www.legalitas.org
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Abdul Wahid, S.H.,M.H. Pengertian dan Posisi Penting Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Pemakaian istilah naskah Akademik Peraturan Perundangundangan secara baku dipopulerkan pada tahun 1994 dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, dikemukakan
or g
bahwa: “naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah
s.
naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-
al i ta
undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik
eg
dan futuristik”.
.L
Sebelum keluarnya Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sendiri muncul berbagai istilah, yaitu:
ww w
1.
• Naskah Rancangan Undang-undang; • Naskah Ilmiah Rancangan Undang-undang; • Rancangan Ilmiah Peraturan Perundang-undangan; • Naskah Akademis Rancangan Undang-undang; • Academic Draft Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah
1
www.legalitas.org
naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah arah pengaturan rancangan undang-undang. Dilihat dari Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tersebut, jelas bahwa Naskah Akademik mempunyai posisi penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden yang menyebutkan bahwa dalam Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, maka naskah akademik merupakan dasar dan
or g
konsepsi sekaligus berisi arahan dalam menyusun materi peraturan
al i ta
.L
eg
Peranan Naskah Akademik
Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005
ww w
2.
s.
perundang-undangan.
menyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undangundang, dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang. Kata “dapat“ berarti tidak merupakan keharusan. Namun apabila kita lihat Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsepsi dan materi pengaturan yang disusun harus selaras dengan falsafah Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undangundang lain dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur, maka konsepsi yang dituangkan dalam naskah akademik sangat berperan membantu pembentukan peraturan perundangundangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. 2
www.legalitas.org
Adanya
ketentuan
mengenai
hierarki
yang
merupakan
penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Naskah Akademik yang didalamnya dimuat inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait,
sangat
membantu
pembentukan
peraturan
perundang-
undangan, agar dalam materi muatannya, peraturan perundangundangan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum. Terlebih lagi dalam penyusunan peraturan daerah yang
or g
merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya
al i ta
s.
paling bawah sebagaimana Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adanya
.L
eg
ketentuan bahwa peraturan daerah berfungsi menjabarkan peraturan
ww w
perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti dalam menyusun perda, pembentuk perda harus mengetahui peraturan perundangundangan diatasnya baik UUD 1945, Undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Peraturan Menteri. Dalam naskah akademik, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan daerah yang akan disusun, sangat diperlukan agar rancangan perda yang akan disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sejenis. Tidak sedikit peraturan daerah yang telah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3
www.legalitas.org
Pola Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Naskah
Akademik
Peraturan
Perundang-undangan
dikemukakan format/pola naskah akademis sebagai berikut: NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ..............................................................................................
A.
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
or g
2. Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai
al i ta
s.
3. Metode Pendekatan 4. Materi Muatan
B.
.L
eg
5. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK (materi yang hendak diatur) 1. Umum
ww w
3.
a. Pengertian-pengertian b. Asas-asas 2. Materi 3. Sanksi 4. Peralihan 5. Penutup C.
KESIMPULAN DAN SARAN 1. Perlunya pengaturan 2. Jenis/bentuk pengaturan 4
www.legalitas.org
3. Pokok-pokok materi yang perlu diatur D.
LAMPIRAN 1. Daftar kepustakaan 2. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan 3. Hasil kajian atau penelitian atau makalah-makalah yang membahas materi hukum yang bersangkutan.
Tahapan Penyusunan Naskah Akademik 4.1. Pengkajian dan Penelitian Hukum Sebelum menyusun suatu naskah akademik Peraturan Perundang-undangan dengan format/pola dikemukakan diatas,
or g
maka sebelumnya sangat perlu dilakukan pengkajian atau
al i ta
s.
penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur.
.L
eg
Berdasarkan data dan informasi yang lengkap itulah penyusunan naskah akademik atau naskah rancangan Peraturan
ww w
4.
Perundang-undangan yang baik dapat dilakukan. Penyusunan suatu naskah akademik atau naskah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat, maka keberadaan naskah akademik atau naskah rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi praktis maupun dari segi ilmiah. Arti pentingnya penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik atau penyusunan rancangan Peraturan Perundangundangan sebagai konsep keputusan yang dibuat oleh lembaga
5
www.legalitas.org
Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum setidaknya ada 2 (dua) aspek, yaitu: a. Aspek Manajemen Penyusunan naskah akademik atau naskah rancangan peraturan perundang-undangan dilihat dari aspek managemen adalah merupakan suatu konsep pengambilan “keputusan“. Pengambilan keputusan yang baik oleh siapapun baik oleh lembaga Negara maupun pejabat yang berwenang haruslah didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat. Data dan informasi yang lengkap dan akurat dimaksud terutama dapat diperoleh melalui kegiatan penelitian. Suatu
or g
konsep keputusan (naskah akademik atau naskah rancangan
al i ta
s.
peraturan perundang-undangan) tentu tidak dapat disusun asal jadi, karena: “Keputusan adalah suatu pendekatan sistematis
.L
eg
terhadap sesuatu masalah yang dihadapi dan pengambilan
ww w
keputusan harus didasarkan pada: a) Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang secara kebetulan; b) Tidak dapat dilakukan asal jadi; c) Hakekat dari masalah harus diketahui dengan jelas; d) Pemecahan tidak dapat dilakukan dengan mencari ilham, tetapi harus didasarkan kepada data dan fakta yang dipercaya dan bersifat up to date; e) Keputusan yang diambil adalah keputusan yang dipilih dari berbagai alternatif.
6
www.legalitas.org
Selanjutnya mengenai informasi dan penelitian Prof.DR. S.P. Siahaan (lihat sistem informasi untuk mengambil keputusan) mengatakan: Masyarakat internasional adalah masyarakat yang sadar benar tentang pentingnya penelitian. Penelitian itu dilaksanakan antara lain: a) Mencari teori/prinsip baru; b) Mencari inovasi baru; c) Mancari cara kerja baru; d) Menguji kebenaran dan aplikasi daripada teori/teori lama. b. Aspek
Proses
Penyusunan
Perundang-
or g
undangan
Peraturan
al i ta
s.
Dari aspek proses penyusunan peraturan perundangundangan, penelitian hukum adalah merupakan langkah
.L
eg
awal/persiapan pada tahap pra legislasi. Hasil penelitian
ww w
merupakan bahan dasar untuk menunjang tindak lanjutnya, yaitu penyusunan naskah akademik atau naskah rancangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan suatu pengalaman
proses penyusunan
peraturan perundang-undangan (RUU) di Amerika Serikat, Reed Dickerson dalam bukunya Legislative Drafting, halaman 46
memperlihatkan
suatu
perbandingan
waktu
yang
diperlukan antara penelitian di satu pihak, diskusi dan penulisan RUU di pihak lain dengan perbedaan waktu yang cukup signifikan. Di Amerika Serikat untuk menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan dibutuhkan waktu: 7
www.legalitas.org
- 58 jam untuk penelitian; - 18 jam untuk konferensi; - 4 jam untuk menulis/menyusun RUU nya. Dari pengalaman penyusunan peraturan perundang-undangan yang diungkapkan oleh Reed Dickerson tersebut dapat disimpulkan berupa perbandingan lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yaitu 58 jam dibandingkan dengan waktu untuk konferensi dan penulisan 18 + 4 jam = 22 jam. Waktu yang diperlukan untuk penelitian 3 kali waktu konferensi/diskusi dan/atau 14 kali perumusan.
or g
Dari kedua aspek tersebut diatas (manajemen dan
al i ta
s.
pengalaman dalam proses penyusunan RUU) disadari betapa pentingnya kegiatan penelitian hukum perlu dilakukan dalam
.L
eg
proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
ww w
Berdasarkan hal tersebut, sangat perlu penelitian hukum diefektifkan dengan sebaik-baiknya, dan untuk efektifnya kegiatan-kegiatan penelitian hukum yang dilakukan, maka perlu di usahakan : 1) koordinasi penelitian hukum; 2) peningkatan kemampuan tenaga fungsional peneliti; 3) adanya suatu sistem penelitian yang baik; 4) adanya kesatuan faham diantara peneliti hukum mengenai konsepsi atau metode yang seharusnya dipergunakan dalam penelitian hukum.
8
www.legalitas.org
Berbicara mengenai metode penelitian hukum, setidaknya ada 2 (dua) pendapat yang berbeda, yaitu: 1) Mereka yang menganggap metode penelitian hukum adalah doktriner yuridis, berupa : a. inventarisasi
hukum
dalam
bentuk
peraturan
perundang-undangan; b. inventarisasi hukum dalam bentuk yurisprudensi; c. inventarisasi hukum dalam praktek administrasi; d. inventarisasi hukum yang berlaku; e. inventarisasi ajaran hukum; f. penelitian-penelitian asas-asas hukum positif.
or g
2) Mereka yang mengganggap metode penelitian hukum adalah
al i ta
s.
metode penelitian sosial, yaitu :
a. penelitian berlakunya hukum positif;
.L
eg
b. penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap
ww w
kehidupan masyarakat; c. penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya hukum positif; d. penelitian pengaruh faktor-faktor berlakunya ketentuan hukum positif.
Menurut hemat saya, kedua pendapat tersebut tidak perlu dipermasalahkan, tetapi kita dapat memanfaatkan keduanya secara berdampingan menjadi metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu meneliti aspek-aspek kebutuhan hukum masyarakat disamping melakukan inventarisasi peraturan hukum yang belaku dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan , baik dalam merubah 9
www.legalitas.org
peraturan perundang-undangan yang telah ada, maupun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baru sama sekali. 4.2. Pembentukan /Penyusunan Naskah Akademik (Isi-isi Pokok) A. Pendahuluan a. Latar Belakang a. Mengungkapkan apa dan bagaimana kondisi materi hukum yang bersangkutan; b. Apa
yang
menjadi
alasan
pengaturan
(permasalahannya) sebagai konstatering fakta; c. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. b. Tujuan dan Kegunaan
or g
Sebagaimana tujuan hukum/tujuan pengaturan materi
al i ta
s.
hukum yang bersangkutan, maka tujuan penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah
.L
eg
untuk dapat mengungkapkan apa dan bagaimana matei
ww w
hukum itu harus diatur, sehingga tercapai tujuan hukum, yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai, adil, dan benar guna menunjang dalam mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan. c. Metode pendekatan Perlu penjelasan dalam penyusunan naskah akademik ini, apakah
dilakukan
melalui
proses
pengkajian
dan
penelitian, atau langsung menyusun naskah akademik melalui diskusi oleh suatu Tim, atau perorangan. d. Materi Muatan (Jenis/bentuk pengaturan) Secara akademis perlu diungkapkan penjelasan mengenai jenis/bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat 10
www.legalitas.org
mengatur materi hukum yang bersangkutan apakah dalam bentuk
peraturan
perundang-undangan
yang
tepat
mengatur materi hukum yang bersangkutan apakah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah dengan berpegang pada teori “materi muatan“ yaitu mengetahui materi mana yang merupakan muatan suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
B. Ruang Lingkup Naskah Akademik a. Umum
or g
a. Pengertian :
istilah-istilah
serta
pengertiannya
al i ta
s.
Menyusun
sehubungan dengan pengaturan materi yang diatur;
.L
eg
b. Mencari dan merumusan prinsip-prinsip atau asas-asas
b. Materi
ww w
yang dapat dijadikan dalam pengaturan.
Mengungkapkan semua substansi apa yang perlu diatur, termasuk
kelembagaan,
kewajiban,
persyaratan,
kewenangan,
hak-hak,
dan
hal-hal
dilarang
dan
yang
dibolehkan disusun secara sistematis. c. Sanksi Agar suatu peraturan perundang-undangan yang ditetpkan dapat berlaku efektif, maka dalam peraturan itu perlu adanya
unsur
memaksa,
yaitu
pemikiran
tentang
pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap apa yang diwajibkan atau disyaratkan. 11
www.legalitas.org
Pemikiran sanksi dimaksud dapat berupa : a. sanksi pidana; b. sanksi perdata; c. sanksi administratif. d. Peralihan Pada bagian peralihan, memuat pemikiran tentang : kemungkinan adanya ketentuan peralihan dan akibatakibat hukum yang dapat timbul adalah apabila materi hukum yang hendak diatur telah pernah diatur, maka perlu adanya pemikiran tentang adanya ketentuan peralihan.
Bagian Penutup memuat :
or g
e. Penutup
al i ta
s.
a. Pernyataan tidak berlaku atau pencabutan peraturan yang ada sebelumnya;
akan
ww w
yang
.L
eg
b. Pemikiran tentang kapan efektif berakunya peraturan diberlakukan
berdasarkan
analisis
kemampuan/kesiapan dari berbagai aspek.
C. Kesimpulan Dan Saran 1. Kesimpulan a. Perlunya pengaturan berdasarkan argumentasi; b. Jenis/bentuk pengaturan: c. Pokok-pokok materi yang akan diatur, pemikiran alternatif sanksi.
12
www.legalitas.org
2. Saran Rekomendasi yang diinginkan, misalnya urgensi tentang perlunya
segera
penyusunan
rancangan
peraturan
perundang-undangan, dan lain-lain.
5. Peran DPRD dalam penyusunan Naskah Akademik Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan UndangUndang dan Rancangan Peraturan Daerah. Dalam penjelasan Pasal 53 dinyatakan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai
or g
dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan
al i ta
s.
Rakyat Daerah.
Terkait partisipasi ini sesuai kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat,
.L
eg
maka dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-
ww w
undangan DPRD dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki dan menerapkan mekanisme untuk mendapatkan masukan dari masyarakat baik secara reaktif maupun lebih penting lagi secara proaktif. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah akan menyumbang bagi legitimasi produk DPRD dan DPRD sendiri sebagai lembaga politik. Profesionalisme DPRD perlu lebih ditingkatkan dengan lebih tanggap dan responsif mengartikulasikan kepentingan masyarakat sebagaimana dikemukakan didepan bahwa dalam Naskah Akademik salah satu unsur yang perlu dimuat yakni aspek sosiologis. Dalam penyusunan Naskah Akademik DPRD sangat berpeluang meneliti aspek yuridis sosiologis yaitu meneliti dan mengemukakan aspek kebutuhan hukum masyarakat yang dijaring melalui penampungan aspirasi masyarakat 13
www.legalitas.org
dengan cara komunikasi intensif yang selam ini dilakukan. Aspek ini cukup penting dalam rangka menopang berjalannya peraturan daerah itu nantinya dan dapat menentukan hasil guna dan daya guna serta peraturan daerah. Salah satu kinerja DPRD adalah menghasilkan peraturan daerah yang dapat
ww w
.L
eg
al i ta
s.
or g
dilaksanakan, berhasil guna dan berdaya guna.
14
