Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Badan Keswadayaan Masyarakat dan Modal Sosial Marnia Nes Dalam proses pengorganisasian masyarakat untuk mengenali masalah (kebutuhan) dan melakukan upaya pemecahan masalah, intervensi yang dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan adalah dengan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya membangun organisasi masyarakat warga.Organisasi masyarakat yang dimaksud adalah organisasi dan lembaga yang dibangun (ataupun dimampukan) oleh masyarakat yang didorong oleh kebutuhan untuk menanggulangi persoalan bersama yaitu kemiskinan secara terorganisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka misalnya BKM/LKM, Kelompok Kemitraan, UPK, KSM, Forum BKM /LKM dan lain-lain. Penggunaan istilah pembangunan dimaksudkan bahwa organisasi dan lembaga masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan tersebut terbentuk melalui serangkaian proses kegiatan dan kesepakatan yang dilandasi oleh kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan dan potensi mereka serta pemahaman akan makna organisasi masyarakat warga. Pada dasarnya pengorganisasian masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan menganut paham bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kritis masyarakat akan kondisi yang dihadapi bersama termasuk persoalan, potensi dan peluangnya, sehingga kalau kemudian masyarakat membangun suatu wadah, maka hal tersebut terjadi akibat masyarakat yang berorganisasi sehingga muncul kebutuhan wadah organisasi.
Membangun BKM /LKM Persoalannya wadah organisasi yang bagaimana yang paling cocok dengan tujuan PNPM Mandiri Perkotaan? Organisasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah organisasi masyarakat warga yang dinamai secara generik sebagai BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) atau LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Organisasi masyarakat warga ini dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsur/ perwakilan atau pihak-pihak diluar masyarakat. Pembangunan BKM/LKM haruslah didasarkan atas kebutuhan warga masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan mengajak masyarakat belajar menemukan kebutuhan akan organisasi masyarakat melalui refleksi – refleksi, yaitu :
Refleksi Kemiskinan, untuk menemukenali penyebab kemiskinan termasuk pola – pola pengambilan keputusan dalam masyarakat, dan keterlibatan warga miskin di dalamnya.
Refleksi Kelembagaan, untuk mengkaji lembaga – lembaga masyarakat yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memahami substansi Organisasi Masyarakat Warga sebelum organisasi tersebut dibentuk, dimana keputusan masyarakat untuk kebutuhan pembangunan lembaga baru hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami substansi dan organisasi masyarakat warga termasuk peran strategis, azas dan prinsip serta posisi, tugas dan fungsinya. Ini berarti bahwa sebelum keputusan pembangunan organisasi masyarakat warga, termasuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi tersebut ditetapkan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi secara intensif mengenai makna subtansif Organisasi Masyarakat Warga. Kebutuhan pembangunan organisasi dan lembaga masyarakat harus atas dasar penilaian warga masyarakat sendiri, tidak diatasnamakan atau diwakilkan kepada
sekelompok orang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakat tertentu. Fokus utama penggalian dan penjagaan kebutuhan masyarakat terutama pada aspirasi dari masyarakat miskin dan perempuan.
Refleksi kepemimpinan, sebagai penyadaran kritis terhadap kriteria pemimpin yang akan dipilih dan menjadi motor penggerak dalam BKM/LKM dan pembangunan masyarakat kelurahan.
Kerangka aturan main disusun bersama oleh warga masyarakat. Konsekuensinya pembahasan aturan main dan tata nilai organisasi masyarakat, misalnya AD/ ART, harus dibahas terlebih dahulu oleh warga masyarakat, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan seluruh warga sendiri. Aturan dasar organisasi masyarakat warga tidak dapat dibicarakan atau disepakati oleh hanya sekelompok orang atau malah perwakilan unsur dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat
Melibatkan masyarakat seluas mungkin, khususnya masyarakat miskin dan termiskin, dalam keseluruhan proses pembangunan organisasi dan kelembagaan, sejak tahap penilaian lembaga yang ada, pembahasan aturan dasar, pemilihan anggota dan lain-lain.
Kriteria dan Pemilihan Pemimpin Kolektif BKM Dalam menentukan kriteria pemimpin, masyarakat diajak berdiskusi melalui FGD – FGD kepemimpinan dengan menggunakan beberapa tools yang sudah disiapkan berupa pertanyaan – pertanyaan kritis untuk menemukan bahwa pemimpin dipilih bukan atas golongan, jabatan, jenis kelamin dan lainnya akan tetapi berdasarkan kepada sifat – sifat baik. Dari diskusi yang berkembang biasanya masyarakat menemukan bahwa kriteria pemimpin yang diharapkan adalah yang jujur, adil, peduli dan ikhlas sedangkan kriteria yang menyangkut kemampuan intelektual biasanya tidak menjadi prioritas. Orang – orang yang mempunyai sifat – sifat baik, biasanya ditentukan atau bisa diidentifikasi dari ‘ rekam jejak’ sikap perilakunya sehari – hari. Oleh karena itu dalam pemilihan anggota BKM/LKM sebagai pemimpin dari organisasi masyarakat warga dilakukan dari mulai komunitas terkecil seperti RT, karena hanya orang – orang yang mengenal dari dekat yang tahu sikap perilaku seseorang sehari – hari. Proses pemilihan anggota BKM/LKM juga tidak melalui pencalonan dan kampanye, karena biasanya orang – orang yang mempunyai kriteria seperti disebutkan di atas tidak suka menyombongkan diri dan dengan sengaja ingin dipilih. Selain itu kampanye dan pencalonan seringkali tidak memberikan kesempatan yang luas kepada semua warga untuk ‘muncul’ sebagai pemimpin. Orang yang dicalonkan oleh kelompok tertentu, pada saat terpilih harus menyuarakan aspirasi kelompok yang diwakilinya sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Anggota kepemimpinan kolektif BKM/.LKM bukanlah perwakilan golongan, akan tetapi merupakan perwakilan dari nilai – nilai (sifat – sifat baik). Dengan demikian mereka bertanggungjawab untuk mengambil keputusan berdasarkan sifat – sifat baik tadi,sehingga yang bisa me ‘re-call’ mereka adalah pengingkaran terhadap sifat – sifat baiknya. Untuk menjamin orang – orang baik yang muncul sebagai pemimpin kolektif, proses pemilihan dilakukan sebagai berikut :
Pemilihan di tingkat akar rumput , dilakukan di tingkat RT atau komunitas terkecil. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih (warga dewasa), diminta untuk menuliskan 3 – 5 nama yang menurut mereka sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama pada saat refleksi kepemimpinan. Apabila sudah selesai maka dilakukan penghitungan suara di depan seluruh pemilih dan ditentukan siapa yang akan masuk ke putaran pemilihan tingkat desa/kelurahan. Penentuan jumlah yang akan masuk ke pemilihan tingkat kelurahan/desa sudah ditentukan sebelumnya dalam proses penyusunan tata tertib pemilihan.
Pemilihan di tingkat kelurahan/desa. Semua orang yang sudah terpilih dalam komunitas terkecil menjadi calon di tingkat kelurahan/desa dan mempunyai hak pilih dan dipilih. Masing – masing calon diberi hak untuk menuliskan 3 – 5 nama yang dipilih dari daftar semua calon yang masuk ke tingkat kelurahan/desa.
Dengan pemimpin kolektif yang mempunyai kriteria sifat – sifat baik, diharapkan akan memunculkan keputusan yang adil dan didasarkan pada keikhlasan dan kejujuran, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan pemimpin. Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga bagi BKM/LKM, dengan kepercayaan swadaya dan keterlibatan masyarakat bisa digalang dengan lebih mudah, di pihak lain juga akan menumbuhkan kepercayaan pihak luar untuk bermitra dan berjaringan dengan BKM/LKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Modal Sosial: Modal BKM/LKM dan Masyarakat Menanggulangi Kemiskinan
Apa Ikatan Sosial dan Modal Sosial itu? Sebuah komunitas terbangun karena adanya ikatan – ikatan sosial di antara anggotanya. Kita sering mendengar komunitas petani, komunitas tukang becak, perkumpulan nelayan, asosiasi insinyur dan sebagainya. Komunitas warga kelurahan merupakan ikatan sosial di antara semua warga kelurahan yang terdiri dari individu–individu dan atau kelompok – kelompok yang berinteraksi dalam sebuah hubungan sosial yang didasarkan kepada suatu tujuan bersama. Komunitas masyarakat kelurahan bisa digambarkan sebagai berikut :
Semua masyarakat kelurahan satu sama lain pasti saling berhubungan, hanya saja kualitas hubungan di antara masing – masing warga akan sangat berlainan. Kualitas ikatan sosial akan terbangun apabila di antara warga saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Biasanya kualitas ikatan
sosial tadi akan lebih baik apabila sesama warga tergabung untuk melakukan kegiatan – kegiatan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi atau kegiatan kegiatan yang sifatnya sesaat. Modal dasar dari adanya ikatan sosial yang kuat adalah adanya kerjasama di antara anggota kelompok atau organisasi dalam hal komunitas kelurahan ikatan sosial akan terbanguan apabila ada kerjasama di antara semua warga masyarakat. Kerjasama akan terbangun dengan baik apabila berlandaskan kepercayaan di antara para anggotanya.
Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi disebut M
Masyarakat yang mempunyai modal sosial yang kuat adalah masyarakat yang guyup (Jawa) dan dinamis. Di Indonesia modal sosial yang paling menonjol adalah gotong royong yang dalam masa sekarang terutama di daerah perkotaan sudah mulai luntur.
Untuk apa menumbuhkan modal sosial?
Kemampuan komunitas atau kelompok – kelompok untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan baik di antara anggota – anggotanya maupun dengan pihak luar merupakan kekuatan yang besar untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan pihak lain, karena itulah disebut ‘modal sosial’. Jika warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai – nilai universal yang ada , maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas dan sebagainya sehingga ketimpangan – ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan bisa diminimalkan. Di pihak lain komunitas kelurahan yang kuat dan mempunyai modal yang layak dipercaya akan memudahkan jaringan kerjasama dengan pihak luar.
Bagaimana Membangun Kepercayaan? Kepercayaan tidak akan tercapai dengan sendirinya, memerlukan proses untuk membangun kepercayaan secara terus menerus. Untuk menumbuhkan kepercayaan setiap kelompok (komunitas) paling tidak membutuhkan 4 hal yang mendasar, yaitu :
Penerimaan Sejak awal hubungan, setiap orang membutuhkan jaminan bahwa mereka diterima sepenuhnya, termasuk rasa aman untuk mengemukakan pendapat dan berkontribusi dalam kegiatan kelompoknya. Membutuhkan suasana saling menghargai untuk tumbuhnya penerimaan dalam kelompok, sehingga kelompok tersebut akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat. Dalam perkembangan ikatan sosial sebuah komunitas, saling mengenal dengan baik merupakan awal dari tumbuhnya komunitas tersebut, kepercayaan tidak akan tumbuh terhadap orang baru dengan begitu saja, perlu pembuktian dalam sikap dan perilaku masing–masing dalam waktu yang relatif lama. Sikap dan perilaku yang berdasarkan kepada nilai–nilai universal yang diyakini sebagai nilai yang berlaku di seluruh tempat di dunia seperti jujur, adil, kesetiaan, saling melindungi di antara sesama semua warga komunitas. Apabila salah satu warga melakukan kecurangan, maka kepercayaan terhadap orang tersebut otomatis akan luntur.
Berbagi Informasi dan Kepedulian Setiap orang yang berhubungan dalam satu komunitas, agar bisa memecahkan masalah bersama, membutuhkan informasi mengenai :
•
Kehidupan, pengalaman, gagasan, nilai masing–masing.
•
Masalah–masalah yang dianggap penting dalam kehidupan mereka.
Untuk menumbuhkan kepercayaan,pertukaran informasi yang diberikan di antara warga haruslah informasi yang jujur dan terbuka. Informasi yang diberikan tidak akan berarti apabila dalam hubungan– hubungan tadi tidak didasari kepedulian. Setiap warga yang berhubungan dalam masyarakat akan menggunakan dan terlibat untuk memecahkan masalah di lingkungannya apabila ada kepedulian di antara mereka. Apabila warga masyarakat mempunyai kemampuan dan kemauan saling berbagi, saling peduli , maka kepentingan–kepentingan individu akan mengalah kepada kepentingan–kepentingan komunitas kelompok.
Menentukan Tujuan Kebutuhan yang ketiga adalah untuk menentukan tujuan bersama. Setiap anggota (warga) tidak akan tertarik dan memberikan komitmen yang dibutuhkan apabila tidak terlibat dalam perumusan tujuan. Proses pengambilan keputusan akan menentukan komitmen warga dalam pelaksanaan pemecahan masalah bersama. Pengorganisasian dan Tindakan Pada tahap awal dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota (warga masyarakat), memastikan ada yang akan bertanggung jawab untuk menggerakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan, untuk itu diperlukan seorang atau sekelompok pemimpin. Dalam organisasi, kelompok, atau komunitas warga masyarakat peranan sikap dan perilaku pemimpin sangat dominan untuk menumbuhkan kepercayaan anggotanya. Perilaku pemimpin yang jujur, adil, peduli dan melindungi anggotanya (warga), akan menumbuhkan kepercayaan dari semua unsur komunitasnya. Setelah tujuan ditetapkan, harus ada perencanaan untuk melaksanakan keputusan–keputusan yang sudah dibuat. Adalah penting untuk mengetahui kebutuhan–kebutuhan apa yang dirasakan oleh anggotanya untuk memecahkan masalah.Untuk itulah perlunya keterlibatan (partisipasi) warga masyarakat dalam proses menemukenali masalah (kebutuhan) mereka yang akan menjadi dasar perencanaan.Kebutuhan yang ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan warga masyarakat, sering tidak menjawab masalah yang sebenarnya ada sehingga dapat menghilangkan kepercayaan warga kepada niat baik pemimpinnya. Untuk memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat efektif dalam pelaksanaannya, dan semua orang melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya maka harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terbuka dengan semua warga.
Bagaimana BKM/LKM membangun modal sosial? BKM/LKM, sebagai dewan pimpinan kolektif , yang bertanggung jawab untuk menggerakan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan, mempunyai tugas untuk membangun modal
sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal (potensi) yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan di antara sesama warga, maupun dengan pihak luar.
Modal sosial yang harus dibangun oleh BKM/LKM:
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM/LKM
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan warga masyarakat
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM, warga masyarakat dan pihak luar.
Menumbuhkan Kerjasama dan Kepercayaan antar Anggota BKM/LKM Keterbukaan dan kejujuran di antara anggota BKM/LKM, merupakan unsur yang paling penting untuk bekerjasama. Oleh karena itu BKM/LKM harus menerapkan pola – pola hubungan yang jujur dan terbuka, dengan cara:
Merumukan
semua keputusan dan tindakan bersama, tidak ada anggota yang memutuskan sendiri berdasarkan kepentingannya.
Menjalin dialog terbuka dengan diskusi – dikusi secara berkala, saling memberikan informasi dan bertukar pengalaman. (transparansi informasi)
Mencatat semua kegiatan yang dilakukan dan
informasi yang diterima, agar semua anggota bisa mengakses informasi tersebut. (transparansi informasi)
Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota untuk berpendapat dan mengemukakan perasaan – perasaannya dalam suasana saling menghargai.
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan masyarakat Sebagai pemimpin kolektif dari masyarakat warga, BKM/LKM harus mendapat kepercayaan warganya. Untuk kepentingan tersebut, BKM/LKM harus mengembangkan pola – pola hubungan yang timbal balik antara BKM /LKM dengan masyarakat. Beberapa cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh BKM/LKM adalah:
Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat dengan pengelolaan yang jujur dan adil. Adil bukan berarti bagi rata, akan tetapi menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya dalam menentukan penerima manfaat langsung, harus berdasarkan data KK/Jiwa miskin berdasarkan hasil PS, bukan atas dasar kekeluargaan atau kedekatan.
Tidak mencari keuntungan pribadi, akan tetapi menjalankan tugas dan tanggung jawab semata – mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Mampu melindungi masyarakatnya (terutama warga miskin), tidak memihak kepada kelompok tertentu akan tetapi memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat dalam keseluruhan kegiatan.
Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada warga mayarakat untuk berpartisipasi dalam proses dari menemukenali masalah (refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya,merencanakan (menyusun PJM) dan monitoring evaluasi kegiatan, walaupun keputusan terakhir BKM/LKM yang menentukan sebagai pengambil kebijakan.
Memberikan informasi mengenai kegiatan BKM/LKM, keuangan dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab BKM/LKM (transparansi). Transparansi informasi tersebut bisa melalui informasi terbuka di kantor BKM/LKM, papan pengumuman yang ditempatkan di tempat strategis, rapat tahunan atau rapat lain apabila diperlukan, melalui media warga dan sebagainya.
Mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dengan audit independen dan lainnya ,kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rapat pertanggungjawaban dan kebijakan yang dikeluarkan (akuntabilitas).
Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar warga masyarakat Dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan, masyarakat tidak bisa bergerak sendiri – sendiri, akan tetapi perlu kerjasama di antara mereka. Untuk dapat bekerjasama diperlukan hubungan sosial yang kuat dan guyup (Jawa). Oleh karena itu BKM/LKM perlu menggerakan modal sosial di masyarakat dengan menciptakan hubungan – hubungan tadi dengan berbagai cara di antaranya :
Menumbuhkan kepedulian warga dengan menggerakan kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan bersama terutama yang menyangkut kemiskinan dengan cara melakukan refleksi kritis dengan berbagai pihak, misal melalui Komunitas Belajar Kelurahan; melibatkan seluruh unsur masyarakat di dalam setiap tahapan program dari mulai identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi.
Menggalang kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan melalui kelompok – kelompok seperti KSM, sehingga KSM dibentuk bukan hanya sekedar untuk kepentingan pencairan dana BLM akan tetapi menjadi sarana kegiatan bersama. Saling menghargai, saling percaya di antara anggota kelompok akan tumbuh apabila kelompok tersebut dibangun dalam suasana keterbukaan, kejujuran, keikhlasan dan saling peduli di antara anggotanya. Dalam kelompok yang seperti ini yang menjadi hal utama adalah tujuan kelompok bukan tujuan pribadi. Kejujuran dalam pengelolaan KSM juga akan menjadi modal untuk dapat dipercaya oleh kelompok masyarakat yang lain baik warga kelurahan setempat atau pihak lain, sehingga kemungkinan untuk bermitra dengan berbagai pihak menjadi sangat terbuka. Misal: pengembalian dana bergulir dari KSM, akan menumbuhkan kepercayaan dari warga lain, juga BKM/LKM terhadap KSM tersebut.
Menumbuhkan kerjasama antara BKM/LKM dengan pihak luar Apabila kerjasama dan kepercayaan dalam ketiga hal di atas dapat terwujud, hal tersebut merupakan modal bagi BKM /LKMuntuk dapat dipercaya oleh pihak luar. Apabila kepercayaan pihak luar sudah tumbuh, merupakan keniscayaan bagi para pihak baik itu lembaga swasta, pemerintah maupun individu– individu untuk mau bermitra denngan BKM/LKM. BKM/LKM yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, keadilan, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan bekerja untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan merupakan modal sosial yang sangat besar untuk dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak baik masyarakat kelurahan maupun pihak luar. Dengan demikian modal sosial ini akan menjadi modal yang sangat penting untuk mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak, sehingga masyarakat dapat semakin maju dan sejahtera.
BKM SEBAGAI LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF MASYARAKAT WARGA Parwoto I.
PENDAHULUAN
1. Sadar tidak sadar proses pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini telah membentuk pola-pola kemasyarakatan yang cenderung terkotak-kotak baik berdasarkan penghasilan, suku/ras, agama, politik, dsb. Situasi ini sebenarnya sangat tidak kondusif untuk pembangunan itu sendiri yang pada hakekatnya menuntut adanya kesatuan dan persatuan berdasarkan kewargaan. Lebih lanjut situasi ini juga memudarkan kepemimpinan yang berakar pada masyarakat, sehingga sulit sekali ditemukan pemimpin masyarakat yang sejati, yang banyak muncul adalah pemimpin golongan/kelompok yang justeru secara konseptional memperkuat polarisasi masyarakat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral yang universal, hal ini terlihat dimana keputusan yang dihasilkan lebih untuk kepentingan kelompok tertentu saja yang pada akhir menyebabkan terjadinya bias pembangunan dengan korbannya adalah rakyat kecil. 2. PNPM Mandiri Perkotaan sebagai suatu program penanggulangan kemiskinan yang dalam konsepsinya dilandasi oleh keyakinan bahwa : • kemiskinan adalah suatu produk atau hasil dari keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilainilai luhur (membela yg lemah, adil, jujur, kesetaraan, dsb). • perbaikan nasib kaum miskin hanya dapat dilakukan melalui perbuatan baik yang murni • manusia pada dasarnya baik dan suka memberi Ditambah dengan kesadaran akan memudarnya kebersamaan dan kemampuan bertindak secara moral (moral capability) di berbagai tataran, maka PNPM Mandiri Perkotaan telah mencoba memperkenalkan pola kepemimpinan masyarakat melalui konsep BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/ LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) sebagai suatu pimpinan kolektif masyarakat warga. II.
MASYARAKAT WARGA
2.1.
Apakah Masyarakat Warga
3. Yang dimaksud dengan masyarakat warga dalam hal ini adalah terjemahan umum dari civil society yang secara konsepsional dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.
4. Civil society adalah himpunan masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar. Civil Society is totally of self initiating and self regulating organizations, peacefully pursuing a common interest, advocating a common cause, or expressing a common passion; respecting the right of others to do the same, and maintaining their relative autonomy vis-à-vis the state, the family, the temple and the market
(Saad Eddin Ibrahim, Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996) 5. Secara singkat sering kali masyarakat warga dirumuskan sebagai ; Organisasi-organisasi warga yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat yang posisinya berada diantara keluarga dan negara Civil society is generally defined as the self initiating and self regulating organizations that are situated between the household and the state 2.2.
Ciri Utama Masyarakat Warga
6. Ciri utama suatu masyarakat warga atau civil society adalah sebagai berikut.
2.3.
Adanya kesetaraan, dimana masyarakat terbentuk sebagai himpunan warga yang setara Tiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (common bond) seperti antara laín kepentingan, persoalan, tujuan, dsb. Tiap anggota atau warga berhimpun secara suka rela dan bukan karena karena adanya paksaan Membangun semangat saling percaya Bekerja sama dalam kemitraan Secara damai memperjuangkan berbagai hal termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi Menjunjung nilai-nilai demokrasi, dalam konsep musyawarah, dalam setiap keputusan yang diambil Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan. Mampu bekerja secara mandiri Posisi Masyarakat Warga
7. Secara tegas dapat dikatakan bahwa masyarakat warga ini adalah himpunan warga yang posisinya :
• • •
• •
di luar institusi pemerintah di luar institusi militer di luar institusi agama di luar institusi pekerjaan atau usaha di luar institusi keluarga
8. Jadi tidak ada yang diwakili, dalam hal ini semua orang sebagai warga mewakili diri sendiri jadi semua dalam kesetaraan, meskipun mungkin saja kedudukan sehari-hari seseorang adalah kepala sekolah, yang lain tukang sapu dinas kebersihan, yang lain lagi tukang pos, guru, direktur suatu perusahaan, dokter, komandan kodim, pendeta, dsb dalam himpunan masyarakat warga berkedudukan mereka setara yaitu sesama warga. Oleh sebab itu masyarakat warga baik secara keseluruhan maupun dalam arti himpunan atau paguyuban warga setempat selalu memiliki kemerdekaan sendiri.
III.
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
3.1.
Pengertian BKM/LKM
9. Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan menguraikan tentang BKM/LKM sebagai berikut : Untuk memimpin organisasi masyarakat warga ini dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. Pimpinan kolektif warga ini kemudian secara jenerik disebut BKM/LKM. Tidak ada satupun anggota BKM/LKM yang memiliki hak istimewa dan semua keputusan BKM/LKM dilaksanakan secara kolektif melalui mekanisme Rapat Anggota BKM/LKM . Musyawarah menjadi norma utama yang mendasari semua pengambilan keputusan. 10. Sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga setempat BKM/LKM merupakan bagian organik dari himpunan masyarakat warga tersebut sehingga haruslah memiliki ciri-ciri yang sama dan posisinya pun sama seperti layaknya masyarakat warga itu sendiri, yaitu : di luar institusi pemerintah
di luar institusi militer di luar institusi agama di luar institusi pekerjaan atau usaha di luar institusi keluarga
11. Jadi jelaslah bahwa BKM/LKM adalah suatu lembaga pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat warga setempat (suatu kelurahan) yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan bukan perwakilan golongan sehingga memungkinkan berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga dan menghindarkan kecenderungan menjadi partisan. 12. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat dan transparansi. Disamping itu pola kepemimpinan kolektif ini juga merupakan disinsentif bagi para pemimpin yang justeru ingin mendapatkan kekuataan absolut di satu tangan yang pada gilirannnya akan melahirkan anarki dan tirani yang mementingkan diri sendiri sehingga memperkuat ketidakadilan. 13. BKM/LKM ini menjadi unsur strategik dalam himpunan masyarakat warga setempat yang selalu peka terhadap berbagai perubahan khususnya yang terkait dengan kemiskinan dan merumuskan jawabanjawabannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan merencanakan perbuatan-perbuatan baik yang murni untuk dilaksanakan oleh UP – UP (unit pengelola) 14. Sebagai lembaga pimpinan BKM/LKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama khususnya dikaitkan dengan kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap berbagai dominansi pengaruh. 15. BKM/LKM dalam posisinya sebagai pimpinan kolektif himpunan warga yang juga merupakan representasi warga yang sah dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga lain baik setempat atau di tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh himpunan masyarakat warga setempat dengan lebih mudah dan efektif. 16. Berdasarkan keyakinan bahwa kemiskinan adalah suatu produk atau hasil dari keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai luhur (membela yg lemah, adil, jujur, kesetaraan, dsb). perbaikan
nasib kaum miskin hanya dapat dilakukan melalui perbuatan baik yang murni dan benar yang dimungkinkan karena manusia pada dasarnya baik dan suka memberi. Oleh sebab itu anggota BKM/LKM haruslah pejuang-pejuang nilai untuk memulihkan nilai-nilai luhur kemanusia yang sempat luntur dan membangun kembali kapital sosial di masyarakat sehingga tidak mungkin terdiri dari orang-orang bayaran (yang menerima honor untuk melakukan sesuatu) yang dalam hidupnya sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai luhur tersebut. Umumnya bayaran justru akan melemahkan kekuatan pribadi mereka dalam upaya membangun nilai-nilai dan mempengaruhi masyarakat. Pengorbanan waktu dan pikiran justru ádalah kekuatan andalan. Oleh sebab itu anggota BKM/LKM adalah relawan-relawan sejati yang akan tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai luhur tersebut, ada atau tidak ada PNPM Mandiri Perkotaan, karena masing-masing anggota BKM/LKM adalah tauladan pelaku nilai. Mereka bukanlah wakil dari kelompok tetapi justru mereka adalah wakil dari nilainilai luhur dan bertanggung jawab kepada nilai-nilai luhur yang diyakini dan dipegangnya. Dengan kata lain untuk itulah mereka dipilih, jadi mereka dipilih karena mereka reprensentasi dari nilai-nilai luhur tersebut (jujur, dapat dipercaya, rendah hati, penuh dedikasi, adil, dsb), sehingga kalau pada saatnya mereka tidak lagi mewakili sifat-sifat/nilai-nilai luhur tersebut maka mereka sudah seharusnya turun dan diganti. BKM/LKM dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi siapapun untuk terpilih dan memilih asal mau berkorban untuk sesamanya serta menerapkan nilai nilai luhur dalam kehidupan seharihari. Menjadi anggota BKM/LKM bukan suatu profesi pekerjaan, tetapi justru merupakan aktualisasi diri untuk pengabdian yang tulus dari seorang manusia sejati kepada sesamanya yang kurang beruntung. Kegagalan mendapatkan orang-orang dengan perbuatan relatif paling baik dan murni di kelurahan sudah pasti akan membuat program ini gagal.
3.2.
Bagaimana Anggota BKM/LKM Dipilih
17. Anggota BKM/LKM dipilih dari dan oleh warga masyarakat di kelurahan bersangkutan yang memenuhi kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama (jujur, rendah hati, tanpa pamrih, misalnya) yang ditunjukkannya dalam hidupnya sehari-hari. Kriteria dasar ini harus disepakati terlebih dahulu oleh para calon pemilih (warga) dan ditetapkan sebagai aturan main dalam membentukan BKM/LKM. Konsep dasar yang dianut dalam memilih pemimpin adalah : “Lebih baik mendapat pilihan pemimpin yang paling buruk dari kumpulan orang-orang baik dari pada mendapat pilihan pemimpin yang terbaik dari dari kumpulan orang-orang buruk”. Dengan dasar pemikiran ini maka pemilihan anggota BKM/LKM sejak awal dilakukan melalui proses penjaringan (menyaring) orang-orang baik atau orang-orang yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat kemanusiaan, yang biasanya orang tersebut rendah hati, tidak suka menyombongkan diri dan tidak suka mengumbar janji-janji. Sehingga menyaring orangorang seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan cara KAMPANYE, tetapi harus dilakukan melalui proses konfirmasi nama-nama orang yang dapat dipercayai memiliki ciri-ciri kemanusiaan semacam itu langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu proses pemilihan dilakukan secara khusus sebagai diuraikan di bawah.
18.
Pemilihan dilakukan tanpa pencalonan dan tiap pemilih harus menulis 3 s/d 5 nama (sesuai kesepakatan warga) yang dianggap memenuhi kriteria tersebut di atas secara rahasia, dikumpulkan dan dihitung. Kemudian dipilih 9 s/d 13 nama yang mendapat perolehan suara terbanyak sebagai anggota BKMLKM/. Para anggota BKM/LKM tersebut kemudian memilih siapa diantara mereka yang akan menjabat koordinator, wakil, sekretaris. Sesuai dengan kemampuan mereka dsb.
19.
Pemilihan atau penjaringan utusan dilakukan berjenjang dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dst. Yang penting pemilihan utusan harus dilakukan di tingkat dimana antar warga saling mengenal (komunitas terkecil seperti RT misalnya) karena pemilihan didasarkan atas rekam jejak (track record). Bila jumlah RT sedikit maka semua utusan yang terpilih di tingkat RT, yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya misalnya 3 s/d 5 orang, kemudian pada hari yang telah ditentukan langsung berkumpul di kelurahan/desa untuk memilih anggota BKM/LKM yang jumlahnya 9 s/d 13 orang dari antara utusan. Jadi para utusan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Bila jumlah RTnya terlalu banyak maka para utusan
RT dapat melakukan pemilihan di tingkat RW untuk menetapkan utusan RW yang jumlahnya juga telah disepakati sebelumnya di tingkat kelurahan/desa, baru kemudian utusan RW, pada hari yang telah ditetapkan berkumpul di kelurahan/desa untuk memilih anggota BKM/LKM dari antara mereka.
20.
Tidak adanya pencalonan memungkinkan anggota masyarakat memilih tanpa paksaan siapapun yang mereka anggap bisa mewakili sifat-sifat baik kemanusiaan tersebut, sesuai pengalaman interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya kampanye; karena yang dipilih adalah orang yang perbuatan sehari-harinya saat ini sesuai dengan kriteria tersebut di atas (rekam jejak), bukan perkataan (janji) tentang masa depan yang belum pasti. Jadi konsepnya adalah membandingkan dan mengkonfirmasikan perbuatan/perilaku sehari-hari orang yang akan dipilih (rekam jejak) dan bukan perkataan (janji).
1) Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam BKM/LKM dilakukan ? Jawab Sebagai pimpinan kolektif maka BKM/LKM berperan sebagai dewan dimana ketua lebih berperan sebagai koordinator, jadi semua keputusan dilakukan secara kolektif melalui musyawarah. Hanya dalam kondisi yang sangat memaksa dapat dilakukan dengan cara suara terbanyak (voting). Oleh sebab itu untuk tiap pertemuan utamanya yang membahas perkara yg menyangkut kepentingan orang banyak harus ditetapkan quorum yaitu 50% + 1 (satu) dari jumlah anggota BKM/LKM sehingga bila terjadi pengambilan suara masih cukup representatif dan jumlah anggota yang hadir juga ganjil
2) Bagaimana BKM/LKM menjalankan tugas, pokok dan fungsinya ? Jawab : BKM/LKM harus mempunyai program kerja (di luar PJM Pronangkis)yang jelas, untuk menjalankan kegiatan – kegiatannya. Progam ini memuat antara lain : • Bagaimana monitoring dan evaluasi kegiatan UP – UP • Rancangan rapat – rapat secara berkala. • Bagaimana membangun transparansi, harus dijamin bahwa informasi kegiatan dan pengelolaan keuangan bisa diakses oleh semua warga. • Bagaimana membangun mekanisme pertanggungjawaban : audit, laporan berkala, laporan tahunan. • Bagaimana memperkenalkan program kepada pihak lain dan menjalin kemitraan (chanelling) • Bagaimana evaluasi PJM Pronangkis. • Bagaimana menjamin pelaksanaan daur program (pengulangan siklus). • Bagaimana menjamin kepedulian dan kebersamaan di antara warga masyarakat. • Bagaimana membangun mekanisme keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, • Dan sebagainya.
3) Dalam kerja sebagai BKM/LKM tersebut bolehkah anggota BKM/LKM menerima gaji/honor tetap? Mengapa demikian ?
Jawab : Tidak boleh karena : • BKM/LKM adalah wahana yang memberi peluang orang-orang baik dan tulus (ikhlas) mengaktualisasikan dirinya. • BKM/LKM juga merupakan wahana konsolidasi sifat-sifat baik yang dituangkan dalam kebijakan BKM/LKM. • Anggota BKM/LKM bukan orang bayaran (yang tunduk pada yang membayar) melainkan orang-orang merdeka yang secara sadar memberikan sebagian waktunya untuk orang lain. • BKM/LKM bukanlah tempat untuk bekerja sebagai pengganti pekerjaan sehari-hari, melainkan wahana pengadian bagi para anggotanya. Pengabdian adalah motivasi dan insentif terbesar. Dibayar dalam hal ini justeru dapat menurunkan otoritas dan pengaruh dari anggota BKM/LKM sebagai manusia sejati • Dibayar hanya akan menimbulkan konflik kepentingan bagi anggota BKM/LKM
•
Sengaja dibuat tidak dibayar supaya mereka yang punya niat lain (kepentingan pribadi) selamanya tak tertarik jadi anggota BKM/LKM . Dengan kata lain ini adalah anti virusnya (Disinsentif) bagi orang-orang yang bermaksud kurang baik
4) BKM/LKM ingin sekali menambah modalnya dengan membuka usaha yang menguntungkan dan untuk menjamin agar usaha tersebut berjalan dengan baik maka usaha tersebut akan langsung dikelola oleh BKM/LKM sebagai lembaga. Bagaimana pendapat Anda ?
Jawab : Tidak dapat dibenarkan karena BKM/LKM akan terperangkap dalam kegiatan praktis sehingga membahayakan semangatnya untuk membela di miskin melalui pemikiran dan advokasi, juga pada gilirannya akan menjadi pesaing KSM
5) Bolehkah BKM/LKM menanam modal di suatu perusahaan swasta dengan menggunakan dana BLM. Jawab : Tidak boleh karena BKM/LKM akhirnya akan menjadi pengusaha, tidak sesuai dengan tupoksinya dan makna dana BLM sebagai sumber dana untuk menglaksanakan rencana bersama PJM/Renta Pronangkis tidak mungkin dilaksanakan disamping itu manfaat BLM harus langsung dapat dinikmati oleh kaum miskin
6) Bolehkah BKM/LKM mendepositkan dana BLM ke bank. Jawab : Di larang keras mendeposikan BLM ke Bank karena : • kaum miskin masih sangat membutuhkan • dana BLM sebagai sarana untuk masyarakat berlatih mengembangkan program penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi tak berfungsi • melanggar aturan proyek
7) Bolehkah salah satu anggota BKM/LKM sebagai anggota BKM/LKM mengelola langsung kegiatan usaha yang dibiayai BKM/LKM dengan dana BLM ?
Jawab : Tidak boleh karena ini konflik kepentingan
8) Apakah yang nomor satu harus dihindarkan dalam kerja BKM/LKM dan mengapa demikian ? Jawab Semua hal yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan karena hal ini akan menyebabkan BKM/LKM tidak lagi dapat mengambil keputusan secara adil dan demokratis serta kehilangan otoritasnya
9) Bolehkah seseorang atau suatu lembaga menanam modal dengan imbalan di BKM/LKM atau UPK ? Jawab Tidak boleh karena BKM/UPK pada dasarnya bekerja hanya untuk anggota yaitu penduduk kelurahan yang bersangkutan dan juga tidak berfungsi sebagai bank. Bila BKM/LKM melakukan hal tersebut maka BKM/LKM dapat dituduh melakukan praktek bank gelap
Tulislah dalam kertas plano hal – hal di bawah ini sebelum pelatihan dimulai sebagai Media Bantu untuk menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada peserta Perangkat Organisasi BKM/LKM
BKM/LKM Sekretariat
UPS
KSM/Panitia
UPL
KSM/Panita
UPK
KSM
LKM(Koperasi, PT,CV)
Garis Perintah Garis Fasilitasi Garis Kemitraan
Unit Pengelola Keuangan (UPK) Dipimpin oleh seorang manajer yang dipilih melalui rapat anggota BKM/LKM Anggota sesuai kebutuhan Tidak diperbolehkan dirangkap oleh BKM/LKM Pengawasan pelaksanaan UP oleh BKM/LKM Pelayanan UP berorientasi pada masyarakat miskin Apabila diperlukan BKM/LKM bisa mengangkat dewan pengawas keuangan untuk membantu menjalankan tugas BKM/LKM yang sifatnya tidak permanen Unit Pengelola (UP) Masing – masing Unit Pengelola berkedudukan mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana Bertanggung jawab kepada BKM/LKM Berkewajiban memberikan informasi dan laporan perkembangan masing – masing kegiatan Memberikan pertanggung jawaban berkala dan pertanggung jawaban akhir Memberi masukkan bagi pertimbangan keputusan BKM/LKM Sekretariat Pelaksana operasional dan administrasi kegiatan sehari – hari Maksimum 3 orang, bekerja purna waktu Tidak diperkenankan dirangkap oleh BKM/LKM atau UP
Hubungan kerja antara BKM/LKM dan UP – UP diatur di dalam AD/ART BKM/LKM kelurahan bersangkutan dan secara rinci dalam keputusan – keputusan yang dikeluarkan BKM/LKM Mekanisme PengambilanKeputusan 1. Rembug Warga Kelurahan/Desa (RWK/RWD) Dilakukan di tingkat kelurahan/Desa Sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan tanggung gugat BKM/LKM kepada seluruh warga Mekanisme pergantian anggota BKM/LKM apabila masa jabatannya berakhir Mekanisme apabila ada indikasi penyimpangan Keputusan RWK/RWD sifatnya mengikat Mengundang segenap lapisan masyarakat dan perangkat kelurahan Mekanisme diatur dalam AD BKM/LKM
2. Rapat Anggota BKM/LKM Rapat Anggota Tahunan (RAT) Dilakukan setiap tahun Sebagai evaluasi dan penilaian kinerja UP Terbuka untuk semua masyarakat Mekanisme diatur dalam AD/ART BKM/LKM
Rapat Koordinasi Anggota Rutin (RKA) Dilakukan sekurangnya satu kali dalam sebulan Mebahas perkembangan program dan kegiatan Menetapkan rencana kegiatan lanjutan dari BKM/LKM dan UP Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK) Untuk menetapkan prioritas (perangkingan) usulan – usulan kegiatan hasil penilaian UP Rapat Keputusan Khusus (RKK) Dilakukan sesuai kebutuhan Pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kegiatan BKM/LKM dan penaggulangan kemiskinan Pengelolaan Keuangan BKM/LKM 1. Penyaluran Dana Bantuan BKM/LKM akan mengelola dana bantuan dari PNPM Mandiri Perkotaan Dana ini adalah dana publik Hanya dapat digunakan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan Disalurkan melalui KSM atau Panitia Dana disalurkan melalui rekening BKM/LKM (berbentuk Giro) atas nama BKM/LKM, bukan perorangan Spesimen rekening Bank ditandatangani oleh minimal 3 orang anggota BKM/LKM Nama – nama penandatangan spesimen diputuskan melalui rapat anggota
2. Sumber Dana Lain Selain dari dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan, keuangan BKM/LKM dapat pula bersumber dari uang iuran, uang sumbangan, hibah dan atau penerimaan lain yang sah,dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan BKM/LKM.
3. Biaya Operasional sumber keuangan diperoleh dari biaya administrasi dan opersional alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan
Besarnya : 1) RP 5 juta untuk pagu BLM 150 juta 2) RP 7,5 juta untuk pagu BLM 200 jt 3) Rp 10 juta untuk pagu BLM 350 jt
Pencairan dilakukan bertahap (dihitung dari seluruh kegiatan yang telah disetujui BKM/LKM) Sumber lain : dibiayai dari keuntungan hasil usaha unit – unit pengelola yang besarnya harus disepakati dalam rapat anggota BKM/LKM dan kemampuan keuangan yang ada
