Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan LPNK
Jakarta, 16 November 2011
1
Yang Saya hormati: • Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; • Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian • Para Sekretaris Utama LPNK; • Para Pejabat Eselon I Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi; • Para Peserta Rapat Koordinasi Nasional; • Serta para undangan sekalian, Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadhirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Koordinasi Penataan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Rapat Koordinasi (RAKOR) pada hari ini merupakan kelanjutan kegiatan seminar LPNK yang telah diselenggarakan sebelumnya di Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Batam sehingga kesempatan RAKOR kali ini 2
merupakan upaya untuk merangkum dan mengkongkretkan pemikiran dan saran yang terkait dengan reformasi kelembagaan LPNK ke dalam butir-butir masukan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan penataan kelembagaan LPNK. Pemikiran dan saran dalam rangka reformasi kelembagaan LPNK mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kelembagaan LPNK yang proporsional, efisien, dan efektif. Upaya ini juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka mendukung terlaksananya program reformasi birokrasi yang telah menjadi prioritas utama Kabinet Indonesia Bersatu II karena penataan kelembagaan birokrasi, termasuk di dalamnya kelembagaan LPNK, merupakan salah satu bagian penting dari program reformasi birokrasi, dengan kebijakan utamanya adalah rightsizing. Penataan kelembagaan LPNK juga telah menjadi salah satu komitmen Presiden yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat sebagaimana arahan beliau pada saat pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II hasil reshuffle pada tanggal 19 Oktober 2011 di Istana Negara.
3
RAKOR ini diharapkan dapat menghasilkan butir-butir masukan secara kongkret untuk dapat ditindaklanjuti dalam proses perumusan kebijakan kelembagaan LPNK yang akan dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden.
Saudara-saudara Peserta RAKOR dan Hadirin yang terhormat,
Dari hasil seminar yang telah diselenggarakan sebelumnya, ada beberapa isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian dan pendalaman secara proporsional guna menyempurnakan pengaturan kelembagaan LPNK. Isu-isu krusial tersebut antara lain mengenai: 1. Perlunya dilakukan redefinisi dan reposisi LPNK sehingga memperjelas posisi dan peran LPNK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia; 2. Perlunya dilakukan penajaman tugas dan fungsi LPNK yang lebih terarah pada perannya sebagai special agency yang lebih berbasis kompetensi/keahlian, sehingga secara 4
kelembagaan menjadi jelas perbedaan LPNK dengan kementerian dan/atau instansi pemerintah lainnya; 3. Perlunya dilakukan penyempurnaan pengaturan susunan organisasi yang diarahkan pada desain organisasi yang efektif dan efisien yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPNK, serta eliminasi pembiasan atau distorsi organisasi LPNK yang secara faktual terjadi dalam praktek organisasi LPNK; 4. Perlunya dilakukan penataan kembali pengaturan eselonisasi jabatan di lingkungan LPNK yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan tugas organisasi serta pembinaan karir pegawai; 5. Perlunya dilakukan pengaturan secara lebih jelas mengenai mekanisme hubungan koordinasi, terutama koordinasi antara LPNK dengan kementerian yang mengkoordinasikannya; 6. Perlunya dilakukan penyempurnaan pengaturan prosedur penataan dan evaluasi organisasi LPNK yang lebih menjamin tertib administrasi dan peningkatan kinerja organisasi. 7. Perlunya dilakukan penyempurnaan pengaturan dasar hukum organisasi LPNK yang diarahkan 5
adanya tata pengaturan kelembagaan yang terintegrasi dalam produk hukum Peraturan Presiden secara terkodifikasi.
Saudara-saudara Peserta RAKOR dan Hadirin yang terhormat,
Pertama, isu mengenai diperlukannya redefinisi dan reposisi LPNK muncul pada Seminar Nasional di Jakarta pada bulan Maret 2011. Hal ini dirasakan penting karena dalam praktek ada beberapa pembiasan terkait peran dan posisi LPNK dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, seminar ini diharapkan dapat merumuskan redefinisi dan reposisi LPNK tersebut secara kongkret dengan memperjelas pengertian/definisi, batasan/ kriteria, serta peran LPNK. Ke depan, semestinya LPNK dapat mempunyai posisi dan peran yang konsisten dengan tujuan pembentukannya sebagai special agency.
6
Kedua, isu mengenai penajaman tugas dan fungsi LPNK sangat terkait dengan isu redefinisi dan reposisi LPNK. Penajaman tugas dan fungsi LPNK perlu diselaraskan kembali dengan peran sebagai sebagai special agency yang diarahkan untuk menangani tugas spesifik tertentu yang bersifat keahlian dan tidak ditangani oleh kementerian, tetapi diperlukan dalam rangka mendukung penanganan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian secara lintas sektoral. Dengan demikian, tugas LPNK adalah bukan menangani ”urusan pemerintahan” itu sendiri, karena ”urusan pemerintahan” sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, merupakan tugas kementerian. Oleh karena itu, secara umum tugas dan fungsi LPNK fokus pada fungsi pemberian dukungan pelaksanaan tugas pemerintahan yang dapat berupa dukungan manajemen pemerintahan maupun dukungan substansi pemerintahan. LPNK pada dasarnya tidak diarahkan untuk menangani fungsi regulasi publik (pouvoir reglementair). Dari 28 (dua puluh delapan) LPNK yang ada saat ini, apabila dikaitkan dengan redefinisi dan 7
reposisi LPNK sebagai special agency yang lebih fokus pada peran mendukung kementerian, maka ke depan hanya akan ada 2 (dua) kelompok besar LPNK, yaitu Kelompok LPNK pendukung fungsi manajemen pemerintahan dan Kelompok LPNK pendukung fungsi substansi pemerintahan. Namun demikian, ada beberapa LPNK yang telah ada yang tidak tergolong sebagai ”pendukung kementerian”, tetapi merupakan LPNK yang masih melaksanakan fungsi pelayanan dan regulasi publik (pouvoir reglementair), seperti BPN, BPOM, dan BNP2TKI. Untuk sementara, LPNK semacam ini dikelompokkan sebagai kelompok ketiga.
Saudara-saudara Peserta RAKOR dan Hadirin yang terhormat,
Ketiga, isu mengenai struktur organisasi diarahkan untuk mewujudkan desain organisasi yang efektif dan efisien yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPNK. Besaran organisasi menjadi hal yang krusial mengingat pada saat ini besaran organisasi LPNK belum pada kondisi yang ideal sebagaimana yang diharapkan. Struktur dan besaran termasuk pengaturan jenjang 8
hierarki di lingkungan LPNK akan diarahkan pada pola pengorganisasian yang ideal dalam tata kelembagaan pemerintahan secara keseluruhan. Ditinjau dari kedudukannya, struktur dan besaran organisasi LPNK seharusnya tidak melebihi struktur dan besaran organisasi kementerian.
Keempat, eselonisasi jabatan di lingkungan LPNK perlu ditata kembali sehingga dapat merefleksikan sistem hierarki organisasi dan jenjang karir yang baik. Pengaturan eselonisasi jabatan Kepala LPNK dan jabatan-jabatan satu tingkat di bawah Kepala LPNK, yaitu Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama yang kesemuanya merupakan jabatan eselon I.a belum merefleksikan sistem hierarki organisasi dan jenjang karir yang baik. Oleh karena itu, perlu diatur kembali eselonisasi jabatan-jabatan tersebut sehingga lebih merefleksikan jenjang hierarki dan pola karir yang lebih baik serta lebih relevan jika dikaitkan dengan peran LPNK sebagai pendukung pelaksanaan tugas kementerian.
9
Saudara-saudara Peserta RAKOR dan Hadirin yang terhormat,
Kelima, sebagaimana kita ketahui bahwa UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah mengatur bahwa LPNK dikoordinasikan oleh kementerian tertentu, sehingga semua LPNK yang ada nantinya akan ditempatkan dalam pengkoordinasian kementerian tertentu. Meskipun LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi harus “melalui” Menteri yang mengkoordinasikannya. Mekanisme hubungan koordinasi antara kementerian dan LPNK perlu dielaborasi lebih lanjut dan dirumuskan sehingga ada kejelasan dalam implementasinya. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam rangka hubungan koordinasi tersebut meliputi perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Kejelasan pengaturan hubungan koordinasi tersebut semata-mata ditujukan guna mewujudkan koherensi dan integrasi kebijakan dalam bidang yang serumpun yang menjadi tanggung jawab kementerian dan LPNK terkait.
10
Keenam, isu yang penting untuk dimasukkan sebagai materi muatan pengaturan kelembagaan LPNK adalah mengenai mekanisme dan prosedur penataan dan evaluasi kelembagaan LPNK. Prosedur penataan organisasi yang baku dapat menjamin proses penataan organisasi yang lebih efektif dan efisien dan dapat menciptakan tertib administrasi. Hal ini juga dapat mendorong upaya reformasi birokrasi dari aspek perbaikan business process atau tata laksana. Adapun pengaturan evaluasi organisasi LPNK pada dasarnya diarahkan untuk lebih mengoptimalkan fungsi evaluasi yang berguna bagi penyempurnaan organisasi yang berkesinambungan serta lebih mengoptimalkan implementasi amanat Inpres Nomor 13 Tahun 1998 mengenai evaluasi organisasi instansi pemerintah.
Ketujuh, terkait dengan dasar hukum pengaturan organisasi LPNK, kiranya perlu diperhatikan filosofi dasar keberadaan LPNK yang merupakan hak/kewenangan penuh atau menjadi hak prerogatif Presiden selaku Kepala Pemerintahan, maka pengaturan organisasinya dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Saat ini, LPNK secara umum diatur secara terintegrasi dalam satu Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden 11
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam perkembangannya, kemudian ada beberapa LPNK yang diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri. Oleh karena itu, pengaturan organisasi LPNK nantinya juga perlu dikembalikan secara terintegrasi.
Saudara-saudara Peserta RAKOR dan Hadirin yang terhormat, Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan keseriusan Pemerintah dalam melakukan penataan kelembagaan. Bahwa Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Presiden mengenai pembubaran 10 (sepuluh) Lembaga Non Struktural, yaitu: 1. Komisi Hukum Nasional; 2. Dewan Gula Indonesia; 3. Dewan Buku Nasional; 4. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional; 5. Dewan Pengembangan Indonesia;
Kawasan
Timur
12
6. Badan Pengembangan KAPET; 7. Badan Kebijaksnaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional; 8. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; 9. Komite Aksi Nasional Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; dan 10. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. Kesepuluh LNS tersebut dibubarkan dengan mempertimbangkan berbagai alasan antara lain bahwa LNS tersebut berdasarkan hasil evaluasi telah tidak efektif lagi, tugas fungsinya duplikasi dengan lembaga lain, serta sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan secara keseluruhan. Perkembangan jumlah LNS membengkak secara signifikan pasca gerakan reformasi 1998, sehingga pada saat ini terdapat tidak kurang dari 88 (delapan puluh delapan) LNS. Sejumlah besar LNS tersebut dibentuk dengan Undang-Undang, yakni 39 (tiga puluh sembilan) LNS. Adapun sisanya 8 (delapan) 13
dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dan 41 (empat puluh satu) dibentuk dengan Keputusan Presiden/Peraturan Presiden. Penghapusan sepuluh LNS tersebut merupakan tahap awal langkah kongkret penataan LNS yang akan ditindaklanjuti dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan, efektivitas, dan efisiensi LNS yang ada. Saudara-saudara Peserta RAKOR dan Hadirin yang terhormat, Informasi mengenai penghapusan LNS tersebut semoga dapat dijadikan ilustrasi mengenai kesungguhan Pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan, yang merupakan area perubahan pertama dari 8 (delapan) area perubahan dalam Program Reformasi Birokrasi. Upaya penataan kelembagaan tidak akan berhenti di situ, tetapi akan dilanjutkan dengan penataan lembaga lainnya secara menyeluruh, termasuk kelembagaan LPNK sehingga dapat diwujudkan kelembagaan pemerintah dengan postur yang proporsional, efisien, dan efektif. 14
Penghapusan sepuluh LNS tersebut merupakan tahap awal langkah kongkret penataan LNS yang akan ditindaklanjuti dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan, efektivitas, dan efisiensi LNS yang ada. Saudara-saudara Peserta RAKOR dan Hadirin yang terhormat, Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada RAKOR ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya, dengan mengucap “Bismillahirrahmanirrahiim”, Rapat Koordinasi Penataan Kelembagaan LPNK, dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka”. Terima kasih. Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar
15
