PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 421305 Website : http://pn-purwodadi.go.id
No. Dokumen
W12.U16 / 540 / SOP / 06 / 2016
Tanggal Pembuatan
09 Mei 2016
Tanggal Revisi
08 Juni 2016
Tanggal Efektif
09 Juni 2016
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas II
R.HENDRAL,S.H.M.H. NIP.197008161996031003
SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang - S1 Keuangan Negara; - D3 2. Undang-undang Nomor 1 2004 tentang - SLTA Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona lProsedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2011 Keterkaitan: 1. SOP Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik dan akan menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Peralatan/Perlengkapan: -
Komputer / Laptop Printer ATK DIPA RKA-KL
Pencatatan dan Pendataan:
Pelaksana No
Aktivitas
1
Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing masing bagian Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan Rencana anggaran ke Koordinator Wilayah
2
3
4
Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan dari Korwil ke Biro PerencanaanMahka mah Agung R.I. Pembahasan dan Penelaahan RKA- KL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.
Sekretaris
Staf
Mutu Baku Tim Persyaratan/ Waktu Perencana Perlengkapan Rencana Strategik dan Program Kerja
3 Hari
Usulan Rencana Kegiatan 1 hari
Pemberitahuan Pagu sementara 3 Hari dari Biro Perencanaan MA.RI
RKA-KL Pagu sementara
2 Hari
Output
Usulan Rencana Anggaran
Matriks Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga MA.RI RKA-KL Pagu sementara
Persetujuan Dirjen Anggaran Pagu sementara
No. Dokumen
PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 421305 Website : http://pn-purwodadi.go.id
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W12.U16 / 540 / SOP / 06 / 2016 09 Mei 2016 08 Juni 2016 09 Juni 2016 Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas II
Disahkan oleh R.HENDRAL,S.H.M.H. NIP.197008161996031003
S.O.P PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - S 1 - Komputer 2. Undang-undang Nomor 1 2004 tentang - S 1 - Pendidikan - SLTA Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang - Memahami pengolahan data - Memahami administrasi perencanaan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2011 Keterkaitan: -
Peralatan/Perlengkapan: - Komputer / Laptop - Printer - ATK - DIPA - RKA-KL
Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik dan akan menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pencatatan dan Pendataan:
Mutu Baku No
Aktivitas Sekretaris
1
2
3
4
Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitive yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu definitive dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama. Penyusunan Data Pendukung RKA-KL
Pengiriman dan Pengecekan Data Pendukung ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Staf
Tim Persyaratan/ Perencana Perlengkapan
Waktu
Pagu definitive untuk MARI
Output
RKA-KL Pagu Definitif 3 Hari
.
RKA-KL Pagu Definitif
RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan
RKA-KL yang telah disetuji oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
2 hari
Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKA-KL Pagu sementara
1 Bulan
Data Pendukung RKA-KL
1 Hari
RKA-KL disetujui untuk dijadikan DIPA
PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 421305 Website : http://pn-purwodadi.go.id
No. Dokumen
W12.U16 / 540 / SOP / 06 / 2016
Tanggal Pembuatan
09 Mei 2016
Tanggal Revisi
08 Juni 2016
Tanggal Efektif
09 Juni 2016
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas II
R.HENDRAL,S.H.M.H. NIP.197008161996031003
S.O.P PENGAJUAN REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. S1 Keuangan Negara; 2. D3 2. Undang-undang Nomor 1 2004 tentang 3. SMA Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian/ Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; 9. Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 11. Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. SOP Pembuatan Laporan Keuangan - Komputer / Laptop 2. SOP penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran - Printer ( DIPA ) - ATK - DIPA - RKA-KL Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan:
Pelaksana No
Aktivitas Sekretaris
1
2
Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer ( ADK )
Persetujuan Revisi
Staf Sub.Bagian Umum dan Keuangan
Mutu Baku Tim Persyaratan Perencana
Waktu
Output
1 Hari
Konsep Revisi DIPA
Persetujuan Revisi DIPA
3 hari
Persetujuan Revisi DIPA
Revisi DIPA
1 Hari
Revisi DIPA disetujui
Revisi DIPA yang telah disetujui
1 Hari
Revisi DIPA
Konsep Revisi DIPA
.
DIPA
3
4
Pengesahan Revisi DIPA
Penyampaian Revisi DIPA (hardcopy Dan ADK)
