RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) JANUARI - JUNI 2015

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) JANUARI - JUNI 2015

No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

1.

17/1/PBI/2015

Peraturan Bank Indonesa Nomor 17/1/PBI/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2014

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/1/PBI/2015 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2014. 2. PBI ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan PBI Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah yang mengatur jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali. 3. Hal-hal yang diatur dalam PBI ini meliputi: a. Kriteria uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia; b. Pemusnahan uang Rupiah dituangkan dalam suatu berita acara; c. Tata cara pemusnahan uang Rupiah; d. Informasi jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam LNRI secara periodik, yakni 1 (satu) tahun sekali; e. Data uang Rupiah yang dimusnahkan menurut jenis pecahan, jumlah bilyet dan/atau keping dan nilai nominal, serta disajikan per triwulan; f. Periode informasi uang Rupiah yang dimusnahkan adalah tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang tercantum dalam lampiran PBI. 4. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015

2.

17/2/PBI/2015

Suku Bunga Penawaran AntarBank

I. Latar belakang dan Tujuan Dalam rangka memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik guna mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia berupaya mendorong terciptanya pasar uang yang likuid dan dalam melalui ketersediaan suku bunga referensi yang kredibel yang dapat digunakan oleh pelaku pasar dalam berbagai transaksi

61

Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 12, Nomor 1, Januari - Juni 2015

No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan keuangan. Sebagai perwujudan dari upaya tersebut, Bank Indonesia meningkatkan transparansi pembentukan suku bunga referensi dengan melakukan pengaturan terhadap Suku Bunga Penawaran Antarbank. Melalui transparansi pengaturan, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Suku Bunga Penawaran Antarbank (Jakarta Interbank Offered Rate/JIBOR), yang pada akhirnya mendorong pendalaman pasar keuangan domestik dan memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik. II. Materi Pengaturan 1. Bank Indonesia menetapkan bank-bank yang menjadi bank kontributor yang memberikan suku bunga indikasi yang digunakan dalam perhitungan Suku Bunga Penawaran Antarbank. 2. Bank Indonesia mengatur kewajiban pelaporan suku bunga indikasi bagi Bank Kontributor, yang tata caranya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. 3. Bank Kontributor menyampaikan suku bunga indikasi berupa offer rate dan bid rate, dengan memperhatikan spread antara keduanya. 4. Suku bunga indikasi yang disampaikan oleh bank kontributor dapat ditransaksikan oleh sesama bank kontributor. Bank Kontributor wajib menerima permintaan transaksi dari bank kontributor lain, sepanjang dalam batasan waktu dan batasan tertentu. 5. Pelanggaran terkait pelaporan akan dikenakan sanksi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum, sementara pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan transaksi akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

3.

62

17/3/PBI/2015

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. PBI ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah. 3. Hal-hal yang diatur dalam PBI ini meliputi: a. Setiap pihak, baik orang perorangan atau korporasi, wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai dan/atau transaksi nontunai di wilayah NKRI.


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan b. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah yang meliputi: 1) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN; 2) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; 3) transaksi perdagangan internasional; 4) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau 5) transaksi pembiayaan internasional. c. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf b, kewajiban penggunaan Rupiah juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi: 1) kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah; 2) transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan 3) transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. d. Larangan untuk menolak Rupiah kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah atau pembayaran/ penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan tertulis. e. Perjanjian tertulis hanya dapat dilakukan untuk: 1) transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini; atau 2) proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. f. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah g. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa. Pihak dimaksud wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia. h. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa.

63


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan i. Kegiatan usaha jual beli valuta asing yang dilakukan oleh pedagang valuta asing yang telah memperoleh izin Bank Indonesia dan pembawaan uang kertas asing keluar atau masuk NKRI yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah. j. Dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia ini Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain. k. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. l. Terhadap pelanggaran atas: i) kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai; dan/atau ii) larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. m. Pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif, meliputi 1) teguran tertulis; 2) denda berupa kewajiban membayar (1% dari nilai transaksi paling banyak sebesar Rp1 Miliar); dan/atau 3) larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. n. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. o. Selain mengenakan sanksi administratif, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. p. Perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing selain 1) transaksi yang dikecualikan; atau 2) proyek infrastruktur strategis dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis dimaksud harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini.

64


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan q. Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. r. Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. 4. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4.

17/4/PBI/2015

Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah

I. Latar belakang dan Tujuan Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter, yang antara lain dilakukan melalui pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, dan untuk mendorong ketahanan industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, Bank Indonesia mengembangkan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS). Oleh karena itu, Bank Indonesia mengatur kembali instrumen dan mekanisme transaksi di PUAS, serta menambah alternatif transaksi berupa transaksi surat berharga syariah (SBS) dengan janji membeli kembali (repurchase agreement) berdasarkan prinsip syariah (Transaksi Repo Syariah). II. Materi Pengaturan 1. Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) dapat menjadi peserta PUAS dan dapat melakukan transaksi langsung atau menggunakan Perusahaan Pialang Pasar Uang. 2. Instrumen PUAS hanya dapat diterbitkan oleh BUS dan UUS, sedangkan BUK hanya dapat melakukan penanaman dana dan instrumen PUAS yang dapat ditransaksikan oleh peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai instrumen PUAS tersebut. 3. BUS dan UUS dapat mengajukan usulan Instrumen PUAS baru kepada Bank Indonesia apabila telah memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Apabila disetujui oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia. 4. Transaksi Repo Syariah wajib menggunakanSurat Berharga Syariah (SBS), dan SBS yang hendak direpokan wajib menggunakan mekanisme Transaksi Repo Syariah. SBS dalam hal ini adalah SBS yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi.

65


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 5. Transaksi PUAS wajib dilaporkan mengacu pada ketentuan pelaporan Bank Indonesia. 6. Bank Indonesia menetapkan sanksi kepada peserta PUAS yang mentransaksikan Instrumen PUAS yang belum diatur oleh Bank Indonesia, peserta PUAS yang tidak menggunakan SBS dalam Transaksi Repo Syariah, atau peserta PUAS yang merepokan SBS tidak dengan mekanisme Transaksi Repo Syariah.

5.

17/5/PBI/2015

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

I. Latar belakang dan Tujuan Dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan diperlukan percepatan pendalaman pasar keuangan melalui salah satunya peningkatan fleksibilitas transaksi dan likuiditas pasar valuta asing domestik dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keempat PBI Posisi Devisa Neto Bank Umum, khususnya terkait dengan penghapusan pengaturan PDN 30 Menit, ditujukan untuk memberikan ruang gerak yang memadai bagi perbankan untuk mengelola eksposur valuta asing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang handal, sehingga dapat tercipta likuiditas dan efisiensi pasar valuta asing domestik yang sehat. II. Materi Pengaturan Pasal 3 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI Nomor 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, dihapus.

6.

66

17/6/PBI/2015

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik

I. Latar belakang dan Tujuan PBI ini diterbitkan dalam rangka mendukung percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik, diperlukan peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan. Upaya percepatan ini juga dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas nilat tukar dan sistem keuangan, sehingga kondisi pasar kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan lindung nilai.


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan Selanjutnya, diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui transaksi lindung nilai. Pada akhirnya, diharapkan tercapai efisiensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak. II. Materi Pengaturan 1. Definisi Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Bank mencakup pula Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah dalam bentuk Cross-Currency Swap disamping bentuk lainnya yang telah diatur. 2. Dalam melakukan Transaksi Valas terhadap Rupiah, bank wajib: a. Memiliki pedoman tertulis; b. Memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur kategori bank yang dapat melakukan transaksi valuta asing; c. Menerapkan manajemen risiko secara efektif; d. Melakukan self assesment mengenai kesiapan manajemen risiko bank; e. Melakukan mark-to-market untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah; f. Memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah. 3. Cakupan underlying transaksi meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (income and expense estimation) 4. Pemberian kredit/pembiayaan untuk kegiatan perdagangan dan investasi dapat menjadi underlying transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.

7.

17/7/PBI/2015

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing

I. Latar belakang dan Tujuan PBI ini diterbitkan dalam rangka mendukung percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik, diperlukan peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan. Upaya percepatan ini juga dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas nilat tukar dan sistem keuangan, sehingga kondisi pasar kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan lindung nilai. Selanjutnya, diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui transaksi lindung nilai. Pada akhirnya,

67


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan diharapkan tercapai efisiensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak. II. Materi Pengaturan 1. Definisi Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Bank mencakup pula Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah dalam bentuk Cross-Currency Swap disamping bentuk lainnya yang telah diatur. 2. Dalam melakukan Transaksi Valas terhadap Rupiah, bank wajib: a. Memiliki pedoman tertulis; b. Memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur kategori bank yang dapat melakukan transaksi valuta asing; c. Menerapkan manajemen risiko secara efektif; d. Melakukan self assesment mengenai kesiapan manajemen risiko bank; e. Melakukan mark-to-market untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah; f. Memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah. 3. Cakupan underlying transaksi meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (income and expense estimation) 4. Pengaturan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah dihapuskan.

8.

17/8/PBI/2015

Pengaturan dan Pengawasan Moneter

Latar Belakang Pengaturan: 1. Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter, baik secara internal maupun secara eksternal. 2. Tugas Bank Indonesia di bidang moneter tersebut perlu dibarengi dengan pengaturan dan pengawasan di bidang moneter agar kestabilan moneter dapat terjaga, kebijakan moneter dapat lebih efektif, risiko di bidang moneter dapat dicegah dan dikurangi, dan ketentuan di bidang moneter dapat dipastikan untuk dipenuhi oleh setiap orang (orang perseorangan dan korporasi, baik bank maupun non-bank).

68


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan Substansi Pengaturan: 1. Bank Indonesia melakukan pengaturan moneter dalam rangka: a. mencapai dan memelihara stabilitas moneter; b. memastikan efektivitas Kebijakan Moneter; dan c. mencegah dan mengurangi risiko di bidang moneter. 2. Pengaturan moneter tersebut mencakup antara lain: a. suku bunga; b. nilai tukar; c. likuiditas; d. lalu lintas devisa; dan e. pasar uang dan pasar valuta asing. Ketentuan mengenai pelaporan termasuk di dalamnya. 3. BankIndonesia melakukan pengawasan moneter dalam rangka: a. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter; dan b. mencegah dan mengurangi risiko di bidang moneter. 4. Pengawasan moneter dilakukan melalui: a. pengawasan tidak langsung; dan b. pemeriksaan. 5. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik Dalam hal ini, pihak lain tersebut wajib untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. 6. Terdapat kewajiban setiap orang antara lain untuk: a. mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang moneter. b. menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam kegiatan pengawasan tidak langsung Bank Indonesia serta bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan /atau keterangan yang disampaikan tersebut. c. memberikan dokumen dan/atau data, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis, akses terhadap sistem informasi dan/atau hal lain yang diperlukan dalam kegiatanpemeriksaan Bank Indonesia. d. melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

69


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 7. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atas kewajiban yang terkait dengan: a. Pelanggaran terhadap ketentuan pengaturan di bidang moneter dan/atau pengawasan tidak langsung dikenakan sanksi sesuai dengan PBI yang terkait. b. Pelanggaran terhadap kewajiban terkait pemeriksaan dan/atau kewajiban melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan moneter dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tetap wajib memenuhi ketentuan. c. Dalam hal setelah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, orang perseorangan dan korporasi non-bank tetap melanggar kewajiban terkait dengan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan, Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pihak-pihak terkait, antara lain: i. Kreditor; ii. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagi korporasi BUMN; iii. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak; iv. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau v. Bursa Efek Indonesia (BEI), bagi korporasi publik yang tercatat di BEI. d. Dalam hal setelah dikenakan sanksi teguran tertulis, Bank tetap melanggar kewajiban terkait dengan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan, Bank dapat dikenakan sanksi berupa: i. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter; ii. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK); iii. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) dari status aktif menjadi ditangguhkan (suspended); dan/atau iv. penghentian sementara dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; e. Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada OJK mengenai pengenaan sanksi kepada Bank. 8. Pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan, akan diberikan sanksi administratif berupa:

70


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan a. teguran tertulis; b. rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi yang memberikan jasa di sektor keuangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang

9.

17/9/PBI/2015

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

I. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kliring antar Bank yang efisien, lancar, dan aman, Bank Indonesia menyempurnakan penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang telah digunakan sejak 2005 antara lain dengan melakukan: a. perluasan akses kepesertaan yang tidak terbatas pada Bank Umum; b. penambahan jasa layanan transaksi yang bersifat rutin; c. sentralisasi penyelenggaraan Layanan Kliring Warkat Debit; dan d. peningkatan perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI. Dengan adanya penyempurnaan tersebut, Bank Indonesia mengatur kembali pengaturan dalam penyelenggaraan SKNBI dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. II. Materi Pengaturan 1. Penyelenggara SKNBI adalah Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. 2. Penyelenggaraan SKNBI terdiri atas 4 (empat) layanan yaitu: a. Layanan Transfer Dana, yaitu layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima. b. Layanan Kliring Warkat Debit, yaitu layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit. c. Layanan Pembayaran Reguler, yaitu layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.

71


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

3.

4.

5.

6.

72

d. Layanan Penagihan Reguler, yaitu layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan. Pihak yang dapat menjadi Peserta SKNBI adalah: (i) Bank Indonesia; (ii) Bank Umum; dan (iii) Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank. Khusus untuk Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank, keikutsertaannya dalam SKNBI hanya terbatas pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler. Berdasarkan jenis kepesertaan, Peserta SKNBI terdiri atas: a. Peserta Langsung Utama (PLU), yaitu Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan Setelmen Dana dilakukan ke Rekening Setelmen DanaPeserta yang bersangkutan. b. Peserta Langsung Afiliasi (PLA), yaitu Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan pelaksanaan Setelmen Dana dilakukan melalui bank pembayar. c. Peserta Tidak Langsung (PTL), yaitu Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara dan pelaksanaan Setelmen Dana dilakukan melalui bank penerus Status Peserta SKNBI dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: a. aktif, yaitu Peserta dapat melakukan seluruh kegiatan dalam layanan SKNBI sesuai hak dan akses dari Peserta yang bersangkutan; b. ditangguhkan, yaitu Peserta dibatasi kegiatannya dalam layanan SKNBI dan dapat diberlakukan secara independen; c. dibekukan, yaitu Peserta dihentikan sementara kegiatannya dalam seluruh layanan SKNBI; dan d. dihentikan, yaitu Peserta dihentikan keikutsertaannya secara tetap dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta. Peserta wajib penyediaan Prefund dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan SKNBI, yang terdiri atas: a. Prefund Kredit, untuk memenuhi kewajiban dalam Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler; dan b. Prefund Debit untuk memenuhi kewajiban dalam Layanan Kliring Warkat Debit dan Layanan Penagihan Reguler.


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 7. Dengan dilakukannya sentralisasi pada penyelenggaraan Kliring Debit maka Penyelenggara Kliring Lokal beralih fungsi menjadi pihak yang melakukan pertukaran Warkat Debit. 8. Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada nasabah penguna SKNBI, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut: a. menetapkan batas paling banyak biaya transaksi yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah; b. kewajiban Peserta pengirim untuk meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta penerima melalui Layanan Transfer Dana paling lama 2 (dua) jam setelah Peserta pengirim melakukan pengaksepan; c. kewajiban Peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabah penerima paling lama 2 (dua) jam setelah Penyelenggara melakan Setelmen Dana. 9. Implementasi penyelenggaraan layanan dalam SKNBI dilakukan secara bertahap. Tahapan implementasi akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia 10. Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis; (ii) kewajiban membayar; dan/atau (iii) penurunan status kepesertaan, apabila Peserta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam PBI ini. 11. Penyelenggara melakukan pemantau kepatuhan Peserta dan pihak selain kantor Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 12. Khusus untuk pengenaan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran: a. Pengisian kode kota awal pada saat pembuatan DKE oleh Peserta pengirim; b. batas waktu penerusan perintah transfer dana oleh Peserta pengirim dalam Layanan Transfer Dana; dan c. batas waktu penerusan dana kepada nasabah Penerima oleh Peserta penerima dalam Layanan Transfer Dana. diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2016.

10.

17/10/PBI/2015

Rasio Loan To Value Atau Rasio Financing To Value Untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Latar Belakang Pengaturan: 1. Untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional agar tetap berada pada momentum yang positif serta untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan makroprudensial secara proporsional dan terukur dalam

73


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan bentuk pelonggaran terhadap ketentuan perkreditan khususnya di sektor properti dan kendaraan bermotor. Pemberian kelonggaran didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua sektor tersebut memiliki multiplier effect dan backward linkage yang cukup besar kepada sektorsektor ekonomi lainnya sehingga dampak lanjutannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Pelonggaran diberikan dalam bentuk peningkatan Rasio Loan to Value (LTV) atau Rasio Financing to Value (FTV) untuk kredit properti dan penurunan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. Disisi lain, untuk mengantisipasi dan sebagai upaya mitigasi risiko agar pelonggaran yang diberikan tidak serta merta meningkatkan potensi risiko kredit/pembiayaan, maka penerapan ketentuan LTV/FTV dan uang muka yang baru akan dikaitkan dengan kinerja bank dalam mengelola kredit/pembiayaan bermasalah. Substansi Pengaturan: 1. Pokok-pokok perubahan PBI mengenai LTV/FTV dan Uang Muka meliputi beberapa hal berikut: a. Perubahan besaran rasio LTV untuk Kredit Properti (KP) dan rasio FTV untuk Kredit Properti (KP) Syariah sebagaimana tabel berikut:

Kredit Properti & Kredit Properti Syariah Akad Murabahah & Istishna Tipe Properti (m2)

KP & KP Syariah I

II

III

Rumah Tapak 80%

70%

60%

Tipe 22 - 70

Tipe > 70

-

80%

70%

Tipe ≤ 21

-

-

-

Rumah Susun

74

Tipe > 70

80%

70%

60%

Tipe 22 - 70

90%

80%

70%

Tipe ≤ 21

-

80%

70%

Ruko/Rukan

-

80%

70%


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

Kredit Properti Syariah Akad MMQ & IMBT Tipe Properti (m2)

KP & KP Syariah I

II

III

Rumah Tapak 85%

75%

65%

Tipe 22 - 70

Tipe > 70

-

80%

70%

Tipe ≤ 21

-

-

-

Rumah Susun Tipe > 70

85%

75%

65%

Tipe 22 - 70

90%

80%

70%

Tipe ≤ 21

-

80%

70%

Ruko/Rukan

-

80%

70%

b. Perubahan terhadap uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (KKB dan KKB Syariah) sebagaimana tabel berikut: Bank Jenis Kendaraan

Konvensional Syariah

Roda 2

20%

20%

Roda 3 atau lebih non produktif

25%

25%

Roda 3 atau lebih produktif

20%

20%

2. Persyaratan penerapan rasio LTV/FTV yang lebih besar dan uang muka Kredit/pembiayaan bermotor yang lebih kecil sebagai berikut: a. Bank harus memiliki rasio kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan secara bruto (gross) kurang dari 5%; b. Bank harus memiliki rasio kredit/pembiayaan properti terhadap total kredit/pembiayaan properti secara bruto (gross) kurang 5%; dan c. Bank harus memiliki rasio kredit/pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan bermotor secara bruto (gross) kurang dari 5%.

75


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 3. Apabila Bank tidak dapat memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah, maka rasio LTV/FTV dan uang muka menjadi sebagai berikut:

Kredit Properti & Kredit Properti Syariah Akad Murabahah & Istishna Tipe Properti (m2)

KP & KP Syariah I

II

III

Rumah Tapak 70%

60%

50%

Tipe 22 - 70

Tipe > 70

-

70%

60%

Tipe ≤ 21

-

-

-


70%

60%

50%

Tipe 22 - 70

80%

70%

60%

Tipe ≤ 21

-

70%

60%

Ruko/Rukan

-

70%

60%

Kredit Properti Syariah Akad MMQ & IMBT Tipe Properti (m2)

KP & KP Syariah I

II

III

Rumah Tapak 80%

70%

60%

Tipe 22 - 70

Tipe > 70

-

80%

70%

Tipe ≤ 21

-

-

-


80%

70%

60%

Tipe 22 - 70

90%

80%

70%

Tipe ≤ 21

-

80%

70%

Ruko/Rukan

-

80%

70%

Sementara, besaran uang muka untuk kredit/pembiayaan bermotor menjadi sebagai berikut:

76


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

Bank Jenis Kendaraan

Konvensional Syariah

Roda 2

25%

25%

Roda 3 atau lebih non produktif

30%

30%

Roda 3 atau lebih produktif

20%

20%

4. Selain pelonggaran rasio LTV/FTV dan uang muka, pelonggaran juga dilakukan terhadap jaminan yang diserahkan pengembang kepada bank dalam pemberian kredit/pembiayaan properti melalui mekanisme inden. Jaminan tersebut dapat berupa aset tetap, aset bergerak, bank guarantee, standby letter of credit dan/atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan dalam escrow account di bank pemberi kredit/pembiayaan. Nilai jaminan yang diberikan paling kurang sebesar selisih antara komitmen kredit/pembiayaan dengan pencairan kredit/pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank. Sementara itu, jaminan yang diberikan oleh pihak lain dapat berbentuk corporate guarantee, stand by letter of credit atau bank guarantee.

11.

17/11/PBI/2015

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan valuta Asing Bagi Bank Umum

Latar Belakang Pengaturan : 1. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui pertumbuhan kredit perbankan, dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan GWM melalui perhitungan loan to deposit ratio. 2. Untuk memperjelas pengaturan mengenai kewajiban pemenuhan GWM bagi wilayah yang mengalami libur fakultatif. 3. Untuk memperjelas pengaturan kewajiban pemenuhan GWM bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi, bank yang melakukan konversi kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank syariah, dan bank yang mendapat izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

77


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan Substansi Pengaturan : 1. Loan to funding ratio (LFR). a. Memasukkan komponen surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan loan to deposit ratio (LDR), sehingga formula LDR menjadi : Kredit / (DPK + Surat Berharga Yang diterbitkan Bank). b. Seiring berubahnya formula LDR, maka istilah LDR diganti menjadi loan to funding ratio (LFR). Adapun besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut : 1) Batas bawah LFR Target sebesar 78%. 2) Batas atas LFR Target sebesar 92%. 3) KPMM Insentif sebesar 14%. 4) Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1. 5) Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2. c. Mulai 1 Agustus 2015, batas atas LFR bank dapat menjadi sebesar 94% dalam hal bank memenuhi kriteria: 1) bank dapat memenuhi rasio kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2) rasio NPL total kredit bank secara bruto (gross) < 5%; dan 3) rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (gross) < 5%. d. Di lain pihak, mulai 1 Februari 2016 bank dapat dikenakan pengurangan jasa giro dalam hal bank tidak memenuhi kriteria sebagaimana huruf c, yaitu: 1) bank tidak dapat memenuhi rasio kredit UMKM sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 14/22/PBI/2012; 2) rasio NPL total kredit bank secara bruto (gross) ≥ 5%; atau 3) rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (gross) ≥ 5%. e. Adapun besarnya pengurang jasa giro sebagai berikut: 1) Dalam hal yang tidak dipenuhi adalah rasio kredit UMKM, maka pengurang jasa giro sebesar 0,5% + {0,1 x(rasio kredit UMKM yang ditetapkan – rasio kredit UMKM bank}. 2) Dalam hal rasio kredit UMKM dapat dipenuhi namun rasio NPL total kredit dan/atau rasio NPL UMKM ≥ 5%, maka pengurang jasa giro sebesar 0,5%.

78


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan f. Bank Indonesia dapat tidak mengenakan pengurang jasa giro terhadap bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit UMKM. Hal tersebut dilakukan atas dasar permintaan OJK. 2. Laporan surat berharga. a. Surat berharga yang digunakan dalam perhitungan LFR adalah surat berharga yang memenuhi kriteria : 1) diterbitkan bank dalam bentuk medium term notes (MTN), floating rate notes (FRN), dan obligasi selain obligasi subordinasi; 2) ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering); 3) memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi; 4) dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk; dan 5) ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. b. Bank menyampaikan informasi surat berharga yang digunakan dalam perhitungan LFR dalam suatu laporan kepada Bank Indonesia melalui sarana elektronik (email) dan/atau CD. c. Periode laporan surat berharga diatur sebagai berikut: 1) Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. 2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan setelah batas akhir penyampaian laporan sampai dengan 5 hari kerja berikutnya. 3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila bank belum menyampaikan laporan setelah batas waktu keterlambatan penyampaian laporan. d. Sanksi terkait laporan surat berharga : 1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. 2) Bank yang yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). e. Pengenaan sanksi tidak menghilangkan kewajiban bank untuk menyampaikan laporan surat berharga kepada Bank Indonesia.

79


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 3. Pemenuhan GWM bagi wilayah yang mengalami libur fakultatif. a. Dalam hal Bank Indonesia di wilayah tersebut tutup, maka bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tidak diwajibkan memenuhi GWM. b. Dalam hal Bank Indonesia di wilayah tersebut tetap beroperasi, maka : 1) Dalam hal bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut beroperasi, maka bank tersebut wajib memenuhi GWM. 2) Dalam hal yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia maka bank tersebut tidak diwajibkan memenuhi GWM. 4. Pemenuhan GWM bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi. a. Perhitungan GWM dalam Rupiah dan valuta asing tetap dilakukan secara terpisah sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi. b. Sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM dalam Rupiah dan valuta asing hanya dihitung untuk bank hasil merger atau konsolidasi. c. Perhitungan pemenuhan GWM dalam Rupiah dan valuta asing untuk bank hasil merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sampai dengan data bank hasil merger atau konsolidasi tersedia. d. Untuk data KPMM yang digunakan dalam perhitungan GWM sejak 1 hari kerja sebelum merger diperoleh dari Bank yang melakukan merger atau konsolidasi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Bank atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing Bank sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi. e. Dalam hal Bank Indonesia memberikan jasa giro atau mengenakan sanksi kepada bank yang menggabungkan diri atau bank yang meleburkan diri setelah tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi maka pemberian jasa giro atau pengenaan sanksi ditujukan kepada bank hasil merger atau konsolidasi. 5. Pemenuhan GWM bagi bank yang melakukan konversi kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank syariah.

80


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan a. Bank harus memenuhi GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang berlaku bagi bank umum konvensional sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. b. Perhitungan GWM bagi Bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan menggunakan data saat Bank masih melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional sampai dengan data Bank setelah melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah tersedia sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 6. Pemenuhan GWM bagi bank yang mendapat izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Perhitungan GWM dalam valuta asing untuk Bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku sejak tersedianya data untuk dapat melakukan perhitungan GWM dalam valuta asing, yaitu data ratarata harian jumlah Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing pada Laporan Berkala Bank Umum.

12.

17/12/PBI/2015

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

I. Latar Belakang dan Tujuan Masih terdapat kendala dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM yang antara lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan Kredit atau Pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dipandang perlu bauran kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan giro wajib minimum berdasarkan loan to funding ratio yang dikaitkan dengan pencapaian rasio kredit UMKM. II. Materi Pengaturan 1. Bank Umum wajib memberikan pembiayaan kredit UMKM yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. 2. Bank Umum konvensional harus menjaga rasio Kredit UMKM secara bulanan atas rasio Kredit UMKM sesuai tahapan yang telah ditentukan. 3. Pencapaian rasio pemberian Kredit UMKM Bank Umum konvensional menjadi salah satu faktor untuk memperoleh insentif berupa kelonggaran batas atas loan to funding ratio target atau berupa pengurangan jasa giro.

81


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 4. Pemberian insentif lain kepada Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM, berupa pelatihan kepada pejabat kredit/account officer, pelatihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, fasilitasi dalam pemanfaatan pemeringkatan kredit (credit rating) untuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah, dan publikasi serta pemberian penghargaan (award). 5. Bank Umum wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM secara online melalui Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 6. Apabila laporan secara online untuk laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing belum tersedia, Bank Umum wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline. 7. Bank Indonesia menetapkan batas waktu terkait dengan penyampaian laporan, keterlambatan penyampaian laporan, dan tidak menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKMmelalui kerja sama pola executing secara offline. 8. Bank Umum syariah yang tidak mencapai rasio Pembiayaan UMKM sesuai tahapan yang ditetapkan, dikenakan pembinaan berupa kewajiban menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Pembiayaan UMKM. 9. Bank Umum Syariah dikenakansanksi administratif berupa teguran tertulis dalam hal : a. tidak mencapai realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM sesuai tahapan. b. tidak melaksanakan pelatihan, tidak merealisasikan besarnya dana pelatihan sesuai dengan ketentuan, dan/atau tidak melaporkan pelatihan paling lambat bulan September tahun berikutnya. 10. Kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran dikenakan Sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila menyalurkan kredit UMKM secara tidak langsung selain melalui kerjasama pola executing. 11. Bank Umum yang terlambat menyampaikan Laporan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM pola executing secara offline dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

82


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 12. Bank yang tidak menyampaikan Laporan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM pola executing secara offline dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 13. Pengenaan sanksi tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM. 14. Selain mengenakan sanksi di atas, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas pengawas bank untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

83

RINGKASAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA EKSTERN JANUARI - JUNI 2015

No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

1.

17/1/DSta

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP Tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum

1. Ketentuan ini terkait dengan perubahan laporan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014. 2. Secara umum, penyesuaian form di LKPBU adalah sbb: a. Penambahan 4 (empat) Form terkait Layanan Keuangan Digital (LKD), yaitu: 1) Form 314 – Laporan Bulanan Perkembangan Layanan Keuangan Digital 2) Form 315 – Laporan Bulanan Transaksi Layanan Keuangan Digital 3) Form 315 – Laporan Bulanan Agen Layanan Keuangan Digital 4) Form 316 – Laporan Bulanan Permasalahan Layanan Keuangan Digital Form ini wajib disampaikan oleh Bank yang telah memperoleh penegasan dari Bank Indonesia terhadap rencana penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Batas waktu penyampaian laporan adalah paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya. b. Penambahan Informasi Profil Penyelenggara Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Profil Penyelenggara Uang Elektronik yang di-update oleh Bank setiap terjadi perubahan data c. Penambahan kewajiban pelaporan Form 304 – Laporan Bulanan Infrastruktur oleh Penerbit Uang Elektronik 3. Selain itu, dilakukan juga perubahan terhadap alamat penyampaian pemberitahuan tertulis terkait penyampaian laporan secara offline karena gangguan teknis, dari Departemen Pengelolaan Sistem Informasi menjadi Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan. 4. Ketentuan ini mulai berlaku untuk pelaporan data bulan Januari 2015 yang disampaikan pada bulan Februari 2015.

85


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

2.

17/2/DSta

Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum

1. Ketentuan ini terkait dengan perubahan laporan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 2. Secara umum, penyesuaian form di LBBU adalah sbb: No.

Form

Perubahan

1.

Form 9.j - Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

2.

Form 9.j - Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara Konsolidasi

a. Menghapus sandi 29090 b. Menambahkan sandi 29100, 29105, 29110, 29111, 29112, 29120, 29200, 29300, 29400, 29500, 29510, 29520, 29530, 29540, 29550, 29600, 29700, 29800, 29810, 29820, 29830, dan 29900

3. Formulir 9.i mulai berlaku untuk data posisi akhir bulan Januari 2015 yang disampaikan pada periode penyampaian I bulan Februari 2015. Sedangkan, Formulir 9.j mulai berlaku untuk data posisi akhir triwulan I-2015 yang disampaikan pada periode penyampaian III bulan April 2015.

3.

17/3/DSta

Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehatihatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

I. Latar Belakang Surat Edaran Bank Indonesia ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut. II. Pokok-pokok Pengaturan a. Pelapor Pelapor adalah Korporasi Nonbank Pelapor LLD yang merupakan debitur ULN, yang memiliki ULN dalam Valuta Asing.

86


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan b. Jenis Laporan 1) Laporan KPPK, meliputi keterangan dan data mengenai Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu: a) sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan; dan/atau b) lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan. 2) Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, meliputi: a) keterangan dan/atau informasi yang merupakan hasil penilaian oleh akuntan publik independen berdasarkan Prosedur Atestasi; dan b) Laporan KPPK Triwulan IV yang telah dikoreksi berdasarkan hasil Prosedur Atestasi. 3) Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating), berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi (issuer rating) dan/atau surat utang (issuer rating) sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing. 4) Laporan Keuangan, terdiri atas Laporan Keuangan triwulanan unaudited dan Laporan Keuangan tahunan audited, yang meliputi data mengenai posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas. c. Media Penyampaian Laporan Laporan, koreksi laporan, dan/atau dokumen pendukung disampaikan kepada Bank Indonesia secara online melalui website pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id/lkpbuv2. d. Batas Waktu Penyampaian Laporan 1) Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited disampaikan setiap Triwulan, paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja dengan masa koreksi sampai dengan akhir bulan keempat setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja. 2) Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan audited disampaikan setiap tahun, paling lambat pada akhir bulan Juni setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja dengan masa koreksi sampai dengan akhir bulan Juli setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.

87


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 3) Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya/ diterbitkannya ULN pada akhir Jam Kerja dengan masa koreksi sampai dengan tanggal 20 setelah bulan penyampaian laporan yang bersangkutan pada akhir Jam Kerja. e. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan 1) Masa keterlambatan untuk penyampaian Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited adalah masa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sampai dengan akhir bulan keempat setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja. 2) Masa keterlambatan untuk penyampaian Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan audited adalah masa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sampai dengan akhir bulan Juli setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja. 3) Masa keterlambatan untuk penyampaian informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) adalah masa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sampai dengan akhir bulan setelah bulan penyampaian laporan yang bersangkutan pada akhir Jam Kerja. f. Tidak Menyampaikan Laporan Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila sampai dengan batas akhir masa keterlambatan penyampaian laporan, Bank Indonesia belum menerima laporan dari Pelapor. g. Penelitian Kebenaran Laporan 1) Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran laporan dan/atau koreksi laporan yang disampaikan Pelapor. 2) Pelapor harus memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka penelitian kebenaran laporan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat permintaan.

88


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 3) Dalam hal Pelapor tidak memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan sesuai jangka yang ditentukan, laporan yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar. h. Sanksi Administratif 1) Laporan Tidak Lengkap dan/atau Laporan Tidak Benar a) Pelapor yang menyampaikan Laporan KPPK tidak lengkap dan/atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Laporan KPPK yang tidak lengkap dan/atau tidak benar. b) Laporan KPPK yang tidak lengkap adalah apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan, Laporan KPPK tidak disertai dengan dokumen pendukung yang diminta, c) Laporan KPPK yang tidak benar adalah apabila Pelapor tidak memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan dalam rangka penelitian kebenaran laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan. 2) Terlambat Menyampaikan Laporan a) Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan/atau Laporan Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kerjaketerlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). b) Pelapor yang terlambat menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) beserta dokumen pendukung dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang. c) Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, Pelapor dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang dalam hal:

89


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan i. Pelapor tidak membayar sanksi administratif berupa denda; atau ii. Pelapor telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender. 3) Tidak Menyampaikan Laporan a) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan/atau Laporan Keuangan sampai dengan berakhirnya masa keterlambatan penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). b) Pelapor yang tidak menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) beserta dokumen pendukung dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang. c) Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, Pelapor dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang dalam hal: i. Pelapor tidak membayar sanksi administratif berupa denda; atau ii. Pelapor telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender. i. Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda 1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda disetorkan ke rekening Bank Indonesia. 2) Pelapor harus memberikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda. j. Keadaan Memaksa 1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan.

90


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan penyampaian laporan terhambat, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu untuk periode laporan pada saat keadaan memaksa terjadi. 3) Pelapor wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. k. Korespondensi dan Help Desk Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara offline, surat, pertanyaan, dan informasi lainnya berkaitan dengan pelaporan ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2 c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Lalu Lintas Devisa Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 l. Ketentuan Penutup 1) Penyampaian laporan serta koreksinya, sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dilakukan secara offline dengan masa koreksi 15 (lima belas) hari kalender setelah batas akhir penyampaian laporan atau informasi. 2) Penyampaian secara online mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. 3) Pengenaan sanksi bagi Pelapor terhadap Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan mulai berlaku sejak pelaporan data Triwulan III tahun 2015. 4) Pengenaan sanksi bagi Pelapor terhadap informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) mulai berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan tanggal 1 Januari 2016. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2015

91


No.

Peraturan

Perihal

4.

17/4/DSta

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri

Ringkasan 1. Latar Belakang Surat Edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Surat Edaran ini berfungsi sebagai ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa (LLD) berupa rencana utang luar negeri (ULN) dan perubahan rencana ULN. 2. Pokok-pokok Pengaturan a. Pelapor 1) Pelapor adalah Penduduk selain bank yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain. 2) Korporasi Nonbank yang baru pertama kali menyampaikan Laporan Rencana ULN harus mengisi data Profil Pelapor dengan menyertakan dokumen pendukung. 3) Untuk memperoleh Sandi Pelapor, Korporasi Nonbank yang baru pertama kali menyampaikan laporan harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia. 4) Dalam hal terdapat perubahan atas data Profil Pelapor, Pelapor harus menyampaikan perubahan data tersebut kepada Bank Indonesia. b. Cakupan Laporan 1) Laporan Rencana ULN, meliputi keterangan dan data mengenai rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan, baik berupa utang baru maupun perpanjangan (rollover) utang lama a) sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan; dan/atau b) lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan. 2) Laporan Perubahan Rencana ULN, meliputi perubahan atas rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan. c. Kewajiban Penyampaian Laporan 1) Kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN berlaku bagi: a) Pelapor yang berencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang baru selama 1 (satu) tahun berjalan; b) Pelapor yang berencana untuk memperpanjang (rollover) ULN Jangka Panjang; dan/atau

92


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan c) Pelapor yang berencana memperpanjang ULN Jangka Pendek menjadi Jangka Panjang. 2) Kewajiban penyampaian Laporan Perubahan Rencana ULN berlaku bagi Pelapor yang akan mengubah rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan. d. Tata Cara Penyampaian Laporan Penyampaian laporan dilakukan secara online melalui website pelaporan kegiatan LLD yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id/lkpbuv2. e. Batas Waktu Penyampaian Laporan 1) Laporan Rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun berjalan. 2) Laporan Perubahan Rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli tahun berjalan. f. Terlambat dan Tidak Menyampaikan Laporan 1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Rencana ULN apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian laporan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. 2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Rencana ULN apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. 3) Dalam hal terdapat perubahan rencana ULN, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN apabila laporan disampaikan melewati batas waktu penyampaian sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. 4) Dalam hal terdapat perubahan rencana ULN, Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. g. Keadaan Memaksa 1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan untuk periode laporan pada saat keadaan memaksa terjadi. 2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan penyampaian laporan terhambat, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu penyampaian laporan.

93


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 3) Pelapor wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. h. Tata Cara Pengenaan Sanksi 1) Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dari Bank Indonesia. 2) Pelapor yang tidak menyampaikan laporandikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dari Bank Indonesia. 3) Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa: a) Surat Peringatan dari Bank Indonesia; dan b) Surat Pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang. i. Korespondensi dan Help Desk Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, data entry, serta materi laporan ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2 c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Lalu Lintas Devisa Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 j. Ketentuan Penutup Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri, dan Informasi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2015.

94


No.

Peraturan

5.

17/5/DSta

Perihal Perubahan Kelima atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum

Ringkasan 1. Ketentuan ini terkait dengan perubahan laporan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.17/2/PBI/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank 2. Secara umum, perubahan dilakukan terhadap Form 501: Suku Bunga Penawaran dengan ruang lingkup sbb: Item Perubahan

Sebelum

Setelah

Pelapor

Semua Bank

Hanya dilaporkan oleh Bank Kontributor JIBOR

Mata Uang

Rupiah dan US Dollar

Rupiah

Batas waktu penyampaian Laporan

10:30

09:30

Batas waktu penyampaian koreksi online

10:45

09:45

Batas waktu penyampaian koreksi offline

11:00

09:45

Cakupan laporan

Offer rate

Offer rate dan bid rate

3. Adapun penyesuaian terhadap spesifikasi laporan Form 501 adalah sbb: a. Kolom Mata Uang hanya bisa diisi dengan IDR b. Kolom Jam Kuotasi diubah menjadi Jenis Suku Bunga yang hanya dapat diisi dengan 0001: offer rate dan 0002: bid rate

6.

17/6/DPM

Suku Bunga Penawaran AntaBank

I. Latar belakang dan Tujuan Dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut atas Peraturan Bank Indonesia No.17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank. Surat Edaran ini diharapkan dapat memberikan informasi pembentukan Suku Bunga Penawaran Antarbank yang transparan kepada perbankan pada khususnya dan

95


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan masyarakat luas pada umumnya, yang pada akhirnya berkontribusi secara positif terhadap upaya pendalaman pasar keuangan domestik melalui terciptanya suku bunga referensi yang kredibel. II. Materi Pengaturan 1. Suku Bunga Penawaran Antarbank yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran ini adalah Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). 2. Penetapan Bank Kontributor oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan kriteria keaktifan bank dalam melakukan transaksi pinjaman tanpa agunan (unsecured) di pasar uang antarbank, credit rating bank dan kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan kewenangan Bank Indonesia. 3. Bank Indonesia melakukan review berkala terhadap bank kontributor (daftar Bank Kontributor) 1 tahun sekali. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia jugadapat sewaktu-waktu melakukan review atas daftar Bank Kontributortersebut. 4. Bank Kontributor menyampaikan suku bunga indikasi yakni bid rate dan offer rate masing-masing untuk tenor overnight, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dengan memperhatikan spread paling lebar antara offer rate dan bid rate sebesar 10 basis points (bps) untuk tenor overnight dan 1 minggu serta sebesar 20 bps untuk tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 5. Penetapan JIBOR menggunakan metode rata-rata sederhana, setelah mengeluarkan 15% data tertinggi dan 15% data terendah dari seluruh data offer rate yang masuk. 6. Publikasi JIBOR beserta suku bunga indikasi individual Bank Kontributor dilakukan melalui situs Bank Indonesia setiap Hari Kerja pada pukul 10.00 WIB. 7. Bank kontributor wajib memenuhi permintaan transaksi dari bank kontributor lain sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan tertentu yakni terkait waktu permintaan transaksi, tenor transaksi, nominal transaksi, availability of fund dan credit limit. 8. Dalam hal bank kontributor terbukti tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menolak permintaan transaksi dari bank kontributor lain maka Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

96


No.

Peraturan

Perihal

7.

17/7/DPM

Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/16/DPM Tanggal 31 Maret 2008 Perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang

Ringkasan I. Latar Belakang Penerbitan ketentuan ini dilakukan guna harmonisasi ketentuan Operasi Moneter Syariah dan Operasi Moneter. Surat Edaran Bank Indonesia ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait acuan penentuan tingkat imbalan yang digunakan pada saat penerbitan SBIS. II. Materi Pengaturan 1. Bank Indonesia dapat membayar imbalan SBIS milik Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) pada saat SBIS jatuh waktu atau pada saat sebelum jatuh waktu dalam hal BUS/UUS tidak dapat memenuhi kewajiban repo SBIS. 2. Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT dengan jangka waktu yang sama yang ditransaksikan bersamaan dengan penerbitan SBIS. 3. Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang transaksi Operasi Pasar Terbuka dengan jangka waktu yang sama, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBIS atau tingkat diskonto atau tingkat bunga transaksi Operasi Pasar Terbuka dengan jangka waktu yang sama.

8.

17/8/DPM

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/23/DPM tanggal 24 Desember 2014 perihal Operasi Pasar Terbuka

1. Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan penyempurnaan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/23/DPM tanggal 24 Desember 2014 perihal Operasi Pasar Terbuka, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan governance pelaksanaan Operasi Moneter antara lain melalui pengembangan infrastruktur transaksi secara otomasi. 2. Bank Indonesia memberikan bunga atas Transaksi Term Deposit valas. Term Deposit valas dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh waktu (early redemption) baik keseluruhan atau sebagian serta dapat dialihkan menjadi transaksi swap jual Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Bank Indonesia. 3. Peserta OPT yang dapat mengikuti transaksi Term Deposit valas adalah bank devisa, secara langsung atau melalui Lembaga Perantara. 4. Pokok pengaturan terkait penyempurnaan ketentuan transaksi Term Deposit Valas adalah sebagai berikut: a. Dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

97


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan b. Persiapan pendaftaran untuk mengikuti lelang Term Deposit Valas diatur sebagai berikut 1) Untuk Peserta OPT, menyampaikan surat permohonan pendaftaran dengan informasi paling kurang sebagai berikut: a) nama Peserta OPT; b) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID) dalam hal Peserta OPT telah memiliki TCID; dan c) dalam hal Peserta OPT memiliki rekening di Bank Koresponden, menyampaikan: (1) (satu) nama dan nomor rekening Peserta OPT di bank koresponden; dan (2) Bank Identifier Code (BIC) Peserta OPT. d) dalam hal Peserta OPT tidak memiliki rekening di Bank Koresponden, menyampaikan: (1) 1 (satu) nama dan nomor rekening bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen; dan (2) BIC bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen. 2) Untuk Lembaga Perantara, menyampaikan surat permohonan pendaftaran dengan informasi paling kurang sebagai berikut: a) nama Lembaga Perantara; dan b) 1 (satu) TCID dalam hal Pialang telah memiliki TCID. c. Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valas kepada Peserta OPT dan Lembaga Perantara, yang memuat informasi antara lain sebagai berikut: 1) TCID dalam hal Peserta OPT dan/atau Lembaga Perantara belum memiliki TCID; 2) kode individual page yang terdiri dari active page, historical page, dan confirmation page pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas; dan 3) tanggal efektif untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit valas. d. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi Term Deposit Valas paling lambat sebelum window time (pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia) melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan Bank Indonesia.

98


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan e. Pengajuan penawaran melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, yang memuat informasi paling kurang sebagai berikut: 1) Lelang dengan metode harga tetap (fixed rate tender) a) nama lelang (auction name); b) penawaran nominal; dan c) TCID Peserta OPT dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT. 2) Lelang dengan metode harga beragam (variable rate tender) a) nama lelang (auction name); b) tingkat bunga; c) penawaran nominal; dan d) TCID Peserta OPT dalam hal Lembaga Perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT. f. Peserta OPT dan Lembaga Perantara dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam window time transaksi, namun dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. g. Koreksi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bank dapat mengajukan koreksi untuk informasi penawaran selain informasi nama lelang (auction name); dan/atau 2) Pialang dapat mengajukan koreksi untuk informasi penawaran selain TCID Bank dan nama lelang (auction name). h. Pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit Valas 1) Seluruh Peserta OPT dan Lembaga Perantara, berupa: nominal penawaran yang dimenangkan dan ratarata tertimbang tingkat bunga Term Deposit valas, melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. 2) Masing-masing pemenang, berupa: jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga, dan nominal bunga Term Deposit valas yang dimenangkan, melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas.

99


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan i. Setelmen transaksi Term Deposit valas dilakukan paling lama 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan cara mentransfer kewajiban setelmen untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden. Jika Bank tidak mentransfer kewajiban setelmen maka transaksi Term Deposit Valas Syariah dinyatakan batal dan dikenakan sanksi. Bank menyampaikan konfirmasi setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah melalui SWIFT message format MT320 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Devisa. j. Peserta OPT dapat mengajukan early redemption Term Deposit valas pada setiap hari kerja kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit valas dengan jangka waktu melebihi overnight, baik keseluruhan atau sebagian yang dilakukan untuk nominal penuh yang tercantum dalam setiap deal ticket, paling cepat 3 hari setelah setelmen transaksi melalui sarana dealing system atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Pengajuan early redemption disertai informasi reference number dan informasi nama lelang (auction name) pada saat pengajuan transaksi lelang Term Deposit valas. k. Dalam hal terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas, yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang transaksi Term Deposit Valas, Bank Indonesia segera membatalkan proses lelang transaksi Term Deposit Valas yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas. Informasi pembatalan proses lelang disampaikan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat kembali membuka proses lelang transaksi Term Deposit Valas yang dilakukan secara manual melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia. l. Peserta Transaksi Term Deposit Valas dapat mengajukan pengalihan Term Deposit Valas menjadi Swap melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja kecuali pada hari pelaksanaan lelang Term Deposit Valas dengan jangka waktu melebihi overnight.

100


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

9.

17/9/DPM

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/13/DPM tanggal 24 Juli 2014 perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (Term Deposit) Syariah dalam Valuta Asing

1. Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan penyempurnaan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/13/DPM tanggal 24 Juli 2014 perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (Term Deposit) Syariah dalam Valuta Asing, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan governance pelaksanaan Operasi Moneter Syariah antara lain melalui pengembangan infrastruktur transaksi secara otomasi. 2. Transaksi Term Deposit Valas Syariah merupakan penempatan secara berjangka dana valuta asing dalam Dolar Amerika Serikat milik Bank di Bank Indonesia dengan jangka waktu paling singkat 1 hari dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam hari yang dihitung setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu. Bank Indonesia memberikan imbalan atas transaksi Term Deposit Valas Syariah. Term Deposit Valas Syariah dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh waktu (early redemption) baik keseluruhan atau sebagian. 3. Pokok pengaturan terkait perubahan ketentuan yang mengatur mengenai transaksi Term Deposit Valas Syariah adalah sebagai berikut: a. Dilakukan melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Persiapan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah diatur sebagai berikut: 1) Untuk Bank, menyampaikan surat permohonan pendaftaran dengan informasi paling kurang sebagai berikut: a) nama Bank; b) 1 (satu) Terminal Controller Identifier (TCID), dalam hal Bank telah memiliki TCID; c) dalam hal Bank memiliki rekening di bank koresponden, menyampaikan: (1) 1 (satu) nama dan nomor rekening Bank di bank koresponden; dan (2) Bank Identifier Code (BIC) Bank. d) dalam hal Bank tidak memiliki rekening di bank koresponden, menyampaikan: (1) 1 (satu) nama dan nomor rekening bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen; dan (2) BIC bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen.

101


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 2) Untuk Pialang, menyampaikan surat permohonan pendaftaran dengan informasi paling kurang sebagai berikut: a) nama Pialang; dan b) 1 (satu) TCID dalam hal Pialang telah memiliki TCID. c. Bank Indonesia menyampaikan persetujuan pendaftaran untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah kepada Bank dan Pialang melalui surat, yang memuat informasi antara lain sebagai berikut: 1) TCID dalam hal Bank dan/atau Pialang belum memiliki TCID; 2) kode individual page yang terdiri dari active page, historical page, dan confirmation page pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas; dan 3) tanggal efektif untuk mengikuti lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah. d. Transaksi Term Deposit Valas Syariah dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan rencana lelang transaksi diumumkan paling lambat sebelum window time (pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia) melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan Bank Indonesia. e. Pengajuan penawaran melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia, yang memuat informasi paling kurang sebagai berikut: 1) nama lelang (auction name); 2) penawaran nominal; dan/atau 3) TCID Bank dalam hal Pialang mengajukan penawaran atas nama Bank. f. Bank dan Pialang dapat mengajukan koreksi untuk setiap informasi penawaran yang diajukan dalam window time transaksi, namun dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. g. Koreksi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bank dapat mengajukan koreksi untuk informasi penawaran selain informasi nama lelang (auction name); dan/atau

102


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 2) Pialang dapat mengajukan koreksi untuk informasi penawaran selain TCID Bank dan nama lelang (auction name). h. Pengumuman hasil lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah : 1) Seluruh Bank dan Pialang, berupa: nominal penawaran yang dimenangkan dan tingkat imbalan Term Deposit Valas Syariah, melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. 2) Masing-masing pemenang, berupa: jangka waktu, nilai nominal, tingkat imbalan, dan nominal imbalan Term Deposit Valas Syariah yang dimenangkan, melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas . i. Setelmen transaksi Term Deposit valas dilakukan paling lama 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan cara mentransfer kewajiban setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden. Jika Bank tidak mentransfer kewajiban setelmen maka transaksi Term Deposit Valas Syariah dinyatakan batal dan dikenakan sanksi. Bank menyampaikan konfirmasi setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah melalui SWIFT message format MT320 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Devisa. j. Dalam hal terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas, yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah, Bank Indonesia segera membatalkan proses lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas. Informasi pembatalan proses lelang disampaikan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat kembali membuka proses lelang transaksi Term Deposit Valas Syariah yang dilakukan secara manual melalui sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.

103


No.

Peraturan

Perihal

10.

17/10/DKMP

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Ringkasan I. Latar belakang dan Tujuan Dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut atas Peraturan Bank Indonesia No.17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat Edaran ini memberikan informasi antara lain mengenai tata cara pengajuan usulan Instrumen PUAS, karakteristik dan mekanisme transaksi surat berharga syariah (SBS) dengan janji membeli kembali (repurchase agreement) berdasarkan prinsip syariah (Transaksi Repo Syariah). II. Materi Pengaturan 1. Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) dapat menjadi peserta PUAS dan dapat melakukan transaksi langsung atau menggunakan Perusahaan Pialang Pasar Uang. 2. Instrumen PUAS hanya dapat diterbitkan oleh BUS dan UUS, sedangkan BUK hanya dapat melakukan penanaman dana dan instrumen PUAS yang dapat ditransaksikan oleh peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai instrumen PUAS tersebut. 3. BUS dan UUS dapat mengajukan usulan Instrumen PUAS baru kepada Bank Indonesia apabila telah memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Apabila disetujui oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia. 4. Transaksi Repo Syariah wajib menggunakan Surat Berharga Syariah (SBS), dan SBS yang hendak direpokan wajib menggunakan mekanisme Transaksi Repo Syariah. SBS dalam hal ini adalah SBS yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi. 5. Dalam hal peserta PUAS mentransaksikan Instrumen PUAS yang belum diatur oleh Bank Indonesia, atau peserta PUAS tidak menggunakan SBS dalam Transaksi Repo Syariah, atau peserta PUAS merepokan SBS tidak dengan mekanisme Transaksi Repo Syariah, maka Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi kepada peserta PUAS.

104


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

11.

17/11/DKSP

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) ini merupakan SEBI No.17/ 11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. SEBI ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa perlu diatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683) dalam bentuk SEBI. 3. Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas teritorial. Setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. 4. Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah. 5. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut: a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri; c. transaksi perdagangan internasional; d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing seperti tabungan valuta asing atau deposito valuta asing; atau e. transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia. 6. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi tidak berlaku untuk transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

105


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 7. Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi: a. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah; b. Transaksi di pasar perdana dan pasar sekunder atas surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara. c. Transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 8. Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dimaksud dikecualikan dalam hal: a. terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau b. pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis, yang dilakukan untuk transaksi yang dikecualikan dan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank Indonesia. 9. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah, dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation). 10. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah.

106


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 11. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh setiap pihak. 12. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah. Dalam menetapkan kebijakan tertentu dimaksud Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiatan investasi, dan /atau kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta mempertimbangkan pula kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non Bank. 13. Penyampaian permohonan, penyampaian laporan, dan/atau surat menyurat disampaikan dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia dengan alamat: Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya. 14. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan sanksi, dengan ketentuan: a. Terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dan/atau larangan menolak Rupiah untuk transaksi tunai berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

107


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan b. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai dikenakan sanksi administratif berupa: 1) teguran tertulis; 2) kewajiban membayar, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau 3) larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. c. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 15. Terhadap perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian tertulis meliputi perjanjian induk, perjanjian turunan atau dokumen lainnya yang memuat mengenai transaksi yang akan dilakukan para pihak b. Perjanjian tertulis yang merupakan turunan atau pelaksanaan dari perjanjian induk yang dibuat sejak tanggal 1 Juli 2015 yang diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan perjanjian tertulis tersebut antara lain perubahan mengenai pihak dalam perjanjian, harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian. 16. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

108


No.

Peraturan

Perihal

12.

17/12/DPSP

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Ringkasan I. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kliring antar Bank yang efisien, lancar, dan aman, Bank Indonesia menyempurnakan penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) antara lain dengan mengubah layanan kliring warkat debit yang semula desentralisasi menjadi sentralisasi. Dengan adanya penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. II. Materi Pengaturan Perubahan pada SEBI ini dilakukan pada bab yang mengatur mengenai: 1. mekanisme penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dilakukan Bank melalui kliring; 2. perubahan alamat korespondensi atas pendaftaran Kantor Pusat Daftar Hitam Nasional dan permohonan pembatalan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong kepada: Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Gedung D Lantai 3 Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. 3. perubahan rujukan pengaturan mengenai alasan penolakan Bilyet Giro.

13.

17/13/DPSP

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

I. Latar Belakang Surat Edaran Bank Indonesia No.17/13/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SEBI Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia No.17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. SEBI perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal ini mencabut SEBI No.12/8/DPSP tanggal 24 Maret 2010 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang telah diubah dengan SEBI No.12/34/DPSP tanggal 22 Desember 2010.

109


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan II. Materi Pengaturan 1. Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dalam rangka memproses perhitungan hak dan kewajiban antar Peserta yang setelmennya dilakukan pada waktu tertentu. 2. Infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau disingkat SKNBI. 3. Penyelenggaraan SKNBI terdiri atas 4 (empat) layanan yaitu: a. Layanan Transfer Dana, yaitu layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima. b. Layanan Kliring Warkat Debit, yaitu layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar Pesertadari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik Warkat Debit. c. Layanan Pembayaran Reguler, yaitu layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) ataubeberapa penerima. d. Layanan Penagihan Reguler, yaitu layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan. 4. SEBI Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjangka terdiri dari 19 (sembilan belas) bab dengan pokok-pokok pengaturan antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggara Dalam bab ini diatur mengenai organisasi dan tugas penyelenggara transfer dana dan kliring berjadwal. b. Kepesertaan Dalam bab ini diatur mengenai persyaratan menjadi Peserta SKNBI dan prosedur permohonan bagi Bank dan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank menjadi Peserta SKNBI c. Waktu Operasional SKNBI Dalam bab ini diatur mengenai penetapan waktu operasional SKNBI dan perubahan waktu operasional SKNBI.

110


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan d. Prefund Dalam bab ini diatur mengenai penyediaan, penggunaan, dan pengembalian dana oleh Peserta untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI. e. Layanan SKNBI Dalam bab ini diatur megenai Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler serta tatacara operasional masing-masing layanan dalam SKNBI dimaksud. f. Penyediaan Informasi dalam Penyelenggaraan SKNBI Dalam bab ini diatur mengenai fasilitas informasi yang disediakan Penyelenggara kepada Peserta yaitu berupa data hasil perhitungan Peserta dan data hasil perhitungan secara agregat, untuk setiap layanan dalam SKNBI. g. Biaya dalam Penyelenggaraan SKNBI Dalam bab ini diatur mengenai jenis dan besarnya biaya dalam penyelenggaraan SKNBI yang dikenakan Penyelenggara kepada Peserta, serta batas paling tinggi biaya transaksi melalui SKNBI yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada nasabahnya. h. Penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat Dalam bab ini diatur mengenai prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat baik yang terjadi di Penyelenggara, maupun di Peserta i. Pemantauan Kepatuhan Dalam bab ini diatur mengenai metode pemantauan dan tatacara pemantauan kepatuhan Peserta dan Koordinator PWD Selain Bank Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal. 5. Implementasi SKNBI dilakukan bertahap. Pada tahap awal implementasi, penyelenggaraan SKNBI terbatas pada Layanan Transfer Dana dan Layanan Kliring Warkat Debit dan kepesertaan terbatas pada Bank. Pada tahap selanjutnya, layanan SKNBI mencakup Layanan Pembayaran Reguler dan Layanan Penagihan Reguler serta kepesertaan mencakup Penyelenggara Transfer Dana selain Bank. Implementasi tahap ini akan disampaikan melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

111


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan

14.

17/14/DPSP

Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

1. Surat Edaran ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.17/9/PBI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. 2. Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain memuat materi pengaturan mengenai: a. tata cara pengisian perintah transfer dana dan perintah transfer debit oleh nasabah Peserta yang akan diperhitungkan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). b. tanggung jawab Peserta dalam meneruskan peritah transfer dana dan perintah transfer debit dari nasabah yang akan diperhitungkan dalam Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler melalui SKNBI. c. kewajiban Peserta pengirim untuk meneruskan perintah transfer dana kepada Peserta penerima melalui Layanan Transfer Dana paling lama 2 (dua) jam setelah Peserta pengirim melakukan pengaksepan; d. kewajiban Peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabah penerima paling lama 2 (dua) jam setelah Penyelenggara melakukan Setelmen Dana pada Layanan Transfer Dana; e. kewajiban Peserta untuk melaksanakan perintah transfer dana dan perintah transfer debit pada tanggal yang sama dengan tanggal pengaksepan perintah transfer dana dan perintah transfer debit dalam Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler; f. kewajiban pemberian jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah apabila peserta tidak dapat melaksanakan perintah transfer dana dan/atau perintah transfer debit sesuai dengan amanat dari nasabah dan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran; dan g. kewajiban Peserta untuk mengumumkan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah Peserta.

112


No.

Peraturan

15.

17/15/DPM

Perihal Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM Perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik

Ringkasan I. Latar belakang dan Tujuan Dalam rangka mendukung percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik, diperlukan peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan, antara lain instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang semakin berkembang di pasar. Pada akhirnya, diharapkan tercapai efisiensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak. II. Materi Pengaturan 1. Bank memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Pihak Asing antara lain dilakukan melalui seminar, workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan kegiatan sejenis. 2. Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah hanya untuk kredit atau pembiayaan yang diberikan bank secara khusus untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah Nasabah. 3. Pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi, dapat menjadi Underlying Transaksi derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.

16.

17/16/DPM

Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/15/DPM perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing

I. Latar belakang dan Tujuan Dalam rangka mendukung percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik, diperlukan peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan, antara lain instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang semakin berkembang di pasar. Pada akhirnya, diharapkan tercapai efisiensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak.

113


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan II. Materi Pengaturan 1. Badan hukum asing yang dikecualikan dari pengaturan transaksi valas terhadap Rupiah mencakup lembaga multilateral yang bersifat nirlaba. 2. Bank memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Pihak Asing antara lain dilakukan melalui seminar, workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan kegiatan sejenis. 3. Jangka waktu minimal transaksi derivatif diubah dari sebelumnya minimal 1 minggu menjadi tidak diatur. Selanjutnya terkait dengan jangka waktu maksimal transaksi derivatif diatur paling lama sesuai dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi. 4. Penyesuaian mengenai jenis dokumen Underlying Transaksi.

17.

17/17/DKMP

Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional

1. Pokok-pokok pengaturan terdiri dari : a. Tata cara perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer, GWM Sekunder, dan GWM Loan to Funding Ratio (LFR). b. Pemenuhan GWM bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi, bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah, dan bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. c. Pelaporan surat berharga yang akan digunakan dalam perhitungan LFR. d. Tata cara pengenaan sanksi. e. Korespondensi terkait GWM. 2. GWM Primer. a. GWM Primer ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah. b. Pemenuhan GWM Primer dihitung dengan membandingkan saldo dapat rekening giro bank pada BI setiap akhir hari dalam 1 masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. c. BI dapat memberikan kelonggaran GWM Primer sebesar 1% sehingga menjadi 7% untuk jangka waktu 1 tahun kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi berdasarkan permintaan bank yang disertai dengan rekomendasi dari OJK.

114


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 3. GWM Sekunder. a. GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. b. Pemenuhan GWM Sekunder dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan/atau Excess Reserve milik bank yang tercatat di BI setiap akhir hari dalam 1 masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. c. SBI, SDBI, dan SBN adalah yang tercatat pada BI-SSSS, Sub-rekening Investasi dan/atau Sub-rekening Perdagangan/Aktif, tidak termasuk yang tercatat pada rekening surat berharga sub-registry. 4. Loan to funding ratio (LFR). a. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut: 1) Batas bawah LFR Target sebesar 78%. 2) Batas atas LFR Target sebesar 92%. 3) KPMM Insentif sebesar 14%. 4) Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1. 5) Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2. b. LFR diperoleh dari rumus : Kredit/(DPK + Surat Berharga Yang Diterbitkan Bank). c. Sumber data perhitungan LFR : 1) Kredit dan DPK dalam perhitungan LFR diperoleh dari neraca mingguan pada laporan Berkala Bank Umum posisi 2 masa laporan sebelumnya. 2) Surat berharga yang diterbitkan bank diperoleh dari laporan bank kepada BI. d. Mulai 3 Agustus 2015, batas atas LFR bank dapat menjadi sebesar 94% dalam hal bank memenuhi kriteria: 1) bank dapat memenuhi rasio kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2) rasio NPL total kredit bank secara bruto (gross)< 5%; dan 3) rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (gross)< 5%. e. Di lain pihak, mulai 1 Februari 2016 bank dapat dikenakan pengurangan jasa giro dalam hal bank tidak memenuhi kriteria sebagaimana huruf c, yaitu:

115


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 1) bank tidak dapat memenuhi rasio kredit UMKM sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 14/22/PBI/2012; 2) rasio NPL total kredit bank secara bruto (gross) ≥ 5%; atau 3) rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (gross) ≥ 5%. f. Adapun besarnya pengurang jasa giro sebagai berikut: 1) Dalam hal yang tidak dipenuhi adalah rasio kredit UMKM, maka pengurang jasa giro sebesar 0,5% + {0,1 x(rasio kredit UMKM yang ditetapkan - rasio kredit UMKM bank)}. 2) Dalam hal rasio kredit UMKM dapat dipenuhi namun rasio NPL total kredit dan/atau rasio NPL UMKM ≥ 5%, maka pengurang jasa giro sebesar 0,5%. g. Bank Indonesia dapat menetapkan untuk tidak mengenakan pengurang jasa giro terhadap bank dalam status pengawasan tertentu yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit UMKM, atas dasar permintaan OJK. 5. Pemenuhan GWM bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi. a. Sampai dengan 2 hari kerja sebelum tanggal efektif bank merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM dihitung untuk masing-masing bank. b. Mulai 1 hari kerja sebelum tanggal efektif bank merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM dihitung untuk bank hasil merger atau konsolidasi dengan meggunakan data sebagai berikut : 1) Pada 1 hari kerja sebelum merger, menggunakan data gabungan bank yang melakukan merger atau konsolidasi. 2) Mulai tanggal efektif merger atau konsolidasi, menggunakan saldo giro bank hasil merger atau konsolidasi dan data gabungan bank yang melakukan merger atau konsolidasi, sampai tersedianya data bank hasil merger atau konsolidasi. 3) Untuk data KPMM mulai 1 hari kerja sebelum tanggal efektif merger atau konsolidasi menggunakan data KPMM yang disampaikan oleh bank kepada BI yang menghitung KPMM berdasarkan data gabungan bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

116


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 4) Data KPMM tersebut digunakan sampai tersedia data KPMM sebagaimana pengaturan Pasal 14 dalam PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan PBI No. 15/15/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. 6. Pemenuhan GWM bagi bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah. a. Sampai dengan 1 hari kerja sebelum bank melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah, pemenuhan GWM dihitung sebagaimana GWM bagi bank umum konvensional. b. Setelah bank melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah, pemenuhan GWM dihitung sebagaimana GWM bagi bank umum syariah dengan menggunakan data ketika bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah, sampai tersedianya data bank sebagai bank umum syariah yaitu setelah 2 masa Laporan Berkala Bank Umum. 7. Pemenuhan GWM bagi bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Perhitungan GWM dalam valuta asing untuk Bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku sejak tersedianya data untuk dapat melakukan perhitungan GWM dalam valuta asing, yaitu setelah 2 masa Laporan Berkala Bank Umum. 8. Laporan surat berharga yang diterbitkan bank. a. Surat berharga yang digunakan dalam perhitungan LFR adalah surat berharga yang memenuhi kriteria : 1) diterbitkan bank dalam bentuk medium term notes (MTN), floating rate notes (FRN), dan obligasi selain obligasi subordinasi; 2) ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering); 3) memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi; 4) dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk; dan 5) ditatausahakan di KSEI.

117


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan b. Bank menyampaikan informasi surat berharga yang digunakan dalam perhitungan LFR dalam suatu laporan kepada Bank Indonesia melalui sarana elektronik (email). c. Periode laporan surat berharga diatur sebagai berikut: 1) Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. 2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan setelah batas akhir penyampaian laporan sampai dengan 5 hari kerja berikutnya. 3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila bank belum menyampaikan laporan setelah batas waktu keterlambatan penyampaian laporan. d. Dalam hal bank gagal menyampaikan laporan melalui email, maka laporan disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy (CD) kepada Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan batas waktu laporan sebagaimana huruf c. e. Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria pada huruf a tetap diwajibkan menyampaikan laporan kepada BI berupa laporan nihil. f. Laporan surat berharga pertama kali dilaporkan adalah surat berharga posisi bulan Juni 2015 yang dilaporkan pada bulan Juli 2015. 9. Sanksi Bank yang melanggar : a. kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah; b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing; dan/atau c. kewajiban penyempaian laporan, dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar. 10. Korespondensi dengan BI a. Pengajuan kelonggaran pemenuhan GWM Primer, pemenuhan GWM LFR, dan permintaan untuk tidak dikenakan pengurangan jasa giro diajukan kepada Departemen Surveillance Sistem Keuangan. b. Pemberitahuan bank tutup pada hari libur fakultatif disampaikan kepada : 1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi bank yang berkantor pusat di wilayan kerja kantor pusat BI; atau

118


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 2) Kantor Perwakilan BI setempat, bagi bank yang berkantor pusat selain di wilayan kerja kantor pusat BI, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan. c. Perhitungan KPMM bank hasil merger sebagaimana butir 5.b.3) disampaikan kepada : 1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi bank yang berkantor pusat di wilayan kerja kantor pusat BI; atau 2) Kantor Perwakilan BI setempat, bagi bank yang berkantor pusat selain di wilayan kerja kantor pusat BI, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

18.

17/18/DKEM

Perubahan atas Surat Edaran Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehatihatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

Ketentuan ini merupakan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. I. Latar Belakang 1. Penyelarasan dengan ketentuan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (PBI 17/3/PBI/2015 dan SE No. 17/11/DKSP). 2. Mengakomodasi praktik kegiatan usaha yang umum terkait kegiatan project financing dan struktur kepemilikan usaha. 3. Pengkinian alamat korespondensi. II. Pokok Perubahan 1. Penambahan pengaturan terkait Piutang Usaha: Piutang usaha kepada Penduduk yang kontrak atau perjanjiannya ditandatangani sejak tanggal 1 Juli 2015 dapat tetap dihitung sebagai komponen Aset Valuta Asing sepanjang: a. berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia; atau b. transaksi yang mendasarinya diperkenankan dilakukan dalam Valuta Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

119


No.

Peraturan

Perihal

Ringkasan 2. Penambahan pengaturan terkait Kewajiban Valuta Asing: Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu dapat tidak diperhitungkan sebagai Kewajiban Valuta Asing jika; a. sedang dalam proses rollover, revolving, atau refinancing, sepanjang transaksi yang mendasarinya sesuai dengan ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau b. merupakan Kewajiban Valuta Asing dalam rangka project financing yang akan jatuh waktu sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan selama telah dijamin oleh penarikan ULN Valuta Asing dimana jadwal penarikan tersebut disesuaikan dengan Kewajiban Valuta Asing yang harus dibayarkan dan kegiatan transaksinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memperjelas bahwa dalam hal Korporasi Nonbank yang baru berdiri merupakan joint venture, maka pemenuhan Peringkat Utang dapat menggunakan Peringkat Utang pemegang saham terbesar yang memiliki hubungan kepemilikan langsung (direct shareholders). 4. Pengkinian informasi korespondensi mengenai kegiatan pengaturan yakni menjadi: Bank Indonesia Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2 c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Lalu Lintas Devisa Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350 Telepon : 021-29817020, 021-29817022, 02129817023, 021-29817025, 021-29817029, 021-29817030, 021-29817042, 021-29817053, 021-29817063, 021-29817067 021-500131 (call center Bank Indonesia) Faksimili : 021-3800134, 021-3501974 E-mail : [email protected]

120

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) JANUARI - JUNI 2015

Recommend Documents