PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PBJP BERBASIS STANDAR KOMPETENSI KERJA PBJP PAPARAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)
PADA SIMPOSIUM NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JAKARTA, 29 – 30 November 2011 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. Latar Belakang 2. Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa
3. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) - PBJP 4. Kluster SK3 PBJP Berdasarkan Jenjang Jabfung PBJP 5. Penggunaan SK3-PBJP dalam pengembangan Jabfung PBJP 6. Gambaran Tugas Pejabat Fungsional PBJP 2
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. Latar Belakang 1.
Alokasi dana untuk pengadaan barang/jasa selama 5 th terakhir sekitar 40% dari total APBN. Dana yg dialokasikan utk pengadaan tahun 2010 sekitar Rp400 triliun (dari APBN) dan sekitar Rp200 triliun (dari APBD);
2.
Pengadaan barang/jasa diselenggarakan oleh 23.000 SATKER (hanya APBN) dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan, yang umumnya berasal dari para PNS yang bersifat “paruh waktu” dengan kompetensi yg beragam dan tidak ada “jenjang karier”;
3.
Meskipun mencakup anggaran yg besar proses pengadaan masih ditangani secara “ad-hoc” dan berfokus hanya pada proses tender dan manajemen kontrak. Proses pengadaan lainnya yaitu perencanaan pengadaan dan pengetahuan manajemen aset belum menjadi perhatian sehingga menimbulkan ketidakefisienan karena kurang matangnya perencanaan.
4.
Sebagian pelaksanaan pengadaan masih belum sesuai peraturan. Pengamatan KPK sekitar 70% kasus korupsi berasal dari kegiatan pengadaan.
5.
Perlu reformasi kebijakan pengadaan secara menyeluruh dan komprehensif, termasuk reformasi untuk SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Reformasi Kebijakan Pengadaan Yang Komprehensif a) Penyusunan Peraturan –perundangan yang kondusif menjamin: pelaksanaan prinsip-prinsip “good governance” dan 3 tepat tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya. Peraturan yg sudah dan akan diterbitkan: • Keppres 80/2003 • Perpres 54/2010 (pengganti Keppres 80/2003) • RUU Pengadaan Publik (dalam proses penyusunan) • Harmonisasi peraturan (pusat-daerah) terkait keuangan, pengadaan, otonomi daerah b) Pembentukan Kelembagaan yg mampu melaksanakan visi-misi pengadaan, perlu pembentukan: • LKPP efektif operasional 2008 (Keppres 80/2003) • Penggunaan E-procurement wajib mulai 2012 (Perpres 54/2010) • ULP wajib operasional 2014 (Perpres 54/2010) c) Sumber Daya Manusia yang profesional dan bermartabat, perlu: • Pengakuan profesi • Standar kompetensi • Remunerasi dan jenjang karir • Pembentukan Jabatan fungsional untuk PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7.
Landasan hukum pembinaan SDM diatur dalam Perpres 54/2010 tentang PBJP memuat bab tersendiri ttg pembinaan SDM yang mengamanatkan: • SDM PBJP harus profesional (ps. 8, g) • Mendapatkan pelatihan berdasarkan standar kompetensi PBJP (ps. 125) • Mempunyai sertifikat keahlian PBJP yang dilaksanakan secara berjenjang (ps. 126 dan 127) • Mempunyai jenjang karir dan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ps. 128)
8. Sehubungan dengan ketentuan dalam Perpres no.54 tahun 2010, diperlukan langkahlangkah strategis sebagai berikut: • Penataan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. • Peningkatan profesionalisme SDM di bidang pengadaan barang/jasa, al: - Pembentukan jabatan fungsional - pembentukan organisasi profesi - pendidikan profesi • pembangunan sistem ketatalaksanaan pengadaan barang/jasa • Pembangunan sistem akuntabilitas
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa
6
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kondisi Sekarang (Pelaksana oleh Pegawai Negeri Biasa)
Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional)
1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun; 2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam; 4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif; 7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP. 8. Insentif belum layak
1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen; 2. Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif; 7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP. 8. Diusulkan untuk mendapat tunj. Fungsional & tunjangan kinerja
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) - PBJP
8
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SIKLUS FUNGSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
10 - UK
16 - UK
17 - UK
2 - UK
Kompetensi Umum – 4 UK
BASIC FUNCTION A. Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa
A. Pesiapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/J
A.
B
B. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/J
C.
Perencanaan Pelaksanaan PBJP
B.
D.
Persiapan Pelaksanaan Kontrak; Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Penyelesaian Perselisihan dan Kegagalan Kontrak Penerimaan dan Penyerahan Hasil PBJ
A. Penyampaian Informasi Aset Baru B. Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Aset
4. Kluster SK3-PBJP Berdasarkan Jenjang Jabfung PBJP
10
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PETA KOMPETENSI PBJP
PETA KOMPETENSI PBJP
NO
KODE
1
3
4
MELAKUKAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG/ JASA MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI UM.02.1 PENGADAAN BARANG/JASA MELAKUKAN PENGELOLAAN/PENATAAN UM.03.1 DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA MELAKUKAN EVALUASI KINERJA PENGADAAN UM.04 .1 BARANG/JASA UM.01.1
KOMP-UMUM
2
JUDUL UNIT KOMPETENSI
JUMLAH
A. PERTAMA A.MUDA A.MADYA
KUALIFIKASI
1 2 3 ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙
4 4 4
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5
PR.01.1 Menyusun Rencana Kebutuhan Pengadaan B/J
6
PR.02.1
8
PR.04.1 Menyusun Rencana Paket Pekerjaan Pengadaan B/J
11 12 13
14
PERENCANAAN
PR.03.1 Menyusun Rencana Anggaran/Biaya Pengadaan B/J
10
◙ ◙ ◙
◙
PR.05.1 Menyusun Organisasi Pelaksanaan Pengadaan B/J PR.06.1 Menyusun Dokumen Rencana Umum Pengadaan B/J
◙
PR.07.1 Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan PB/J
◙
Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan B/J Melalui Penyedia B/J Menyusun Rencana Pelaksaan Pengadaan B/J Secara PR.09.1 Swakelola Menetapkan Strategi Pengadaan B/J PR.10.1
◙
PR.08.1
JUMLAH
A.MADYA
A.MUDA ◙
Melakukan Analisis Pasar Barang/jasa
7
9
A. PERTAMA
PETA KOMPETENSI PBJP
◙
◙
2
5 3
NO
KODE
JUDUL UNIT KOMPETENSI
◙
16
PP.02.1 Menyusun Dokumen Spesifikasi Tehnis Barang/Jasa
◙
17
PP.03.1 Membuat Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
◙
PP.04.1 Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa
◙
20 21 22
PEMILIHAN PENYEDIA
PP.01.1 Menyusun Rencana PemilihanPenyedia Barang/Jasa
19
PP.05.1 Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa PP.06.1
Melakukan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa
PP.07.1 Membuat Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan B/J PP.08.1 Melakukan Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa
23
PP.09.1
24
PP.10.1 Melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa
A.MADYA
1 2 3
15
18
A.MUDA
PETA KOMPETENSI PBJP
A. PERTAMA
KUALIFIKASI
◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙
KODE
25
PP.11.1
26
PP.12.1
27 28 29
30
PEMILIHAN PENYEDIA
NO
PP.13.1 PP.14.1 PP.15.1
PP.16.1
JUDUL UNIT KOMPETENSI Menetapkan dan Mengumumkan Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Penyedia Barang/Jasa Melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Melakukan Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem EProcurement Melakukan Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem EPurchasing JUMLAH
A.MADYA
A.MUDA
PETA KOMPETENSI PBJP
A. PERTAMA
KUALIFIKASI
1 2 3 ◙ ◙ ◙ ◙ ◙
◙
11 3 2
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
NO
KODE
31
MK.01.1
32
MK.02.1
34 35 36 37 38
39 40
MANAJEMEN KONTRAK
33
A.MADYA
A.MUDA
A. PERTAMA
PETA KOMPETENSI PBJP
JUDUL UNIT KOMPETENSI
1 2 3
Melakukan Verifikasi Dokumen Kontrak Pengadaan B/J
◙
Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan B/J Mengelola Program Manajemen Mutu Pengadaan MK.03.1 Barang/Jasa MK.04.1 Mengelola Program Manajemen Resiko Pengadaan B/J Melakukan Pengendalian dan Pengawasan MK.05.1 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan B/J Melakukan Penilaian Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan MK.06.1 Pengadaan B/J Melakukan Pengendalian Keuangan Pelaksanaan MK.07.1 Pekerjaan Pengadaan B/J Melakukan Pengelolaan Jaminan Kontrak Pengadaan MK.08.1 B/J Melakukan Penyelesaian Perbedaan/Perselisihan MK.09.1 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan B/J Membuat Perubahan Dokumen Kontrak Pengadaan MK.10.1
◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙
◙ ◙
KODE
41
MK.11.1
42 43 44 45 46 47
MANAJEMEN KONTRAK
NO
JUDUL UNIT KOMPETENSI
Menangani Kegagalan Teknis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan B/J MK.12.1 Melakukan Pemutusan Kontrak Pengadaan B/J MK.13.1 Menerima Hasil Pengadaan B/J Menyerahkan Barang Hasil Pengadaan Menjadi Barang MK.14.1 Milik Negara/Daerah Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola MK.15.1 MK.16.1 MK.17.1
Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola Membuat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
JUMLAH
A.MADYA
A.MUDA
PETA KOMPETENSI PBJP
A. PERTAMA
KUALIFIKASI
1 2 3 ◙
◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 4 10 3
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
48 49
KODE
MNJ ASET
NO
JUDUL UNIT KOMPETENSI
Menyampaikan Informasi Aset Hasil Pengadaan Barang/Jasa Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan MA.02.1 barang/Jasa MA.01.1
JUMLAH
JUMLAH TOTAL
A.MADYA
A.MUDA
PETA KOMPETENSI PBJP
A. PERTAMA
KUALIFIKASI
1 2 3 ◙ ◙ 1 1
21 23 13
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Penggunaan SK3-PBJP dalam pengembangan Jabfung PBJP
18
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SANDINGAN DESKRIPTOR JABFUNG KEAHLIAN DENGAN KKNI NO JENJANG JABFUNG
DESKRIPTOR TUPOKSI
DESKRIPTOR KKNI
1
AHLI UTAMA
Strategis Nasional (Direktif) Kualifikasi Profesional Tingkat Timggi
Mengembangkan Iptek Memecahkan Masalah Iptek Mengelola Riset KKNI - VIII
2
AHLI MADYA
Strategis Sektoral Kualifikasi Profesional Tingkat Tinggi
Mengelola Sumberdaya Memecahkan Masalah Iptek Mengambil Keputusan Strategis Melakukan Riset KKNI - VII
3
AHLI MUDA
Taktis Operasional Kualifikasi Profesional Tingkat Lanjutan
Memanfaatkan Iptek Menerapkan Konsep Teoritis Mengambil Keputusan Strategis KKNI - VI
4
AHLI PERTAMA
Operasional Kualifikasi Profesinal Tingkat Dasar
Menyelesaikan Pekerjaan dengan Lingkup Luas Menerapkan Konsep Operasional Mengelola Kelompok Kerja KKNI - V
6. Gambaran Tugas Pejabat Fungsional PBJP 20
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PBJP DALAM ORGANISASI PENGADAAN SESUAI DENGAN PERPRES NO 54 TAHUN 2010 PA / KPA SATKER/SKPD JABFUNG PBJP
ULP/Pokja
PPK
PPHP
JABFUNG PBJP
JABFUNG PBJP
JABFUNG PBJP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MATRIK GAMBARAN KEGIATAN JABFUNG PBJP PADA PA/KPA No. 1 2
Kegiatan Menetapkan Rencana Umum Pengadaan Mengumumkan Secara Luas Rencana Umum Pengadaan Paling Kurang Di Website K/L/D/I
3
Menetapkan PPK
4
Menetapkan Pejabat Pengadaan
5
Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
6
Menetapkan Pemenang
7
Mengawasi Pelaksanaan Anggaran
8
Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
Menyelesaikan Perselisihan Antara PPK Dengan ULP/Pejabat Pengadaan, 9 Dalam Hal Terjadi Perbedaan Pendapat; Mengawasi Penyimpanan Dan 10 Pemeliharaan Seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 11 Menetapkan Tim Teknis Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli Untuk 12 Pelaksanaan Pengadaan Melalui Sayembara/Kontes
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MATRIK GAMBARAN KEGIATAN JABFUNG PBJP PADA PPK No. 1 2
Kegiatan Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3
Menandatangani Kontrak
4
Melaksanakan Kontrak Dengan Penyedia Barang/Jasa;
5
Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6 7
8
9
Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA; Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA Dengan Berita Acara Penyerahan; Melaporkan Kemajuan Pekerjaan Termasuk Penyerapan Anggaran Dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada PA/KPA Setiap Triwulan; Menyimpan Dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10
Mengusulkan perubahan paket pekerjaan.
11
Mengusulkan perubahan Jadwal Kegiatan
12
Menetapkan Tim Pendukung
13
Menetapkan Tim Atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer) Untuk Membantu Pelaksanaan Tugas ULP;
14
Menetapkan Besaran Uang Muka Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia Barang/Jasa
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
MATRIK GAMBARAN KEGIATAN JABFUNG PBJP PADA ULP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
Kegiatan Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Menetapkan Dokumen Pengadaan; Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Melakukan Evaluasi Terhadap Penawaran Yang Masuk Menjawab Sanggahan Menetapkan Penyedia Barang/Jasa Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada PPK Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Membuat Laporan Mengenai Proses Dan Hasil Pengadaan Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; Memberikan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA
13
Mengusulkan Perubahan HPS;
14
Mengusulkan Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
MATRIK GAMBARAN KEGIATAN JABFUNG PBJP PADA PPHP
No.
Kegiatan
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaanbarang/Jasa 1 Sesuai Dengan Ketentuan Yang Tercantum Dalam Kontrak Menerima Hasil Pengadaan 2 Barang/Jasa Setelah Melalui Pemeriksaan/Pengujian Membuat Dan Menandatangani Berita 3 Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ULP Khusus/Besar Kepala: Setingkat Eselon II Sekretaris: Setingkat Eselon III Pokja: Diambil dari Jabfung PBJP
Kepala Pusat
Sekretaris
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PBJP
Bagian Perencanaan
Ka. Seksi Pokja Umum dan Perencanaan Kepegawaian Pengadaan
Ka. Seksi Pokja Umum dan Persiapan Kepegawaian Pengadaan
Ka. Seksi Pokja Umum dan Pelelangan Kepegawaian Barang & JL
Bagian Evaluasi, Pelaporan, dan Pengelolaan Dokumen
Ka. Seksi Pokja Umum dan Pelelangan Kepegawaian Konstruksi
Bagian Hukum & Sanggah
Ka. Seksi Pokja Umum dan Pelelangan Kepegawaian Konsultan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Usul Naskah Akademis (NA)
TA 2012
Penetapan Peraturan Bersama (Instansi Pembina & BKN)
Penyusunan Juknis (Instansi Pembina)
Penyusunan dan Pembahasan Matrik
Ekspose NA
Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PBJP
Surat Edaran Dirjen Anggaran Kemenkeu tentang Tunjangan Fungsional PBJP
Pertimbangan Teknis Kepala BKN dan Penetapan Kep. MENPAN
Pelaksanaan Studi Beban Kerja (BK) di lapangan
Pengolahan Hasil Studi BK dan Penetapan Angka Kredit
= sudah selesai = dalam proses
Catatan : Usulan Jabfung kepada Men.PAN-RB dan tembusan 27 BKN
Hal-hal yang perlu dibahas: Kedudukan Pejabat Fungsional PBJP dalam siklus pengadaan: 1.
Pejabat Fungsional membantu PA/KPA menyusun RUP
2.
Pejabat Fungsional dalam ULP pemilihan penyedia
3.
Pejabat Fungsional membantu PPK manajemen kontrak (PPK diusulkan di-isi oleh Pejabat Fungsional PBJP)
4.
Pejabat Fungsional membantu PPHP manajemen aset PA / KPA
ULP
PPK
PPHP
KELOMPOK JABFUNG PBJP
KELOMPOK JABFUNG PBJP
KELOMPOK JABFUNG PBJP
KELOMPOK JABFUNG PBJP
PERENCANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA
MANAGEMEN KONTRAK
MANAGEMEN ASSET
SATKER/SKPD
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TERIMA KASIH
