A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Skema Pembiayaan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Darwin Trisna Djajawinata Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi
Seminar Publik Tinjauan Kebijakan Terkait Daya Saing dan Infrastruktur
CSIS, Selasa 14 Juni 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
1
Agenda
1
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur
2
Skema Pembiayaan
Competitiveness Infrastruktur di Indonesia Perlu Ditingkatkan Quality of Overall Infrastructure Ranking Singapore USA Malaysia China Indonesia Russia Thailand India Vietnam Brazil
5 16 20 64 72 74 76 90 112 120
Quality of Port Infrastructure Ranking Singapore USA Malaysia China Thailand India Indonesia Russia Vietnam Brazil
Quality of Roads Ranking Singapore USA Malaysia China Thailand Indonesia India Vietnam Brazil Russia
Quality of Railroad Infrastructure Ranking
6
Malaysia
16 19
USA
12 19 53 54 76 77 81 88 122
Singapore USA Malaysia Thailand China Indonesia India Russia Vietnam Brazil
15
China
49 50 72 76
17
Russia
26
India
27
Indonesia
41
Vietnam
104 122 124
1 9 19 37
58 64 71 79 87 113
52
Thailand
74
Brazil
Quality of Air Transport Infrastructure Ranking
2
12
95
Quality of Electricity Supply Ranking Singapore USA Malaysia China Thailand Russia Indonesia Vietnam Brazil India
6 24
39 56 58 73 84 88 89 103
Indonesia perlu meningkatkan daya saing Negara melalui pembangunan infrastruktur Source: World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2014-2015
3
Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
Indikasi kebutuhan investasi APBN/ APBD
Tahun
Hibah & Transfer (DAK)
Pasar Modal
Infrastruktur Rp 5.519 T
2015 - 2019 Bi/ Multilateral Bank
Sumber: RPJMN 2015-2019
Indikasi sumber pembiayaan 52%
APBN + APBD Pinjaman, Obligasi, dll
20%
KPS
20%
BUMN
Off Balance Sheet
Sumber Pendanaan Infrastruktur
Pinjaman Pemerintah
6%
Skema pembiayaan alternatif (Peluang bagi investor)
Environmental Fund
Pinjaman Komersil
KPBU
2%
4
Peraturan Pemerintah untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur
KPBU
Dasar Hukum
Penugasan Khusus
Pinjaman Langsung
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Antara Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pemerintah Pusat untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional untuk Badan Usaha Milik Negara.
Proyek Strategis
Proyek Listrik 35.000 MW
•
Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2015 Tentang percepatan pembangunan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
•
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Light Rail Transit Terpadu di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
225 Proyek Strategis
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Mengenai Pelaksanaan Percepatan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik.
30 Proyek Prioritas 5
Agenda
1
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur
2
Skema Pembiayaan
Kriteria Skema Pembiayaan Berdasarkan Kelayakan Proyek
Kelayakan Proyek
1
2
3
4
Skema Pembiayaan
Modalitas
Swasta
Investasi Swasta / Business to Business (B-to-B)
Layak Secara Ekonomi dan Finansial
Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal
Swasta
Swasta Pemerintah
Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial
Tidak Layak Secara Ekonomi dan Finansial
Sumber: Bappenas
Operasi dan Pemeliharaan
Swasta
BUMN Pemerintah
KPBU Dengan Dukungan Pemerintah (VGF), Creative Financing, jaminan seperti PBAS, dll
Penugasan BUMN
Pemerintah Pemerintah
Konstruksi
APBN
7
Modalitas Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
• • • •
Penunjukan BUMN
Pemerintah
Pemerintah
Badan Usaha
BUMN
Sumber dana: Pemerintah dan Badan Usaha Pemerintah mengelola perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Risiko terbagi antara Pemerintah dan Badan Usaha Memanfaatkan efisiensi sektor swasta
• • • • •
Pengadaan Tradisional Pemerintah
Badan Usaha
Sumber Dana: 100% BUMN Membutuhkan beberapa regulasi pada penunjukan Tergantung pada neraca BUMN, dan mungkin memerlukan injeksi ekuitas dari Pemerintah Risiko terbagi antara Pemerintah dan BUMN Kemungkinan peluang B-to-B dengan BUMN
Kontraktor
• • • •
Sumber dana: 100% Anggaran Pemerintah Pencairan dana mengikuti mekanisme APBD Pemerintah mengelola beberapa kontrak Risiko ditanggung oleh Pemerintah
Contoh Operator BUMN: PT Pelindo II, PT KAI, PT Pertamina, PT AP II, PT Jasa Marga, Hutama Karya 8
Pembiayaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
Privatisasi
Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (Perpres 38/2015)
Pengadaan Konvensional (e.g. Perpres 50 jo 70)
Anggaran Pemerintah
Tidak berdampak
Dampak disebar sepanjang masa konsesi
Dampak Langsung
Risiko
Risiko di Swasta
Risiko dialokasikan secara optimal
Risiko di Pemerintah
Peran Pemerintah
Regulator
Fasilitator Pembayaran atas Service
Semua Aspek Pengadaan
9
Faktor Kunci Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema KPBU Executive Order
FASILITASI DAN PENYIAPAN PROYEK YANG LAYAK
Tender Transparan Tingkat Kompetisi Syarat Kualifikasi
Kapasitas dan rekam jejak Developer
Kajian yang layak dan komprehensif dibantu oleh konsultan andal Koordinasi antar multi-stakeholder Kajian Dukungan Pemerintah dlm hal proyek layak
Kelayakan proyek
Pengembangan proyek yang baik
Komitmen kuat PJPK Kepastian regulasi Intervensi politik minimal
Alokasi risiko yang tepat
Operation & Maintenance tepat
Kepastian dari pelaksanaan proyek
Keamanan dalam hal pembayaran
Kepastian dari imbal hasil investasi Kesediaan lembaga pembiayaan menyediakan fasiltas keuangan
10
Opsi-Opsi Non APBN untuk Pembiayaan Infrastruktur Daerah
Pemerintah Pusat
LK-Bank
LK-Non Bank
Masyarakat
• Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement) • Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah NKRI
Lembaga Pembiayaan Infrastruktur • Pinjaman Daerah • Skema Regional Infrastructure Development Fund Berbentuk Obligasi Daerah
11
Pembiayaan Infrastruktur Daerah Melalui Regional Infrastructure Development Fund Tujuan RIDF
Sumber Pendanaan, Kegiatan dan Penerima Manfaat
1. Peningkatan layanan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan infrastruktur di daerah 2. Sustainability atas pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah
SUMBER DANA
KEGIATAN
PENERIMA MANFAAT
3. Pendampingan dalam penyiapan proyek bagi Pemerintah Daerah
Karakteristik RIDF
Penyertaan Pemerintah
1. Struktur permodalan: equity dari Pemerintah, untuk kemudian leveraging melalui lembaga donor (pinjaman, grant/hibah) dan pasar modal
Pinjaman Multilateral
Pinjaman Daerah
2. Merupakan dana bergulir (revolving fund). 3. Sustainability RIDF, dengan security mechanism: a. Pembentukan dana cadangan pembayaran kewajiban; b. Penjaminan pemerintah dengan memperhitungkan transfer DTU/DTK
PEMDA
Pasar Modal
Grant/Hibah
4. Pengambilan keputusan pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terhadap kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, kelayakan proyek terkait dan demand-driven. *Konsep yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan
PDF & Jasa Konsultasi / Advisory
12
Peran SMI Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur melalui Skema KPBU Project Preparation Project Identification & Selection
Financing Procurement of Consultants
Feasibility Study
Tender Proccess
Evaluation & Bidder Selection
Financial Close & Contract Management
Guarantee
Pihak Pelaksana
Pemerintah (Bappenas)
SMI
SMI PII
Produk/ Jasa
Evaluasi usulan potensial proyek KPS
Penyiapan Proyek KPBU Jasa Konsultasi untuk transaksi proyek
Pembiayaan: SMI Guarantee: PII
Output
PPP Book Unsolicited PPP Projects
Outline Business Case (OBC) Pre Feasibility Study Tender Process (PQ-RFQ-Selection)
Financial Close
Kepemilikan Proyek
Publik (PJPK): Kementerian/ Lembaga Pemda BUMN
Private (Bidder)
Peran SMI dalam proses KPS dapat berperan sebagai: (1) Fasilitator dalam penyiapan proyek KPS; (2) Financier untuk pembiayaan proyek KPS 13
3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI
Sumber Pendanaan
Konvensional
Penyertaan Modal Negara (PMN) Pasar Modal (Obligasi, Surat Utang) Pinjaman dan Hibah
PEMBIAYAAN & INVESTASI
JASA KONSULTASI
PENGEMBANGAN PROYEK
Fokus Sektor
Pembiayaan Infrastruktur
Public Sector Advisory
Fasilitas Pengembangan Proyek (FPP)
Ketenagalistrikan Transportasi Telekomunikasi
• Senior loan (KMK, KI) • Complementary perbankan • Jasa Arranger & Underwriter • Standby Lender PPP • Pembiayaan Proyek Geothermal
Training & Capacity Building
Investment Advisory
Proyek KPS
Proyek Energi Terbarukan TA & Pengelolaan dana donor
Sekuritisasi
Pasar Modal Syariah
Pembiayaan Pemda (PIP/RIDF) Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
Syariah
Murabahah
BPJS / Asuransi Syariah Dana Haji & Syirkah Sovereign Wealth Fund
Financial Advisory
Investment Advisory
Dalam Tahap Pengembangan
Financial Advisory
Energi Efisiensi
Irigasi
Proyek Pemerintah Daerah
Technical Assistance
Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet (MMOB)
Rolling Stock Kereta Api
FPP & Pengelolaan dana donor
Pengelolaan Dana Donor
Rumah Sakit
Infrastruktur Kawasan
Minyak dan Gas
Air Minum
Jalan dan Jembatan
Manajemen Air Limbah dan Persampahan
Infrastruktur Pemasyarakatan
Infrastruktur Pendidikan
Pasar
Infrastruktur Sosial
Infrastruktur Pariwisata
Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur Pembiayaan dan Investasi per 31 Mei 2016
Mandat PT SMI
Sektor Pembiayaan Minyak dan Gas Bumi 14,66%
Ketenagalistrikan (IPPs) 16,16%
Tenor jangka panjang Suku bunga kompetitif
Transportasi 5,80% Irigasi 2,80%
Jalan 23,84%
Produk pembiayaan yang inovatif
Air Minum 1,60% Telekomunikasi 2,77%
Skema pembiayaan yang fleksibel Multiplier effect yang besar Tenor Panjang dan Skema Fleksibel
Multiplier Effect Tenor
Total Nilai Proyek Rp
s.d. 25 Tahun
Grace Period
s.d. 15 Tahun
Sektor Baru
Sebaran Lokasi Proyek Papua Maluku
Jawa Bali Nusa Tenggara
Sulawesi 12%
36%
Kalimantan 13%
Multiplier Effect kali
Ketenagalistrikan (PLN) 32,07%
9%
118,7 Triliun 4
Sosial (Rumah Sakit) 0,30%
Contoh: Pembiayaan Jalan Tol Palembang - Indralaya
29% Sumatera
15
PT SMI Bergerak Menjadi Bank Pembangunan
PT SMI Sebelum Injeksi PIP
SMI (Persero)
Tahap 1: Perusahaan Keuangan Infrastruktur
Tahap 2: Bank Pembangunan
Sekarang - 20171
2017 ke depan1
SMI (Persero)
UU LPPI (Lembaga)
Neraca PIP Financing of national and regional infrastructure
Dukungan Pemerintah (regulasi, pajak, incentives, ...) • Financier infrastruktur yang berkembang pesat • Mulai memanfaatkan sumber pendanaan alternatif, tapi masih relatif kecil • Mulai bertindak sebagai penasihat untuk sektor publik dan swasta untuk membantu kelayakan proyek
One-stop infrastructure financial advisor
Catalyze infrastructure finance market
Strategic Industry
Agriculture
Maritime
• Mengembangkan Infrastruktur dan sektor prioritas • Peran tambahan untuk menyediakan pembiayaan • Mendukung pembangunan ekonomi dan sosial kota (infrastruktur sosial) Indonesia • Lebih aktif dalam menggali sumber-sumber alternatif pendanaan dan mengurangi biaya dana • Membuka kegagalan pasar yang menghambat pengembangan untuk meningkatkan ukuran pembiayaan • Menggabungkan pembiayaan proyek kelas dunia • Peran diperluas untuk mengkatalisasi pasar dengan fokus pada hasil ekonomi infrastruktur, misalnya penyedia PDF, penyaluran pinjaman multilateral
• Memerlukan dukungan pemerintah: dana keuntungan pajak2
• Membutuhkan dukungan pemerintah: kebangkrutan, jaminan modal minimum, pinjaman yang dijamin pemerintah dan pajak badan dibebaskan2
1. Waktu berdasarkan penerbitan hukum pendukung 2. Dukungan pemerintah harus dikodifikasikan oleh hukum / peraturan berlaku
16
PT SMI sebagai Katalis Pembiayaan Proyek: Closing The Gap dalam Menarik Pihak Swasta PLTMH Lau Gunung-Sumatera Utara
PLTMH Air Putih-Bengkulu PLN
PLN PPA
Offtaker
Senior Loan
Senior Loan Sub Debt/ Junior Loan
Assets Promotor Financing
Equity
Project Sponsor
Assets
Closing the Gap
Project Sponsor
Equity
• SMI sebagai kreditur bagi project sponsor berupa fasilitas promoter financing.
• SMI dan Lender lainnya sebagai kreditur senior (senior lender)
• Tenor pembiayaan: 1 tahun
• SMI sebagai kreditur fasilitas pembiayaan subordinasi (junior loan). • Tenor pembiayaan: 9 tahun
17
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
TERIMA KASIH
Hubungi Kami:
Wisma GKBI, 8th Fl. Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia (62-21) 5785 1499 (hunting), (62-21) 5785 4298 Website : www.ptsmi.co.id Email :
[email protected] 18
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Lampiran
19
Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Indikatif Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2015-2019
Indikasi Alternatif Pembiayaan
(Rp triliun) 6000
528
5.519
499
5000
401 507
4000
278
Swasta 31%
APBN 40%
980 3000 900
2000 1000
805
165
60
115
203
BUMN 19%
0
APBD 10%
(Rp triliun)
APBN
APBD
BUMN
Swasta
2.215,6
545,3
1.066,2
1.692,3
Source: The National Medium Term Development Plan 2015-2019, National Development Planning Agency
Jalan, Pelabuhan, dan Listrik menjadi sektor yang paling diprioritaskan untuk dibangun, dengan total kebutuhan dana hingga 2019 mencapai Rp5,519 triliun ~ USD 394 Miliar
*1 USD ~ Rp14.000
Peluang untuk Investor adalah sekitar 50% (sektor swasta 31% dan BUMN 19%)
20
Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
Legalitas
PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
•
Izin Usaha
Kepemilikan Visi
•
100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia
Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional
1.
Misi
KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank (IKNB)) PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor pembiayaan infrastruktur)
2. 3.
Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik 21
Posisi Komitmen dan Outstanding Pembiayaan PT SMI Tahun 2015* Komitmen
Outstanding
dalam Rp miliar 25.000
10.000 23.003
20.000
dalam Rp miliar
9.686
9.000
8.386
8.000 7.000
15.000
13.063
6.000 5.000
10.000
4.262
4.000 3.087 3.000
5.577 4.477
5.000
2.000
1.196
2.211 1.000
1.158 -
525
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Sebagai perusahaan yang masih bertumbuh, outstanding dan komitmen pembiayaan Perseroan meningkat secara berkelanjutan khususnya di tahun 2015 Jumlah Pencapaian tanpa memasukkan Pinjaman PLN dan Pemda
Jumlah Pencapaian termasuk Pinjaman PLN dan Pemda
22
Distribusi Portofolio PT SMI Tersebar di Seluruh Indonesia 1
Medan – Binjai Toll Road (Trans Sumatera Toll Road), North Sumatera
19
2
Biogas Power Plant, Rokan Hulu Riau
3
Palembang – Indralaya Toll Road (Trans Sumatera Toll Road), South Sumatera
4
Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera
5
Hydro Power Plant Asahan, North Sumatera
6
Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera
20 21 11
7
Hydro Power Plant, Humbahas, North Sumatera
8
Mini Hydro Power Plant, South Solok, West Sumatera
9
Power Plant, Musi Banyuasin South Sumatera
10
Mini Hydro Power Plant South Solok, West Sumatera
12
Gas-Fired Power Plant, Tanjung Uncang, Batam
13
Batam Municipal Solid Waste Management
14
Water Treatment & Supply, Cipasauran, Banten
15
Coal-Fired Power Plant, Lobam, Bintan
16
Mini Hydro Power Plant Lebong, Bengkulu
17
18
Working Capital for Port Operations, Banten
67
Mass Rapid Transit Project, Surabaya
28 Bulk Port, Tuban East Java
33 34 65
29
Floating, Storage Offloading, Madura
Mini Hydro Power Plant Lebak, Banten
70
• BTS Tower, Shelter throughout Indonesia • Working Capital in Telecommunication
Panaran Gas-Fired Power Plant, Batam
Gas Pipeline Construction for Households, Tarakan, West Kalimantan Mini Hydro Power Plant Lau Gunung, North Sumatera
Local Government infrastructure development assistance
11 13 58 12
10
56
67
9 Electricity Capex Projects
3
16
39 41 42 71 43 38 40 72 45
59 17 33 22 14 18 19 20 36 31 61 30 5760 21 23 25 26 29 28 34 63 37 24 32 27 68 62 44
73
Port Container & Cigading Port, Cilegon Wind Energy Power Plant Sumba and Lebak
46
50
43
Container Port Project Development and Supporting Facilities at Palaran Port, East Kalimantan
51
Irrigation Project, Sangkup North Sulawesi
52
Arar Port Project Sorong
53
25
Pejagan – Pemalang Toll Road (Trans Java Toll Road), Cenral Java
Bendo Reservoir Ponorogo, East Java
36
31
Bulk Port, Gresik
Solo – Ngawi Toll Road
LPG Storage Terminal, Semarang
37
26
32
Umbulan Water Spring, East Java
38
Lampeong Waterway Project North Barito
64
Case Study of Integrated Railway and Kualanamu Airport, North Sumatera
Floating, Storage Offloading Natuna, Riau Islands
45
66
70 69
55
44
Ngawi – Kertosono Toll Road
Titab Reservoir Project Buleleng, Bali Coal-Fired Power Plant Tenayan, Riau
6 proyek | Project Development
Mandalika Special Economic Zones, Lombok, West Nusa Tenggara Pumbiu River Bridge, West Sulawesi
46
Gerak Tempe Reservoir Wajo, South Sulawesi
47
Jeneponto-Bantaeng Road, South Sulawesi Financial Advisor for Kertajati Airport Development, West Java
63
Waste to Energy Project, Nambo, West Java
Mini Hydro Power Plant, Mobuya, North Sulawesi
Bridge Project Kali Api, Manokwari Bridge Wariki Project Manokwari
54
Logistic Murphy Semai Oil, Fakfak
55
Dekai-Oksibil Road Project, Papua
56
Passenger Terminal Project Supadio Airport Pontianak, West Kalimantan Expansion Project of Tanjung Priok Port, Jakarta
Investment Planning Project at Lombok Airport (Development)
35
62
Penajam Port Project, East Kalimantan
53
Coal-Fired Power Plant Project, Gorontalo Marisa Port, Gorontalo
47
Semarang-Solo Toll Road, Central Java
64 proyek | Financing and Investment
River Kujang Drainase Project, Samarinda
49
48
Tugu Station and Pedestrian Revitalization, Yogyakarta 30
Sosok – Tayan & Tanjung – Sanggau Road, West Kalimantan
42
Power Plant, Kendari Southeast Sulawesi
54
24
Oil Refinery Bojonegoro, East Java
Coal Train, East Kalimantan
70
Working Capital for Toll Road Improvement, Central & East Java
27
41
52
Mini Hydro Power Plant Banjarnegara, Central Java
Bajulmati Reservoir, Banyuwangi
40
Coal-Fired Power Plant Tanah Grogot, East Kalimantan
51 49 50
23
Wundulako Irrigation Kolaka, Southeast Sulawesi
39
72
34
48
Coal Gasification Power Plant, West Kutai
Palapa Ring Project
15
70
22
Soekarno Hatta Airport Rail Link
71
35
6 1 64 4 5 65 7 8 2
Jabung Irrigation Project, East Lampung Water Supply Project Jakarta Ciliwung River Normalization, Jakarta Electrical Substation at Kalibaru Port, Tanjung Priok
Water Treatment & Supply Project, Tegal Gede, Bekasi Project Preparation for Water Supply Project, Karawang, West Java Cikopo-Palimanan Highway West Java
57 58
Soekarno-Hatta Airport Development Gas Pipeline Construction, Batam
59
Corporate Business Plan, Banten
60
Leasing Rolling Stock Scheme in corporation with PT KAI, Jakarta
61
Activity Based Costing, Tanjung Perak Surabaya, East Java
68
Lavalette Hospital, Malang East Java
69
Port Development project in Jayapura
73
Lampung City Water Treatment Project, Bandar Lampung
20 proyek | Advisory Services
23
Ilustrasi Biaya Yang Dikeluarkan PJPK untuk Pembangunan Proyek Infrastruktur
Availability Payment
Traditional Approach 80 60
80
Biaya (USD)
60 40
40
20
Waktu
20
Waktu
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
Biaya (USD)
Biaya Konstruksi
Biaya Konstruksi
-100
Dalam pendekatan tradisional, biaya yang dikeluarkan berfluktuasi dengan biaya terbesar terdapat pada masa kontruksi. Fluktuasi biaya tersebut juga terjadi karena siklus biaya pemeliharaannya juga
24
Konsep Dasar Availability Payment
Proyek Palapa Ring
Availability Payment 80 60
Biaya (USD)
Bagian Barat
Bagian Tengah
Bagian Timur
40 20
Waktu 0 -20 -40
Palapa Ring Project
Biaya Konstruksi
-60
Palapa Ring Project
Palapa Ring Project
-80 -100
Dalam pendekatan availability payments biaya yang dikeluarkan oleh PJPK cenderung stabil Biaya konstruksi dan pemeliharaan ditanggung swasta
25
