TINJAUAN KRITIS TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENJADI DASAR DAN SUBSTANSI PENGGANTIAN UU NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
OLEH ABDUL WAHID 11 December 2010
ABDUL WAHID
1
PENGANTAR q
MENGAPA PENGGANTIAN DAN BUKAN PERUBAHAN Ø Apakah UU P-3 tidak lebih tepat diubah daripada diganti. PT-P3 tiga kriteria: § sistematika berubah; § materi berubah lebih dari 50%, § esensi berubah
q
APA YANG MENJADI PETIMBANGAN Ø Konsiderans, Penjelasan, dan Naskah Akademis Ø Dua issu: §
Pencapaian target regulasi
§
Peningkatan kualiatas 2
PENGANTAR-2 q
RUU MENENTUKAN TINGKAT PEMBAHASAN Ø
mekanisme lain yang dapat dikembangkan
q
UU P-3 CUKUP MEMBERI DASAR BAGI PENGEMBANGAN KUALITAS: § asas pembentukan § asas materi muatan § Prolegnas/Prolegda § naskah akademis § mekanisme harmonisasi mulai dari perencanaan dan pembahasan
q
KELEMBAGAAN DAN SDM 3
PENGANTAR-3 q OPERASIONALISASI ASAS PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK (G.J. Veerman, Over wetgeving, Principes, paradoxen en Pratische berschouwingen, 2009) INDICATOR
Rechtmatigheid
SPECIFICATIES
§ In overeenstemming met internatioal recht § In overeenstemming met Europess recht § In overeenstemming met algemene rechtsbeginselen, zoals gelijke bescherming § In overeenstemming met de Grondwet § Belangrijke voorzieningen horen in een formele wet
4
PENGANTAR-4 INDICATOR
SPECIFICATIES
§ Goede omschrijiving administrative bevoegdheid § Regeling van het overgangsrecht
Doeltreffendheid
§ Helderheid van de doelen (kejelasan § Bepaal de relatie tussen doelen en middelen § Bepaal lasten voor bestuur, burgers en bedrijven (beban § Kies het alternatief met laagste kosten § Voorspel wenselijke en onwenselijke effecten § Schakel sxperts en uitvoerende dienste in 5
PENGANTAR-5 INDICATOR Doelmatigheid
SPECIFICATIES § Bepaal de lasten vor bestuur, burger en berdrijven § Kies het alternatief met de laagste kosten § Voorspel wenselijke en onwenselijke effeten § Schakel experts en uitvoerende diensten in § Voer indien van toepassing dwe bedrijfeffectenen de milieueffecten uit § Voer de administratieve lastentoets uit
6
PENGANTAR-4 INDICATOR
Subsidiariteit en Evenredigheid
SPECIFICATIES
Onderzoek of de doelen zelfregulering kunnen worden bereikt § Onderzoek of de doelen zelfregulering kunnen worden bereikt door aanpassing van bestaande of met andere middelen §
§
Kies voor zo beperkt mogelijke lasten, de
nadelige gevolgen mogen niet onevenredig zijn ten opzichte van de te dienen doelen § Leg taken en bevoegdheiden bij voorkeur op decentraal niveau 7
PENGANTAR-4 INDICATOR
Uitvoerbaarheid
SPECIFICATIES
§ Denk aan de kosten van uitvoering voor het bestuurlijke en justitiele apparaat § Maak de regeling zo conflictarm mogelijk en Beperk het aantal beslismomenten § Consulteer uivoerende instanties
8
PENGANTAR-4 INDICATOR
Handhaafbaarheid
SPECIFICATIES
§ § § §
§
Laat zo weining mogelijk ruimte voor interpretatie verschillen Beperk het aantal uitzonderingsbepalingen tot een minimum Richt regels op objectief vaststelbare feiten Stel de aard van de handhaving vast (strafrechtelijk, bestuurlijk of civieletechttelijk dan wel via zelfregu;ering, zoals certificatie) Betrek handavingsorganen bij de voorbereiding van de wetgeving
9
PENGANTAR-4 INDICATOR
SPECIFICATIES
Afstemming
§
Let op neveneffecten van de voorgenomen regeling § Harmoniseer regelgeving bij regeling van soortgelijke onderwerpen § Afwijking van algemene wetten is slechts in bijzondere,dringende gevallen geoorloofd
Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid
§ § §
Wees beknopt Wees duidelijk Gebruik standaardbegrippen en -bepalingen
10
BEBERAPA SUBSTANSI RUU q
PENGERTIAN BEBERAPA BATASAN PENGERTIAN DALAM UU NO.10 TAHUN 2004 YANG DIUBAH/TIDAK DIMUAT DALAM RUU §
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (suatu proses mulai dari sampai pada pengundangan)
§
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (menambahkan unsur baru, prosedur pembentukan)
§
PERATURAN PRESIDEN (dihilangkan)
§
PERATURAN DESA (dihilangkan)
§
PENGUNDANGAN (diubah dengan hanya mengenal lembaran negara dan lembaran daerah sebagai lembaran resmi pengundangan)
11
SUBSTANSI q
HIERARKI Ø
PERATURAN PRESIDEN §
PERATURAN PRESIDEN SELAIN TIDAK DICANTUMKAN DALAM PENGERTIAN, JUGA TIDAK LAGI DIATUR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (lihat Pasal 7 ayat 1).
§
PERATURAN PRESIDEN DIKELOMPOKKAN KE DALAM JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI (lihat Pasal 7 ayat 2 dan penjelasannya) 12
SUBSTANSI BEBERAPA CATATAN §
PERATURAN PRESIDEN MERUPAKAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SUDAH LAMA DIKENAL DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN, KARENA ITU PIMIKIRAN UNTUK TIDAK MENCANTUMKANNYA LAGI DALAM HIERARHI PERLU PENJELASAN SECARA JERNIH DAN KOMPREHENSIF AGAR TIDAK MENIMBULKAN KESALAHPAHAMAN BAHKAN MUNGKIN KEKACAUAN.
§
KENDATI PENJELASAN SEDEMIKIAN TIDAK DITEMUKAN DALAM NASKAH AKADEMIS, NAMUN JALAN PIKIRAN PENYUSUN NASKAH RUU DALAM BEBERAPA HAL DAPAT DIIKUTI, DENGAN BERANGKAT DARI PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
13
SUBSTANSI §
SALAH SATU ELEMEN PENTING PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: IA DIBENTUK ATAU DITETAPKAN OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG. KEWENANGAN YANG DIMAKSUD ADALAH KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (WETGEVENDE BEVOEGDHEID), BUKAN KEWENANGAN LAINNYA
§
KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAPAT DAPAT BERUPA KEWENANGAN ATRIBUSIAN ATAU KEWENANGAN DELEGASIAN. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DICANTUMKAN DALAM HIERARKI MERUPAKAN PRODUK DARI LEMBAGA NEGARA YANG MEMILIKI KEWENANGAN BERDASARKAN ATRRIBUSIAN UUD (Psal 7 ayat 1) 14
SUBSTANSI §
BAIK DALAM UUD MAUPUN UNDANG-UNDANG TIDAK DITEMUKAN PEMBERIAN KEWENANGAN ATRIBUTIF KEPADA PRESIDEN UNTUK MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN. KARENA ITU KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN HANYA BERDASARKAN DELEGASIAN, YANG KARENA DALAM RUU DIKELOMPOKKAN KE DALAM PASAL7 AYAT (2)
§
HAL INI BERBEDA DENGAN PENDIRIAN PEMBENTUK UU P-3 YANG MENGKONSTRUKSIKAN KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN DALAM RANGKA MENJALANKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA SEBAGAI ATRIBUSI DARI PASAL 4 AYAT 1 UUD (lihat penjelasan Pasal 11).
15
SUBSTANSI
Ø PERATURAN PROVINSI DAN PERATURAN KABUPATEN/KOTA §
Apakah penempatan secara terpisah bersifat tehnis atau mempunyai makna substantif
Ø JUDICIAL REVIEW §
RUU mengatur mengenai pengujian peraturan perundang-undangan dalam substansi hierarki. apakah hal ini tepat, apakah tidak dicukupkan diatur dalam uu lain yang lebih terkait (UU Kekuasaan kehakiman,UU MK, UUMA) 16
SUBSTANSI
q
MATERI MUATAN §
MATERI MUATAN UU ü
DALAM RUU, SALAH SATU MASALAH KRUSIAL MENGENAI MATERI MUATAN YAKNI PENGATURAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG (khususnya Pasal 8 huruf a) YANG DIKONSTRUKSIKAN SECARA BERBEDA DENGAN UU P-3.
ü
UU P-3 MENENTUKAN, MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG BERISI HAL-HAL YANG MENGATUR LEBIH LANJUT KETENTUAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945, YANG KEMUDIAN DIRINCI DALAM BEBERAPA BUTIR (lihat pasal 8 ayat 1 huruf a). DALAM RUU, RINCIAN TERSEBUT TIDAK DICANTUMKAN LAGI 17
SUBSTANSI BEBERAPA CATATAN §
DENGAN TIDAK LAGI RINCIAN TERSEBUT, MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG BERSIFAT TERBUKA; DALAM ARTI DIGANTUNGKAN SEPENUHNYA PADA PENILAIAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG. Dkl. PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAPAT MENGATUR APA SAJA YANG IA MAU SEPANJANG DINILAI SEBAGAI PELAKSANAAN LEBIH LANJUT DARI UUD (lihat pasal 8 huruf e) DAN SEBALIKNYA DAPAT PULA TIDAK MENGATUR APA SAJA JIKA DINILAI BUKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT DARI UUD
§
HAL INI DAPAT MENIMBULKAN PERBEDAAN INTERPRETASI, JUGA TIDAK SEPENUHNYA SEJALAN DENGAN AJARAN MATERI MUATAN YANG DIKEMBANGKAN DARI TEORI PEMAHAMAN TENTANG UNDANG-UNDANG (WETSBEGRIP) DAN TEORI YANG MENYATAKAN UNDANG-UNDANG MEMILIKI MATERI MUATAN TERTENTU YANG KHAS BAGI DIRINYA (EIGENAARDIG ONDERWERP VAN DE WET) 18
SUBSTANSI §
MATERI MUATAN PERPPU ü
DALAM MENENTUKAN MATERI MUATAN PERPPU, RUU PADA DASARNYA SAMA DENGAN UU P-3. BERBEDA DENGAN ITU, RUU MEMBERI PENJELASAN MENGENAI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA. DALAM BEBERAPA HAL RUMUSAN PENJELASAN MERANCUKAN (bdk,Naskah Akademis RUU).
ü
SELAIN DAPAT ITU MASIH DAPAT DIPERSOALKAN APAKAH PENJELASAN ITU BERKESESUAIAN DENGAN HAKEKAT PEMBUATAN PERPPU. KEWENANGAN MEMBUAT PERPPU DIBERIKAN KEPADA PRESIDEN DALAM HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA. PENIALAI KEADAAN INI DISERHKAN PADA PRESIDEN YANG KEMUDIAN DIOBYEKTIFIKASI OLEH DPR, BAIK MELALUI PEMBERIAN BERSTUJUAN ATAU TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN. 19
SUBSTANSI q
PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ü
PERSOALAN YANG DAPAT DIKEMUKAKAN DALAM BAGIAN INI LEBIH BERSIFAT TEHNIS KHUSUSNYA MENGENAI PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
ü
PERATURAN PEMERINTAH DIBUAT UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG, APALAGI PEMBUATAN PERATURAN PEMERINTAH TERDAPAT PEMBATASAN WAKTU PEMBUATANNYA.
ü
BAGAIMANA PELAKSANAAN KETENTUAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH DINYATAKAN BERLAKU SECARA MUTATIS MUTANDIS BAGI PERENCANAAN PERATURAN LAINNYA.
20
SUBSTANSI
q
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG ü
DALAM RUU, KETENTUAN TENTAG PERPPU DALAM BEBERPA HAL DIATUR SECARA BERBEDA DENGAN UU P-3. PERBEDAAN INI NAMPAKNYA UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN YANG SELAMA INI TIMBUL DALAM PRAKTIK.
ü
HAL YANG PERLU DICERMATI, KETENTUAN YANG MENYATAKAN BAHWA DALAM HAL PERPPU TIDAK MENDAPAT PERSTUJUAN DPR DALAM SIDANG PARIPURNA, PERPPU TERSEBUT TIDAK BERLAKU. APAKAH KETENTUAN SEMACAM INI BERKESESUAIAN DENGAN UUD DI MANA PERPPU YANG SEDEMIKIAN HARUS DICABUT.
21
SUBSTANSI q
PEMBAHASAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BEBERAPA HAL BERSIFAT AFFIRMATIF, KARENA ITU PERLU DIJAGA KESESUAIANNYA DENGAN UU DALINNYA, UU PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU MD-3
q
q
PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ü
RUU TIDAK MENGATUR HAL YANG BERSIFAT SUBSTANTIFSEBAGAI SYARAT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MENGIKAT UMUM (lihat Naskah Akademis RUU).
ü
LEMBARAN RESMI TEMPAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HANYA MENGENAL LEMBARAN NEGARA (ketentuan peralihan)
KETENTUAN DELEGASIAN
22
11 December 2010
ABDUL WAHID
23
