SKRIPSI. IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF ( Studi Kasus Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara)

SKRIPSI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF ( Studi Kasus Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara)

Oleh: ITA PUSPITA SARI Stb. B1A1 11 085

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara)

Oleh: ITA PUSPITA SARI Stb. B1A1 11 085

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Ekonomi

Oleh ITA PUSPITA SARI Stb. B1A1 11 085

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016 Tanggal 19 Februari 2016

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah SAW penulis panjatkan, atas segala rahmat dan hidaya-nya yang tiada ternilai harganya berupa nikmat keimanan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan puji-pujian penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara). ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa pula penulis hanturkan shalawat dan salam atas Baginda Rasululallah

Muhammad SAW, keluarga, seluruh sahabat yang

selalu istiqomah di jalannya untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan para syuhada yang telah berjihad menegakkan dan mempertahankan agama yang dirahmati serta

yang setia hingga akhir zaman . Sikripsi

ini disusun guna

memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu oleo. Dalam pelaksanaan penelitian hingga terangkumnya skripsi ini, cukup banyak rintangan dan hambatan yang penulis jumpai, sehingga disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tak mungkin tersusun tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Hasan Aedy, S.E.,MS, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ernawati, S.E., M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta arahan dan pemikirannya dalam membimbing Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini secara khusus

penulis menyampaikan terima

kasih yang teristimewah dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda Alm. Ibrahim dan Ibunda Rusnan yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta dukungan moril dan materi

ix

yang tak berhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada adik-adikku yang tercinta, terima kasih atas semua dukungan dan doanya. Tak Lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS, Selaku Rektor Universitas Halu Oleo Kendari. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Syarif, SE., MS, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 3. Ibu Dr. Rosnawintang, SE., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 4. Bapak Dosen Tim Penguji, yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak ibu dosen jurusan program/studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, serta nasehat kepada penulis selama mengikuti pendidikan di bangku perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo 6. Seluruh keluraga tercinta yang telah memberikan dorongan penulis : KakekNenek penulis yang tersayang (Alm. Aliuddin dan Alm. Sahala ) yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan moril dan materi kepada cucunda tercinta, Kakek Aboha sekeluarga, Kakek wahyudin Sekeluarga, Nenek Watina sekelurga, Munara Sekeluarga. Terima kasih atas perhatiannya selama ini yang selalu memberikan dukungan moril kepada cucunda tercinta. Dan juga Om-omku yang tersayang Jusrawan (papa ajis) Nuslan Aliuddin, BA (Papa boby) maslan, Naswan, Harmin, S.Si.,dan masi banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu; penulis mengucapkan terima kasih sedalamdalamnya yang takkan kulupakan karena dengan ikhlas telah bersama memberikan kasih sayangnya support selama penulis mengukuti pendidikan. 7. Rekan seperjuangan (Wd.zahra Ramadhani SE, Sri Octavia SE., Titin Rahmawati, Jusna) terima kasih atas kebersamaannya, Kebersamaan ini akan indah saat dikenang.

ix

8. Keluarga besar mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi mulai angkatan 2011 yang telah berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan. 9. Buat teman-teman KKN (Akbar Adikit, darwin, fajar Aswad, Ical Ahmad Dua S.Pd, Rahma sari, S.FM., Lilis selviyanti, S.P., Farlina,) terimah kasi selama ini sudah menjadi teman baik dan selalu memberikan support. 10. Teman-teman

”Asrama

Morini

2”

Ali

Aksar,S.Pi,

Kasiman,

S.H,

Kisman,S.Pd, Gunawan, S.Sos, Ekfit, Alfantri, Ayu, Imran , terima kasih atas sumbangsih pemikiran dan hiburan yang diberikan selama bersama-sama. Dan Buat “Eni dan Hesni” Thank’s yach atas support dan curahan hatinya, serta atas kesediaannya untuk mengantar penulis dengan motornya. 11. Pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Kupersembahkan ucapan terima kasih yang sangat pribadi penulis sampaikan kepada tanteku tercinta ” Haslinan Aliuddin S.Pd ” atas perhatiannya selama ini yang mendalam

curahan kasih sayang yang takkan kulupakan,

pengorbanan yang tak terhingga dimana telah sabar bersama dan membimbing penulis dengan tidak kenal lelah, dimana selalu memberikan motivasi serta support sehingga penulis tidak pernah berkecil hati dalam mengarungi roda-roda dikampusku menuju akhir pendidikanku. Thank’s For All........................................ Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., sehingga dalam pelaksanaan penelitian maupun penyusunan skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis memohon maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan faedah bagi semua pihak, khususnya bagi dunia ilmu pengetahuan. Kendari,

April 2016

Penulis

ix

ABSTRACT Ita Puspita Sari, B1 A1 11 085, Implementation of Partisipative Development Study Case In Andowia District North Konawe Regency, guided by Hasan Aedy, and Ernawati. Problems in this empirically is : (1) How is the realization of common development, (2) factors that affect the level of community participation in development. It is empirically destination: (1) to assess the implementation of joint development , (2) to identify the factors that influence the level of participation in society with the creation . The benefits of this research are: (1) promote scientific thinking in full litelatur that leads to the development of science, (2) as a reference and information in developing policies to ensure understanding in society. This study was conducted in the village Andowia, district Andowia, North Konawe, which took place in November 2015. The definition of informants , conducted targeted trial deliberately pentuan informants numbering 22 people , and this research data obtained through observation (obserpasi), interview (interview) as well as qualitative descriptive analysis. The results showed that in general, the implementation of joint development in Sub Andowia still not very good, in this case, the lack of community participation in the consultation process carried out in the rural development Andowia. Factors that influence the level of public participation in the development of the south Andowia supporting factors include an information / will , involvement and support of local authorities and communities Community . While inhibiting factors include the low quality of education , a low level of opinion and lack of jobs in rural areas. Keywords : Social Participation In Develoment

x ix

ABSTRAK Ita Puspita Sari, B1 A1 11 085, Implementasi Pembangunan Partisipatif Studi Kasus Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, dibimbing oleh Hasan Aedy dan Ernawati. Permasalahan dalam penelitia ini adalah : (1) Bagaimana implementasi pembangunan partisipatif, (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui implementasi pembangunan partisipatif, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembanguna. Adapun manfaat penelitian ini adalah : (1) memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi litelatur yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, (2) sebagai bahan acuan dan informasi dalam merumuskan kebijakan dalam upaya untuk memberikan pemahaman dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara yang berlangsung pada bulan November 2015. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu teknik pentuan informan secara sengaja yang berjumlah 22 orang, dan data penelitian ini diperoleh melalui obserpasi (pengamatan), interview (wawancara), serta dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi pembangunan partisipatif di Kelurahan Andowia masih kurang baik, dalam hal ini kurangnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah proses pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Andowia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Andowia adalah faktor pendukung meliputi kesadaran/kemauan, adanya partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kualitas pendidikan, tingkat pendapat rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan dipedesaan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

x xii ix

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ......................................................................... HALAMAN SAMPUL DALAM.......................................................... HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA ............................... HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................. HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.............................. HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN......................................... KATAPENGANTAR............................................................................ ABSTRACT ........................................................................................... ABSTRAK ............................................................................................. DAFTAR ISI.......................................................................................... DAFTAR TABEL .................................................................................

Halaman i ii iii iv v vii ix x xii xiii xv

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1.2. Rumusan Masalah ........................................................................... 1.3. Tujuan Penelitia................................................................................ 1.4. Manfaat Penelitian............................................................................ 1.5. Ruang Lingkup ................................................................................

1 6 6 6 7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Implementasi ................................................................................... 2.2. Pembangunan partisipatif............................................................... 2.2.1. Perencanaan........................................................................ 2.2.2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif ............................ 2.3. Pembangunan Desa ......................................................................... 2.4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat ....................................................................................... 2.4.1. Faktor Pendukung ............................................................. 2.4.2. Faktor Penghambat............................................................ 2.5. Kajian Emprik .................................................................................. 2.6. Kerangka Pemikiran.........................................................................

8 11 11 13 19 23 23 24 27 30

BAB 3. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian.............................................................................. 3.2. Informan Penelitian.......................................................................... 3.3. Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 3.4. Teknik Pengumpulan Data............................................................... 3.5. Teknik Analisis Data........................................................................ 3.6. Definisi Oprasional ..........................................................................

31 31 32 32 32 34

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................ 4.2. Karekteristik Informan ..................................................................... 4.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan ..................................

xiii

36 40 42

4.3.1. Perencanaan.......................................................................... 4.3.2. Pelaksanaan .......................................................................... 4.3.3. Pengawasan .......................................................................... 4.3.4. Evaluasi ................................................................................ 4.4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan ................................................................................. 4.4.1. Faktor Pendukung ................................................................. 4.4.2. Faktor Penghambat................................................................ 4.5. Pembahasan......................................................................................

42 47 52 54 58 58 60 62

BAB. 5. PENUTUP 5.1. KESIMPULAN ................................................................................ 5.2. SARAN ............................................................................................ DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

xiv

68 69

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kelurahan Andowia Tahun 2015............................................................................................. 37 Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Andowia Tahun 2015 ................................................................................... 38 Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kelurahan Andowia Tahun 2015 ................................................................................... 39 Tabel 4. Data Informan Menurut Umu ....................................................... 40 Tabel 5. Data Informan Menurut Tingkat Pendidikan ................................ 41 Tabel 6. Data Informan Menurut Jenis Pekerjaan....................................... 42

xv

1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Post-modernisme yang muncul pada tahun 1980-an ini dinyatakan sebagai model pembangunan alternatif karena memberikan penawaran konsep yang jauh berbeda dengan modernisme. Tekanan utama yang dibawah oleh postmodernisme terbagi dalam tiga aspek, yaitu agen pembangunan, metode dan tujuan pembangunan itu sendiri. Kelebihan dari paradigma pembangunan alternatif, ini adalah sifatnya yang mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya partisipasi masyarakat lokal menjadi pilihan utama dalam pendekatan ini (Widodo 2008). Di Indonesia selama masa pemerintahan orde baru (1966-1998), pembangunan yang dilakasanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari pusat sampai ke Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, dijalankan sesuai dengan sistem perencanaan sentralistik (terpusat). Campur tangan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat di daerah sangat dominan. Sistem perencanaan yang dianut adalah sistem perencanaan top down, dimana semua program-program pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat hanya menerima saja (Nugroho, 2006). Fenomena pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap wujud pembangunan adalah paradigma baru yang dibangun dan didukung oleh pemerintah

dalam

upaya

mengoptimalkan

setiap

usaha

implementasi

pembangunan. Merujuk TAP MPR IV/MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan

11

2

dalam penyelanggaraan otonomi daerah, dimana salah satu kebijakan otonomi daerah diarahkan pada pencapaian, peningkatan pelayanan publik pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintah daerah’ terlihat jelas pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai proses penyelanggaraan pembangunan wilayah masing-masing (Cities 2004:90). Dalam rangka menghasilkan sentralisme pemerintahan yang bermuara pada pola perencanaan yang bersifat terpusat, dikelurkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dalam perkembangannya selanjutnya diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan landasan yuridis ini memberikan perkembangan positif terhadap otonomi daerah di Indonesia, dari sentralisasi ke densentralisasi. Azas desentralisasi dalam pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dengan tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dengan asaz desentralisasi diharapkan memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadapa partisipasi masyarakat dalam membungun dearahnya. Menurut Bratakusuma (1991 :65) bahwa paradigma pembangunan sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi

masyarakat.

Masyarakat

ditempatkan

sebagai

pelaku

utama

pembangunan dan pemerintah tidak sebagai provider, melainkan lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap kegiatan pembangunan. Artinya pemerintah seharusnya memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat, didalam menumbuh-kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Dengan kata lain, bagaimana mengkondisikan

3

agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai

subyek

pembangunan

yang

dominan

menentukan

keberhasilan

pembangunan (Kartasasmita, 1991 : 45) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandan, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi (Sumardi, Evers, 1982). FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi sehingga masyarakat harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam melakukan pembangunan. Di era desentralisasi dan keterbukaan ini, sudah saatnya masyarakat Desa diberi kesempatan dan kewenangan luas dalam mengelolah pembangunan yang ada di wilayahnya. Pendekatan ini memungkinkan semua aktifitas pembangunan di Desa sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang disarankan oleh masyarakat Desa dan sesuai dengan konteks setempat (baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan fisiknya). Pemikiran pembangunan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalnya model perencanaan partisipatif, istilah “Stakeholders” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai keistimewaan model ini. Perencanaan partisipatif berawal dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua “Stakeholders” dan komitmen ini didapat sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut.

4

Seperti wilayah lainnya, di Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu wilayah yang terus tumbuh dan berkembang telah melaksanakan berbagai pembangunan disegala sektor seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, sosial, politik, kebersihan, namun masih cukup banyak implementasi yang belum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan oleh para perencana. Dalam realitanya, tidak semua anggota masyarakat di kelurahan Andowia ikut berpartisipasi. Dengan berbagai macam alasan, hal ini didasari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi dan keacuhan antar masyarakat. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipatif dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau pun sebaliknya. Lebih lanjutnya dikatakan bahwa aspek keterlibatan partisipasi masyarakat masih minim sehingga mempengaruhi dari pembangunan yang direncanakan. Gagalnya tujuan dan sasaran pembangunan diakibatkan oleh berbagai macam faktor, baik teknis maupun non teknis yang penyebabnya juga dapat berasal dari pemerintah daerah/pemerintah Desa. Juga sebagai perencanaan pembangunan maupun masyarakat sebagai pelaku dan eksekutor pembangunan. Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia, merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Kelurahan ini merupakan salah satu Desa/kelurahan yang belum memadai sasaran pembangunan di Kelurahan Andowia. Berdasarkan pengamatan awal penulis terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara sudah cukup

5

baik. Hal ini diindikasikan dengan keadaan sarana dan prasarana yang relatif tersedia dibandingkan dengan Desa lain, dalam Kecamatan yang sama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut : Tabel :1.1. Kondisi pembangunan kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Jumlah/kondisi Uraian Desa/kelurahan Desa lain Andowia Masjid 2 1 Pos kamling 1 1 Pasar 1 Kios/warung/toko 22 10 Sekolah SD 2 1 SMP 1 1 SMA/SMK 1 Kondisi jalan Baik Rusak Jumlah 26 16 Sumber data : kontor kelurahan Andowia kecamatan Andowia dalam Angka 2015 Berdasarkan hal tersebut di atas, juga diindikasikan adanya partisipatif masyarakat untuk membangun wilayahnya termasuk dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini proses perencanaan pembangunan harus ada dukungan dan partisipatif dari masyarakat dalam membangun wilayahnya masing- masing. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Implementasi Pembangunan Partisipatif” (Studi Kasus Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara)

6

1.2. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalahnya antara lain : 1. Bagaimana

Implementasi

Pembangunan

Partisipatif

di

Kelurahan

Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat Partisipasif Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara 1.3. Tujuan Penelitian Adapun yang akan menjadi penelitian ini sebagai berikut : a. Untuk mengetahui implementasi pembangunan partisipatif di Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipatif masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara 1.4. Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan. 2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

7

dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan di Kelurahan Andowia 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Mengingat keterbatasan peneliti, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkupnya yaitu implementasi pembangunan partisipatif yang ditunjukan pada keterlibatan masyarakat.

8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip oleh Wahab (1990:51) implementasi adalah,“tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu- individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta tercapainya tujuan-tujuan

yang

telah

digariskan

dalam

keputusan

keputusan

kebijaksanaan.”Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dikutip oleh Putra (2003:84) menyatakan bahwa : “Mengkaji masalah implementasi berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukaan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses mengesahkan kebijikan, baik yang

menyangkut

usaha-usaha

mengadminitrasikannya

maupun

yang

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kebijakan-kebijakan tertentu”. Berdasarkan

pandangan

diatas,

dapat

dirumuskan

bahwa

proses

implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut badan adminitrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulakan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif. Setelah sebuah kebijakan publik dibuat atau dirumuskan, baik menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan tahapan selanjutnya tindakan pelaksanaan 8

9

atau implementasi. Sebab kebijakan publik yang tidak diimplementasikan hanya menjadi sebatas kumpulan aturan-aturan pemerintah yang tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu,Wahab (1990:51) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Sebagai mana Cheema dan Rondinelli dikutip Wibawa (1994:15) menyatakan bahwa dalam pengertian luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa satu proses interaksi diantara dan menentukan seseorang yang diinginkan. Pada dasarnya semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat memiliki harapan yang sama bahwa suatu kebijakan harus berhasil dalam proses implementasinya. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, sasaran, kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak dan hasil yang baik bagi pemecahan permasalahannya yang dihadapi serta dalam implementasinya mampu menyentuh kebutuhan kepentingan publik. Untuk mengimplementasikan kebijakan secara rinci Caslei dan Kumar, dikutip oleh Wibawa, dkk (1994:16) menyatakan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut : 1. Identifikasi masalah. Batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelolah dan pisahkan masalah dari gejalah yang mendukungnya. Rumuskan sebuah hipotesis.

10

2. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut. Kumpulan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis; 3. Kajian hambatan dalam pembuatan keputusan. Analisis situasi politik dan organisasi

yang

dahulu

mempengaruhi

pembuatan

kebijakan.

Pertimbangan berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektifitas manejemen. 4. Kembangkan solusi-solusi alternatif. 5. Perkirakan solusi yang paling banyak. Tentukan kriteria dengan jelas dan terapkan untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif. 6. Pantaulah terus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya. Suatu kebijakan (publik) dikatakan berhasil bila dalam implementasinya mampu menyentuh keutuhan publik.

Pertanyaannya adalah ketika suatu

kebijakan tidak lagi memenuhi kepentingan publik, bagaimana bisa disebut sebgai kebijakan

yang

berhasil?

Jan

Marse

(wahab,1990:46-47)

mengatakan

bahwa,:’’implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor, yaitu informasi, dimana kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana isi kebijakan itu, isi kebijakan, dimana implementsi kebijakan dapat gagal karena masih samanya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstren kebijakan itu sendiri, dukungan, dimana implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak

11

cukup dukungan untuk kebijakan terebut, pembagian potensi, dimana hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya dengan differensiasi tugas dan wewenang.’’ 2.2. Pembangunan Partisipatif 2.2.1.Perencanaan Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berati rancangan atau rangka sesuatu yang di kerjakan. Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapakan secara sistemmatis kegiatan-kegiatan yang di lakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khaeruddin,1992:47) 2. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetukan siagan (Wrihatnolo dan Nugroho,2006:40) 3. Perencanaan sebagai analisis kebijakan (Planning as Policy Analysis) yaitu, merupakan tradisi yang di ilhami oleh logika-logika berfikir ilmu manajeman, adminitrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi yang disebut sibernetika (Aristo,2004)

12

4. Perencanaan sebagai fungsi manajeman adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang di kehendaki (Kartasasmita,1994) Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada, bidang dan langkah tentu saja di pandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam penentuaannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatifalternatif ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh Westra (Khairuddin (1992:48), antara lain: 1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan: (a) perencanaan jangka waktu pendek(1 tahun) ; dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih dari tahun). 2. Dari segi ruang lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan :(a) perecanaan nasional (umumnya untuk mengajar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang); (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu); (c) perencanaan

lokal,

misalnya

perencanaan

kota

(untuk

mengatur

pertumbuhan kota, menerbitkan penggunaan tempat dan memindahkan corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).

13

3. Dari segi bidang kerja yang cukup,dapat dikemukakan antara lain : industrialisasi, agraraian (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian dan keamanan, dan lain sebagainya. 4. Dari

segi

tata

jenjang

organisasi

dan

tingkat

kependudukan

maneger,perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan haluan; (b) perencanaan program; dan (c) perencanaan langkah. 2.2.2. perencanaan pembangunan partisipatif Tahapan perencanaan pembangunan menurut Solihin (2006) 1. Perumusan dan penentuan tujuan 2. Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia 3. Pemilihan rangkain tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan dan telah di sepakati bersama. Dari ketiga tahapan perencanaan tersebut dapat di definisikan perencanaan pembangunan wilayah dan daerah sebagai berikut : suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor) baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat stakeholder lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan ketekaitan aspek fisik, ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya. Berdasarkan UU No. 25/200, sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menegah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelanggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

14

Definisi SPPN di atas tegas menyebutkan bahwa dalam perencanaan diisyaratkan harus memiliki unsur keterlibatan penyelanggara Negara dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan

anggota

perencanaan,

masyarakat

pelaksanaan

program/proyek

dalam

pembangunan,

(implementasi),

pembangunan

yang

meliputi

kegiatan

hingga

evaluasi

pengawasan dikerjakan

masyarakat

lokal

(Adisasmita,2006:38). Atau dengan kata lain pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Perencanaan

pembangunan

parisipatif

merupakan

upaya

untuk

memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanankan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah di susun (Bahua, 2007) Menurut

Abe

(2005)

perencanaan

partisipasif

yang

melibatkan

masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembanguanan, yaitu terhindar dari terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi

rumusan

perencanaan,

serta

meningkatankan

kesadaran

dan

keterampilan politik masyarakat. Konsep perencanaan

partisipatif, perencanaan dengan pendekatan

partisipasif atau biasa disebut sebagai participatory planing, jika dikaitkan dengan

15

pendapat Friedman (Sinaga,2005), sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktifitas negosiasi antara seluruh pelaku pembangunan dalam rangkah penetapan program-program pembangunan. Dalam perencanaan yang partisipasi (participatory planing), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimana pun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana. Zutetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari good govervemance maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Konsep perencenaan bersifat top-down yang telah menciptakan kegagalan pembangunan harus diganti dengan konsep perencanaan yang berasal dari bawah (bottom-up

planing)

dengan

partisipasi

aktif

dari

masyarakat

(Adisasmita,2006:35). Ada beberapa keuntungan yang dapat kita harapkan dari adanya suatu penerapan pendekatan partisipatif, yakni : 1. Masyarakat akan lebih memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terutama dalam hal memelihara dan menjaga apa yang telah dibangun bersama. 2. Semangat akan pembangunan lebih memaknai proses pembangunan itu sendiri secara holistik sebagai konsekuensi adanya kebersamaan di dalam membangun, baik dalam merencanakan maupun mengambil keputusan.

16

3. Ketidak efisienan seperti adanya program yang tumbang tindih didalam proses pembangunan dapat dihindari sehingga penghematan pada penganggaran pembangunan pun dapat di lakukan. United Nation Development program sebagai lembaga dunia yang bergerak dalam bidang pembangunan,mengungkapkan karakteristik perencanaan partisipatif (Osborne,2005) sebagai berikut : 1. Partisipasi, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan yang legitimate mewakili kepentingannya. 2. Peraturan hukum 3. Keterbukaan 4. Ketanggapan 5. Kesepakatan bersama 6. Bertanggung jawab 7. Keadilan 8. Efektif dan efisien Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses perencanaan pembangunan yang baik dan benar (Abe, 2005:91). Untuk mendapatkan wujud dari partisipasi masyarakat agar dapat berdaya, sangat di butuhkan kebebasan, kesepakatan dan ruang gerak yang tersusun dalam empat tingkatan, sebagai mana diungkapkan oleh Kramer- yang di kutip dalam (Arif,2006:150),yakni :

17

1). Partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan 2). Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang

ditempatkan

sebagai

konsumen

utama

dari

program-program

infrastruktur fisik daerah. 3). Partisipasi yang menetapakan masyarakat sebagai komsumen perlu memperoleh stimulant dan dukungan sebagai reaksi terhadap birokrasi pembangunan yang kurang memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat. 4). Partisipasi diadakan dalam rangka keadilan

nilai dan dalam rangka

terjadinya kelonggaran memperoleh produktif pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada dasarnya partisipasi itu dilandasi dengan adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena di antaranya orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalan peran serta semua pihak itu di perlukan : (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokrasi; (2) terbinanya kebersamaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatankegiatan pembangunan, dan ikut serta dalam memafaatkan dan menikmati hasilhasil pembangunan. Gaventa dan Valderama (1999) dalam Arsito (2004) mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

18

1. Partisipasi politik, political participation lebih berorientasi pada “mempengaruhi dan mendudukkan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan

ketimbang

partisipasi

aktif

dalam

proses-proses

kepemerintahan itu sendiri. 2. Partisipasi sosial, social participation partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai benerficiary atau pihak diluar proses pembangunan dari evaluasi keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. 3. Partisipasi warga, citizen participation/citizenship menentukan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap “penerima derma atau kaum tersisih “ menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggan kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Adapun aspek yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif menurut Muslim (2006 :135). a. Pembangunan masyarakat terhadap perencanaan partisipasi dalam pembangunan. Pemahaman terhadap perencanaan partisipasif akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat.

19

b. Pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. c. Kesesuaian rencana kerja pembangunan Desa dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di dalam pelaksanaan pembangunan,kesesuaian antara di laksanakan merupakan suatu hal yang harus di perhatikan demi terwujudnya pembangunan partisipatif. d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk terselanggaranya pembangunan. 2.3. Pembangunan Desa Menurut UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut SutarjoKartodikusumo sebagai mana dikutip oleh Ahmadi (2003:241) menjelaskan definisi desa sebagai suatu

20

kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Dalam pasal 20 UU No.32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintahan Desa dan badan musyawarah Desa. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa, dimana perangkat Desa adalah sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya (pasal 209) Desa berdasarkan peraturan pemerintah No.27 Tahun 2005 adalah desa,selanjutnya disebut adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setampat berdasarkan asala usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dimana berada di kabupaten atau kota, sebagai mana di maksud dalam UUD 1945, pada pasal 2 aytat (1) dikatakan bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Jumlah penduduk b. Luas wilayah c. Bagian wilayah kerja d. Perangkat, dan e. Sarana dan prasaran pemerintah. Desa memegang peranan penting yang sangat penting dalam proses implementasi

kebijakan

pembangunan,

sebab

Desa

merupakan

srtuktur

21

pemerintah terendah dari sistem pemerintah Indonesia. Segala jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuarah pada pembangunan Desa. Dengan semangat desentralisasi masyarakat harus diberikan ruang untuk ambil bagian dalam skema perencanaan. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan Desa telah banyak di lakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum merumuskan terhadap peningkatan kesejahtraan masyarakat pedesaan. Agar pembanguna di Desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus di terapkan prinsip-prinsip pembangunan, sarana pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006 :18-20) : 1) Pembangunan pedesaan seharusnya merupakan prinsip transparansi (keterbukaan),

partisipatif

dapat

dinikmati

masyarakat,

dapat

di

pertanggung jawabkan (akuntabilitas), dan keterlanjutan (sustainable). 2) Sarana pembangunan pedesaan, yaitu untuk peningkatakan produksi dan produktifitas, percepatan pertumbuhan Desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyaraka dan serta penguatan kelembagaan. 3) Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan,jaringan jalan, lingkungan

pemukiman

dan

lainnya),

pemberdayaan

masyarakat,

pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja,kesempatan berusaha, peningkatan

22

pendapatan

(khususnya

terhadap kawasan

miskin) dan penataan

keterkaitan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan (interruralurban relationship). Habatan–habatan

dalam

melakukan

pembangunan

Desa

menurut

Buterfiled dalam Ndraha,1982:91 adalah : a. Perbedaan presepsi. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah programkan dengan apa yang benar–benar

dibutuhkan

masyarakat

pedesaan.

Sehingga

terjadi

permasalahan dalam pembangunan Desa, karena masyarakat Desa memiliki persepsi yang buruk terhadap pembangunan yang di lakukan di desanya. b. Kesukaran memilih model yang tepat. Mungkin sekali kesulitan ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih binggung dalam menerima hal-hal baru, sehingga pemerintah pun jadi binggung dalam menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya bagi masyarakat pedesaan. c. Lambat sekali kelihatan hasilnya, sehingga pemerintah sering kurang sabar dalam menangani usaha pembangunan Desa. d. Persoalan praktis. Hambatan ini muncul bila hal-hal dalam tahap pelaksanaannya membuat pembangunan Desa terhambat, misalnya saja kurangnya teknologi, kurangnya pengelolah dan sebagainya. Memperhatikan kekurangan dan kegagalan perencanaan pembangunan di Desa pada masa lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendekatan

23

pembangun Desa atau pedesaan yang sesuai sengan kompleksitas pembangunan serta aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan tersebut, kita akan melihat nantinya apakah ada atau tidak hambatan/kekurangan/kegagalan pembangunan Desa pada hasil implementasi program perencanaan partisipatif di kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga nantinya kita akan dapat melihat apakah pemerintah daerah telah mengimplementasikan program pembagunan tersebut yang selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana aspirasi, pendapat dan pandagan masyarakat sangat diutamakan dalam pembangunan daerah terutama di Desa. 2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah, oleh karena itu keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan perencanaan pembangunan itu sendiri. Adupun faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Santoso Sastropoetro (1998 :23) yaitu: 2.4.1. Faktor Pendukung a. faktor kesadaran / kemauan Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

24

b. Adanya partisipasi masyarakat Partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat, apalagi yang memulai adalah pemimpin mereka. Sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati nurani sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. c. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Pemerintah selaku pengembang amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah. dalam hal ini pemerintah camat, mereka diharapkan mampu mendorongan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan usaha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan Desa serta berperan sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat. 2.4.2. Faktor penghambat Upaya mencapai tujuan dari suatu kelompok atau organisasi baik yang bersifat normal maupun bersifat informal, maka yang menjadi faktor pertimbangan pokok adalah tujuan yang ingin dicapai, apabila tujuan pendirian organisasi itu belum tercapai atau sangat sulit dicapai itulah yang menjadi hambatan.

25

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Santoso Sastropoetro (1998:23) yaitu: a. Rendahnya kualitas pendidikan Sarana pendidikan masyarakat di Desa cenderung rendah. Masyarakat di Desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabilah setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penurus bangsa menjadi terputus. Dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkar kemiskinan karena minimnya pendidikan, rendahnya pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Meraka

hanya

memikirkan

bagaimana

caranya

agar

tetap

mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penurus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk Desa hampir 95% penduduk bermata pencarian sebagai petani. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan. Oleh karena itu masyarakat harus diingatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dengan memperbaiki sarana pendidikan. Mengadakan penyuluhan pendidikan terhadap masyarakat agar tercipta generasi penurus

26

yang memiliki pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Tingkat pendapatan yang rendah Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving, dan low invesment, dan rendahnya pembentukan modal. Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang akhirnya kekurangan modal, masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat diolah, dan seterusnya sehingga merupakan lingkungan yang tidak berujung pangkal. c. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilanya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencariaan penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Aktivitas dan mata pencarian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bahkan berarti lapangan

27

kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas Peluang. 2.5. Kajian Emprik Penelitian terdahulu merupakan Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain: Penelitian Fauzan, Ali (2010) dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesisi ini ialah perlu adanya

28

perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa. “Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

partisipasi

masyarakat

dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan, oleh Lies Kumara Dewi, Univesitas Lampung”mengindikasikan bahwa Lurah memiliki peranan yang begitu penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Didalamnya juga tertuang selain kepemimpinan lurah, juga tertera faktor motivasi Lurah, kondisi sarana dan prasarana yang diberikan Lurah, kondisi insentif yang diberikan Lurah dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang dalam penelitian ini tertuju padapembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian selanjutnya yang dituangkan dalam sebuah jurnal dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Banjaran” menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya adalah: 1. Faktor Usia 2. Faktor Pendidikan 3. Faktor Jenis Pekerjaan 4. Faktor Tingkat Penghasilan 5. Faktor Lamanya tinggal di desa tersebut 6. Faktor tingkat komunikasi 7. Dan Faktor Kepemimpinan

29

Faktor-faktor tersebut mampu dijelaskan dalam beberapa hipotesis penelitian yang telah di uji kebenarannya dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu penelitian ini merupakan pengembangan spesifikasi dari kedua penelitian yang telah dipaparkan diatas, khususnya berkaitan dengan Kepemimpinan Lurah terhadap tingkat partisipasi masyarakat. 2.6. Kerangka Pemikiran Sejak dikeluarkannya berbagai instrument hukum berupa peraturan perundang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) di tahun 1999 yang membuka lebar ruang bagi masyarakat untuk partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan

30

masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas bagimasyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan implementasinya. Semestinya, proses pembangunan sejak awal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus melibatkan masyarakat, sehingga melahirkan

sebuah

pembangunan

yang

adil,

merata

dan

demokratis.

Pembangunan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu, maka akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik (masyarakat) terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan rakyat yang akan mendorong terjadinya suatu sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka digunakan konsep partisipasi di mana konsep partisipasi memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga menghasilkan produk-produk pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat sesuai dengan yang telah di kemukakan oleh Davis dalam Sastropoetro (1988:16). Adapun kerangka pikir partisipasi dalam pembangunan secara konseptual dapat disajikan dalam bentuk bagan seperti di bawah ini :

31

Kerangka Pikir

Pembangunan Desa Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan: Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan : - Perencanaan - Pelaksanaan

1.Faktor pendukung a. Faktor kesedaran b. Adanya partisipasi masyarakat c. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat 2. Faktor penghambat

- Pengawasan - Evaluasi

a. Rendahnya kualitas pendidikan b. Tingkat pendapatan rendah c. Terbatasnya lapangan kerja dipedesaan

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir

32

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi Peneilitan Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara. Penetapan lokasi tersebut didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa partisipasi masyarakat di Desa ini sebagai selaku peneriman manfaat masih sangat lemah, hasil forum kordinasi di tingkat Desa atau Kelurahan kadang tidak direspon oleh pemerintah yang tinggi. 3.2 Informan Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga ini membutuhkan informasi kunci dan informasi pelengkap. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan

metode

purposive

sampling.

Purposive

sampling

adalah

pengambilan sampel yang disengaja. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka informan kunci disini(key informan), yaitu kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Adapun informan pelengkap yaitu masyarakat yang terlibat dalam pembangunan partisipatif. Dengan demikian informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 22 orang.

32

33

3.3. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian melalui wawancara dengan

informan yang berkaitan dengan masalah

penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitain tersebut data kuantitatif, data-data kuantatitif yang diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian, 3.4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan partisipatif dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk Desa. b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung pada informan yang telah dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang akurat. c. Dokumentasi, yaitu data-data pendukung yang dibutuhkan dalam penulisan ini berupa kemajuan pembangunan. 3.4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring

34

mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; 2. kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifiksi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya. Hasil wawancra pada informan kunci akan diuji validitasnya melalui triangulation, dari ketiga bentuk triangulation yaitu : triangulation sumber, triangulation waktu, triangulation tehnik. Sebagaimana pada gambar dibawah : Triangulation Pemerintah Desa

Tokoh Masyarakat

Masyarakat yang teribat pembangunan partisipasif

3.7 Definisi Operasional 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, maupun dalam mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. 2. Partisipasi masyarakat dalam pebangunan meliputi :

35

a. Partisipasi dalam perencanaan yaitu partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan rapat, memberikan ide-ide serta memberikan saran-saran

dalam

kegiatan

proses

perencanaan

yang

akan

dilaksanakan. b. Partisipasi

dalam

pelaksanaan

pembangunan

yaitu

partisipasi

masyarakat dalam kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan. c. Partisipasi dalam pengawasan yaitu partisipasi masyarakat dalam mengawasi suatu kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. d. Partisipasi dalam evaluasi yaitu partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengevaluasi hasil pembangunan. 3. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan : 1. Faktor pendukung : a. faktor kesadaran / kemauan : Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. b. Adanya partisipasi masyarakat : Partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat, apalagi yang memulai adalah pemimpin mereka. c. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat : Pemerintah selaku pengembang amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah.

36

2. Faktor penghambat : a. Rendahnya kualitas pendidikan : Sarana pendidikan masyarakat di Desa cenderung rendah. Masyarakat di Desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. b. Tingkat pendapatan yang rendah : Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. c. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan : Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk

yang

masih

mengandalkan

penghasilanya

menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian.

serta

37

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Andowia merupakan salah satu bagian wilayah pedesaan yang ada di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 882 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 452 jiwa dan perempuan sebanyak 430 jiwa dengan jumlah 225 KK. 4.1.2. Batas Wilayah Kelurahan Andowia Kelurahan Andowia luas wilayah sekitar 9,000 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : •

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laronanga

•

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mandiodo

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kec. Abuki Kab. Konawe

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Larobende

4.1.3. Keadaan Demografi 1. Komposisi Penduduk Kelurahan Andowia Menurut Usia Ditinjau dari segi umur, penduduk Kelurahan Andowia memiliki tingkat umur yang cukup bervariasi. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel 1.

37

38

Tabel.1. Komposisi Penduduk Kelurahan Andowia Menurut Umur No Umur (Tahun) Jumlah / jiwa Prensentase (%) 1 00 – 05 102 11,37% 2 06 – 14 153 17,05% 3 15 – 29 273 30,45% 4 30 -45 250 27,87% 5 46 – 59 77 8,58% 6 60 – keatas 42 4,68% Jumlah 897 100% Sumber Data : Kantor Kelurahan Andowia Tahun 2015 Dari data pada tabel 1. Di atas dapat diketahui bahwa usia produktif yang berusia (15-29) tahun berjumlah 273 jiwa yang terdiri atas laki-laki dan perempuan (30,45%) yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan sedangkan selebihnya belum atau termasuk kategori usia produktif karena masih relatif muda/ anak-anak dan lanjut usia. 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Berikut ini adalah jumlah penduduk Kelurahan Andowia yang ditinjau dari segi pendidikannya. Tabel.2. Jumlah Penduduk Kelurahan Andowia Menurut Tingakat Pendidikan No Jenis pendidikan Jumlah / jiwa Persentase (%) 1 SD 171 29,64% 2 SMP 143 24,79% 3 SMA 118 20,45% 4 Diploma I/II/III 12 2,07% 5 S1 118 20,45% 6 S2 15 2,60% Jumlah 577 100% Sumber Data : Kantor Kelurahan Andowia Tahun 2015 Berdasarkan pada data tabel 2. Di atas, menjelaskan bahwa penduduk yang berada di Kelurahan Andowia berpendidikan sekolah/tidak tamat sekolah SD

39

yaitu 171 jwa (29,64%) kemudian disusul dengan penduduk yang berpendidikan tamat SMA/sederajat berjumlah 118 (20,45%). 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Mata pencarian merupakan unsur penting dalam menunjang kehidupan ekonomi manusia karena dengan mata pencarian tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis mata pencarian suatu wilayah tergantung dari potensi alam, tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat tersebut. Mata pencarian masyarakat Kelurahan Andowia sangat bervariasi namun didominasi oleh karyawan perusahaan dan pekerja lepas (buruh tidak tetap), disamping itu masyarakat Kelurahan Andowia juga mempunyai mata pencarian sebagai PNS, TNI/POLRI, Petani, Pedagang, Montir, Dan wiraswasta. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kelurahan Andowia disajikan pada tabel.3 berikut: Tabel.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kelurahan Andowia No

Jenis Mata Pencarian

Jumlah / jiwa

Peresentase (%)

1 2 3 4 5 6 7

PNS 94 32,30% TNI/POLRI 4 1,37% Karyawan/buruh 84 28,87% Petani 68 23,36% Pedagang 18 6,18% Montir 8 2,74% Wiraswasta 15 5,15% Jumlah 291 100% Sumber Data : Kantor Kelurahan Andowia Tahun 2015 Berdasarkan tabel 3 di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk menurut mata pencaharian seperti yang terdapat pada tabel di atas, memberikan gambaran tentang jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian mereka. Hal tersebut

40

memberikan gambaran bahwa pada masyarakat Kelurahan Andowia terlihat penduduk yang sebagai PNS adalah merupakan menduduki pada jumlah terbesar jika dibandingkan dengan mata pencaharian penduduk pada sektor lainnya, yang mana TNI/POLRI berjumlah 4 orang dengan persentase 1,37%, sedangkan karyawan/buruh berjumlah 84 orang dengan persentase 28,78%, sedangkan petani sebanyak 68 orang dengan persentase 23,36%, sedangkan pedagang berjumlah 18 orang dengan persentase 6,18%, sedangkan montir berjumlah 8 orang dengan persentase 2,74%, sedangkan wiraswasta 15 orang dengan persentase 5,15%. 4. Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Setiap mahluk sosial selalu memerlukan suatu tuntunan hidup yang berupa agama/kepercayaan. Dari hasil pantauan di masyarakat dan wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Andowia menjelaskan bahwa mayoritas masyarakatnya 99% beragama Islam. Sedangkan yang beragama Kristen hanya 1 orang saja, dengan kata lain seluruh penduduk yang berdomisili di Kelurahan Andowia kebanyakan adalah Umat Islam. 4.2. Karekteristik Informan Dalam karakteristik informan ini akan dijelaskan data mengenai identitas informan yang terdiri atas usia, dan tingkat pendidikan serta jenis pekerjaannya : a. Data tentang usia informan Usia masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini berkisar antara 18-53 ke atas. Penulis usia informan antara 17 sampai 35 tahun keatas kareana pada usia 17 tahun keatas dianggap sebagai masa produktif dan sudah memiliki hak suara dalam pemilihan-pemilihan umum atau sudah dianggap

41

sebagai usia yang cukup lebih jelasnya tabel dibawah ini menyajikan data tentang usia informan. Tabel.4. Data Informan Berdasarkan Usia NO Usia Jumlah/jiwa Persentase (%) 1 17- 23 tahun 2 9,09 2 24 – 29 tahun 3 13.63 3 30 – 35 tahun 4 18.18 4 36 -41 tahun 7 31.81 5 42 – 47 tahun 5 22.72 6 45 – 53 tahun 1 4.55 Jumlah 22 100 Sumber : data primer, diolah Desember 2015 Jika dilihat tabel di atas,persentase yang terbesar yaitu pada usia 36 sampai 41 tahun yaitu sebanyak 7 informan atau sekitar 31.81% dari 22 informan yang ada sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah pada usia 45-53 tahun yakni sebanyak 1 orang atau sekitar 4.55%. b. Data tentang tingkat pendidikan informan Untuk mengetahui komposisi menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 5 data informan berdasarkan tingkat pendidikan No Pendidikan Jumlah persentase 1 Tamat SD 1 4.55 2 Tamat SMP 1 4.55 3 Tamat SMA 10 45.45 4 Sarjana 8 36.36 5 Diploma 2 9.09 Jumlah 22 100 Sumber : data primer, diolah Desember 2015 Dari tabel di atas, terlihat bahwa informan yang berjumlah atau persentase yang paling besar adalah informan yang tamat SMA yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase 45.45%, diikuti oleh Sarjana sebanyak 5 orang dengan persentase 22.73%. Diploma sebanyak 4 orang dengan persentase 18.18, tamatan

42

SMP sebanyak 2 orang dengan persentase 9.09%, dan informan yang paling sedikit jumlahnya yaitu tamat SD hanya 1 orang dengan persentase 4.55%. c. Data tentang jenis pekerjaan informan Untuk mengetahui komposisi informan menurut jenis pekerjaannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 6. Data tentang jenis pekerjaan informan No 1 2 3 4

Pekerjaan

Jumlah

PNS 7 Wiraswasta 8 Petani 6 Montir 1 Jumlah 22 Sumber data : primer, diolah Desember 2015

Persentase % 31.81 36.36 27.27 4.55 100

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa informan penelitian tersebut di atas, memiliki pekerjaan yang bermacam-macam. Dari persentase dapat dilihat bahwa informan yang terbanyak mempunyai pekerjaan sebagai PNS sebanyak 7 orang dengan persentase 31.81%, kemudian dilanjutkan dengan wiraswasta sebanyak 8 orang dengan persentase 36.36%, sedangkan yang mempunyai pekerjaan petani sebanyak 6 orang dengan persentase 27.27%, kemudian yang memiliki pekerjaan sebagai montir sebanyak 1 dengan persentase 4.55%.

43

4.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 4.3.1. Perencanaan a. Pelibatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pembangunan

pada

Perencanaan Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat diperlukan dalam pembangunan partisipatif, dalam hal ini upaya untuk mengimplementasikan pembangunan partisipatif. Karena pemahaman terhadap perencanaan dalam pembangunan partisipatif akan menimbulkan suatu kesadaran masyarakat berapa pentingnya partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut : “Sebagian besar masyarakat Kelurahan Andowia ini sudah mengerti dan memahami tentang perencanaan dalam prose pembangunan sehingga masyarakat ikut dalam hal berpartisipasi dalam perencanaan, oleh karena itu masyarakat perlu ikut dalam rapat dengan memberikan sebuah masukan”(Hasbuan Lurah Andowia wawancara 28 Desember ) Berdasarkan apa yang telah dipaparkan informasi di atas tersebut maka dengan ini memberikan informasi sekaligus pengetahuan bahwa keadaan seperti ini, dalam proses penyelenggaraan pembanguna sangat dibutuhkan khususnya pada tahap perencanaan. Karena merupakan suatu hal yang sangat baik dalam hal implementasikan pembangunan partisipatif, jika masyarakat telah mengerti maka mereka juga akm mengetahui apa yang mereka lewati tahap penentun hak dan kewajiban serta yang menyangkut kepentingan bersama dalam pembangunan, sehingga dengan demikian teraliasasinya perwujudan partisipasi masyarakat di Kelurahan Andowia secara maksimal.

44

Kondisi ini didukung oleh pernyataan salah satu tokoh masyarakat “Saya melihat selama ini dengan adanya suatu proses perencanaan dalam pembangunan masyarakat yang ikut terlibat didalamnya hanya aparat yang dalam lembaga pemerintah dilingkup Kelurahan Andowia, ” (Mura wawancara 3 Desember 2015) Demikian juga paparan dari informan yang ada di atas. Hal ini juga diungkap dengan pendapat informan berikut: “perencanaan pembangunan, merupakan perencanaan yang melibatkan masyarakat didalamnya,guna untuk mengetahui program-program apa yang akan dilaksanakan”(Sapiuddin wawancara 11 Desember 2015) Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh informan tersebut di atas dapat memberikan pengetahuan dan informan bahwa pembanguan partisipatif merupakan

perencanaan

yang

melibatkan

mereka

didalamnya

untuk

membicarakan program-program pembanguan yang akan dilaksanakan nantinya. Keadaan seperti ini merupakan suatu hal yang sangat baik dibutuhkan dalam lmplementasi pembanguan partisipatif, karena jika masyarakat telah mengerti maka mereka juga akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam pembangunan sehingga dengan demikian diharapkan akan teralisasinya perwujudan partisipasi masyarakat di Kelurahan Andowia secara maksimal. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi perwujudan partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan,

karena

implementasi

atau

pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat bergerak salah satu ialah dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Kelurahan Andowia telah memahami dan menyadari dengan baik akan pentingnya pembangunan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan disuatu Desa. tinggal

45

kemudian bagaimana hal ini mendapat dorongan dari pihak yang terkait agar partisipasi masyarakat dapat terwujud denga baik dalam pembangunan Desa sehingga hal ini memungkinkan partisipasi masyarakat timbul tidaklah sematamata dengan sendirinya melainkan ada hal-hal yang mampu mempengaruhinya, sehingga masyarakat merasa sadar dan terdorong untuk terlibat lebih jauh dalam segala aspek kehidupan Negara. b. Kesesuaian

Rencana

Kerja

Pembangunan

dengan

Kebutuhan

Masyarakat Wacana pembangunan yang partisipatif di Indonesia sesungguhnya telah dimulai 34 tahun yang lalu, dimana konsep pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah dimasukan dalam GBHN pada dekade 1970-an. Sementara kebijakan yang lebih konkrit dimulai pada dekade 1980-an. Sejak dekade 1990an, kegiatan pembangunan daerah dirancang lebih partisipatif melalui lembaga pengambilan keputusan tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sehingga nasional. Selama ini permasalahan yang ditemukan adalah bukan karena kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat rendah akan tetapi justru terletak pada praktek-praktek pemerintah yang mengebaikan usulan masyarakat. Berkaitan dengan ini Muslim (2001) mengutip hasil Survey Public Integrity index menemukan bahwa permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada ketertutupan mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan.

46

Dalam pembangunan partisipatif, diperlukan komunikasi dua arah. Hal ini perlukan agar aspirasi masyarakat tertampung, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat mengungapkan permasalahannya dalam perencanaan pembangunan dan kemudian didengar oleh pemerintah Desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Andowia berikut : “Memang untuk menciptakan suatu pembangunan partisipatif yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk desa, hal ini perlu adanya jalinan komunikasi antara dua arah agar masyarakat lebih leluasa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka selama ini”(Wahyuddin wawancara 29 November). Hal ini senada pula yang diungkapkan oleh informan berikut : “Saat ini kita mengakui bahwa kebutuhan yang saat ini sesuai dengan apa yang mereka masyarakat perhatikan selama ini. Tetapi masaih banyak pula yang menjadi solusi dalam pemecahan masalah-masalah yang ada, maka perlu kita perbaiki secara bersama-sama”(Iklan sekertaris wawancara 29 November 2015) Di dalam pelaksanaan pembangunan, kesesuaian antara permintaan atau harapan masyarakat dengan program pembangunan yang dilaksanakan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Musrenbangdes sebagai fasilitas tempat dirumuskannya ide-ide pembangunan di Desa memeng peran yang cukup strategis khususnya di Kelurahan Andowia. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebagian kecil telah ada kesesuaian antara rencana kerja pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat informan berikut : “Kini dalam perencanaan pembangunan yang ada, merupakan hasil dalam perwujudan untuk pembangunan partisipatif. dalam hal ini dengan memperbaiki segala sesuatunya, karena ini merupakan saran yang paling penting bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya”(Faisal wawancara 3 Desember 2015).

47

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa program pembangunan yang ada di Kelurahan Andowia telah memihak pada kebutuhan masyarakat. Namun demikian juga terkadang pemerintah daerah setempat masih menggunakan paradigma pembangunan Top-Down baik dari segi perencanaan maupun penyelenggarannya. Hasil musrenbangdes belum menjadi prioritas pemerintah daerah setempat dan pembangunan partisipatif merupakan sebuah wacana dalam proses pembangunan yang tidak perna diterapkan sebagaimana mestinya. 4.3.2. Pelaksanaan a.

Pelibatan Partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan

partisipatif Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan dalam perencanaan, tetapi bagaimana pun dalam membuat perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan publik

sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga

masyarakat dalam proses pembangunan partisipatif tersebut.jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak membuka diri untuk melibatkan sebagai masyarakat dalam membuat kebijakan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau civil society merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang, ketertiban ini akan

48

memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan diimplementasikan, karena dapat membangun sinegri antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di daerahnya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi, dan keinginan kelompok masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diawali oleh adanya sosialisasi yang optimal dari pihak-pihak yang bertanggung jawab (pemerintah Desa) tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksannaan atau perencanaan pembangunan. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang masyarakat Kelurahan Andowia yang menyatakan : “Sosialisasi dalam pembangunan partisipatif masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha yang lebih dari pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat” (Hasrun wawancara 3 Desember 2015) Berdasarkan pendapat informan tersebut di atas memberikan informasi dan pengetahuan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) ada dilaksanakan di Kelurahan Andowia. Hal ini cukup memberikan angin segar dalam implementasi pembangunan partisipatif, karena dalam musrembandes diharapkan masyarakat akan lebih dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Namun sangat disayangkan, pelibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kelurahan Andowia masih kurang baik. Peranan pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi

49

dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Friedman (Sinagan, 2005) yang mengatakan bahwa pembangunan partisipatif sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperkuat kesepakatan bersama melalui aktifitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan dalam rangka

penetapan

program-program

pembangunan.

Dalam

pembangunan

partisipatif, masyarakat dianggap sebagai mitra yang harus selalu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Pelaksanaan Musrenbangdes di Kelurahan Andowia selama ini hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, kepala dusun dan beberapa perwakilan masyarakat yang sama sekali tidak dapat mewakili masyarakat Kelurahan Andowia secara keseluruhan. Hal ini senada dengan pendapat Bapak RW yang menyatakan : “Desa kita ini selalu mengadakan suatu musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan, yang biasanya hanya diikuti oleh pemerintah Desa saja, BPD, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang melalui perwakilan dari setiap dusun saja. Karena sangat tidak mungkin seluruh masyarakat akan ikut hadir dalam rapat tersebut”(Fiyt wawancara 1 Desember 2015). Padahal dalam pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat (Abe, 2005). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa selama ini pembangunan partisipatif di Kelurahan Andowia hanyalah suatu proses administratif bukan proses politik melalui negosiasi seperti yang dikemukakan oleh Friedman di atas. Hal ini hendaknya menjadi masukan bagi pemerintah Desa

khususnya di

50

Kelurahan Andowia untuk melakukan perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan Desa, dimana masyarakat dari berbagai lapisan lebih dilibatkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Pelibatan ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, masyarakat Desa akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan Desanya. Pelaksanaan pembangunan di Desa menjadi maksimal karena realisasi, dikerjakan sendiri oleh masyarakat, kontrol langsung secara insentif dari masyarakat dan dapat menekan penyimpangan, masyarakat akan lebih memelihara dan menjaga apa yang telah dibangun bersama, ketidakefesienan seperti adanya program tumpang tindih didalam proses pembangunan dapat dihindari sehingga penghematan pada penganggaran pembangunan pun dapat dilaksanakan dan juga semangat akan pembangunan akan memaknai proses pembangunan itu sendiri secara holistik sebagai konsekuensi adanya kebersamaan dalam membangun, baik dalam hal merencanakan maupun dalam mengambil keputusan.’’ b. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di

Kelurahan Andowia Secara konseptual pembangunan Desa ditujukan pada usaha percepatan

pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hasrat untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Menurut Ndraha (1982:71), pembangunan Desa adalah setiap pembangunan yang ada dalam prosesnya masyarakat Desa berpartisipasi aktif. Dalam pembangunan Desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk terselanggaranya pembangunan. Partisipasi adalah keterlibatan

51

dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan (implementasi) proyek/program pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal (Adisasmita, 2006:38). Dalam upaya pelaksanaan pembangunan Desa agar dapat memenuhi apa yang diinginkan, maka diperlukan suatu perencanaan. Penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip-prinsip dasar pembangunan Desa yaitu dari masyarakat

oleh dan untuk masyarakat Desa itu sendiri. Artinya,

pembangunan partisipatif merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan partisipatif, mengenali masalah-masalah yang ada dalam wilayahnya masing-masing dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut Kramer (Arif, 2006) menyatakan perlunya pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, mendengar aspirasi atau saran-saran masyarakat, kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat. Kondisi seperti ini belum terlihat pada masyarakat Kelurahan Andowia. Hasil penelitian penulis menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif masih sangat kurang rendah. Hal ini senada dengan pendapat informan berikut : “Masyarakat sibuk bekerja sangat sedikit yang bisa ikut apalagi ditambah dengan masyarakat yang ada, sibuk bekerja dikantoran jadi mereka memilih bekerja dikantoran dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut”(Majid wawancara 29 November 2015).

52

Dengan demikian apa yang diungkapkan oleh informan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa perwujudan partisipasi masyarakat di Kelurahan Andowia belum terwujud. Ada banyak permasalahan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Andowia dalam pembangunan partisipasi, misalnya kesibukan masyarakat bekerja. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif yang di Kelurahan Andowia. 4.3.3. Pengawasan Partisipasi dalam pengawasan suatu pembangunan ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan yang sudah tercapai, baik berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan suatu program pembangunan tersebut. a. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Pelibatan partisipasi masyarkat terhadap pengawasan pembangunan merupakan

sesuatu

yang

sangat

diperlukan

mengimplementasikan

suatu

pembangunan

dalam

partisipatif.

upaya Dalam

pembangunan partisipatif akan menimbulkan suatu kesadaran

untuk hal

ini

masyarakat

pentingnya untuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan suatu pembangunan. Sebagaimana yang diungkap oleh informan berikut : “Dalam pengawasan pembangunan partisipatif ini sangat berkaitan dengan pelibatan masyarkat untuk berpartisipasi baik mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Karena jika pengawasan pembanguna yang tidak baik, akan menghambat pembangunan dari semua aspek baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, maupun lapangan pekerjaan” (Pindran wawancara 11 Desember 2015).

53

Partisipasi masyarakat ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai, dari segi kualitas. Keberhasilan suatu program pembangunnan ditandai dengan adanya suatu pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini senada dengan pendapat informan berikut : “Saya melihat pengawasan pembangunan partisipatif masih kurang aktif dalam pengawasan padahal kita ketahui bahwa pembangunan merupakan bagian dari untuk menciptakan terwujudnya suatu kebutuhan masyarakat setempat”(Firman wawancara 12 Desember 2015). Berdasaarkan dari informan di atas tersebut memberikan suatu informasi dan juga pengetahuan bahwa pelibatan dalam pengawasan pembangunan, harus ada dimana untuk mencapai suatu kesejahteraan penduduk Desa. Hal ini cukup ditandai dengan mengiplementasikan pembangunan partisipatif, namun jika kita lihat pelibatan masyarakat dalam setiap pengawasan masih kurang aktif. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang informan berikut : “Adanya pengawasan suatu pemabangunan, merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan yang baik guna untuk menciptakan suatu kesejahteraan masyarakat“(Fian Efendi wawancara 25 November 2015). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa selama ini pengawasan pembangunan yang di Kelurahan Andowia merupakan suatu upaya yang dilakukan setiap pemerintah Desa untuk mengimplementasikan suatu kegiatan program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini merupakan suatu pemantauan bagi pemerintah Desa Khususnya di Kelurahan Andowia, untuk memastikan suatu kegiatan pembangunan ini berjalan sesuai apa yang direncanakan.

Sehingga

pelibatan

masyarakat

sangat

dibutuhkan

dalam

54

pengawasan suatu pembangunan agar program pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang mereka inginkan untuk mencapai suatu kemajuan Desa tersebut. 4.3.4. Evaluasi Partisipasi dalam evaluasi ini yang mana berkaitan dengan pelaksanaan rencana pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini merupakan suatu tujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu program yang telah direncanakan sebelumnya. a. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Mengavaluasi Pembangunan Suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah dicapai. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dapat dilibatkan dalam mengavaluasi suatu pelaksanaan pembangunan, tetapi bagaimana pun juga dalam mengavaluasi suatu pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah sepantasnya pemerintah melibatkan warga masyarakat dalam mengavaluasi pembagunan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang informan yang menyatakan: “Menurut saya pengevaluasiaan suatu pembangunan, merupakan suatu perwujudan pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan untuk kepentingan masyarakat dan umum”(Agus wawancara 12 Desember 2015). Dalam hal ini perlu adanya suatu pelibatan kinerja dari aparat Pemerintah Desa, guna untuk meningkatkan kerjasama dengan baik dari seluruh elemen masyarakat

dan

pemerintah

dalam

melakukan

suatu

sosialisasi

dalam

55

pembangunan partisipatif di Kelurahan Andowia. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh informan diatas, ini juga diperkuat pula dengan apa yang dipaparkan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Andowia berikut: “Mengavaluasi pembangunan merupakan yang sangat penting agar kita mengetahui

kebutuhan

masing-masing

orang/kelompok”(Alimuddin

wawancara 28 November 2015). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan yang diatas, dapat memberikan suatu pemahaman dan mengetahui bahwa pembangunan partisipatif, merupakan perencanan, pelaksanaan, pengawasan samapi dengan evaluasi pembangunan. Sehingga keadaan seperti ini sangat dipelukan dalam implementasi pembangunan partisipatif, oleh karena itu masyarakat

perlu mengerti dan

mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dalam pembangunan sehingga dengan ini diharapkan agar dapat terselanggaranya suatu perwujudan dalam partisipatif masyarakat di Kelurahan Andowia secara maksimal mungkin. Hal ini senada pula dengan pendapat informan berikut : “Memang seharusnya untuk menciptakan suatu pembangunan partisipatif, perluh adanya pengevalusiaan suatu kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan”(Rusdiawan wawancara 27 November 2015). Apa yang diungkapkan oleh bapak Hasrun diatas hal ini juga diperkuat dengan pendapat informan berikut : “Hal ini semestinya pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan yang ada di desanya, maka dengan itu harus ada pengevalusian suatu pembangunan tersebut”(Abd.Waris wawancara 3 Desember 2015). Apa yang telah dikatakan oleh informan diatas, kini memberikan kita suatu pemahaman dan menggambaran serta mengguatkan bahwa pelibatan dalam

56

pengevalusian pembangunan selama ini tidak banyak melibatankan warga masyarakat dalam mengevalusi suatu kegiatan pembangunan partisipatif. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh informan tersebut dapat kita kategorikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mana terdiri dari : Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, sebagian besar masyarakat sudah memahami dan mengerti tentang perencanaan dalam proses pembangunan, karena itu perlu adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan berpartisipasi ikut dalam rapat dalam pengambilan keputusan/perencanaan, agar terjalin komunikasi antara keduanya, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan juga dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahan selama ini. Sebab pelibatan masyarakat dalam perencanaan ini guna untuk mengetahui program apa yang dilaksanakan. Namun masih terdapat masyarakat yang kurang aktif dalam musyawarah pembangunan partisipatif sehingga tidak terlibat dalam perencanaan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan partisipatif tidak semua masyarakat ikut terlibat, hanya sebagian saja yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab tidak mungkin semua warga masyarakat akan ikut hadir, oleh karena itu hanya masyarakat yang dipilih atau melalui masyarakat perwakilan saja dari setiap dusun yang ikut terlibat. Karena masyarakat yang lainnya mempunyai kesibukan pekerjaan masing-masing sehingga mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

57

Pengawasan, masyarakat menyadari sangat perlu adanya pengawasan suatu pembangunan karena pelaksanaan, pengawasan sangat berkaitan dengan pembangunan partisipatif. Namun pengawasan pembangunan masih kurang aktif dalam pengawasan, padahal pembangunan partisipatif merupakan bagian dari untuk menciptakan terwujudnya kebutuhan masyarakat setempat. Karena itu adanya pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi baik mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah pembangunan ini sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Evaluasi masyarakat juga menyadari bahwa perlu adanya pengevaluasian suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sebab pembangunan yang ada merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat, sehingga pemerintah Desa harus perlu adanya pengevaluasian pembangunan. 4.4. Faktor -faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pembangunan

dengan

pendekatan

partisipatif

sebagai

strategi

pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat tergantung pada kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut : 4.4.1. Faktor Pendukung a. Faktor kesadaran Faktor kesadaran merupakan keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran

58

masyarakat itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan oleh informan berikut : “Saya melihat alasan setiap masyarakat ikut berpartisipasi karena kami masih punya rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat untuk saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong. Tapi terkadang terkendala karena ada yang kerja (Naswan wawancara 29 November 2015). Apa yang disampaikan oleh informan tersebut diatas ditambahkan oleh informan berikut : “Kalau menurut saya bahwa dengan melihat keadaan seperti ini memang perlu adanya kesadaran setiap masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan baik itu dalam pembangunan maupun kerja bakti. Namun disisi lain juga kita melihat banyak masyarakat yang memiliki kesibukan masing-masing”(Maslan wawancara 6 Desember 2015). Berdasarkan pendapat informan di atas, disimpulkan bahwa faktor kesadaran di mana berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan kerana adanya perberbedaan tingkat kesadaran dan tingkat pemahaman terhadap keterkaitan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. b. Adanya partisipasi masyarakat Dengan adanya partisipasi masyarakat ini merupakan dorongan oleh diri atau adanya solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat, Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu informan berikut : “Menurut pendapat saya bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat hal ini memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.”(Muhtar wawancara 3 Desember 2015).

59

c. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah merupakan suatu bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di Kelurahan Andowia pada khususnya tidak timbul begitu saja melaikan terpengaruh oleh beberepa faktor dan salah satunya adalah adanya dukungkan pemerintah daerah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Informan Berikut ini : “Menurut pendapat saya berhasilnya suatu pembangunan paertisipatif, tidak hanya dilihat dari partisipasi masyarakat, tetapi melainkan adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala kecematan atau aparatnya”(Udin wawancara 29 Desember 2015). 4.4.2. Faktor Penghambat a. Rendahnya kualitas pendidikan Kesadaran dan kemampuan untuk sendiri dari masyarakat tergantung sekali pada tersedianya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa : 1. Paham

tentang

pembangunan

partisipati,

seperti

tentang

konsep

perencanaan pembangunann. 2. Paham tentang program pembangunan Desa serta pemahaman tentang tujuan program-program pembangunan Desa tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh informan berikut : “Menurut pendapat saya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu terletak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya partisipasi dalam pembangunan partisipatif itu sendiri dimana tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pehaman masyarakat untuk mengetahui hal itu”(Harjan wawancara 1 Desember 2015).

60

b. Tingkat Pendapatan Rendah dan Terbatasnya lapangan pekerjaan dipedesaan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain kerena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa pendapatan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan pendapatan yang baik akan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang

untuk

berpartisipasi

dalam

kegiatan-kegiatan

masyarakat.

Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatau kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh informan berikut: “Menurut saya bahwa kenapa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan lebih disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana masyarakat sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya sehingga waktu untuk berpartisipasi dalam pembangunan sangat kurang dan ditambah lagi masyarakat sebenarnya telah pesimis dengan pembangunan partisipatif dan menganggap bahwa pembangunan partisipatif tidak memberikan dampak positif bagi pembanguan Desa. pembangunan partisipatif selama ini merupakan kegiatan sia-sia, karena aspirasi masyarakat tidaklah menjadi prioritas”.(Umar wawancara 3 Desember 2015). Berdasarkan pendapat informan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Andowia masih kurang baik hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan juga masyarakat telah pesimis dengan pembangunan partisipatif dan menganggap bahwa hal tersebut tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan Desa. 4.5. Pembahasan Kegagalan berbagai pedesaan program pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan

yang

kurang

melibatkan

partisipasi

masyarakat.

Proses

61

pembangunan

lebih

mengedepankan

paradigma

politik

sentralistik

dan

dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Terlalu besarnya dominasi negara selama ini yang menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk melakukan perubahan yang mendasar pada pemerintahan Desa. Proses perencanaan, pengambilan keputusan program pembangunan kerap kali dilakukan dengan sistem dari atas kebawah (top-down). Rencana programprogram pembangunan di seragamkan dibuat di tingkat pusat (atas) dan dilakukan oleh pemerintah dan provinsi, kabupaten, sedangkan potensi setiap daerah berbeda-beda. Sistem perencanaan pembangunan top down yang bersifat sentralistik ini menyebabkan

mandulnya

partisipasi

masyarakat. Sejauh

ini, partisipasi

masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan programprogram kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Kelahiran Undang-Undang Nomar 32 tahun 2004 yang labih

dikenal

dengan

Undang-Undang

pemerintah

Daerah

memberikan

kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tanggahnya sendiri, dengan persyaratan yang diamatkan dalam Undang-Undang tersebut,

yakni

diselanggarakan

dengan

memperlihatkan

pronsip-prinsip

demokrasi. Peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperlihatkan potensi dan keaneka ragaman daerah. Dimana dominasi negara berubah menjadi institusi lokal, untuk itu peran serta langsung masyarakat sengat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar

62

menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan

dan

pengambilan

kebijakan

pembangunan.

Partisipasi

dalam

pembangunan dipandang sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelakupelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisis dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintahan Desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan suatu skema baru yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana masyarakat, maka dengan sendirinya harus ditunjukan adanya saluran aspirasi masyarakat semenjak dini. Pembangunan masyarakat Desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Atas hal tersebut maka kesadaran, peran dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama. Dengan partisipasi dan peran serta disini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian akan tercipta sense of beloging dan

sense of

responsibility dalam proses pembangunan menunju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

63

Dalam masyarakat Desa, pembangunan partisipatif merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab pembangunan partisipatif merupakan salah satu dari serangkain perencanaan

tersebut adalah tahap awal yang sangat

menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di Desa. Hal ini memungkinkan Desa menjadi penyedia tenaga kerja terbesar dan sisi lain menjadi basis massa yang kerap dimobilisasi demi kepentingan politik. Dari sisi sumber daya alam, Desa merupakan pensuplai utama sumber bahan makan penduduk kota-kota besar oleh karena itu, pada fase ini sudah selaknya perencanaan pembangunan di Desa merupakan sebuah hasil proses musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh. Dengan demikian Desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumusankan kebijakan Desa, merencanakan pembangunan Desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali pontesi yang ada, sehingga tercipta Desa yang otonom yaitu Desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan. Masyarakat sebagai obyek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu masyarakat ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu tentang kondisi lingkungannya. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mensinergikan antara keinginan penguasa dengan

64

keinginan rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Desa benarbenar dapat dirasakan oleh masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, terkait dengan proses pembangunan Desa, belum terlihat secara utuh implementasi pembangunan yang partisipatif yang menjadi amanat-baik yuridis maupun sosiologi- dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum ditentukan bahwa selama ini partisipasi masyarakat Desa relatif lemah, baik dalam proses pembuatan kebijakan lokal Desa maupun untuk mengatur aktifitasnya sendiri. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan agenda pembangunan masih terlihat sesuatu yang asing bagi masyarakat, sehingga dalam pembangunan partisipatif masyarakat kecendurungan apatis/enggan melibatkan diri, masyarakat lebih tertarik kepada masalah-masalah yang secara langsung terkait dengan kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan makan, tempat tinggal dan lain-lain, sementara keterlibatan dalam hal-hal politik dan pemerintahan masih belum terbangun dari masyarakat Desa. Berkaitan dengan ini menemukan bahwa permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat tetapi terletak pada ketertutupan mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan. Jika kita lihat ke belakang, bahwa pola perencanaan berjenjang dari bawah ke atas (partisipatif) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga Desa bisa didengar. Kita mengenal proses musrenbangdeas (musyawarah perencanaan pembangunan Desa), dilanjutkan dengan musrenbang di tingkat kecamatan, lalu diikuti rapat koordinas pembangunan di tingkat kabupaten hingga provinsi.

65

Keterlibatan masyarakat Desa dalam proses perencanaan itu selesai ditingkat kecamatan, sehingga implementasi pola tersebut dapat dokritis mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat sebagai selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil berbagai forum koordinasi ditingkat lebih, mekanisme pembangunan mulai dari musrenbangdes hanya bersifat mencatat kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses pembangunan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi prose birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Musrenbangdes dalam perjalanannya selama ini belum dapat diandalkan sebagai wadah yang berperang penting di Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Andowia tidak semua ikut terlibat dalam proses pembangunan, maka dari itu keberhasilan suatu pembangunan partisipatif ini tidak terlepas dari adanya partisipasi dari setiap warga masyarakat, hal ini baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individual. Dimana merupakan bagian yang sangat terintergrasi, dan sangat penting dalam suatu proses pembangunan, karena secara prinsip pembangunan partisipatif guna untuk mewujudkan masyarkat atau penduduk Desa sejahteraa. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi yang aktif dari masyarakat merupakan suatu keberhasilan dalam pembangunan tersebut, karena pencapaian target program pembangunan perlu ditujukkan pada kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sehubungan dengan ini dapat kita kaitkan bahwa pembangunan partisipatif juga dapat ditentukan oleh besar kecilnya partisipatif masyarakat

66

dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengawasan, dan partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan partisipatif merupakan masyarakat

mutlak bagi tercapainya suatu pembangunan. Karena

partisipasi masyarakat tersebut bagian dari usaha mereka untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu proses pembangunan yang ada dapat meringangankan beban dan akhirnya pembangunan tersebut dapat dirasakan secara adil dan sejehteraa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan partisipatif ini tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau pun masyarakat saja. Tetapi hal ini merupakan suatu kegiatan bersama yang mana hasilnya dapat memberikan suatu kemakmuran dan kesejahteraann bagi penduduk Desa maupun seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan yang ada di Kelurahan Andowia, merupakan suatu cerminan keberhasilan dari pembangunan nasional. Apabila pembangunan partisipatif telah dilaksankan di wilayah baik dari tingkat Desa atau pun Kelurahan, maka ini sudah jelaslah bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna untuk tercapainya suatu keberhasilan pembangunan. Tetapi jika kita lihat peran serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, tentunya ada faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dimana faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung meliputi faktor kesadaran, adanya partisipasi masyarakat, dan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat

67

meliputi rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingkat pendapat rendah.

68

BAB 5 PENUTUP 5.1. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Implementasi pembangunan di Kelurahan Andowia dari pernyataan informan yang ada dapat dikategorikan masih kurang baik. Karena masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan partisipatif hanya sebagian kecil saja, baik itu terlibat dalam pembuatan keputusan atau mengikuti rapat, memberikan ide-ide dan memberikan saran-saran dalam pembangunan. Dalam hal ini dapat kita lihat masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini padahal masyarakat Kelurahan Andowia pada umumnya telah mengerti dan memahami tentang pembangunan. 2. Selama ini Musrenbangdes hanyalah sebagai formalitas saja, keputusankeputusan tentang program pembangunan tetap berasal dari pemerintah daerah yang jarang sekali memperhatikan hasil musrenbangdes itu sendiri sehingga

otonomi

daerah

yang

menekankan

tentang

kebebasan,

kesempatan dan kewenangan luas bagi masyarakat dalam mengelolah pembangunan yang ada diwilayahnya faktanya hanya sebuah wacana saja dan proses implementasinya jauh dari harapan dan kenyataan. Pada dasarnya tidak semua masyarakat ikut terlibat berpartisipasi dalam pembangunan baik itu berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

68

69

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu: a. Faktor pendukung yaitu merupakan faktor kesadaran dimana berasal dari dalam diri setiap warga masyarakat itu sendiri, misalnya adanya partisipasi masyarakat, serta adanya dukungan pemerintah dearah setempat. b. Faktor penghambat yaitu faktor yang disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat kesadaran dan tingkat pemahaman terhadap pembangunan partisipatif yang dimana dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pendidikan, tingkat pendapat rendah serta terbatasnya lapangan pekerjaan. 5.2. SARAN Sebagai akhir dari uraian ini kiranya penulis mengajukan beberapa sebagai sumber pemikiran sebagai berikut : 1. Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan harus lebih ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan, baik mulai dari

tahap

perencanaan,

pelaksanaan,

sampai

evaluasi,

hingga

pemeliharaan. Masyarakat adalah orang paling mengetahui apa yang menjadi masalah di Desa dan apa yang mereka butuhkan, jadi pelibatan masyarakat serta merespon opini yang ada dari seluruh elemen harus lebih diutamakan. 2. Musrenbangdes merupakan suatu forum bagi masyarakat Desa dalam merencanakan apa yang menjadi kebutuhannya dalam pembangunan Desa, jadi pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap hasil musrenbangdes karena di dalamnya terdapat seluruh aspirasi masyarakat

70

dalam meralisasikannya dalam bentuk program-program pembangunan. Pemerintah Desa harus lebih peka dan tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Setiap pengambilan keputusan dalam program pembangunan haruslah senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena hal inilah yang meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan pembangunan topdown harus segera ditinggalkan dan beralih kependekatan bootton-up lebih aspiratif dan memihak kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander. 2001. Perencnaan Daerah : Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah Lapera Utama. Yogyakarta. Anonim. Undang-Undang Nomor 22 Thun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Mandiri. Jogjakarta

Pustaka Jogja

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu. Jogjakarta. Ahmadi, Abu. 2003. Ilmu sosial Dasar . Rineka Cipta. Jakarta. Anggell, Ross. 1967 : 130. Perencanaan pembangunan Partisipatif. Jakarta Arif, Syaiful. 2006. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan. Averroes Press, Malang. Bahua, M.I. 2007. Metode Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Masyarakat. http//www.miror.depsos.go.id. Di akses 25 Februari 2009 Danim, Sudarwin.2002. Menjadi Penelitian Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung. Gaventa Jhon dan Valderama C. 2001. Mewujudkan Partisipasi-21 : Teknik mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21. The Britis Cpuncil Kataren, Nurlela. 2006 . Bahan Kuliah Asas- Asas Manajeman. Medan Khairuddin, 1992. Pembangunan Masyarakat. Liberty. Jogjakarta. Muslim, Mahmudin, 2006. Menanti APBD Berbasis Partisipasi Masyarakat. Makalah Disampaikan Pada Training APBD. Bukit Tinggi. Deperteman.Keuangan RI Ndraha, T.1990. Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggi Landas. Rineka Cipta jakarta. Osbome, David, Gaebles.1995. Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik. Pustaka Binaman Presindo. Jakarta. Suztta, p. 2007. Perencanaan Pembangunan Indonesia Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPNES hhtp ://www.bappnes.go.id.(pdf).di akses 3 maret 2008 Sinaga, Ns, 2005. Implementasi Sistem Botton-Up Planing Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Medan. Medan Wahab, Solihin, A.1990. Analisis Kebijakan Dari Formasi Ke Implementasi Kebijakan Negara.Bumi Aksara. Malang Wibawa, Samudra. Dkk. 1994. Evalusi Kebijakan Publik. Raja Grafindo. Jakarta

Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006. Menejemen Pembangunan Indonesia : Sebuah Pengantar dan Panduan. Elekx Media Komputindo. Jakarta