TENTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/DPR RI/II/2011-2012 TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20

ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Juncto Pasal 60 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2012; b. bahwa penetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor www.bphn.go.id

5043); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib; Memperhatikan :

Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 15 tanggal 16 Desember 2011; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012

PERTAMA

:

Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan UndangUndang Prioritas Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Pimpinan DPR RI; 2. Ketua DPD RI; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI; 5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI; 6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI; 7. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura; 8. Sekretaris Jenderal DPR RI; 9. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI; 10. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI; 11. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Desember 2011 KETUA, ttd DR. H. MARZUKI ALIE

www.bphn.go.id

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/DPR/II/2011-2012 TANGGAL : 16 DESEMBER 2011

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2011

NO 1

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH DPR

2

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RUU tentang Penanganan Konflik Sosial

3

RUU tentang Organisasi Masyarakat

DPR

4

RUU tentang Aparatur Sipil Negara

DPR

5

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar

DPR

6

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

DPR

7

RUU tentang Pangan

DPR

8

RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro

DPR

9

RUU tentang Pendidikan Tinggi

DPR

10

RUU tentang Pendidikan Kedokteran

DPR

www.bphn.go.id

DPR

KETERANGAN RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi X RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi X

NO


DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH PEMERINTAH

11

RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara

12

RUU tentang Keamanan Nasional

PEMERINTAH

13

RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMERINTAH

14

RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PEMERINTAH

15

RUU tentang Koperasi

PEMERINTAH

16

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah

PEMERINTAH

17

DPR

19

RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal RUU tentang Jaminan Produk Halal

20

RUU tentang Jalan

DPR

21

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran RUU tentang Pertanahan

DPR

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan RUU tentang Perubahan atas UndangUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi RUU tentang Pencarian dan Pertolongan

DPR

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

DPR

18

22 23

24

25

26 27

www.bphn.go.id

DPR DPR

DPR

KETERANGAN RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI RUU sudah menjadi usul DPR RUU sudah menjadi usul DPR RUU sudah menjadi usul DPR RUU dalam tahap harmonisasi RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I RUU dan NA disiapkan oleh Komisi II RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI

NO 28

29

30 31

32 33 34 35

36

37

38

39

40

41 42

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji RUU tentang Kesetaraan Gender


RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VII

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri RUU tentang Keperawatan

DPR

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

DPR

RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat

www.bphn.go.id

KETERANGAN

DPR

DPR DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

DPR


DPR


DPR


DPR


DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

DPR

NO 43



45

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara RUU tentang Lambang Palang Merah

46

RUU tentang Keinsinyuran

DPR

47

DPR

49

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji

PEMERINTAH

50

RUU tentang Desa

PEMERINTAH

51

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah

PEMERINTAH

53

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PEMERINTAH

54

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PEMERINTAH

55

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PEMERINTAH

56

RUU tentang Tenaga Kesehatan

PEMERINTAH

57

RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

PEMERINTAH

58

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

PEMERINTAH

44

48

52

www.bphn.go.id

KETERANGAN RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

DPR


DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

DPR

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Agama RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Kesehatan RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian

NO


DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH

KETERANGAN

Usaha Perasurasian

Keuangan

59

RUU tentang Administrasi Pemerintahan

PEMERINTAH

60

RUU tentang Perdagangan

PEMERINTAH

61

PEMERINTAH

62

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian RUU tentang Veteran

63

RUU tentang Rahasia Negara

PEMERINTAH

64

RUU tentang Keantariksaan

PEMERINTAH

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perdagangan RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perindustrian RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan/ Lamsaneg RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ LAPAN

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA 1 2 3

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4

Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

5

KETUA, ttd DR. H. MARZUKI ALIE

www.bphn.go.id


KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10A/DPR RI/I/2012-2013 TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012


Menimbang

:

c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/II/2011-2012 telah ditetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan UndangUndang Prioritas Tahun 2012; d. bahwa Rapat Kerja badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 September 2012 telah menyepakati 5 (lima) rancangan Undang-Undang Tambahan untuk dimasukkan dalam rancangan UndangUndang Program Legislasi nasional RancanganUndangUndang Prioritas Tahun 2012, dan telah disetujui penetapan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tersebut dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 pada Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2012; e. bahwa untuk maksud sebagaiman tersebut pada huruf b, diapandang perlu menetapkan 5 (lima) Rancangan UndangUndang Program Legislasi Nasional Rancangan UndangUndang Prioritas Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; www.bphn.go.id

Mengingat

:

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional; 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib; 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/II/2011-2012 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 3 tanggal 30 Agustus 2012; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012

PERTAMA

:

Menetapkan 5 (LIMA) Rancangan Undang-Undang Tambahan dalam Program Legislasi Nasional rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

www.bphn.go.id

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 12. Pimpinan DPR RI; 13. Ketua DPD RI; 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 15. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI; 16. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI; 17. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI; 18. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura; 19. Sekretaris Jenderal DPR RI; 20. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI; 21. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI; 22. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Agustus 2012 KETUA, ttd DR. H. MARZUKI ALIE

www.bphn.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10A/DPR RI/I/2012-2013 TANGGAL : 30 Agustus 2012

DAFTAR 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2012

NO 1 2 3 4 5

JUDUL RUU RUU tentang Kesehatan Jiwa RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional RUU tentang Kebudayaan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

NA DAN RUU DISIAPKAN DPR DPR DPR DPR Pemerintah

KETUA, ttd DR. H. MARZUKI ALIE

www.bphn.go.id

TENTANG

Recommend Documents