Sosialisasi PBI Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran Bank Indonesia
Jakarta, 21 Februari 2014
Bank Indonesia
Agenda
I
Pendahuluan
II
Perlindungan Konsumen SP
III
Statistika
IV
Mekanisme dan Cakupan Perlindungan Konsumen SP
I. Pendahuluan
1. Landasan Hukum BI sebagai Otoritas SP
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
• Pasal 8 huruf b: mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran • Pasal 15 huruf c: menetapkan penggunaan alat pembayaran
Indonesia*)
• Pasal 69: pemberian izin penyelenggara transfer dana
UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
• Pasal 72: pemantauan penyelenggaraan transfer dana
• Pasal 11 angka 2: perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan dilakukan BI berkoordinasi dgn pemerintah
UU No. 7 Tahun 2011
• Pasal 11 huruf (3): melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan, dan penarikan Rupiah”
tentang Mata Uang *) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009
I. Pendahuluan
2. Kewenangan BI sebagai Otoritas SP Kebijakan • Menetapkan penggunaan alat pembayaran (Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Bank Indonesia) • Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valas (Pasal 16 Undang-undang Bank Indonesia) • Mengatur dan mengembangkan kegiatan Sistem Pembayaran (Pasal 15 – 18 Undang-undang Bank Indonesia) • Melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah (Pasal 11 Undang-undang Mata Uang) • Berkoordinasi dengan pemerintah melakukan perencanaan, pencetakan & pemusnahan Rupiah (Pasal 11 UU Mata Uang)
• Mewajibkan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya (Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang Bank Indonesia) • BI berwenang & bertanggungjawab melakukan pengawasan jasa Sistem Pembayaran (Penjelasan Umum Undang-undang Bank Indonesia)
Pengawasan
Perizinan • Memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran (Pasal 15 ayat (1) huruf a UUBI)
• Menyelenggarakan kegiatan kliring antarbank dlm mata uang rupiah dan/atau valas (Pasal 17 ayat (1) Undangundang Bank Indonesia) • Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank baik dalam rupiah dan/atau valas (Pasal 18 Undang-undang Bank Indonesia) • Melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/ atau pencabutan dan penarikan Rupiah (Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Mata Uang.
Penyelenggaraan
I. Pendahuluan
3. Tugas Departemen di Bidang SP
Sistem Pembayaran
Departemen Kebijakan dan Pengawasan SP •
Pengembangan
•
Kebijakan
•
Pengaturan
•
Perizinan
•
Pengawasan
•
Perlindungan Konsumen
Departemen Penyelenggaraan SP • Penyelenggaraan Sistem: Real Time Gross Settlement (RTGS) Scripless Securities Settlement System (SSSS) Sistem Kliring Nasional (SKN)
• Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
KPwDN
Departemen Pengelolaan Uang • Perencanaan • Pencetakan • Pengeluaran • Pengedaran • Pencabutan & Penarikan • Pemusnahan
II. Perlindungan Konsumen SP
1. Perlindungan Konsumen Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa SP telah diterbitkan
Pembentukan Divisi Perlindungan Konsumen SP
1 Agustus 2013
II. Perlindungan Konsumen SP
2. Latar Belakang Perlindungan Konsumen 1. Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009. 2. Amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Mewujudkan hubungan penyelenggara konsumen.
keseimbangan antara dengan
4. Memperkuat mengenai konsumen mencerminkan
ketentuan perlindungan agar lebih prinsip-prinsip
7
II. Perlindungan Konsumen SP
3. Ruang Lingkup Pengaturan Pengertian SP adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, alat pembayaran, dan infrastruktur, yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana, termasuk penyediaan dan/atau penyetoran uang tunai. Ruang Lingkup PBI Perlindungan Konsumen didasari pada komponen SP dan perizinan yang dilakukan BI terkait dengan SP. Seluruh kegiatan SP yang perizinannya diberikan oleh BI, baik tunai dan non tunai.
Seluruh kebijakan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan SP.
Aturan
Segala hal atau kegiatan yang terkait dengan sarana dan prasarana untuk pemindahan dana seperti EDC, mesin ATM, internet, mobile phone, & delivery channel lainnya.
Infrastruktur
Perizinan
Tunai & Nontunai
Lembaga
Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin BI sbg penyelenggara jasa SP.
Alat Mekanisme Pembayaran
Mekanisme penyelesaian Transfer Dana (misalnya: leg waktu settlement)
AMPK, E-Money, Instrumen dalam kegiatan Transfer Dana ( via BIRTGS, SKNIBI), Uang Tunai.
8
II. Perlindungan Konsumen SP
4. Subjek Pengaturan Jangkauan perlindungan konsumen adalah hingga ke konsumen terakhir
APMK
Acquirer
Merchant
Pemegang Kartu
Penerbit
Prinsipal
Acquirer
Merchant
Pemegang E-Money
Trans fer Dana
Prinsipal
Penyelenggara
Pengirim asal/Penerima
Uang Tunai
Penerbit
Emone y
End User
Bank
Pemegang
II. Perlindungan Konsumen SP
5. Fungsi Perlindungan Konsumen SP
Perlindungan Konsumen SP
Edukasi
Konsultasi
• Edukasi dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang produk SP melalui berbagai media • Edukasi kepada akademisi, pelajar, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum serta penyelenggara jasa SP.
Konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan penggunaan produk SP dari masyarakat, penyelenggara SP melalui telepon, e-mail, surat menyurat maupun datang secara langsung
Fasilitasi
Fasilitasi dilakukan thp sengketa antara konsumen dgn penyelenggara jasa SP yg berindikasi adanya kerugian financial bagi konsumen. Fasilitasi dilakukan dgn cara memanggil, mempertemukan, mendengar,memotivasi
Pengawasan
Pengawasan terhadap pelaksanaan PK seluruh industri SP (APMK, Uang Elektrnik Transfer Dana, penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah) oleh penyelenggara SP (comply terhadap ketentuan yg ada)
III. Statistika
1. Permintaan Informasi & Pengaduan Permintaan Informasi & Pengaduan Konsumen SP 269 222
3 Ag-13
10 Sep-13
18
Okt-13
29
Nov-13
Des-13
Jan-14
Permintaan Informasi terbesar adalah Penyediaan & penyetoran uang diikuti oleh PVA dan Transfer Dana Pengaduan terbesar adalah kartu kredit disusul kartu ATM/Debet dan Transfer Dana
D. Description of the contents
III. Statistika
2. Status Penyelesaian Pengaduan SP
12
IV. Mekanisme & Cakupan Perlindungan Konsumen
1. Mekanisme Perlindungan Konsumen
Bank Indonesia menerima pengaduan
Pengaduan melalui telepon, surat, datang langsung
Pengaduan Konsumen
Bank Indonesia melakukan edukasi, konsultasi dan fasilitasi
Bank Indonesia menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan
Para pihak sepakat/ tidak sepakat
BPSK, PMN, Arbitrase, Pengadilan atau lainnya
IV. Mekanisme & Cakupan Perlindungan Konsumen
2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen PBI Perlindungan Konsumen terdiri atas 9 Bab dan 32 Pasal Ruang Lingkup
Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana Kegiatan transfer dana
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
Kegiatan uang elektronik
Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah Penyelenggaraan SP lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan BI
IV. Mekanisme & Cakupan Perlindungan Konsumen
3. Hak, Kewajiban & Larangan Penyelenggara Kewajiban Penyelenggara
Memberikan kesetaraan akses Memperoleh persetujuan tertulis dari konsumen terhadap pengenaan biaya Menetapkan biaya secara wajar Memberikan informasi mengenai manfaat, risiko& konsekuensi atas penggunaan jasa SP Menyediakan sarana yang memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi Add your titlemenatausahakan in here Mengelola dan dokumen konsumen yang memuat data dan/atau informasi yang akurat dan terkini dan jelas Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen Memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan
Larangan Bagi Penyelenggara Mencantumkan klausula baku yg bersifat seperti pengalihan tanggung jawab, konsumen tunduk pada aturan baru/tambahan yg dibuat sepihak Memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain Mengenakan biaya atas pengajuan pengaduan yang diajukan
Hak Penyelenggara Memastikan itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan
IV. Mekanisme & Cakupan Perlindungan Konsumen
4. Persyaratan Pengaduan Kepada BI
• Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti Persyaratan pengaduan kepada Bank Indonesia
• Tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara • Merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum diputus oleh lembaga mediasi, arbitrase atau peradilan • Konsumen finansial
mengalami
kerugian
[email protected]. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No. 1, Gd. D Lt. 5, Jakarta
