Lampiran I Pengumuman Ketua Pansel JPT Pratama Nomor : 001/Pansel JPTP Kaltim/IV/2016 Tanggal 8 April 2016
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS PENDAPATAN Uraian Tugas 1. Mengkoordinasikan Penyusunanrencana program Dinas dengan mengarahkan dan member petunjuk untuk menyusun rencana kerja; 2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja; 3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan member petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas; 5. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; 6. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan untuk tertib administrasi; 7. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah; 8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 9. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Pendapatan Daerah dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program; 10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; 11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatan kinerja pegawai; 12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil; 13. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pemimpin. Kompetensi Dasar Integritas (Int.3); Kepemimpinan (Kp.3); Perencanaan dan Pengorganisasian (PP.3); Kerjasama (Ks.3); Fleksibilitas(F.3); Kompetensi Bidang BerpikirKonseptual (BK.4); Berorientasi pada Pelayanan (BpP.4); Mengarahkan/Memberi Perintah (MMP.4); Mencari Informasi (Mi.4); Pengendalian Diri (PD.4); Membangun Hubungan Kerja Strategis (MHKS.4); Kesadaran Beroganisasi (KB.4); Pengaturan Kerja (PKj.4); KeahlihanTeknikal/Profesional/Manajerial (KTPM.3);
STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN Uraian Tugas 1. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan member petunjuk untuk menyusun rencana kerja; 2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja; 3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencanakerja Dinas denganmengarahkan dan member petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas; 5. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; 6. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan untuk tertib administrasi; 7. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan program; 8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang perhubungan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 9. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan bidang Perhubungan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program; 10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; 11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatan kinerja pegawai; 12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Pehubungan di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil; 13. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang Perhubungan dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah; 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pemimpin. Kompetensi Dasar Integritas (Int.3); Kepemimpinan (Kp.3); Perencanaan dan Pengorganisasian (PP.3); Kerjasama (Ks.3); Fleksibilitas(F.3); Kompetensi Bidang Berpikir Konseptual (BK.4); Mengambil Resiko (MRs.3); Membangun Hubungan Kerja Strategis (MHKS.4); Manajemen Konflik (MK.4); Pengaturan Kerja (PKj.4); Berorientasi pada Pelayanan (BpP.4); Berpikir Konseptual (BK.4|MRs.3|MHKS.4|MK.4|PKj.4|BpP.4|PKS.4) Mencari Informasi (MI.4); Perbaikan Terus Menerus (PTM.4).
STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
Uraian Tugas : 1. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan member petunjuk untuk menyusun rencana kerja; 2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja; 3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas; 5. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; 6. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan untuk tertib administrasi; 7. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Perkebunan; 8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang an perkebunan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 9. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan bidang perkebunan dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program; 10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; 11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatan kinerja pegawai; 12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Perkebunan di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil; 13. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pemimpin. Kompetensi Dasar Integritas (Int.3); Kepemimpinan (Kp.3); Kerjasama (Ks.3); Fleksibilitas(F.3); Kompetensi Bidang Berpikir Konseptual (BK.4) Berorientasi pada Kualitas (BpK.3) Perbaikan Terus Menerus (PTM.4) Komitmen terhadap Organisasi (KtO.3) Pengambilan Keputusan (PK.4) Inisiatif (Ins.3) Manajemen Konflik (MK.4) Tanggapa akan pengaruh Budaya (TpB.3) Membangun Hubungan Kerja Strategis (MHKS.4) KeahlihanTeknikal/Profesional/Manajerial (KTPM.3)
STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
UraianTugas 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja Biro Perekonomian dengan mengarahkan dan memberi petunjuk pada Bagian Sarana Perekonomian, Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam, Industri dan Jasa, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 2. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis Bagian Sarana Perekonomian, Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam, Industri dan Jasa berdasarkan program kerja agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; 3. Menyusun pedoman kerja berdasarkan rencana kerja kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai program kerja; 4. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; 5. Mengendalikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan teknis operasional Biro Perekonomian dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengawasi bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 6. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta keabsahan naskah dinas; 7. Merumuskan, mengkaji bahan/dokumen dalam rangka koordinasi dengan instansi vertikal, penyelenggaraan pembangunan perekonomian pada sektor Perusahaan Daerah Perbankan, penanaman modal & promosi, kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan dan koperasi, perhubungan dan kepariwisataan sebagai bahan masukan; 8. Mengkoordinasikan pemberian advis teknis Bidang Perekonomian dengan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi; 9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota se-Kaltim dalam rangka memantau perkembangan lembaga non keuangan, stabilitas pangan, Raskin, BBM dan izin transportasi; 11. Memonitor dan mengevaluasi pelaksaaan tugas Biro berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya; 12. Merumuskan hasil pelaksanaan tugas dalam upaya peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan; 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kompetensi Dasar Integritas (Int.3); Kepemimpinan (Kp.3); Perencanaan dan Pengorganisasian (PP.3); Kerjasama (Ks.3); Fleksibilitas(F.3). Kompetensi Bidang Berpikir Konseptual (BK.4); Berorientasi pada Kualitas (BpP.3); Membangun Hubungan Kerja Strategis (MHKS.4); Pengambilan Keputusan Strategis (PKS.4); Komunikasi (K.4); Kesadaran Berorganisasi (KB.4); Kreatif dan Inovatif (KI.4); Tanggap Akan Berpengaruh Budaya (TPB.3); Pengendalian Diri (PD.4); Keahlian Teknikal/Profesional/Manajerial (KTPM.3);
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STAFF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM, POLITIK DAN KEAMANAN
Uraian Tugas 1. Melakukan kajian dan telaahan terkait bidang tugasnya untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 2. Melakukan koordinasi dengan Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk meminta bahan dan data yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyusun pertimbangan kepada Kepala Daerah. 3. Melakukan evaluasi terkait kinerja SKPD untuk kemudian menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan Kepala Daerah. 4. Mendampingi Kepala Daerah dalam kegiatan-kegiatan seremonial, pertemuan, rapat maupun kegiatan lain yang diperintahkan kepadanya 5. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah. 6. Melaporkan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Daerah. Kompetensi a. Kompetensi Dasar Integritas (Int.3); Kepemimpinan (Kp.3); Perencanaan dan Pengorganisasian (PP.3); Kerjasama (Ks.3); Fleksibilitas (F.3); b.
Kompetensi Bidang Berpikir Konseptual (BK.4); Tanggap Akan Berpengaruh Budaya (TPB.3); Percaya diri (PcD.4); Kreatif dan Inovatif (KI.4); Semangat untuk Berprestasi (SB.5); Berorientasi pada Kualitas (BpK.3); Pembelajaran yang Berkelanjutan (PB.4); Pengambilan Keputusan Strategis (PKS.4); Mencari Informasi (MI.4); Keahlihan Teknikal/Profesional/Manajerial (KTPM.3)
STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Uraian Tugas 1. Merumuskan kebijakan teknis, menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ; 2. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ; 3. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah ; 4. Melaksanakan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur Satpol PP ; 5. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat ; 6. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya ; 7. Melaksanakan pengawasan masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ; 8. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah ; 9. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara ; 10. Memfasilitasi pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 11. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur ; 12. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ; dan 13. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kompetensi b. Kompetensi Dasar Integritas (Int.3); Kepemimpinan (Kp.3); Perencanaan dan Pengorganisasian (PP.3); Kerjasama (Ks.3); Fleksibilitas (F.3); b.
Kompetensi Bidang Berpikir Konseptual (BK.4); Tanggap Akan Berpengaruh Budaya (TPB.3); Percaya diri (PcD.4); Kreatif dan Inovatif (KI.4); Semangat untuk Berprestasi (SB.5); Berorientasi pada Kualitas (BpK.3); Pembelajaran yang Berkelanjutan (PB.4); Pengambilan Keputusan Strategis (PKS.4); Mencari Informasi (MI.4); Keahlihan Teknikal/Profesional/Manajerial (KTPM.3)
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENCAPAIAN MDGs Uraian Tugas 1. Melakukan kajian dan telaahan terkait bidang tugasnya untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 2. Melakukan koordinasi dengan Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk meminta bahan dan data yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyusun pertimbangan kepada Kepala Daerah. 3. Melakukan evaluasi terkait kinerja SKPD untuk kemudian menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan Kepala Daerah. 4. Mendampingi Kepala Daerah dalam kegiatan-kegiatan seremonial, pertemuan, rapat maupun kegiatan lain yang diperintahkan kepadanya 5. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah. 6. Melaporkan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Daerah. Kompetensi c. Kompetensi Dasar Integritas (Int.3); Kepemimpinan (Kp.3); Perencanaan dan Pengorganisasian (PP.3); Kerjasama (Ks.3); Fleksibilitas (F.3); b.
Kompetensi Bidang Berpikir Konseptual (BK.4); Tanggap Akan Berpengaruh Budaya (TPB.3); Percaya diri (PcD.4); Kreatif dan Inovatif (KI.4); Semangat untuk Berprestasi (SB.5); Berorientasi pada Kualitas (BpK.3); Pembelajaran yang Berkelanjutan (PB.4); Pengambilan Keputusan Strategis (PKS.4); Mencari Informasi (MI.4); Keahlihan Teknikal/Profesional/Manajerial (KTPM.3
