PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI)
SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam
Disusun oleh AHMAD WIJAYA 211 11 027
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2016 i
ii
iii
iv
v
MOTTO “Belajar Untuk Kemudian Mengabdi Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat ”
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini peneliti persembahkan untuk: Orang tua peneliti, Bapak Sumyani dan Ibu Endang Sri Rahayu Saudara peneliti, Mas Abdul Wahib, Mas M. Syafii Hazami, Adhek Laila Rahmawati. Dosen-dosen di IAIN Salatiga khususnya dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syariah Sahabat-sahabat terbaik yang selalu mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
vii
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrahmaanirrahiim Alhamdulillahi robbil’aalamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan taufiq sertahidayah-Nya yang tiada terhingga, sehingga peneliti dapat menyelesaikanskripsi ini dengan judul “Peran Badab Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karanggede)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad
saw,
kepada
keluarga,
sahabat-sahabatnya,
serta
parapengikutnya yang setia. Beliaulah sebagai rasul utusan Allahuntuk membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah sampai pada zamanyang modern ini.Beliau juga lah yang selalu menjadi inspirasi dalam langkah-langkah kita. Alhamdulillah berkat kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi yang peneliti susun ini dapat terselesaikan tanpa ada suatu halangan apapun. Tentunya dalam skripsi ini pun tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna tanpabantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu peneliti. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalamdalamnya kepada: 1.
Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Salatiga.
2.
Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
3.
Bapak Sukron Ma‟mun, S.HI., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ahwal AlSyakhsiyyah.
viii
ix
ABSRTAK Wijaya, Ahmad. Peran Badab Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede). Skripsi. Jurusan Syariah. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syari‟ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing Heni Satar Nurhaida, M.Si. Kata Kunci: Peran, BP4, Perceraian, KUA. Skripsi yang peneliti tulis ini berusaha mengungkap Badan penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga dan penasehatan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. BP4 mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menuju ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spriritual. Berangkat dari hal-hal tersebut, peneliti membahas pada dua fokus masalah dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana peran BP4 dalam menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali? Serta kendala apa saja yang dihadapi oleh BP4 dalam memberikan penyuluhan untuk menekan angka perceraian ? Melalui penelitian kualitatif, peneliti mengungkap fokus permasalahan diatas. Dengan metode tersebut peneliti langsung melakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan penyuluhan di KUA tersebut. Selain itu, untuk menambah data peneliti juga melakukan wawancara kepada berbagai narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. Peneliti juga menggunakan data serta dokumentasi yang ada pada KUA Kecamatan Karanggede untuk melengkapi data yang peneliti butuhkan. Dan untuk menguji hasil temuan data tersebut maka peneliti mengadakan analisis data dengan menggunakan kerangka teoritik yang peneliti buat. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh pihak BP4 KUA Kecamatan Karanggede dalam menekan angka perceraian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut seperti penasehatan yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Pemerintah Desa, dan Puskesmas, kemudian juga pembinaan dan pelestarian. Kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan program kerjanya adalah sebagai berikut kendala dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) BP4, Rendahnya anggaran dana yang diberikan kepada KUA Kecamatan Karanggede dibanding volume tugasnya, serta rendahnya alat penunjang berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah, seperti kurangnya komputer dan peralatan administrasi lain yang dapat menunjang kinerja BP4. . x
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………….
i
LEMBAR BERLOGO ……..……………………………………………....
ii
NOTA PEMBIMBING …………..…..…………………………………….
iii
LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN………………………………..
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .…………………………………
v
MOTTO …………………………………………………………………….
vi
PERSEMBAHAN ……..…………………………………………………
vii
KATA PENGANTAR ...……………………………………………………
viii
ABSTRAK …………………………………………………………………
x
DAFTAR ISI………………………………………………………………
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………...………………………………………...
1
B. Rumusan masalah………………………………………………..
4
C. Tujuan Penelitian…………………………………………….......
4
D. Manfaat Penelitian .………………………………………………
5
E. Penegasan Istilah ….…………………………………………......
5
F. Metodologi Penelitian …….…………………………………......
7
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan ...............................................
7
2. Kehadiran Peneliti ……………………………………………
8
3. Tempat Penelitian ..............................................................
8
xi
4. Sumber Data ………………………………………………….
9
5. Prosedur Pengumpulan Data .....................................................
9
6. Analisis Data .............................................................................
10
G. Tinjauan Pustaka………………………………………………...
11
H. Sistematika Penulisan .…………………………………………...
13
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan ……………………………………….
15
2. Prinsip-Prinsip Pernikahan Dalam Islam ……………………
17
3. Rukun Pernikahan …………………………………………...
18
4. Tujuan Pernikahan …………………………………………..
18
B. Perceraian (Talak) 1. Pengertian Perceraian ………..………………………………
19
2. Macam-Macam Cerai ………………………………………..
20
3. Alasan-Alsan Bercerai ……………………………………..
21
4. Akibat-Akibat Dari Perceraian ………………………………
22
C. Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 1. Sejarah Berdirinya BP4 ……………………………………...
23
2. Pengertian Umum BP4 ………………………………………
25
3. Pengertian Pembinaan ……………………………………….
28
4. Usaha dan kegiatan BP4 ……………………………………..
34
xii
5. Visi dan Misi BP4……………………………………………
36
6. Tujuan BP4 …………………………………………………..
37
7. Peranan BP4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan
37
Perkawinan ………………………………………………….. 8. Susunan Organisasi BP4 …………………………………….
40
9. Pengurus Organisasi BP4 ……………………………………
40
BAB III HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karanggede 1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Karanggede …………..
42
2. Landasan Hukum KUA Kecamatan Karanggede ……………
44
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karanggede ………….
46
4. Tugas dan wewenang KUA Kecamatan Karanggede ……….
47
5. Rancangan dan Strategi KUA Kecamatan Karanggede ……..
51
6. Data Pernikahan, Rujuk, Cerai, dan Talak Tahun 2004-2015 di KUA Kecamatan Karanggede ……………………………
53
7. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Karanggede ………..
54
B. Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawina (BP4) 1. Sejarah BP4 di KUA Kecamatan Karanggede ………………
55
2. Landasan Hukum …………………………………………….
57
3. Struktur Organisasi BP4 …………………………………….
57
4. Tugas dan Wewenang BP4 …………………………………
58
xiii
5. Upaya BP4 Kecamatan Karanggede Dalam Menekan angka Perceraian ……………………………………………………
60
6. Program-Program BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian
68
7. Metode Pembinaan Yang Dilakukan oleh BP4 ……………..
69
8. Kendala-Kendal Yang Dihadapi BP4 ………………………
72
BAB IV ANALISIS A. Peran
Badan
Penasehatan,
Pembinaan,
Dan
Pelestarian
Perkawina (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali
73
1. Penasehatan Perkawinan …………………………………….
80
2. Pembinaan Perkawinan ……………………………………...
82
3. Pelestarian Perkawinan ……………………………………. B. Analisis Terhadap Kendala BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian ……..............................................................................
85
1. Kendala Dari Segi Sumber Daya Manusia (SDM) BP4 ……..
86
2. Kendala Dari Segi Anggaran ………………………………...
86
3. Kendala Sarana Prasarana …………………………………...
87
4. Kendala Partisipasi Masyarakat ……………………………..
87
BAB V PENUTUP 88 A. Kesimpulan …….………………………………………………... 90 B. Saran ……………………………….……………………………. 90
xiv
DAFTAR PUSTAKA ..………………………………………………………. LAMPIRAN
xv
91
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan itu haruslah diakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah ( Zainudin, 2006:7). Dalam pengertian lain pernikahan merupakan pintu gerbang untuk memasuki kehidupan baru yang sah menurut kaca mata agama islam bagi pria dan wanita. Pernikahan bagi masyarakat jawa sendiri diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup (Sholikhin, 2010 : 180). Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam sering di kenal dengan sebutan keluarga sakinah, mawadah wa rahmah.
1
Dalam kehidupan berumah tangga, wajar-wajar saja suami dengan isteri mengalami perselisihan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Sering dikatakan bahwa perselisihan dalam keluarga merupakan bumbu penyedap, asal dapat di kelola dengan baik. Perselisihan suami dengan isteri, bisa berupa masalah prinsip, perbedaan sikap mendasar dan watak yang sudah mendarah daging, atau karena hanya persolan-persolan sepele yang tidak berarti. Manakala perselisihan atau konflik dalam rumah tangga tersebut tidak di kelola secara baik, berkecenderungan akan mengalami percekcokan, kegersangan hidup rumah tangga
dan
tidak
jarang
pada
akhirnya
memuncak
pada
terjadinya
perceraian.(Redaksi Ayah Bunda, 2002: 36) Sungguh tragis pada awalnya pernikahan itu diawali dengan berbagai impian manis dan harus berujung perceraian, yang kebanyakan penyebabnya hanyalah masalah salah paham atau masalah kecil saja. Melihat dan mencermati masalah-masalah perceraian maka diperlukan suatu pencegahan, untuk itu dibutuhkan suatu peran dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menanggulangi kasus percerian tersebut khususnya di daerah Karanggede Kabupaten Boyolali dengan daftar peristiwa nikah dan talak yang terjadi pada bulan januari sampai desember 2015, jumlah pernikahan yang terjadi pada tahun 2015 adalah 411 pernikahan dan perceraian sebanyak 46 kasus perceraian. Melihat banyaknya perceraian maka di perlukan suatu pembinaan keagamanan. Istilah pembinaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah proses, cara, perbuatan, membina (negara dan sebagaianya), Pembaruan
2
atau penyempurnaan atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga dan penasehatan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menuju ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual. Sedangkan
istilah
keagamaan
berasal
dari
kata
“agama”
yang
mendapatkan imbuhan ke-an, dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal tentang agama. Yang dimaksud agama disini adalah agama Islam. Pada dasarnya percerain itu dalam Islam adalah hal yang dibenci Allah akan tetapi diperbolehkan, untuk itu lebih baik kita semua sebagai umat muslim lebih baik menghindari hal yang dibenci Allah. Melihat kasus perceraian yang sering terjadi, khususnya di daerah Karanggede Kecamatan Boyolali maka penulis berpikiran sangatlah perlu peran dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat untuk mencegah suatu perceraian tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEKAN ANGKA
3
PERCERAIAN
(STUDI
DI
KANTOR
URUSAN
AGAMA
(KUA)
KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI).
B. Rumusan Masalah Sebagai pokok permasalahan yang berangkat dari latar belakang masalah, maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah atau fokus dalam penelitian, adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana
peran
Badan
Penasehatan
Pembinaan
dan
Pelestarian
Perkawinann (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali? 2.
Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
dalam memberikan penyuluhan untuk
menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
C. Tujuan Penelitian 1.
Mengetahui Bagaimana peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinann (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali?
2.
Mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
dalam memberikan
penyuluhan untuk menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
4
D. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penelitihan ini antara lain : 1.
Pembaca dapat mengetahui konsep Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kantor Agama Islam (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
2.
Pembaca dapat mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Penasehatan
Pembinaan
dan
Pelestarian
Perkawinan
(BP4)
dalam
memberikan pembinaan untuk menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karnggede Kabupaten Boyolali.
E. Penegasan Istilah Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah di dalam judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah : 1.
Peran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat ( Departemen pendidikan dan kebudayaan .1988 :667). Pengertian lain peran menurut Soeryono Soekanto, peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Suryono Soekanto. 1998 : 667).
2.
Penasehatan Ajaran atau pelajaran baik, anjuran, (petunjuk, peringatan atau teguran) yang baik (http://Kbbi.web.id. Lestari. 2012/2016) Sedangkan yang dimaksud oleh
5
penulis adalah upaya seseorang atau lembaga untuk memberikan nasehat kepada masyarakat dalam membina rumah tangga yang sakinah. 3. Pembinaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah a) proses, cara, perbuatan, membina (negara dan sebagaianya) b) Pembaruan atau penyempurnaan. c) Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan yang dimaksud oleh penulis adalah orang yang memberikan pendidikan, pembinaan dan penerangan kepada masyarakat tentang Agama Islam, khususnya dalam kasus yang penulis bahas adalah pembinaan dalam perceraian. 4. Pelestariaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelestariaan adalah a) Proses, cara , perbuatan melestariakan. b) Perlindungan dari kemusnahan atau perusakan, pengawetan atau konservasi. c) Menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap dengan keadaan semula, mempertahankan kelangsungan hodup dan sebagainya (http://Kbbi.web.id. Lestari. 2012/2016) Sedangkan yang dimaksud oleh penulis adalah orang yang memberikan gerakan untuk melestarikan keluarga yang sakinah sehingga di perlukan
6
pelestarian masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam berkeluarga dan menekan angka perceraian. 5. Perkawinaan Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Zainudin, 2006 : 7). 6. Perceraian Berahkirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan (Wikipedia bahasa Indonesia).
F. Metode Penelitian 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologi yuridis, yaitu suatu penelitia yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (Soenatom 1982:10). Dalam pendekatan sosiologi yuridis ini penulis langsung mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang yang bersangkutan dengan kasus yang diteliti penulis yaitu tentang perceraian. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui penyebab perceraian di KUA Karanggede dan bagaimana peran Badan Penasehatan Pembinaan dan
7
Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA ) di Karanggede. Karena semua itu bisa diketahui dengan penulis harus terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas (Mukhtar, 2007:29), sehingga data yang diperoleh bisa bervariasi, akurat dan lengkap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitihan Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Meleong, 2008 :6). 2. Kehadiran Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti hadir dalam lokasi guna memperoleh data. Selain itu penulis juga harus membaur dengan obyek penelitian dan juga berperan dan berpartisipi dalam seluruh rangkain Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian, dengan tujuan penulis mendapatkan data yang akurat. Kehadiran penulis sebagai peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti. 3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Karena di Kecamatan Karanggede banyak terjadi kasus perceraian, yang dibuktikan dengan jumlah kasus perceraian pada tahun 2015 terdapat kasus perceraian sebanyak 46 kasus dengan jumlah pernikahan pada tahun 2015 sebanyak 411.
8
4. Sumber Data Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari proses penelitian, penulis menggunakan
obyek
penelitian
berupa
informan.
mendapatkan informan tersebut penulis harus terjun di
Sedangkan
untuk
KUA Karanggede
Kabupaten Boyolali. Baik itu dari pegawai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) maupun pasangan pasutri yang bercerai. 5. Prosedur Pengumpulan Data a. Observasi Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomenafenomena yang diselidiki (Arikunto, 1987:128). Oleh karena itu peneliti harus terjun langsung di KUA Karanggede Kabupaten Boyolali agar bisa mengamati kinerja dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan pembinaan guna menekan angka perceraian dan observasi dalam lingkungan masyarakat tersebut. b. Wawancara Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan
teknik
komunikasi
secara
langsung
(Winarno,1990:174).
Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran yang akan diwawancara adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) dan para suami isteri (Pasutri) di daerah tersebut.
9
c. Dokumentasi Mencari data mengenai beberapa hal, baik berupa catatan dan data dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) dan para suami isteri Pasutri yang dimintai keterangan mengenai perceraian. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. d. Studi Pustaka Studi pustaka yaitu peneliti yang mencari data dari bahan-bahan tertulis (M. Amirin, 1990:135) berupa catatan, buku-buku, surat kabar, makalah dan sebagainya. 6. Analisis Data Menganalisa data artinya, menguraikan data, menjelaskan data, sehingga dari data-data tersebut dapat ditarik pengertian-pengertian yang kemudian dipahami sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode: a. Deskriptif Adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, dan pandangan sikap yang tampak (Winarno, 1985:139). Mendeskripsikan data yang didapat penulis tentang situasi di KUA Karanggede, kegiatan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan penekanan angka perceraian.
10
b. Kualitatif Adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia pada kawasan sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa(Meleong, 2003:3). Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data dengan cara membaur dalam masyarakat dan melakukan pengamatan langsung pada masyarakat Karanggede.
G. Tinjauan Pustaka Penelitian tentang peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam menekan angka perceraain (studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali telah dilakukan oleh : 1.
Nurlia Zulfatun Nisa‟ mahasiswi Universitas Islam Negeri( UIN) Jakarta dalam Skripsinya yang berjudul Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran BP4 dalam mencegah kasus perceraian di KUA Kec. Cipayung, dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi. Dalam skripsi Nurlia dapat diambil kesimpulan bahwa Peran BP4 KUA Kec. Cipayung sangat penting dan memberikan nilainilai positif, dengan mengikuti mediasi diharapkan dapat membantu masyarakat agar permasalahan yang ada di dalam rumah tangga dan keinginan untuk bercerai dapat tercegah. Adapun faktor pendukung mediasi
11
adalah: a) Itikad baikpasangan suami istri, b) Lingkungan sosial yang mendukung c) Peningkatan kualitas mediator, d) Keterbukaan klien. Sedangkan faktor penghambat mediasi adalah: a) Tidak ingin masalah diketahui orang lain, b) Ketidakperdulian masing-masing pihak (suami istri), c) Masalah yang diadukan sudah terlalu berat, d) Faktor psikologis, e) Faktor biaya (Nurlia,2013) 2.
Rifki Andrias Furi Nurlia Zulfatun Nisa‟ mahasiswi Universitas Islam Negeri( UIN) Yogyakarta dalam Skripsinya yang berjudul Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di Kecamatan Depok. Penelitian ini memfokuskan pada peran BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan tingkat keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah Kecamatan Depok. Dalam skripsi Rifki dapat diambil kesimpulan bahwa Upaya BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian belum begitu optimal, hal ini karena tidak ada dukungan dari pasangan suami isteri yang mencatatkan kasusnya di BP4 Kecamatan Depok berupaya menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, ratarata perkara yang masuk ke BP4 Kecamatan Depok telah mengalami perselisishan yang sudah parah,sehingga setiap pasangan suami isteri yang berperkara meminta jalan keluar perceraian setelah datang berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Depok (Rifki : 2009)
12
Dari kajian sebelumnya hanya fokus pada bagaimana peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian tersebut di Jakarta yang dilakukan oleh Nurfia dan Depok yang dilakukan oleh Rifki yang ahkirnya dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pencegahan peristiwa perceraian yang terjadi di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4). Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya adalah bagaimana peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam menekan angka perceraian dan apa sja kendala yang menghambat peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam melakukan penekanan angka perceraian di Kecamatan Karanggede.
H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan penlitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metedo penelitian dan sistematika penulisan. BAB II
: Dalam bab ini berisi kajian pustaka yang menjelaskan tentang pernikahan dan perceraian, faktor penyebab perceraian, konsep perceraian dalam Fiqh dan undang-undang, dan apa itu Badan
13
Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dan tugas dan tujuan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4). BAB III : Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa konsep peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) di KUA Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dalam menekan angka perceraian dan gambaran
umum
Kantor
Urusan
Agama
(KUA)
Kecamatan
Karanggede Kabupaten Boyolali. BAB IV : Dalam bab ini berisi tentang analisa data, yaitu bagaimana faktor atau kendala yang menghambat, pemecahan masalah dan keberhasilan peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam menekan angka perceriaan di kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. BAB V : Dalam bab ini berisi penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Bagian ahkir terdiri dari daftar pustaka dari riwayat hidup penulis.
14
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tim Redaksi Fokusmedia .200 :1) Allah berfirman dalam Al-qu‟an surat An-Nuur ayat 32-33
وو ْا َّ َوأَوِ ِك ُح ْوا اٌالَيَ َم َئ ِم ْى ُك ْم َواُل ْ صلِ ِحئىْهَ ِمهْ ِعبَب ِد ُك ْم وأِ َمبئِ ُك ْم أِنْ يَ ُك ْو ُ َ َ ا َا يُ ْ ىِ ِ ُم ُ ُ ِمهُ َ ْ لِ ِ َو ُ ُ َو ِ ٌ َعلِ ْ ٌم Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan za’aj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai
15
dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini (Muhtar, 1974 :11) Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah :“Perkawinan menurut syara‟ yaitu akad yang ditetapkan syara‟ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :“ Nikah menurut istilah syara’ ialah yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”(Ghazaly :8) Pengertian lain nikah adalah: Mengumpulkan. Menurut syara‟ artinya : akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul. Firman Allah :
ب لَ ُك ْم ِمنَ ْالنِ َسا ِء َ فا َ ْن ِكحُوْ ا َما طَا “Maka nikahilah wanita-wanita yang kami senangai. “(Idris dan Ahmadi, 1994 : 198)(QS. An-Nisa‟: 3) Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut : Pasal 2 : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mutsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari : Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih 16
Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam memwujudkan tujuan perkawinan (Ghazaly :11) Selain beberapa pengertian diatas juga disebutkan bahwa perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah (Zakiah,darajat. 1995 :38) 2. Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Islam Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada Tuhan. a. Pilihan jodoh yang tepat. b. Pernikahan didahului dengan pinangan. c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. d. Pernikahan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan. e. Ada persaksian dalam akad nikah. f. Pernikahan tidak ditentukan untuk waktu tertentu. g. Ada kewajiban membayar maskawin/mahar atas suami. h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah. i. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami. j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga(Tihami, 2009 :12)
17
3. Rukun Pernikahan. a. Rukun Pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas. 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. 3) Adanya dua orang saksi. 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki (Ghazaly,2006 : 48) 4. Tujuan Pernikahan Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agma dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggotan keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinyanya sehingga timbullah kebhagiannya, yakni kasih sayang antar anggota keluarga(Zakiah, darajat .1995:48) Lima (5) tujuan perkawinan menurut Zakiah Daradjat : a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
18
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang. c. Memenuhi panggilan agama; memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang (Zakiyah,darajar .1995 :49)
B. Perceraian/Talak 1.
Pengertian Perceraian Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. UU perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agma, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Namun menurut hukum cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku (Bahari, 2012. 12) Islam menyebut perceraian dengan sebutan “Talak”, talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “id’laqk” artitnya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara’, talak adalah: melepas tali perkawianan dan mengahkiri hubungan suami istri. Menurut Al-
19
Jaziri, talak ialah : “ Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mengunakan , perceraian, dan kata tertentu”. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Ashari, talak ialah: “melepaskan tali akad nikah dengan kata dan yang semacamnya”. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya” (Tihami & Sahrani, 2002:17) 2. Macam-Macam Cerai Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, yakni : a.
Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.
b.
Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami istri yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian.
20
Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama( Bahari. 2012. 17)
3. Alasan-Alasan Bercerai Terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami istri untuk bercerai. Tentu saja alasan-alasan ini diajukan sebagai dasar pada saat istri mengajukan gugatan cerai atau suami mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut : 1) Suami/istri berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang susah disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa ada izin atau alasan yang jelas dan benar, artinya dengan sadar dan sengaja meninggalkan pasanganya. 3) Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan. 4) Salah satu pihak bertindak kejam dan suka menganiaya pasangannya. 5) Salah satu pihak tak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami/istri karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya. 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali. 7) Salah satu pihak melanggar taklik-talak yang dia ucapakan saat ijab kabul pernikahan.
21
8) Salah satu pihak beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga dan tidak bisa hidup rukun. Pembatasan
pada
alasan-alasan
terjadinya/dikabulkannya
suatu
perceraian sebagaimana diatur pasal tersebut sejalan dengan prinsip UU No. 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan yang dikehendaki para penyusun UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera (Bahrani. 2012. 21) 4. Akibat-Akibat Dari Perceraian a. Dampak/akibat perceraian bagi seorang (mantan) istri di antaranya sebagai berikut : 1) Istri yang dicerai talak oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah (waktu tunggu) dan mut‟ah (hadiah dari mantan suami). Nafkah iddah adalah pemberian nafkah dari (mantan) suami kepada (mantan) istrinya selama 3 bulan berturut-turut selama masa tunggu setelah diucapkanya talak oleh mantan suami. Sedangakan mut‟ah adalah kado terahkir dari (mantan) suami kepada mantan istri sebagai akibat dari adanya perceraian. Mut‟ah berupa benda/perhiasan ataupun uang. 2) Pada umumnya mantan istri mendapatkan hak pemeliharaan anak bila anak belum berumur 12 tahun ke atas (belum baligh/mummayiz) dengan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. 3) Mantan istri berhak mendapatkan bagian setengah dari harta gono-gini (harta bersama). Namun harta warisan yang diperoleh suami/istri
22
tidaklah termasuk di hitung harta bersama yang dibagi dua karena harta warisan tetap dimiliki oleh masing-masing. b. Dampak/akibat perceraian bagi seorang (mantan) suami di antaranya sebagai berikut : 1) Suami yang digugat cerai istrinya. Maka suami tidak berhak meberikan nafkah iddah dan mut‟ah. 2) Mantan suami tetap wajib membiayai dan menafkahi anaknya untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari dan biaya pendidikannya. Inilah yang disebut dengan kewajiban alimentasi. 3) Mantan suami juga berhak mendapatkan bagiannya pada harta gonogini yakni setengah dari hartanya bersamanya (Bahari .2012 .hal.2122) C. Badan Penasehataan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 1.
Sejarah Berdirinya Badan Penasehataan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kementerian agama (yang kemudian dirubah
dirubah menjadi
departemen Agama ) dibentuk di Indonesia oleh pemerintah Indonesia menjelang usia 5 bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 januari 1946.Tugas pokok kementerian agama sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Agama yang pertama Bapak H.M .Rasyidi sebagai berikut : ”Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kementerian Agama tersendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk
23
untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Salah satu tugas kementerian Agama pada saat itu adalah untuk melaksanakan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam. Tugas kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam undangundang tersebut diatas adalah hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak, dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat dan menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masingmasing bagaimana caranya melakukan hal tersebut.Dengan kata lain bahwa kementerian agama (Departemen Agama ) tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga. Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1950-1954 telah diladakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 60% diantaranya cerai.Melihat kenyataan seperti ini , beberapa pejabat di lingkungan kementerian agama dan para tokoh masyrakat merasa perlu didirikan suatu lembaga Penasehatan perkawinan yang dapat memberikan penasehatan untuk memberikan
jalan
keluar
dalam keluarga.Dari maksud
terhadap tersebut
kasus-kasus berdirilah
yang
lembaga
terjadi
di
penasehatan
perkawinan di beberapa kota besar di pulau Jawa, seperti di Jakarta, Di
24
Bandung, dan di Yogyakarta yang kemudian dipersatukan menjadi Badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4). Pada kesempatan konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 s.d 30 januari 1961 di Cipayung diumumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional telah berdiri pada tanggal 3 januari 1960 dan sejak saat itulah berlaku Anggaran Dasar dan dan anggaran Rumah tangga yang baru.Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama islam. Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 ditetepakanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia .Keputusan menteri agama tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No; 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 pusat, dan dengan KMA tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan penasehatan Perkawinan, perselisihan dan perceraian sampai dengan sekarang .(Direktur Urais, DR. H . Ahmad Sutarmadi, Amal bakti Juni-juli 1997, hal 21-22)
2.
Pengertian Umum Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinaan (BP4) BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah
25
mawaddah warahmah. Pada tahun 1950-1954 dilakukan penilaian terhadap statistik Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) di seluruh Indonesia dan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan mencapai 60-70%. Hal tersebut terjadi karena petugas NTR hanya 15 yang mengawasi dan mencatat pernikahan, sedangkan pemeliharaan dan perawatan selanjutnya diserahkan kepada suami istri. Bukanlah tugas Departemen Agama untuk menyelesaikan kasus krisis perkawinan rumah tangga, hal tersebut mengakibatkan tingginya angka perceraian dan banyak diantaranya yang sewenang-wenang, dalam hal ini hanya wanita yang menderita (Rudisantoso/ Desember 30,2013) Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terbentuk karena belum efektifnya peran Pengadilan Agama dalam mempersukar terjadinya perceraian atau dalam arti mengurangi terjadinya perceraian. Namun, mereka selangkah lebih berhasil dalam memberikan konsultasi pada kesulitan-kesulitan perkawinan dari pada pejabat NTR Jadi, pada dasarnya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya berperanya petugas NTR dalam kasus percerian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian. Berdasarkan hal-hal tersebut, Kantor Urusan Agama Kota Praja lebih dahulu merintis cita-cita kearah itu dengan dibentuknya SPP (Seksi Penasehat Perkawinan) Se-Jakarta Raya pada bulan April 1954 yang kemudian pada tahun 1956 berubah menjadi P-4 (Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian
26
Perceraian), sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian, mempertinggi nilai perkawinan dengan jalan memberikan nasihat bagi 16 mereka yang mengalami krisis. Usaha-usaha yang dilakukan P-4 ini berpengaruh luas ke daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung, didirikan organisasi yang sejenis dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Kemudian di Yogyakarta didirikan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) pada tanggal 3 Januari 1960, seluruh organisasi yang sejenis meleburkan diri dan menjadi satu serta bersifat nasional dengan nama Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berpusat di Jakarta dengan cabang-cabangnya diseluruh Indonesia. Berdirinya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) satu-satunya badan yang berusaha dibidang Penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama No. 53 tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan keputusan Menteri Agama tersebut. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan resmi pemerintahan dengan keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tanggal 18 Juni tahun 1977 diatur pengakuan atas Badan
27
Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satusatunya badan yang bergerak dibidang Penasehatan perkawinan, pengurangan perceraian dalam rangka menunjang program Departemen Agama. landasan
bergeraknya
dipergunakan
anggaran
dasar
Badan
Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang disahkan oleh Konfrensi (BP4) ke-IV di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1976 serta anggaran rumah tangga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tersebut diberi nama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) yang disahkan oleh rapat pleno pengurus Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tanggal 18 Mei 1977 (Hasil Munas dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional. Jakarta,2005:1)
3.
Pengertian Pembinann Pembinaan yang dimaksud dengan “membina” disini adalah segala upaya pengelolaan atau penanganan berupa merintis, melatih, membiasakan, memelihara,
mencegah,
mengawasi,
menyantuni,
mengarahkan
serta
mengembangkan kemampuan suami-istri untunk mewujudkan keluarga sakinah dengan mengadakan dan menggunakan segala daya , upaya dan dana yang dimiliki (Departemen Agama, 2005:4). Sehingga dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa sebuah pernikahan bukan hanya untuk sementara melaikan selamanya dan dibutuhkan pula dalam sebuah pernikahan saling mengerti, saling mengayomi
28
dan bahkan juga saling melindungi guna untuk menwujudkan keluarga yang kekal dan abadi selamanya sesuai dengan arti dari sebuah pernikahan itu sendiri. Tujuaan membimbing keluarga adalah yang tiada lain ialah demi terwujudnya kebahagian yang abadi dari dunia hingga akhirat bagi keluarga itu, termasuk pihak suami sendiri, maka cara-cara yang paling tepat untuk mencapainya pun tiada lain ialah cara-cara bijaksana sesuai dengan yang diajarka oleh syariat Islam. Cara-cara itu tidak bia dilepaskan dari konsep Islam yang ajaranya jelas-jelas membimbing manusia menuju kebahagiaan abadi, kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat (Halim, 2005: 261). Persiapan dalam melakukan apapun awal dari keberhasilan. Apalagi untuk sebuah pernikahan, sebuah moment besar dalam kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan momen besar bagi seorang laki-laki karena dia akan bertambah amanah yakni dari tanggung jawab atas dirinya sendiri menjadi tanggung jawab terhadap sebuah keluarga (Takariawan, 2009: 24). Untuk sebuah peristiwa bersejarah itulah laki-laki dan perempuan Muslim
hendaknya memiliki
kesiapan diri
secara moral
spiritual,
konsepsional, fisik, material dan sosial. a. Persiapan Moral dan Spiritual Kesiapan secara spiritual ditandai oleh mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan berumah tangga. Tidak rasa gamang atau keraguan tatkala untuk memutuskan menikah dengan segala konsekuensinya atau resiko yang akan dihadapi pasca pernikahan (Takariawan, 2009: 24).
29
Sehingga pada saatnya nanti diharuskan mempersiapkan diri untuk siap menanggung semua yang pada sebelumnya belum pernah dijalankan yaitu seorang laki-laki pada nantinya akan menjadi imam dalam sebuah rumah tangga dan akan menjadi bapak dari hasil pernikahan tersebut, kemudian persiapkan pula juga seorang perempuan yang pada nantinya juga akan menjadi seorang ibu dari anak-anak yang dihassilkan dari perrnikahan tersebut. Sebelum memutuskan untuk menikah, persiapkan diri dari segi moral sangat signifikan. Ingatlah peryataan Allah bahwa wanita yang beriman adalah untuk laki-laki yang beriman dan wanita pezina adalah untuk laki-laki pezina. Yang keji hanya layak medapatkan yang keji pula. Artinya:. wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga) (QS An-Nur: 26). Jika ingin mendapatkan pasangan yang baik maka jadikan diri anda baik terlebih dahulu, jika anda ingin mencari istri yang salihah maka jadikan diri anda saleh terlebih dahulu, karena Allah sudah menetapkan akan hal itu semua sesuai dengan ayat yang ada diatas. b. Persiapan Konsepsional Kesiapan konsepsional ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan, dan kadang juga pernak-pernik pernikahan serta kerumahtanggaan. Kadanag kita jumpai masyarakat yang menikah tanpa mengaahui aturan Islam tenang pernikahan dan kerumahtanggaan, Wajar 30
saja kalau kemudian dalam kehidupan berumah tanggaa terjadi berbagai bentuk yang tidak sesaui dengan sunnah kenabian disebabkan oleh ketidak mengertian (Takariawan, 2009: 28). Dari sekian banyak pernikahan yang sudah berlangsung bahwa teraya masih ada juga kejadian dimasayrakat mengenai betapa pentingya mengetahui ilmu-ilmu pernikahan, karena banyak dari sekian pernikahan di masayarakat yang tidak mau tahu terhadap betapa pentingya ilmu tentang pernikahan itu sendiri. c. Persiapan Fisik Kesiapan fisik ditandai dengan adanya kesehatan yang memadai sehingga kedua belah pihak akan mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami atau istri dengan optimal. Apabila diantara indikator „mampu‟ yang dituntut dalam melaksanakan pernikahan adalah kemampuan melaksanakan jimak maka salah satu aspek kesehatan yang dituntut pada laki-laki dan perempuan adalah menyangkut kemampuan berhubungan suami istri secara wajar (Takariawan, 2009: 32). Hal ini sangat diperlukan dalam menunjang sebuah perkawinan yang
nantinya
memeriksakan
akan diri
berlangsung
masing-masing
dan
diperlukan
untttuk
juga
mengatahui
untuk
kesehaan
reproduksi dari setiap calon pengantin karena. Rasullulah Saw. Menganjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang lagi mempunyai peluang untuk melahirkan banyak anak.
31
Maka dari itu sebelum melangsungkan sebuah pernikahan alangkah baiknya dari setiap calon mengetahui dari setiap riwayat kesehatan dari masing-masing
calon
pengantin
apakah
pada
nantinya
akan
diberlangsungkan sebuah pernikahan apa tidak sehingga pada nantinya tidak ada penyesalan setelah terjadinya penikahan tersebut.
d. Persiapan Materil Islam tidak menghendaki kita berpikiran meterialistis bahwa orintasi dalam kehidupan hanyalah materi. Akan teapi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa materi mrupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah. Masyrakat indonesia tidak akan bisa menunaikan ibadah haji apabila tidak memiliki cukup dana untuk berangkat ketanah suci, serta biaya menetap maupun pulangya. Termasuk juga biaya bagi keluarga yang ditinggalkan selama hampir sebulan ((Takariawan, 2009: 34). Dari urian diatas jangankan haji, sedangkan sholatpun tidak akan sah kalau auratnya tidak tertutup dan untuk menutup itu aurat maka dibutuhkan juga materi untuk beribadah kepada Allah, selain itu pun kita tidak akan bisa beribadah tanpa kita makan sedangkan biaya untuk makan pun juga kita membutuhkan yang namanya materi. Allah berfirman: Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Maka dari sini Allah sudah meletakkan kewajiban untuk memenuhi ekonomi bagi pihak laki-laki karena laki-laki memiliki tanggung jawab 32
kepada istri dan anak-anknya nanti, maka apabila ingin melangsungkan sebuah pernikahan alangkah baiknya sudah memiliki pekerjaan karena pada nantinya seorang laki-laki tidak akan hidup sendiri setelah dia melaksanakan sebuah pernikahan.
e. Persiapan sosial Menikah menyebabkan pelakunya mendapatkan status sosial ditengah masyrakat. Jika sewaktu lajang dia masih menjadi bagian dari keluarga bapak ibunya, sehingga belum diperhintungkan dalam kegiatan kemasyarakatan, setelah menikah mereka mulai dihitung sebagai keluarga tersendiri (Takariawan, 2009: 38). Membiasakan diri terlibat dalam masyarakat merupakan sebuah persiapan bahwa sudah siap dengan apa yang akan terjadi nantinya, karena pada suatu saat nanti mau tidak mau kita pasti bakalan kembali pada masyarakat maka dari itu persiapan sosial dalam hal ini sangat dibutuhkan apabila dari masing-masing calon pengantin sudah dewasa pastinya sudah tidak akan asing lagi dengan kagiatan yang ada di masyarakat itu sendiri. Agama
Islam
senantiasa
menyuruh
kita
untuk
memeiliki
kepedulian dan keterlibatan sosial. Allah Swt. Telah berfirman. Artinya: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil 33
dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (QS AnNisa ayat 36). Oleh sebab itu Islam sangat menghargai keserasian dalam kehidupan bermasyarakat kemudian jangalah pernah merasakan malu apa bila sudah dihadapkan dengan masyarakat secara langsung, karena pada duluya yang tidak pernah tersentuh oleh kegiatan yang ada di masyarakat maka setelah melangsungkan sebuah pernikahan dan sudah memiliki keluarga maka dengan sendirinya sudah harus bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung yang tanpa harus disuruh sudah harus bisa membiasakan dengan sendirinya karena persiapan sosial disini sangatlah penting karena kita pada akhirnya akan menjadi masyarakat juga.
4.
Usaha Dan Kegiatan Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, BP4 menentukan berbagai usaha sebagai berikut : a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok. b. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenangwenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawianan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan. c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
34
d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat. e. Bekerjasama dengan istansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. f. Menerbitkan majalah , buku, brosur, dan penerbitan lain. g. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis. h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera. i. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga. j. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera. k. Usaha
lain
yang
dipandang
bermanfaat
bagi
kebahagiaan
dan
kesejahteraan keluarga (rumah tangga) Usaha tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : a. Membentuk korps penasihat perkawinan BP4 di semua tingkatan (pusat, propinsi, Kabupaten, kota madya dan kecamatan ) b. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4 c. Memberikan Penasehatan pra nikah bagi calon pengantin. d. Menerbitkan buku-buku tentang membina keluarga bahagia Sejahtera.
35
e. Memberikan Penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. f. Menerbitkan majalah nasehat perkawinan dan keluarga (sekarang dirubah menjadi perkawinan dan keluarga yang disebarkan ke seluruh Indonesia. g. Membuka biro Penasehatan perkawinan dan konsultasi keluarga di tingkat pusat dan tingkat propinsi. h. Menyelenggarakan pendidikan kerumahtanggaan bagi remaja usia nikah. i. Membuka Penasehatan perkawinan melalui Hot line Telepon j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga tahun sekali di semua tingkatan. k. Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan sebagainya dalam kaitannya dengan upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera. l. Membuka biro konsultasi jodoh ( Direktur Urais, DR. H . Ahmad Sutarmadi, Amal bakti Juni-juli 1997, hal 21-22)
5.
VISI dan Misi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Adapun Visi dan Misi dari BP4 adalah sebagai berikut : Visi BP4 adalah mewujudkan keluarga sakinah dengan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa. Sedangkan Misi BP4 adalah : a.
Meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kusus calon pengantin dan konseling keluarga.
36
b.
Memberikan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui konseling.
c.
Memperkuat kapasitas kelembagaan BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan (Hasil Munas dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta.2005 :6).
6.
Tujuan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tujuan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu : Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spriritual (Hasil Munas dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta.2005 :31).
7.
Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Peraturan Mentri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”. Setiap tahun
37
ada dua juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga (Subekti, 1982: 23). Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah. Tapi, faltanya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam Al-Quran 80 persen ayat membicarakan tentang penguatan bangunan rumah tangga, hanya sebagian kecil yang membicarakan masalah penguatan negara, bangsa apalagi masyarakat, sebab keluarga adalah sendi dasar terciptanya masyarakat yang ideal, mana mungkin negara dibangun di atas bangunan keluarga yang berantakan. Apabila
angka
perceraian
di
masyarakat
terus
mengalami
peningkatan, itu menjadi bukti kegagalan dari kerja Badan Penasehat pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4). Kasus perceraian suami-isteri ternyata jumlah isteri yang menggugat cerai suami makin meningkat. Hal merupakan fenomena baru di enam kota besar di Indonesia. Terbesar adalah di Surabaya. Berdasarkan data, di Jakarta dari 5.193 kasus, sebanyak 3.105 (60 persen) adalah kasus isteri gugat cerai suami dan sebaliknya suami gugat cerai isteri 1.462 kasus. Di Surabaya dari 48.374 kasus sebanyak 27.805 (80 persen) adalah kasus isteri gugat cerai suami, sedangkan suami gugat cerai isteri mencapai 17. 728 kasus. Di Bandung dari 30.900 kasus perceraian, sebanyak 15.139 (60 persen) adalah kasus isteri gugat cerai suami dan suami
38
gugat cerai isteri sebanyak 13.415 kasus. Selanjutnya, di Medan dari 3.244 kasus sebanyak 1.967 (70 persen) adalah isteri gugat cerai suami dan suami gugat cerai isteri hanya 811 kasus. Di Makassar dari 4.723 kasus sebanyak 3.081 (75 persen) adalah isteri gugat cerai suami, dan suami gugat cerai isteri hanya 1.093 kasus. Sedangkan di Semarang dari 39.082 kasus sebanyak 23.653 (70 persen) adalah isteri gugat cerai suami dan suami gugat cerai isteri hanya 12.694 kasus. Penyebab perceraian tersebut antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangga mencapai 46.723 kasus, faktor ekonomi 24.252 kasus, krisis keluarga 4. 916 kasus, cemburu 4.708 kasus, poligami 879 kasus, kawin paksa 1.692 kasus, kawin bawah umur 284 kasus, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 916 kasus. Suami atau isteri dihukum lalu kawin lagi 153 kasus, cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis) 581 kasus, perbedaan politik 157 kasus, gangguan pihak keluarga 9. 071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 54. 138 kasus. Tingginya permintaan gugat cerai isteri terhadap suami tersebut, diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan lelaki, atau akibat globalisasi sekarang ini, atau kaum perempuan sudah kebablasan. Kesadaran atau kebablasan, itulah antara lain yang menjadi perhatian kita semua sebagai umat beragama (Subekti, 1982 :23).
39
8.
Susunan Organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) a. Organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; b. Organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi : 1) Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga. 2)
Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus.
3) Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha. 4) Bidang Humas dan Publikasi,dokumentasi c. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga (Yusuf, 2014:15)
9.
Pengurus Organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) a. Pembina BP4 tingkat Pusat terdiri dari: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama Rl, Menteri dan Kepala Lembaga terkait;Pembina BP4 tingkat Provinsi adalah Gubernur; Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
40
b. Pembina di tingkat Kecamatan adalah Camat; Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari unsur pejabat Kementerian Agama dan Peradilan Agama, institusi terkait, ulama, tokoh organisasi Islam dan cendikiawan; c. Tim Ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah yang secara operasional memberikan dukungan kepada pengurus BP4 dalam pelaksanaan program
terutama dalam
bentuk
pemikiran, ide dan gagasan. d. Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum, ketuaketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang. e. Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait fungsi BP4. f. Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya (di poskan oleh Yusuf. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BP4.15 september 2014).
41
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karanggede 1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Karanggede Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten
Boyolali yang mempunyai tugas dan fungsi untuk
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam.KUA Kecamatan Karanggede telah berumur lebih dari setengah abad. KUA ini sendiri mulai dibentuk pada tahun 1964. Walaupun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecmatan Karanggede berdiri pada tahun 1964, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1982. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Karanggede mengalami
peningkatan
frekuensi
pernikahan
seiring
dengan
pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari enam Kelurahan. Dilihat dari kondisi geografisnya KUA KecamatanKaranggede terletak di Wilayah Kabupaten Boyolali bagian utara yang berjarak kurang lebih 30 Km dari Kantor Kabupaten..
42
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karanggede terletak di Jl. Raya Karanggede Wonosegoro Km. 01 atau di Dukuh Trayon, Desa Kebonan, dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara :
Wilayah Kecamatan Wonosegoro
b. Sebelah Selatan
:
c. Sebelah Timur :
Wilayah Kecamatan Klego
d. Sebelah Barat :
Wilayah KecamatanSuruh dan Kecamatan
Wilayah Kecamatan Simo
Susukan (Kabupaten Semarang) Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan agama (KUA) kecamatan Karanggede : a.
Sebelah Utara : Jalan Desa
b.
Sebelah selatan : Masjid Baitul Maghfur
c.
Sebelah Timur : Perumahan warga
d.
SebelahBarat
: Perumahan warga
Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Karanggede sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala sebagai berikut : Tabel 3.1 NO
N A M A
1
MUHTAROM
2
MUNAWIR
PERIODE – 1959
43
KETERANGAN Pensiun
3
SM. BAJURI
1959 – 1968
-
4
SUYATMA
1968 – 1975
Pensiun
5
SM. BAJURI
1975 – 1976
Pensiun
6
H. JAMARI
1976 – 1988
Pensiun
7
H. ALI KHASAN
1988 – 1994
Pensiun
8
MUNJAYIN
1994– 2001
Pindah ke KUA Wonosegoro
9
KASRURI
2001 – 2005
Pensiun
10
SUKAHIR, S.Ag.
2005 – 2009
Pindah ke KUA Wonosegoro
11
MUSADI, S.Ag., M.Pd.I
2009 –2013
Pindah Ke KUA Sambi
12
TRI PITUAH, S.Pd.I
2013Sekarang
-
2. LandasanHukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede a.
Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR;
b.
Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c.
Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
d.
Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
e.
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
f.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974;
g.
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Agama;
44
h.
Peratura Pemerintah No. 48 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama;
i.
Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
j.
Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
k.
Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
l.
Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
m. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; n.
Peraturan Menteri Agama No. 24 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk Di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
o.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.
PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya; p.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya;
45
q.
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. SJ/DJ.II/HM.01/3327/2015
Tentang
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah No.48 Tahun 2015; r.
Surat
Edaran
Dirjen
Bimbingan
Masyarakat
Islam
dan
Penyelenggaraan Haji No: DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR; s.
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/748 Tahun 2015 Tentang Petunjuk teknis pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
t.
Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369/2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
u.
Dan
beberapa
peraturan
perundang-undangan
yang
lain.(
Sumber:KUA Kecamatan Karanggede, 2015: 1-2)
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karanggede Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Karanggede pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Kepala NIP
: TRI PITUAH, S.Pd.I : 19611019 198703 1 002
Pangkat / Golongan
: Penata Tingkat I (III/d)
b. Pengelola Urusan Agama
NIP
: UMAR
: 19640215 198603 1 002
46
Pangkat/Golongan
: Penata Muda Tk. I (III/b)
c. Pengelola Administrasi dan Dokumentasi: MUKALIM, S.Sy NIP
: 19680120 200701 1 030
Pangkat/Golongan
: Penata Muda (IlI/a)
d. Pengolah Data
: WARTINI
NIP.
: 19820314 200910 2 001
Pangkat/Golongan
: Pengatur Muda Tk l (II/b)
e. Penyuluh Agama Islam Fungsional NIP.
: Drs. ROJAK
: 19650525 200701 1 047
Pangkat/Golongan
: Penata Muda Tk l (III/b)
f. Staf Wiyata Bhakti
: MUHAMMAD SUKRON,S,Pd.I.
g. Staf Wiyata Bhakti
: MUFIDAH,SH.I.
h. Staf Wiyata Bhakti
: DYAH TRISNIA OKTASARI,SH
i. Staf Wiyata Bhakti
: EKA ASTRIANI, S.Pd
4. Tugas Dan Wewenang KUA Kecamatan Karanggede Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Boyolali yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam.Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA Kecamatan Karangede merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan 47
agar tugas dan fungsi yang embannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.Untuk itu, sebagai laporan atas hasil kinerja yang dapat dicapai oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, maka dibuatlah laporan akuntabilitas kinerja berikut ini. Perkembangan mutakhir dari KUA KecamatanKaranggede seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka
Kreditnya,
maka
Kantor
Urusan
Agama
Kecamatan
Karanggedemelaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang merangkap sebagai PPN/Penghulu dengan dibantu 3 (tiga)Pejabat Fungsionsl Umum dan satu orang pejabat Penyuluh Agama Islam, dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pejabat KUA Kecamatan Karanggede memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal,
sehingga
dengan
demikian
diharapakan
KUA
KecamatanKaranggede sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian
Agama
Kabupaten
48
Boyolali
dapat
menjalankan
tupoksinya dengan baik dan memuaskan.( Sumber: KUA Kecamatan Karanggede, 2015: 4-5) Dalam
rangka
untuk
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat, serta untuk mereformasi sistem birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit dan memakan waktu yang panjang maka usaha yang dilakukan antara lain dengan : a. Mendelegasikan setiap tugas pelayanan pada masyarakat kepada masing-masing pegawai. b. Membuat jadwal pernikahan berikut petugas penghulunya secara periodik setiap hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan nikah pada salah satu penghulu saja. c. Membekali setiap penghulu dan pegawai wawasan tugasnya masing-masing berikut aspek hukum dan prosedur hukumnya. d. Kepala KUA selalu memonitoring setiap hari dan memberikan arahan terhadap beban tugas yang diberikan kepada setiap pegawai. e. Setiap pegawai diberikan kewajiban untuk berupaya memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang seluruh persyaratan administratifnya telah dipenuhi berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.(
Sumber: KUA Kecamatan Karanggede, 2015: 5) Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Departemen 49
Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama.Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama di Kabupaten atau Kotamadya dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam. ( Sumber: KUA Kecamatan Karanggede,2015: 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut; a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi. b. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama. c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.( Sumber:KUA Kecamatan Karanggede, 2015: 3) Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi KUA Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan
Agama
Kecamatan,
50
dimana
Kantor
Urusan
Agama
berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten/Kota
yang
dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.( Sumber:KUA Kecamatan Karanggede, 2015: 3) Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA Kecamatan Karanggede dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kantor
Kementerian
Agama
Kabupaten
Boyolali,
Kanwil
Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan (Sumber:KUA Kecamatan Karanggede,2015:3). 5. Rancangan Dan Strategi Seperti yang diakatakn oleh bapak Tri Pituah, rancangan program kerja yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Karanggede dapat diklasifikasikan seabagai berikut:
51
a. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan Publik yang baik dan akuntabel. b. Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk. c. Mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagian dan sejahtera serta terwujudnya kemandirian keluarga. d. Mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan visos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. e. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan ummat beragama. f. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga
terwujud
Akuntabilitas
jama‟ah
Kantor
Urusan
haji
yang
Agama
mandiri(Sumber:
(KUA)
Kecamatan
Karanggede tahun 2015). Dalam melaksanakan rancangan program kerja diatas, maka strategi yang disusun oleh KUA Kecamatan Karanggede dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Mengadakan peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik. b. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik dalam pencatatan nikah dan rujuk.
52
c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga terwujud kemandirian keluarga. d. Meningkatkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan visos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. e. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan ummat beragama. f. Mewujudkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga
terwujud
Akuntabilitas
jama‟ah
Kantor
Urusan
haji
yang
Agama
mandiri(Sumber:
(KUA)
Kecamatan
Karanggede tahun 2015).
6. Data Pernikahan, Rujuk, Cerai dan Talak Tahun 2004-2015 Tabel 3.2 NO
TAHUN
NIKAH
RUJUK
TALAK
CERAI
1
2004
500
0
6
12
2
2005
494
0
9
47
3
2006
536
0
13
26
4
2007
540
0
9
28
5
2008
588
0
17
38
6
2009
561
0
20
47
7
2010
502
0
17
51
53
8
2011
512
0
10
21
9
2012
483
0
20
46
10
2013
481
0
9
35
11
2014
452
0
12
32
12
2015
411
0
22
49
(Sumber: Akuntabilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede tahun 2015)
7. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Karanggede Saat ini KUA Kecamatan Karangede mempunyai sarana prasarana berupa sebuah kantor yang cukup baik. Dalam kantor tersebut terdapat terdiri dari ruang Kepala KUA, ruang arsip, ruang pegawai, dapur, serta ruang pertemuan yang juga difungsikan sebagai ruang ijab Kabul.
Dalam
meningkatkan
pelayanannya,
KUA
Kecamatan
karanggede juga mempunyai 3 set Komputer serta dua Laptop.Masingmasing ruang memiliki sebuah komputer kecuali dapur dan ruang pertemuan yang difungsikan sebagai ruang ijab kabul. Selain itu juga terdapat sebuah Televisi yang ditempatkan diruang pegawai. Untuk sarana prasarana diluar kantor, KUA Kecamatan Karanggede memiliki tempat parkir kendaraan roda dua untuk para pegawai KUA dan para tamu.
54
B. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinann (BP4) Kecamatan Karanggede 1.
Sejarah BP4 di KUA Kecamatan Karanggede Salah satu tugas kementerian Agama pada saat didirikan adalah untuk melaksanakan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut
agama
Islam.Tugas
kementerian
Agama
sebagaimana
tercantum dalam undang-undang tersebut diatas adalah hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak, dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat dan menjaga kelestarian pernikahan
yang telah dilaksanakan oleh
masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana caranya melakukan hal tersebut.Dengan kata lain bahwa kementerian agama (Departemen Agama) tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga. Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1950-1954 telah diadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 60% diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini, beberapa pejabat di lingkungan kementerian agama dan para tokoh masyrakat merasa perlu didirikan suatu lembaga Penasehatan perkawinan yang dapat memberikan penasehatan untuk memberikan jalan keluar terhadap
55
kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga. Dari maksud tersebut berdirilah lembaga penasehatan perkawinan di beberapa kota besar di pulau Jawa, seperti di Jakarta, Di Bandung, dan di Yogyakarta yang kemudian dipersatukan menjadi Badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4). Pada kesempatan konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 sampai dengan 30 januari 1961 di Cipayung diumumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional telah berdiri pada tanggal 3 januari 1960 dan sejak saat itulah berlaku Anggaran Dasar dan dan anggaran Rumah tangga yang baru.Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama islam. Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 ditetepakanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan menteri agama
tersebut kemudian diperkuat dengan
keputusan Menteri Agama N: 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 pusat, dan dengan KMA tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan penasehatan Perkawinan, perselisihan dan perceraian sampai dengan sekarang.Sedangkan BP4 sendirimerupakan lembaga yang ada di dalam KUA dan dikepalai oleh penyuluh agama di KUA tersebut.
56
Dari penuturan Bapak Tri Pituah, BP4 di Kecamatan Karanggede sendiri baru berdiri pada tahun 1977. Tetapi hal tersebut tidak bisa dipastikan secara pasti karena sejarah tentang BP4 di KUA yang dia pimpin sangat sedikit sekali tulisan atau document yang dapat dilacak. Sehingga dengan demikian maka sejarah perjalanan BP4 di Kecamatan Karanggede tidak bisa difahami secara mendetail. 2.
Landasan Hukum Yang menjadi landasan hukum dari didirkannya BP4 adalah a. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 tentang Badan Penasehat Perkawinan Dan Penyelesaian Perceraian (BP4). b. Keputusan Menteri Agama N: 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 pusatdan dengan KMA tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan penasehatan Perkawinan, perselisihan dan perceraian sampai dengan sekarang
3. Struktur Organisasi BP4 Pembina
: Camat Kecamatan Karanggede
Penasehat
: Ketua MUI Kecamatan Karanggede Kepala KUA Kecamatan Karanggede
Ketua
: Tri Pituah, S.Pd.I.
Sekretaris
: Muhammad Sukron, S.Pd.I
Bendahara
: Mufidah, S.HI.
Bidang-Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah
: Dyah Trisnia Oktasari, SH
57
Ngatimin Pengembangan SDM
: Eka Astriyani Turhamun, S Pd I
Konsultasi Hukum & Perkawinan : Anni Kistiwinasih, S.Pd.I M Mahmudi, S Ag Komunikasi dan Informasi Penerangan: Agus Susilo, SH Aris Munandar Penasehatan Perkawinan & Pembinaan Keluarga: Munjamil AD Widarti, S.HI Pembinaan Keluarga Sakinah Teladan :Ahmad Mustufid, S.Pd.I Endri Hastuti, S Pd I
4. Tugas Dan Wewenang BP4 BP4 mempunyai tugas untuk memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya
baik
perorangan
maupun
kelompok.Tugas
yang
selanjutnya adalaha mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawianan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.BP4 juga memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum 58
munakahat.serta bekerjasama dengan istansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. BP4
juga bertugas untuk meningkatkan penghayatan dan
pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera. Selain itu BP4 diberi tugas meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga serta berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera. BP4 juga berhak mengusulkan usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga) Adapun
wewenang
dari
BP4
adalah
menyelenggarakan
penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4, memberikan Penasehatan pra nikah bagi calon pengantin, menerbitkan buku-buku tentang membina keluarga bahagia Sejahtera dan memberikan Penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.BP4 juga berwenang untuk menerbitkan majalah nasehat
perkawinan
dan
keluarga
(sekarang
dirubah
menjadi
perkawinan dan keluarga yang disebarkan ke seluruh Indonesia. BP4 di Kecamatan karanggede sendiri
juga membuka biro
Penasehatan perkawinan dan konsultasi keluarga di tingkat desa serta menyelenggarakan pendidikan kerumahtanggaan bagi remaja usia nikah. Untuk memenuhi tuntutan zaman BP4 juga membuka
59
Penasehatan
perkawinan
melalui
Hot
line
Telepon,
serta
menyelenggarakan seminar, lokakarya dan sebagainya dalam kaitannya dengan upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera dan membuka biro konsultasi jodoh. 5. Upaya BP4 Kecamatan Karanggede dalam Mencegah Perceraian Untuk menekan angka perceraian Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan karanggede melakukan berbagai upaya antaranya adalah : a.
Penasehatan Menurut Tri Pituah, yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Karanggede, beliau menjelaskan bahwa metode pemberian nasehat yang dilakukan terhadap orang-orang yang menikah dilakukan pada saat Pra Pernikahan. Dalam Penasehatan yang dilakukan pada saat pra pernikahan dilakukan sebelum pasangan melakukan akad kijab qabul.Dalam Penasehatan pra pernikahan itu dilibatkan berbagai pihak antaranya tokoh agama, pemerintah desa dan juga puskesmas karena puskesmas juga terlibat
untuk mengetahui kondisi kesehatan dari pihak calon
pengantin karena sangat penting untuk mengatahui kondisi kesehatan. Karenadengan melibatkan berbagai pihak pendukung pernikahan
juga
termasuk
salah
satu
untuk
mencegah
perceraian,oleh sebab itu sangatlah penting peran tokoh agama, pemerintah dan juga puskesmas tersebut. Bapak Tri Pituah
60
menjelaskan “…dengan mempunyai bekal yang cukup maka sepasang pengantin akan dapat diharapkan benar-benar menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”. Dalam usaha penasehatan terhadap masyarakat dan calon pengantin BP4 melibatkan berbagai pihak, antara lain: 1) Tokoh Agama Pembinaan yang dilakukan kepada pasangan pengantin oleh tokoh agama merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh KUA dengan Modin dan Penyuluh Non PNS yang
tersebar
di
setiap
desa
di
Kecamatan
Karanggede.Pembinaan dilakukan ketika calon pengantin sedang melengkapi persyaratan pendaftaran pernikahan.Selain itu juga, peran tokoh agama juga diberikan ketika dalam acaraacara keagamaan disisipkan tentang materi-materi pernikahan. 2) Pemerintah Desa Pembinaan yang dilakukan oleh pemerinatah desa lebih banyak dititikberatkan pada masalah administrasi yang harus dilengkapi oleh calon pengantin tersebut sebelum pernikahan dan setelah pernikahan mereka nanti.Selain itu juga dijelaskan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota rumah tangga atau keluarga baru dalam masyarakat desa tersebut.Sehingga dengan
hal
tersebut
61
diharapkan
bahwa
pasangan
pengantintersebut dapat memenuhi hak dan kewajibannya terhadap negaranya. 3) Puskesmas Pembinaan yang dilakukan oleh Puskesmas adalah tentang kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, kesehatan anak dan keluarga dan yang lainnya.Dengan demikian maka diharapakan pasangan pengantin tersebut dapat hidup sehat sentosa. Pembinaan ini dilakukan oleh Puskesmas ketika calon pengantin mengurus surat keterangan sehat. b.
Pembinaan Pembinaan yang dilakukan oleh BP4 sendiri dilaksanakan pasca
terjadinya
pernikahan.
Pembinaan
dilakukan
secara
berkesinambungan. Menurut pendapat Bapak Tri Pituah, untuk mencegah
perceraian
perlu
dilakukan
pembinaan
dengan
menggunakan berbagai materi yang bisa menjadi landasan hukum yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan antaranya adalah ilmu-ilmu fiqih, tentang membina keluarga, dan bagaimana nikah yang sebenarya, serta nikah sebagai menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Tri Pituah Dalam nenekan angka perceraian kami perlu memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok, dengan menggunakan dasar agama dan pedoman ilmu fiqh yang membahas bahwa pentingnya pernikahan dan 62
dan menjelaskan bagaimana hukum pernikahan dan perceraian, dan kami juga menjelaskan dampak buruk apabila terjadi peceraian dan masih banyak lagi materi-materi lainnya seperti ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan lain –lain” Dengan demikian diaharapakan dapat menekan angka perceraian setelah para calon pengantin mengetahui hukum dan dampak perceraian dengan dasar hukum yang pasti yaitu ilmu fiqh seperti fiqh Munakahat, Fiqh Ibadah, Fiqh Mu‟amalah, hadits dan Alqur‟an. Pembinaan yang dilakukan oleh BP4 bukan saja melibatkan para pengurus organisasinya, tetapi juga melibatkan para tokoh masyarakat atau para penyuluh non PNS. Pelibatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar maksimal dalam hasil yang ingin dicapai. Kerjasama yang dibangun dalam pembinaan yang dilakukan oleh BP4 dengan para tokoh masyarakat sudah dimulai sejak lama, bahkan bisa dikatakan sejak BP4 itu berdiri. Pembinaan yang dilakukan dapat melalui beberapa cara, diantaranya adalah dengan melalui pengajian atau dalam kegiatankegiatan keagamaan yang diselenggarakan di desa masing-masing, seperti yasinan, kumpulan diba‟an, pertemuan RT atau perangkat desa, dan lain sebagainya. Ketika ada kegiatan keagamaan di desa, maka para tokoh masyarakat akan menyelipkan beberapa petuah atau sosialisasi tentang pembentukan keluarga sakinah dalam
63
mauidloh hasanah yang diberikan. Namun demikian memang tidak ada jadwal pasti dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan. Pembinaan hanya mengikuti dari jadwal tokoh-tokoh masyarakat yang berceramah di depan masyarakat. Bapak Tri Pituah menambahkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh BP4 tidaklah menjadi program tersendiri seperti dalam penasehatan. Akan tetapi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan itu selalu bersamaan dengan kegiatan lain yang sudah ada. Tetapi BP4 KUA Kecamatan Karanggerede juga melakukan kegiatan sosialisasi setiap awal tahun yang dalah satu temanya juga pembinaan tentang pernikahan. c.
Pelestarian Pelestarian merupakan salah satu tugas BP4 setelah pernikahan
terjadi dan muncul kemungkinan akan terjadinya perceraian. Hal tersebut dilakukan agar hubungan suami istri kembali harmonis setelah terjadinya keretakan dalam rumah tangga mereka. Adapun jumlah kasus perceraian yang terdaftar di KUA Kecamatan Karanggede pada tahun 2015 ada sebanyak 46 kasus, yang mana 30 kasus dari jumlah tersebut sudah ditangani oleh petugas BP4 melalui mediasi kedua pihak. Sedangkan sisanya tidak melalui penanganan dengan langkah mediasi dikarenakan beberapa hal. Proses yang dilaksanakan dalam pelestarian adalah dengan cara selalu mencari informasi dan data tentang keadaan keluarga yang
64
ada di masyarakat. Informasi didapatkan melalui pihak-pihak yang selama ini selalu bekerjasama dengan masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan penyuluh non PNS maupun para perangkat desa atau pemerinatahan kecamatan Karanggede. Apabila petugas menemukan info tentang terjadinya sebuah permasalahan dalam keluarga di wilayah tugasnya maka kemudian petugas BP4 akan menyelidikinya secara lebih intens agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Setelah itu, maka petugas BP4 akan melakukan pemanggilan kepada keluarga yang berselisih. Setelah dipanggil maka akan ditanyakan permasalahan apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Kemudian oleh pihak BP4 juga akan melakukan mediasi serta memberikan materimateri tentang pelestarian pernikahan serta cara menghadapi problematikan yang ditemukan dalam keluarga. Materi-materi yang diberikan bisa saja disampaiakan langsung oleh petugas BP4, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan disampaikan oleh tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh BP4. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga bisa di rumah tokoh masyarakat yang ditunjuk tadi. Bapak Tri Pituah selaku Kepala KUA Kecamatan Karanggede menjelaskan bahwa diantara materi yang diberikan sebagai salah satu upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri antara lain: 1) Adanya Saling Pengertian.
65
Di antara suami-istri hendaknya saling mengerti dan memahami tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami-istri sebagai manusia, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa perlu diketahui juga bahwa masingmasing juga memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku, dan mungkin perbedaan pandangan 2) Saling Menerima Kenyataan. Suami-istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, mati itu dalam
kekuasaan
Allah
tidak
dapat
dirumuskan
secara
sistematis.Namun kepada kita manusis diperintahkah untuk ikhtiar, Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami-istri kita masing-masing, kita terima secara tulus dan ikhlas. 3) Saling Melakukan Penyesuain Diri Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkunga keluarga, Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.
66
4) Memupuk Rasa Cinta Setiap
pasangan
suami-istri
menginginkan
hidup
bahagia.Kebahagian hidup adalah bersifat relatif sessuai dengan cita rasa dan keperlunya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, kedamaian serta segala sesuatu yang manusia. hendaknya
bersifat
Untuk antar
pemenuhan keperlua mental spiritual
dapat sesama
mencapai
kebahagiaan
keluarga,
senantiasa
berupaya
suami-istri
memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyanyangi, kasihmengasihi hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan. 5) Melaksanakan asas Musyawarah Dalam keluarga sikap bermusyawarah terutama antara suami-istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tak ada masalah yang tidak dapat diselesaiakan selama prinsip musyawarah diamalkan, Dalam hal ini dituntut untuk selalu terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.
67
6) Suka Memaafkan Diantara suami-istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami-istri yang tidak jarang dapat menjerumus kepada perselisishan yang berkepanjangan. 7) Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama Masing-masing suami-istri harus berusaha saling membantu pada setisp usaha peningkatan dan kemajuan yang pada giliranya menjadi kebahagian keluarga. 6. Program-ProgramBP4 Dalam Menekan Angka Perceraian. Bapak Tri Pituah menjelaskan bahwa BP4 mempunyai programprogram tersendiri untuk menekan terjadinya perceraian di tengahtengah
masyarakat.
Program-program
tersebut
dapat
peneliti
klasifikasikan sebagai berikut: a. Program
peningkatan
pembinaan
keluarga
sakinah
dan
pemberdayaan kemandirian masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi calon pengantin dan pasca nikah, membentuk satuan tugas (satgas) keluarga sakinah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, serta memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.
68
Program inib dilaksanakan ketika pendaftaran pernikahan dan setelah ijab. b. Program peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM) dan sistem pelayanan publik dalam pencatatan nikah dan rujuk. Hal tersebut dilakukandengan cara melaksanakan kegiatan pemberdayaan potensi
Sumber
Daya
Manusia(SDM)
Kantor
Urusan
Agama(KUA) dengan berpartisipasi dalam pelatihan, kajian ilmiah, seminar dan lainnya, mengadakan pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam pencatatan nikah dan rujuk, serta memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada masyarakat atas problematika pencatatan nikah dan rujuknya. Program ini dilaksanakan setiap awal tahun. 7. Metode Pembinaan Yang Dilakukan Oleh BP4 Menurut pendapat bapak Ngatimin selaku petugas BP4, dalam menekan angka perceraian perlu dilakukan teknik pembinaan sebagai berikut: a.
Mengundang masyarakat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede. Hal ini dilakukan ketika BP4 menerima laporan akan terjadinya sebuah perceraian. Maka BP4 kemudian mengundang pasangan yang sedang tidak harmonis tersebut ke KUA untuk diberikan pembinaan.
b.
Bekerjasama dengan instansi lain seperti Pemerintah Desa, Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan Karanggede. Kerjasama ini
69
juga dimaksudkan oleh memaksimalkan penyuluhn yang dilakukan sehingga dapat mencegah perceraian setelah perrnikahan nanti. c.
Mengirim calon penganten dan pasangan yang sudah menikah pada kegiatan pembinaan dan bimbingan yang diadakan oleh Kantor Departemen Agama baik tingkat Kabupaten, tingkat Wilayah ataupun yang diadakan oleh instansi lain (BKKBN)
d.
Memberikan wawasan kepada masyarakat umum dalam khutbah jum‟at, khutbah nikah maupun acara lain yang memungkinkan. Disamping itu, guna memaksimalkan terwujudnya keluarga
sakinah yang mandiri, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede juga memberikan advokasi dan konseling baik kepada masyarakat secara umum maupun masyarakat yang sedang bermasalah. Dengandemikian,
diharapkan
masyarakat
dapat
menyelesaikan
permasalahannya secara mandiri dan kembali rukun menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bapak Ngatimin juga menjelaskan bahwa dalam menyampaiakan materi-materi pembinaan diatas juga memakai metode-metode tertentu. Adapun metode tersebut adalah: a. Metode Hiwaratau Percakapan Dalam hal ini petugas BP4 silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topic tentang pernikahan atau permasalahannya yang sedang dihadapi dan dengan sengaja mengarah pada satu tujuan yang dikehendaki.
70
Dalam proses hiwar mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa seseoangyang menikuti topik percakapan dengan seksama dan penuh perhatian. Hal ini karena permasalahan yang disajikan sangat dinamis, karena para pihak tersebut baik dari BP4 maupun dari pasangan suami istri langsung terlibat dalam pembicaraannya secara timbal balik, sehingga tidak membosankan. Selain itu, metode hiwar dapat membangkitkan berbagai perasaan dan kesan seseorang, yang akan melahirkan dampak pedagogis yang turut membantu kukuhnya ide tersebut dalam jiwa pendengar atau pembaca serta mengarahkan kepada tujuan akhir, yaitu dipertahankannya pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bila metode hiwar dilakukan dengan baik, maka akan meninggalkan pengaruh berupa pendidikan akhlak, sikap dalam berbicara, menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. b. Metode 'Ibrah dan Mau'idah Dalam hal ini petugas BP4 akan memberikan nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengancara menjelaskan pahala atau ancamannya. Selain itu juga diberikan targhib yaitu
janji
terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan.tarhibyatu ancaman karena dosa yang dilakukan. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan materi pada saat ada kegiatan keagamaan, sosialisasi perniakahan atau dengan menemui
71
pasangan suami istri secara langsung. Dengan masukan yang diberikan maka diaharapkan dapat tercapaianya tujuan berkeluarga yang sakinah,mawaddah warahmah. c. Metode Uswah atau Keteladanan Dalam menanamkan kepada masyarakat di Kecamatan Karanggede, keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien.Karena masyarakat cenderung meneladani guru atau tokoh masyarakatnya.Keteladanan inilah yang harus diterapkan oleh para pegawai KUA Kecamatan Karanggede pada keluarga mereka masing-masing. Dengan menerapkan perilaku keluarga yang sakinah,mawaddah warahmah maka diharapkan dapat dicontoh oleh masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Dalam hal ini Tri Patuah juga mengsosialisasikan keluarga pegawai yang teladan kepada seluruh pegawai pemerintahan di Kecamatan Karanggede. 8. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BP4 Sesuai penelitian yang dilakukan oleh penelti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede, Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam melaksanakan tugasnya untuk menekan angka perceraian bukan berarti tanpa ada kendala sama sekali.Banyak
kendala
yang mereka
hadapi
dalam
perjalanan
mereka.Dalam hal ini Bapak Tri Pituah mengatakan “dalam program kinerja kami memang bagus, tapi tidak bisa berjalan dengan lancar, dan kami pun menyadari itu, karena kami 72
juga menyadari banyaknya kendala yang menghambat kesuksesan program kami untuk menekan angka perceraian yang lebih kecil di Kecamatan Karanggede ini, dan kendala tersebut seperti kurang kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan agama,sehingga pemikiran masyarkat masih rendah serta sulit untuk diajak berpikir maju, selain itu kami juga kekuranganalat penunjang berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah, dan rendahnya anggaran dana, yang pastinya dana itu juga faktor utama untuk melancarkan program kami dan tentu saja kami juga perlu dukungan dari masyarakat” Banyaknya kendala yang ada ini menjadi alasan bahwa perceraian di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sangat tinggi.Menurut bapak Ngadiman, sebuah program yang baik itu juga perlu dukungan masyarakat untuk memperlancar jalannya program yang sudah disusun agar hasilnya itu bisa maksimal dan menghasilkan, yaitu semakin sedikitnya kasus perceraiannya dan terciptanya keluarga sakinah. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat serta pemahaman masyarakat yang baik maka program kerja dan tujuan dari BP4 akan sulit tercapai.
73
BAB IV ANALISIS
A. Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Dari kinerja yang telah dilakukan oleh BP4 dalam menekan angka perceraian, maka dapat dianalisa sebagai berikut a. Penasehatan Perkawinan Penasehatan
yang
dilakukan
oleh
KUA
Kecamatan
Karanggede terhadap orang-orang yang menikah dilakukan pada saat Pra Pernikahan. Dalam pemberian nasehat yang dilakukan pada saat pra pernikahan dilakukan pasangan sebelum melakukan akad ijab qabul.Menurut pendapat Bapak Tri Pituah, untuk mencegah perceraian perlu dilakukan Penasehatan dengan menggunakan berbagai materi yang bisa menjadi landasan hukum yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan antaranya adalah ilmu-ilmu fiqih, tentang membina keluarga, dan bagaimana nikah yang sebenarya, serta nikah sebagai menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Penasehatanyang dilakukan oleh BP4 merupakan salah satu bentuk upaya pengelolaan atau penanganan berupa merintis, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami-istri untunk mewujudkan keluarga sakinah dengan mengadakan dan menggunakan 74
segala daya , upaya dan dana yang dimiliki (Departemen Agama, 2005:4).Sehingga dengan hal itu dapat pula dipahami bahwa pernikahan bukan hanya untuk sementara melaikan selamanya dan dibutuhkan pula dalam sebuah pernikahan saling mengerti, saling mengayomi dan bahkan juga saling melindungi guna untuk menwujudkan keluarga yang kekal dan abadi selamanya sesuai dengan arti dari sebuah pernikahan itu sendiri. Tujuaan membimbing keluarga adalah yang tiada lain ialah demi terwujudnya kebahagian yang abadi dari dunia hingga akhirat bagi keluarga itu, termasuk pihak suami sendiri, maka cara-cara yang paling tepat untuk mencapainya pun tiada lain ialah cara-cara bijaksana sesuai dengan yang diajarka oleh syariat Islam. Cara-cara itu tidak bia dilepaskan dari konsep Islam yang ajaranya jelas-jelas membimbing manusia menuju kebahagiaan abadi, kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat (Halim, 2005: 261). Persiapan dalam melakukan apapun merupakan awal dari keberhasilan. Apalagi untuk sebuah pernikahan, sebuah moment besar dalam kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan momen besar bagi seorang laki-laki karena dia akan bertambah amanah yakni dari tanggung jawab atas dirinya sendiri menjadi tanggung jawab terhadap sebuah keluarga (Takariawan, 2009: 24). Adapun pemberian nasehat yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Karanggede dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
75
a. Penasehatan oleh Tokoh Agama Penasehatanyang dilakukan pasangan pengantin oleh tokoh agama merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh KUA dengan Modin dan Penyuluh Non PNS yang tersebar di setiap desa di Kecamatan Karanggede. Pembinaan dilakukan ketika
calon
pengantin
sedang
melengkapi
persyaratan
pendaftaran pernikahan. Selain itu juga, peran tokoh agama juga diberikan ketika dalam acara-acara keagamaan disisipkan tentang materi-materi pernikahan. Penasehatan yang dilakukan oleh tokoh agama diatas merupakan
bentuk
penyiapan
spiritual
baggi
calon
pengantin.Kesiapan secara spiritual ditandai oleh mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan berumah tangga serta tidak adanya rasa gamang atau keraguan tatkala untuk memutuskan menikah dengan segala konsekuensinya atau resiko yang akan dihadapi pasca pernikahan (Takariawan, 2009: 24). Sehingga pada saatnya nanti diharuskan mempersiapkan diri untuk siap menanggung semua yang pada sebelumnya belum pernah dijalankan yaitu seorang laki-laki pada nantinya akan menjadi imam dalam sebuah rumah tangga dan akan menjadi bapak dari hasil pernikahan tersebut, kemudian persiapkan pula juga seorang perempuan yang pada nantinya juga akan menjadi seorang ibu dari anak-anak yang dihassilkan dari perrnikahan tersebut.
76
Sebelum memutuskan untuk menikah, persiapkan diri dari segi moral sangatsignifikan. Ingatlah peryataan Allah bahwa wanita yang beriman adalah untuk laki-laki yang beriman dan wanita pezina adalah untuk laki-laki pezina. Yang keji hanya layak medapatkan yang keji pula. Artinya:. wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanitawanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga) (QS An-Nur: 26). Jika ingin mendapatkan pasangan yang baik maka jadikan diri anda baik terlebih dahulu, jika anda ingin mencari istri yang salihah maka jadikan diri anda saleh terlebih dahulu, karena Allah sudah menetapkan akan hal itu semua sesuai dengan ayat yang ada diatas. b. Penasehatan oleh Pemerintah Desa Penasehatan yang dilakukan oleh pemerintah desa lebih banyak dititikberatkan pada masalah administrasi yang harus dilengkapi oleh calon pengantin tersebut sebelum pernikahan dan setelah pernikahan mereka nanti. Selain itu juga dijelaskan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota rumah tangga atau keluarga baru dalam masyarakat desa tersebut. Sehingga dengan 77
hal tersebut diharapkan bahwa pasangan pengantintersebut dapat memenuhi hak dan kewajibannya terhadap negaranya. Penasehatan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau aparat pemerintahan yang lain merupakan bentuk penyiapan konsep bagi keluarga baru yang akan menjad bagian dari sebuah masyarakat. Kesiapan konsepsional ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan, dan kadang juga pernak-pernik pernikahan
serta
kerumahtanggaan.
Kadang
kita
jumpai
masyarakat yang menikah tanpa mengetahui aturan Islam tentang pernikahan dan kerumahtanggaan. Wajar saja kalau kemudian dalam kehidupan berumah tanggaa terjadi berbagai bentuk yang tidak sesaui dengan sunnah kenabian disebabkan oleh ketidak mengertian (Takariawan, 2009: 28). Selain itu juga, Penasehatan yang dilakukan juga termasuk menyiapkan
calon
pengantin
dari
segi
social.Menikah
menyebabkan pelakunya mendapatkan status sosial ditengah masyrakat. Jika sewaktu lajang dia masih menjadi bagian dari keluarga bapak ibunya, sehingga belum diperhintungkan dalam kegiatan kemasyarakatan, setelah menikah mereka mulai dihitung sebagai keluarga tersendiri (Takariawan, 2009: 38). Membiasakan diri terlibat dalam masyarakat merupakan sebuah persiapan bahwa sudah siap dengan apa yang akan terjadi nantinya, karena pada suatu saat nanti mau tidak mau kita pasti
78
bakalan kembali pada masyarakat maka dari itu persiapan sosial dalam hal ini sangat dibutuhkan apabila dari masing-masing calon pengantin sudah dewasa pastinya sudah tidak akan asing lagi dengan kagiatan yang ada di masyarakat itu sendiri. Agama Islam senantiasa menyuruh kita untuk memeiliki kepedulian dan keterlibatan sosial. Allah Swt. Telah berfirman. Artinya: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggabanggakan diri, (QS An-Nisa ayat 36). Oleh sebab itu Islam sangat menghargai keserasian dalam kehidupan bermasyarakat kemudian jangalah pernah merasakan malu apa bila sudah dihadapkan dengan masyarakat secara langsung, karena pada duluya yang tidak pernah tersentuh oleh kegiatan yang ada di masyarakat maka setelah melangsungkan sebuah pernikahan dan sudah memiliki keluarga maka dengan sendirinya sudah harus bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung yang tanpa harus disuruh sudah harus bisa membiasakan dengan sendirinya karena persiapan sosial disini
79
sangatlah penting karena kita pada akhirnya akan menjadi masyarakat juga. c. Penasehatan oleh Puskesmas Penasehatan yang dilakukan oleh Puskesmas adalah tentang kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, kesehatan anak dan keluarga dan yang lainnya. Dengan demikian maka diharapakan pasangan pengantin tersebut dapat hidup sehat sentosa. Pembinaan ini dilakukan oleh Puskesmas ketika calon pengantin mengurus surat keterangan sehat. Penasehatan yang dilakukan oleh Puskesmas atau tenaga kesehatan yang lain adalah bentuk mempersiapkan fisik calon pengantin. Kesiapan fisik ditandai dengan adanya kesehatan yang memadai sehingga kedua belah pihak akan mampu melaksanakan fungsinya sebagai suami atau istri dengan optimal. Apabila diantara indikator „mampu‟ yang dituntut dalam melaksanakan pernikahan adalah kemampuan melaksanakan jimak maka salah satu aspek kesehatan yang dituntut pada laki-laki dan perempuan adalah menyangkut kemampuan berhubungan suami istri secara wajar (Takariawan, 2009: 32). Hal ini sangat diperlukan dalam menunjang sebuah perkawinan yang nantinya akan berlangsung dan diperlukan juga untuk memeriksakan diri masing-masing untttuk mengatahui kesehaan reproduksi dari setiap calon pengantin karena.
80
Rasullulah Saw. Menganjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang lagi mempunyai peluang untuk melahirkan banyak anak. Maka dari itu sebelum melangsungkan sebuah pernikahan alangkah baiknya dari setiap calon mengetahui dari setiap riwayat kesehatan dari masing-masing calon pengantin apakah pada nantinya akan diberlangsungkan sebuah pernikahan apa tidak sehingga pada nantinya tidak ada penyesalan setelah terjadinya penikahan tersebut. b. Pembinaan Perkawinan Pembinaan yang dilakukan oleh BP4 sendiri dilaksanakan pasca terjadinya pernikahan. Pembinaan tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Menurut pendapat Bapak Tri Pituah, untuk mencegah
perceraian
perlu
dilakukan
pembinaan
dengan
menggunakan berbagai materi yang bisa menjadi landasan hukum yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan antaranya adalah ilmuilmu fiqih, tentang membina keluarga, dan bagaimana nikah yang sebenarya, serta nikah sebagai menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Tri Pituah Dalam menekan angka perceraian kami perlu memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok, dengan menggunakan dasar agama dan pedoman ilmu fiqh yang membahas bahwa pentingnya pernikahan dan dan menjelaskan bagaimana hukum pernikahan dan perceraian, dan kami juga menjelaskan dampak buruk apabila terjadi peceraian dan masih banyak lagi materi-materi lainnya seperti ; Undang-undang Nomor 81
1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan lain –lain” Dengan begitu maka diharapkan dapat berkurangnya angka perceraian setelah para catin menetahui hukum dan dampak perceraian dengan dasar hukum yang pasti yaitu ilmu fiqh seperti fiqh Munakahat, Fiqh Ibadah, Fiqh Mu‟amalah, hadits dan Al-qur‟an. Pembinaan yang dilakukan oleh BP4 diatas merupakan bentuk peningkatan dan pemantapan spiritual baggi calon pengantin.Kesiapan secara spiritual ditandai oleh mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan berumah tangga serta tidak adanya rasa gamang atau keraguan tatkala untuk memutuskan menikah dengan segala konsekuensinya atau resiko yang akan dihadapi pasca pernikahan. Sehingga pada saatnya nanti diharuskan mempersiapkan diri untuk siap menanggung semua yang pada sebelumnya belum pernah dijalankan yaitu seorang laki-laki pada nantinya akan menjadi imam dalam sebuah rumah tangga dan akan menjadi bapak dari hasil pernikahan tersebut, kemudian persiapkan pula juga seorang perempuan yang pada nantinya juga akan menjadi seorang ibu dari anakanak yang dihassilkan dari perrnikahan tersebut(Takariawan, 2009: 24). Sebelum memutuskan untuk menikah, persiapkan diri dari segi moral sangatpenting. Ingatlah peryataan Allah bahwa wanita yang beriman adalah untuk laki-laki yang beriman dan wanita pezina adalah untuk lakilaki pezina. Yang keji hanya layak medapatkan yang keji pula.
82
Artinya:. wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga) (QS An-Nur: 26). Jika ingin mendapatkan pasangan yang baik maka jadikan diri anda baik terlebih dahulu, jika anda ingin mencari istri yang salihah maka jadikan diri anda saleh terlebih dahulu, karena Allah sudah menetapkan akan hal itu semua sesuai dengan ayat yang ada diatas. c.
PelestarianPerkawinan Pelestarian yang dimaksudkan disini merupakan salah satu tugas BP4 setelah pernikahan terjadi dan muncul kemungkinan akan terjadinya perceraian. Hal tersebut dilakukan agar hubungan suami istri kembali harmonis setelah terjadinya keretakan dalam rumah tangga mereka. Bapak Tri Pituah menjelaskan bahwa diantara materi yang diberikan sebagai salah satu upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri antara lain: 8) Adanya Saling Pengertian. Di antara suami-istri hendaknya saling mengerti dan memahami tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental.
83
9) Saling Menerima Kenyataan. Suami-istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, mati itu dalam kekuasaan Allah tidak dapat dirumuskan secara sistematis. Namun kepada kita manusis diperintahkah untuk ikhtiar. 10) Saling Melakukan Penyesuain Diri. Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkunga keluarga. 11) Memupuk Rasa Cinta. Setiap pasangan suami-istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagian hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperlunya. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antar sesama suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyanyangi, kasih-mengasihi hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan. 12) Melaksanakan asas Musyawarah. Dalam keluarga sikap bermusyawarah terutama antara suami-istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tak ada masalah yang tidak dapat diselesaiakan selama prinsip musyawarah diamalkan. 13) Suka Memaafkan. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami-istri yang tidak jarang dapat menjerumus kepada perselisishan yang berkepanjangan. 84
14) Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama. Masing-masing suami-istri harus berusaha saling membantu pada setisp usaha peningkatan dan kemajuan yang pada giliranya menjadi kebahagian keluarga. Materi-materi yang disampaikan diatas sesuai dengan apa yang selama ini menjadi visidan misi BP4. Visi BP4 adalah mewujudkan keluarga sakinah dengan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa. Maka materi diatas diharapakan dapat membentuk keluarga yang mempunyai visi seperti keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kesesuaian materi diatas dengan Misi BP4 adalah karena materi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kusus calon pengantin dan konseling keluarga.Selain itu, materi yang diberikan juga merupakan bentuk solusi dan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui konseling. Dengan demikian maka diharapkan materi yang diberikan dapat mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spriritual B. Analisa TerhadapKendalaBP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pelaksanaan program kerja serta tugas dan wewenang BP4 Kecamatan Karanggede bukan berarti tanpa halangan sama sekali. Banyak sekali kendala yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Karanggede. Kalau melihat terhadap bidang lain, Kantor Urusan Agama (KUA) 85
KecamatanKaranggedesebenarnya juga telah melaksanakan fungsi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga terjadi kemajuan dalam pengelolaan masjid dan data perkembangan masjid, terbentuknya Kelurahan binaan baik pada satgas keluarga sakinah maupun pemberdayaan ekonomi ummat, bertambahnya jumlah tanah wakaf, terwujudnya kelurga sakinah yang diindikasikan dengan jumlah peristiwa talak dan cerai yang cukup minim yang diterima KUA Kecamatan Karanggede dari Pengadilan Agama.Namun peristiwa talak atau cerai tersebut menurut analisa peneliti kurang dari jumlah yang dikirimkan dari Pengadilan Agama atau terjadi lebih banyak daari yang seharusnya. Hal tersebut bisa saja terjadi oleh karena ada kemungkinan Pengadilan Agama tidak mengirimkan data yang sesungguhnya dari peristiwa talak atau cerai untuk wilayah Kecamatan Karanggede. Dalam pelaksanaan penyuluhan serta pencegahan perceraian masih saja terdapat berbagai kendala dan hambatan. Adapun kendala dan hambatan yang peneliti dapat simpulkan dari hasil wawancara serta pengamatan lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede adalah: 1.
Kendala Dari Segi Sumber Daya Manusia (SDM) BP4 a.
Petugas BP4 yang memahami akan fungsi dan tugasnya masih minim. Hal ini dikarenakan para petugas BP4 banyak yang berasal dari penyuluh agama Non PNS. Dengan demikian maka keilmuan mereka terkait dengan tugas dan fungsinya sangat sedikit.
b.
Tidak adanya penunjang pendidikan formal yang dibiayai oleh pemerintah (beasiswa) untuk peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, semisal pendidikan pasca sarjana atau doctoral untuk 86
menunjang tugas kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu yang memangku jabatan struktural atau fungsional. 2.
Kendala Dari Segi Anggaran Rendahnya anggaran dana yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede dibanding volume tugasnya, sehingga banyak sekali kegiatan yang tidak mendapatkan pos anggaran dana, salah satunya untuk anggaran dana khusus pemberdayaan di BP4.
3.
Kendala Sarana Prasarana a.
Rendahnya alat penunjang berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah, seperti kurangnya komputer da peralatan administrasi lain yang dapat menunjang kinerja BP4.
b.
BP4 belum mempunyai kantor sendiri sehingga masih menjadi satu dengan KUA. Ini menyebabkan efektifitas pekerjaan BP4 belm maksimal karena KUA sendiri juga mempunyai beban kerja yang sangat banyak.
4.
Kendala Partisipasi Masyarakat Masih adanya masyarakat yang berpikiran masih rendah serta sulit untuk diajak berpikir maju, sehingga perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat secara intensif. Hal itu disebabkan karena heterogenitas pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama dan secara mayoritas masyarakat Kecamatan Karanggede masih berada pada tingkat pendidikan SLTA ke bawah.
87
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Setelah melakukan analisa dari data yang diperoleh, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1.
Peran yang dilakukan oleh pihak BP4 KUA Kecamatan Karanggede dalam menekan angka perceraian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.
Penasehatan. Penasehatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Karanggede terhadap orang-orang yang menikah dilakukan pada saat Pra Pernikahan. Dalam pemberian nasehat yang dilakukan pada saat pra pernikahan dilakukan pasangan sebelum melakukan akad ijab qabul. Menurut pendapat
Bapak Tri Pituah, untuk mencegah
perceraian perlu dilakukan Penasehatan dengan menggunakan berbagai materi yang bisa menjadi landasan hukum yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan antaranya adalah ilmu-ilmu fiqih, tentang membina keluarga, dan bagaimana nikah yang sebenarya, serta nikah sebagai menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Penasehatan dilakukan oleh Tokoh Agama, Pemerintah Desa, dan Puskesmas, b.
Pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh BP4 sendiri dilaksanakan pasca terjadinya pernikahan. Pembinaan tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Untuk mencegah perceraian perlu dilakukan pembinaan dengan menggunakan berbagai materi yang bisa menjadi landasan hukum yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan 88
antaranya adalah ilmu-ilmu fiqih, tentang membina keluarga, dan bagaimana nikah yang sebenarya, serta nikah sebagai menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. c.
Pelestarian. Pelestarian yang dimaksudkan disini merupakan salah satu tugas BP4 setelah pernikahan terjadi dan muncul kemungkinan akan terjadinya perceraian. Hal tersebut dilakukan agar hubungan suami istri kembali harmonis setelah terjadinya keretakan dalam rumah tangga mereka.
2.
Kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan program kerjanya adalah sebagai berikut c.
Kendala Dari Segi Sumber Daya Manusia (SDM) BP4, seperti petugas BP4 yang memahami akan fungsi dan tugasnya masih minim serta tidak adanya penunjang pendidikan formal yang dibiayai oleh pemerintah (beasiswa) untuk peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
d.
Rendahnya anggaran dana yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede dibanding volume tugasnya, sehingga banyak sekali kegiatan yang tidak mendapatkan pos anggaran dana, salah satunya untuk anggaran dana khusus pemberdayaan di BP4.
e.
Rendahnya alat penunjang berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah, seperti kurangnya komputer dan peralatan administrasi lain yang dapat menunjang kinerja BP4, serta BP4 belum mempunyai kantor sendiri sehingga masih menjadi satu dengan KUA. Kendala Partisipasi Masyarakat 89
f.
Masih adanya masyarakat yang berpikiran masih rendah serta sulit untuk diajak berpikir maju, sehingga perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat secara intensif.
B. SARAN Peneliti sendiri berpendapat bahwa terdapat solusi dan saran yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah kinerja atau peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Solusi dan saran yang peneliti tawarkan adalah 1.
Memberikan pemahaman dan peningkatan mutu penasehatan kepada masyarakat secara berkesinambungan, sistematis dan moderat.
2.
Penggunaan anggaran dana sesuai dengan posnya dan program prioritas guna menunjang tercapainya visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede
3.
Berupaya menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang ada seraya melengkapi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dana yang tersedia.
4.
Mengupayakan semua Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede berpartisipasi dalam pendidikan non formal, baik melalui pelatihan, seminar, whorkshop atau sosialisasi peraturan atau kebijakan pemerintah yang baru.
90
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin. 2006. Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: sinar grafika. Anshari. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azzam,AbdulMuhammad&Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Munakahat Khitbah,Nikah, Talak. Jakarta: Amzah.
2010.
Fiqh
Basyir,AhmadAzhar.2000.Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Prees. Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muhtar, Kamal. 1974. Asas-asas Hukum Islam TentangPerkawinan, Jakarta: BulanBintang. Mustofa & Abdul Wahid. 2009. Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika. Sholikhin, Muhammad. 2010. Ritual dan Tradisi Islam Jawa, yogyakarta: NARASI. Soimin, Soedharyo. 1992. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika. Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. Suprayogo, Imam. 2003. Metodologi Penilitian Sosial Agama. Remaja Rosdakarya.
Bandung: PT
Surachmad, Winarno. 1972. Dasar Dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung: CV Tarsito. Tihami, 2009. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers. Akuntabilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanggede Tahun 2015 http://Kbbi.web.id. Lestari. 2012/2016
91
92
