kegiatan yang diprakarsai oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan narasumber, yaitu Guru Besar Ilmu Pangan IPB di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Prof. Dr. Nuri Andarwulan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dr. Pratama K Dewi, M.Gizi. Program fortifikasi ini memiliki peranan yang sangat penting, tidak sebatas pemenuhan gizi masyarakat tapi juga mempunyai arti peningkatan kualitas SDM yang akan menunjang perekonomian suatu negara. Pertanyaannya adalah bagaimana program fortifikasi ini dapat menjangkau keluarga berpenghasilan rendah dan disisi lain fortifikasi pangan otomatis berimplikasi kepada kenaikan harga yang disebabkan naiknya biaya produksi. Maka itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk Indonesia yang Sejahtera.@


6 PANGAN & BAHAN BERBAHAYA

PANGAN & BAHAN BERBAHAYA 7

Pangan Kedaluwarsa Mendominasi Temuan Intensifikasi Pengawasan Jelang Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 Menjelang hari besar keagamaan atau perayaan lainnya, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan meningkat pula peredarannya di masyarakat baik jumlah maupun jenisnya.

M

omen ini seringkali dimanfaatkan secara negatif oleh para pelaku usaha untuk menjual produk-produk yang tidak memenuhi keamanan, mutu, dan ketentuan demi keuntungan semata. Untuk itu, menjelang Hari Raya Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016, Badan POM kembali

melakukan intensifikasi pengawasan pangan secara serentak bersama dengan petugas dari Balai Besar/Balai POM (BB/ BPOM) di seluruh Indonesia. Secara serentak sejak akhir November 2015, petugas melakukan razia produk pangan tidak memenuhi ketentuan yang difokuskan pada sarana distribusi pangan yaitu gudang dan retail (toko, minimarket, supermarket, hypermarket, serta para penjual parsel). Operasi dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan ini dilakukan secara besar-besaran serta melibatkan instansi terkait lainnya. Seperti BPOM di Manokwari yang menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepolisian, dan Komando Distrik Militer (Kodim) Manokwari saat turun langsung ke titik-titik penjualan pangan di wilayahnya.


Kemudian BBPOM di Surabaya juga terjun bersama Tim Gabungan yang meliputi Disperindag Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang, Dinkes, Dinas Peternakan, Kepolisian Resor Kota (Polresta), serta Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang. Berdasarkan hasil pengawasan sejak 30 November hingga 20 Desember 2015, pangan kedaluwarsa adalah jenis komoditi yang paling banyak ditemukan di lapangan. Total temuan yang dirilis Badan POM sebagai hasil pelaksanaan intensifikasi kali ini terdiri atas 3.499 item (121.610 kemasan) pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 4,8 miliar rupiah di sarana retail dengan rincian 34.947 kemasan pangan Tanpa Izin Edar (TIE) (28%), 76.156 kemasan pangan

kedaluwarsa (63%), dan 10.507 kemasan pangan rusak (9%). Di beberapa tempat antara lain BBPOM di Padang, temuan pangan kedaluwarsa tahun 2015 ini terlihat menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal itu antara lain disebabkan sebagian besar petugas di sarana distribusi pangan sudah paham dan mengerti cara distribusi yang baik sehingga tidak ditemukan lagi pangan TIE, meskipun beberapa produk kedaluwarsa masih ditemukan karena kelalaian penjual, namun itu pun jumlahnya sudah sangat berkurang. Jenis pangan kedaluwarsa yang paling banyak ditemukan selama intensifikasi antara lain mi instan, susu kental manis, bumbu, teh, minuman serbuk, dan makanan ringan. Meskipun demikian, untuk produk pangan ilegal, secara keseluruhan tahun ini temuannya justru meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Selain pemeriksaan terhadap komoditi pangan, petugas di beberapa daerah juga melebarkan pengawasan terhadap komoditi lainnya. BBPOM di Surabaya contohnya, juga melakukan intensifikasi

pengawasan kosmetika di klinik kecantikan setempat dan berhasil menemukan 53 item (631 kemasan) kosmetika TIE dengan nilai keekonomian mencapai Rp10.000.000,-. Begitu pula dengan petugas di Pos POM Merauke yang tidak hanya mengawasi produk pangan, namun juga komoditi lainnya termasuk kosmetika, obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan. Tindak lanjut Badan POM terhadap temuan hasil intensifikasi pengawasan ini antara lain berupa pemusnahan di tempat untuk produk pangan rusak dan kedaluwarsa maupun pengamanan oleh petugas untuk produk TIE. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, selain dikenai sanksi baik administratif maupun pro-justitia, juga diharuskan membuat Surat Pernyataan bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi dan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan pelaku usaha tidak lagi mengulangi kesalahannya. Selain itu, para pelaku usaha juga diberikan pembinaan mengenai cara distribusi yang baik serta bagaimana cara mengecek

legalitas produknya melalui aplikasi Cek BPOM. Melalui kegiatan intensifikasi pengawasan ini diharapkan produk pangan di pasaran bebas dari peredaran produk ilegal dan kedaluwarsa, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengonsumsi pangan, terutama bagi mereka yang merayakan Hari Raya Natal serta dalam perayaan Tahun Baru 2016. Dalam konferensi pers hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan 22 Desember 2015 lalu Kepala Badan POM, Roy Sparringa menyampaikan harapan agar pengawasan Obat dan Makanan sebaiknya tidak hanya digiatkan ketika menjelang hari-hari besar saja. Sekalipun intensifikasi kali ini menunjukkan hasil yang lebih baik, namun Badan POM harus terus secara konsisten melakukan pengawasan serta pembinaan kepada para pelaku usaha. Hal ini diperlukan untuk memastikan seminimal mungkin produk Obat dan Makanan TMK yang beredar di Indonesia, bahkan sedapat mungkin dihilangkan. “Kita perlu bekerja lebih keras meningkatkan pengawasan kita agar optimal dan efektif,” tegas Roy.@


8 PANGAN & BAHAN BERBAHAYA

PANGAN & BAHAN BERBAHAYA

7 Desa Pangan Aman Tahun 2015

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Pasar tradisional saat ini masih terkesan kumuh, kotor, semrawut, dan jauh dari kata sehat. Stigma ini melekat pada kondisi dan produk yang diperjualbelikan di pasar tradisional yang secara umum dilatarbelakangi oleh perilaku pedagang pasar, pembeli, dan pengelola pasar yang masih kurang sadar akan kesehatan.

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang diluncurkan Badan POM sejak 2014 bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui program keamanan pangan (food safety) desa.

S

K

emandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bermutu sampai tingkat perseorangan, serta memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan daya saing usaha pangan desa. Sampai dengan 2015, program GKPD telah mengintervensi 390 desa di 31 provinsi dan menghasilkan ±3.600 Kader Keamanan Pangan Desa yang terdiri dari ibu PKK, karang taruna, guru, tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP), dan District Food Inspector (DFI) serta 10.800 komunitas desa/kelurahan. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kelurahan yang

BPOM

berkomitmen menerapkan keamanan pangan di kelurahannya, Badan POM melakukan penilaian Kelurahan Pangan Aman pada akhir tahun 2015. Berdasarkan hasil penilaian awal sebanyak 7 Desa/Kelurahan mendapatkan penghargaan dari Badan POM sebagai Desa Pangan Aman, yaitu Nagari Cupak di Solok – Sumatera Barat,

BPOM


Lokatabat Selatan di Banjarbaru – Kalimantan Selatan, Kuala Secapah di Mempawah – Kalimantan Barat,  Pujiharjo di Pringsewu – Lampung, Wirogunan di Yogyakarta, Mendalo Darat di Muaro Jambi, dan Cibubur di Jakarta Timur. Penghargaan diberikan kepada 7 desa/kelurahan pada acara Pembukaan Workshop Monitoring dan Evaluasi GKPD

9

16 November 2015 di Jakarta. Empat tahapan program GKPD adalah (1) memperkuat kapasitas desa, (2) memberdayakan sumber daya desa, (3) pengawasan keamanan pangan desa, (4) evaluasi dan monitoring. Badan POM mengajak desa-desa/kelurahan di seluruh Indonesia untuk terus berkomitmen terhadap keamanan pangan.@

BPOM

alah satu tujuan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang digalakkan Badan POM sejak tahun 2013 adalah untuk menghapus stigma ini, dan secara perlahan dapat menunjukkan dampak yang positif. Program ini dilaksanakan untuk membangun kemandirian komunitas pasar dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Setiap tahun, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kemajuan dan hasil program ini. Senin, 30 November 2015 Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2015 bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada saat rapat monitoring dan evaluasi program tersebut, ditegaskan oleh Sumanto, Manager Usaha dan Pengembang PD Pasar Jaya bahwa program ini dapat dijalankan di seluruh pasar di wilayah DKI Jakarta. Saat ini, di Jakarta sendiri terdapat 5 pasar percontohan yaitu Pasar Johar Baru, Pasar Tebet Barat, Pasar Koja Baru, Pasar Cibubur, dan Pasar Grogol sebagai pilot project untuk menerapkan program Pasar Aman dari bahan Berbahaya. Pasar Rumbai di Pekan Baru juga menjadi sasaran program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Pada 1 Desember 2015 BBPOM di Pekan Baru melakukan kampanye dengan menurunkan satu unit mobil laboratorium keliling dan membina komunitas pasar tentang bahaya penggunaan boraks, formalin,

BPOM

dan pewarna non-pangan (pewarna tekstil). Dari 40 sampel pangan yang diuji, 22 sampel berasal dari masyarakat yang sedang berbelanja dan 18 sampel hasil sampling petugas UPTD Dinas Pasar Rumbai menunjukkan hasil negatif, yang artinya Pasar Rumbai aman dari bahan berbahaya. Sementara itu, Kepala BBPOM di Yogyakarta menyampaikan bahwa 15% produk di Yogyakarta masih mengandung bahan berbahaya. Hasil tersebut diutarakan pada pertemuan SKPD tanggal 10 Desember 2015 lalu. Sama halnya dengan DKI Jakarta, Yogyakarta memiliki 5 pasar percontohan yaitu Pasar Demangan, Pasar Niten, Pasar Sambilegi, Pasar Niten, dan Pasar Argosari. Selama kurun waktu 3 tahun para komunitas pasar (pengelola dan penjual) sudah dilatih dan difasilitasi Rapid Test Kit oleh Badan POM secara bertahap, namun temuan di lapangan menunjukkan masih banyak ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya yang dijual di wilayahnya. Hasil pengawasan BBPOM di Yogyakarta setelah melakukan sampling produk di beberapa pasar menggunakan fasilitas mobil laboratorium keliling ditemukan 10% produk masih mengandung bahan berbahaya dan 22% produk mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP) melebihi batas. Di Makassar, setelah 2 tahun dibina oleh BBPOM di Makassar, Pasar Pa’Baengbaeng bebas dari bahan berbahaya. “PD Pasar Makassar Raya dan jajarannya siap membantu dan menyinergikan program PD Pasar dalam mewujudkan Pasar Aman

BPOM

dari Bahan Berbahaya”, tegas Dirut PD Pasar Makassar Raya, Rahim Bustam pada saat kampanye Pasar Aman 14 Desember 2015. BBPOM di Makassar berkomitmen untuk terus mengoptimalkan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan meningkatkan kerja sama lintas sektor terkait. Keseriusan Pemerintah Kota Makassar terbukti dengan diadakannya pembinaan pengawasan bahan berbahaya bagi pengelola pasar kepada 19 Kepala Pasar dan jajaran Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya (28/12/2015) oleh Balai Besar POM di Makassar. Secara keseluruhan, program Pasar Aman dan Bahan Berbahaya memiliki 77 pasar binaan di Indonesia. Konsistensi, kesinambungan, dan peran aktif pemerintah, komunitas pasar, serta masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan program ini. Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah milik bersama dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. @


10 KESEKTAMAAN

KESEKTAMAAN 11

Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan di Surga Kecil Bernama Papua

Badan POM Turunkan Dweeling Time dengan Peluncuran SKI Prioritas

B

adan POM kembali melakukan terobosan layanan publik dengan meluncurkan Layanan Importasi Prioritas Bahan Baku Obat dan Makanan sebagai upaya untuk menurunkan dweeling time. Peluncuran Layanan Importasi Prioritas selain bertujuan untuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha, juga untuk menggerakkan ekonomi nasional guna meningkatkan daya saing bangsa di kancah global dalam rangka mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada September 2015 lalu. Layanan Importasi Prioritas dilakukan berdasarkan analisis kajian risiko pada tahap pre-custom clearance. Langkah debirokratisasi revitalisasi layanan importasi bahan baku Obat dan Makanan penting dilakukan mengingat sebagian besar bahan baku Obat dan Makanan berasal dari produk impor. Dengan berlakunya Layanan Importasi Prioritas, maka layanan importasi Obat dan Makanan menjadi lebih cepat 2,3 jam dibanding sebelumnya, sehingga saat ini

rata-rata Service Level Agreement (SLA) Badan POM hanya 5,7 jam dari SLA awal yaitu 8 jam. “Layanan Importasi Prioritas elektronik ini berbasis web yang dapat digunakan juga pada versi android. Pelaku usaha dapat menginput data, analisis tanpa dibatasi waktu, paperless, dan dapat mencetak hasil rekomendasi tanpa harus datang ke Badan POM,” jelas Kepala Badan POM, Roy Sparringa. Acara peluncuran yang dilaksanakan di Jakarta 2 November 2015 ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Kementerian Kesehatan, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perwakilan Ombudsman, Pengelola Portal National Single Window (NSW), perwakilan Ditjen Bea dan Cukai, perwakilan dari 13 Kementerian/Lembaga yang terintegrasi Portal Indonesia NSW, kurang lebih 150 importir, dan sejumlah asosiasi Obat dan Makanan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution sangat mengapresiasi terobosan layanan publik Badan POM melalui Layanan Importasi


Prioritas ini. Menurutnya Badan POM telah menunjukkan untuk kesekian kalinya berada di depan. Perubahan ini bukan hanya mengubah tata kerja tapi juga perubahan mental untuk lebih melayani. Darmin mengaku bangga meluncurkan Layanan Importasi Prioritas karena aplikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai filosofi untuk melayani dan mengawasi. Tugas birokrasi modern harus menjamin standar dan efisiensi. Darmin menyadari pengawasan terhadap standar Obat dan Makanan penting dilakukan karena bersifat high regulated baik dalam proses produksi maupun proses lainnya. Untuk itu lembaga yang berwenang tidak boleh terjebak dalam memainkan standar termasuk perizinan. “Penyederhanaan impor bahan baku Obat dan Makanan menjadi pilihan yang akan berdampak pada harga produk menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat. Pasalnya birokrasi impor produk jadi, khususnya obat dapat menyebabkan harga obat paten impor menjadi relatif cukup mahal,” tambahnya. @

P

apua, tanah yang diberkati, penuh dengan kekayaan alam yang melimpah di atas tanahnya maupun di perut buminya. Untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, Badan POM hadir di Tanah Papua melalui Balai Besar POM di Jayapura dan Balai POM di Manokwari serta Pos POM di Merauke.

Pengawasan Obat dan Makanan di Papua memiliki berbagai macam kendala, terutama kondisi alam yang sulit, sebagian besar penduduk masih tinggal di daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Di samping itu pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang aman masih sangat kurang dan SDM yang tersedia di Balai Besar POM di Jayapura

juga masih belum mencukupi untuk menjangkau cakupan area yang sangat luas dan sulit tersebut. Untuk itu Badan POM harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak aman. “Untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan dengan kondisi alam yang ada, terobosan yang paling masuk akal adalah dengan memberdayakan aparat yang ada di Pemerintah Daerah Jayapura”, demikian disampaikan Roy Sparringa dalam kunjungan kerjanya di Jayapura, Selasa, 15 Desember 2015. Terkait hal tersebut Balai Besar POM di Jayapura akan memberikan training pada aparat di Pemerintah Provinsi Papua agar memiliki kemampuan untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya terkait keamanan Obat dan Makanan. Selain itu, Roy juga menyampaikan bahwa Badan POM akan mengembangkan laboratorium pengujian di Manokwari dan Jayapura, khususnya untuk menguji obat ATM (AIDS, TB dan Malaria), karena prevalensi penyakit ini cukup tinggi di wilayah Papua. Sekretaris Daerah Papua, Herry Dosinaen menyampaikan harapannya untuk peningkatan kerja sama antara Pemda dan Balai Besar POM di Jayapura. Maraknya peredaran produk kedaluwarsa menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru perlu mendapat perhatian serius terutama di daerah pedalaman. Herry Dosinaen mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kepala Badan POM untuk melihat persoalan-persoalan di Tanah Papua dan berharap Badan POM dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparaturnya. Disela-sela hari pertama kunjungan kerjanya di Tanah Papua tersebut, Roy memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf Balai Besar POM di Jayapura agar terus berinovasi dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi masyarakat Papua dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. @


Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Hindari Business as Usual

Recommend Documents