TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN
NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
Oleh : GALIH MARTINO DWI C NIM: C. 100 080 106
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
Naskah
SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH
B i s mi I I a hirr
ahmanin ahim.
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: Nama
Galih Martino Dwi C
NIM
c100080106
Fakultas/Jurusan
Hukum
Jenis
Skripsi
Judul
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PilA'AR DAN UPAYA PENANGGULANANGANNYA
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:
l.
Memberikan hak bebas royalti.kepada perusahaan uMS atas penulisan karya itmiah say4 demi p."gr*u*g* iil;G;ahuan. 2. Memberikar,r, hak *"yir,rip*, mengalihmedilakan/mengalihformatkan, mengelola datam bentuk p*ntur* d;; a;;;;;;;"r, _"niirt serta menampilkanya daram b-entuk, r rw- ;rrrkkepentingan akademis kepada peqpustakaan uMs, tanqa "fr p*i,, ;;,1" iji" a*i saya selam a te,up nama saya, sebagai penulis/pen;#. - genampilkan 3' Bersedia dan menjamin d*k';#;ffi; secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan uMs, drri;;; benruk runrutan hukum yang timbur atas pelanggaran hak cipta d"ilG;ihiah ini.
iu*itrn
3tffi
g#m#*iiJ;,,l#t
dengan sesungguhnva dan semog
Surakarta
"^rm;ffitatakan'
#r
Galid martino Dwi C
lil
a dapat
ABSTRAK Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten). Galih Martino Dwi Cahyo. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peraturan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten, untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar, dan menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, empiris yaitu mengkaji mengenai proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar baik secara penal maupun non penal serta hambatanhambatan yang terjadi selama proses penyelesaian tersebut dilakukan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen serta studi lapangan. Teknik analisis menggunakan teknik diskriptif-kualitatif. Yaitu dengan menyusun data-data yang sudah dikumpulkan lalu di paparkan atau disusun secara diskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan norma–norma yang ada. Berdasarkan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa kepolisian dalam melakukan tindakan dan kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No.3 Tahun 1997 dan Putusan MK No. 1.PUU-VII/2010, tetapi dalam penanganannya belum dapat optimal karena ada faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan baik dari faktor penegak hukum itu sendiri maupun dari masyarakat. Kata kunci: Upaya kepolisian, dalam penanganan tindak pidana kekerasan.
ii
ABSTRACT Police Efforts In Handling Violence Crime Carried Out by Student And Abatement Efforts (Case Study in Klaten Police Jurisdiction). Galih Martino Dwi Cahyo. Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. The legal research aims to identify and analyze about criminal law student violence committed in Klaten district police jurisdictions, to identify and describe the implementation of the law enforcement criminal acts of violence committed students, and explain the obstacles in the implementation of the law enforcement criminal acts of violence committed students in Klaten district police jurisdiction. In this study using juridical-empirical approach. Including reviewing normative juridical concepts or laws, including reviewing the empirical process of resolving criminal acts of violence perpetrated by both students penal and non-penal as well as the obstacles that occur during the settlement process is done. Type of file used are primary file and secondary file. Secondary the file sources used include primary legal materials, secondary legal materials. File collection techniques used were through the study of literature in the form of books, and documents as well as field studies. Engineering analysis using descriptive-qualitative techniques. Namely by compiling files that has been collected and compiled in the mentioned or descriptively then analyzed qualitatively using the existing norms. Based on the discussion resulted in the conclusion that the police actions and policies in the handling of criminal acts of violence committed by students are compliant with legislation such as Act 3 of 1997 and the Constitutional Court Decision No.. 1.PUU-VII/2010, but the treatment can not be optimal because there are factors that the constraints or barriers of the law enforcement apparatus itself or from the community. Keywords: police efforts, the handling of violent crime.
ii
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN
PENDAHULUAN Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja seharihari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.1 Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manisfestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.2
1
DR. Sofyan S. Willis, M.Pd, 2005, Remaja dan Masalahnya, Jakarta: Alfabeta, Hal. 1
Onti-Rug, 2008, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES 2
ii
RUMUSAN MASALAH Perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut: satu Bagaimanakah peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, dua Bagaimana proses penyelesaian secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, tiga Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian sebagai berikut : a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peraturan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten. b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten. c. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajara di wilayah hukum Polres Klaten. d. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten. MANFAAT PENELITIAN Manfaat penelitian : 1. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, 2. Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres METRO JAKARTA SELATAN, dalam http://www.lawskripsi.com Diakses tanggal 23 Maret 2012. Pukul 20.40 WIB.
ii
Klaten, 3. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain. KERANGKA PEMIKIRAN Dalam upaya penanganan kasus dan proses penyidikan, Polisi haruslah tetap menggunakan pedoman atau hukum yang berlaku. Yaitu Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, namun tidak dipungkiri juga harus berpedoman pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak merupakan lex spesialis dari ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP, artinya hukum acara pidana anak adalah hukum acara pidana untuk orang dewasa kecuali diatur menyimpang atau dengan perkataan lain dikatakan bahwa Undang-undang Peradilan Anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan.3 METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam perumusan masalah tersaji pada angka 1, sedangkan empiris yaitu mengkaji mengenai proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar baik secara penal maupun non penal serta hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian tersebut dilakukan.
3
Gatot Supramono. 2005. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan. Hal. 18
ii
PEMBAHASAN A. Peraturan Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di dalam KUHP antara lain Pasal 170, 351, dan 406 KUHP. Pasal 170 (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan (2) Yang Bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. 2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh 3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Pasal 351 (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empa ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 406 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,(2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.
ii
Dalam undang-undang no 23 tahun 2012 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Pasal 5, 6, 7, dan Pasal 8. Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
B. Proses Penyelesaian di Wilayah Hukum Polres Klaten Di dalam penyelesaianya pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah anak yakni unit PPA Polres klaten mengacu pada Undang-undang tentang perlindungan anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau
ii
tidak seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak.4 Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 yakni :5 a. Secara non penal Di dalam proses penyelesaian ini polres klaten menerima pengaduan dari pihak korban kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihak polres klaten segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak polres klaten segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak polres klaten akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. b. Secara Penal Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan. 4 5
Iptu Sunarno, Kanit PPA Polres Klaten, Wawancara Pribadi, 14 November 2012, Pukul 13.30 Iptu Sunarno, Kanit PPA Polres Klaten, Wawancara Pribadi, 14 November 2012, Pukul 13.30
ii
Penahanan terhadap anak, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah perlindungan. Penahanan dilaksanakan menurut UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan pelajar anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali. C. Penyelesaian Secara Nir Penal Oleh Pihak Sekolah Upaya-upaya dari pihak sekolah dalam proses penyelesaian tindakantindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar terbagi dalam 3 bagian yakni :6 1.
Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar.
2. Upaya Kuratif adalah upaya mengantisipasi terhadap pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh pelajar. 3. Upaya Pembinaan adalah upaya pembinaan terhadap para siswa yang melakukan pelanggaran dan telah mendapat hukuman atau sanksi yang telah diberikan oleh pihak sekolah.
6
Drs. Samitahadi, Guru BP SMP N 3 Ceper Klaten , Wawancara Pribadi, 20 Desember 2012, Pukul 10.00
ii
D. Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan 1. Hambatan yang di alami oleh pihak Polres Klaten antara lain a. Tidak tahu nama asli pelaku yang mungkin antara korban dan pelaku tidak saling mengenal b. Tersangka melarikan diri c. Halangan dari orang tua 2. Hambatan yang di alami oleh pihak sekolah a. Siswa tidak masuk sekolah b. Surat teguran tidak sampai ke orang tua c. Tidak hadirnya orang tua saat pembinaan siswa dikarenakan alasan bekerja
ii
PENUTUP Kesimpulan Peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan antara lain adalah : Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406 KUHP, Undangundang no 23 tahun 2012 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Pasal 5, 6, 7, dan Pasal 8, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 Proses penyelesaian di wilayah hukum polres klaten a. Non penal Yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Prosesnya yakni penyelidikan, penyidikan, perdamaian antara kedua belah pihak b. Penal Prosesnya yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, putusan. Upaya-upaya non penal yang dilakukan oleh pihak sekolah a.
Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan guna
mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar b.
Upaya Kuratif adalah upaya mengantisipasi terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar c.
Upaya Pembinaan adalah upaya pembinaan terhadap para
siswa yang melakukan pelanggaran dan telah mendapat hukuman atau sanksi yang telah diberikan oleh pihak sekolah Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian
ii
1. Di kepolisian a.
Tidak tahu nama asli pelaku yang mungkin antara korban dan pelaku tidak saling mengenal
b.
Tersangka melarikan diri
c.
Halangan dari orang tua
2. Di pihak sekolah a.
Siswa tidak masuk sekolah
b.
Surat teguran tidak sampai ke orang tua
c.
Tidak hadirnya orang tua saat pembinaan siswa dikarenakan
alasan bekerja A. Saran-saran 1. Keluarga sebagai awal tempat pendidikan para pelajar orang tua hendaknya memberikan keteladan yang baik kepada anak dengan memberikan pendidikan agama, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral dan tingkah laku anak-anak. 2. Dalam pemeriksaan polisi yang menangani agar menggali kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, tidak terbatas pada UndangUndang nomor 3 tahun 1997 saja yang dijadikan sebagai dasar hukum, melainkan dengan mempertimbangkan peraturan hukum lain Undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Lembaga pendidikan formal semestinya memberikan pelayanan yang baik untuk membantu para pelajar mengasah kemampuan dan mengembangkan segala potensi yang ada didalam dirinya.
ii
DAFTAR PUSTAKA Supramono, Gatot, 2005, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan Willis, Sofyan S, M.Pd, 2005, Remaja dan Masalahnya, Jakarta: Alfabeta KUHP Putusan MK no 1/PUU-VII/2010 Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
ii
