FRAUD CONTROL PLAN TIDAK SEKEDAR TEORI TETAPI SEBUAH SOLUSI MENEKAN KORUPSI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG INVESTIGASI 2007
Gambaran Intensitas Kegiatan Memerangi Korupsi Pada Masa Mendatang Intensitas
Investigatif
Preventif dan Edukatif
Periode
KONSEPSI MEMERANGI KORUPSI ¾ Mencegah dan menangkal sebelum terjadi. ¾ Mengungkapkan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pendekatan Investigatif). ¾ Memberdayakan Pelanggan dan Masyarakat. MENGAPA PREVENTIF ? • Apabila telah terjadi, korupsi mengakibatkan kerugian keuangan yang cukup besar; •
Hasil recovery atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil;
•
Kasus korupsi, merusak reputasi baik institusi maupun individu;
•
Proses litigasi menyita waktu dan biaya yang cukup banyak baik bagi aparat penegak hukum maupun calon tersangka;
•
Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap, semakin memberi peluang pelaku korupsi untuk menutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain.
LATAR BELAKANG Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistemik sehingga perlu penanganan yang sistematis;. Hal tersebut sejalan dengan UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No.7 tahun 2006. Dalam article 5 UNCAC tahun 2003 disebutkan bahwa pencegahan korupsi juga harus dilakukan seiring dengan upaya represif dalam pemberantasan korupsi. Untuk pencegahan korupsi memerlukan instrumen yang dapat memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah.
2
UNCAC 2003 Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Indonesia Makmur dan Sejahtera Program Pencegahan Dan Pengendalian Korupsi (Fraud Control Plan)
GG, GCG, dan Pelayanan Publik Meningkat
Wilayah Bebas Korupsi
Indonesia Bebas Korupsi Indikator: Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia
Indikator: - Kemiskinan berkurang - Investasi meningkat - Pengangguran berkurang - Income Per Kapita meningkat - Pertumbuhan ekonomi meningkat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme & INPRES No. 5 Tahun 2004
FRAUD CONTROL PLAN - BPKP •
BPKP sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi;
•
Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi pemerintah.
FRAMEWORK FCP
INTEGRATED MACRO POLICY
FRAUD RISK ASSESMENT
COMMUNITY AWARENESS
REPORTING SYSTEM
CONDUCT & DISCIPLINARY STANDARD
3
10 ATRIBUT FCP 1.
KEBIJAKAN TERINTEGRASI STRUKTUR PERTANGGUNGJAWABAN
2.
PENILAIAN RISIKO FRAUD
3.
KEPEDULIAN KARYAWAN
4.
KEPEDULIAN PELANGGAN MASYARAKAT
5.
PERLINDUNGAN PELAPOR
6.
7. SISTEM PELAPORAN FRAUD 8.
PELAPORAN EKSTERNAL 9.
10.
STANDAR INVESTIGASI STANDAR PERILAKU&DISIPLIN
SIKLUS FCP
1 Sosialisasi
2 Komitmen Instansi
3 Evaluasi PAK
4
6 Tindak Lanjut & Monitoring
4
5 Pelaporan
Pemaparan Hasil Evaluasi
PENDEKATAN EVALUASI ALAT UTAMA PROGRAM EVALUASI
HASIL EVALUASI
ALAT PENDUKUNG PENGGALIAN PERSEPSI
ALAT PENDUKUNG FRAUD RISK ASSESMENT
GAMBARAN HASIL EVALUASI FCP
No.
Atribut FCP
Jumlah Parameter/ Hasil Keseluruhan
Hasil Penilaian Terhadap Bidang Tertentu Bidang 1
Bidang 2
Bidang 3
Bidang 4
1
Kebijakan Terintegrasi
Parameter 14
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
2
Struktur Pertanggungjawaban
Parameter 6
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
3
Penilaian Risiko Fraud
Parameter 8
Hijau
Oranye
Hijau
Merah
4
Kepedulian Pegawai
Parameter 7
Oranye
Merah
Merah
Merah
5
Kepedulian Pelanggan & Masyarakat
Parameter 9
Hijau
Hijau
Oranye
Merah
6
Sistem Pelaporan Fraud
Parameter 9
Hijau
Oranye
Hijau
Merah
7
Perlindungan Pelapor
Parameter 7
Oranye
Hijau
Hijau
Hijau
8
Pelaporan Eksternal
Parameter 4
Hijau
Oranye
Merah
9
Standar Investigasi
Parameter 10
Hijau
Hijau
Hijau
Oranye
Standar Perilaku & Disiplin
Parameter 7
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
Oranye
Oranye
Merah
Perlu Perbaikan
Oranye
Perlu Perbaikan Segera
Merah
10
Hasil Keseluruhan
Oranye
Catatan: Kinerja Bagus
Hijau
Organisasi yang telah dievaluasi • KPMPPT Pemkab Kudus •
Dipenda Pemkot Kupang
•
Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturaden
Simpulan •
Mencegah korupsi lebih efektif dari pada melakukan upaya represif terhadap korupsi;
•
Mememerangi korupsi sistemik dengan pola yang sistematis dengan menggunakan atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi pemerintah.
5
Informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Deputi Bidang Investigasi Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Gedung BPKP Pusat, Lantai 9 Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120 Telepon: 021-85910031 ext. 0907 Faksimili: 021-85909207 E-mail:
[email protected]
6
