SKRIPSI ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT OLEH : : SILKA HARTINA NIM : DEPARTEMEN : AKUNTANSI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

SKRIPSI

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT

OLEH :

NAMA

: SILKA HARTINA

NIM

: 050503203

DEPARTEMEN

: AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara 2009 Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat” Adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi program S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas, benar apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.

Medan, 24 Januari 2009 Yang

membuat

pernyataan

Silka Hartina NIM 050503203

Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menggenggam jantung ini dan membiarkannya tetap berdetak, mengalirkan nyawa dalam darah sehingga satu demi satu ibadah ini dapat penulis laksanakan. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat” Skripsi ini didedikasikan sepenuhnya kepada kedua orangtuaku Ayah (Arifin St. Mudo) dan Mama (Desmawati), tak cukup hanya sekedar ‘terima kasih’ untuk membasuh keringat dan tetesan airmata yang mengalir selama membesarkan ananda. Namun percayalah dalam setiap hembusan nafas ini adalah doa memohon surga jadi balasan termanis bagi jasa pahlawanku Ayah dan Mama tersayang. Terima kasih Ayah dengan keterbatasan fisik Ayah tetap dapat membesarkan ananda dan Mama terima kasih untuk segalanya dan ketegarannya. Terima kasih juga buat Uwaik tersayang untuk kasih sayang dan kesabarannya kepada ananda.. Semoga ananda dapat jadi anak yang berbakti. Dukungan positif dari Uda dan Uni Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Diki Andika Putra, Amd dan Eldevi Yanti, Amd, Zeno Bahana Putra, Amd, Destria Oza dan Hendri Erda, Rabia Mabelin, Amd, dan seluruh keluarga besarku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa dukungan moriil, materil, spiritual, maupun administrasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, terutama: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara; 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE, M.Acc, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara; 3. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 4. Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA dan Bapak Drs. Chairul Nazwar, Ak selaku Dosen Pembanding I dan Pembanding II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini; 5. Ibu Risanty, SE, AK, Msi selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam konsultasi akademik selama masa perkuliahan. 6. Semua Staf Departemen Akuntansi, Bang Khairil, Bang Oyong, Kak Dame, yang telah banyak membantu penulis dalam administrasi di Departemen Akuntansi. Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

7. Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bapeda penulis ucapkan terima kasih atas izin untuk meneliti di instansi Pemerintahan Kabupaten Langkat, serta bantuan yang telah diberikan hingga memudahkan penyelesaian skripsi ini. 8. Sahabat-sahabatku, Ecy, Irma, Lia, Gita, Yanti, Ila, Rizka, Deva, semua teman angkatan 2005, 2004, 2003 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih. 9. Mbak Astrid Fourlia L. Tobing tersayang (semangat dan kasih sayang mu yang menguatkan adinda), buat Revi (makasih untuk bantuannya selama ini), Fitri, Dani, Ayu, Lili untuk semua dukungan, bantuan, dan kebersamaannya di kostan selama ini. Sebagai manusia yang penuk kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik isi maupun bahasanya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semua berakhir dalam harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Medan, 24 Januari 2009 Penulis

Silka Hartina NIM. 050503203


ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini mengggunakan desain penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara tentang penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan denagan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2006 dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan daerah pada dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, SAP, Manusia, dan Faktor Pendukung.

Sumber Daya


ABSTRACT

This resercah purposed to know the presentation of region financial statement at Government Regency of Langkat have been reserved base on Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). This research using deskriptif research design. Kinds of data that using in this research cinsist of primary data and secondary data. Primary data is the result of interview about the presentation of region financial statement with Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secondary data is data or information that related with region financial statement at Government Regency of Langkat. The research result show that presentation of Region Financial Statement from Government Regency of Langkat has been based on PP Number 24, 2005 year. The presentation of Financial Statement from Government Agency of Langkat is toward with human resources and support instrument. Keywords : Presentation of region Financial Statement, SAP, Human Resources, and Support Instrument.


DAFTAR ISI SKRIPSI

PERNYATAAN…………………………………………………………………. i KATA PENGANTAR…………………………………………………………... ii ABSTRAK……………………………………………………………………….. v ABSTRACT……………………………………………………………………... vi DAFTAR ISI…………………………………………………………………….. vii DAFTAR TABEL …..…………………………………………………………... x DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………….... xi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………………..1 B. Perumusan dan Batasan Masalah………………….…………………...6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………………...7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penatausahaan Keuangan Daerah…..………………………………….9 B. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan……. ………………………………………11 C. Perbandingan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan……...……..………………………14 Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah……………………………… 1. Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah………………………………………………..18 2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah………………………………………………..18 3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah………………………………………………..20 4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan……………………..23 5. Unsur-unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah………………………………………………..25

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian………………………………………………………38 B. Jenis Data…………………….……………………………………...38 C. Definisi Operasional …………………………………….…….……38 D. Teknik Pengumpulan Data………………………………………….39 E. Metode Analisis Data………...……………………………………..39 F. Jadwal dan Lokasi Penelitian……………………………….………40

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian………………………………………………….….41 1. Gamabaran Umum Pemerintahan Kabupaten Langkat a.

Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Langkat………………………………………………………41

b. Letak Geografis……………………………………………...41 Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

c. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Langkat……………43 d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Langkat dan Uraian Jabatan BPKAD……………………………………..46 2. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah………………………………………..…………………53 3. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Daerah………………..55 4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah…………………………..64 B. Analisis Hasil Penelitian…………………………………………...76 1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat……………………………...76 2. Analisis Strategi-strategi yang Diperlukan Pemerintah Kabupaten Langkat Terhadap Keberhasilan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP…………………………84 3. Analisis Penagruh Faktor Pendukung Terhadap Keberhasilan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP…….86

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan………………………………………………………….89 B. Saran…………………………………………………………………91 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..93 LAMPIRAN


DAFTAR TABEL Nomor

Judul

Tabel 2.1

Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

Halaman

dengan SAP………………….…………………………….20 Tabel 2.2

Format Laporan Realisasi Anggaran …………….………....27

Tabel 2.3

Format Neraca ………………………………………….…..34

Tabel 2.4

Format Arus Kas…………………………………….....…...42

Tabel 2.5

Format Catatan atas Laporan Keuangan…………….……..45

Tabel 4.1

Struktur Realisasi Anggaran……...........................................48

Tabel 4.2

Perbedaan Struktur APBD dengan Pengkodean yang Lalu……………………………………...52

Tabel 4.3

Tabel Akun………………………………………………….53

Tabel 4.4

Kode Rekening Penganggaran Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 ………………………………………...53

Tabel 4.5

Kode Rekening Penganggaran PP No. 24 Tahun 2005 (SAP)………………………………54

Tabel 4.6

Pos-Pos

Ekuitas……………………………………………..55


DAFTAR GAMBAR Nomor

Judul

Halaman

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual …………..…………………………23

Gambar 4.1

Jenis dan Kelompok Belanja……………………………….58

Gambar 4.2

Klasifikasi Aset……………………………………………59


DAFTAR TABEL Nomor

Judul

Halaman

Tabel 2.1

Perbandingan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dengan PP No.24 Tahun 2005 (SAP) ............................................. ..14

Tabel 2.2

Format Laporan Realisasi Anggaran ………………….…...30

Tabel 2.3

Format Neraca………………………….…………………..33

Tabel 2.4

Format Arus Kas…………………….……………………..30

Tabel 2.5

Format Catatan atas Laporan Keuangan …………………..40

Tabel 4.1

Struktur Realisasi Anggaran ………….…………………..60

Tabel 4.2

Perbedaan Struktur APBD dengan Pengkodean yang Lalu ……………….…………………..61

Tabel 4.3

Tabel Akun………………….………….…………………..61

Tabel 4.4

Kode Rekening Penganggaran Kepmendagri No.29 Tahun 2002 ………….…………………..………..62

Tabel 4.5

Kode Rekening Penganggaran PP No.24 Tahun 2005 ….. 63


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus – menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan

yang

dapat

menyalurkan

aspirasinya.

Sedangkan

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetesi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas–luasnya yang betujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing, karena setiap daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerah masing-masing. Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta sebagai alat pemotivasi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapakan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.


Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan – perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing – masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, good governance dapat tercapai.

Maka daripada itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan selain untuk mewujudkan good governance juga merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang SAP ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihakpihak di luar eksekutif. Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance

yaitu

akuntabilitas,

transparansi,

dan

partisipasi..

Pertama,

akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi

APBN

atau

APBD

menjadi

bersifat

kredibel

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya.

SAP digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi bebeda-beda antar daerah yang pada gilirannya akan memunculkan persoalanpersoalan baru pada level nasional. Oleh karena pentingnya SAP maka setiap penyajian laporan keuangan daerah harus mengikuti standar ini, meskipun pemerintahan belum sepenuhnya dapat mengikuti standar ini. Dalam penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya berupa infrastuktur, karena membantu dalam menyajikan laporan keuangan daerah. Namun dalam penyajian laporan keuangan sesuai SAP ini, Pemerintahan Kabupaten Langkat masih mengalami kendalakendala atau masalah-masalah yang menyebabkan penyajian laporan keuangan berdasarkan

Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berjalan dengan semulus

diharapkan. Salah satu satu kendala tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mengalami kesulitan untuk mampu mengikuti perubahan peraturan dalam penyajian laporan keuangan, kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah ataupun kualitas dari perangkat pendukung yang tersedia untuk digunakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Pada

Pemerintahan Kabupaten Langkat.” Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

B. Perumusan dan Batasan Masalah 1. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah Pemerintahan Kabupaten Langkat telah menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan? 2.

Apa srategi-strategi yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam menyajikan

laporan

keuangan

sesuai

dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan? 3. Bagaimana peranan faktor pendukung dan perangkat pendukungnya terhadap keberhasilan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan? 2. Batasan Masalah 1. Penyajian laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas yaitu Pemerintah Kabupaten Langkat. 2. Penulis membatasi pembahasan penyajian laporan keuangan untuk tahun anggaran 2006. 3. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui penyajian laporan keuangan daerah Langkat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Mengetahui strategi-strategi yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Untuk mengetahui dengan jelas, sejauh mana peranan faktor pendukung dan perangkat pendukungnya terhadap keberhasilan penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.


2. Bagi pemerintah daerah, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada pemerintah daerah. 3. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penatausahaan Keuangan Daerah Menurut Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006 : 24) menyatakan bahwa: Selama masa pra otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum ada sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, yang ada baru sebatas tata buku. Pengelolaan keuangan daerah mendasarkan pada buku manual administrasi keuangan daerah (MAKUDA) tahun 1981 yang pada esensinya tidak berisi akuntansi tetapi sekedar penatausahaan keuangan atau tata buku. Sebagai upaya konkrit reformasi keuangan daerah, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 105 Tahun 2000 serta untuk secara bertahap mengganti model tata buku sebagaimana dalam Manual Administrasi Keuangan Daerah menjadi sistem akuntansi, maka dikeluarkanlah Kepemendagri Nomor 29 Tahun 2002. Setelah digantinya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, maka berbagai peraturan pemerintah dan peraturan lain dibawahnya perlu disesuaikan lagi. Atas dasar itu maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang


Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepemndagri Nomor 29 Tahun 2002. Kepemendagri No. 29 Tahun 2002 adalah tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Kepemendagri ini merupakan petujuk teknis pelaksanaan PP nomor 105 tahun 2000 pasal 14 di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tranparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah tentang pegelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksaaan APBD, pembinaan dan pengawasan penegelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Permendagri No.13 Tahun 2006 juga mengatur tentang prosedur akuntansi pada SKPD yang meliputi serangkain proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri ini juga mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan.


B. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good govenance), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan Negara mencakup bidang perturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai good governance diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Dibidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan suatu paket undang-undang di bidang keuangan Negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN atau APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

keuangan perusahaan Negara atau daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2005. Walaupun Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan memerlukan waktu yang lama namun KSAP telah berhasil menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. KSAP terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsiltatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.


Kedudukan SAP adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ruang lingkup SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangann satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dengan ditetapkanya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporam Keuangan 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Penegerjaan 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

C. Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dan SAP memiliki pola perubahan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1. Perbandingan Kepemendagri No.29 Tahun 2002 dengan SAP Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Basis Kas Modifikasian Aktiva tetap diakui pada akhir periode dengan menyesuaikan Belanja Modal yang terjadi Aktiva tetap selain tanah di depresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi melalui penyesuaian

SAP Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan (LRA) Aktiva/Aset tetap diakui pada saat hak kepemilikannya berpindah dan atau saat diterima Aset tetap selain tanah dapat didpresiasi dengan meted garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau kewajiban timbul


Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Jenis Laporan Keuangan: • Laporan Perhitungan APBD • Neraca • Laporan Aliran Kas • Nota Perhitungan APBD Belanja Dikategorikan : • Belanja Administrasi Umum • Belanja Operasi dan Pemeliharaan • Belanja Modal • Belanja Tidak Tersangka Masing-masing belanja dikelompokkan menjadi: • Belanja Pegawai dan Personalia • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Perjalanan Dinas • Belanja Pemeliharaan Laporan Aliran Kas dikelompokkan dalam 3 aktivitas yaitu: • Aktivitas Operasi • Aktivitas Investasi • Aktivitas Pembiayaan

SAP Jenis Laporan Keuangan: • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan Belanja dikelompokkan menurut klasifikasi yaitu: BELANJA OPERASI • Belanja Pegawai • Belanja Barang • Bunga • Subsidi • Hibah • Bantuan Sosial BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA

Laporan Arus Kas dikelompokkan dalam 4 aktivitas yaitu: • Aktivitas Operasi • Aktivitas Investasi • Aktivitas Pembiayaan • Aktivitas non-anggaran Jadwal tahapan penyiapan dokumen Jadwal tahapan penyiapan dokumen APBD tidak diatur secara rinci penyusunan APBD diatur secara rinci dan ketat untuk mencapai target persetujuan DPRD paling lambat 1 tahun sebelum Tahun Anggaran dilakukan Sumber: Diolah dari Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik Dengan terjadinya perubahan peraturan dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, terjadi perubahan yang signifikan baik bersifat pragmatik maupun teknik operasionalnya terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sampai pada teknik atau sistem akuntansinya.


D. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1. Sumber Daya Manusia Menurut Hadari Nawawi (2001 : 37) “sumber daya manusia adalah orang yang bekerja

atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil,

pegawai, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain.” Menurut Susilo (2002 : 3) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibutuhkan tenaga sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehubungan dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan program tersendiri, sangat dibutuhkan pegawai yang mengerti dengan baik dan dapat menjalankan secara benar program aplikasi tersebut. Karena sistem aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, maka pemerintah daerah mempersiapkan pegawai melalui program pelatihan. Modul pelatihan disusun oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan RI dan setiap provinsi telah ada aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Pelatihan dilakukan kepada pegawai yang bekerja khusus dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Jumlah pegawai yang disyaratkan mengikuti pelatihan paling sedikit sesuai dengan jumlah komputer dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di daerah yang bersangkutan. Kemampuan pegawai untuk dapat memahami program Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

aplikasi tersebut dan dapat menjalankannya dengan benar tergantung kepada kualitas pegawai yang bersangkutan. Seorang pegawai akan lebih mudah dan cepat mengerti program aplikasi tersebut jika telah mengerti dasar-dasar pengoperasian komputer atau lebih mahir menggunakan aplikasi dalam komputer khususnya program Office. 2. Perangkat Pendukung Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Menurut Kenneth dan Jane (2005 : 18) “perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktifitas input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi”. Kenneth dan Jane (2005 : 10) “ perangkat lunak komputer merupakan sekumpulan rincian instruksi program yang mengendalikan dan mengkoordinasi perangkat keras komponen komputer di dalam sebuah sistem informasi”. Perangkat lunak (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut dibutuhkan. Pemerintahan daerah akan menyusun laporan keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.


D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1. Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP adalah “merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” Menurut Erlina (2008 : 18) Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalan PP No.24 Tahun 2005. Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah: a. Masyarakat b. Para wakil rakyat, lembaga pengawa, dan lembaga pemeriksa c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman d. pemerintah 2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah a. Peranan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 7) : Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama saru periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Erlina (2008: 21): Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : 1) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik 2) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian aras seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat 3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. 4) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahiu kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban penegeluaran tersebut. b. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Erlina (2008: 20): Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 7) menyatakan bahwa pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pengunaan sumber daya ekonomi. 4) Menyediakan informasi mengenai mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Erlina (2008: 20) menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Aset Kewajiban Ekuitas dana Pendapatan Belanja Transfer Pembiayaan Arus kas

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan

dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya.


Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 10): Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : a) Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan menbantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 3) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4) Lengkap. Imformasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b) Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan 2) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. 3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu


c) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan lapora keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara ektsternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menrapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahab tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan d) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud Menurut Erlina (2008: 35): Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: 1) Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi criteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan 2) Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semsetinya menyajkan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunanya. Namnun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak hanya harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat . Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleg suatu entitas pelaporan 3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatife antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional

4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut Erlina (2008: 31): Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah : a. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekenimg kas umum daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa lebih pembiayaan anggran untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerinyah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. b. Prinsip nilai historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

c.

d.

e.

f.

g.

h.

historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Prinsip realisasi Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial. Prinsip substansi mengungguli bentuk Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajkan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan Prinsip periodesitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimlikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, Peremndagri Nomor 13 tahun 2006 menentukan pemerintah daerah dan atau SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama dan laporan prognosis untuk satu semester ke depan. Prinsip konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memebrikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip pengungkapan lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan Prinsip penyajian wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan


menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan . pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 5. Unsur-Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan : 1) Telah dilaksnakan secara efisien, efektif, dan hemat 2) Telah sesuai dengan anggarannya 3) Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menurut Ulum (2004: 192) bahwa komponen yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-masing komponen didefinisikan sebagai berikut: 1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. 3) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaaan maupun pemgeluaran yang perlu dibayar, atau akann Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran Bentuk laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. PEMERINTAH KABUPATEN ………………. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER …. Dalam Rupiah Anggaran Lebih/ Kode Uraian setelah Realisasi (kurang) Perubahan 1 2 3 4 5 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.1.1

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2.1.3 1.2.1.4

Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

1.2.1.2

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah


Kode 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

Anggaran setelah Perubahan 3

Uraian 2

Realisasi

Lebih/ (kurang)

4

5

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Jumlah

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

2.3 2.3.1

Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Jumlah

2.4 2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.1.3

Transfer Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Restribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Surplus/(Defisit)

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

Pembiayaan Penerimaan Daerah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah


Kode 1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Uraian 2 Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

Anggaran setelah Perubahan 3

Realisasi

Lebih/ (kurang)

4

5

Jumlah Pembiayaan Neto 3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (SAP)

b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Menurut Ulum (2004: 213) bahwa masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelasaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan 3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

a) Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek b) Ekuitas dana investasi, yaitu selisih antara aset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang c) Ekuitas dana cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bentuk neraca pemerintahan kabupaten disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.3. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………… NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 Dalam Rupiah Uraian 20X1 20X0

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan

18 19 20 21 22 23 24 25

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya

Jumlah

Jumlah


No. 26 27 28

Uraian Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya

20X1

20X0

Jumlah Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah

37 38

DANA CADANGAN Dana Cadangan

39 40 41 42 43 44 45

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain

Jumlah

Jumlah

54 55 56

Jumlah KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya

57 58 59 60

Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

46 47 48 49 50 51 52 53


No. 61 62 63

Uraian Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dalam Negeri-Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya

20X1

20X0

Jumlah

64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

Jumlah EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah

76 77

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Jumlah

Sumber: Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)

c. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional,

investasi,

pembiayaan,

dan

transaksi

non-anggaran

yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Menurut Ulum (2004: 228) unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

a) Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan b) Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan arus kas menyajikan informsi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan nonanggaran. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas. Bentuk laporan arus kas pemrintahan kabupaten disajikan pada tabel Tabel 2.4. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA …………. Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

No.

Uraian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

Dalam Rupiah 20X1 20X0

Jumlah Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

No.

Uraian Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

20X1

20X0

Jumlah Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat


No.

Uraian Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

20X1

20X0

Jumlah Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kasdi Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

Sumber: Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005

d. Catatan atas Laporan Keuangan Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memnudahkan penggguna dalam memahami laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Menurut Ulum (2004: 235) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) Menyajikan informasi tentang kebijakn fiskal/keuangan, ekonomi, makro, pencapaian target Undang-undang APBD/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan standar akuntansi pemrintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 5) Informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.


Tabel 2.5 PEMERINTAH KABUPATEN ………….. FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IV Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPD) 5.1.4 Aset 5.1.5 Kewajiban 5.1.6 Ekuitas Dana 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD Bab Penutup VII


E.

Kerangka Konseptual

Pemerintah Kabupaten Langkat

Penatausahaan Keuangan Daerah

Perbedaan Sistem Penyajian Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 (SAP)

Sumber Daya Manusia

Perangkat Pendukung

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Sumber: Data Diolah Penulis


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

B. Jenis Data Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. b. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor pemerintahan yang diteliti, misalnya sejarah singkat Pemerintahan Kabupaten Langkat, struktur organisasi, dan informasi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan.

C. Definisi Operasional 1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

2. Laporan keuangan daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban

pengelolaan

keuangan

daerah

dan

pengambilan

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. 3. Sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. 4. Perangkat pendukung lainnya adalah ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya software yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.

D. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan insrtumen atau alat pengumpualan data sebagai berikut: a. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan

beberapa pihak

yanng

berkompeten dan berwenang

dalam

memberikan data yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehubungan dengan analisis penyajian laporan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Langkat sesuai dengan SAP.


b. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,dan catatan atas laporan keuangan.

E. Metode Analisis Data Dalam menganalis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

F. Jadwal dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dimulai dari penulisan proposal hingga ujian skripsi. Penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai dengan Januari 2008 pada Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat di Jln. Teungku Amir Hamzah No. 1 Stabat.


BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. DATA PENELITIAN 1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Langkat a. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Langkat Kesultanan langkat adalah salah satu Kesultanan Melayu yang ada di Sumatera. Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintah yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Sumatera dipimpin oleh seorang gubernur yaitu Mr.T.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residen atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan


kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu :

1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai 2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.

b. Letak Geografis Secara geografis, kabupaten Langkat terletak pada 3,14º- 4,13º Lintang Utara dan 97,52º- 98,85º Bujur Timur. Topografinya sangat beragam mulai dari 0 – 4 meter hingga 3 – 1200 meter dari permukaan laut. Awalnya Kabupaten Langkat beribukota di Binjai. Namun setelah Binjai menjadi Kotamadya, ibukotanya dipindahkan ke Kecamatan Stabat. Dengan luasnya yang begitu besar yakni 626.329 Ha. Kabupaten Langkat dibagi atas 20 kecamatam, 226 desa dan 34 kelurahan yang dibagi atas 3 wilayah pembangunan. Batas-batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prop. D.I.Aceh - Sebelah Selatan berbatas dengan Dati II karo.


- Sebelah Timur berbatas dengan Dati II Deli Serdang - Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah) Jumlah penduduk Langkat tahun 2006 tercatat 1.013.849 jiwa, yang sebagian besar (567.955) berada di usia produktif. Laju pertumbuhan penduduk 1,58 persen jauh dibawah rata-rata pertumbuhan nasional yang 2 persen, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,14 persen sedangkan jumlah rumah tangga yang ada sebanyak 235.760 KK dan kepadatan penduduk 161,87 jiwa/km² dengan anggaran APBD di tahun 2006 adalh sebesar Rp. 663.903.528.154,44. yang lebih besar tentu berkonsekuensi pada semakin besarnya jumlah tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Pendapatan terbesar dari Kabupaten Langkat yang memiliki motto “Bersatu Sekata Berpadu Jaya” ini masih diperoleh dari sektor pertanian dan perkebunan. Lebih dari 40 persen sektor perkebunan memberikan kontribusi bagi pendapatan Kabupaten Langkat.

c. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Langkat

Visi Pemerintahan Kabupaten Langkat dirumuskan dan ditetapkan adalah "Terwujudnya Kabupaten Langkat Yang Maju dan Sejahtera"

Visi

Maju:

1) Masyarakat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

2) Memiliki rasa kebersamaan 3) Masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya 4) Masyarakatnya yang menghormati norma hukum dan penegakan hak azasi manusia. 5) Masyarakat yang demokratis, yang mengerti hak dan kewajiban serta bertanggungjawab. 6) Masyarakat yang mempunyai rasa memiliki

Sejahtera:

1) Terpenuhi kebutuhan hidup normatif (sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan) 2) Masyarakat hidup di lingkungan yang aman bebas dari rasa takut dan ancaman. 3) Masyarakat yang mampu mengatasi tantangan dan permasalahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

MISI

1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 2) Mewujudkan

kehidupan

sosial,

budaya

politik

yang

sehat

dan

demokratis. 3) Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.


4) Meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya daerah menuju ekonomi kerakyatan 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkesinambungan dan disiplin.

Misi 1 :

Misi ini merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, pada era ini tidak cukup hanya mengacu kepada ketentuan ketentuan yang telah baku saja namun harus berinteraksi dengan komponen komponen diluar pemerintahan.

Misi 2 :

Misi ini agar terciptannya tatanan kehidupan sosial, kesehatan yang optimal, budaya yang religius, kehidupan sosial politiuk yang demokratis, tegaknya surpremasi hukum dan moralitas dalam suasana keamanan dan ketertiban yang stabil.

Misi 3 :

Misi ini merupakan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat mempertahankan Asean Hertage (Warisan Asean) pada kawasan konservasi.


Misi 4 :

Misi ini merupakan potensi sumber daya alam dan potensi geografis yang strategis memiliki keunggulan komparatif. Hal tersebut tidak berguna jika tidak dibarengi dengan kebijakan kedepan yang dapat memanfaatkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompeti

Misi 5:

Misi ini peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prasayarat tinggal tandas pembangunan daerah, tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal tetapi juga pendidikan informal.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Langkat dan Uraian Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan struktur organisasi dalam suatu organisasi sangat penting dilakukan, guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan. Struktur organisasi menunjukan tata hubungan diantara fungsi-fungsi, bagianbagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu struktur organisasi. 1) Bupati Bupati Pemerintahan Kabupaten Langkat selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pegelolaan keuangan daerah dan mewakili PEMDA dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang sebagai berikut: a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah c) Menetapkan kekuasaan penggunaan anggaran/ barang d) Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran e) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah f) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah g) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah h) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran 2) Sekretaris daerah Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

administrasi,

organisasi, dan tata laksana serta membantu pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris daerah kabupaten mempunyai fungsi: a) Pengkoordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah b) Penyelenggara administrasi pemerintahan


c) Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahab kabupaten d) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah e) Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretaris Daerah Kabupaten Untuk melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:

a) Menyusun program di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah, b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, c) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, d) Melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan keuangan dan kekayaan daerah oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, e) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, f) Memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelaksana pengelolaan pendapatan, belanja, kekayaan daerah, serta pemegang kas daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

a) Bagian Pendapatan Bagian

pendapatan

mempunyai

fungsi

perencanaan,

penelitian,

pengembangan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat. Bagian pendapatan mempunyai tugas : (1) Menyusun program kerja bagian pendapatan; (2) Merumuskan perencanaan dan pengembangan untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan; (3) Menyusun kebijakan teknis pemungutan pajak daerah meliputi pendataan, penetapan, penerimaan, penyetoran dan penagihan; (4) Meneliti

dan

mengevaluasi

tata

cara

pemungutan,

pemasukan,

pengumpulan, pembukuan dan menyusun, laporan pajak daerah serta menyelesaikan sengketa serta keberatan pajak daerah; (5) Menyelenggarakan pemungutan penagihan, pemasukan dan pengumpulan retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat; (6) Melaksanakan kebijaksanaan teknis di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat;


(7) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tata cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan menyusun laporan retribusi dan pendapatan lain-lain; (8) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tata cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan menyusun laporan retribusi dan pendapatan lain-lain; (9) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bagian pendapatan. b) Bagian perbendaharaan dan gaji Bagian perbendaharaan dan gaji mempunyai tugas: (1) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan, ketentuan bidang keuangan dan penerbitan surat perintah penagihan, penerimaan, membayar uang serta menguji kebenaran penagihan, meminta pertanggungjawaban

uang

kepada

pengguna

anggaran

serta

memverifikasikan (meneliti kebenarannya) (2) Menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembayaran gaji pegawai Untuk melaksanakan tugas, bagian perbendaharaan dan gaji mempunyai fungsi: (a) Menerbitkan dan memeriksa surat perintah penagihan/penerimaan dan surat perintah membayar utang dan mengumpulkan bahan penyusunan APBD


(b) Menerbitkan

dan

memeriksa

SPMU

dan

mengumpulkan

bahan

penyusunan laporan anggaran belanja pegawai (c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan petunjuk teknis perbendaharaan dan tata usaha pelaksanaan pembayaran gaji (d) Melakukan tata usaha dan penyusunan perhitungan kenaikan gaji berkala pegawai secara otomatis kedalam daftar gaji untuk dapat dibayar kepada pegawai setiap bulannya dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. (e) Melakukan tata usaha dan penyusunan perhitungan serta pelaksanaan pembayaran yang berkenaan dengan kenaikan gaji, perubahan gaji, tunjangan dan lain-lain (f) Meminta pertanggungjawaban uang kepada pengguna anggaran serta memverifikasikan (meneliti kebenarannya) c) Bagian Anggaran Bagian anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana APDB dan perubahan APBD, serta nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Langkat dan petunjuk pelaksanaan APBD Untuk menyelenggarakan tugas, bagian anggaran mempunyai fungsi: (1) Mengumpulkan bahan dan penyusunan serta perhitungan APBD (2) Mengumpulkan bahan dan penyusunan serta perhitungan perencanaan dan perubahan APBD (3) Menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

(4) Menerbitkan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) d) Bagian Pengelolaan Aset Bagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi penilaian pemberdayaan dan mengoptimalkan aset daerah, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan pengelolaan aset daerah, serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Untuk melaksanakan fungsinya, bagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas : (1) menyusun program kerja bidang Pengelolaan Aset Daerah; (2) merencanakan pengelolaan aset daerah; (3) mengkaji dan menilai aset daerah; (4) menyimpan dan memelihara aset daerah; (5) merumuskan kebijakan pengelolaan aset daerah; (6) memberdayakan dan mengoptimalkan aset daerah; (7) melaksanakan pembinaan administrasi, Bidang Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari perusahaan Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP); (8) menganalisis dan mengevaluasi posisi keuangan BUMD; (9) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang Pengelolaan Aset Daerah e) Bagian Pembukuan


Bagian pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan untuk melakukan pembukuan. Untuk melaksankan tugas, bagian pembukuan mempunyai fungsi: (1) Melakukan tata usaha pembukuan dan penyusunan perhitungan APBD (2) Melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan SPJ dari unit kerja pemakai anggaran.

2. Faktor Pendukung Dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah Perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat terdiri atas sumber daya manusia (pegawai) yang bekerja menyajikan laporan keuangan daerah serta perangkat pendukung yang akan digunakan sehingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP. Untuk mengoperasikan perangkat pendukung berupa komputer dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat dibutuhkan sejumlah pegawai dengan kualifikasi khusus yang dapat mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Jumlah pegawai yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat sebanyak 47 orang. Berdasarkan tingkat pendidikannya yang terdapat pada badan pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari: 3 orang dengan tingkat pendidikan SMP, 9 orang dengan tingkat pendidikan SMA, 4 orang dengan pendidikan D3, dan 31 orang dengan tingkat pendidikan S1. Dari pegawai yang ada tidak lebih dari 50 persen pegawai tersebut yang mengerti dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

dalam mensosialisasikan sistem dan peraturan-peraturan baru menemui hambatanhambatan dan membutuhkan waktu yang lama. Salah satu penyebabnya adalah setiap pegawai yang telah mengikuti pelatihan tidak menjamin bahwa mereka telah paham dalam mengoperasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan mampu membaca laporan keuangan. Disamping itu faktor individu atau keinginan untuk menguasai yang dikembannya sehingga mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sendiri masih kurang. Oleh karena itu dalam menyusun dan menyajikan

laporan

keuangan

Pemerintahan

Kabupaten

Langkat

masih

menggunakan bantuan tenaga konsultan dan melakukan pendampingan dari BPK. Dari 47 orang pegawai yang terdapat pada bagian keuangan, hanya 4 orang yang mahir dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Selebihnya masih belum menguasai program aplikasi tersebut dan masih memerlukan pengawasan dan bimbingan lebih lanjut dalam mengopersikan program aplikasi tersebut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang baik. Kondisi ini jugalah yang sering menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan kabupaten Langkat. Perngakat pendukung yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangakat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Selain itu juga perangkat (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu suatu aplikasi yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan pemerintahan daerah dan selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan ketika laporan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

tersebut dibutuhkan. Pemerintahan daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari 17 unit komputer dan laptop (13 unit komputer dan 4 unit laptop) yang ada pada badab pengelolaan keuangan dan aset daerah, hanya 8 unit dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan oleh faktor pegawai sebagai user kurang layak maka komputer sebagai perangkat pendukung teknis tidak diaktifkan, hal ini menjaga agar tidak timbulnya permasalahan baru dalam sistem. Bagi SKPD yang perangkat pendukungnya tidak diaktifkan, maka akan menumpang pada SKPD lain yang telah aktif didalam membuat pengajuan anggaran pada masing-masing SKPD. Hal ini tentu akan menghambat kelancaran dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena rancangan atau usulan APBD pada setiap SKPD terlambat dikirimkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim Penyusunan rancanngan APBD.

3. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2006 sesuai SAP dapat dilakukan dengan teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuann di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 kedalam ketentuan-ketentuan SAP. Konversi mencakup : a. Jenis laporan Laporan keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 terdiri atas Laporan Perhitungan APBD, yaitu Nota perhitungan APBD, Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Laporan keuangan menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. b. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah menurut Keputusan Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah basis kas modifikasi. Maksudnya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas) dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian yang dimaksud belum terealisasi. Sedangkan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Maksudnya basis kas untuk pendapatan dan beban, sedangkan basis akrual untuk aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. c. Penilaian pos-pos laporan keuangan, khususnya aktiva. d. Struktur APBD, terutama struktur belanja e. Klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja, serta klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, arus kas f. Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang baru yang kedudukannya menggantikan Nota Perhitungan APBD. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 4 belum memperoleh porsi pengaturan secara Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

cukup dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, oleh karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dapat langsung mengacu kepada PSAP Nomor 4. Pada tabel berikut dapat dilihat perubahan struktur realisasi anggaran, perbedaan dengan pengkodean yang lalu, struktur dasar (kode akun dan kode rekening penganggaran) antara Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (SAP).

Tabel 4.1. Struktur Realisasi Anggaran Kepmendagri No.29 Tahun 2002

SAP

Klasifikasi belanja menurut bidang

Klasifikasi belanja menurut urusan

kewenangan pemerintah daerah,

pemerintah daerah, oraganisasi,

oraganisasi, kelompok, jenis, objek

kelompok, jenis, objek dan rincian

dan rincian objek belanja

objek belanja

Pemisahan secara tegas antara

Pemisahan kebutuhan belanja antara

belanja aparatur dan pelayanan

aparatur dan pelayanan publiik

publiik

tercermin dalam program dan kegiatan

Pengelompokkan BAU, BOP, dan

Belanja dikelompokkan belanja operasi,

BM cenderung menimbulkan

belanja modal, belanja tak terduga

terjadinya tumpang tindih

sehingga mendorong terciptanya

penganggaran

efisiensi mulai saat penganggaran

Menggabungkan antara jenis belanja

Restrukturisasi jenis-jenis belanja

sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)


Tabel 4.2. Perbedaan Struktur APBD dengan Pengkodean Yang Lalu Lama Baru Strukturnya terdiri dari: Pasal dan Ayat

Strukturnya terdiri dari: Rekening

Strukturnya tidak standar

Strukturnya standar berbasis Gov’t Financial Statistic

Terpisah-pisah dan berorientasi pada

Integrated, meliputi Rekening

pos-pos Belanja dan Pendapatan

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan pos-pos Neraca

Numeric dan Alphabetic

Numeric

Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005

Tabel 4.3. Tabel Akun Kepmendagri No.29 Tahun 2002

SAP

1 : Pendapatan

1 : Aset

2 : Belanja

2 : Kewajiban

3 : Pembiayaan

3 : Ekuitas Dana

4 : Aktiva

4 : Pendapatan

5 : Utang

5 : Belanja

6 : Ekuitas

6 : Pembiayaan Daerah

Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)


Tabel 4.4. Kode Rekening Penganggaran

Kepmendagri No.29 Tahun 2002

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX Kode Rekening anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode bidang pemerintahan

Kode unit organisasi

Kode rekening kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan Kode Rekening jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Kode Rekening objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Kode Rekening rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Kode rekening bagian belanja


Tabel 4.5. Kode Rekening Penganggaran Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX Kode urusan pemerintah daerah

Kode organisasi

Kode program

Kode kegiatan

Kode akun

Kode Rekening jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Kode Rekening objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Kode Rekening rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya perubahan peraturan dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke PP Nomor 24 Tahun 2005 terjadinya

perubahan

struktur

APBD

samapai

kepada

kode

rekening

penganggarannya. Struktur APBD yang dimaksud merupakan kesatuanyang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Struktur ini diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

bertanggung jawab melakasanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan kode rekening sangat dibutuhkan

dalam

pengklasifikasian

penyusunan

rencana

anggaran,

penatausahaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban, serta penyusunan neraca dan arus kas. Setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran penghasilan yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Belanja daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja dibagi kedalam kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan social. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat dari suatu periode akuntansi. Belanja ini antara lain belanja modal untuk perlehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.


Perubahan jenis dan kelompok belanja dari kepmendagri No.29 Tahun 2002 ke SAP dapat digambarkan sebagai berikut : JENIS DAN KELOMPOK BELANJA KEPMENDAGRI 29/2002

SAP

BELANJA ADMINISTRASI UMUM

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang

Bunga

Belanja barang pakai habis

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan


Belanja Perjalanan

BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bunga

Belanja Pegawai

Subsidi

Belanja Barang dan Jasa

HIbah

Belanja Perjalanan Dinas

Bantuan Sosial


BELANJA MODAL

BELANJA MODAL

BELANJA TAK TERDUGA

BELANJA TAK TERSANGKA

BELANJA BAGI HASIL

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEU

Gambar 4.1. Jenis dan Kelompok Belanja Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29/2002 dan SAP


NERACA KLASIFIKASI ASET Kepmendagri 29/2002

SAP

Aktiva Lancar

Aset Lancar

Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka

Investasi

Investasi Jangka Panjang

Aktiva Tetap

Aset Tetap

Dana Cadangan

Dana Cadangan

Aktiva Lain-lain

Aset Lainnya

Bangunan Dalam Pengerjaan

Gambar 4.2. Klasifkasi Aset Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29/2002 dan SAP

Tabel 4.6. Tabel Pos-Pos Ekuitas Kepmendagri No.29 Tahun 2002

SAP

Ekuitas Dana Umum

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Donasi

Ekuitas Dana Cadangan

Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)


4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berikut ini akan disajikan Laporan Keuangan Tahun 2006 Pemerintahan Kabupaten Langkat: a. Laporan Realisasi Anggaran PEMERITAH KABUPATEN LANGKAT LAPORAN PERHITUNGAN APBD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 AUDITED URAIAN 1 A. PENDAPATAN I. Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah 2. Pendapatan Retribusi 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Sub Jumlah II. Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat 1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Aloksai Khusus 4. Bantuan Keuangan Sub Jumlah III. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1. Bantuan Dana Adhos dari Pemerintah Pusat 2. Dana Darurat Sub Jumlah TOTAL PENDAPATAN B. PENDAPATAN I. Belanja Operasi 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Perjalanan Dinas 4. Belanja Pemeliharaan 5. Belanja Subsidi 6. Belanja Operasional Total Belanja Operasional II. Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat 1. Belanja Aset Tetap-Publik 2. Belanja Aset Tetap-Aparatur Total Belanja Modal

TAHUN ANGGARAN 2006 ANGGARAN REALISASI 2 3

11.718.300.000,00 5.132.290.000,00 3.814.000,00 20.664.590.000,00

9.640.258.663,60 4.344.634.675,00 4.655.609.949,84 18.640.503.288,44

108.587.287.319,00 484.070.000.000,00 29.699.138.700,00 3.480.000.000,00 625.836.426.019,00

128.013.886.166,00 484.070.000.000,00 29.699.138.700,00 3.480.000.000,00 645.263.024.866,00

-

-

-

-

646.501.016.019,00

663.903.528.154,44

341.635.930.857,00 79.022.521.329,00 13.145.785.000,00 79.189.984.435,00 512.994.221.621,00

299.412.148.549,10 75.922.587.126,00 12.311.869.684,00 75.873.672.467,00 463.520.277.826,10

92.821.009.565,00 12.505.525.860,00 105.326.535.425,00

87.569.971.200,00 12.073.839.430,00 99.643.810.630,00


URAIAN 1 III. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa IV. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Masyarakat Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan Total Belanja Bantuan Keuangan V.

Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga TOTAL BIAYA

C. SURPLUS/DEFISIT D. PEMBIAYAAN I. PENERIMAAN 1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu 2. Penerimaan Pinjaman Obligasi Total Penerimaan II. PENGELUARAN 1. Penyertaan Modal 2. Pembayaran Hutang 3. Sisa Labih Perhitungan Tahun Berjalan Total Pengeluaran TOTAL PEMBAYARAN E. SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERJALAN

TAHUN ANGGARAN 2006 ANGGARAN REALISASI 2 3 1.962.000.000,00 1.962.000.000,00

3.100.000.000,00

3.100.000.000,00

11.331.700.000,00

20.135.135.000,00

5.072.711.500,00

4.548.309.300,00

130.000.000,00 30.634.411.500,00

130.000.000,00 28.013.444.500,00

200.000.000,00

-

651.117.168.546,00

593.139.532.956,10

(4.161.152.527,00)

70.763.995.198,34

20.028.646.127,00 10.000.000.000,00 30.028.646.127,00

30.028.646.128,21 30.028.646.128,21

4.653.664.000,00 20.758.829.600,00 -

4.000.000.000,00 20.758.829.600,00 -

25.412.493.600,00 4.616.152.527,00 30.028.646.127,00

24.758.829.600,00 5.269.816.528,21 76.033.811.726,55

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2006


b. Neraca PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT NERACA PER 31 DESEMBER 2006 AUDITED URAIAN

TAHUN 2006 (Rp.)

TAHUN 2005 (Rp.)

74.390.829.053,55 4.485.092.229,05 2.008.497.703,00 1.162.504.805,00 1.430.859.386,00 3.464.367.156,00 56.672.000,00 4.800.000,00 87.003.622.332,60

29.816.522.841,21 1.440.958.583,00 4.010.497.127,00 85.134.000,00 4.800.000,00 35.357.912.551,21

24.102.914.538,00

19.344.004.938,00

24.102.914.538,00

19.344.004.938,00

106.150.911.887,81 496.952.140.219,19 282.633.863.788,25 78.791.648.452,75 11.241.854.525,00 975.770.428.873,00

102.622.786.421,00 438.728.788.925,00 263.638.709.899,25 60.258.139.972,75 10.878.193.025,00 876.126.618.243,00

311.927.089,00 212.123.287,00 524.050.376,00

416.727.089,00 112.123.287,00 528.850.376,00

ASET I.

ASET LANCAR 1. Kas di Kas Daerah 2. Kas di Pemegang Kas 3. Piutang Dana Bagi Hasil dan Provinsi 4. Piutang PAD 5. Piutang Pajak Penerangan Jalan PT.PLN 6. Biaya Dibayar Dimuka 7. Persediaan 8. Bagian Lancar Penjualan Anggaran 9. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) JUMLAH ASET LANCAR II. INVESTASI PERMANEN Pengertian Modal Pemerintahan Daerah JUMLAH INVESTASI PERMANEN III. ASET TETAP 1. Tanah 2. Jalan dan Jaringan 3. Gedung dan Bangunan 4. Peralatan dan Mesin 5. Aset Tetap Lainnya JUMLAH ASET TETAP

IV. ASET LAINNYA 1. Tuntutan Ganti Rugi 2. Tagihan Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

1.087.401.016.119,60

931.357.386.108,21


URAIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1. Hutang Bunga Bank 2. Hutang Kepada PT.PLN 3. Hutang Kepada PT.ASKES 4. Hutang Kepada Bank SUMUT JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK VI. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1. Hutang Kepada BUMD/N JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN

TAHUN 2006 (Rp.)

TAHUN 2005 (Rp.)

V.

VII. EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR 1. Selisih Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) Dana Lancar 2. Cadangan Piutang Dana Bagi Hasil Dari Provinsi 3. Cadangan Piutang PAD 4. Cadangan Piutang Pajak Penerangan Jalan PT.PLN 5. Cadangan Biaya Bayar Dimuka 6. Cadangan Persediaan 7. Bagian Lancar Penjualan Angsuran 8. Bagian Lancar TGR Dikurang: Dana yang Disediakan untuk Membayar Hutang Jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR VIII. EKUITAS DANA INVESTASI 1. Diinvestasikan dalam Investasi Permanen 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.834.544.387,00 3.167.194.476,00 -

22.255.572.500,00

5.001.738.863,00

22.255.572.500,00 1.317.235.882,00

5.001.738.863,00

1.317.235.883,00 23.572.808.382,00

74.390.829.053,55

29.816.522.841,21

4.485.092.229,05 2.008.497.703,00

1.440.958.583,00

1.162.504.805,00 1.430.859.386,00 3.464.367.156,00 56.672.000,00 4.800.000,00

4.010.497.127,00 85.134.000,00 4.800.000,00

(5.001.738.863,00) 82.001.883.469,60

(22.255.572.500,00) 13.102.340.051,21

24.102.914.538,00 975.77.428.873,00 524.050.376,00 1.000.397.393.787,00

18.026.769.056,00 876.126.618.243,00 528.850.376,00 894.682.237.675,00

1.082.399.277.256,60

907.784.577.726,21

1.087.401.018.119,60

931.357.386.108,21

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun 2006


c. Laporan Arus Kas PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT LAPORAN ALIRAN KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 AUDITED URAIAN 1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL I. Arus Kas Masuk A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah 2. Pendapatan Restribusi 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Sub Jumlah B. Pendapatan Dana Perimbangan Dari Pemerintah Pusat 1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Bantuan Keuangan Sub Jumlah C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 1. Bantuan Dana Adhos dari Pemerintah Pusat 2. Dana Darurat Sub Jumlah Jumlah Arus Kas Masuk II. Arus Keluar Kas 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Perjalanan Dinas 4. Belanja Pemeliharaan 5. Belanja Bagi Hasil 6. Belanja Bantuan Keuangan 7. Belanja Tak Tersangka Sub Jumlah ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL (I-II)

TAHUN ANGGARAN ANGGARAN REALISASI 2 3

11.718.300.000,00 5.132.290.000.00 3.614.000.000,00 20.664.590.000,00

9.640.258.563,60 4.344.634.675,00 4.655.609.949,84 18.640.503.288,44

108.587.287.319,00 484.070.000.000,00 29.699.138.700,00 3.480.000.000,00 625.939.426.019,00

128.013.886.166,00 484.070.000.000,00 29.699.138.700,00 3.480.000.000,00 645.263.024.866,00

-

-

646.501.016.019,00

663.903.528.154,44

341.635.930.857,00 79.022.521.329,00 13.145.785.000,00 79.189.984.435,00 1.962.000.000,00 30.634.411.500,00 2.000.000,00 545.790.633.121,00 100.710.382.898,00

299.412.148.549,10 75.922.587.126,00 12.311.869.684,00 75.373.672.467,00 1.962.000.000,00 28.013.444.500,00 493.495.722.326,10 493.495.722.326,10

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI I. Arus Kas Masuk Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Penerimaan dari Bagian Lancar Penjualan Angsuran Sub Jumlah


TAHUN ANGGARAN 2006 URAIAN 1 II. Arus Keluar Kas 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2. Pembelian Aset Tetap-Publik 3. Pembelian Aset Tetap-Publik Sub jumlah ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN I. Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Obligasi Sub Jumlah II. Arus Keluar Kas 1. Penyertaan Modal 2. Pembayaran Hutang Sub Jumlah ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN KENAIKAN / PENURUNAN KAS SALDO AWAL KAS

ANGGARAN 2

REALISASI 3

92.821.009.565,00 12.505.525.880

87.569.971.200,00 12.073.839.400,00

105.326.535.425,00

99.643.810.630,00

(105.326.535.425,00)

(99.643.810.630,00)

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

-

4.635.664.000,00 20.758.829.600,00 25.412.493.600,00

4.000.000.000,00 20.758.829.600,00 24.758.829.600,00

(15.412.493.600,00)

(24.758.829.600,00)

(20.028.646.127,00) 20.028.646.127,00

46.005.165.598,34 30.028.646.128,21

-

76.033.811.726,55

SALDO AKHIR KAS

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun 2006

d. Catatan atas Laporan Keuangan 1) Latar Belakang Penyusunan Neraca Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangungjawaban, Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pemerintah Kabupaten Langkat menyajikan Laporan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Keuangan Daerah tahun yang berakhir per 31 Desember 2006 sebagai unsur dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati Langkat. Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani penyusunan Laporan Keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya kedalam pos-pos neraca. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih kepada masyarakat, serta dimaksudkan juga dapat digunakan untuk : a) Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. b) Manajerial menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan penegendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. c) Transparansi menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.


2) Kebijakan Akuntansi a)

laporan keuangan pemerintah kabupaten Langkat disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

b) masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 januari dan berakhir 31 Desember c) mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca d) Basis Akuntansi basis akuntansi, yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat adalah : (1) basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan (2) basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas e) Pendapatan (1) pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat yang menambah ekuitas dana dalam periode Laporan Keuangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Langkat, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. (2) pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat (3) pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto, yakni dengan membukukan penerimaan bruto atas pendapatan


(4) pengembalian/ koreksi penerimaan pendapatan yang terjadi pada penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan, sedangkan atas penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar f) Belanja (1) belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Laporan Keuangan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (menjadi beban) Pemerintah Kabupaten Langkat. (2) belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat. Khusus pengeluaran kepada Pemegang Kas diakui pada saat dipertanggungjawabkan (3) belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan ke dalam Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan (4) koreksi atas pengeluaran (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam ekuitas dana lancar. g) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja h) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

atau akan diterima kembali dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran i) Sisa Lebih/kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi surplus/defisit dengan pembiayaan netto j) Aset dalam neraca diakui pada saat diterima atai diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah k) Persediaan (1) persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah kabupaten Langkat dan barang-barang yang dimaksudkan untuk digunakan/dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat (2) persediaan dicatatat pada akhir tahun buku berdasarkan atas hasil inventarisasi fisik. (3) persediaan, dinilai dalam neraca dengan cara : (a) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian (b) harga standar bila memperoleh dengan memproduksi sendiri (c) harga wajar atau harga estimasi apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti Donasi l) Investasi permanen (1) investasi permanen dinilai berdasarkan harga perolehan (historical cost) termasuk di dalammya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh investasi permanent


(2) harga perolehan dalam Valuta Asing dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada saat tanggal transaksi (m) Aset tetap (1) aset tetap yang perolehannya hingga 22 september 2003 dinilai berdasrkan harga pasar

yang

penilaiannya telah dilakukan oleh

Konsultan

PT.Surveyor Indonesia Medan, aset tetap perolehannya setelah tanggal 22 september 2003 dinilai berdasrkan harga perolehan (historical cost) termasuk didalammya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh Aset Tetap. (2) harga perolehan aset tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berhubungan hingga aset tetap tersebut siap dugunakan.. (3) Aset Tetap Dalam Pengerjaan dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut (4) Nilai Aset Tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang nilainya apabila terjadi penghapusan yang telah ditetapkan oleh Bupati Langkat (5) Nilai Aset Tetap Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam neraca tidak disusutkan


(6) Nilai Aset Tetap dalam Neraca Pemerintahan Kabupaten Langkat tidak termasuk Aset Tetap yyang dipisahkan (Aset Tetap BUMN/BUMD dan Perusahaan lainnya) n) Aset Lainnya (1) Tagihan Penjualan Angsuran dan Piutang lain-lain dinilai sebesar nilai nominal (2) Bangunan berdasrkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkam nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun. (3) Dana Cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperoleh. o) Kewajiban (1) Hutang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu (2) Hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang (3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiaban timbul (4) Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut (5) Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

B. ANALISIS HASIL PENELITIAN 1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Realisasi anggaran tahun 2006 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masingmasing anggarannya sesuai dengan APBD kabupaten Langkat Tahun 2006. jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencakup semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah, khusus untuk pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informassi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalopkasikan surplus atau menutup defisit. Pada laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Langkat menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya. Walaupun dalam prakteknya sering kali realisasinya jauh lebih besar atau lebih kecil dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Dari tabel diatas Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran sebesar Rp. 20.664.590.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) jenis pendapatan masngmasing Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 11.718.300.000,00., pendapatan retribusi sebesar Rp. 5.132.290.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 3.814.000.000,00, ketiga jenis pendapatan tersebut tidak mencapai target. Pencapaian anggaran (target) tertinggi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9o,20% berada pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah

dengan

anggaran

Rp.3.814.000.000,00,

dengan

realisasinya

Rp.4.655.609.949,84. Pada kelompok dana perimbangan dengan pencapaian anggaran sebesar 103,10% yang terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan, masingmasing bagi hasil pajak dan buka pajak melebihi anggaran dengan pencapaian sebesasr 117,89% dari target Rp.108.587.287.319,00, dengan realisasinya Rp.128.013.886.166,00. Jenis pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan anggaran sebesar Rp.484.070.000.000,00 dengan realisasinya 100%. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.29.699.700,00 dengan realisasinya 100%. Begitu juga dengan rekening belanja, jumlah belanja yang dianggarkan sebesar Rp.651.117.168.546,00 dengan realisasinya sebesar Rp.593.139.532.956,10. sedangkan pembiayaan pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pembiayaan di sisi penerimaan dari anggaran Rp.30.028.646.127,00 dengan realisasinya Rp.30.028.646.128,21 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dengan anggaran sebesar Rp.30.028.646.127,00 sedangkan penerimaan pinjaman dan obligasi dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,00 tidak terealisasi. Dari sisi pengeluaran ditargetkan sebesar Rp.25.412.493.600,00 Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

terelisasi sebesar Rp.24.758.829.600,00 atau 97,43%. Dengan demikian diperoleh kelebihan pembiayaan sebesar Rp.5.269.816.528,21 atau 114,16% dari yang dianggarkan.

Meskipun dana

yang

dianggarkan tidak

dapat

terealisasi

sepenuhnya, tapi pemerintahan kabupaten Langkat sudah dapat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Langkat telah menyajikan berupa perhitungan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran, baik pada kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran telah disajikan sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 (SAP). Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan telah diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan pada laporan realisasi anggaran telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Belanja diakui pada saat

terjadinya

pengeluaran

dari rekening

kas

daerah,

belanja

sudah

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah, dan juga pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Namun dalam penyajian nama laporan masih mengikuti Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu Laporan Perhitungan APBD bukannya Laporan Realisasi Anggaran. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2006 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintahan Kabupaten Langkat yang telah diaudit dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut, walaupun Pemerintahan Kabupaten Langkat sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

b. Neraca Neraca daerah merupakan salah salah satu dari laporan keuangan daerah. Neraca daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintahan Kabupaten Langkat menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca. Pada tahun anggaran per 31 Desember 2005 pada pos aset, jumlah aset lancar sebesar Rp. 35.357.912.551,21, jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp. 19.344.004.938,00, jumlah aset tetap sebesar Rp. 876.126.618.243,00, dan jumlah aset lainnya sebesar Rp. 528.850.376,00. Maka total aset pemerintahan kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 931.357.386.108,21. Pada pos kewajiban, jumlah kewajiban jangkan pendek sebesar Rp. 22.255.572.500,00, jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 1.317.235.882,00, jumlah ekuitas dana lancar Rp. 13.102.340.051,21, jumlahh ekuitas dana jangka panjang Rp. 907.784.557.726,21. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan kabupaten

Langkat

pada

tahun

anggaran

2005

adalah

sebesar

Rp.

931.357.386.108,21. Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Pada tahun anggaran 2006, pada pos aset, jumlah aset lancar sebesar Rp. 87.003.622.332,60,

jumlah

investasi

jangka

panjang

sebesar

Rp.

24.102.914.538,00, jumlah aset tetap sebesar Rp. 975.770.428.873,00, dan jumlah aset lainnya sebesar Rp. 524.050.376,00. Maka total aset pemerintahan kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 1.087.401.018,60. Pada pos kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 5.001.738.863,00, jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0, jumlah ekuitas dana lancar Rp. 82.001.883.436,60,

jumlah

ekuitas

dana

jangka

panjang

Rp.

1.000.397.393.787,00. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan kabupaten

Langkat

pada

tahun

anggaran

2006

adalah

sebesar

Rp.

1.087.401.016.119,60. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat telah menyajikan informasi aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.Pemerintahan Kabupaten Langkat telah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta telah mengklasifikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban telah diklasifikasikan sesuai dengan waktu pembayarannya. Ekuitas dana telah disajikan dalam neraca yang terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Dimana dalam neraca yang disajikan Pemerintahan Kabupaten Langkat membandingkan antara neraca tahun berjalan dengan tahun anggaran yang telah berlalu. Pos-pos pada neraca Pemerintahan Kabupaten Langkat telah dicantumkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


c. Laporan Arus Kas Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan arus keluarnya kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat selama tahun anggaran 2006. berdasarkan hasil pemrikasaan kas oleh Badan Pengawas Daerah Kabupeten Langkat terdapat, - Saldo Kas per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 76.033.811.716,55 - Saldo Kas pada pemegang Kas yang belum disetor s/d 31-12-2005 sebesar - Saldo Akhir Kas 2006

Rp.

–

Rp. 76.033.811.716,55

Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aktivitas antara lain : 1) Aktivitas operasi Merupakan indikator

yang menujukkan kemampuan operasi Pemerintah

Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional yang bersumber dari arus kas masuk pada tahun anggaran 2006 di luar pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu. Besarnya arus kas masuk dari aktivitas operasi selama tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 663.903.528.154,44 dan dikeluarkan untuk membiayai aktivitas operasional sebesar Rp. 493.495.722.326,10 sehingga mendapat surplus operasional sebesar Rp. 170.407.805.828,34 2) Aktivitas investasi Menggambarkan penerimaaan dan pengeluaran kas bruto berkaitan dengan perolehan atau pelepasan sumber daya ekonomi yang ada, yang bertujuan untuk

meningkatkan

dan

mendukung

pelayanan

pemerintah

kepada


masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investai tahun anggaran 2006 minus Rp. 99.643.810.630,00 menunjukan bahwa dalam tahun 2006 pemerintah kabupaten Langkat melakukan pelepasan asetnya, namun penambahan aset tetap lebih besar dari pada nilai pelepasan aset tetap sebesar Rp. 99.643.810.630,00 merupakan Barang Investasi Kekayaan Daerah Kabupaten Langkat mutasi tambah dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Langkat per 31 Desember 2006. 3) Aktivitas pembiayaan Menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan surplus atau defisit anggaran pada tahun 2006. ini dapat dilihat dimana tidak ada arus masuk kas. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp. 24.758.829.600,00. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa telah terjadi kenaikan kas bersih selama tahun anggaran 2006, denagn perincian sebagai berikut: - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Rp. 170.047.805.828,34

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Innvestasi

Rp. (99.643.810.630,00)

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp (24.758.829.600,00) Kenaikan kas

Rp. 46.005.165.598,34

Laporan arus kas pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Aktivitas-aktivitas pada laporan arus kas telah disajikan secara benar dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Arus kas dari aktifitas perasi telah disajikan dengan metode langsung. Meted langsung mengungkapkan pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Secara garis besar laporan arus kas pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, walupun dalam penyajian halaman muka dari laporan arus kas atau nama laporan masih menggunakan nama sesuai dengan Kepmendagri No, 29 tahun 2002 yaitu Laporan Aliran Arus Kas. Seharusnya nama dari laporan menurut SAP adalah Laporan Arus Kas.

d. Catatan atas Laporan Keuangan Sebagaimana seperti teori-teori yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya Pemerintahan Kabupeten Langkat pada tahun 2006 juga menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Catatan atas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Langkat meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintahan Langkat telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang berisi dasar penyusunan laporan keuangan daerah dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta basis kas untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dana (neraca). 2. Analisis Strategi-strategi yang Diperlukan Pemerintah Kabupaten Langkat Terhadap Keberhasilan Menyajikan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah diharuskan menerapkannya di dalam penyajian laporan keuangan. Strategi-strategi yang diperlukan terhadap keberhasilan dalam menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut adalah : a. Komitmen dari Pimpinan Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu penerapan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya kejelasan peraturan perundangundangan, mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi pimpinan kepala daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat.


b. Tersedianya Sumber Daya yang Kompeten Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada BPK selambatbya 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Bupati kepada DPRD. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut memerlukan sumber daya manusia yang menguasai dan berkompeten dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. c. Resistensi Terhadap Perubahan Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lam, akan enggan mengikuti perubahan. Untuk itu, penerapan

berbagai kebijakan akuntansi pemerintan pada Pemerintahan

Kabupaten Langkat perlu dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. d. Lingkungan atau Masyarakat Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

3. Analisis Pengaruh Faktor Pendukung Terhadap Keberhasilan Penyajian Laporan

Keuangan

Daerah

Sesuai

dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. Dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 terdapat kendala-kendala seiring dengan penerapannya. Kendala utama yang dihadapi Pemrintahan Kabupaten Langkat dalam penerapannya adalah sumber daya manusia. Mengingat perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak secepat perkembangan akuntansi komersial, sampai dengan saat ini masih sedikit sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Hal ini didorong oleh masih kurangnya kepedulian para pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendasrkan keputusannya pada informasi keuangan. Penempatan pegawai sumber daya manusia di dalam menyajikan laporan keuangan daerah pemerintahan kabupaten Langkat masih terdapat unsur nepotisme dan jarang sekali dilandasi oleh dasar pendidikan dan kemampuan pegawai tersebut. Hal ini tercermin dari hasil penelitian bahwa pemerintahan kabupaten

Langkat

belum

mampu

menyusun dan

menyajikan

laporan

keuangannya sendiri. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintaha Kabupaten Langkat masih menggunakan bantuan tenaga konsultan serta pendampingan dari Depdagri dan BPK. Salah satu penyebabnya adalah karena Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

sering terjadinya perubahan peraturan-peraturan pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama dalam mensosialiasikannya secara maksimal pada pegawai atau sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian keuangan daerah. Dalam menerapkan setiap peraturan baru kurang dari 50% yang mengerti akan peraturan tersebut, sehingga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sering mengalami keterlambatan. Seharusnya pada zaman reformasi saat ssekarang ini tidak semestinya lagi Pemerintahan Kabupaten Langkat melakukan hal tersebut, karena tuntutan dan perubahan-perubahan peraturan pemerintah yang selalu berubah akan membuat pemerintah daerah itu sendiri agak sedikit tersendat di dalam segi pembangunan maupun segi administrasi pemerintah. Kendala kedua adalah perangkat pendukung. Meskipun Pemerintahan Kabupaten Langkat telah mengeluarkan dana sebesar Rp.12.505.525.860,00 untuk pembelian komputer dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Namun dari beberapa penyajian laporan keuangan daerah baik setiap ada perubahan peraturan pemerintah daerah maupun sistem akuntansi pemerintah daerah selalu terlambat. Hasil yang diharapkan dari penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan komputerisasi sebenarnya adalah penghematan anggaran yang berlebihan. Selain itu dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memenuhi tuntutan akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu prinsip good governance akan tercipta peningkatan kepercayaan stakeholder seperti pihak legislatife, dunia usaha, masyarakat, peningkatan kepercayaan dunia internasional, investor dan lembaga-lembaga donor serta peningkatan kepercayaan dan Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

pemberian informasi yang handal kepada berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam usaha peningkatan kinerja pemerintah daerah. Saat ini dorongan untuk mengembangkan akuntansi pemerintahan daerah adalah lebih pada pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan, bukan karena kebutuhan akan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan dan

peningkatan

kinerja.

mempertimbangkannya

Namun

mungkin

pemerintah

karena

berkaitan

daerah

masih

dengan

dana

banyak untuk

mengembangkan sumber daya manusia maupun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini akan menganggu peningkatan dalam pemberian pelayanan maksimum bagi publik sehingga timbul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan belum optimal. Disamping itu juga proses desentralisasi dan otonomi daerah masih belum dapat dijalankan sepenuhnya karena ada beberapa kewenangan yang belum dapat dipisahkan secara jelas terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Langkat untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktur, agar stabilitas yang mantap, aman, dan kondusif dapat tercapai.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh BPK. 2. Pada tahun anggaran 2006, Pemerintahan Kabupaten Langkat di dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun dalam hal nama laporan Realisasi Anggaran dan nama laporan Arus Kas, Pemerintahan Kabupaten Langkat masih menggunakan nama laporan yang ditentukan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. 3. Untuk

menyesuaikan

perubahan

penyajian

Laporan

Keuangan

dari

Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 ke Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintahan Kabupeten Langkat perlu melakukan konversi Laporan Keuangan. 4. Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 belum menyajikan Laporan Keuangan Daerah tepat waktu. Walaupun pada laporan keuangan tersebut dibuat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006, tapi pada kenyataannya laporan keuangan baru selesai disusun atau disyahkan pada Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

akhir Juli 2007, yang menurut ketentuan seharusnya disyahkan pada 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 5. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Kabupaten Langkat masih menggunakan bantuan tenaga Konsultan dan pendampingan dari BPK. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia atau pegawai masih rendah dalam menjalankan dan mengoperasikan apliksi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuangan sendiri. Salah satu penyebabnya dimana sering terjadinya perubahan-perubahan Peraturan

Pemerintah,

yang

membutuhkan

waktu

lama

dalam

mensosialisasikannya kepada setiap pegawai yang terlibat di dalam penyajian laporan keuangan daerah. Disamping itu juga karena disebabkan oleh keterbatasan perangkat pendukung atau infrastuktur berupa komputer dan software. 6. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2006, kinerja Pemerintahan Kabupaten Langkat yang dihasilkan belum optimal karena dalam berbagai kasus masih ditemukan kurangnya rasa tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap tugas yang dibebankan, disamnping itu proses desentralisasi dan otonomi daerah masih belum dijalankan sepenuhnya oleh karena adanya beberapa kewenangan yang belum dapat dipisahkan secara jelas terutama antara pemerintah pusat dan daerah.


B. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah telah berpedoman sepenuhnya pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya dalam penyajian nama laporan keuangan tidak lagi mengacu pada Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 agar penyajian laporan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan Laporan Keuangan Daerah yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan tersebut. 2. Untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya hendaknya Pemerintahan Kabupaten Langkat dapat menyajikan laporan keuangan daerah tepat waktu sesuai dengan kalender anggaran tahunan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dan tidak terjadi lagi keterlambatan. 3. Kualitas atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan lebih ditingkatkan dengan memberikan pelatihan teknis maupun nonteknis mengenai penyajian laporan keuangan yang baik, sehingga Pemerintahan Kabupaten Langkat mampu menyajikan laporan keuangan sendiri dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daaerah tanpa harus menggunakan bantuan tenaga konsultan lagi dan setiap ada perubahan peraturan yang baru sumber daya manusianya dapat mengikutinya. Begitu juga kualitas atau jumlah perangkat pendukungnya baik


berupa komputer, laptop, ataupun software diperbanyak lagi, agar penyajian laporan keuangan lebih cepat dan akurat. 4. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi, akuntabilitas, dan kepemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.


DAFTAR PUSTAKA

Arif, Bahtiar dkk, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta. Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. ----------------, 2006, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta. ----------------.,2007, Audit Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Erlina dan Sri Mulyani, 2007. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan. Erlina, 2008. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. USU Press, Medan. Forum Diskusi Akuntansi Sektor Publik, 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis –PP No. 24 Tahun 2005. BPFE, Yogyakarta. Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. ---------------, 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Sumatera Utara, 2004. Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi USU, Medan. Kenneth dan Jane, 2005. SIM: Mengelola Perusahaan Digital, Penerbit Andi, Yogyakarta. Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta. Nawawi, Hadari, 2001. Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi Profit yang Kompetitif, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Nordiawan, Deddy, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Bisnis cetakan kedelapan, Alfabeta, Bandung. Susilo,2002. Audit Sumber Daya Manusia, Penerbit Gema Amini, Jakarta. Ulum, Ihyahul MD, 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Edisi Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 .Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta -----------------------, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta


SKRIPSI ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT OLEH : : SILKA HARTINA NIM : DEPARTEMEN : AKUNTANSI

Recommend Documents