SELAYANG PANDANG KOTA PALU
INISIATIF LOKAL PEMERINTAH KOTA PALU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM
DISAJIKAN PADA KONFRENSI NASIONAL HUMAN RIGHTS CITIES MEMBANGUN KABUPATEN KOTA RAMAH HAM DI INDONESIA JAKARTA 9 DESEMBER 2014
OLEH WALIKOTA PALU
H. RUSDY MASTURA
LATAR BELAKANG ALASAN KEMANUSIAAN KEINGINAN YANG TULUS UNTUK MEMBANTU SAUDARA-SAUDARA KITA YANG TELAH MENGALAMI PENYIKSAAN / PENDERITAAN PADA DAN ATAU AKIBAT PERISTIWA TAHUN 1965/1966.
PERMINTAAN MAAF SELAKU WALIKOTA PALU DIALOG TERBUKA “STOP PELANGGARAN HAM” INISIASI SKP-HAM SULAWESI TENGAH PADA TGL 24 MARET 2012.
DEKLARASI HAM SUL-TENG TGL 10 DESEMBER 2012 IDE LAHIRNYA “KOTA SADAR HAM” DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM DI KOTA PALU
DEKLARASI “KOTA SADAR HAM” MELAHIRKAN KOMITMEN PENEGAKAN HAM, PEMENUHAN HAM, PEMAJUAN HAM, SERTA PROGRAM-PROGRAM / KEGIATAN SECARA TERPADU DI KOTA PALU
PERMINTAAN MAAF SELAKU WALIKOTA PALU
DEKLARASI “KOTA SADAR HAM”
Deklarasi Kota Sadar Ham (10 Butir) 1. Menghormati dan menjujung tinggi kebebasan bagi segenap warga Kota Palu dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati dan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menolak segala bentuk diskriminasi, stigmatisasi, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang yang merendah harkat, martabat dan derajat manusia. 3. Menghormati keberagamaan suku, ras, budaya, adat istiadat, dan pandangan politik dari segenap warga Kota Palu dalam bingkai Bhineka Tuggal Ika. 4. Menghormati hidup dan kehidupan segenap warga kota palu, dan menghentikan segala bentuk konflik dan perselisian yang terwujud tindak kekerasan diantara sesama warga Kota Palu. 5. Melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, para penyandang cacat (difabel), anak-anak, dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. 7. Melindungi dan memenuhi hak-hak para korban pelanggaran ham yang selama ini terabalkan, terutama hak atas kebenaran, keadilan, dan jaminan ketidakberulangan. 8. Menghormati, melindungi, dan mengajak warga Kota Palu untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Palu, baik dibidang sipil dan politik maupun dibidang ekonomi,social dan budaya demi terciptanya pemerintah kota palu yang baik, bersih, jujur, dan berwibawa, yang eksesibel dan akuntabel, demi kemajuan sosial, politik, budaya serta peningkatan standar kehisupan yang lebih baik bagi segenap warga Kota Palu. 9. Melindungi dan memajukan kehidupan seni-budaya, kearifan lokal, dan segala bentuk kekayaan hayati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kota Palu. 10.Menaati segala bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum dalam rangka penegakan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Palu.
Para Deklarator (10 Deklarator)
DASAR HUKUM
UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM UU NO 32 TAHUN 2004 UU NO 23 TAHUN 2014 PEPRES NO 23 TAHUN 2011 TENTANG Ranham 2011-2014 PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTNG RANHAM DAERAH KOTA PALU PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM
PROGRAM KOTA SADAR HAM • Pemenuhan Ham Terhadap Masyarakat Rentan Kota Palu • Pemenuhan Ham Terhadap Korban Dugaan Pelanggaran Ham Peristiwa 65/66 • Membangun Masyarakat Sadar Hukum Menuju Masyarakat Sadar Ham
KEGIATAN KOTA SADAR HAM
Pembentukan Peraturan Walikota Palu No 25 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013
Penguatan kelembagaan Ranham Daerah Kota Palu
Pelaksanaan kerjasama dengan beberapa lembaga Negara / NJO
Penelitian terhadap korban dugaan pelanggaran Ham tahun 65/66
Pemenuhan Ham terhadap korban (hasil penelitian)
Pemenuhan ham terhadap seluruh masyarakat rentan kota Palu
Pembentukan “Conseling Center”
Perwali No.25 tahun 2013 tentng Ranham daerah Kota Palu Tujuannya Sebagai dasar hukum pemenuhan Ham Kota Palu sebagai upaya nyata dalam mewujudkan pemenuhan Ham Substansi Perwali : A. 6 (enam) Program Utama : Penguatan kelembagaan Panitia /Pokja Ranham, Pendidikan Ham, Pelayanan komunikasi masyarakat, Penerapan Norma dan Standar Ham, Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Produk hukum daerah berpersfektif Ham, Evaluasi, pemantauan, dan pelaporan . B. Rencana Aksi daerah Melakukan pemenuhan Ham sesuai kewenangan Pemerintah Kota Palu Standar pemenuhan adalah 10 (sepuluh) hak dasar C. Mekanisme pemenuhan ham, Data dugaan pelanggaran ham di lakukan verifikasi Hasil verifikasi dilakukan pemenuhan ham
Penguatan Kelembagaan Ranham a. Meningkatkan keaktifan Panitia Ranham Kota Palu b. Membentuk Pokja Ranham menjadi 8 Pokja, 1. Pokja pendidikan ham 2. Pokja Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan sosial 3. Pokja Jaminan berkeluarga 4. Pokja Perlindungan dan Penegakan Hukum berbasis Ham 5. Pokja Perlindungan Lingkungan Hidup 6. Pokja peningkatan Toleransi antar umat beragama 7. Pokja perlindungan Perempuan dan anak 8. Pokja pemenuhan Ham terhadap korban dugaan pelanggaran Ham Peristiwa Thn 65/66 c. Tugas Pokja melakukan koordinasi pemenuhan ham dengan instansi /lembaga terkait
KERJASAMA Dengan SKP-Ham Sul-Sulteng Menyusun program / Kegiatan terkait pemenuhan dan penyelesaian dugaan pelanggaran ham terhadap korban peristiwa 65/66
Di Bandung pada acara Rakor TKT Nasional LPSK
Kerjasama Pemkot dengan LPSK RI, Komnas Ham RI, dan Komnas perempuan RI, untuki melakukan program / kegiatan bersama dalam rangka pemenuhan dan penyelesaian pelanggaran ham berat
Kerjasama dengan Lembaga ELSAM di Palu
Kerjasama Pemerintah Kota Palu di bidang Pendidikan Ham dengan Lembaga Elsam Jakarta pada tgl 20 Oktober 2014.
Penelitian Korban dugaan pelanggaran ham peristiwa 65/66 • Data awal diperoleh dari SKP HAM Sulteng • Melakukan penelitian terhadap 580 kk • Nama-nama korban hasil penelitian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palu • Nama-nama korban diusulkan kepada Komnas Ham RI untuk diverifikasi tentang ada tidaknya pelanggaran berat terhadap para korban
HASIL PENELITIAN BPJS Kesehatan 41 kk, Pj. Dinas Kesehatan Kota Palu Bedah rumah 64 kk Pj. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu, sudah realisasi 6 kk realisai TA 2014, sisanya TA.2015 Pembuatan MCK 22 kk, Pj. Dinas tata Ruang dan Perumahan Kota Palu, 5 kk realisasi ta. 2014, Sisanya Tahun 2015 Pemberian Beasiswa 41 orang, realisasi 10 orang Pj. DPPKAD Kota Palu, sisanya tahun 2015 Bantuan modal dalam proses di Dinas Perindakop, menunggu petunjuk pelaksanaan (55) Pj. Dinas Perindakop Bantuan bibit pertanian 6 kk, Pj. Dinas Pertanian dan Perikanan kota Palu Bantuan raskin ( 27 kk), Pj. Bagian Ekonomi Setda Kota Bantuan keluarga harapan 53 Pj. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu
Conseling center NOSARARA NOSABATUTU • Dibentuk oleh Walikota Palu yang Berkedudukan di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Tugasnya melakukan pelayanan gratis terhadap : 1. Korban dugaan pelanggaran / pelanggaran ham 2. Korban trauma akibat konflik 3. Korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya 4. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Korban pelanggaran hak normatif di bidang ketenagakerjaan 6. PCT terjangkit HIV 7. Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 8. Perokok aktif
Kegiatan Lainnya FGD inisiatif lokal penyelesaian pelanggaran ham berat oleh LPSK RI di Palu dengan narasumber walikota Palu, Watimpres RI, Ketua LPSK RI, Ketua Komnas Ham RI, Ketua Komnas Perempuan RI Bimtek Ham bekerjasama dengan Elsam Sosialisasi Ham melalui TVRI, dengan Narasumber Walikota, Komisioner Komnas Ham RI, Ham, SKP Ham, Elsam, Kemenko Kesra, Kemendiknas, Pokja Ham Kota Palu Sosialisasi Bantuan PNPM peduli dari Kemenko Kesra RI Zero property (padat karya) dengan pemberian Rp.500.000,/kk/bulan Peningkatan frekwensi pertemuan FKUB Sosilisasi wawasan kebangsaan Terbentuknya Perda bantuan Hukum untuk orang Miskin Legalisasi aset untuk orang miskin / UMKM dalam proses Pemberian Bantuan Modal untuk UMKM
SEKIAN DAN TERIMA KASIH MALIUNTINUVU NOSARARA NOSABATUTU
KOTA PALU CITY FOR ALL
