JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Harlan Evan Kapioru Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana – NTT Jl. Perintis Kemerdekaan 1, Oebufu Kupang
[email protected] Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sehubungan dengan adanya perbedaan potensi parkir dengan realisasi penerimaan saat operasional dilapangan Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimanakah Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, dan Faktor – Faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Temuan penelitian menperlihatkan bahwa, data perkembangan kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap total penerimaan PAD, periode tahun 2009 sebesar 1,62 % dan menurun terus menjadi 1,52% tahun 2013. Penerimaan retribusi daerah, pada tahun 2009 sebesar 4,17 % dan menurun menjadi 3,08 % pada tahun 2013. Selanjutnya penerimaan retribusi jasa umum sebesar 1,66% tahun 2009 dan menurun hingga tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat menjadi 1,70 %. Secara umum dapat disimpulkan bahwa, kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum belum menunjukkan peranan yang signifikan terhadap pembentukkan PAD Kota Kupang. Faktor – faktor yang menyebabkan kecilnya angka penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah; Faktor sistem managemen penanganan parkir dan faktor sistem pemungutan retribusi parkir yang belum berjalan secara baik. Berdasarkan pendekatan ROCCIPI ditemukan perilaku bermasalah terjadi pada semua pemegang peran. Kata Kunci : Implementasi, Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, SPK, PAD Kota Kupang, Faktor Penyebab Rendahnya Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan ROCCIPI. Abstract: The Implementation of Local Regulation No. 15/2011 on the edge of the Service Levy at Public Road Parking. In connection with the difference in potential parking revenue realization when operational field research was conducted to answer the question: How Service Levy Contributions Parking Public Road in supporting the original income within 5 (five) years, Factors - What factors affect the low contribution Service Levy Public Roadside Parking on receipt original income. The findings of the study showed that, the data development contribution levy parking on the edge of the public road to total revenue receipts, the period of 2009 amounted to 1.62% and continues to decline to 1.52% in 2013. Acceptance of retribution, in 2009 amounted to 4.17% and decreased to 3.08% in 2013. The next general acceptance services levy of 1.66% in 2009 and declined through 2012 and in 2013 increased to 1.70%. in general it can be concluded that the contribution of roadside parking fees in general have not shown a significant role towards the formation of PAD Kupang. Factors - factors that led to the low number of reception roadside parking fees are common; Factor management systems handling park and parking fee collection system factors that have not been run well. Based approach ROCCIPI found problematic behavior 101
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 occurs on all stakeholders. This suggests that the implementation of Regulation No. 15 in 2011 is not effective. Keywords: Implementation, Regulation No. 15 of 2011 on the edge of the Service Levy at Public Road Parking, SPK, PAD Kupang City, Low Causes Parking Levy Public Roads and ROC PENDAHULUAN
dalam hal ini pemerintah menetapkan
Latar Belakang Masalah
prinsip “uang mengikuti fungsi”.1
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
Realitas Kota Kupang dalam menjalani
daerah akan terlaksana secara optimal
otonomi daerah selama ini menunjukkan
apabila adanya sumber penerimaan yang
bahwa,
cukup pada daerah, dengan mengacu kepada
ketergantungan terhadap dana perimbangan
Undang – Undang tentang Perimbangan
yang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
sangatlah besar. PAD Kota Kupang lima
Pemerintah
Daerah,
besarnya
tahun terakhir (2007 – 2011) menunjukkan
disesuaikan
dan
dengan
peningkatan secara konstan, tahun 2007
pembagian kewenangan antara pemerintah
sebesar Rp. 30.659.877.526 naik menjadi
pusat dan daerah. Semua sumber keuangan
Rp.
yang melekat pada setiap urusan pemerintah
mengalami kenaikkan rata – rata 13,90%
yang diserahkan pada daerah menjadi
pertahun. Sumber PAD yang dominan pada
sumber keuangan daerah. Daerah diberikan
tahun 2007 adalah penerimaan lain – lain
hak mendapatkan sumber keuangan yang
yang sah, kemudian bergeser ke pajak
antara lain berupa : kepastian tersedianya
daerah pada tahun 2011. Sumber PAD yang
persediaan pendanaan dan pemerintahan
terkecil adalah Retribusi Daerah dan Lain –
sesuai dengan urusan pemerintah yang
Lain Pendapatan Yang Sah. Peran Retribusi
disertakan; kewenangan memungut dan
Daerah terhadap total PAD menurun dari
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah
24,77% (2007) menjadi 23,62% (2011).
dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari
Sementara peranan pendapatan lain – lain
dimana
diselaraskan
dari
berasal
segi
dari
47.702.927.428
keuangan
(fiscal),
pemerintah
tahun
2011
pusat
atau
sumber – sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber – sumber pendapatan
1
Nurlan Darise, AK,pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Dokumen Balitbang kajian hasil Penelitian, evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Kupang, 2013, hlm. 6
lain yang sah. Dengan pengaturan tersebut,
102
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 yang sah terhadap total PAD menurun dari
menjadi
39,33% (2007) menjadi 13,04% (2011). 2
pemungutan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal
dasar
hukum
retribusi
dimasyarakat.
pelaksanakan
pelayanan
Kebijakan
perpakiran
Retribusi
tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat
Penerimaan
dari
Kota
pengelolaan
dari 4 (empat) sumber, yaitu : Pajak Daerah, Daerah,
di
parkir
menjadi
pengelolaan aset daerah yang dipisahkan
Daerah
dan Penerimaan lain lain. Dari ke - empat
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir
sumber tersebut, retribusi daerah menjadi
dilapangan SKPD ini bermitra dengan pihak
sangat
menunjukkan
kedua (orang pribadi dan atau badan
kemampuan pemerintah dalam memberi
hukum). Pihak kedua (Pengelola Parkir)
layanan yang baik untuk meningkatkan
diberikan
aktivitas
ekonomi
masyarakat.
Peranan
menangani pelayanan parkir kendaraan
retribusi
daerah
yang
dalam
bermotor di tepi jalan umum. Penunjukkan
mencerminkan
pihak kedua dalam menangani pungutan
penting
pembentukan
untuk
PAD
besar
(SKPD)
Kupang
Perhubungan.
mandat
retribusi
semakin baik. Formasi PAD Kota Kupang
menggunakan sistem tender (penawaran
menunjukkan bahwa, peranan pajak daerah
harga).
semakin meningkat sementara retribusi
ditindaklanjuti
daerah mengalami penurunan secara relatif
Kerja (SPK) dengan masa berlaku selama
terhadap total PAD. Fakta ini menjadi
satu tahun (01 Januari – 31 Desember).
bagaimana
meningkatkan
setiap
Setiap
lokasi
jawab)
kemampuan pemerintah untuk melayani
alasan utama untuk mengkaji lebih lanjut
di
(tanggung
Teknis
perpakiran,
pemenang
dengan
Surat
tender Perjanjian
Berdasarkan hasil observasi diketahui
penerimaan
bahwa, Lokasi parkir di wilayah Kota
retribusi daerah terhadap PAD di waktu
Kupang hampir semuanya memanfaatkan
mendatang.
badan jalan, padahal kondisi Jalan – jalan
Salah satu sumber penerimaan daerah
dalam
Kota
Kupang
tidak
semuanya
yang perlu mendapat perhatian adalah
memiliki lebar yang cukup untuk dijadikan
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan
lokasi parkir kendaraan, sehingga
Umum,
dari
menimbulkan kemacetan arus lalu lintas
retribusi umum. Peraturan Daerah (Perda)
terutama pada lokasi pusat perdagangan
Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi
Jalan Sudirman (Kuanino) hingga Jalan
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Mohammad Hatta (Fontein), terus ke Jalan
2
Ahmad Yani (Oeba – Merdeka - Oebobo)
yang
merupakan
bagian
Litbang Kota Kupang; Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar Kota Kupang, Tahun 2012, hlm . 26–27
telah
dan terus ke daerah Pertokoan di Jalan Siliwangi pada jam – jam sibuk pagi, siang 103
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 dan
atau
sore
hingga
malam
hari.
lingkungan
implementasi
(context
of
Kemacetan arus lalu lintas tersebut dipicu
implementation). variabel isi kebijakan ini
oleh
mencakup : (1) sejauhmana kepentingan
perilaku
bermasalah
dari
para
pengendara yang kurang atau tidak mentaati rambu
–
rambu
sasaran
atau
target
groups
perilaku
termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis
bermasalah dari pengelola parkir beserta
manfaat yang diterima oleh target group, (3)
juru parkir yang kurang bertanggung jawab
sejauhmana perubahan yang diinginkan dari
dalam menjalankan perannya; serta perilaku
sebuah kebijakan.; (4) apakah letak sebuah
bermasalah
program sudah tepat. (5) apakah sebuah
dari
lalulintas;
kelompok
lembaga
pelaksana
peraturan yang belum optimal menjalankan
kebijakan
telah
menyebutkan
tugas dan fungsinya secara baik.
implementornya dengan rinci ; dan (6)
Berdasarkan permasalahan yang terjadi
apakah sebuah program didukung oleh
di lapangan, maka perlu dilakukan evaluasi
sumberdaya yang memadai. Sedangkan
implementasi Perda Nomor 15 tahun 2011
variabel lingkungan kebijakan mencakup :
agar
(1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan,
dapat
dilakukan
berdasarkan
penyempurnaan
perkembangan
telah
dan strategi yang dimiliki oleh para aktor
terjadi. Dalam kajian ini, peneliti berupaya
yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
menjawab pertanyaan berikut :
(2) karakteristik institusi dan rejim yang
1. Bagaimanakah
yang
kontribusi
Retribusi
sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran3
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam
Peningkatan
Kebijakan diasumsikan sebagai suatu
Pendapatan Asli Daerah dalam 5 (lima)
“pesan” dari pemerintah federal (pusat)
tahun terakhir ?
kepada pemerintah daerah. Keberhasilan
2. Faktor
mendukung
–
faktor
mempengaruhi
apakah
yang
implementasi
rendahnya kontribusi
pesan
tersebut
sangat
dipengaruhi oleh 3 hal pokok :
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan a. isi kebijakan (the content of the policy Umum terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
message) b. format kebijakan (the form of the policy message) c. Reputasi actor (the reputation of the
Kerangka Teori Merilee S. Grindle bahwa
keberhasilan
mengatakan
communicators)
implementasi
dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni 3
Merilee S. Grindle 1980, dalam AG Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Op.Cit. hlm. 93
isi kebijakan ( content of policy) dan 104
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 Isi kebijakan meliputi sumberdaya,
dampak negatif yang dapat dirasakan ?; (3)
manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik.
Apakah masalah tersebut dibentuk oleh
Format kebijakan tersendiri dari kejelasan
sekumpulan perilaku atau hanya
kebijakan
konsistensi
perilaku tunggal ? Jika jawaban menunjukan
kebijakan (policy consistency), frequency
serangkaian perilaku yang menimbulkan
serta penerimaan isi kebijakan (receipt of
dampak negatif terjadi berulang – ulang,
message).
kondisi tersebut adalah masalah sosial.
(policy
clarity),
Sedangkan
reputation
of
communicator terdiri dari legitimasi dan
Langkah
kredibilitas aktor – aktor pemerintah daerah.
menyelami
Ada
tentang
empat faktor yang mempengaruhi
kinerja implementasi, yaitu : a. Kondisi
lingkungan
sampai
masalah
dipecahkan (environmental
pertama,
pemahaman yang
rancangan
ingin
peraturan.
kita perlu menempuh 2 tahapan, yaitu :
b. Hubungan antar organisasi (inter – organizational relationship) c. Sumberdaya (resources) d. Karakter
institusi
Pertama : Membuktikan Dampak
Negatif
Masalah
dengan
Sosial,
dilakukan
pembuktian gejala. Masalah sosial lebih implementor
mudah dikenali dari gejalanya. Gejala
(characteristic implementing agencies)4
adalah
wujud
Dampaknya
dapat
masalah
sosial.
dirasakan,
gejala
timbulnya
konseptual atau abstrak. Pemaparan gejala
berbagai masalah sosial. Masalah sosial
masalah sosial menjadi penting juga karena
harus
akan
dilihat
mengakibatkan
nyata
berisikan hal – hal nyata, bukan hal – hal
Implementasi Perda Nomor 15 tahun telah
akan
Untuk sampai pada pemahaman tersebut,
conditions)
2011,
pada sosial
oleh
kita
satu
sebagai
suatu
rangkaian
digunakan
untuk
perilaku berulang ( a set of repetitive
pemerintah,
behavior)
masyarakat. tersebut memang benar – benar
yang
menimbulkan
dampak
lembaga
meyakinkan
negatif bagi manusia dan kondisi fisik.
diperlukan
Selanjutnya, dari pengertian tersebut, kita
masalah sosial.
memperoleh suatu rumusan pertanyaan
Kedua
untuk
:
perwakilan,
memecahkan
Membuktikan
perilaku
bermasalah
yaitu : (1) Apakah masalah tersebut terjadi
masalah sosial. Karena rancangan peraturan
berulang – ulang atau sekali saja ?; (2)
hanya ditujukkan bagi perilaku, diperlukan
Apakah
pembuktian tentang perilaku apa dan siapa
tersebut
mempunyai
turut
suatu
kunci untuk menentukan masalah sosial
masalah
yang
serta
menimbulkan
pelakunya ( Whose and What behavior) yang turut menimbulkan masalah sosial.
4
Ibid, hlm .89-90
105
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 Perilaku tersebut dalam MPM dinamakan
menyusun
sebagai perilaku bermasalah. Dengan kata
rancangan peraturan.
lain, tahap ini merupakan pembuktian perilaku
bermasalah.
pemecahannya
di
dalam
Suatu rumusan yang perlu kita ingat
MPM
dalam
menemukan
penyebab
perilaku
mengelompokkan pihak – pihak yang
bermasalah adalah : satu perilaku penyebab
perilakunya terkait dengan masalah sosial
bermasalah selalu di timbulkan oleh banyak
akan ditangani oleh rancangan peraturan.
penyebab. Apa yang perlu kita lakukan
Pihak – pihak terkait itu terdiri dari : (1)
untuk memudahkan, kita perlu merumuskan
Aktor
berbagai hipotesis tentang sebab – sebab
(Role Occupant); (2) Pelaksana
Peraturan ( Implementing Agent). Pelaksana
terjadinya
peraturan adalah pihak – pihak yang diberi
empirik dan dijelaskan secara logis kedalam
kewenangan
hubungan sebab akibat. Karena perilaku
oleh
peraturan
untuk
perilaku
bermasalah.
memastikan bahwa aktor berperilaku sesuai
bermasalah
peraturan. Sering perilaku bermasalah juga
penyebab, bagaimana cara mendapatkan
dilakukan oleh pelaksana peraturan. Dalam
hipotesis – hipotesis tentang berbagai
keadaan ini, pelaksana peraturan dapat
penyebab perilaku bermasalah tersebut ?
dilakukan sebagai aktor.
untuk
Fakta empirik
ditimbulkan
menghimpun
oleh
Fakta
dan
banyak
menjelaskan
harus menjadi dasar dalam menentukan
berbagai hipotesis yang menjadi penyebab
perilaku apa dan siapa pelakunya yang turut
perilaku bermasalah, MPM menggunakan
menimbulkan masalah sosial. Kita bisa
suatu alat yang bernama agenda ROCCIPI
menggunakan sumber data yang sama
merupakan singkatan dari 7 (tujuh) kategori
ketika menggali gejala. 5
pokok yang penyusunanya, yaitu : 1. Rule
Pada langkah kedua ini kita akan
(Peraturan); 2. Opportunity (Kemampuan);
menggali berbagai penyebab dan perilaku
3.
bermasalah yang telah dikenali dalam
Comunication (Komunikasi); 5. Interest
langkah
(Kepentingan); 6. Process (Proses); 7.
pertama.
Mengapa
mesti
menemukan penyebab ? peraturan yang
Capacity
(Kemampuan
);
4.
Ideology (Nilai dan sikap).
berhasil adalah peraturan yang mampu
Dalam kaitan dengan implementasi
mengubah atau menghilangkan berbagai
kebijakan Perda Parkir Nomor 15 tahun
penyebab perilaku bermasalah. Artinya,
2011,
perlu
efektif sebagaimana yang diharapkan dari
mengetahui
berbagai
penyebab
terjadinya perilaku bermasalah agar dapat 5
perda
diharapkan dapat berjalan secara
tersebut.
berpendapat Id., hlm 89 - 92
Soerjono
tentang
pengaruh
Soekanto hukum
“Salah satu fungsi hukum baik sebagai 106
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 kaidah maupun sebagai sikap tindak atau
bentuk
ketaatan
(compliance),
dengan
perilaku
kondisi
tersebut
menunjukkan
adanya
teratur
adalah
membimbing
perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum
indikator bahwa hukum tersebut adalah
tidak
efektif.
hanya
terbatas
pada
timbulnya
ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi
Parkir di tepi jalan umum meruapakan
mencakup efek total dari hukum terhadap
salah satu sumber penerimaan retribusi yang
sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat
turut berkontribusi terhadap
positif maupun negatif 6
Asli Daerah yang merupakan pendapatan
Pendapatan
Ketaatan seseorang bersikap tindak
daerah yang bertujuan untuk memberikan
atau berperilaku sesuai dengan harapan
keleluasan kepada daerah dalam menggali
pembentuk
–
undang
undang
bahwa
pendanaan dalam melaksanakan Otonomi
pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau
Daerah
perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai
desentralisasi yang bersumber dari hasil
ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
penyimpangan (deviance) dan pengelakan
pengelolaan
(evasion). Konsep –
dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli
konsep ketaatan,
sebagai
perwujudan
kekayaan
daerah
asas
yang
dan
daerah yang sah. Lain – lain pendapatan
pengelakan sebenarnya berkaitan dengan
Asli Daerah yang sah adalah pendapatan
hukum
atau
yang diterima seperti pendapatan hibah,
suruhan. Bilamana hukum tersebut berisikan
dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi
kebolehan, perlu dipergunakan konsep –
dan pemerintah daerah lain.
ketidaktaatan
yang
atau
penyimpangan
berisikan
larangan
konsep lain, yakni penggunaan (use), tidak
Undang – Undang Nomor 28 tahun
menggunakan (nonuse) dan penyalahgunaan
2009 mendefinisikan retribusi daerah /
(misuse); hal tersebut adalah lazim dalam
retribusi yaitu pungutan daerah sebagai
bidang hukum perikatan.
pembayaran atas jasa / pemberian izin
Efektivitas penegakan hukum amat
tertentu yang khusus disediakan dan atau
berkaitan erat dengan efektivitas hukum.
diberikan
Agar hukum itu efektif, maka diperlukan
kepentingan pribadi atau badan. Retribusi
aparat penegak hukum untuk menegakkan
pada dasarnya merupakan harga yang
sanksi
dapat
dibayar seseorang karena mendapatkan
diaktualisasikan kepada masyarakat dalam
manfaat dari layanan atau sarana dan
tersebut.
Suatu
sanksi
prasarana 6
Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, 2012, Jakarta, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, hlm.121
107
oleh
pemerintah
yang
untuk
disediakan
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 pemerintah.
7
terkandung dibalik ciri – ciri retribusi di atas
Halim berpendapat bahwa
adalah keadilan dan kemanfaatan.9
retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah
sebagai
akibat
adanya
kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah,
atau
pembayaran
METODE PENELITIAN
tersebut
Penelitian ini menggunakan pendekatan
didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang
empiris dan yuridis normatif. Pendekatan
diberikan pemerintah daerah yang langsung
empiris dilakukan untuk mendapatkan data
dinikmati secara perseorangan oleh warga
time
masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan
Kupang tahun 2009 – 2013. Sedangkan
atas peraturan yang berlaku.
8
series
perkembangan
PAD
Kota
kajian yuridis normatif dipusatkan pada
Berdasarkan uraian di atas, maka
dokumen Perda Nomor 15 Tahun 2011
karateristik retribusi adalah : (1) retribusi
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
dipungut berdasarkan peraturan – peraturan
Jalan Umum.Penelitian ini bersifat kualitatif
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
dengan jumlah informan dan responden
yang berlaku umum, (2) dalam retribusi,
sebagai berikut; Pejabat Bidang Penataan
hubungan antara prestasi yang dilakukan
dan Pendataan Perhubungan, Pengelola
(dalam
dengan
parkir satu orang, Juru parkir sejumlah tiga
kontraprestasi itu bersifat langsung, dimana
orang, Pengguna jasa parkir 4 orang terdiri
pembayaran retribusi justru menghendaki
dari pengendara roda dua dan roda empat.
adanya jasa timbal balik langsung dari
Pengumpulan data menggunakan metode
pemerintah;
observasi
minum,
bentuk
pembayaran)
contohnya
telepon,
pembayaran
listrik,
pasar
air
(pengamatan)
langsung
dan
dilapangan terkait dengan masalah yang
sebagainya, (3) hasil penerimaan retribusi
diteliti. Observasi dilakukan pada pusat –
digunakan untuk pelayanan umum terkait
pusat keramaian di sekitar Jalan Soedirman,
dengan retribusi yang bersangkutan, (4)
Jalan Mohammad Hata, Jalan Siliwangi dan
pelaksanaan retribusi mudah ditetapkan
beberapa bagian jalan kolektor lainnya.
dalam hal pengenaan tarif dan pemungutan
Selain observasi juga dilakukan Wawancara
serta bersifat memaksa. Prinsip utama yang
langsung
dengan
responden
mempergunakan daftar pertanyaan yang disiapkan
sebelumnya.
Metode
Focus
Group Discusson (FGD) digunakan dalam
7
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 8 Halim 2004 dalam Konsepsi Retribusi Daerah, dalam balitbang, Kajian Pendapatan Asli Daerah Melalui Potensi Retribusi Parkir Kota Kupang, 2013, Op Cit. hlm. 6
pertemuan dan diskusi dengan Petugas
9
Id., hlm.8
108
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 Parkir. Analisa data untuk kedua rumusan
sesuai dengan urusan pemerintah yang
masalah diatas di analisis secara deskriptif,
disertakan; kewenangan memungut dan
dan
berhubungan
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah
dengan perilaku bermasalah para aktor yang
dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari
berdampak
kontribusi
sumber – sumber daya nasional yang berada
retribusi parkir di tepi jalan umum dalam
di daerah dan dana perimbangan lainya; hak
mendukung PAD Kota Kupang di gunakan
untuk mengelola kekayaan daerah dan
Metode ROCCIPI
mendapatkan sumber – sumber pendapatan
khusus
faktor
pada
Communication,
yang
rendahnya
(Rule, Opportunity,
Interest,
Procces
lain yang sah.10
dan
Ideology)
Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Kupang dalam
HASIL
PENELITIAN
kurun waktu lima tahun terakhir (2009 –
DAN
PEMBAHASAN
2013).
Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi
sekunder pada Dinas Pendapatan Daerah
Jalan
Kota
Umum
Dalam
Mendukung
Berdasarkan
Kupang,
pengumpulan
diketahui
data
bahwa
Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
perkembangan penerimaan PAD menurut
Periode Lima Tahun Terakhir (2009 –
sumber – sumber PAD di Kota Kupang
2013)
tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
1.1.
daerah akan terlaksana secara optimal
Data pada tabel tersebut menunjukkan
apabila adanya sumber penerimaan yang
bahwa PAD Kota Kupang dalam Lima
cukup pada daerah, dengan mengacu kepada
tahun terakhir (2009 – 2013) menunjukkan
Undang – Undang tentang Perimbangan
peningkatan secara konstan, yaitu naik dari
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Rp. 36.204.733.167,02 (2009) menjadi Rp.
Pemerintah
Daerah,
besarnya
80.753.000.000,- (2013), atau mengalami
disesuaikan
dan
dengan
kenaikkan rata – rata 44,61% per tahun.
dimana
diselaraskan
pembagian kewenangan antara pemerintah
Data
tersebut juga menunjukkan bahwa,
pusat dan daerah. Semua sumber keuangan
peranan dari masing – masing sumber PAD
yang melekat pada setiap urusan pemerintah
mengalami perubahan sepanjang lima tahun.
yang diserahkan pada daerah menjadi
Pada tahun 2009, sumber PAD yang
sumber keuangan daerah. Daerah diberikan
10
Nurlan Darise, AK, pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Dokumen Balitbang kajian hasil Penelitian, evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Kupang, 2013, hlm. 6
hak mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya persediaan pendanaan dan pemerintahan 109
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 dominan adalah penerimaan lain – lain yang
daerah (2009 – 2011), namun pada tahun
sah, kemudian bergeser ke pajak daerah
2012 – 2013 sumber PAD yang terkecil
pada tahun 2012 dan 2013. Sumber PAD
bergeser kepenerimaan lain – lain yang sah.
yang terkecil peranannya adalah retribusi
Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kupang Tahun 2009 - 2013 Sumber Sumber PAD 2009 2010 2011 2012 Pajak Daerah 11.977.785.476 13.247.651.835 22.200.583.682,60 31.569.104.259 Retribusi Daerah 9.323.675.310 10.237.262.522 11.267.458.193 17.403.248.035 Pengelolaan Aset 4.515.252.840 5.940.394.702 8.015.299.050,51 9.507.134.169,71 Daerah Yang Di pisahkan Penerimaan Lain 10.387.019.541 7.403.582.395,35 6.219.586.502,09 7.588.600.737,93 Lain Yang Sah Total 36.204.733.167,0 36.828.891.454,35 47.702.927.427,60 66.068.087.201,64 2
2013 41.146.449.346 21.593.942.764 9.860.152.470
8.154.927.408 80.755.471.988
Sumber : Buku APBD Kota Kupang 2009 – 2013
Berdasarkan Pendapatan
dan
dilakukan
informasi Belanja
Pemerintah
Kajian
pemerintah untuk kepentingan pribadi atau
yang
badan. Retribusi pada dasarnya merupakan
NTT
harga
Publik Provinsi
yang
dibayar
seseorang
karena
bekerjasama dengan AuSAid, menunjukkan
mendapatkan manfaat dari layanan atau
bahwa,
sarana dan prasarana yang disediakan
pada
Kabupaten/Kota penerimaan perimbangan
yang
semua di
pemerintah
NTT, berasal
mencapai
persentase dari
90%.
Hal
pemerintah.
dana
11
Halim berpendapat bahwa
retribusi adalah pungutan yang dilakukan
ini
pemerintah
sebagai
akibat
adanya
menunjukkan bahwa penggalian sumber
kontraprestasi yang diberikan pemerintah
pendapatan
daerah,
berdasarkan
kewenangan
atau
pembayaran
tersebut
otonomi yang di miliki pemerintah Kota
didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang
Kupang belumlah memadai
diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga
Perkembangan Menurut
Retribusi
Daerah
Sumber-Sumber
Retribusi
masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.12 Bagaimana
Tahun 2009 -2013 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009
gambaran
perkembangan
retribusi daerah pemerintah Kota Kupang
mendefinisikan retribusi daerah / retribusi
11
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 12 Halim 2004 dalam Konsepsi Retribusi Daerah, dalam balitbang, Kajian Pendapatan Asli Daerah Melalui Potensi Retribusi Parkir Kota Kupang, 2013, Op Cit. hlm. 6
yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 110
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 dalam kurun waktu lima tahun terakhir
Kota
Kupang
mengalami
peningkatan
(2009 – 2013). Berdasarkan pengumpulan
secara konstan, dari Rp. 9.323.675.31
data sekunder pada Dinas Pendapatan
(2009) menjadi Rp.21.593.942.764 (2013)
Daerah Kota Kupang, diketahui bahwa
atau rata – rata meningkat sebesar 46,32 %
perkembangan penerimaan retribusi daerah
per tahun. Data selengkapnya di lihat pada
adalah sebagai berikut : Retribusi daerah
tabel berikut :
Tabel 2 Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Kupang Menurut Sumbernya Tahun 2009 - 2013 RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu Total
2009
2010
2011
2012
2013
3.716.988.800
4.214.111.000
4.367.593.109
8.353.541.085
11.889.952.214
1.548.605.510
887.076.780
845.954.340
1.483.571.150
1.621.881.550
4.058.081.000
5.136.074.742
6.053.910.744
7.566.135.800
8.082.109.000
9.323.675.31
10.237.262.522
11.267.458.193
17.403.248.035
21.593.942.764
Sumber : Buku APBD Pemerintah Kota Kupang 2009 – 2013 (Data diolah) Data pada tabel di atas menunjukkan
retribusi
pelayanan
persampahan/
bahwa, peranan dari masing – masing
kebersihan, (3) retribusi pengganti biaya
sumber
mengalami
KTP dan Akta Catatan Sipil, (4) retribusi
perubahan sepanjang lima tahun terakhir.
pelayanan parkir di tepi jalan umum, (5)
Pada tahun 2009 - 2011 sumber retribusi
retribusi pengujian kendaraan bermotor, (6)
daerah yang dominan adalah retribusi
retribusi PHB/Askes, dan (7) retribusi izin
perizinan tertentu, kemudian bergeser ke
usaha jasa konstruksi.
retribusi
daerah
Peranan masing – masing sumber
retribusi jasa umum pada tahun 2012 dan 2013.
retribusi jasa umum, ditunjukkan pada tabel
Ratribusi Jasa Umum dalam dua tahun
berikut :
terakhir (2012 – 2013) sebagai penyumbang terbesar
dalam
pembentukan
retribusi
daerah. Sumber Retribusi Jasa Umum terdiri dari : (1) retribusi pelayanan kesehatan, (2)
111
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 Tabel 3 Peranan Sumber – Sumber Penerimaan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Kupang Tahun 2009 – 2013 RETRIBUSI JASA UMUM Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan Pelayanan KTP & Akta Catatan Sipil Parkir Di Tepi Jalan Umum Pengujian Kendaraan bermotor PHB/Askes Izin Usaha Jasa Konstruksi Tot a l
2009
2010
2011
2012
2013
628.842.000
677.625.600
1.098.046.085
4.464.817.145
8.186.840.866
511.350.000
480.950.000
365.825.000
547.312.500
303.250.000
1.165.458.000
1.376.544.000
781.050.000
646.237.000
613.448.000
223.129.000
259.849.900
299.800.500
526.157.500
700.816.600
556.452.800
580.651.500
684.497.500
691.800.500
771.241.800
480.227.000
634.690.000
904.281.524
1.257.366.440
1.122.754.948
133.000.000
151.300.000
189.800.000
219.850.000
191.600.000
2.534.166.258
2.786.443.544
3.226.352.570
8.353.541.085
11.889.952.214
Sumber : Buku APBD Pemerintah Kota Kupang 2009 – 2013 Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa,
sumbangan
retribusi
realisasinya
pelayanan
sebesar
700.816.600,-
(109,50%) atau bertambah sebesar Rp.
parkir di tepi jalan umum sebesar 1,13 %
60.816.600,-
(2009); 1,07% (2010); 1,08% (2011); 1,59% (2012) dan 1,70% (2013) terhadap total
Perkembangan
penerimaan retribusi jasa umum. Pada tahun
Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap
2012 – 2013, sumbangan retribusi parkir di
Total PAD, Retribusi Daerah
tepi jalan umum meningkat cukup pesat jika
Retribusi Jasa Umum Tahun 2009 - 2013
dibandingkan
dengan
tahun
–
tahun
Data
Kontribusi
perkembangan
Retribusi
Dan
kontribusi
sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan
retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap
jumlah kendaraan bermotor yang semakin
total penerimaan PAD, Retribusi Daerah
meningkat. Target penerimaan retribusi
dan Retribusi Jasa Umum periode tahun
parkir di tepi jalan umum tahun 2013
2009 – 2013 dilihat pada tabel berikut :
sebesar
Rp.
640.000.000,-
ternyata
112
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 Tabel. 4 Data Perkembangan Peranan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Total Penerimaan PAD, Retribusi Daerah dan Retribusi Jasa Umum Tahun 2009 - 2013 Peneriman Pendapatan Daerah
PAD Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum
Perkembangan Peranan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Total Penerimaan PAD, Retribusi Daerah dan Retribusi Jasa Umum 2009 (%)
2010 (%)
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
1,62 4,17 1,66
1,41 3,93 1,62
1,59 3,75 1,45
1,25 3,31 1,59
1,52 3,08 1,70
Sumber : Buku Perhitungan APBD Kota Kupang. 2009 – 2013 (Data diolah) terakhir (2009 – 2013), kontribusi retribusi Peranan retribusi parkir di tepi jalan
parkir di tepi jalan umum terhadap PAD
umum terhadap total PAD tahun 2009
sebesar 1,48% per – tahun. Fakta ini
sebesar 1,62 % dan menurun terus hingga
menunjukkan bahwa, kontribusi retribusi
tahun 2013 sebesar 1,52%. Selanjutnya
parkir
sumbangan retribusi parkir di tepi jalan
pembentukan
umum terhadap total penerimaan retribusi
Kupang relatif kecil. Berbagai fakta yang di
daerah, pada tahun 2009 sebesar 4,17% dan
sebutkan di atas, menunjukkan bahwa
menurun menjadi 3,08% pada tahun 2013.
pemanfaatan potensi parkir di tepi jalan
Sedangkan sumbangan retribusi parkir di
umum belum optimal. Menyadari arti
tepi jalan umum terhadap total penerimaan
pentingnya
retribusi jasa umum sebesar 1,66% tahun
retribusi
2009 dan menurun terus sampai tahun 2012
kontribusi terhadap PAD serta potensi
dan tahun 2013 meningkat menjadi 1,70%.
retribusi parkir sebagai sumber keuangan
Faktor – Faktor Penyebab Rendahnya
daerah, maka perlu dianalisis faktor – faktor
Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir
penyebab rendahnya kontribusi retribusi
Di
pelayanan
Tepi
Jalan
Umum
Terhadap
terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Temuan
penelitian
memperlihatkan
di
tepi
jalan
PAD
Parkir
terhadap
pemerintah
retribusi parkir
umum
daerah dalam
di tepi
Kota
khususnya memberikan
jalan umum
Pendapatan Asli Daerah
Kota
Kupang
bahwa peranan retribusi parkir di tepi jalan
Proses implementasi Peraturan Daerah
umum terhadap total PAD tahun 2009
No.15 Tahun 2011 tentu dipengaruhi oleh
sebesar 1,62 % dan menurun menjadi
faktor – faktor tertentu, dimana faktor –
1,41% (2010); kemudian naik menjadi
faktor tersebut bisa saja menyebabkan
1,59% (2011); lalu menurun menjadi 1,25%
terjadinya kegagalan dan atau keberhasilan
(2012) dan naik lagi menjadi 1,52%. pada
didalam
tahun 2013. Rata – rata selama lima tahun
dilapangan. Dalam kajian ini, penulis 113
proses
implementasinya
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 mencoba mengkaji faktor – faktor yang
parkir, agar tidak terjadi kerancuan. Pada
mempengaruhinya berdasarkan teori Meter
Bab VIII Tentang Tata Cara Pemungutan
and
Retribusi Pasal 12 ayat (1)
Horn
serta
menjelaskan
Grindle.
bahwa,
Mereka
faktor
yang
bahwa,
pemungutan
disebutkan
retribusi
dilarang
mempengaruhi keberhasilan implementasi
diborongkan. Faktanya pungutan retribusi
kebijakan pada dasarnya dapat dilihat dari
telah diborongkan kepada pihak lain yakni
tiga faktor, yaitu faktor kebijakan itu
pengelola parkir melalui proses tender.
sendiri, faktor lembaga (instansi pelaksana)
Alasan
dan faktor lingkungan.
membuka
1. Faktor Kebijakan
masyarakat. Kalau demikian, maka ayat (1)
lembaga
pelaksana
lapangan
peraturan,
kerja
kepada
Penyusunan suatu kebijakan publik jelas
pasal 12 perda tersebut harus di revisi,
ada tujuan dan manfaat tertentu terutama
menyesuaikan dengan fakta yang terjadi.
dalam menyelesaikan permasalahan yang
Isi Perda ini juga tidak memasukkan Bab
menjadi isu strategis di daerah. Penerbitan
yang mengatur tentang Pengelolaan Parkir
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
serta Hak dan Kewajiban setiap aktor
juga memiliki tujuan dan manfaat yang
(pelaksana
jelas, yakni sebagai upaya menjawab
petugas parkir dan pengguna jasa parkir).
kebutuhan daerah akan penerimaan daerah
Akibatnya dalam pelaksanaan pemungutan
berupa PAD. Oleh karenanya, tujuan
retribusi parkir dilapangan menimbulkan
diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 15
perilaku bermasalah dari para aktor dan
Tahun 2011 ini seyogianya adalah untuk
berdampak
memberikan kontribusi yang optimal bagi
parkir yang tidak signifikan.
penerimaan
retribusi
daerah
di
Kota
aturan;
pada
pengelola
penerimaan
parkir,
retribusi
2. Faktor Lembaga Atau Instansi Pelaksana
Kupang.
Pendelegasian
Analisis aspek Rule berupa Perda No.15
tanggung
wewenang
jawab
dalam
dan meng-
Tahun 2011 diketahui bahwa; pada isi
implementasikan Peraturan Daerah Nomor
perda khususnya Bab I : Kebijakan Umum
15 Tahun 2011 kepada SKPD Perhubungan
Pasal 1; tidak memuat secara lengkap
memang sudah tepat, namun kesiapan
penjelasan
–
terkait
lembaga akan SDM yang akan melakukan
dengan objek pungutan retribusi. Menurut
pengelolaan implementasi Peraturan Daerah
Peneliti
Nomor 15 Tahun 2011 belum optimal. SDM
harus
penjelasan
yang
dimasukan
penjelasan
tentang : jalan umum; parkir; tempat
yang
parkir; tempat parkir insidental; parkir
peraturan
umum tetap; pengelola parkir; dan petugas
kejujuran, keterbukaan dan integritas dalam 114
berperan daerah
sebagai ini
implementor
harus
memilki
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 bekerja. Begitupun dengan mitra instansi
287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh
pelaksana yaitu pengelola parkir dan juru
Juta Rupiah). Total potensi retribusi parkir
pungut parkir, harus memiliki integritas
sebesar Rp.3.404.900.000,- (Tiga Milyard
yang baik dalam bekerja.
Empatima Ratus Empat Juta Sembilan
Dalam
implementasi
Peraturan
Ratus Ribu Rupiah). Jika angka potensi
Daerah No.15 tahun 2011, kepatuhan
penerimaan ini dibandingkan dengan target
birokrasi yang disoroti adalah Pertama;
penerimaan retribusi parkir yang di tetapkan
kepatuhan dalam penetapan harga retribusi
oleh pemerintah tahun 2013 sebesar Rp.
parkir untuk tiap lokasi parkir yang akan
680.000.000,-
ditenderkan. Ada terdapat kelemahan dalam
sangat besar.
penentuan nilai kontrak pada setiap lokasi
3. Faktor Lingkungan
parkir dimana harga yang ditetapkan hanya
terdapat
Keberhasilan
perbedaan
implementasi
yang
suatu
berdasarkan pengamatan petugas pendata
kebijakan selain dipengaruhi oleh variabel
dari Dinas Perhubungan setempat, sehingga
isi kebijakan ( content of policy) juga
hal ini tidak menggambarkan potensi parkir
variabel lingkungan implementasi (context
yang sesungguhnya, akibatnya penetapan
of
nilai kontrak tidak sesuai dengan nilai
dikemukakan
potensi
pada
Grindle. Variabel lingkungan kebijakan
secara
mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan,
keseluruhan. Seharusnya, perkiraan potensi
kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh
parkir
yang
para aktor yang terlibat dalam implementasi
dilakukan oleh pemerintah bekerjasama
kebijakan; (2) karakteristik institusi dan
dengan akademisi, pengelola parkir dan
rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat
petugas parkir.
kepatuhan
parkir
penerimaan
dan
retribusi
dilakukan
berdampak parkir
melalui
survei
implementation), dalam
dan
sebagaimana Teori
yang
Merilee
responsivitas
S.
kelompok
yang
sasaran13. Dari ketiga faktor yang termasuk
dilakukan oleh Balitbang Kota Kupang
kedalam variabel lingkungan kebijakan,
(2013) tentang Potensi Pendapatan Asli
peneliti
Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Parkir
tentang faktor ketiga,
Di Kota Kupang menginformasikan bahwa;
kepatuhan
potensi penerimaan retribusi parkir di tepi
sasaran sehubungan dengan implementasi
jalan sebesar Rp. 3.117.900.000,- (Tiga
Perda Nomor 15 Tahun 2011
Mengutip
hasil
penelitian
menganalisis
dan
lebih yakni
responsivitas
mendalam ;
faktor
kelompok
Milyard Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan potensi 13
Merilee S. Grindle 1980, dalam AG Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Op.Cit. hlm. 93
penerimaan parkir khusus sebesar Rp. 115
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 Pada
prinsipnya,
setiap
aktor
Dalam rangka memecahkan perilaku
mempunyai keinginan untuk berperilaku
yang menyimpang dari para aktor pemegang
sesuai peraturan yang ada, namun oleh
peran baik itu lembaga pelaksana aturan,
karena Perda No.15 Tahun 2011 hanya
pengelola
menitikberatkan pada hal pungutan retribusi
pengguna jasa parkir sehubungan dengan
parkir yang harus ditaati oleh para aktor
aktivitas pelayanan perparkiran di Kota
tanpa aturan lainnya yang berhubungan
Kupang, maka solusinya adalah perlu
dengan hak dan kewajiban semua aktor,
merevisi Perda Nomor 15 tahun 2011
maka terjadi pelanggaran – pelanggaran
dimana bab tentang Pengelolaan Parkir dan
oleh para aktor.
Bab tentang hak dan kewajiban setiap aktor
Sesuai dengan ketentuan, petugas
parkir,
petugas
parkir
dan
harus tersirat dalam perda tersebut.
parkir harus menggunakan tanda pengenal atau kartu identitas diri berupa; rompi
SIMPULAN DAN SARAN
bernomor urut yang bertuliskan Juru Parkir
Simpulan
Kota Kupang pada punggung belakang serta
1. Kontribusi retribusi parkir di tepi jalan
celana panjang berwarna gelap dan sepatu
umum terhadap total PAD tahun 2009
kets, juga peluit, dan lampu senter jalan,
sebesar 1,62 %, tahun 2010 sebesar
Namun ketentuan ini juga belum dijalankan
1,41%, tahun 2011 sebesar 1,59%, tahun
secara baik masih dijumpai petugas parkir
2012 sebesar 1,25% dan
yang tidak berseragam, hal ini menimbulkan
sebesar 1,52%. Selanjutnya sumbangan
persepsi negatif terhadap juru parkir karena
retribusi parkir di tepi jalan umum
dianggap petugas parkir liar. Ketentuan
terhadap total penerimaan retribusi
lainnya
harus
daerah, pada tahun 2009 sebesar 4,17%
memasang papan pengumuman petunjuk
dan menurun menjadi 3,08% pada tahun
area parkir (Khusus/Tepi Jalan Umum)
2013. Sedangkan sumbangan retribusi
ukuran 40 x 40 cm isinya : Judul Parkir,
parkir di tepi jalan umum terhadap total
Nama Pengelola Parkir, Nilai Retribusi
penerimaan retribusi jasa umum sebesar
Kendaraan), Namun hal ini juga tidak
1,66% tahun 2009 dan menurun terus
dilaksanakan oleh setiap pengelola parkir.
sampai tahun 2012 dan 2013 meningkat
Padahal melalui papan pengumuman ini,
menjadi 1,70%.
yakni,
setiap
pengelola
para wajib retribusi parkir dapat mengetahui
2. Perda
No.15
Tahun
tahun 2013
2011
tentang
secara transparan nama pengelola dan
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi
besaran tarif retribusi yang resmi.
Jalan, telah di implementasikan kepada masyarakat, namun implementasi Perda 116
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 tersebut
ternyata
belum
dapat
menguntungkan
menyumbang bagi PAD Kota Kupang
pihak
pengelola
parkir.
secara signifikan, padahal potensi parkir
c. Faktor lingkungan; dalam praktik di
yang ada sangat besar yakni sebesar
lapangan,
Rp.3.404.900.000,-
pelanggaran – pelanggaran yang
(Tiga
Milyard
banyak
Empatima Ratus Empat Juta Sembilan
dilakukan
Ratus Ribu Rupiah sedangkan target
peran, baik pelaksana peraturan,
penerimaan parkir tahun 2013 hanya
pengelola parkir, petugas parkir dan
sebesar Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus
pengguna jasa parkir terutama yang
Delapan Puluh Juta Rupiah). Faktor -
berkaitan dengan sistem pengelolaan
faktor
parkir yang kurang akuntable serta
yang
di
duga
berpengaruh
oleh
hak
para
terjadi
dan
pemegang
terhadap kecilnya angka penerimaan
pelanggaran
kewajiban
retribusi parkir di tepi jalan adalah
setiap aktor akibat dari hal tersebut
sebagai berikut :
belum tersirat dalam perda tersebut.
a. Faktor kebijakan yaituPRule itu sendiri, dimana isi perda parkir
Saran
nomor 15 tahun 2011 bertentangan
a. Hasil
dengan
bahwa;
potensi penerimaan retribusi parkir di
terutama pada Pasal 12 ayat (1).
tepi jalan sebesar Rp. 3.117.900.000,-
Selain itu, tidak ada ketentuan yang
(Tiga Milyard Seratus Tujuh Belas Juta
mengatur tentang hal pengelolaan
Sembilan
parkir dan ketentuan tentang hak dan
Sedangkan potensi penerimaan parkir
kewajiban para aktor.
khusus sebesar Rp. 287.000.000,- (Dua
instansi
di
menunjukkan
lapangan
b. Faktor
kenyataan
survey
pelaksana,
juga
Ratus
Ribu
Rupiah).
Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
sebagai salah satu faktor pemicu
Total potensi retribusi parkir
sebesar
rendahnya
penerimaan
Rp.3.404.900.000,-
Milyard
parkir
tepi
di
(Tiga
dimana
Empat Ratus Empat Juta Sembilan
penentuan harga parkir pada setiap
Ratus Ribu Rupiah).. Disarankan data
lokasi parkir hanya berdasarkan
hasil survei tersebut dapat dijadikan
pengamatan petugas pendata pada
pedoman dalam proses penetapan harga
Dinas Perhubungan, hal ini tidak
tender pengelola parkir pada tahun
menggambarkan potensi parkir yang
berikutnya.
sesungguhnya
jalan,
retribusi
sehingga
b. Kebijakan
lainnya
dapat
dilakukan
dengan merubah sistem pemungutan 117
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 retribusi parkir yang berjalan sekarang
terjadi lonjakan penerimaan retribusi
dengan sistem pemungutan retribusi
parkir sebanyak 1.868%. Untuk itu,
yang baru, yakni pembayaran retribusi
Pemerintah
parkir secara tahunan. Mekanismenya
bekerjasama dengan Instansi terkait.
sebagai berikut; setiap kendaraan yang
Sedangkan bagi kendaraan bermotor
masa
dan
yang berasal dari kabupaten lain dan
STNK
negara lain yang masuk kewilayah Kota
diwajibkan membayar retribusi parkir
Kupang, diharuskan membeli voucher
sesuai dengan nilai tarif yang ditetapkan
harian yang disiapkan petugas pada
dalam Peraturan Daerah.Tugas
dari
loket pintu gerbang yang berlokasi di
pengelola parkir dan petugas parkir
batas wilayah antara Kota Kupang dan
fokus
pelayanan
Kabupaten Kupang di Jalan Timor Raya.
kepada pengguna jasa parkir dengan
c. Perda No. 15 Tahun 2011 tentang
baik, menjaga keamanan, ketertiban,
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan
keindahan dan kelancaran arus lalu
Umum harus direvisi, dimana Bab I
lintas dikawasan lokasi parkir yang
tentang Kebijakan Umum Pasal 1 harus
menjadi
dengan
dimasukan penjelasan tentang : jalan
mendapatkan upah dari pemerintah per-
umum; parkir; tempat parkir; tempat
bulan.
Apabila paradigma sistem
parkir insidental; parkir umum tetap;
penagihan retribusi parkir ini diterapkan,
pengelola parkir; dan petugas parkir,
maka akan terjadi lonjakan penerimaan
agar tidak terjadi kerancuan. Pada Bab
retribusi parkir yang sangat pesat.
VIII
Jumlah kendaraan roda dua, empat,
Retribusi Pasal 12 ayat (1)
enam, dan diatasnya posisi tahun 2011
revisi, menyesuaikan dengan fakta yang
terdapat sebanyak 127.024 unit, kalau
terjadi. Juga perlu dimasukkan Bab yang
setiap unit dikenakan tarif parkir sebesar
mengatur tentang Pengelolaan Parkir
Rp. 100.000,- per unit/tahun, maka akan
serta Hak dan Kewajiban setiap aktor
diperoleh penerimaan retribusi sebesar
(pelaksana aturan; pengelola parkir,
Rp. 12.702.400.000,-(Duabelas Milyart
petugas parkir dan pengguna jasa parkir.
berlaku
mengurus
STNK
habis
perpanjangan
pada
memberikan
kewenangannya,
Kota
Kupang
harus
Tentang Tata Cara Pemungutan harus di
Tujuh Ratus Dua Juta Empat Rupiah). Jika
dibandingkan
dengan
target
DAFTAR PUSTAKA
penerimaan retribusi parkir tahun 2013
Aslofa, Burhan , 2010, Metode Penelitian,
sebesar Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus
Jakarta ;Rineka Cipta.
Delapan Puluh Juta Rupiah), maka 118
JURNAL NOMINAL / VOLUME III NOMOR 1 / TAHUN 2014 Darise Nurlan,
2012,
Keuangan
Pada
Pengelolaan
Satuan
Perubahan
Kerja
Masyarakat
yang
Demokratis, Edisi Terjemahan : ELIPS
Perangkat Daerah (SKPD), Jakarta :
II.
Omsset.
Soekanto Soerjono, 2012, Pokok – Pokok
Mardiasmo, 2004, Otonomi & Manajemen
Sosiologi Hukum, Jakarta :
Keuangan Daerah, Yogyakarta : Andi
Rajawali
Pers.
Offset.
Subarsono, AG 2005. Analisis Kebijakan
Kansil, S.T. Christine, 2009, Pengantar
Publik
Hukum
Aplikasinya Di Indonesia, Yogyakarta :
Indonesia,
Jakarta
:
Sinar
Grafika.
Beserta Konsep, Teori
dan
Pustaka Pelajar.
Riwu Kaho Josef, 1998, Prospek Otonomi Daerah
Di
Negara
Indonesia,Jakarta :
Dokumen – Dokumen :
Republik
Undang – Undang No. 28 Tahun 2009
Raja Grafindo
Persada.
Tentang Pajak dan Retribusi dan Dasar
M.P Marsuki, 2010, Penelitian Hukum,
Hukum Pungutannya.
Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011
Purwanto Agus Erwan. Ph D. Sulistyastuti
Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di
Ratih Dyah. M.Si, 2012, Implementasi
Tepi Jalan Umum.
Kebijakan Publik Beserta Konsep dan
Surat Perjanjian Kerja (SPK) Antara Dinas
Aplikasinya Di Indonesia, Yogyakarta
Perhubungan Kota Kupang Dengan
Grava Media.
Pengelola Parkir Di Tepi Jalan Umum
Seidman, Ann et all, 2001,
Penyusunan
Rancangan Undang – Undang Dalam
119
