STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA BERDASARKAN RPJMN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KUMKM

STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA BERDASARKAN RPJMN 2015-2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KUMKM (Johnny W. Situmorang)

STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA BERDASARKAN RPJMN 2015-2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KUMKM THE INDONESIA DEVELOPMENT STRATEGY BASED ON MEDIUM LONGTERM DEVELOPMENT PLAN (RPJMN) 2015-2019 AND IMPLICATIONS FOR COOPERATIVES AND MSMES DEVELOPMENT Johnny W. Situmorang Peneliti Utama Kementerian KUKM Email: [email protected] Abstrak Strategi pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 dengan visi dan misi Trisakti Pembangunan dan Nawacita untuk keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memajukan bangsa dan negara RI setara dengan negara maju. Strategi RPJMN 2015-2019 dipercaya oleh pemerintah akan mampu meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang akibat perubahan lingkungan strategis eksternal, globalisasi dan MEA. Semua lembaga pemerintahan, Pusat dan Daerah, harus mengikuti RPJMN 2015-2019 tersebut. Pembangunan KUMKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMN 2015-2019 dengan 11 KPIs. Implikasi pembangunan KUMKM adalah keberhasilan pembangunan KUMKM diketahui dari pencapaian target 11 KPIs di bidang KUMKM yang membutuhkan perubahan paradigma dan manajemen pembangunan KUMKM dimana Kementerian KUKM RI berperan penting dengan tugas utama mengoordinasikan dan menyinkronkan pembangunan KUKM sejalan dengan peraturan perundang-undangan. (Kata kunci: pembangunan, lingkungan, strategi, KUMKM, KPIs) Abstract The national economic development strategy has been set by the government through Presidential Decree No. 2/2015 on NMTDP 2015-2019 with the vision and mission of “Trisakti Pembangunan” and “Nawacita”. NMTDP 2015-2019 is to measure the success of the government of President Joko Widodo in advancing the nation and state of Indonesia on par with developed countries. NMTDP 2015-2019 Strategy is trusted by the government will be able to increase the power and take advantage of opportunities as a result of changes in the external strategic environment, globalization and the MEA. All government agencies, central and local, should follow the NMTDP 2015-2019. CMSMEs development become an integral part of NMTDP 2015-2019 with 11 KPIs. CMSMEs known development success of achieving the target of 11 KPIs in CMSMEs. Implications CMSMEs development is a paradigm and development management CMSMEs changes. The Ministry of CMSMEs RI main task is to coordinate and synchronize CMSMEs development in line with the legislation. Implications to successful CMSMEs development is known from achieving the target of 11 KPIs which requires a new paradigm and management development.

39

infokop Volume 26 NO. 1 - Desember 2016 : 39-54

PENDAHULUAN Joko Widodo adalah Presiden RI ke-7 untuk periode 2014-2019. Dia terpilih dengan pasangannya M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden karena menyampaikan gagasan revolusi mental. Rakyat menginginkan pemimpin bangsa dan negara dengan gagasan perubahan drastis cara sikap, cara pikir, dan cara tindak rakyat Indonesia untuk menyejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia serta menghapuskan ketimpangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok, antar daerah, dan antar regional. Sepanjang Orde Baru dan transisi Orde Reformasi, Indonesia masih dihadapkan pada kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan yang tinggi akibat mental korup dan ketak-pedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup. Sehingga terjadi deplasi sumberdaya alam yang memiskinkan rakyat dan bangsa Indonesia. Presiden menyampaikan visi dan misi yang terangkum sebagai Trisakti Pembangunan Nasional dan Nawacita sebagai patokan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan. Trisakti adalah untuk mengokohkan Indonesia dalam bidang ekonomi, bidang budaya, dan dan bidang politik dan Nawacita sebagai jalan perubahan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Semua pemimpin pemerintahan di bawah Presiden harus mengacu pada Trisakti dan Nawacita karena gagasan tersebutlah rakyat memercayainya sebagai pemimpin Indonesia selama tahun 2014-2019. Presiden menuangkan Trisaksti, Nawacita serta visi dan misi tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) selama tahun 2015-2019 sebagai periode pengabdian Presiden Joko Widodo. RPJMN telah ditetapkan oleh Pemerintah RI dengan Perpres 2/2015 tanggal 8 Januari 2015 yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku-1, Buku-2, dan Buku-3. Buku-1 memuat agenda pembangunan nasional latar belakang, analisis lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal, arah pembangunan 40

ekonomi, sasaran makro pembangunan dan asumsi. Buku-2 memuat sasaran sektoral pembangunan ekonomi, dan Buku-3 memuat . Perpres 2/2015 tersebut menyatakan bahwa semua pemerintah (Pusat dan Daerah) harus mengikuti RPJMN tersebut dan berimplikasi logis pada tuntutan reformasi birokrasi dengan perubahan kultur birokrasi ke pelayanan, transparansi, dan partisipasi. Perubahan tersebut juga menyesuaikan pada perubahan lingkungan strategis eksternal, khususnya implementasi MEA yang akan dimulai Desember 2015. Setiap kementerian dan lembaga nonkementerian di tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Pemda) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan/Pemerintah (RKT/P). RPJMN 2015-2019 adalah sebagai dasar menyusun Renstra (Pusat dan Daerah) dan RKT. Salah satu kandungan RPJMN 2015-2019 tersebut adalah sasaran kuantitatif di bidang pembangunan KUMKM. Sasaran kuantitatif pembangunan KUMKM berdasarkan 11 (sebelas) indikator yang menyangkut koperasi dan UMKM (Usaha-usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sasaran kuantitatif pembangunan KUMKM menjadi dasar merumuskan Renstra dan RKT/P pembangunan KUMKM di bawah koordinasi Kementerian KUKM. Oleh karena itu, Kementerian KUKM bertanggungjawab menyusun Renstra Nasional (Renstranas) pembangunan KUMKM yang menjadi acuan Renstra sektoral seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda. Angka-angka sasaran pembangunan KUMKM dalam RPJMN 20152019 lebih lanjut harus diuraikan lebih rinci baik oleh kementerian, lembaga, dan Pemda, maupun Kementerian KUKM. Pembangunan KUMKM melibatkan setidaknya sebagian besar kementerian teknis dan lembaga serta pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Nawacita, otonomi daerah menjadi salah satu prinsip sehingga pembangunan KUMKM berbasis daerah.


PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PRESIDEN JOKO WIDODO Pemerintahan Presiden Joko Widodo memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memimpin negara secara jelas dengan Trisakti dan Nawacita yang tertuang dalam Buku1, Buku 2, dan Buku 3. Buku 1 merinci latar belakang, analisis lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal, arah pembangunan ekonomi, sasaran makro pembangunan dan asumsi. Buku-2 memuat agenda pembangunan Indonesia dan Buku 3 memuat agenda pembangunan wilayah. Perspektif pembangunan Presiden Joko Widodo tergambar dari 3 (tiga) komponen, yaitu Trisakti Pembangunan, Nawacita, dan Prinsip Pemerintahan (Gambar 1). Trisakti terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu berdaulat politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian budaya. Secara umum, Presiden JW dan bangsa Indonesia mengharapkan Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat, berdikari, dan berbudaya Indonesia dalam percaturan global. Tentunya, Trisakti tersebut adalah sesuatu yang “never ending”, suatu proses yang berkelanjutan selamanya. Untuk mewujudkan proses mengarah pada Trisakti tersebut maka Presiden Joko Widodo menyatakan Nawacita. Nawacita terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu negara yang bekerja, revolusi mental, dan kemandirian yang menyejahterakan. Nawacita dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jalan perubahan Trisakti dengan 9 (sembilan) agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tahun 2015-2019. Kesembilan agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai jalan perubahan menuju Trisakti adalah emansipasi, kemandirian, dan kebhinekaan yang termasuk dalam bingkai Revolusi Mental (RM); rasa aman dan melindungi, pemberantasan korupsi

dan penegakan hukum dalam bingkai Negara Yang Bekerja (NYB); dan daulat pangan berbasis agribisnis kerakyatan, daulat enerji berbasis kepentingan nasional, dan restorasi ekonomi maritim dalam bingkai Kemandirian Yang Menyejahterakan (KYM). Trisakti Pembangunan nasional dan Nawacita tidak akan berjalan tanpa pemerintahan sebagai penggerak pembangunan dengan rakyat sebagai subyeknya. Oleh karena itu menggerakkan Trisakti dan Nawacita harus dengan prinsip pemerintahan yang tepat. Prinsip pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sebanyak 6 (enam), yaitu bersih, transparan, efisien, efektif, profesional, dan partisipatif. Keenam prinsip ini harus terintegrasi pada pemerintahan pusat dan daerah. SASARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN RPJMN 2015-2019 Berdasarkan Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan sasaran pembangunan selama periode 2015-2019 yang terukur. Sasaran terukur menunjukkan implementasi dan pengendalian juga akan terukur. Apabila sasaran tidak tercapai maka pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk kategori gagal dalam mengemban mandat rakyat atas kepemimpinan nasional. Beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama periode 2015-2019 terungkap secara jelas. Pada Tabel 1 terlihat beberapa indikator terpilih tersebut dimana PDB per kapita, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan adalah indikator utama. Sedangkan inflasi, kurs, dan ICOR merupakan indikator pendukung utama. Semua indikator tersebut merupakan indikator secara makro.

41


Gambar 1. Skema Hubungan Trisakti Pembangunan, Nawacita, dan Prinsip Pemerintahan Pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo

Tabel 1. Beberapa Indikator Terpilih Sasaran dan Ukuran Keberhasilan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Selama Tahun 2015-2019 Menurut RPJMN 2015-2019

Sumber: Perpres 2/2015 Buku-1 42


Pendapatan per kapita rakyat Indonesia rata-rata Rp57.931,40 juta per tahun selama 2015-2019 dimana posisi pada tahun 2014 adalah Rp40.483,00 juta. Dibandingkan tahun 2014 maka peningkatan pendapatan per kapita rata-rata diharapkan sebesar 1.43 kali lipat. Pencapaian sasaran pendapatan per kapita dapat terjadi bila pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu rata-rata 7% per tahun selama tahun 20152019. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5.3% sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata dibandingkan tahun 2014 adalah 1.32 kali lipat. Target nilai investasi nasional selama tahun 2015-2019 adalah Rp5,389.0 triliun per tahun dimana pada tahun 2014 adalah sebesar Rp3,307.0 triliun. Peningkatannya rata-rata adalah 1.63 kali lipat dibandingkan tahun 2014. Sasaran perekonomian tersebut akan berdampak pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan rakyat Indonesia. Selama tahun 2015-2019, sasaran tingkat pengangguran di Indonesia adalah sebesar 5.0-5.6% dimana pada tahun 2014 terjadi tingkat pengangguran sebesar 5.9%. Selama periode tersebut diharapkan terjadi penurunan pengangguran sebesar 0.85 – 0.95 kali lipat dari tahun 2014. Dengan demikian tingkat kemiskinan selama periode tersebut diharapkan menjadi 5.010.0%. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan adalah 10.5% sehingga diharapkan terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0.48-0.95 kali lipat dibandingkan tahun 2014. Dengan pertumbuhan pendapatan dan penurunan pengangguran serta kemiskinan Indonesia selama 2015-2019 tersebut maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan landasan Trisakti Pembangunan. Semua sasaran pembangunan tersebut akan dapat terwujud apabila memenuhi asumsi inflasi, kurs, dan ICOR. Tingkat inflasi selama tahun 2014-2015 diharapkan cukup rendah, yakni sebesar 3.88% dimana pada tahun 2014 cukup tinggi, yakni sebesar 8.2%. Inflasi diharapkan turun rata-rata 0.47 kali lipat dari tahun 2014. Asumsi kurs rupiah terhadap dollar selama periode tersebut adalah rata-

rata Rp11,900 per US dollar dan pada tahun 2014 adalah Rp11,600 per US dollar atau turun sebesar 0.98 kali lipat dari tahun 2014. Sedangkan asumsi pemerataan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini pada tahun 2019 adalah 0.314 dimana pada tahun 2014 adalah 0.40 atau diharapkan turun rata-rata sebesar 0.79 kali lipat dari tahun 2014. SASARAN PEMBANGUNAN KUMKM BERDASARKAN RPJMN 2015-2019 Keberhasilan pencapaian target pembangunan ekonomi berdasarkan sasaran pembangunan ekonomi nasional selama tahun 2015-2019 sangat tergantung pada seluruh komponen bangsa dan negara dari tingkat daerah sampai pusat serta masyarakat secara keseluruhan. Salah satu faktor pendukungnya adalah KUMKM sehingga sasaran pembangunan KUMKM mengacu pada sasaran pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 tersebut. Secara nasional, sasaran kuantitatif pembangunan KUMKM telah dicantumkan di RPJMN 2015-2019 tersebut. Pada Tabel 2 terlihat rancangan sasaran kuantitatif pembangunan KUMKM tersebut. Secara kuantitatif, terdapat 11 (sebelas) indikator keberhasilan pembangunan KUMKM atau Key Performance Indicators (KPIs). Ke-11 indikator tersebut adalah indikator nasional yang menjadi domain pemerintahan pusat (kementerian dan lembaga) dan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Kementerian KUKM RI adalah “lead” dari pencapaian 11 KPIs tersebut. Terlihat 3 (tiga) kelompok sasaran, yaitu kelompok pembangunan koperasi, UMKM, dan gabungan koperasi dan UMKM (KUMKM). KPIs pembangunan koperasi sebanyak 3 (tiga) indikator, KPIs pembangunan UMKM sebanyak 4 (empat) indikator, dan KPIs pembangunan KUMKM sebanyak 4 (empat) indikator. Pencapaian target KPIs tersebut sangat tergantung pada koordinasi dan sinkronisasi lintas lembagalembaga pemerintahan pusat dan daerah serta lintas lembaga non-pemerintahan. Kementerian KUKM RI harus mampu berperan 43


Tabel 2. Sasaran Kuantitatif Pembangunan KUMKM Berdasarkan RPJMN 2015-2019

Sumber: RPJMN 2015-2019, Buku-2 sebagai lembaga yang mengoordinasikan dan menyinkronkannya sesuai dengan posisi Kementerian KUKM menurut UU 39/2008. Indikator keberhasilan pembangunan koperasi adalah Partisipasi Anggota dalam Permodalan Koperasi (PAPK), Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi (PJAK), dan Pertumbuhan Output Koperasi (POK). Sasaran rata-rata PAPK, PJAK, dan POK selama tahun 2015-2019 per tahun masing-masing adalah 55%, 7.5-10.0%, dan 15.5-18.0%. Indikator keberhasilan pembangunan UMKM adalah Pertumbuhan Produktifitas UMKM (PPUMKM), Pertumbuhan Tenagakerja UMKM (PT-UMKM), Proporsi UMKM terhadap Pembiayaan Formal (PPF-UMKM), dan Pertambahan Wirausaha Baru (PWB). Sasaran rata-rata indikator PP-UMKM, PT-UMKM, PPF-UMKM, dan PWB masing-masing adalah 5-7%, 4.0-5.5%, 25%, dan1.0 juta unit (orang). Indikator pembangunan KUMKM adalah Pertumbuhan Kontribusi KUMKM pada PDB (PKPDB-UMKM), sebesar 6.5-7.5%, Pertumbuhan Kontribusi KUMKM dalam Ekspor (PKE-UMKM), sebesar 5.0-7.0%, dan Pertumbuhan Kontribusi KUMKM dalam Investasi (PKI-KUMKM), sebesar 8.5-10.5%. 44

Dalam skenario RPJMN 2015-2019 tersebut, KUMKM diarahkan semakin berperan dalam perekonomian dengan menggeser usaha skala besar (UB) dengan prinsip “zero sum”. Misalnya kalau kontribusi KUMKM bertumbuh 6.5% maka kontribusi UB terhadap PDB akan berkurang sebesar 6.5% juga. Dengan pertumbuhan kontribusi KUMKM dalam PDB tersebut, kontribusi KUMKM dalam PDB setidaknya akan menjadi 80%. Demikinan juga kontribusi KUMKM terhadap ekspor nasional diharapkan oleh pemerintah setidaknya menjadi 50%. Target peningkatan peran KUMKM ini akan secara nyata mengubah perekonomian Indonesia secara struktural yang pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. FAKTA & SASARAN PEMBANGUNAN KUMKM BERDASARKAN RPJMN 20152019 Pencapaian sasaran pembangunan KUMKM tersebut sebelumnya merupakan ukuran keberhasilan pemerintahan Presiden


Joko Widodo selama tahun 2015-2019. Tugas tersebut sepenuhnya diemban oleh Menteri KUKM selaku pemegang mandat pembangunan KUMKM. Keberadaan Kementerian KUKM adalah berdasarkan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara. UU 39/2008 tersebut menyatakan bahwa Kementerian KUKM terbentuk karena Presiden RI memandang pembangunan KUMKM harus terfokus dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu Kementerian KUKM ada untuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi pembangunan KUMKM secara nasional. Kementerian KUKM berfungsi sebagai koordinator pembangunan KUMKM dimana kementerian dan lembaga lain serta Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, kota) sebagai bagian dari koordinasi pembangunan KUMKM tersebut. Kementerian KUKM akan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pembangunan KUMKM berdasarkan 11 indikator RPJMN 2015-2019. Strategi pembangunan KUMKM harus berbasis RPJMN 2015-2019 dimana Kementerian KUKM harus menyatakannya dalam Rencana Strategi (Renstra) selama tahun 2015-2019. Oleh karena itu Kementerian KUKM harus mampu menguraikan besaran sasaran RPJMN 20152019 menjadi sasaran tahunan Renstra. Peramalan (forcasting) adalah upaya yang harus dilakukan dengan berbasis pada fakta atau kejadian selama tahun 20102014. Fakta dan rencana sasaran kuantitatif pembangunan KUMKM selama tahun 2014 dan 2015-2019 tertera pada Tabel 3. Pertumbuhan produktifitas UMKM dapat dilihat dari dua sisi, yaitu produktifitas per unit usaha dan produktifitas per tenagakerja. Berdasarkan produktifitas per unit usaha, ratarata selama tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp82.33 juta per tahun dan pada tahun 2014 adalah Rp99.65 juta. Pertumbuhan produktifitas rata-rata per unit usaha adalah 8,38% dan pada

tahun 2014 adalah 7,47%, di bawah rata-rata selama 2009-2014. Berdasarkan produktifitas per tenagakerja, rata-rata selama 2010-2014 adalah Rp42.77 juta per tahun dan pada tahun 2014 adalah Rp49.70 juta. Pertumbuhan produktifitas per tenagakerja rata-rata selama tahun 2009-2014 adalah 5.18% dan pada tahun 2014 adalah 5.74%, di atas rata-rata selama 5 tahun terakhir. Kemungkinan sasaran selama tahun 2015-2019 baik atas dasar unit usaha maupun tenagakerja akan terpenuhi dengan target RPJMN 2015-2019 sebesar 5-7%. Peramalan pada tahun 2015 dengan Exponential Smoothing Factor Method (ESFM dengan α = 0.8), pertumbuhan produktifitas adalah 7.65% per unit usaha dan 5.63% per tenagakerja. Indikator pertumbuhan kontribusi KUMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) terdiri dari pertumbuhan kontribusi koperasi dan kontribusi UMKM. PDB Indonesia rata-rata selama tahun 20102014 adalah Rp8,302.31 triliun per tahun dan pada tahun 2014 sebesar Rp10,343.41 triliun. Output koperasi selama periode tersebut rata-rata adalah Rp121.30 triliun per tahun dan pada tahun 2014 adalah Rp189.86 triliun. Sementara PDB yang bersumber dari UMKM rata-rata adalah Rp4685.0 triliun per tahun dan pada tahun 2014 adalah Rp5,900.0 triliun. PDB total KUMKM rata-rata selama tahun 2010-2014 adalah Rp4,806.0 triliun per tahun dan pada tahun 2014 adalah Rp6,089.86 triliun. Kontribusi KUMKM terhadap PDB Indonesia selama periode tersebut rata-rata adalah 57.45% per tahun dan pada tahun 2014 adalah 58.88%. Pertumbuhan kontribusi KUMKM terhadap PDB rata-rata selama tahun 2010-2014 adalah 9.81% per tahun dan pada tahun 2014 adalah 0.93%, sangat jauh di bawah rata-rata. Dengan tingkat rata-rata pertumbuhan kontribusi KUMKM terhadap PDB selama 2014-2019 dan dibandingkan dengan sasaran RPJMN 2015-2019 sebesar 6.5-7.5% maka target tersebut kemungkinan besar akan tercapai.

45


Tabel 3. Fakta dan Sasaran Kuantitatif Pembangunan KUMKM Berdasarkan RPJMN 2015-2019

*MA = moving average; **Exponential Smoothing Factor Method Pertumbuhan kontribusi KUMKM dalam ekspor nasional rata-rata selama tahun 20102019 adalah -2.11% per tahun dan pada tahun 2014 adalah -1.45%. Dengan ESFM (α = 0.3) maka peramalan kontribusi KUMKM pada ekspor nasional adalah -0.45%. Mengacu pada sasaran RPJMN 2015-2019 sebesar 5.0-7.0% maka target RPJMN 2015-2019 kemungkinan sulit tercapai. Pertumbuhan kontribusi KUMKM terhadap investasi

sebesar 4.0-5.5% maka kemungkinan besar indikator ini akan terpenuhi. Proporsi UMKM terhadap pembiayaan formal rata-rata selama tahun 2010-2014 adalah 19.66% per tahun dan pada tahun 2014 adalah 18.71%, di bawah ratarata. Dengan ESFM (α = 0.3) maka pada tahun 2015 nilai indikator ini adalah sebesar 11.37%. Mengacu pada RPJMN 2015-2019 dengan sasaran 25% maka indikator ini kemungkinan kecil tercapai.

selama tahun 2010-2019 rata-rata adalah 9.30% per tahun dan pada tahun 2014 sebesar 13.22%, jauh di atas rata-rata. Dengan ESFM (α = 0.9) maka pada tahun 2015 pertumbuhan kontribusi KUMKM terhadap investasi nasional adalah 12.83%. Mengacu pada RPJMN 2015-2019 dengan 8.5-10.5%, indikator ini kemungkinan akan tercapai.

Sasaran RPJMN 2015-2019 menyangkut kualitas produk dengan indikator jumlah KUMKM yang menerapkan standar mutu dan sertifikat mutu adalah sebanyak 50,000 unit. Sampai saat ini posisinya belum terungkap. Perkiraan target pada tahun 2015 adalah 10,000 unit. Indikator ini kemungkinan sulit tercapai selama periode Presiden Joko Widodo karena penyertifikatan membutuhkan waktu lama, kecuali ada upaya luar biasa untuk mendata dan koordinasi pemerintahan. Indikator kewirausahaan adalah menciptakan wirausaha baru sebanyak 1.0 juta orang selama tahun 2015-2019. Dengan masa waktu

Indikator pertumbuhan tenagakerja UMKM selama tahun 2010-2014 rata-rata adalah 4.16% per tahun dan pada tahun 2014 adalah 4.00%. Berdasarkan ESFM (α = 0.3) maka pada tahun 2015 nilai indikator ini adalah 4.12%. Mengacu pada RPJMN 2015-2019 46


efektif empat tahun kerja, sasaran rata-rata penciptaan wirausaha baru adalah 250.0 ribu orang. Menurut para ahli, suatu negara yang kuat bisnisnya bila 2% dari jumlah penduduk. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kehadiran sebanyak 5.0 juta wirausaha. Pada tahun 2014, tingkat wirausaha Indonesia baru 1.5% sehingga jumlah wirausahan Indonesia baru 3.75 juta orang. Pertambahan 1.0 juta orang pada akhir 2019 maka jumlah wirausaha Indonesia baru 4.75 juta orang. Sasaran wirausaha baru pada tahun 2015 adalah 150 ribu orang dengan strategi setiap provinsi menciptakan 30 ribu orang saja akan dapat memenuhi target RPJMN 2015-2015. Provinsi Sumatera Utara menargetkan wirausaha baru selama 2015-2019 adalah 65 ribu orang. Indikator menyangkut koperasi secara utuh adalah sebanyak 3 (tiga), yaitu partisipasi anggota dalam permodalan (modal sendiri), pertumbuhan jumlah anggota koperasi, dan pertumbuhan output atau volume usaha koperasi. Selama tahun 2010-2019, kontribusi rata-rata modal sendiri koperasi adalah 52.73% per tahun dan pada tahun 2014 adalah sebesar 4.58%. Peramalan indikator tersebut pada tahun 2015 dengan ESFM (α = 0.95) adalah sebesar 52.58%. Mengacu pada sasaran RPJMN 2015-2019 sebesar 55% maka indikator ini akan dapat tercapai. Indikator pertumbuhan jumlah anggota koperasi selama tahun 2015-2019 rata-rata adalah 4.58% per tahun dan pada tahun 2014 sebesar 3.35%, di bawah rata-rata. Sasaran pada tahun 2015 adalah sebesar 4.21% dengan ESFM (α = 0.3). Dibandingkan sasaran RPJMN 2015-2019 sebesar 55% maka indikator ini kemungkinan besar dapat terpenuhi. Sementara indikator pertumbuhan output koperasi selama tahun 2010-2014 adalah sebesar 25.38% per tahun dan pada tahun 2015 sebesar 51.17%. Sasaran pada tahun 2015 adalah 51.17%. Mengacu pada RPJMN 2015-2019 sebesar 15.5-18.0% maka kemungkinan indikator ini dapat tercapai.

IDENTIFIKASI TINGKAT KOORDINASI PEMBANGUNAN KUMKM Posisi Kementerian KUKM dalam pembangunan KUMKM sesuai UU 39/3008 adalah penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Artinya, Kementerian KUKM sebagai koordinator, regulator, perencana strategis, dan pengendali strategis pembangunan dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan Pemda sebagai pelaksana. Memperhatikan ke-11 indikator kinerja pembangunan KUMKM berdasarkan RPJMN 2015-2019, terungkap tingkat koordinasi manajemen indikator pembangunan KUMKM selama 2015-2019. Pada Tabel 4 terlihat dari 11 indikator RPJMN 2015-2019, sebanyak 10 indikator adalah variabel eksogen, hanya 1 indikator yang endogen, yakni pertambahan wirausaha baru. Artinya, indikator eksogen merupakan variabel yang ditentukan di luar Kementerian KUKM, ketergantungan terhadap lingkungan eksternal Kementerian KUKM sangat tinggi. Sedangkan indikator endogen adalah variabel yang dapat dikendalikan langsung oleh Kementerian KUKM. Sebanyak 6 indikator eksogen memerlukan koordinasi tinggi, sebanyak 4 indikator eksogen memerlukan koordinasi sedang, dan hanya 1 indikator yang memerlukan koordinasi rendah. Oleh karena itu, keberhasilan mencapai sasaran RPJMN 2015-2019 Kementerian KUKM sangat tergantung pada faktor eksternal, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kategori KPIs yang eksogenius merujuk pada interdepedensi kelembagaan pemerintahan dan non-pemerintahan. Kementerian KUKM RI sangat tergantung pada kementerian atau lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). KUMKM berada di wilayah kabupaten dan kota sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) adalah ujung tombak yang secara langsung berhubungan dengan KUMKM. Sementara

47


Tabel 4. Identifikasi Tingkat Koordinatif Indikator Kinerja Pembangunan KUMKM Tahun 2015-2019

Pemerintah Provinsi (Pemprov) berfungsi sebagai koordinator dan sinkronisator pada tingkat wilayah provinsi. Keterlibatan lembaga non-pemerintah, seperti Dekopin (Dewan Koperasi) dan asosiasi UMKM, menjadi penentu keberhasilan strategi pembangunan KUMKM. Demikian juga kerjasama internasional, yaitu bilateral, multilateral, dan regional, akan sangat mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019. Kementerian KUKM RI harus menjadi lembaga yang mampu membangun sistem koordinasi dan sinkronisasi pembangunan KUMKM. ARAH PEMBANGUNAN KUMKM Arah pembangunan KUMKM adalah menentukan posisi KUMKM dalam struktur perekonomian Indonesia ke depan sebagai lembaga yang kuat dan mendominansi struktur perekonomian itu sendiri. Pada Gambar 2 terlihat tiga tahap arah pembangunan KUMKM, yaitu saat sekarang, penguatan

48

sebagai pilar utama perekonomian, dan pencipta kesejahteraan rakyat yang tinggi, adil, dan merata. Pada posisi awal, sekarang ini, dengan jumlah entitas yang sangat banyak, KUMKM belum mampu menjadi kekuatan riil menjadikan rakyat Indonesia sejahtera dan Indonesia sebagai negara maju. Dengan jumlah koperasi 209 ribu unit, nilai ekonominya masih sangat rendah, yaitu Rp189 triliun, sangat rendah dibandingkan PDB. Padahal orang yang terllibat dalam koperasi lebih dari 36 juta orang. Dengan jumlah UMKM mencapai 57 juta unit dan penyerapan tenagakerja lebih dari 100 juta orang, tingkat pendapatan per kapita rakyat Indonesia masih rendah. Efisiensi UMKM masih rendah sehingga dayasaingnya masih rendah (Harmain dkk, 2015; Mawardi, 2015, Winarso, 2015; Untari dkk, 2015). Dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indeks Kesiapan KUMKM masih rendah, termasuk kategori “Kurang Siap” (Situmorang, 2015).


Menyejahterakan rakyat; pemerataan kekayaan; demokratisasi ekonomi

Kondisi Sekarang: Lemah

KUMKM menjadi pilar utama struktur perekonomian Indonesia: Sumbangannya, setidaknya 70% terhadap PDB; Perannya dalam ekspor nasional seimbang dengan usaha skala besar dengan dayasaing yang tinggi; Pemerataan pendapatan; Basis perekonomian perdesaan; Mitra utama dalam “supporting industry system”

Gambar 2. Arah Pembangunan KUMKM

Gambar 2. Arah Pembangunan KUMKM Dengan proses pembangunan dan RPJMN KUMKM akan yang menjadi Fase 2015-2019, kesejahteraan rakyat pilar utama struktur perekonmian Indonesia tinggi dengan pemerataan yang baik dengan sumbangan terhadap PDB sedikitnya adalah “ultimately” dariekspor proses 70%, peran KUMKM dalam nasional pembangunan ekonomi Indonesia yang seimbang dengan UB dengan dayasaing tinggi,KUMKM berbasis perdesaan, dan menjadi mitra inklusif. menjadi lembaga yang utama industri besarrakyat, dalam sistem “supporting menyejahterakan instrumen industry”. Sistem supporting industry pemerataan pendapatan dan pembangunan adalah suatu sistem yang sangat tepat untuk wilayah, dan instrumen demokrasi industrialisasi. UMKM menjadi “jangkar” ekonomi (Situmorang, sistem Indonesia industri nasional dengan 2014). penerapan Kontribusi KUMKM terhadap PDB harus pola kemitraan yang saling menguntungkan interdependensi. skala besar jauhatau lebih besar daripadaKoperasi kontribusi UB, di dunia telah mampu memainkan peran peran KUMKM dalam ekspor jauh lebih dalam globalisasi. Koperasi Indonesia juga besar daripada UB, tingkat kewirausahaan dapat menjadi korporasi skala besar bila Indonesia lebih besar dari 10%, dan pengembangannya tepat (Situmorang, 2014).

Indeks Gini di bawah 3.00. Koperasi Fase kesejahteraan rakyat yang tinggi mampu menjadi lembaga demokrasi dengan pemerataan yang baik adalah ekonomi karena peran dalam “ultimately” dari inklusifnya proses pembangunan aksisibilitas finansial rakyat (SiregarKUMKM dkk, ekonomi Indonesia yang inklusif. menjadi lembaga yang menyejahterakan 2012; Situmorang, 2014). rakyat, instrumen pemerataan pendapatan dan pembangunan wilayah, dan instrumen demokrasi ekonomi Indonesia (Situmorang, 2014). Kontribusi KUMKM terhadap PDB

KOORDINASI DAN SINKRONISASI harus jauh lebih besar daripada kontribusi UB, UNTUK PENCAPAIAN SASARAN peran KUMKM dalam ekspor jauh lebih besar PEMBANGUNAN KUMKM 2015 daripada UB, tingkat kewirausahaan Indonesia lebih besar dari 10%, dan Indeks Gini di bawah Sebagai mampu Kementerian yang 3.00. Koperasi menjadi lembaga bertanggungjawab atas pencapaian target demokrasi ekonomi karena peran inklusifnya dalam aksisibilitas KUMKM, finansial rakyat (Siregar pembangunan keterlibatan dkk, 2012; Situmorang, semua lembaga 2014). pemerintahan harus

terformat secara koordinatif, sinkron, dan KOORDINASI DAN lembaga SINKRONISASI integratif. Banyak pemerintah UNTUK PENCAPAIAN SASARAN yang terlibat dalam pembangunan PEMBANGUNAN KUMKM 2015 KUMKM. Misalnya Kementerian Sebagai KementerianKelautan yang Perindustrian, Kementerian dan bertanggungjawab atas pencapaian target Perikanan, Kementerian Pertanian, pembangunan KUMKM, keterlibatan semua Kementerian Perdagangan. Lembaga lembaga pemerintahan harus terformat yang terlibat antara lain adalah Bappenas, secara koordinatif, sinkron, dan integratif. BKPM,lembaga BPN, pemerintah BPOM. yang Gambar Banyak terlibat 3 dalam pembangunan KUMKM. Kementerian Misalnya menunjukkan keterkaitan Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM dan lembaga lainnya dalam Kelautan dan Perikanan, Kementerian pembangunan KUMKM. Setidaknya Pertanian, Kementerian Perdagangan. Lembaga sebanyak 23 lembaga yang terlibat antara lain adalahpemerintahan Bappenas, tingkatBPN, pusat yang terlibat dalam BKPM, BPOM. Gambar 3langsung menunjukkan keterkaitan Kementerian KUKM Pemerintahan dan lembaga pembangunan KUMKM. lainnya dalam pembangunan KUMKM.34 daerah yang terlibat sebanyak Pemprov, 413 kabupaten, dan 97 kota (510 kabupaten dan kota). Sejalan dengan 49

13

UU infokop 23/2014,Volume Pemprov, Pemkab, dan 2016 :secara 26 NO. 1 - Desember 39-54langsung, kecuali pemberian Badan Pemko memiliki kewenangan yang tinggi Hukum pendirian koperasi. Kementerian dalam urusan pemerintahan di bidang teknis dapat secara langsung membangun KUMKM. Kementerian KUKM tidak KUMKM sesuai dengan bidang usahanya. Gambar 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan KUMKM memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan terhadap KUMKM

Kementerian

Int (B Mu Reg

KUKM (Koordinator)

Lembaga Nonpemerintah

Kementerian Teknis & Lembaga (23)

Pemerintah Daerah (34 prov+510 kota/kab)

Gambar 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan KUMKM

pembangunan KUMKM. Dekopin,pembahasannya Setidaknya sebanyak 23 lembaga pemerintahan dan regional) yang substansi Kementerian KUKM bertindak koperasi primer, dan koperasi sekunder tingkat pusat yang terlibat langsung dalam selalu mengenai KUMKM juga dikoordinasikan sebagai koordinator dan penyinkron secara jelas tertulis dalam UU 25/1992 pembangunan KUMKM. Pemerintahan daerah oleh Kementerian KUKM. Lembaga-lembaga pembangunan KUMKM yang tugasnya tentang Perkopersian sebagai pilar yang terlibat sebanyak 34 Pemprov, 413 non-pemerintah, seperti Dekopin, Kadin, dan merumuskan kebijakan regulasi, dan gerakan koperasi. adalah mitra strategis pemerintah kabupaten, dan 97dan kota (510 kabupaten dan asosiasi pengawasan pembangunan KUMKM. kota). Sejalan dengan UU 23/2014, Pemprov, dalam implementasi kebijakan pembangunan Kementerian teknis dan lembaga Pemkab, dan Pemko memilikilainkewenangan KUMKM. Dekopin, koperasi primer, dan bertugas yang dalam tinggi pengembangan dalam urusan teknis pemerintahanMANAJEMEN di koperasiPEMBANGUNAN sekunder secara jelas tertulis dalam KUMKM di bidangnya, dan Pemerintah KUMKM bidang KUMKM. Kementerian KUKM tidak UU 25/1992 tentang Perkopersian sebagai Daerah sebagai kewenangan pelaksana kebijakan memiliki menyelenggarakan pilar gerakan koperasi. pembangunan KUMKM. Dengan urusan pemerintahan terhadap KUMKM secara Reformasi birokrasi adalah hal keterbukaan dunia (global) dewasa ini, penting dalam mengejahwantahkan langsung, kecuali pemberian Badan Hukum MANAJEMEN PEMBANGUNAN kerjasama internasional (bilateral, pembangunan KUMKM (Situmorang, pendirian koperasi. Kementerian teknis dapat KUMKM multilateral, dan regional) yang substansi 2014). Reformasi tersebut dengan secara langsung membangun KUMKM sesuai pembahasannya selalu mengenai sendirinya menerapkan Reformasimanajemen birokrasi yang adalah hal penting dengan bidang usahanya. KUMKM juga dikoordinasikan oleh sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko pembangunan dalam mengejahwantahkan Kementerian KUKM bertindak sebagai Kementerian KUKM. Lembaga-lembaga Widodo.KUMKM Manajemen KUMKM secara (Situmorang, 2014). Reformasi koordinator seperti dan Dekopin, penyinkron pembangunan non-pemerintah, Kadin, makro menunjukkan proses perencanaan, tersebut dengan sendirinya menerapkan yang mitra tugasnya merumuskan dan KUMKM asosiasi adalah strategis proses implementasi perencanaan, dan visi dan misi manajemen yang sesuai dengan kebijakan regulasi,kebijakan dan pengawasan pemerintah dalamdan implementasi proses Presiden pengawasan implemnetasi Joko Widodo. Manajemen KUMKM pembangunan KUMKM. Kementerian secara makro menunjukkan proses 14 perencanaan, teknis dan lembaga lain bertugas dalam proses implementasi perencanaan, dan proses pengembangan teknis KUMKM di bidangnya, pengawasan implemnetasi perencanaan. dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Pada Gambar 4 terlihat skema manajemen kebijakan pembangunan KUMKM. Dengan pembangunan KUMKM yang cocok untuk keterbukaan dunia (global) dewasa ini, mencapai strategi nasional pembangunan kerjasama internasional (bilateral, multilateral, KUMKM berdasarkan RPMJN 2015-2019.

50

perencanaan. Pada Gambar 4 terlihat nasional pembangunan KUMKM STRATEGI PEMBANGUNANstrategi INDONESIA BERDASARKAN RPJMN 2015-2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN skema manajemen pembangunan berdasarkan RPMJN 2015-2019. KUMKM (Johnny W. Situmorang) KUMKM yang cocok untuk mencapai Gambar 4. Skema Manajemen Pembangunan KUMKM

Pemerintah Pusat (Kementerian KUKM)

Fungsi perencanaan pembangunan KUMKM Nasional

Kementerian Teknis & Pemerintah Daerah (Prov, Kab, Kota) Fungsi implementasi perencanaan pembangunan KUMKM nasional

Fungsi perencanaan pembangunan nasional KUMKM merupakan bagian dari Kementerian KUKM mencakup Gambar 4. Skema yang Manajemen perumusan strategi, kebijakan, program, Pembangunan KUMKM dan anggaran. Untuk mampu merumuskan strategi nasional (rencana strategi nasional) Fungsi perencanaan pembangunan maka fungsi penelitian dan pengembangan, nasional KUMKM merupakan bagian dari kerjasama (nasional dan internasional), Kementerian KUKM yang mencakup data dan informasi menjadi bagian dari perumusan strategi, kebijakan, program, fungsi perencanaan. Hasil perencanaan dan mampu nasionalanggaran. tersebut harusUntuk diimplementasikan merumuskan strategi (rencana yang dilakonkan oleh nasional kementerian teknis strategi nasional)serta maka Pemerintah fungsi penelitian dan lembaga Daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) sesuai dengan dan pengembangan, kerjasama (nasional kewenangannya. Kemudian hasil informasi pelaksanaan dan internasional), data dan rencana harus dikendalikan agar sesuai dengan menjadi bagian dari fungsi perencanaan. rencana strategis. nasional Fungsitersebut ini kemudian Hasil perencanaan harus dilakukan oleh Kementerian KUKM. diimplementasikan yang dilakonkan oleh Kementerian KUKM melaporkan hasil kepada kementerian teknis dan lembaga serta Presiden RI berdasarkan 9 indikator kinerja Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, RPJMN 2015-2019.

dan kota) sesuai dengan kewenangannya.

LEADING INSTITUTION PEMBANGUNAN KUMKM Pembangunan KUMKM melibatkan lembaga lain selain Kementerian KUMKM untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Pada Tabel 5 tampak

Pemerintah Pusat Fungsi Pengendalian Implementasi Perencanaan Pembangunan KUMKM Nasional

lembaga apa yang menjadi ‘Leading” menurut indikator kinerja pembangunan KUMKM. Kemudian hasil pelaksanaan rencana

harus dikendalikan agar secara sesuai langsung dengan Lembaga yang terlibat rencana strategis. ini kemudian dan menjadi “leading”Fungsi menyangkut indikator dilakukan oleh Kementerian KUKM. produktifitas UMKM (PP-UMKM) dan Kementerian KUKM melaporkan hasil kontribusi KUMKM dalam PDB (PKPDBKUMKM) adalah Kementerian KUKM kepada Presiden RI berdasarkan 9 dan BPS. kinerja TerkaitRPJMN indikator ekspor (PKEindikator 2015-2019.

KUMKM) adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian KUKM dan indikator LEADING INSTITUTION kontribusi KUMKM dalam investasi (PKIPEMBANGUNAN KUMKM KUMKM) adalah Kementerian KUKM, BPS, dan BKPM. Indikator tenagakerja UMKM (PTKUMKM UMKM) Pembangunan dipimpin oleh Kementerian KUKM melibatkan lembaga lain selain dan Kementerian Tenagakerja, indikator Kementerian KUMKM mencapai pembiayaan formal UMKMuntuk (PKPF-UMKM) keberhasilan RPJMNOtoritas 2015dipimpin olehsesuai Bankdengan Indonesia, Jasa Keuangan, dan 5 Kementerian KUKM. 2019. Pada Tabel tampak lembaga apa Sedangkan indikator standard mutu dan produk yang menjadi ‘Leading” menurut KUMKM dipimpin oleh indikator(SMSP-KUMKM) kinerja pembangunan KUMKM. Kementerian KUKM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Badan Sertifikasi Nasional (BSN), dan Pemerintah Daerah. Indikator wirausaha baru (PWB), permodalan koperasi (PADPK), jumlah anggota koperasi (JAK), dan output koperasi (POK) dipimpin oleh Kementerian KUKM dan Pemda (provinsi, kabupaten, dan kota). 15

51


Tabel 5. Leading Institution Pembangunan KUMKM Sesuai Indikator Keberhasilan

52


Daftar Pustaka Anonim. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Kementerian Perencanaan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Harmain, Ummu, Slamet Hartono, Lestari R. Waluyati, Dwidjono H. Darwanto. 2015. Profil dan Kinerja UMKM Pangan Olahan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Abstrak Seminar Nasional “Optimalisasi Potensi Sumberdaya Lokal Menghadapi MEA 2015. Kerjasama Studi Agribisnis Faperta UMY dan Perhepi Yogyakarta. Yogyakarta, 23 Mei. Mawardi, Nanang Kusuma. 2015. Perkembangan Komoditas Bawang Merah Indonesia dan Dayasaing di Pasar Internasional. Abstrak Seminar Nasional “Optimalisasi Potensi Sumberdaya Lokal Menghadapi MEA 2015. Kerjasama Studi Agribisnis Faperta UMY dan Perhepi Yogyakarta. Yogyakarta, 23 Mei Siregar, Hamka, Syarif, dan Rasiam. 2012. Replikasi Grameen Bank. Model Pengentasan Kemiskinan Kaum Perempuan di Kubu Raya. Stain Pontianak Press. Situmorang, Johnny W. 2013. Toward ASEAN Economic Community: Challange or Opportunity? Studium General Civitas Academica Universitas Simalungun Indonesia (USI), P. Siantar, Monday, 27 Mei. ----------------------------------. 2014. Reformasi Birokrasi Pembangunan KUMKM. Focus Group Discussion Isyu-isyu Strategis. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian KUKM. Jakarta, Kamis 18 September.

------------------------------------. 2014. Penelitian Peran Strategis Koperasi Dalam Sektor Jasa Keuangan. Laporan Hasil Penelitian Kementerian KUKM RI. Jakarta, Desember. -----------------------------------. 2014. Survei Posisi Strategis Koperasi Menuju Skala Besar. Aplikasi Model McKinseyGE Terhadap Calon Koperasi Skala Besar di Beberapa Provinsi. JURNAL Pengkajian Koperasi dan UKM, Volume 9 – Desember 2014, hal 1-24. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian KUKM RI. Jakarta. ---------------------------------. 2014. Membangun Kemnadirian Ekonomi Indonesia Berbasis Koperasi dan UMKM. Infokop Media Pengkajian Koperasi dan UKM, volume 24 no. 2 – Desember 2014, hal 28-43. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian KUKM RI. Jakarta. -----------------------------------. 2015. Di Balik Sasaran RPJMN 2015-2019 dan Implikasinya Pada Pembangunan KUMKM. Seminar “Isyu-isyu Strategis Pembangunan KUMKM” Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian KUKM. Jakarta, April 2015. ---------------------------------. 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN: Strategi Pembangunan KUMKM 2015-2019. Sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Ukmk, Kementerian KUKM. Yogyakarta, Rabu, 19 Agustus.

53


--------------------------------. 2015. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019: Kesiapan & Antisipasi KUMKM Menghadapi MEA. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian KUKM. Jakarta, Selasa, 17 Nopember. ----------------------------------. 2015. Identifikasi Kesiapan KUMKM Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Laporan Hasil Penelitian, Kementerian KUKM RI. Jakarta, Desember. Untari, Dirwan Muchlis, Norce Mote, David S. Pangaribuan, Boni Lantang, Irianis Latuperissa, Rosa D. Pangaribuan, dan Tarsisius Kanna. 2015. Validasi Peluang Pasar Hasil Tangkapan dan Produk Olahan Ikan pada Masyarakat Lokal Wilayah Pesisir di Kabupaten Merauke. Abstrak Seminar Nasional “Optimalisasi Potensi Sumberdaya Lokal Menghadapi MEA 2015. Kerjasama Studi Agribisnis Faperta UMY dan Perhepi Yogyakarta. Yogyakarta, 23 Mei Winarso, Bambang. 2015. Sistim Distribusi Ternak dan Hasil ternak Sapi Potong di Indonesia. Abstrak Seminar Nasional “Optimalisasi Potensi Sumberdaya Lokal Menghadapi MEA 2015. Kerjasama Studi Agribisnis Faperta UMY dan Perhepi Yogyakarta. Yogyakarta, 23 Mei

54

STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA BERDASARKAN RPJMN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KUMKM

Recommend Documents