SPESIFIKASI TEKNIS. Pasal 1

SPESIFIKASI TEKNIS Pasal 1 1.1 Lingkup Pekerjaan Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah :  Kegiatan : Pembangunan Gedung Pemerintah VI  Nama Kegiatan : Penataan Lingkungan Gedung DPRD  Tahun Anggaran : 2014 1.2 Sarana Bekerja Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, kontraktor harus menyediakan : a. Tenaga kerja/tenaga ahli yang cukup memadai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan b. Alat-alat bantu seperti alat-alat pengangkut dan peralatan penunjang lainnya yang dipergunakan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan. c. Penyediaan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan tepat pada waktunya. 1.3 Cara Pelaksanaan Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk dari Konsultan Pengawas dan Pihak Kegiatan. Pasal 2 JENIS DAN MUTU BAHAN Jenis dan Mutu Bahan yang dipakai diutamakan dari Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian, dan Menpen : Nomor Nomor Nomor Tanggal

: : : :

472 / Kab / XII / 1980 813 / Menpen / 1980 064 / Menpen / 1980 23 Desember 1980

1

Rencana Kerja dan Syarat - Syarat

Pasal 3 PERATURAN TEKNIS YANG DIGUNAKAN 3.1 Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya yaitu sebagai berikut: a. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrasi Teknik Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI). b. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja. c. Peraturan Muatan Indonesia d. Ketentuan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan / Instansi Pemerintah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan. e. Pedoman tata cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara oleh Departemen Pekerjaan Umum. f. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi g. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi h. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah. i. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S – 42 / A / 2000 S – 2262 / D2 / 05 / 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah j. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden Voor De Uitvoering Bij Aanneming Van Openbare Werken (AV) 1941. k. Peraturan Konstruksi Beton Indonesia (PKBI 1971). l. Peraturan Beton Bertulang SK SNI T-15-1991-03 m. Peraturan untuk pemeriksaan bahan – bahan bangunan Indonesia (PUBRI 1970). n. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) 1961. o. Peraturan Semen Portland Indonesia NI.08 p. Ketentuan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan / Instansi Pemerintah setempat. 3.2 Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas berlaku dan mengikat pula : a. Gambar bestek yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas. b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. d. Surat Keputusan Pemimpin Proyek tentang penunjukan Kontraktor. e. Surat Perintah Kerja (SPK). 2


f. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang disetujui Konsultan Pengawas dan Pihak Proyek. g. Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya.

4.1

4.2

4.3 4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

Pasal 4 PENJELASAN RKS DAN GAMBAR Kontraktor wajib meneliti semua Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yangdicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). Bila Gambar tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), maka yang mengikat adalah ketentuan yang ada dalam RKS. Bila suatu gambar berbeda dengan gambar yang lainnya, maka gambaryang berskala besar yang berlaku. Bila terdapat perbedaan antara Gambar Skala Besar dengan Gambar Skala Kecil, maka yang dipakai adalah Gambar Skala Besar. Bila perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, maka kontraktor wajib menanyakan kepada Pengawas/Direksi dan Kontraktor harus mengikuti keputusannya. Pasal 5 JADWAL PELAKSANAAN Sebelum memulai pekerjaan nyata di lapangan, Kontraktor wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dan bagian-bagian pelaksanaan berupa Bar-Chart dan Curva “S”. Rencana kerja tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi / Konsultan Pengawas, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterima Kontraktor. Kontraktor wajib memberikan salinan rencana kerja rangkap 4 (empat) kepada Direksi / Konsultan Pengawas. Satu salinan rencana kerja harus ditempel pada dinding bangsal Kontraktor di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan (prestasi kerja) di lapangan. Konsultan Pengawas / Direksi akan menilai prestasi pekerjaan kontraktor berdasarkan rencana kerja tersebut.

Pasal 6 KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN 6.1 Di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor atau biasa disebut PELAKSANA LAPANGAN yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang mendapat kuasa penuh dari Kontraktor. 6.2 Dengan adanya pelaksana lapangan, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas tanggung jawab sebagai maupun keseluruhan kewajibannya. 3


6.3 Kontraktor wajib memberitahu secara tertulis kepada Direksi dan Konsultan Pengawas, nama dan jabatan Pelaksana Lapangan untuk mendapat persetujuan. 6.4 Bila dikemudian hari, menurut pendapat Direksi dan Konsultan Pengawas, Pelaksana Lapangan dianggap kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis untuk mengganti Pelaksana Lapangan. Pasal 7 PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN 7.1 Kontraktor wajib menjaga keamanan di lapangan terhadap barang-barang milik Proyek, Pengawas dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan. 7.2 Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah dipasang atau belum, menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambahan. 7.3 Apabila terjadi kebakaran, kontraktor bertanggung jawab atas akibatnya baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. Untuk itu kontraktor harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap dipakai yang ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau. Pasal 8 SITUASI DAN UKURAN 8.1 Situasi a. Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaan tanah, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawarannya. b. Kelalaian atau kekurang telitian Kontraktor dalam hal ini tidak dijadikan alas an untuk mengajukan tuntutan. 8.2 Ukuran Ukuran satuan yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam meter dan cm.

9.1 9.2 9.3 9.4

Pasal 9 SYARAT-SYARAT PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Konsultan Pengawas berwenang menanyakan asal bahan dan kontraktor wajib memberitahukan. Kontraktor wajib memperlihatkan contoh bahan sebelum digunakan. Contoh-contoh ini harus mendapatkan persetujuan dari pengawas. Bahan bangunan yang telah didatangkan Kontraktor di lapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiaannya oleh Pengawas, harus segera dikeluarkan dan selanjutnya 4


dibongkar atas biaya Kontraktor dalam waktu 2 x 24 jam, terhitung dari jam penolakan. 9.5 Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan Kontraktor tetapi ditolak oleh pengawas, maka pekerjaan tersebut harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh pengawas. Pasal 10 PEMERIKASAAN PEKERJAAN 10.1 Sebelum memulai pekerjaan lanjutannya yang apabila pekerjaan ini telah selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh Pengawas, Kontraktor wajib memintakan persetujuan kepada Konsultan Pengawas. Baru apabila Konsultan Pengawas telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaan. 10.2 Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari diterima surat permohonan pemeriksaan, tidak dihitung hari raya/libur) tidak dipenuhi oleh Pengawas, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui Pengawas, hal ini dikecualikan bila Konsultan Pengawas minta perpanjangan waktu. 10.3 Bila Kontraktor melanggar ayat 1 pasal ini, Pengawas berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggung jawab Kontraktor.

11.1 11.2 11.3

11.4

11.5

Pasal 11 PEKERJAAN TAMBAH KURANG Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan dengan tertulis atau ditulis dalam buku harian oleh Pengawas serta persetujuan Pemberi Tugas. Pekerjaan tambah/kurang hanya berlaku bila memang nyata-nyata ada perintah tertulis dari Pengawas atau persetujuan Pemberi Tugas. Biya pekerjaan tambah/kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan pekerjaan, yang dimasukkan oleh Kontraktor sesuai AV 41 artikel 50 dan 51 yang pembayarannya diperhitungkan bersama dengan angsuran terakhir. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang dimasukkan dalam penawaran harga satuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh pengawas bersama-sama Kontraktor dengan persetujuan pemberi tugas. Adanya pekerjaan tambahan tidak dapat dijadikan alasan penyebab kelambatan penyerahan pekerjaan, tetapi Pengawas / Bimbingan teknik Pembangunan (BPT) dapat memperhitungkan perpanjangan waktu karena adanya pekerjaan tambah tersebut.

5


Pasal 12 LINGKUP PEKERJAAN 12.1 Pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu : Pekerjaan Jalan Aspal ( Lapisan Telpord, Lapen, Latasir ), Pekerjaan Lantai Beton, Pekerjaan Sal.Air dan Pekerjaan Kansteen. 12.2 Pekerjaan ini harus diserah terimakan oleh pemborong pada direksi setelah pekerjaan selesai sama sekali. Pasal 13 PEKERJAAN PERSIAPAN 13.1 Pembersihan Lokasi  Sebelum melakukan pekerjaan Kontraktor terlebih dahulu harus membersihkan lokasi dari segala sesuatu yang dapat menggangu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pembongkaran pada bagian yang perlu berkenaan dengan pelaksanaan proyek atas biaya Kontraktor.  Pekerjaan Pengukuran dan Penetapan Peil Untuk menentukan Feil, Kontraktor bersama-sama dengan Direksi / Pengawas Lapangan mengadakan pengukuran dan pengawasan patok – patok sesuai dengan Gambar Rencana agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan dan kualitas konstruksi.  Kontraktor wajib membuat papan nama proyek sesuai dengan yang sudah ditentukan. Pasal 14 PEKERJAAN TANAH / URUGAN 14.1 Pekerjaan galian tanah untuk perbaikan pondasi, pembuatan pondasi/saluran tidak disetujui oleh Direksi. 14.2 Pekerjaan galian tanah dilaksanakan untuk semua titik pondasi dan semua pemasangan lainnya didalam tanah dan lain-lain yang harus dilakukan sesuai gambar rencana. Tanah kelebihannya digunakan untuk urugan kembali atau dibuang keluar lokasi. 14.3 Semua kotoran yang mengganggu harus dibersihkan dan disingkirkan 14.4 Untuk galian sedalam yang ditetapkan pada gambar kerja, lebar galian harus 10 cm lebih dari pasangan arah kiri dan ke kanan galian, kemiringan harus cukup untuk mencegah longsor tanah. 14.5 Galian tanah tidak boleh dibiarkan sampai lama se-telah pekerjaan disetujui Direksi segera mulai dengan tahap berikutnya. 6


. Pasal 15 PEKERJAAN JALAN ASPAL 15.1 Lapis Pondasi Telford adalah stuktur pondasi jalan terdiri dari susunan batu pecah yang disusun di atas permukaan badan jalan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengadaan material, mengangkut, menyusun, memadatkan material pondasi yang terdiri dari pasir alas dan batu pecah. 15.2 Lapis Resap Ikat adalah lapisan dari aspal keras, aspal cair atau aspal emulsi yang digunakan sebagai pengikat lapis fondasi perkerasan tanpa aspal dengan lapisan beraspal yang di atasnya. Sedangkan Lapis Perekat adalah lapisan dari aspal keras, aspal cair atau aspal emulsi yang digunakan untuk meningkatkan pelekatan antara lapisan permukaan perkerasan beraspal dengan lapisan beraspal di atasnya. Pekerjaan ini mencakup penyediaan dan penyemprotan Lapis Resap Ikat atau Lapis Perekat pada permukaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk pemasangan lapisan beraspal berikutnya. 15.3 Latasir adalah lapis penutup permukaan jalan yang terdiri atas agregat halus atau pasir atau campuran keduanya dan aspal keras yang dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. Pemilihan Kelas A atau B terutama tergantung pada gradasi pasir yang digunakan. 15.4 Cara Pelaksanaan : a. Sebelum pekerjaan penyusunan batu pondasi jalan dilaksanakan, terlebih dahulu dihamparkan pasir urug dengan ketebalan sesuai dengan gambar, rata dan padat kemudian dilakukan Pemasangan Batu Telford yaitu batu pecah uk. 10/15 cm disusun berdiri, kemudian batu pecah yang lebih kecil uk. 5/7 cm mengisi rongga diatasnya sehingga rata kemudian digilas dan dipadatkan. b.Pasir alas, dihampar di atas badan jalan yang telah disiapkan setebal 5 cm padat c. Batu pokok (batuan utama) ukuran 10 - 15 cm, disusun di atas pasir alas yang telah dipadatkan. d.Batu pengunci ukuran 5/7 cm, berfungsi untuk mengunci/mengisi celah-celah antara batuan pokok sehingga permukaan menjadi relatif rapat, kokoh dan stabil. e.Batuan harus memiliki minimal 3 (tiga) bidang pecah. f. Pasir yang digunakan bersih, bebas dari kotoran-kotoran dan bahan-bahan organik yang dapat mengganggu kestabilan konstruksi lapis pondasi. g.Batu tepi disusun di tepi sisi luar lapis pondasi, sebagian batu tertanam di dalam lapisan tanah dasar; h.Pasir Alas dihampar dengan ketebalan sesuai dengan kondisi dan keperluan lapangan, dipadatkan dengan cara disiram dengan air. Penghamparan pasir alas

7


sudah membentuk kelandaian melintang permukaan jalan sesuai kelandaian rencana. i. Batuan pokok disusun berdiri bagian yang tajam diletakan pada bagian bawah, susunan batuan ini diatur sedemikian rupa sehingga membentuk formasi yang rapat. j. Batuan pengunci disisipkan pada celah-celah diantara batuan pokok, sehingga seluruh celah terisi batu tertutup / terkunci oleh batuan ini. k. Pemadatan dilaksanakan dengan menggunakan Three Wheel Roller atau mesin gilas roda besi lainnya dengan berat minimal 4-6 ton dan kecepatan bergerak maksimal 3 Km/jam. Pemadatan dihentikan apabila permukaan sudah cukup rapi, tidak terdapat celah yang dapat mengganggu kestabilan konstruksi, rapat , kokoh dan stabil. l. Semprotkan aspal tack coat 0,8 L / m³ lalu hamparkan agregat pokok 3/5 cm dan dipadatkan. m. Hamparkan agregat 2/3 cm dan padatkan setelah itu semprotan aspal uk. 2,5 kg/ m² (prime coat). n. Hamparkan agregat pengunci split ½ cm dan dipadatkan semprotkan aspal 1,5 kg/m dan gilas taburkan pasir rata-rata 100 m²/m³. o. Pemadatan jalan menggunakan mesin gilai seberat 4 ton dengan cara digilas berulang- ulang. p.Setelah pekerjaan penyiraman aspal (Prime Coat) selesai kemudian dilanjutkan dengan penghamparan penutup atau ditutup dengan aspal site setebal 2 cm serta digilas padat. q.Pekerjaan Latasir dimulai dengan membersihkan permukaan jalan dari kotorankotoran yang dapat merusak mutu aspal kemudian permukaan dilapisi dengan tack coat dan selanjutnya hamparkan campuran latasir secara manual dan digilas / dipadatkan menggunakan mesin gilas dengan ketebalan sesuai dengan gambar yang telah ditentukan. Pasal 16 PEKERJAAN BETON 16.2

Pekerjaan Pengecoran Beton ( Lantai Garasi, Sal.Air dan Kansteen )

a. Ukuran / Volume pekerjaan mengikuti gambar kerja dan Volume yang ada pada RAB b. Pekerjaan Beton ini menggunakan perbandingan campuran 1 Semen : 3 Pasir : 5 Batu Pecah. c.

Bahan/Material yang dipakai adalah batu Split uk. 2/3 cm, 1/2 cm dan 0,5-1 cm. batu harus bersih dan tidak mengandung zat organik yang dapat merusak kualitas beton. Begitu juga material Pasir yang dipakai harus menggunakan pasir beton yang berkualitas baik dan bebas dari kotoran yang dapat mengurangi mutu pasir 8


d. Untuk menghasilkan kualitas beton yang baik, air yang dipakai harus menggunakan air yang bersih, tidak mengandung minyak/kadar garam yang tinggi e. Sebelum memulai pengecoran diatas pasir urug harus dihampar lapisan plastik/geotekstil (sesuai gambar kerja), yang berfungsi untuk menjaga kadar air semen dan pekerjaan campuran beton ini harus dilaksanakan menggunakan alat Concrete Mixer (molen) diaduk hingga rata dan menyatu agar menghasilkan kwalitas beton yang baik f.

Papan mal yang digunakan harus dipasang dengan kuat sehingga pada kegiatan pengecoran papan mal tersebut tidak melengkung.

17.1

17.2

Pasal 17 PERSYARATAN BAHAN – BAHAN DASAR BANGUNAN Semen Portland Semen Portland harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Semen Portland harus memenuhi persyaratan Standar Industri Indonesia (SII) serta Standar NI.8 dan harus disetujui oleh Direksi / Pengawas Lapangan. b. Direksi / Pengawas Lapangan berhak untuk memeriksa semen yang disimpan didalam gudang pada setiap waktu sebelum dipergunakan dan dapat menyatakan untuk menerima atau menolak semen tersebut. c. Semen harus terlindung dari kelembaban. d. Gudang / tempat penyimpanan harus cukup besar untuk memuat semen dalam jumlah besar sehingga tidak menimbulkan kemacetan dalam penerimaan atau pengeluaran barang / semen. e. Setiap penerimaan semen harus disimpan sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan dengan penerimaan sebelumnya. f. Pemakaian semen harus diatur sesuai dengan penerimaan dan zak – zak semen yang kosong harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan. g. Pemborong harus mempunyai Kepala Tukang yang berpengalaman dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran semen, baik secara teknis maupun administrasi. Batu ( Agregat Kasar ) Bahan ini harus berasal dari batu gunung hasil pecahan-pecahan yang bervariasi ukurannya antara 5-30 mm (disesuaikan dengan ketentuan dalam PBI 1971). Mempunyai berat jenis minimal 2,40 ton / m3 dan berkekuatan tekan tidak kurang dari 40 kg/m2, keras,kekar, bersih, penuh, bebas pori-pori dan bebas cacat belahbelah. Sama sekali tidak diperbolehkan untuk mempergunakan batu-batu bulat berkulit lepas.

9


17.2

17.4

Pasir ( Agregat Halus ) Pasir harus bersih dan bebas dari gumpalan-gumpalan tanah liat alkali, bahanbahan yang mengandung organik dan kotoran-kotoran lain yang merusak. Toleransi jumlah berat substansi yang merusak tidak boleh lebih dari 5%. Pasir beton harus memiliki modulus kehalusan antara 2-32 atau sesuai dengan persyaratan PBI tahun 1971. Air Air yang dipakai untuk adukan semen atau pembuatan spesi harus menggunakan air yang bersih, bebas dari bahan-bahan yang merusak dan memperngaruhi daya rekat semen serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.

17.5

Tidak mengandung minyak/kadar garam yang tinggi dan bagian yang melayang. b. Harus bereaksi netral atau sedikit alkalis-likmus. c. Kadar sulfat maksimum 1,5 atau 5 gr/l, kadar Chlor maksimum 1,5% atau 15 gr/l. d. Banyaknya KMNO yang diapakai untuk mengoreksi, maksimum 1.000 mg/ltr. Kayu / Papan Mall Kayu yang dipakai untuk mall adalah kayu Klas II / III berkualitas baik tanpa cacat, tidak terdapat mata kayu, sehingga apabila dipasang tidak berkerut-kerut dan tidak melengkung. Pasal 18 PENUTUP

18.1 Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini dan pada waktu penjelasan ternyata diperlukan, maka akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan. 18.2 Harga yang ditawarkan dalam pelelangan merupakan biaya lumpsum dan sudah termasuk pajak-pajak, keuntungan, asuransi pelaksanaan (CAR) dan biaya perijinan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan. 18.3 Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan dan diperlukan pemyesuaian dilapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas dengan Kontraktor dan bila diperlukan akan dibicarakan bersama Konsultan Pengawas dan Pihak Kegiatan.

10


SPESIFIKASI TEKNIS. Pasal 1

Recommend Documents