POKOK KESIMPULAN RAPAT REGIONAL BIDANG PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2016 WILAYAH III TEMA OPTIMALIASI ANGGARAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Bali, 2 Juni 2016
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Regional Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2016, menghasilkan beberapa hal-hal pokok, sebagai berikut: 1. Jumlah Anggaran Pusat dan Dekon Tahun Anggaran 2016 Diusulkan melalui surat Menteri Koperasi dan UKM besaran penghematan/pemotongan anggaran
belanja
Kementerian
Koperasi
dan
UKM
TA.
2016
sebesar
Rp.
138.881.964.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau 11,26% dari total anggaran sebesar Rp. 1.233.184.526.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah); Terkait dengan point 1 di atas, sumber penghematan/pemotongan anggaran belanja tersebut, salah satunya dari anggaran dekonsentrasi yang dialokasikan pada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi (SKPD) TA. 2016 sebesar Rp. 6.337.567.000,(enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana rincian masing-masing provinsi/Di terlampir, berupa; a) Anggaran untuk aktifitas pelaksanaan rapat koordinasi nasional TA. 2016 sebesar Rp. 3.288.482.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah); b) Anggaran untuk aktifitas operasional pendamping TA. 2016 sebesar Rp. 3.049.085.000,- (tiga milyar empat puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).
1
2. Anggaran yang perlu dioptimalisasi
Kementerian Koperasi dan UKM juga mempunyai Kegiatan Unggulan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan serta dapat diakses dan disinergikan pusat dan daerah, antara lain: (1) Kementerian Koperasi dan UKM telah menyelesaikan Data Koperasi bersinergi dengan K/L Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Online Data Base System (ODS) dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT. (2) Kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pemerintah Daerah dalam program Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dalam rangka memberikan legalitas, kepastian hukum, memperkuat usaha bagi para pelaku usaha mikro yang mendirikan koperasi (3) Penguatan peran Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai penyalur (distributor dan pengecer pupuk bersubsidi) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan PT. Pupuk Indonesia (4) Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dalam penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 1 lembar oleh Camat secara gratis; (5) Kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan Hak Cipta dan Hak Merk secara gratis dalam rangka mendorong produktivitas usaha dan melindungi kreativitas UKM; (6) Program
penumbuhan
dan
pengembangan
kewirausahaan
khususnya
technopreneurship. Hal ini dilakukan melalui program/kegiatan yang bersinergi antar K/L terkait, Pemda, pelaku usaha dan gerakan koperasi; (7) Penyaluran KUR Mikro maksimal Rp. 25 juta tiap debitur tanpa agunan dengan bunga 9% pertahun, sedangkan KUR Ritel Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan bunga sebesar 9% pertahun dengan target 100 triliun; (8) Penyaluran Dana bergulir LPDB-KUMKM untuk sektor riil turun dari 6% menjadi 5% pertahun atau 0,2% perbulan, dan untuk KSP turun dari 9% menjadi 8% pertahun atau 0,3% perbulan; 2
(9) Kementerian Koperasi dan UKM saat ini telah mengembangkan Gallery Indonesia WOW yang merupakan media bagi para pelaku KUKM untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga berorientasi ekspor dan menuju digital economy melalui seleksi dan kurasi sehingga dapat mendisplay produk yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. 3. Langkah-langkah Optimalisasi 2017 Dengan alokasi pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM TA. 2017 akan dioptimalkan pada program/kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM didaerah berdasarkan usulan dengan mengacu pada agenda prioritas dan program/kegiatan prioritas nasional; Penganggaran berbasis pada program prioritas bukan berdasarkan struktur
organisasi (money follows program). Penyederhanaan
mempermudah
nomenklatur kontrol
dan
program
pengawasan
dan
kegiatan
penggunaan
dalam anggaran,
rangka serta
mempermudah sinergi antar pusat dan daerah dalam melaksanakan program prioritas pembangunan tersebut. 4. Hal-hal lain yang bersifat masih perlu
perhatian khusus dari Program-Program
Unggulan Fasilitasi
pembebasan
biaya
akta
koperasi
merupakan
salah
satu
bentuk
dukungan/stimulus bagi pelaku usaha mikro yang bersifat terbatas/dalam jangka waktu tertentu dan bukan bertujuan untuk penghapusan biaya pembuatan akta; Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) kedepan akan dilakukan penataan kembali mengenai peran dan fungsi; Sejalan dengan mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pembagian kewenangan Pusat dan Daerah, maka salah satu implementasinya dengan percepatan layanan dan kemudahan pembuatan badan hukum koperasi, Kementerian KUKM telah menggulirkan Sistem Badan Hukum Online.
3
Bidang Pembiayaan Kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kedepan akan diperluas skema penyalurannya melalui lembaga non-perbankan salah satunya melalui koperasi. Perluasan akses pembiayaan khususnya untuk pemberdayaan bagi koperasi didorong melalui kegiatan penyertaan modal koperasi dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM, juga telah digulirkan melalui skema penguatan pembiayaan melalui dana bergulir oleh LPDB-KUMKM Dalam upaya penguatan akses pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil, telah digulirkan kegiatan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi termasuk daerah tertinggal dan perbatasan; Untuk pengembangan
pasar produk KUKM pada
pasar domestik maupun
internasional telah difasilitasi melalui kurasi produk KUKM daerah melalui Gallery Indonesia WOW oleh LLP-KUKM Sebagai upaya fasilitasi penguatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga telah dikembangkan kegiatan pendampingan dan saat ini telah mencapai 7.138 pendamping. Fasilitasi Ijin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IUMK) merupakan wujud afirmasi pemerintah dalam memberikan dukungan penguatan kapasitas usaha yang nantinya diarahkan pada kualifikasi akses pendanaan.
5. Tindak Lanjut setelah Rapat Regional 1. Penyempurnaan matrik usulan dari masing-masing daerah terutama terkait agenda program prioritas dan prioritas nasional tahun anggaran 2017 bidang pembangunan Koperasi dan UMKM; 2. Usulan dari masing-masing daerah yang belum tertampung dalam usulan sebelumnya yaitu kegiatan prioritas K/L dan prioritas lainnya, sehingga akan menjadi pertimbangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengalokasian kegiatan dan anggaran tahun 2017; 3. Matrik Sinkronisasi Program/Kegiatan yang telah dihasilkan dari Rapat Koordinasi Regional ini akan dikonsolidasikan dan menjadi bahan acuan pemantapan program/kegiatan tahun anggaran 2017 selanjutnya akan menjadi bahan yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
4
Bali, 2 Juni 2016 Kementerian Koperasi dan UKM
5
