- 11 -
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan sekaligus sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Kepala Badan Pegawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan
Pelaksanaan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, yang pada Pasal 39 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pengawas Radiasi secaraprofesional, BAPETEN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, wajib melaksanakanpembinaan yang salah satunya adalah menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
dan
menyelenggarakan
uji
Kompetensi
Jabatan
Fungsional
Pengawas Radiasi. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dilakukan oleh BAPETEN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagai acuan bagi Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam menentukan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Berdasarkan Peraturan
Kepala
pertimbangan BAPETEN
Fungsional Pengawas Radiasi.
tersebut
tentang
diatas
Standar
perlu
disusun
Kompetensi
Jabatan
- 12 -
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud
penyusunan
Standar
Kompetensi
Jabatan
Fungsional
Pengawas Radiasi adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam menentukan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
2. Tujuan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah sebagai acuan dalam merencanakan pendidikan dan pelatihan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi menuju pengawas radiasi yang profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatannya.
Gambar 1. Aspek Kompetensi pada Pola karir
- 13 -
BAB II PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
A. Prosedur Penyusunan Proses penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1. Pengumpulan data; 2. Identifikasi Kompetensi jabatan; 3. Penyusunan daftar sementara Kompetensi jabatan; 4. Validasi Kompetensi jabatan; 5. Penentuan Kompetensi jabatan; 6. Penjabaran Kompetensi jabatan.
B. Alur Penyusunan Kompetensi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi didasarkan pada beberapa aspek antara lain: bahan kerja, alat kerja dan hasil kerja yang kemudian dianalisis untuk menentukan Kompetensi yang harus dimiliki dalam mencapai hasil kerja (output) yang meliputi pengetahuan, kecakapan dan sikap kerja. Hal yang paling penting untuk menentukan suatu Kompetensi dilihat dari hasil kerja karena dari hal inilah dapat ditentukan bahan dan alat kerja yang dibutuhkan serta Kompetensi yang harus dimiliki. Dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, hasil kerja diperoleh dengan menganalisis rincian tugas pengawas radiasi dan kegiatan/unsur yang dinilai dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bersama Kepala Badan Pegawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya. Peraturan Bersama Kepala BAPETEN dan Kepala BKN tersebut menjelaskan secara rinci tentang butir-butir hasil kerja yang mendapatkan penilaian angkat kredit. Dari hasil kerja tersebut kemudian dianalisis
- 14 -
kebutuhan bahan dan alat kerja serta Kompetensi yang dibutuhkan untuk mewujudkan hasil kerja tersebut. Hasil kerja diisi dengan hasil kerja minimal yang harus dipenuhi setiap jenjang pengawas radiasi dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
Republik
Indonesia Nomor 46 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan angka kreditnya. Identifikasi bahan kerja yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil kerja yang ditentukan. Tahap selanjutnya mengidentifikasi alat/perangkat pendukung pencapaian hasil kerja yang akan menghasilkan pengetahuan, kecakapan dan sikap kerja yang dibutuhkan. Sifat penyusunan Standar Kompetensi ini adalah Kompetensi minimal yang diperlukan untuk menduduki suatu jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Semakin tinggi jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, maka Kompetensi yang dimiliki semakin lengkap karena telah melewati jenjang sebelumnya dan telah memenuhi Kompetensi yang dipersyaratkan.
PERMENPAN&RB NOM0R 46 TAHUN 2012
IDENTIFIKASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PENENTUAN KOMPETENSI MINIMAL PER JENJANG JABATAN DENGAN IDENTIFIKASI TUPOKSI (DENGAN MELIHAT BUTIR-BUTIR YANG DINILAI DALAM ANGKA KREDIT)
PEMENUHAN KOMPETENSI, METODE, DAN BENTUK INSTRUMEN PENGUKURAN
STANDAR KOMPETENSI JAFUNG WASTRAD
DISUSUN DALAM UNITUNIT KOMPETENSI
DISUSUN DALAM KERANGKA PENGETAHUAN, KECAKAPAN DAN SIKAP KERJA
Gambar 2. Diagram Alur Penyusunan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
- 15 -
BAB III STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
Jenjang Pertama
Jenjang Muda
Jenjang Madya
Jenjang Utama
Q1: Kompetensi regulasi dan organisasi 1. Menyebutkan peraturan
1. Menguraikan peraturan
1. Menjelaskan peraturan
1. Menjelaskan peraturan
perundang-undangan
perundang-undangan
perundang-undangan
perundang-undangan
ketenaganukliran yang
ketenaganukliran yang berlaku;
ketenaganukliran yang
ketenaganukliran yang
berlaku;
berlaku;
berlaku; 2. Menyebutkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi BAPETEN; 3. Menguraikan tugas pokok
2. Menguraikan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Bapeten; 3. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
2. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi struktur
perundang-undangan
organisasi BAPETEN;
ketenaganukliran yang
3. Menjelaskan rencana
dan fungsi unit kerja;
4. Menguraikan tugas dan rincian
strategis unit kerja;
4. Menguraikan tugas dan
kegiatan jabatan fungsional
4. Menjelaskan tugas dan
rincian kegiatan Jabatan
Pengawas Radiasi jenjang muda.
2. Mengevaluasi peraturan
rincian kegiatan Jabatan
Fungsional Pengawas Radiasi
Fungsional Pengawas
jenjang pertama.
Radiasi jenjang madya.
diperlukan; 3. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi BAPETEN; 4. Menjelaskan rencana strategis BAPETEN dan unit kerja;
- 16 -
Jenjang Pertama
Jenjang Muda
Jenjang Madya
Jenjang Utama 5. Menjelaskan tugas dan rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang utama.
Q2: Kompetensi Ketenaganukliran 1. Menyebutkan prinsip dasar proteksi radiasi; 2. Menyebutkan ilmu dasar
1. Menguraikan prinsip dasar dan langkah proteksi radiasi; 2. Menjelaskan ilmu dasar FRZR
1. Menjelaskan prinsip dan langkah proteksi radiasi; 2. Menguraikan ilmu
1. Menjelaskan prinsip keselamatan, keamanan, dan safeguard;
Fasilitas Radiasi dan Zat
atau IBN yang mendukung
ketenaganukliran yang
Radiasi (FRZR) atau Instalasi
bidang kerja;
mendasari pemanfaatan di
ketenaganukliran yang
FRZR atau IBN;
mendasari pemanfaatan di
Bahan Nuklir (IBN) yang mendukung bidang kerja; 3. Menyebutkan teknologi FRZR
3. Menguraikan teknologi FRZR atau IBN yang mendukung bidang kerja.
atau IBN yang mendukung
3. Menjelaskan teknologi pemanfaatan FRZR atau IBN.
bidang kerja.
2. Menjelaskan ilmu
FRZR atau IBN; 3. Menjelaskan secara rinci teknologi pemanfaatan FRZR atau IBN.
Q3: Kompetensi praktis pengawasan (disesuaikan dengan bidang tugas) 1.
Menyebutkan prosedur evaluasi dokumen
1. Menguraikan prosedur evaluasi dokumen perizinan;
1. Menjelaskan prosedur evaluasi dokumen
1. Mengevaluasi prosedur evaluasi dokumen
- 17 -
Jenjang Pertama
2.
perizinan;
2. Menguraikan prosedur inspeksi;
Menyebutkan prosedur
3. Menguraikan mekanisme atau
inspeksi; 3.
Menyebutkan mekanisme atau langkah penyusunan peraturan;
4.
5.
dan pengkajian; 5. Menguraikan peralatan nuklir
reviu dan pengkajian;
pengawasan;
Menyebutkan peralatan
6. Menyusun konsep LHI;
nuklir yang digunakan
7. Menyusun konsep Laporan Ringkasan Eksekutif (LARE); 8. Menyusun konsep izin/revisi
Menyusun bahan
izin/persetujuan/pembekuan,
pembuatan laporan
pencabutan, dan pengaktifan
evaluasi perizinan;
kembali izin instalasi;
Menyusun bahan pembuatan Laporan Hasil Inspeksi (LHI);
8.
4. Menguraikan metodologi reviu
yang digunakan dalam kegiatan
pengawasan;
7.
langkah penyusunan peraturan;
Menyebutkan metodologi
dalam kegiatan
6.
Jenjang Muda
9. Menyusun konsep laporan evaluasi perizinan; 10. Menyusun konsep naskah
Jenjang Madya perizinan; 2. Menjelaskan prosedur inspeksi; 3. Menjelaskan mekanisme
Jenjang Utama perizinan; 2. Mengevaluasi prosedur inspeksi; 3. Mengevaluasi mekanisme
atau langkah penyusunan
atau langkah penyusunan
peraturan;
peraturan;
4. Menjelaskan metodologi reviu dan pengkajian; 5. Melakukan analisis
4. Mengevaluasi metodologi reviu dan pengkajian; 5. Melakukan kajian
terhadap kesalahan
terhadap kesalahan
pembacaan alat
pembacaan alat penunjang
penunjang kerja;
kerja;
6. Menyusun rencana inspeksi;
6. Mengevaluasi rencana inspeksi;
7. Menyusun LHI;
7. Mengevaluasi LHI;
8. Menyusun LARE;
8. Mengevaluasi LARE;
9. Menyusun izin/revisi
9. Mengevaluasi izin/revisi
izin/ persetujuan/
izin/ persetujuan/
Menyusun bahan
Standar pengawasan
pembekuan, pencabutan,
pembekuan, pencabutan,
pembuatan naskah usulan
ketenaganukliran/perjanjian
dan pengaktifan kembali
dan pengaktifan kembali
- 18 -
Jenjang Pertama Standar pengawasan
atau pengesahan perjanjian
ketenaganukliran,
internasional;
perjanjian, atau
9.
Jenjang Muda
11. Menyusun konsep rancangan
pengesahan perjanjian
perjanjian atau persetujuan
internasional;
internasional;
Menyusun bahan pembuatan Laporan Hasil Kajian (LHK).
12. Menyusun konsep Laporan Hasil Kajian.
Jenjang Madya izin instalasi; 10. Menyusun laporan evaluasi perizinan; 11. Menyusun hasil
Jenjang Utama izin instalasi; 10. Mengevaluasi laporan evaluasi perizinan; 11. Mengevaluasi hasil
telaah/analisis dalam
telaah/analisis dalam
penyempurnaan naskah
penyempurnaan naskah
Standar pengawasan
Standar pengawasan
ketenaganukliran/
ketenaganukliran/
perjanjian atau
perjanjian atau
pengesahan perjanjian
pengesahan perjanjian
internasional;
internasional;
12. Menyusun rancangan
12. Mengevaluasi rancangan
Standar pengawasan
Standar pengawasan
ketenaganukliran;
ketenaganukliran;
13. Menyusun rancangan
13. Mengevaluasi rancangan
perjanjian atau
perjanjian atau
persetujuan
persetujuan
internasional;
internasional;
14. Menyusun LHK.
14. Mengevaluasi LHK.
- 19 -
Jenjang Pertama
Jenjang Muda
Jenjang Madya
Jenjang Utama
Q4: Kompetensi pribadian dan hubungan personal 1. Disiplin;
1. Disiplin;
1. Disiplin;
1. Disiplin;
2. Jujur;
2. Jujur;
2. Jujur;
2. Jujur;
3. Bekerja sama dalam
3. Obyektif;
3. Obyektif;
3. Obyektif dan independen;
4. Cermat/Teliti;
4. Cermat/Teliti;
4. Cermat/Teliti;
5. Bekerja sama dalam kelompok
5. Bertanggung jawab;
5. Bertanggung jawab;
6. Membangun kerja sama
6. Memimpin dan
kelompok kerja.
kerja.
kelompok kerja.
mengkoordinasikan kelompok kerja; 7. Membina rekan kerja sesama fungsional.
Kompetensi Pendukung 1. Mengoperasikan alat pengolah data.
1. Mengoperasikan alat pengolah data; 2. Memanfaatkan teknologi informasi.
1. Mengoperasikan alat pengolah data; 2. Memanfaatkan teknologi informasi; 3. Berkomunikasi sederhana dalam bahasa Inggris.
1. Mengoperasikan alat pengolah data; 2. Memanfaatkan teknologi informasi; 3. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
- 20 -
BAB IV PENUTUP
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ini disusun dengan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi serta rincian kegiatan masingmasing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Hasil identifikasi tugas pokok dan fungsi tersebut dituangkan dalam Kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ini digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Radiasi
dalam
menentukan
Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
JAZI EKO ISTIYANTO
