SOP Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan PNBP. Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA Jl. KH. Ahmad Dahlan Air Kuning Telp. ( 0911 ) 349815 – 352469

A M B O N 97128 Website.www.pa-ambon.go.id/[email protected]

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

Drs. H. Ediwarman, SH. MHI

SOP Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan PNBP Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara; 4. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 Keterkaitan : 1. LintasSatker Peringatan : 1. Keterlambatan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaa dan Pengeluaran PNBP akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker

Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Struktural Staff Pelaksana

Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. Dokumen Lainnya Pencatatan dan Pendataan :

PELAKSANA / AUTOR NO

AKTIVITAS

1

Menerima PNBP dari kasir / Pihak Lain

2

Menginput dalam Aplikasi SIMARI

3

4

5

6

7

8

9

Mencetak dokumen Surat Bukti Setor 2 Rangkap Menginput dan Mencetak Dokumen Bukti Penerimaan Negara Melalui Aplikasi Sistem Penerimaan Negara Online (SIMPONI)

BENDAHARA BIAYA PROSES/ KASIR

BENDAHARA PENERIMAAN

BANK

MUTU BAKU PETUGAS REKONSILIASI / OPERATOR SAKPA

SEKRE TARIS

KELENG KAPAN

OUTPUT

Daftar Rekapitulasi Penerimaan Negara

WAKTU

15 Menit

SBS

5 Menit

SBS

Bukti Penerimaan Negara

10 Menit

Menyetorkan PNBP disertai Bukti Penerimaan Negara ke Bank Persepsi / Kantor Pos

Bukti Penerimaan Negara

Bukti Penerimaan Negara Yang sudah disetor

1 Hari

Menyerahkan copy Bukti Penerimaan Negara yang sudah disetor kepada petugas /Operator SAIBA Menginput Nomor Transaksi Penerimaan Negara Yang ada pada bukti Penerimaan Negara dalam aplikasi SIMARI Mencetak dan Menandatangani Laporan, BKU dan Buku Bantu Menyerahkan Laporan PNBP, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, untuk diperiksa dan itandatangani


5 Menit


10 Menit

Laporan PNBP Bulanan

1 Jam


A M B O N 97128


Website.www.pa-ambon.go.id/[email protected] Drs. H. Ediwarman, SH. MHI

SOP Pengelolaan Surat Masuk Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 3. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; 5. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 ; 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Keterkaitan :

Peringatan :

NO

1 2 3

AKTIVITAS

Menerima surat masuk Membuka Surat Masuk dan mencatat tanggal masuk pada surat Mencatat surat masuk pada buku agenda

Kasubbag Umum

PELAKSANA / AUTOR Pelaksana Ketua / Sekretaris/ Penerima Wakil Ketua Panitera Surat Masuk Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana : Staf Pelaksana

Peralatan / Perlengkapan : 1. Surat Masuk 2. Kartu Kendali 3. Alat Tulis Pencatatan dan Pendataan :

MUTU BAKU Kelengkapan Surat masuk Surat masuk Surat masuk dan Buku Agenda

Output Surat masuk tercatat dalam buku ekspedisi Surat masuk yang telah diberia tanggal terima Surat masuk Tercatat dalam buku Agenda Tiap-tiap surat terdapat lembar disposisi dan kart u kendali Surat masuk dan lembar disposisi diterima Ketua Pengadilan Buku agenda tercatat isi disposisi Surat masuk yang telah didisposisi pimpinan diterima panitera/sekretaris Surat diteruskan ketiap Bagian sesuai dalam lembar disposisi

Waktu 5 menit 5 menit

5 menit

4

Melampirkan lembar disposisi dan kartu kendali pada tiap surat

Tersedia Lembar disposisi dan kartu kendali

5

Menyerahkan surat dan lembar disposisi ke pimpinan

Surat masuk, katru kendali dan lembar disposisi

6

Mencatat isi disposisi kedalam buku agenda

Lembar disposisi dan buku agenda

7

Meneruskan Surat yang telah didisposisi ketua/Waka ke Panitera/Sekretaris

Surat masukk yang telah didisposisi pimpinan

7

Mendistribusikan Surat Masuk sesuai Disposisi

Tersedia Buku Ekspedisi Surat Masuk

8

Meminta paraf pada kartu kendali kepada Penerima Surat.

Surat masuk, Kartu kendali

Surat masuk diterima sub. Bagian

3 menit

9

Mengarsipkan Lembar kedua Kartu Kendali

Kartu Kendali

Kartu Kendali Diarsipkan

3 Menit

5 menit

5 menit 10 menit 5 Menit

5 menit

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA Jl. KH. Ahmad Dahlan Air Kuning Telp. ( 0911 ) 349815 – 352469 A M B O N 97128 Website.www.pa-ambon.go.id/[email protected]

Disahkan Oleh

Drs. H. Ediwarman, SH. MHI

SOP Pengelolaan Surat Keluar Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 3. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan; 5. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 ; 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/ 07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Keterkaitan :

Peringatan :

NO

AKTIVITAS

PELAKSANA / AUTOR Petugas Surat Petugas Keluar Pengirim Surat

Kualifikasi Pelaksana : Staf Pelaksana / SLTA

Peralatan / Perlengkapan : 1. Surat Keluar 2. Kartu Kendali 3. Alat Tulis Pencatatan dan Pendataan :

MUTU BAKU Kelengkapan

Output

1

Menerima Surat Keluar dari Sub. Bagian

Surat Keluar

Surat Keluar diterima Bagian Umum

2

Memberi Nomor dan tanggal surat Keluar serta mencatat dalam agenda surat keluar

Surat Keluar, Kartu Kendali

Nomor Surat Keluar

3

Memberikan sampul pada tiap-tiap surat serta menuliskan alamat yang dituju pada sampul

4

Mencatat Surat Keluar kedalam Buku Ekspedisi Surat Keluar

Surat Keluar, Amplop Surat, Alamat yang dituju Buku Agenda Surat Keluar, Buku Ekspedisi Surat Keluar

Surat Keluar telah diamplopkan dan ditulis alamat tujuan Surat Keluar tercatat dalam agenda dan Buku Ekspedisi

5

Mengajukan biaya pengiriman surat

Nota Permintaan

Biaya Pengiriman surat

6

Mengirim Surat Keluar sesuai Alamat Surat via Kantor Pos.

Surat Keluar

Surat Keluar dikirim ke alamat tujuan via Kantor Pos

7

Mengarsipkan Arsip Surat Keluar ke dalam file yang tersedia

Lembar Arsip Surat

Arsip Surat keluar di simpan dalam file yang tersedia

Waktu 2 Menit

5 Menit

5 Menit

5 Menit

10 Menit 3 Jam

5 Menit

Nomor SOP



Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

SOP mengadakan ATK Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 3. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 5. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Keterkaitan :

Peringatan :

N O

1

2

3

4

5

6

AKTIVITAS Menginventarisir barangbarang ATK tiap-tiap ruangan Meneliti Daftar belanja ATK yang diajukan dan menandatanganinya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Sekretaris bila diperlukan Mengajukan belanja ATK ke Pejabat Pembuat Komitmen Menerima daftar Belanja Barang yang sudah disetujui dan berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Melaksanakan Belanja ATK Memeriksa Barang sesuai dengan daftar yang diajukan

PELAKSANA / AUTOR Ka. Sub. (PPK) Bag.Umum

Kualifikasi Pelaksana : SLTA, D3 Informatika, S1- Ekonomi

Peralatan / Perlengkapan : 1. Buku Persediaan ATK 2. Perangkat Komputer Pencatatan dan Pendataan :

MUTU BAKU Sekretaris (KPA)

Pengelola Persediaan

Bendahara Pengeluaran

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan

Output

Daftar Inventaris

Inventarisasi Barang Barang ATK

Daftar Permohonan Belanja ATK

Persetujuan Belanja ATK oleh PPK

Daftar Permohonan Belanja ATK

Daftar Permohonan Belanja ATK diterima PPK Bendahara Pengeluaran menerima Daftar Belanja ATK Proses PembelianATK Barang yang dibeli sesuai dengan yang diajukan

Daftar Permohonan Belanja ATK yang telah disetujui Daftar Belanja ATK Daftar Belanja ATK, Barang yang dibeli

Waktu 5 Menit

30 Menit

5 Menit

10 Menit

3 Jam 1 Jam

Nomor SOP

PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA

Tanggal Pembuatan

Jl. KH. Ahmad Dahlan Air Kuning Telp. ( 0911 ) 349815 – 352469

Tanggal Revisi


Tanggal Efektif Disahkan Oleh

SOP Pengiriman ATK Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 3. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 5. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/ SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 ; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; Keterkaitan :

Peringatan :

Kualifikasi Pelaksana : SLTA

Peralatan / Perlengkapan : 1. Permohonan ATK 2. Persediaan ATK 3. Buku Permintaan ATK Pencatatan dan Pendataan :

Mutu Baku

Pelaksana NO

AKTIVITAS Kasub Bag. Umum

1

Memeriksa setiap pengajuan barang yang diminta

2

Melayani Barang yang diminta dan ditulis pada buku pengeluaran ATK

3

Pendistribusian ATK dilaksanakan setiap bulan ke tiap Sub Bagian

4

Setiap Bub Bagian yang telah mengambil barang ATK diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan pada buku pendistribusian ATK

Pemohon ATK

Kelengkapan

Output

Barang ATK

Pengajuan Barang ATK

Buku Pengeluaran ATK

Didistribusikan setiap bulan ke tiap Sub Bagian

Barang ATK

Penyedia Barang ATK

Buku Pendistribusian ATK

Tanda Tangan Pemohon ATK

Waktu

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit




20 Januari 2016 20 Mei 2016 30 Mei 2016

Drs. Ediwarman, SH. MHI

SOP Penyusunan Laporan SAIBA Satker Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No. 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 4. Peraturan Sekretaris MARI No. 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 5. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker

Peringatan : Keterlambatan penyusunan laporan berakibat terhambatnya pencairan anggaran

No

1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas Bendahara pengeluaran menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA berupa SPM/SP2D, SSBP, setoran PNBP, SSBP pengembalian belanja, dan SSBP pengembalian kerugian negara bila ada Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA mengumpulkan dokumen sumber dari bendahara pengeluaran Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA menginput data dari sumber yang ada dan selanjutnya print out laporan diteruskan ke kasubbag keuangan untuk dikoreksi dan diparaf Kasubbag keuangan mengoreksi dan memaraf draf laporan SAIBA, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK untuk dikoreksi dan diparaf Berdasarkan draf laporan yang telah diparaf kasubbag keuangan dan Wakil Sekretaris selanjutnya Panitera/ Sekretaris menandatangani laporan SAIBA tersebut untuk kemudian diteruskan kepada petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA  Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA melakukan pengiriman laporan ke KPPN sekaligus rekonsiliasi data antara satker dengan KPPN  Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA mengambil berita acara rekonsiliasi dari KPPN dan mengirimkan laporan berupa neraca SAIBA dan neraca SIMAK-BMN, realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan Petugas akuntansi dan pelaporan SAIBA mengirim laporan ke UAPPA-W berupa backup dan BAR form manual serta hard copy berupa neraca dan neraca SIMAKBMN, realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan

Bendahara Pengeluaran

Opera tor

Pelaksana Kasubag PPK Keuangan

Kualifikasi Pelaksana :

Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKA-KL 3. Komputer 4. SPM/SP2D 5. Dokumen pengadaan barang/jasa Pencatatan dan Pendataan :

Mutu Baku Sekretaris/ KPA

KPPN

Kelengkapan

Output

Waktu

SPM/ SP2D, SSBP

Copy SSBP

SPM/ SP2D,

1 jam

Copy SPM/SP2D, SSBP Kumpulan dokumen untuk diinput data

Kumpulan dokumen untuk diinput data

1 jam

Back up data dan draf laporan SAIBA

1 hari

Back up data dan draf laporan SAIBA Back up data dan draf laporan SAIBA yang telah diparaf

Back up data dan draf laporan SAIBA yang telah diparaf Back up data dan draf laporan SAIBA yang telah di tanda tangan

10 – 30 menit

Back up data dan draf laporan SAIBA yang telah di tanda tangan

BAR dan laporan terkirim

1 hari

Back up data dan draf laporan SAIBA final yang telah di tanda tangan

Terselenggaranya pelaporan SAIBA tingkat satker

10 – 15 menit

10 - 30 menit




20 Januari 2016 20 Mei 2016 30 Mei 2016


SOP Pengajuan Tunjangan Remunerasi Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 2. Undang-undang No.23 tahun 2013 tentang APBN TahunAnggaran 2014, 3. Peraturan SEKMA No. 003 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamahserta Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Keterkaitan : 1. SOP Perencanaan Anggaran 2. SOP Revisi Anggaran 3. SOP Pelaksanaan Anggaran UP/TUP Peringatan : 1. Permintaan dengan data yang tidak valid / tidak disertai data dukung atau keterlambatan pengajuan remunerasi akan mempengaruhi realisasi permintaan secara nasional

Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengetahui pengoperasian komputer

Peralatan / Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer dan Jaringan Internet 2. Rekap Absensi pegawai 3. SPTJM 4. Dokumen pendukung lainnya Pencatatan dan Pendataan : 1. Rekap permintaan tunjangan

Pelaksana No

1

2

3

Aktivitas

Mengumpulkan data valid,meliputi rekap absensi pegawai, tabel besaran tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan dokumen pendukung lainnya Membuat dan Mencetak Daftar Permintaan remunerasi dan ditandatangani oleh seluruh Pegawai sesuai dengan nomor urutnya sebagai bahan pertanggung jawaban dimuka atas tunjangan remunerasi Memeriksa validitas data daftar permintaan remunerasi beserta kelengkapan dokumen pendukung nya, kemudian diparaf / tandatangan dari Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Keuangan, PPK dan KPA, KPA menandatangani SPTJM sebagi dokumen pendukung

Petugas Remunerasi

Kasub bag Keu

PPK

Mutu Baku KPA

Ketua

MARI

Kelengkapan

Output

Waktu

Dokumen sumber

2 hari

Daftar Rincian Permintaan remunerasi

Dokumen pertanggu ngjawaban dimuka

1 hari

Dokumen pertanggung jawaban dimuka

Dokumen permintaan remunerasi valid yang disetuji KPA

1 jam

Dokumen permintaan remunerasi valid yang diketahui KPTA Pemberit ahuan dokumen terkirim

Absensi, rekening bank dan dokumen pendukung lainnya

4

KPTA menandatangani dokumen permintaan remunerasi yang telah valid

Dokumen permintaan remunerasi valid yang disetuji KPA

5

Mengirim dokumen permintaan remunerasi beserta via E-mail atau jasa pengiriman untuk diproses di Mahkamah Agung

Dokumen permintaan remunerasi valid yang diketahui KPTA

6

Setelah mendapat transfer dana Remunerasi dari BUA, Bendahara Pengeluaran menerbitkan THP untuk kelengkapan transfer dana remunerasi ke rekening masingmasing pegawai

Pemberitahua n transfer masuk dari MARI

Transfer rekening, Pengarsi pan dokumen

15 menit

1 hari

2 jam

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

20 Januari 2016


Tanggal Revisi

20 Mei 2016

Tanggal Efektif

30 Mei 2016


Disahkan Oleh


SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Rencana Penarikan Dana) Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 tahun 2003 2. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2003 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/2012 Keterkaitan : 1. 2.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 - Hukum

SOP Peneribitan SPP-LS Bidang Keuangan SOP Penerbiatan SPP-LS Bidang Keuangan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik No

Aktivitas

PPK

Pelaksana Staf pelaksana

Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan dan Pendataan :  Dokumen Keuangan

Mtu Baku Kelengkapan

1

Membuat Konsep rencana Penarikan dana

 Manual Laporan Keuangan  RKAKL  Kalkulator  Alat Tulis Kantor (ATK)

2

Menginput konsep rencana penarikan dana dalam aplikasi

 Aplikasi POK 2013  Komputer/ Laptop  Printer

3

Menandatangani penarikan dana

4

Mengirimkan dana ke KPPN

5

Mengarsipkan berkas rencana penarikan dana

konsep

rencana

Output

Waktu

Terselesainya konsep rencana penarikan dana

1 hari

Terinputnya konsep rencana penarikan dana kedalam aplikasi

rencana

 Konsep Rencana penarikan dana  Alat Tulis Kantor (ATK

Rencana Penarikan Dana Siap Dikirim

penarikan

 Hardcopy rencana penarikan dana  Softcopy rencana penarikan dana

Tereliasasinya rencana penarikan dana

 Hardcopy rencana penarikan dana  Boxfile  Lemari Arsip

Arsip rencana penarikan dana

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari




20 Januari 2014 20 Mei 2016 30 Mei 2016


SOP Pengelolaan Administrasi Surat Keluar Bagian Umum dan Keuangan Dasar Hukum : 1. UU Nomor 49 tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VII/2007 5. Keputusan KMA RI no. 145/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan : 1.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum 3. SLTA

Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Buku Agenda Surat Masuk Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara

SOP Bidang Kesekretarian

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pembaharuan Peradilan tidak akan tercapai N o

Aktivitas

Pelaksana Staf

Kasubbag umum

sekretaris

Mutu baku

Ketua

Kelengkapan

Output

Waktu

Konsep Surat Keluar

1 jam

1

Membuat Konsep surat Keluar sesuai disposisi atasan

Disposisi Surat Masuk

2

Mengetik konsep surat keluar dan menyerahkan ke atasan

Konsep Keluar

Surat

3

Memeriksa konsep surat Keluar

Konsep Keluar

Surat

4

Koreksi konsep surat

Konsep Surat Siap dikoreksi

Surat siap dicetak

5

Mencetak surat

Konsep Surat yang telah dikoreksi

Surat yang akan ditandatangani

7

Memaraf surat dan menandatangani surat keluar

Surat siap ditandatangani

Surat yang dikirim

8

Menyerahkan ke petugas surat keluar untuk diberi nomor dan dikirim

Surat keluar

Terkirimnya surat

1 jam

Konsep Surat

Konsep Surat Siap dikoreksi

siap

1 jam

15 Menit

1 hari

30 Menit

1 hari




20 Januari 2014 20 Mei 2016 30 Mei 2016


SOP Pengelolaan Administrasi Surat Masuk Bagian Umum dan Keuangan Dasar Hukum : 1. UU Nomor 49 tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Peraturan Menteri PAN No. Per/20/M.Pan/04/2006 4. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VII/2007 5. Keputusan KMA RI no. 145/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan : 1.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum 3. SLTA Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Buku Agenda Surat Masuk Pencatatan dan Pendataan : 2. Dokumen Surat dan Berkas Perkara


Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pembaharuan Peradilan tidak akan tercapai

No

Pelaksana

Aktivitas

Staf

Kasubbag umum

Mutu Baku Kelengkapan

Output

Waktu

Surat yang didisposisi

telah


telah


telah


telah


telah

Surat yang ditindaklanujti

akan

1 jam

Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi

Surat yang akan ditindaklanujti

Surat yang ditindaklanjuti

telah

2 jam

Mengarsipkan surat masuk

Surat yang telah ditindaklanjuti

Arsip

1

Menerima didisposisi

Surat

yang

2

Mempelajari isi disposisi

3

Melaksanakan langsung

4

5

disposisi

telah

atasan

1 jam

1 jam

1 hari

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

20 Januari 2014


Tanggal Revisi

20 Mei 2016


Tanggal Efektif Disahkan Oleh

30 Mei 2016



SOP Pembuatan Laporan Bulanan (Laporan Realisasi Anggaran Manual) Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/2012 Keterkaitan : 1. 2.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan dan Pendataan :

SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan SOP Bidang Umum

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatka keterlambatan pengelolaan Keuangan

Pelaksana Kasubbag Staf umum

1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara Mutu Baku

No

Aktivitas Merekam Data Manual Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Ambon


telah


telah

1

Memaraf dan Menandatangani Laporan Realisasi Anggaran


telah


telah

2

3

Memberi Nomor dan Mengirim Manual LRA


telah


1 jam

4

Menyampaikan manual LRA ke PTA



2 jam

5

Mengarsipkan manual LRA


Arsip

Sekretaris

Kelengkapan

Output

Waktu 1 jam

1 jam

1 hari




20 Januari 2014 20 Mei 2016 30 Mei 2016

Drs. Ediwarman, SH. MHI SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk) Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/2012 Keterkaitan : 1.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan dan Pendataan :

SOP Penerbitan SPP-LS Bidang Keuangan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengelolaan peggunaan angaran tidak terlaksana dengan baik

No

Aktivitas

Staf

Pelaksana Kasubbag Bendahara Keuangan

1. Dokumen Keuangan Mutu Baku

PPK

KPA

Kelengkapan

Output

Waktu

1

Menginput data Pegawai kedalam aplikasi GPP

 Aplikasi GPP  SK Kenaikan Berkala  SK Kenaikan Pangkat tunjangan istri/suami, anak  SK Mutasi  RKAKL

2

Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat

 Daftar Gaji  Alat Tulis Kantor (ATK)

Daftar Gaji siap dikirim

3

Membuat daftar perubahan data pegawai

 Daftar Gaji  SK Kenaikan pangkat  SK Mutasi  SK Kenaikan berkala  Data dukung lainnya

Terselesainya daftar perubahan data pegawai

4

Menandatangani Perubahan Potongan

 Daftar Perubahan potongan

Daftar Perubahan potongan

5

Membuat surat setoran pajak

Daftar Gaji Pegawai

Terselesainya Surat Setoran

6

Menandatangani surat setoran pajak yang telah dikerjakakan

 Daftar gaji  Daftar Perubahan Potongan

Surat Setoran pajak siap dikirim

1 hari

7

Membuat Surat permintaan Pembayaran (SPP)

    

Terselesainya SPP

2 hari

SPP akurat dengan data yang ada

2 hari

SPP Siap diserahkan ke PPSPM

1 hari

SPP dan data dukungnya

1 hari

 

8

9

10

Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Menandatangani Surat Pembayaran (SPP) Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM untuk dikoreksi

       

RKAKL DIPA Daftar Gaji Aplikasi SPP Komputer / laptop SPP Data Perubahan pegawai Daftar Gaji dan data dukung RKAKL SPP Data Perubahan pegawai Daftar Gaji dan data dukung SPP Data Perubahan pegawai Daftar Gaji dan data dukung

Terselesainya pembuatan

4 hari

1 hari

2 hari

1 hari

1 hari

11

Membuat SPM

12

Menandatangani SPM

13

Mengajukan SPM ke KPPN

15

Mengarsipkan SPP/SPM dan data dukungnya

 Aplikasi SPM  SPP  Data perubahan Pegawai  Daftar Gaji dan data dukung  RKAKL  SPP  Data perubahan Pegawai  Daftar Gaji dan data dukung  Aplikasi SPM  ADK SPM  SPP  Data perubahan pegawai  SPM  SPP  Data perubahan pegawai  Daftar Gaji dan data dukung  SPTJM

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

1 hari

SPM yang sudah ditandatangani

2 hari

KPPN Menerima SPM untuk Menerbitkan SP2D

2 hari

Tersimpannya SPP/SPM dan data dukungnya

1 hari




20 Januari 2014 20 Mei 2016 30 Mei 2016

Drs. Ediwarman, SH. MHI SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Lembur) Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/2012 Keterkaitan : 1.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum



NO

Aktivitas

1

Membuat daftar perhitungan lembur dan rekapitulasi lembur

2

Meneliti dan menandatangani daftar perhitungan lembur

3

Membuat Permintaan (SPP)

4

Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

5

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

6

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Lembur (SPP) ke PPSPM

7

Meneliti SPP lembur Oleh PPSPM

8

Membuat SPM

Surat Pembayaran

Staf

Pelaksana Kasubbag KPA Keuangan

Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Keuangan Mutu Baku

PPSPM

Kelengkapan  Aplikasi Gaji  SPK Lembur  Daftar Hadir Selama 1 Bulan  Daftar HadirLembur  RKAKL  daftar hadir lembur dan rekapannya  SPK Lembur  Daftar Hadir Selama 1 Bulan  Daftar HadirLembur  RKAKL  RKAKL  DIPA  Daftar Perhitungan permintaan Uang lembur  SPK Lembur  Aplikasi SPP  SPP  RKAKL  DIPA  Daftar Perhitungan permintaan Uang lembur  Daftar Hadir  SPP  Daftar Perhitungan permintaan Uang lembur  Daftar Hadir lembur  SPP  Daftar Perhitungan permintaan Uang lembur  SPK Lembur  Daftar Hadir lembur  Daftar hadir kerja  SSP PPh 21  RKAKL  DIPA  Daftar Gaji  Aplikasi SPP  Komputer / laptop  SPP  Laptop Sebagai tandatangan

Output Terselesainya daftar hadir perhitungan lembur dan rekapannya

Daftar Perhitungan Lembur siap dikirim

Terselesainya SPP

SPP Akurat dengan Data yang Ada

SPP siap diserahkan ke PPSPM

Waktu

3 hari

1 hari

2 hari

2 hari

1 hari

SPP dan data dukungnya diterima PPSPM

1 hari

Terselesainya SPP

2 hari

 

     9

Menyerahkan SPM ke KPPN      

10

Mengarsipkan dokumen

    

elektronik pada ADK SPM Pin PPSPM Daftar Permintaan uang lembur dan lampirannya SPK lembur Aplikasi SPM SPM ADK SPM Daftar Perhitungan permintaan Uang lembur SPK lembur Daftar Hadir lembur Daftar Hadir Kerja SSP pasal 21 SPP Daftar Perhitungan permintaan Uang lembur SPK lembur Daftar Hadir lembur Daftar Hadir Kerja SSP pasal 21 Box File

KPPN menerima SPM Untuk menerbitkan SP2D

1 hari

Dokumen tersimpan dalam keuangan

1 hari

file




20 Januari 2014 20 Mei 2016 30 Mei 2016

Drs. Ediwarman, SH. MHI SOP Pengelolaan Adminstrasi Keuangan (Pembuatan Kartu Identitas Pengantar SPM/Pengambil SP2D) Dasar Hukum : 1. UU Nomor 17 tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 4. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/2012 Keterkaitan : 1.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum



NO

Aktivitas

1

Mengisi Blangko Kartu Identitas Pengantar SPM / Pengambil SP2D

2

Koreksi dan menandatangani surat penunjukan petugas pengantar / pengambil SP2D

3

4

5

6

Memberi nomor pada surat penunjukkan petugas pengantar / pengambil SP2D Mengantar surat penunjukan petugas pengantar / pengambil SP2D Dan blangko kartu identitas ke KPPN Mengarsipkan Surat Penunjukkan petugas pengantar / pengambil SP2D Mengambil kartu Identitas petugas pengantar / pengambil SP2D

Staf

Pelaksana Kasubbag Keuangan

Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Keuangan

Mutu Baku KPA

Kelengkapan  Blangko kartu Identitas  KTP Pengantar SPM/SP2D  Pas foto  surat penunjukan petugas  Blangko kartu Identitas  surat penunjukan petugas  BukuAgenda Surat Keluar  surat penunjukan petugas  Blangko kartu Identitas  Buku Ekspedisi  surat penunjukan petugas  Blangko kartu Identitas  Boxfile  Lemari Arsip  Arsip Surat Penunjukan petugas

Output

Waktu

Terbitnya kartu identitas pengantar/ pengambil SP2D

1 hari

Blangko SPM/SP2D/ Kartu Identitas siap dikirim

1 hari

Surat penunjukan petugas tercatat dalam agenda umum Diterimanya surat penunjukan dan blangko kartu identitas

1 hari

1 hari

Tersimpannya surat dalam File

1 hari

KIPS siap dipergunakan sesuai kebutuhan

1 hari




20 Januari 2014 20 Mei 2016 30 Mei 2016

Drs. Ediwarman, SH. MHI SOP Pengolahan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) Dasar Hukum : 1. UU Nomor 49 tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 5 Tahun 1996 3. Peraturan Menteri PAN no. Per/20/M.Pan/04/2006 4. Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan : 1.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum 3. SLTA Peralatan / Perlengkapan : 4. Komputer / Laptop 5. Alat Tulis Kantor (ATK) 6. Printer Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara


Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan Peradilan tidak akan tercapai

NO

Aktivitas

Operator / Pengelola

Pelaksana Kasubbag PPK Umum

Mutu Baku Sekretaris

Kelengkapan

Output

Waktu

1 hari

1

Menginput data persediaan yang masuk

 Nota Pembelian

Terdatanya informasi barang persediaan

2

Menginput data keluar/pemakaian barang persediaan

 Nota bon keluar barang

Tersimpannya informasi barang persediaan

1 hari

3

Mengecek barang pada aplikasi dan pada gudang harus sama

 Aplikasi persediaan dan gudang

Terdapat kesesuaian antara data aplikasi dan barang dalam gudang

1 hari

4

Mencetak barang persediaan di gudang

 Laporan persediaan

Laporan Persediaan

1 hari

5

Mengirim Backup ke SIMAK BMN


Tersedianya laporan persediaan

1 hari

6

Menindaklanjuti instruksi / keputusan untuk pengadaan barang persediaan



1 hari




20 Januari 2014 20 Mei 2016 30 Mei 2016

Drs. Ediwarman, SH. MHI SOP Perawatan dan Perbaikan Barang Elektronik Dasar Hukum : 1. UU Nomor 49 tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 5 Tahun 1996 3. Peraturan Menteri PAN no. Per/20/M.Pan/04/2006 4. Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Keterkaitan : 1. 2.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum 3. SLTA Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Barang Inventaris

SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK (Kegiatan Harian) SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persediaan / Pertahun

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembaharuan Peradilan tidak akan tercapai

NO 1

2

3 4

5

6

7

8

Aktivitas Menginventarisis yang rusak

STAF barang

Memeriksa kondisi barang yang dilaporkan Mengajukan permintaan perawatan barang yang rusak Menyetujui perawatan dan dan perbaikan barang Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki barang yang rusak Mengawasi proses perawatan dan perbaikan barang Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang telah selesai Menerima kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan

Pelaksana Kasubbag Sekretaris / Umum KPA

Mutu Baku PPK

Kelengkapan

Output

Waktu

 Alat Tulis Kantor (ATK)

Terdatanya Laporan kondisi barang

1 hari


Tersedianya Informasi

1 hari


Disampaikan laporan kondisi barang

1 hari


Disetujui

1 hari

 Alat Tulis Kantor (ATK)  Daftar perbaikan


1 hari

 Alat Tulis Kantor (ATK)  Daftar perbaikan


1 hari

 Alat Tulis Kantor (ATK)  Daftar perbaikan  Alat Tulis Kantor (ATK)  Daftar perbaikan




20 Januari 2014 20 Mei 2016 30 Mei 2016

Drs. Ediwarman, SH. MHI SOP Pengelolaan Adminstrasi Keuangan (Pembuatan Kartu Identitas Pengantar SPM/Pengambil SP2D) Dasar Hukum : 5. UU Nomor 17 tahun 2003 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 8. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/2012 Keterkaitan : 2.



Kualifikasi Pelaksana : 3. S1 – Ekonomi 4. S1 – Hukum Peralatan / Perlengkapan : 7. Komputer / Laptop 8. Alat Tulis Kantor (ATK) 9. Printer Pencatatan dan Pendataan : 2. Dokumen Keuangan

SOP Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan PNBP. Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Recommend Documents