1 SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS) Penguatan Kapasitas Nasional Dalam PTK 007 Rev 042 Dasar Hukum Dasa...
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)
Penguatan Kapasitas Nasional Dalam PTK 007 Rev 04
Dasar Hukum Dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Hukum Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 Peraturan Menteri ESDM No 15 Tahun 2013 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014
Penguatan Kebijakan Revisi .03
Revisi.04
Penggunaan Produk Dalam Negeri
MENGUTAMAKAN penggunaan produk dalam negeri
MEWAJIBKAN penggunaan produk dalam negeri
Penguatan Daerah
Wajib untuk nilai s.d. Rp. 5 Milyar
Wajib untuk nilai s.d. Rp. 10 Milyar
AML
Mengacu pada APDN
Mengacu pada APDN ++
Pembinaan PBJ
Pengenaan Sanksi
Pengenaan Sanksi & Monitoring Pembinaan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014
Pasal 5
Pasal 7
Ketentuan Pengelompokan Barang
Tata Cara Pengadaan
Barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
Lelang Terbatas Batasan Minimal TKDN : 25%
TKDN + BMP ≥ 40% dan TKDN ≥ 25% Tanpa pemberlakuan preferensi harga Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
Lelang Terbatas
TKDN + BMP < 40% dan TKDN ≥ 15%
Batasan Minimal TKDN : 15%
Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
Lelang Umum
TKDN < 15% dan TKDN ≥ 10%
Surat Dirjen ILMTA
Batasan Minimal TKDN : 10%
Konsep PTK 007 Revisi 04
Ketentuan Pengelompokan Barang
Tata Cara Pengadaan
Sesuai dengan ketentuan dalam buku APDN • Memiliki Sertifikat Produk dan Sertifikat Sistem Manajemen • TKDN + BMP ≥ 40% • TKDN Barang ≥ 25%
Pemilihan langsung / Penunjukan Langsung Batasan Minimal TKDN : 25%
NON WAJIB
Terdapat pemberlakuan preferensi harga
• Memiliki Sertifikat Produk dan Sertifikat Sistem Manajemen • TKDN + BMP < 40% • TKDN Barang ≥ 25%
Pemilihan langsung / Penunjukan Langsung
• Barang yang dihasilkan memenuhi persyaratan Kualitas • TKDN barang < 25%
Pemilihan langsung / Penunjukan Langsung
Batasan Minimal TKDN : 10%
Batasan Minimal TKDN : 10%
Pengadaan Barang Konsep PTK 007 Revisi 04 vs Revisi 03 PTK 007 Rev 03
PTK 007 Rev 04
Barang WAJIB
• Metode : Lelang Terbatas. • Batasan Minimal : 15 % • Pemberian Preferensi TKDN dan Preferensi Status Perusahaan
• Metode : Pemilihan Langsung. Penunjukan Langsung • Batasan Minimal : 25 % • Pemberian Preferensi TKDN dan Preferensi Status Perusahaan
Barang NON WAJIB
• Metode : Lelang Terbatas. • Batasan Minimal : 5 % • Pemberian Preferensi TKDN dan Preferensi Status Perusahaan
• Metode : Pemilihan Langsung. Penunjukan Langsung • Batasan Minimal : 10 % • Pemberian Preferensi TKDN dan Preferensi Status Perusahaan
Barang NON APDN
• Metode : Lelang Umum. • Batasan Minimal : 0 % • Pemberian Preferensi TKDN dan Preferensi Status Perusahaan
• Metode : Tender. • Batasan Minimal : 0 % • Pemberian Preferensi TKDN dan Preferensi Status Perusahaan
Tender Barang Jenis Tender
Peserta
Barang Wajib
Barang NonWajib
• Pabrikan DN • Pabrikan DN • Konsorsium • Konsorsium antar pabrikan antar DN; atau pabrikan DN; • Agen/ atau Distributor dari • Agen/ pabrikan DN Distributor dari pabrikan DN • DS/DA
Metode Tender DS/DA
Barang NonAPDN
• Penyedia barang/jasa • Pabrikan LN
• Tender
Syarat TKDN
25% 10% 0% 10% 0%
0%
Pembuktian TKDN
Sertifikat TKDN
Tanpa TKDN
Preferensi Harga
Sertifikat TKDN
TKDN dan status perusahaan
Tanpa batasan nilai
Persyaratan Sertifikat TKDN
Dalam hal KKKS mensyaratkan batasan minimal TKDN, keikutsertaan Peserta Tender harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN setiap jenis/item barang yang ditawarkan. Apabila dalam satu Paket Tender terdiri dari gabungan beberapa jenis kategori barang, maka pembuktian dengan sertifikat TKDN hanya untuk barang utamanya;
PDN 35% atau lebih 30% (atau TKDN terendah dari 3 penawaran harga) 15%
Kurang dari 35% 5% (atau TKDN terendah dari 3 penawaran harga) 0% Preferensi Harga
TKDN, status perusahaan, dan alat kerja utama
AML Approved Manufacturer List KKKS dalam menyusun Approved Manufacturer List (AML) harus mengacu namun tidak terbatas pada: • Buku APDN , dan/atau • AML Bersama yang dikeluarkan oleh SKK Migas dan/atau • Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
a) Apabila terdapat barang/jasa yang tercantum dalam: • APDN • Daftar Inventarisasi Barang/Jasa DN • AML Bersama, Maka KKKS hanya mencantumkan barang/jasa atau penyedia barang/jasa dalam negeri dalam AML. b) Apabila kondisi di atas tidak terpenuhi, atau kualitas barang atau perusahaan jasa dalam negeri yang teridentifikasi tidak terpenuhi, maka KKKS dalam menetapkan AML dapat memasukkan barang dan perusahaan jasa luar negeri; c) Khusus untuk pekerjaan jasa Konstruksi, penyusunan AML dimulai sebelum tahapan FEED
AML Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Dalam Negeri
APDN AML Bersama
PREFERENSI TAMBAHAN Dalam tender Barang Kebutuhan Utama Hulu Migas, untuk memberikan apresiasi kepada industri yang memiliki TKDN diatas Target Permen 15, diberikan tambahan Preferensi Selisih antara Peryataan TKDN dengan Target TKDN. Hal ini untuk memberikan apresiasi kepada industri dalam negeri yang memiliki capaian TKDN melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Misal dalam tender Pipa dengan target TKDN 40%. Pernyataan TKDN
TKDN Jasa sebagai materi sanggahan Komitmen TKDN untuk Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi yang dinyatakan Peserta Tender lainnya menjadi materi sanggahan. Sebagai tindak lanjut, Panitia Tender meminta Peserta Tender yang disanggah untuk membuktikan nilai pernyataan TKDN jasa dalam batas waktu yang wajar berdasarkan klarifikasi TKDN oleh verifikator bersertifikasi baik dari lembaga survey independen, personil KKKS ataupun personil vendor sesuai kewenangannya. Hasil klarifikasi TKDN bersifat final dan menjadi acuan pelaksanaan evaluasi penawaran harga, dengan ketentuan apabila: 1. Hasil klarifikasi TKDN ≥ pernyataan awal: • Pernyataan Awal menjadi dasar evaluasi penawaran. • Pernyataan Awal dicantumkan dalam kontrak. 2. Hasil klarifikasi < Pernyataan Awal: • TKDN hasil klarifikasi menjadi dasar evaluasi penawaran. • TKDN hasil klarifikasi dicantumkan dalam Kontrak.
Perubahan dokumen sebagai tindaklanjut hasil klarifikasi TKDN tidak dikategorikan sebagai post bidding
Program Pengembangan Vendor (PPV) Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional agar dapat memenuhi kebutuhan operasi hulu migas dan mampu bersaing secara regional dan global, serta guna meningkatkan investasi dan mendukung efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas membuat program pengembangan vendor (PPV) yang akan diatur lebih lanjut secara terpisah. Vendor Binaan memiliki Kewajiban 1. 2. 3. 4.
Mendaftar dalam CIVD Memiliki ROAD MAP Pengembangan Investasi jangka panjang. Melakukan investasi sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan. Tidak menurunkan persentase saham yang dimiliki oleh Negara atau BUMN/BUMD atau WNI. 5. Memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan dalam PPV untuk memperkuat kemampuan bisnis utama. 6. Menyerahkan jaminan investasi.
Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa KKKS wajib melakukan monitor pembinaan terhadap upaya perbaikan dari vendor yang dikenakan sanksi hitam atau merah. Kategori Sanksi
Jangka Waktu
Masa Percobaan
Bentuk Sanksi
KKKS
Kuning
6 bulan
6 bulan
Surat Peringatan
Bersangkutan
Terkena sanksi kuning kembali dari KKKS yang sama dalam periode sanksi kuning + masa percobaan Merah
1 tahun
1 tahun
Terkena sanksi merah kembali dari KKKS yang sama dalam periode sanksi merah + masa percobaan Hitam 1
2 tahun
1 tahun
Terkena sanksi hitam 1 kembali dari semua KKKS dalam periode sanksi hitam 1 + masa percobaan Hitam 2
