KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Tatacara Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian Usulan DAK sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2017
Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
OUTLINE 1. SIKLUS APBN 2. PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG DAN MENU KEGIATAN DAK FISIK. 3. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK 4. PENILAIAN KELAYAKAN USULAN DAK FISIK 5. PENGHITUNGAN ALOKASI DAK FISIK 6. PENETAPAN ALOKASI DAK FISIK
2
SIKLUS APBN Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN
Penyusunan dan Penetapan RKP Juni T-1
Mei T-1 Perumusan KEM dan PPKF, Resource Envelope, dan Pagu Indikatif
Penetapan pagu sementara dan penyusunan RAPBN Agustus – Oktober T-1
Maret T-1 Pembahasan dan Penetapan APBN Oktober T-1
Pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN Jan-Des T+1
Pelaporan dan Pencatatan APBN
Pelaksanaan APBN Jan-Des
Jan-Des
3
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK Penetapan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK
Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK kepada daerah
Penentuan pagu per Bidang/ subbidang/subjenis berdasarkan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam RAPBN
Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar kab./kota dan antara kab./kota dengan provinsi berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN, dengan memperhatikan masukan dari DPD dan DPR
Agustus
Akhir Juli
Agustus-September
Mei- Awal Juni
Awal Mei
April
Penghitungan alokasi sementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah
Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK oleh daerah
Verifikasi dan Penilaian Usulan DAK oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu Juni-Juli
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK September
Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) Oktober
Penetapan Alokasi DAK per Daerah Oktober
4
PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/MENU KEGIATAN (RUANG LINGKUP DAK FISIK) 1. 2. 3.
DAK REGULER (Prov./Kab./Kota)
DAK FISIK
DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK (Kab./Kota) DAK AFIRMASI (Kab./Kota Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan, dan Transmigrasi)
Pendidikan Kesehatan & Keluarga Berencana Perumahan dan Permukiman, Air Minum & Sanitasi 4. Kedaulatan Pangan 5. Energi Skala Kecil 6. Kelautan & Perikanan 7. Sarana Prasarana Pemerintah Daerah 8. Lingkungan Hidup & Kehutanan 9. Transportasi 10. Sarana Prasarana Perdagangan, Industri Kecil Menengan, dan Pariwisata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5.
Transportasi Kedaulatan Pangan Perumahan dan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kelautan dan Perikanan Pendidikan Kesehatan Sarana Prasarana Perdagangan, Industri Kecil Menengan, dan Pariwisata
Perumahan dan Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Irigasi Transportasi (jalan, transportasi desa, dermaga kecil, dan tambatan perahu) Kesehatan Pendidikan
5
PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/MENU KEGIATAN (MENU KEGIATAN PER SUBBIDANG DAK FISIK) NO
BIDANG DAK
1
PENDIDIKAN
2
KESEHATAN dan KELUARGA BERENCANA
3
4 5 6
SUBBIDANG DAK a. Pendidikan SD/SDLB b. Pendidikan SMP/SMPLB c. Pendidikan SMA d. Pendidikan SMK a. Pelayanan Kesehatan Dasar b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian d. Keluarga Berencana INFRASTRUKTUR a. Infrastruktur Perumahan dan PERUMAHAN, Pemukiman PERMUKIMAN, AIR b. Infrastruktur Air Minum MINUM DAN SANITASI c. Infrastruktur Sanitasi KEDAULATAN PANGAN
a. Infrastruktur Irigasi b. Pertanian
ENERGI SKALA KECIL Energi skala kecil KELAUTAN DAN Kelautan dan perikanan PERIKANAN
JUMLAH MENU 11 12 10 12 27 23 23 3 3 23
ALOKASI PEMDA Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Provinsi Provinsi Kabupaten/Kota a.Provinsi b.Kabupaten/Kota a.Provinsi b.Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2
Kabupaten/Kota
9 8 6 6 11 30 13 5 3
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota Provinsi a. Provinsi b. Kabupaten/Kota
6
PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/MENU KEGIATAN (MENU KEGIATAN PER SUBBIDANG DAK FISIK) NO
7
BIDANG DAK KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG DAK a. Lingkungan Hidup b. Kehutanan a. Infrastruktur Jalan
8
9
10
TRANSPORTASI
SARANA PERDAGANGAN, INDUSTRI KECIL & MENENGAH, dan PARIWISATA PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH
JUMLAH MENU 30 45 19 6 6
b. Perhubungan
11
c. Transportasi Perdesaan
b. Industri Kecil dan Menengah
11 2 7 2
c. Pariwisata
13
a. Prasarana Pemda
8
b. Prasarana Satpol PP
6
a. Sarana Perdagangan
c. Prasarana Pemadam Kebakaran TOTAL JUMLAH MENU
6 412
ALOKASI PEMDA a. Provinsi b. Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota a. Provinsi b. Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 7
PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/ MENU KEGIATAN DAN FORMAT/TEMPLATE USULAN DAK KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
BAPPENAS
Menetapkan bidang/ subbidang/ subjenis dan pagu anggaran DAK
Menetapkan lingkup kegiatan, sasaran dan target per bidang/ subbidang/ subjenis DAK
Menetapkan format dan Template Usulan DAK
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
Disampaikan ke daerah Bulan Mei
Pokok2 pemberitahuan kepada daerah : a.Jenis DAK dan bidang/subbidang/subjenis serta lingkup kegiatannya; b.Sasaran/target output dan lokus prioritasnya; c.Sinkronisasi kegiatan per bidang/subbidang/subjenis DAK dengan prioritas nasional per bidang/subbidang (peta pendanaan per bidang/subbidang dari DAK + Dana Dekon + Tugas Pembantuan + anggaran Kantor Pusat); d.Tatacara penyusunan, penyampaian, verifikasi/ penilaian kelayakan usulan DAK dan penghitungan alokasi DAK per bidang/subbidang/subjenis (dilengkapi dengan aplikasi format usulan dan template usulan DAK). 8
PENYUSUNAN USULAN DAK FISIK SEKDA
Menyusun usulan awal DAK & Data Pendukung sesuai kebutuhan dan prioritas daerah dalam RKPD/RPJMD mengacu pada prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN USULAN AWAL DAK & DATA PENDUKUNG
Pembahasan berdasarkan kriteria: a. Kesesuaian thd RKPD/RPJMD; b. Kesesuaian thd prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN; c. Sinkronisasi usulan kegiatan; d. Urutan prioritas kegiatan per bidang; e. Kesesuaian usulan kegiatan thd SPM; f. Kewajaran target output kegiatan; g. Lokasi pelaksanaan kegiatan; h. Standar biaya masing2 daerah; i. Mempertimbangan kinerja pelaksanaan DAK 3 tahun sebelumnya. USULAN FINAL DAK & DATA PENDUKUNG
Mei
a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; c. Usulan DAK per bidang/ subbidang/subjenis beserta data pendukung; d. Data Pendukung
a. Menyusun rekapitulasi Usulan DAK semua bidang/subbidang/ subjenis DAK; b. Menyusun surat pengantar kepala daerah; c. Mengajukan usulan DAK per bidang/ subbidang/ subjenis, rekapitulasi usulan DAK, dan surat pengantar usulan DAK kepada kepala Daerah.
BERKAS USULAN DAK
Minggu I Juni
9
PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK K/L TEKNIS a. Surat pengantar kepala daerah. b. Rekapitulasi usulan DAK; c. Usulan DAK per bidang/ subbidang/subjenis beserta data pendukung; d. Data Pendukung
BERKAS USULAN DAK
a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis c. Data pendukung
KEMENKEU dan BAPPENAS a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis c. Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis d. Data pendukung
GUBERNUR a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah b. Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis c. Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis d. Data pendukung
Mei
Minggu I Juni
10
VERIFIKASI DOKUMEN USULAN DAK FISIK K/L Bappenas Kemenkeu Teknis
No.
Uraian
1
Kelengkapan dokumen Usulan DAK (Usulan DAK, Data Pendukung, dokumen hardcopy dan softcopy)
√
√
√
2
Kesesuaian Usulan DAK dengan format dan komponen data teknis yang telah ditetapkan.
√
√
√
3
Pemenuhan unsur keabsahan Usulan DAK.
√
√
√
4
Kesesuaian antara Rekapitulasi Usulan DAK dengan Rincian Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis.
√
√
√
5
Kesesuaian antara dokumen hardcopy (dokumen fisik) dan softcopy (dokumen elektronik) Usulan DAK.
√
√
√
6
Kesesuaian antara tanggal penyampaian Usulan DAK dengan batas waktu yang ditetapkan.
√
√
√ 11
PENILAIAN KELAYAKAN USULAN DAK FISIK (PEDOMAN) No
K/L Teknis
Bappenas
Kementerian Keuangan
1
Memastikan kesesuaian usulan kegiatan dengan lingkup/menu kegiatan per bidang/subbidang yang ditetapkan oleh K/L teknis.
Memastikan kesesuaian usulan kegiatan dengan usulan dalam eMusrenbang.
Memastikan kesesuaian usulan kegiatan dengan lingkup/menu kegiatan per bidang/subbidang yang ditetapkan oleh K/L teknis.
2
Menilai usulan target output kegiatan mengacu pada: a. data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK; b. perbandingan data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK dengan data teknis yang dimliki oleh K/L; c. tingkat pencapaian SPM pada subbidang/bidang yang terkait; d. target output dan outcome yang akan dicapai oleh daerah dalam jangka menengah; e. target output dan outcome yang akan dicapai pada bidang/subbidang terkait per tahun secara nasional; f. Target output dan outcome terkait kegiatan yang akan didanai dari dana TP dan KP; dan g. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN.
Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK; b. lokasi prioritas per bidang/subbidang per tahun secara nasional; c. lokasi prioritas per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional; d. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.
Menilai satuan biaya setiap usulan kegiatan menggunakan: a. Standar Biaya Masukan; b. Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c. Indeks kemahalan konstruksi.
3
Membandingkan dan menyesuaikan besaran satuan biaya per kegiatan yang diusulkan daerah berdasarkan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran.
Mengelompokkan skala prioritas per bidang/sub bidang per daerah dalam 3 skala, yaitu : a. Sangat prioritas b. Prioritas c. Tidak prioritas
Menilai kegiatan yang diusulkan daerah dengan mengacu pada kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya. 12
PENGHITUNGAN ALOKASI DAK FISIK
K/L
BAPPENAS
KEMENKEU
• TARGET OUTPUT • UNIT COST
• SKALA PRIORITAS
• SATUAN BIAYA • KINERJA PENYERAPAN
Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar kab./kota dan antara kab./kota dengan provinsi berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN, dengan memperhatikan masukan dari DPD dan DPR
Total Kebutuhan dana perbidang
Total Volume Output Kegiatan = (total Volume Ouput Kegiatan yang disetujui K/L ) x (skala prioritas dari Bappenas) x (tingkat penyerapan dana dari Kemenkeu) Kebutuhan Dana per Kegiatan = (total Volume Ouput Kegiatan) x (satuan biaya yang telah disetujui Kementerian Keuangan)
Total Kebutuhan Dana
Total Kebutuhan Dana = total kebutuhan dana per kegiatan per daerah
Bila total kebutuhan dana ≠ pagu DAK RAPBN, maka dilakukan penyesuaian total kebutuhan dana per bidang/subbidang secara proporsional berdasarkan pagu DAK RAPBN
Total Kebutuhan Dana vs Pagu DAK RAPBN
Alokasi Sementara DAK per daerah
• Output kegiatan disesuaikan dengan pagu DAK secara proporsional • Output kegiatan yang telah disesuaikan dikalikan dengan standar biaya satuan untuk mendapatkan alokasi sementara DAK per daerah • Alokasi sementara DAK per daerah mempertimbangkan keseimbangan alokasi DAK antar daerah dan alokasi DAK tahun sebelumnya. 13
PENETAPAN ALOKASI DAK FISIK
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK
Alokasi Sementara DAK per daerah
Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa)
Penetapan Alokasi DAK per Daerah
14
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK PEMDA Usulan Daerah
K/L TEKNIS
BAPPENAS
DPD RI
DPR RI
pertimbangan DPD kepada DPR terkait dengan kebijakan DAK dalam RUU APBN
Pembahasan RUU APBN dan Penetapan Alokasi DAK
KEMENKEU
Usulan Daerah
Usulan Daerah
Usulan Daerah
Verifikasi
Verifikasi
Verifikasi
Usulan Daerah yang telah diverifikasi
Usulan Daerah yang telah diverifikasi
Usulan Daerah yang telah diverifikasi
Penilaian Kelayakan
Penilaian Kelayakan
Penilaian Kelayakan
Target output kegiatan dan satuan biaya yang disetujui
Prioritas kegiatan dan lokasi
Satuan Biaya dan kinerja penyerapan DAK T-2
Total kebutuhan dana
Penyesuaian total kebutuhan dana dengan pagu DAK RAPBN
Pagu DAK per bidang
Pagu alokasi DAK per bidang dan Alokasi DAK sementara per daerah
KD = PAGU
KD >
TERIMA KASIH
16
FORMAT DAN KOMPONEN DATA TEKNIS DALAM USULAN DAK
17
Format Surat Pengantar Usulan DAK KOP KEPALA DAERAH Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
...................... ...................... ...................... ......................
Tempat, tanggal
Yth. .............................. di ………………. Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota …….................……......, bersama ini mengusulkan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….................……......Tahun Anggaran 2017. Usulan kegiatan tersebut telah kami rinci menurut bidang/subbidang/subjenis DAK sesuai dengan format dan data teknis yang ditentukan, dengan kebutuhan dana sebagai berikut: 1. 2. 3.
DAK Reguler DAK Infrastruktur Publik Daerah DAK Affirmasi
Rp xxxxx Rp xxxxx Rp xxxxx
JUMLAH Terbilang jumlah DAK sebesar ....................................................................................... .......................................................................................... (dalam huruf)
Rp xxxxx
Usulan DAK tersebut, akan kami laksanakan dengan kesungguhan dan tanggung jawab sesuai jenis kegiatan, satuan, volume dan lokasi kegiatan yang kami usulkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama
18
Format Rekapitulasi Usulan DAK REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................ YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………
No. I A.
B.
Jenis/Bidang/Subjenis DAK Reguler Bidang ….. Jumlah Bidang Bidang …..
Subbidang
Jumlah
1. Subbidang……… 2. Subbidang………
Rp Rp
-
1. Subbidang……… 2. Subbidang………
Rp Rp
-
Jumlah Bidang Total DAK Reguler II A.
DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Bidang …..
B.
Jumlah Bidang Bidang …..
1. Subbidang……… 2. Subbidang……… 1. Subbidang……… 2. Subbidang………
Rp Rp Rp Rp
Jumlah Bidang Total DAK IPD III A. B.
DAK Affirmasi Subjenis …………. Subjenis …………. Total DAK Affirmasi Total Usulan DAK Terbilang :………….
Rp
-
Rp
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
-
Rp Rp
-
Rp
-
Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota
19 Tandatangan asli dan stempel basah Nama
Format Usulan DAK per Bidang DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................(1) YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………(2) 1. BIDANG .......................... PROGRAM DALAM NO. RPJMD / RKPD (3)
KEGIATAN (4) (Diurutkan Berdasarkan Prioritas Kegiatan yang Diusulkan)
TARGET OUTPUT (5) SATUAN (6)
VOLUME (7) 2017
2018
2019
BIAYA/ SATUAN 2017 (8)
LOKASI 2017 (9)
SUMBER DANA 2017 (10) APBD NON DAK (11) DAK (12)
A. SUB BIDANG ................ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. SUB BIDANG ................ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah 20
Nama
Format Data Pendukung Usulan DAK DATA PENDUKUNG USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................ YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN ………………… 1.
BIDANG ……………. A.
NO. 1
SUB BIDANG ………… DATA TEKNIS
VOLUME
SATUAN
PENDUKUNG KEGIATAN (NOMOR….)
2 3 4 5 6
Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama
21
MENU KEGIATAN PER BIDANG
22
DAK Subbidang SD 1. Peningkatan Prasarana 1) Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya Rehabilitasi jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya Pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya Pembangunan ruang guru berikut perabotnya Pembangunan jamban siswa dan/atau guru Pembangunan rumah dinas guru di daerah 3T.
2. Peningkatan Sarana 1) Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) 2) Media pendidikan: (Komputer/laptop/tablet, Proyektor; layar proyektor) 3) Peralatan pendidikan (Matematika, IPA, IPS, Bahasa, PJOK, Seni Budaya dan Keterampilan) 23
DAK Subbidang SMP 1. Peningkatan Prasarana 1) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya (ruang laboratorium
dan ruang perpustakaan) yang mengalami rusak minimal sedang beserta perabotnya 2) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya 3) Rehabilitasi jamban siswa dan guru beserta sanitasinya 4) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya 5) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 6) Pembangunan laboratorium IPA beserta perabotnya 7) Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya 8) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya 9) Pembangunan jamban siswa dan guru beserta sanitasinya 10) Pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus
2. Peningkatan Sarana 1)Peralatan pendidikan (Matematika, IPA, IPS, Bahasa, PJOK, Seni Budaya, dan
laboratorium komputer) 2)Koleksi perpustakaan sekolah
24
DAK Subbidang SMA 1. Peningkatan Prasarana 1) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang
mengalami rusak minimal sedang beserta perabotnya 2) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya 3) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 4) Pembangunan laboratorium beserta perabotnya 5) Pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya 6) Pembangunan jamban siswa dan guru beserta sanitasinya 7) Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru di daerah khusus
2. Peningkatan Sarana 1) Peralatan Laboratorium 2) Buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran 3) Sarana olahraga dan/atau kesenian
25
DAK Subbidang SMK 1. Peningkatan Prasarana 1) Rehab ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran (ruang laboratorium dan ruang perpustakaan) yang rusak beserta perabot 2) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya 3) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 4) Pembangunan laboratorium beserta perabotnya 5) Pembangunan ruang praktik siswa beserta perabot 6) Pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya 7) Pembangunan jamban siswa dan guru beserta sanitasinya 8) Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru di daerah khusus
2. Peningkatan Sarana 1)Peralatan lab 2)Peralatan praktik peserta didik 3)Buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran 4)Sarana olahraga dan/atau kesenian 26
DAK Bidang Kesehatan dan KB (1) Ruang Lingkup Kegiatan A. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: a.Sarana 1.Pembangunan baru 2.Renov/rehab puskesmas 3.Pembanguan rumah dinas b.Prasarana 1.Puskesmas Keliling (Pusling) Single Gardan 2.Puskesmas Keliling (Pusling) Doubel Gardan 3.Puskesmas Keliling (Pusling) Air 4.Generator Set Instalasi 5.Pengolahan Air Limbah (IPAL) 6.Sanitarian kit 7.Promkes kit Kendaraan khusus roda 2 8.Promkes di Puskesmas 9.Pengadaan perangkat komputer di Puskesmas 10.Pengadaan perangkat komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 11.Pengadaan perangkat pendataan keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat)
c. Alat Kesehatan 1. Yankes 1) Set pemeriksaan kesehatan Ibu, Anak, KB, dan Imunisasi (vaccine carier dan vaccine refrigerator) 2) Set Imunisasi (vaccine carier dan vaccine refrigerator) 3) Set Pemeriksaan Umum 4) Set Laboratorium 5) Set Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Kesga 1) Reagen Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil 2) Pengadaan Alat – Alat Medik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3) Skrinning Kit dan DVD Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) 4) Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 5) Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kit 3. 1) 2) 3)
Pengendalian Penyakit Pengadaan Mesin Fogging Pengadaan Larvasida Posbindu Kit
27
DAK Bidang Kesehatan dan KB (2) B. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: a. Sarana 1. Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Bangunan Ruang Operasi 3. Bangunan Intensive Care Unit (ICU) 4. Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (IRNA KL III) 5. Bangunan Radiologi 6. Bangunan Laboratorium 7. Bangunan Central Sterile Services Department (CSSD) 8. Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS) 9. Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) b. Prasarana 1. IPAL (Instalasi Pengolahan Alat Limbah) 2. Generator 3. Set Ambulans
c. Alat Kesehatan 1.Central Sterile Services Department (CSSD) 2.Radiologi Ruang Operasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 3.Pediatric Intensive Care Unit (PICU) 4.Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 5.High Care Unit (HCU) 6.intensive Critical care unit (ICCU) 7.Intensive Care Unit (ICU) 8.Laboratorium Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) 9.Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 10.Alat Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak d. RS Pratama
28
DAK Bidang Kesehatan dan KB (3) C. Subbidang Pelayanan Kefarmasian a.Kabupaten/Kota
1.Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota 2.Pembangunan Baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota 3.Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) a.Provinsi
1.Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) 2.Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) 3.Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi
29
DAK Bidang Kesehatan dan KB (4) D. Subbidang Keluarga Berencana :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB: Pengadaan Obgyn Bed Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB: Pengadaan IUD KIT Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB: Pengadaan Implant KIT Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB: Pengadaan Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi: Pembangunan gudang alat dan obat Kontrasepsi Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi: Alih fungsi gudang alat dan obat Kontrasepsi Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB: Pengadaan Kendaraan distribusi alokon Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB: Pengadaan Kendaraan jemput antar calon akseptor Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB: Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan: Pengadaan BKB Kit Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan: Pengadaan BKL Kit Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan: Pengadaan Genre Kit Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan: Pengadaan KIE Kit Pengadaan Media/Alat Pengolah Data: Pengadaan Personal Computer untuk Balai Penyuluhan KB dan Gudang Pengadaan Media/Alat Pengolah Data: Pengadaan LCD Proyektor untuk Balai Penyuluhan KB Pengadaan Media/Alat Pengolah Data: Pengadaan Note Book/Laptop untuk Balai Penyuluhan KB Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB: Pembangunan Balai Penyuluhan KB Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB: Alih fungsi Balai Penyuluhan KB Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB: Pengembangan Balai Penyuluhan KB Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB: Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB: Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB: Pengadaan Sepeda Motor 30
Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (1) Ruang Lingkup Kegiatan A. Subbidang Air Minum (Reguler) 1.Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN 2.Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 3.Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan 4.Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.
31
Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (2) B. Subbidang Air Minum (Affirmasi)
1.Pembangunan SPAM Perdesaan pada desa-desa rawan air, terpencil dan tertinggal, serta SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dan perbatasan
C. Subbidang Air Minum (IPD)
1.Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN 2.Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 3.Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan 4.Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.
32
Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (3) D. Subbidang Sanitasi (Reguler)
1.IPAL komunal(dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK) 2.Kombinasi IPAL komunal dengan MCK(melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR) 3.Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK) 4.Tangki Septik Komunal(dengan media bakteri, 5 - 10 KK) 5.Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri(minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan) E. Subbidang Sanitasi (IPD) 1.IPAL Skala kawasan (minimal 200 SR melayani minimal 200 KK) 2.IPAL Komunal (minimal 50 SR, melayani minimal 50 KK) 3.Toilet Umum
33
Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (4) F. Subbidang Sanitasi (Affirmasi)
1.IPAL komunal(dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK) 2.Kombinasi IPAL komunal dengan MCK(melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR) 3.Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK) 4.Tangki Septik Komunal(dengan media bakteri, 5 - 10 KK) 5.Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri(minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan) 6.MCK Plus(Maksimal 4 Pintu) G. Subbidang Perumahan (Reguler) 1.Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2.Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
H. Subbidang Perumahan (Affirmasi) 1.Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2.Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
34
Bidang Kedaulatan Pangan (1) Sub Bidang Pertanian (1) Pemerintah Provinsi (Isii Oleh Pemerintah Provinsi)
Pemerintah Kabupaten / Kota (diisi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota)
Pembangunan/Perbaikan UPTD/ Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.Pembangunan UPTD/Balai Diklat Pertanian 2.Perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian 3.Pembangunan UPTD/SMK Pertanian Pembangunan 4.Perbaikan UPTD/SMK Pertanian Pembangunan 5.Sarana Pendukung Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.Pembangunan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian 2.Perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian 3.Sarana Pendukung
Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (Kegiatan Wajib) meliputi Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/embung/dam parit/pintu air/long storage 1 Pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam) 2 Pembangunan embung 3 Pembangunan dam parit 4 Pembangunan pintu air 5 Pembangunan Long storage 6 Perbaikan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam) 7 Perbaikan embung 8 Perbaikan dam parit 9 Perbaikan pintu air 10 Perbaikan Long storage 11 Sarana Pendukung
Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.Pembangunan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak 2.Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak 3.Sarana Pendukung
Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian ( Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi) 1 Pembangunan Jalan Usaha Tani 2 Pembangunan Jalan Produksi 3 Perbaikan Jalan Usaha Tani 4 Perbaikan Jalan Produksi 5 Sarana Pendukung 35
Bidang Kedaulatan Pangan (2) Sub Bidang Pertanian (2) Pemerintah Kabupaten / Kota (diisi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) 1.Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan 2.Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian 3.Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian 4.Sarana Pendukung
Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.Pembanguan UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan 2.Pembangunan UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura 3.Pembangunan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan 4.Pembangunan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak 5.Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) 6.Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan 7.Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura 8.Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan 9.Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak 10.Perbaikan Rumah Potong Hewan (RPH) 11.Sarana Pendukung 36
Bidang Kedaulatan Pangan (3) Sub Bidang Irigasi A. Subbidang Irigasi (Reguler) 1.Pemerintah Provinsi 1)Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi 2)Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi 3)Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi 4)Rehabilitasi jaringan rawa kewenangan Pemerintah Provinsi 5)Peningkatan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Provinsi 6)Pembangunan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Provinsi 2.Pemerintah Kabupaten / Kota 1)Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2)Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3)Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kab/Kota 4)Rehabilitasi jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 5)Peningkatan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 6)Pembangunan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 37
Bidang Kedaulatan Pangan (4) Sub Bidang Irigasi B. Subbidang Irigasi (Affirmasi) Pemerintah Kabupaten / Kota 1.Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3.Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kab/Kota 4.Rehabilitasi jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 5.Peningkatan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota kewenangan Pemerintah Kab/Kota
Pembangunan
jaringan rawa
C. Subbidang Irigasi (IPD) Pemerintah Kabupaten / Kota 1.Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3.Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kab/Kota 4.Rehabilitasi jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 5.Peningkatan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 6.Pembangunan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota
38
Bidang Energi Skala Kecil Ruang Lingkup Kegiatan 1.Pembangunan PLTMH Off Grid 2.Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid 3.Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTS Terpusat Off Grid 4.Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 5.Pembangunan PLTS Tersebar 6.Pembangunan PLTS Roof Top 7.Pembangunan PLTS untuk pompa air P 8.embangunan PLT Hybrid Surya-Angin 9.Pemasangan Penerangan Lampu Jalan (PJU) Tenaga Surya 10.Rehabilitasi PLTMH Off Grid Terpusat yang rusak 11.Rehabilitasi PLTS Terpusat yang rusak 12.Pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga 13.Rehabilitasi Instalasi Biogas
39
Bidang Kelautan dan Perikanan Ruang Lingkup Kegiatan Provinsi 1. Pengadaan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI (UPTD Provinsi). 2. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Sentral/BBIS (UPTD Provinsi). 3. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 4. Pengadaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan konservasi perairan. 5. Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan mutu hasil perikanan. Ruang Lingkup Kegiatan Kabupaten/Kota 1. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan-TPI di luar PPI (milik UPTD Kab/Kota) 2. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal/BBIL (milik UPTD Kab/Kota) 3. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam)
40
Bidang Transportasi (1) Ruang Lingkup Kegiatan: A. Subbidang Transportasi Pedesaan : 1. Pembangunan jalan (di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota); 2. Peningkatan jalan (di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota); 3. Pembangunan jembatan (di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota); 4. Peningkatan jembatan (di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota); 5. Pembangunan tambatan perahu (jetty/quay); 6. Pembangunan dermaga; 7. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang Darat 8. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang Laut; 9. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang Sungai; 10. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang Danau; 11. Pembangunan Terminal Tipe C
41
Bidang Transportasi (2) B. Subbidang Jalan (Reguler) : Provinsi 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, pada Jalan Provinsi 2. Peningkatan jalan, pada Jalan Provinsi 3. Pembangunan jalan, pada Jalan Provinsi 4. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, pada Jembatan Provinsi 5. Peningkatan jembatan, pada Jembatan Provinsi 6. Pembangunan jembatan, pada Jembatan Provinsi Kab./Kota 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 3. Pembangunan jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 4. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota 5. Peningkatan jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota 6. Pembangunan jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota C. Subbidang Jalan (Affirmasi) : Kab./Kota 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 3. Pembangunan jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 4. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota 5. Peningkatan jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota 6. Pembangunan jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota
42
Bidang Transportasi (3) D. Subbidang Jalan (IPD) : 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan 3. Peningkatan struktur jalan dan jembatan 4. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan 5. Pembangunan jembatan 6. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan Peningkatan struktur jembatan Peningkatan kapasitas jembatan E. Subbidang Perhubungan :
1. Rambu Jalan Marka Jalan 2. Pagar Pengaman Jalan 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 4. Deliniator 5. Paku Jalan 6. Cermin Tikungan 7. Alat Penerangan Jalan 8. Alat Uji Kendaraan Bermotor (Statis)
9. Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 10. Media Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat (Baliho) 11. Halte dan Fasilitas Pendukung Halte 1) Halte 2) Papan Informasi Halte 3) Rambu Petunjuk Halte 43
Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata (1) Sub Bidang Sarana Perdagangan Ruang Lingkup Kegiatan 1. Provinsi (Diisi oleh Pemerintah Provinsi) 1) Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di setiap provinsi, 2) Pengembangan sarana pelayanan standardisasi dan pengembangan mutu 2. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Kab./Kota (Diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) Pembangunan Pasar Rakyat, Perluasan Pasar Rakyat, Revitalisasi Pasar Rakyat yang rusak, Pembangunan Gudang Non SRG Pengembangan atau perluasan Gudang SRG Penyediaan sarana penunjang SRG berupa Rice Milling Unit (RMU), Rumah dan Truk Pengembangan sarana pelayanan tera dan tera ulang 8 Sarana penunjang pasar tertib ukur
44
Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata (2) Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah Ruang Lingkup Kegiatan 1. Pembangunan Sentra IKM 2. Revitalisasi Sentra IKM
45
Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata (3) Sub Bidang Pariwisata Ruang Lingkup Kegiatan 1. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya 2. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet Penataan taman: pembuatan pergola 3. Penataan taman: pemasangan lampu taman 4. Penataan taman: pembuatan pagar pembatas 5. Penataan taman: panggung kesenian/pertunjukan 6. Pembangunan kawasan pariwisata: Kios Cinderamata P 7. embangunan kawasan pariwisata: Plaza Pusat Jajanan Kuliner 8. Pembangunan kawasan pariwisata: tempat ibadah 9. Peningkatan/Revitalisasi Kawasan Pariwisata: Kios Cinderamata 10. Peningkatan/Revitalisasi Kawasan Pariwisata: Plaza Pusat Jajanan Kuliner 11. Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, broadwalk dan pedestrian 12. Pembangunan dermaga/jetty 13. Pembangunan dive center dan peralatannya
46
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup Ruang Lingkup Kegiatan Pemerintah Provinsi (Isii Oleh Pemerintah Provinsi) Pembangunan IPAL 1. Pembangunan IPAL Komunal Domestik 2. Pembangunan IPAL Komunal Usaha Skala Kecil 3. Pembangunan IPAL Komunal Permukiman Nelayan 4. Pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil 5. Pembangunan IPAL Leachate TPA Pemantauan Pengawasan Kualitas LH 6. Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Air 7. Pengadaan Peralatan Lapangan Sampling Udara Ambient 8. Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Udara Emisi tidak Bergerak 9. Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Tanah/ Sedimen 10. Peralatan Utama Laboratorium 11. Peralatan Pendukung Laboratorium 12. Renovasi untuk Ruang Laboratorium
47
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2) Restorasi Danau dan Sungai dan Pemulihan Kesehatan Hulu DAS 13. Penanaman DTA Danau 14. Penanaman Perlindungan Mata Air 15. Penanaman Kanan Kiri Sungai (di luar kawasan hutan) 16. Pengadaan bibit pohon 17. Sumur Resapan 18. Embung 19. Lubang Resapan Biopori Pembangunan TAMAN KEHATI dan Taman Hijau 20. Penanaman di Taman KEHATI (jenis lokal/endemik/langka) 21. Penanaman di Taman Hijau 22. Pengadaan bibit pohon (jenis lokal/endemik/langka) 23. Jogging Track 24. Taman Bermain 25. Pembangunan sekat kanal gambut Pengelolaan Sampah 26. Pembangunan unit Bank Sampah 27. Rumah Pengomposan urban farming 28. Pengumpul gas landfill (methane capture) di TPA 29. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu-3R 30. Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak Sampah)
48
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3) Sub Bidang Kehutanan Ruang Lingkup Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota (di isii Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) 1. Penyediaan Bibit 2. Penanaman 3. Pemeliharaan Tanaman 4. Pembangunan Dam Pengendali 5. Pembangunan Dam Penahan 6. Embung/gully plug 7. Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK 8. Pembangunan Mikrohido di TAHURA
49
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (4) 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Penataan areal kerja TAHURA Jalan inspeksi Kendaraan pengangkut bibit sederahana Pembangunan menara pengawas Pembangunan pos jaga Pembangunan pagar dan gapura Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan Pembangunan sekat kanal gambut Pembangunan shelter/ visitor information center wisata alam Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak Sampah) untuk Wisata alam Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan
Pemerintah Provinsi (di isii Oleh Pemerintah Provinsi) Pembangunan dan Operasionalisasi KPH dan Kawasan hutan yang belum ada kelembagaan KPH 1. Penyediaan Bibit 2. Penanaman 3. Pemeliharaan Tanaman 4. Pembangunan Dam Pengendali 5. Pembangunan Dam Penahan 6. Embung/gully plug 7. Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK 8. Pembangunan Mikrohido di KPH 9. Pembangunan dan renovasi kantor resort 10. Penataan areal kerja KPH 11. Jalan inspeksi 12. Kendaraan pengangkut bibit sederahana 50
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (5) 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Pembangunan menara pengawas Pembangunan pos jaga Pembangunan pagar dan gapura Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan Pembangunan sekat kanal gambut Pembangunan shelter/ visitor information center wisata alam Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak Sampah) untuk Wisata alam Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan
Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota 21. Penyediaan Bibit 22. Penanaman 23. Pemeliharaan Tanaman 24. Jalur tracking 25. Pembangunan Dam Pengendali 26. Pembangunan Dam Penahan 27. Embung/gully plug 28. Penataan areal kerja Hutan Kota 29. Pembangunan menara pengawas 30. Pembangunan pos jaga 31. Pembangunan pagar dan gapura 32. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan
51
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (6) Pembangunan Hutan Rakyat 33. Penyediaan Bibit 34. Penanaman 35. Pemeliharaan Tanaman 36. Pembangunan Dam Pengendali 37. Pembangunan Dam Penahan 38. Embung/gully plug 39. Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK 40. Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial 41. Penyediaan Bibit 42. Penanaman 43. Pemeliharaan Tanaman 44. Jalur track wisata 45. Gapura
52
Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah (1) A. Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Prasarana Pemerintahan Daerah: 1. Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/ Walikota (Daerah yang belum memiliki gedung DOB atau Induknya) 2. Perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/ Walikota 3. Pembangunan gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota (Daerah yang belum memiliki gedung DOB atau Induknya) 4. Perluasan gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota 5. Pembangunan gedung kantor SKPD Provinsi/Kab/Kota 6. Perluasan gedung kantor SKPD Provinsi/Kab/Kota 7. Pembangunan gedung kantor Kecamatan di Kabupaten/Kota 8. Perluasan gedung kantor Kecamatan di Kabupaten/Kota
53
Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah (2) B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Satpol PP: Pembangunan gedung satpol PP Pembangunan Pos Pantau Pengadaan Kendaraan Dalmas Pengadaan Kendaraan Patroli Pengadaan Kendaraan angkut Pengadaan Alat Pelindung Diri
C. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Pemadam Kebakaran: Pembangunan Kantor Damkar Pembangunan Gudang & Garasi Damkar Pembangunan Pos WMK Pengadaan Kendaraan Damkar Pengadaan Kendaraan Support Damkar Pengadaan Alat Proteksi Petugas Damkar
54
