(Rupiah) A Belanja Langsung , ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan

IV.B.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional, tujuan nasional dan good governance, maka salah satu fungsi pemerintahan yang perlu diterapkan secara utuh adalah penyelenggaraan pemerintahan umum sebagai suatu sistem pemerintahan negara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi oleh suatu perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan secara terpusat, baik dalam masalah kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Cakupan urusan ini cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan. Rincian program kerja dan realisasi anggaran untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian urusan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut : a. PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel IV.B.20.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2012 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Kelembagaan

2

3 4 5 6 7

8

Alokasi (Rupiah) 45.516.470.849,00

Realisasi (Rupiah) 38.261.413.777,00

30.000.000,00

28.404.950,00

75.000.000,00

72.536.000,00

1.555.000.000,00

1.442.093.300,00

604.000.000,00

500.534.100,00

215.000.000,00

203.726.500,00

212.500.000,00

202.818.900,00

150.406.497,00

146.367.450,00

499.705.000,00

408.840.000,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

187


No. 9 10 11 12

13

14 15 16 B 1

2 3

Alokasi (Rupiah) 1.240.106.000,00

Realisasi (Rupiah) 1.071.349.300,00

2.317.402.000,00

2.262.886.200,00

375.000.000,00

313.535.150,00

4.606.314.450,00

3.830.671.125,00

50.000.000,00

49.811.000,00

340.000.000,00

322.567.600,00

10.543.091.650,00

9.828.955.027,00

22.783.242.252,00

16.846.881.537,00

114.157.718.672,00 66.176.718.672,00 56.154.708.144,00 4.981.265.600,00 171.725.608,00 47.981.000.000,00 -

109.525.976.368,00 63.150.486.679,00 53.875.380.256,00 4.568.350.973,00 148.953.165,00 46.375.489.689,00 -

159.674.189.521,00

147.787.390.145,00

Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Insentif Pemungutan Retribusi Belanja Hibah Belanja Bantuan Jumlah total

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program dimaksudkan untuk membantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas terutama tugas kewilayahan. Program ini terlaksana 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:  Rapat Koordinasi Camat dan Sekretaris Kecamatan dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan membahas topik/tema yang aktual yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugas kewilayahan. Pelaksanaan rakor pertama dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012 di Kecamatan Wadaslintang dengan materi: evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dipimpin oleh Wakil Bupati Wonosobo dengan hasil kesimpulan Tugas dan wewenang camat yang menjadi perhatian meliputi komunikasi, koordinasi, pengawasan dan pembinaan, ada kajian khusus tentang kewenangan camat sesuai Undang-Undang guna membangun satu komitmen yang konkrit serta camat agar selalu berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan fungsi pengawasan dan pembinaan ke desa/kelurahan. Rakor Kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2011 di Pendopo Kabupaten Wonosobo dengan tema Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 H dengan Narasumber Kadinas Hubkominfo tentang Persiapan Penyelenggaraan Angkutan LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

188


Lebaran tahun 2012, Kabag Perekonomian dan Penanaman Modal tentang Pemantauan Harga Ketersediaan dan Distribusi Bahan Pokok Pangan menjelang lebaran dan Kapolres Wonosobo tentang Kesiapan Keamanan bulan Ramadhan dan menjelang lebaran. Rakor Ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 di Pendopo Kabupaten Wonosobo dengan Materi Penyampaian Tahapan Pilgub Jateng 2013 dan Pileg 2014 serta persiapan verifikasi faktual parpol dengan narasumber : KPUD Kab.Wonosobo dan Evaluasi persiapan pengisian BPD dan Pilkades tahun 2012 oleh Kepala Bapermasdes.

 Fasilitasi Kerjasama Melalui Forum TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 130/83/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Beberapa kerjasama yang difasilitasi oleh Tim ini antara lain: kerjasama pengelolaan pariwisata dieng, kerjasama pengelolaan pariwisata bendungan wadaslintang, kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program ini dilaksanakan untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun yang akan dievaluasi untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan dapat juga dijadikan salah satu bahan evaluasi pengambilan kebijakan perencanaan daerah, dengan melakukan kegiatan Penyusunan Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Suplemen LPPD: 10 buku serta Penyusunan Buku Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2011 Bupati Wonosobo : 125 buku dan CD LKPJ sejumlah 125

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas DPRD yang pada gilirannya akan mengingkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu legislasi, budgeting,pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:  Kegiatan reses dilaksanakan oleh semua anggota DPRD baik unsur pimpinan maupun anggota pada daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diharapkan anggota DPRD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.  Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD yaitu kegiatan publikasi kegiatan DPRD di media massa diantaranya Suara Merdeka, Wonosobo Ekspress, Kedaulatan Rakyat, Radar Semarang, Cempaka, Pembuatan Baliho, Penerbitan Majalah Informatif, Parlementaria, Pengembangan Website DPRD.  Pengadaan Buku Perpustakaan DPRD: Terlaksananya pengadaan Buku Perpustakaan DPRD dan buku Literatur Peraturan Perundang-Undangan untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan penentuan kebijakan.


189


 Pengadaan Buku Kerja DPRD Kab. Wonosobo: Terlaksananya pengadaan Buku Kerja DPRD Tahun 2012 dalam rangka menunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.  Workshop DPRD : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan Program Studi Doktor Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Undip dengan nomor perjanjian kerjasama : 172/450/2012.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam era sekarang ini untuk menyesuaikan dengan situasi dan perubahan yang begitu cepat dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Halhal yang dilaksanakan dalam program ini adalah:  Kajian Peraturan Daerah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan LP3M Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) Jateng untuk penyusunan Naskah akademik dan draft Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang sesuai dengan Peraturan Peundangundangan yang lebih tinggi dan sesuai kebutuhan masyarakat Wonosobo.  Penegakan Peraturan Daerah bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda / Perbub dengan kegiatan Operasi / Penertiban di 15 kecamatan yang dilaksanakan mulai 3 Januari -15 Desember 2012 dilaksanakan 60 kali dengan bekerjasama dengan Polres,Kodim dan Kantor Kesbangpol dan linmas.  Pembuatan Buku Himpunan Lembaran Daerah: Tersusun Buku Himpunan Lembaran Daerah dan didistribusikan ke Unit Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum se Wonosobo dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Pembuatan Buku Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk tersedianya informasi peraturan perundang-undangan sehingga akan meningkatkan kualitas publikasi produk dan informasi hukum  Pelaksanaan RANHAM: Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu peraturan presiden 23 Tahun 2011 tentang Rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia tahun 2011 – 2014 yang dilaksanakan di masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD yang berkaitan dengan perlindungan terhadap HAM dan dilaporkan ke Panitia Ranham Provinsi Jawa Tengah .  Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah bertujuan untuk memantau dan mengetahui efektifitas pelaksanaan suatu peraturan daerah, meliputi aspek Yuridis, Sosiologis, Law Enforcement. Perda yang dievaluasi adalah Perda nomor 10 tahun 2009 tentang retribusi Pasar  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah: Peraturan daerah yang ditetapkan sebanyak 5 Raperda termasuk 3 (tiga) Perda APBD.  Bimbingan Teknis Peraturan Perundangan: Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang perancangan peraturan perundangundangan yang akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas produk hukum daerah sebagai landasan hukum pemerintahan daerah.  Penyuluhan Hukum Terpadu: Dilaksanakan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

190


menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang taat pada hukum. Narasumber Muspida dan Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo. Dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Watumalang,Sapuran dan Wadaslintang. Adapun peserta yang diundang dari masing-masing desa diwilayah kecamatan dimaksud dari unsur Kepala Desa/Kelurahan, Sekretaris Desa/Kelurahan, BPD, tokoh masyarakat/pemuda dan PKK .  Pembuatan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan: Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung informasi peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan kualitas publikasi produk dan informasi hukum.  Penanganan Konflik dan Gugatan Perdata / TUN: Untuk tahun 2012 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak ada Gugatan Perdata/TUN yang harus ditangani.  Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati : Peraturan Bupati sebanyak 39 (tiga puluh sembilan).

yang ditetapkan

 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai (DBHCT) : Dilaksanakan bulan Juli sampai September 2012 di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Wonosobo yaitu Wonosobo, Kejajar,Mojotengah dan Garung sebagai amanat Peraturan menteri keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau dan sanksi atas penyalah gunaan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau.  Sosialisasi Peraturan Daerah: Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang merupakan Produk Hukum daerah yang langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat Wonosobo. Sasarannya adalah masyarakat di 15 (lima belas) kecamatan.  Kegiatan Desa Sadar Hukum : Kegiatan desa sadar hukum sebagai langkah awal menuju terbentuknya desa sadar hukum yang mana dari kementrian Hukum dan HAM memerintahkan agar desa sadar hukum bisa terbentuk dan pembinaan desa sadar hukum yang dilaksanakan didesa Kebrengan Kecamatan Mojotengah sebanyak 3 kali dan di Desa Wonokerto Kec Leksono sebanyak 1 kali dengan nara sumber dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres dan Pengadilan Agama dan PKK Kabupaten Wonosobo.  Pembinaan SJDI Hukum: Kegiatan Pembinaan SJDI Hukum di Kabupaten Wonosobo dengan sasaran kecamatan sebagai amanat Perpres Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Program Penataan Kelembagaan  Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Pelaksanaan kegiatan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja merupakan langkah dalam rangka mendapatkan data base kondisi eksisting OPD. Dari hasil pelaksanaan Anjab dan ABK akan didapatkan informasi jabatan mengenai uraian tugas (job desk) dan spesifikasi jabatan (job spec), jumlah beban kerja OPD serta jumlah kebutuhan pegawai. Dengan informasi dan data dimaksud diharapkan terwujud intervensi yang tepat dalam rangka mewujudkan OPD yang efisien dan efektif. Pelaksanaan Anjab


191


dan ABK di tahun 2012 merupakan kelanjutan kegiatan Anjab dan ABK di Tahun 2011. Di Tahun 2011, pelaksanaan Anjab dan ABK dilakukan di 43 SKPD. Sedangkan di tahun 2012, kegiatan Anjab dan ABK difokuskan untuk menyusun Aplikasi dengan tujuan untuk lebih memudahkan pelaksanaan Anjab dan ABK untuk tahun berikutnya.  Evaluasi Kelembagaan dan Penyusunan Uraian Jabatan Kegiatan Evaluasi Kelembagaan dimaksudkan untuk mendapatkan analisis situasi terkini kelembagaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Gambaran situasi aktual kelembagaan berguna untuk melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh OPD di Kabupaten Wonosobo sehingga dapat dirumuskan pemecahan permasalahan yang ada secara tepat. Adapun rumusan pemecahan permasalahan kelembagaan antara lain: Penyesuaian struktur kelembagaan, Penyesuaian kewenangan OPD, Penataan mekanisme kerja dan tata laksana serta Penguatan kapasitas institusional. Pada dasarnya tujuan utama evaluasi kelembagaan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.  Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Wonosobo Penyusunan Naskah Akademis Raperda SOTK berkaitan dengan rencana pengajuan Rencana Peraturan Daerah mengenai Penataan Strutkur Organisasi dan Tata Kerja tahun 2013. Bahwa sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap rancangan Peraturan Daerah harus melalui kajian akademik yang dituangkan Naskah akademis sebagai dasar penjelasan pada setiap item kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan Naskah Akademis Raperda SOTK ini bekerja sama dengan CIMDEV (Center For Institution and Management Development Center) dan didukung oleh Tim Perumus yang bertugas mengumpulkan data dasar analisis. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Sarana Elektronik (LPSE) Pengadaan Bandwith LPSE 2MB, Server LPSE 1 unit, Genset 1 unit yang digunakan sebagai fasilitas yang layak bagi para pengelola dan pengguna layanan pengadaan secara elektronik.  Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE): Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Secara Elektronik bagi anggota ULP sebanyak 30 orang selama hari , Pelatihan SPSE bagi Admin agency SKPD sebanyak 15 Orang selama 1 hari dan Sosialisasi Perpres 70 tahun 2012 untuk anggota ULP sebanyak 60 orang 1 hari  Pengadaan Peralatan Jaring Komunikasi Sandi (JKS): Pengadaan Desktop PC: Acer Aspire M3000 series,processor Intel Core 15-2302 m,standar memory 8GB,Video Tupe_NVDia 1 GB,Hard Drive,Card Reader 1 MR,Monitor 22” LCD Type,Keyboard,Mouse Digital yang digunakan untuk peningkatan pelayanan di sandi dan telekomunikasi.


192


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota  Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan DBHCT: Dilaksanakan dalam rangka koordinasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2012 dengan kegiatan rapat tim Koordinasi sebanyak 4 kali, rapat SKPD pengelola DBHCHT sebanyak 12 kali, rapat Tim pengkaji DBHCHT sebanyak 12 kali, rapat Sekretariat DBHCHT sebanyak 12 kali, perjalanan dalam Daerah sebanyak 12 kali, perjalanan luar daerah (DIY/Jateng) sebanyak 12 kali, perjalanan luar daerah (Jakarta) sebanyak 3 kali dan pembelian 3 buah meja kerja.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS: Pelaksanaan Sumpah Jabatan untuk 717 orang dan sumpah PNS untuk 285 orang.  Penyusunan Buku Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian: Pencetakan 223 buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian yang dibagikan untuk semua SKPD.  Pengadaan ID Card: Pencetakan Kartu Pengenal Pegawai sebanyak 4428 buah.  Pemberkasan CPNS: Perberkasan CPNS tenaga honorer untuk 78 orang.  Pengadaan Software Aplikasi Kepegawaian dan Update Data Kepegawaian: Pengadaan Software Simpeg 1 paket dan up date data kepegawaian 6.600 data  Pengadaan Peralatan Pembuatan ID Card: Pengadaan 1( set) peralatan pembuatan ID Card ( Komputer PC,mesin pres,chasing ID Card,kamera DSLR,printer,UPS,alat pemotong,yoyo,plastik PVC dan printer)  Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru / Impasing: Terbitnya SK Impassing Guru sebanyak 4000 buah.  Kesamaptaan PNS : Pelaksanaan jalan cepat kesamaptaan setiap hari Selasa dan Jumat yang bertujuan untuk peningkatan kondisi fisik PNS yang diharapkan berdampak positif pada kinerja pegawai.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Sidak PNS merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap PNS di Kabupaten Wonosobo guna memantau tingkat kehadiran dan kedisiplinan PNS sehingga tingkat kinerja meningkat. Sidak dilakukan oleh tim SIDAK Kabupaten Wonosobo di masing- masing instansi.  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya: Pengadaan Pakaian Seragam Korpi untuk semua CPNS dan PNS se Kab. Wonosobo sebanyak : 9.650 potong yang dilaksanakan bagian umum, Kecamatan Leksono dan Untuk 45 angota DPRD Kabupaten Wonosobo (PSL, PSR, PDH) dan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan para pegawai. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan meliputi Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Bintek Arsiparis bagi Ka TU UPTD Dikpora SLTP/SLTA, Bintek Pustakawan Sekolah, Diklat Manajemen Kepala Sekolah. Kegiatan lainnya adalah Fasilitasi Pelayanan


193


Administrasi Terpadu (PATEN) yaitu Pelaksanaan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan yang diintegrasikan dengan profil desa, data center. Pelaksanaan Bimbingan Teknis PPNS untuk meningkatkan pengetahuan PPNS di Kabupaten Wonosobo terkait dengan penegakan Perda sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur secara teknis dilaksanakan oleh DPPKAD dan Inspektorat. Bintek Akuntansi Berbasis Akrual Berdasarkan PP. 71 Tahun 2010 Pelaksanaan Bintek yang diselenggarakan oleh DPPKAD. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pengawasan dilaksanakan Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam membuat Standar Operating Prosedur (SOP). Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan: Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pengawas Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Inspektorat. Bintek Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa: Pelaksanaan Bintek Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peserta Kepala Desa, bendahara desa, bendahara PKK, Ketua BPD, bendahara BPD dan kaur keuangan sejumlah 100 peserta di kecamatan Kejajar. Bintek Efektifitas Intensifikasi dan Penanganan Masalah PBB dimaksudkan untuk efektifitas dan intensifikasi penanganan masalah PBB sehingga perlu dilaksanakan bimbingan teknis dengan jumlah peserta 300 orang terdiri atas : Kades/lurah, sekdes/seklur, Ketua BPD, dan semua perangkat desa di Kecamatan Kejajar. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dengan hasil tersedianya sistem aplikasi di 18 desa dan 1 kelurahan di Wilayah Kec. Kalikajar untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah  Penghapusan Barang Milik Daerah: Terlaksananya proses penghapusan barang milik daerah sebanyak 3 kali  Penyusunan RKBMD/RKPBMD: Tersusunnya buku DKBMD/DKPBMD sebanyak 73 buku  Penelusuran Status Tanah Milik Pemda: Terlaksananya kegiatan penelusuran status tanah milik Pemda pada Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Kesehatan,Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  Sosialisasi SIMBADA: Terlaksananya sosialisasi SIMBADA bagi pengurus barang  Laporan Mutasi Barang Daerah: Tersusunnya laporan mutasi barang milik daerah.  Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah: Tersusunnya buku Daftar Hasil Pengadaan Barang sebanyak 73 buku  Pengadaan Plang Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah: Pengadaan 50 unit papan nama/plang tanah milik Pemda  Pendampingan Tindak Lanjut Pengelolaan Aset Daerah: Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam rangka investasi Barang Milik Daerah. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan berbasis TIK terlebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010, mulai Tahun 2011 pengelolaan pajak Pusat dan Provinsi kewenangannya dialihkan kepada Kabupaten, sehingga untuk mempersiapkan proses pengalihan kewenangan pengelolaan pajak tersebut diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :


194


 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012: Pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi.  Penyusunan Standar Satuan Harga: Buku dan CD Standar Satuan Harga Tahun 2012 yang didistribusikan kepada semua OPD.  Operasional Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa: Pelatihan Pengadaan Secara Elektronik bagi anggota ULP sebanyak 30 orang, Pelatihan SPSE bagi Admin agency SKPD sebanyak 15 Orang, Sosialisasi Perpres 70 tahun 2012 untuk anggota ULP sebanyak 60 orang.  Fasilitasi Bantuan Masyarakat: Merupakan penunjang/pendamping pemberian bantuan kepada masyarakat.  Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa : sosialisasi, pelatihan pengadaan barang/jasa, sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010  Pelaksanaan Rapat koordinasi POBL : Pelaksanaan rapat sebanyak 5 kali  Intensifikasi Pemungutan dan Pendataan Pajak Daerah: Terlaksananya intensifikasi pemungutan pajak daerah  Perangsang Lunas Awal PBB : Pemberian insentif bagi desa yang menyetorkan pajak sesuai jadwal yang telah ditentukan  Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Kabupaten Wonosobo: Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS kab. Wonosobo  Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2012: Terlaksananya penyusunan buku Laporan Realisasi Semester Pertama dan kedua Tahun 2011 masing-masing sebanyak 100 buku  Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: Tersusunnya Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sebanyak 75 buku  Penyusunan Perubahan APBD TA 2012: Evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun 2012, koordinasi draft Raperda Perubahan APBD dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi  Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2012: Tersusunnya DPA dan DPPA SKPD se Kab. Wonosobo sebanyak 1.140 buku sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan di Tahun 2012  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013: Evaluasi Raperda APBD Tahun 2012, Koordinasi Draf Raperda APBD Tahun 2013 dan konsultasi ke Provinsi  Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD): Terlaksananya Bimbingan Teknis SIPKD dalam menunjang kinerja aparatur untuk mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2012: Tersusunnya buku KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebanyak 150 buku KUA dan 150 buku PPAS  Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2013: Tersusunnya buku KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2013 sebanyak 150 buku KUA dan 150 buku PPAS  Pelaksanaan Kegiatan MPTP TGR: Operasional kegiatan MPTP TGR 1 paket  Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD): Terlaksananya SIPKD dalam menunjang kinerja aparatur  Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah: Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah 1 paket  Restitusi Pajak PPh Pasal 21: Restitusi PPh Pasal 21


195


 Penyampaian SPPT PBB, Pengadaan TTS dan DPH serta Pembinaan Petugas Pungut: Terkirimnya SPPT PBB ke petugas pungut sebanyak 320 bendel ke 514.000 WP  Pendataan Pajak Daerah:Terlaksananya pendataan wajib pajak  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah:Terlaksananya evaluasi PAD di 15 Kecamatan  Pengalihan Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah: Pengadaan jaringan instalasi SIMPATDA : 1 paket, Studi Reverensi : 1 paket, pengadan AC : 1 unit, mebelair : 1 unit, server : 1 unit, soft ware : 2 unit, PC Client : 10 unit, Winds Client : 10 unit, Lap Top : 3 unit, Printer : 6 unit, UPS : 1 unit, Alat2 Studio : 1 unit, instalasi listrik : 1 unit, Ruang Pelayanan : 1 unit  Survey Potensi PAD: Tersedianya Data potensi PAD sebanyak 100 buku Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan LAKIP Sekda dan LAKIP Kabupaten Wonosobo: Terkumpulnya buku LAKIP 53 SKPD dan Hasil Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Sekda dan LAKIP Bupati Tahun 2012 yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja SKPD dalam rangka perbaikan kinerja di tahun selanjutnya dan diketahui status pencapian misi, tujuan dan sasaran rencana strategis SKPD.  Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah : Laporan Hasil Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2011 yang berguna untuk bahan evaluasi perbaikan Keandalan Laporan Keuangan Daerah.

Program Peningkatan Pelayanan Publik  Fasilitasi SMM ISO: Dokumen Manual Mutu Mutu di 5 SKPD Fokus yaitu Bagian Umum, Bagian Humas, KPPT, Bappeda dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.  Asistensi Penilaian Kinerja Individu: pelatihan dalam menerapkan sistem penilaian kinerja individu yang mengacu pada PP 46 tahun 2011  Pengadaan Alat Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan secara Elektronik (SPIPISE) atau Sistem Informasi Pelayanan Terpadu: Pembangunan Sistem Informasi Pendukung SPIPISE terdiri dari 5 modul yaitu Modul Management Operator, Modul Master Data, Modul Front Office, Modul Back Office, Modul Report  Pengadaan Panggung Spanduk: Pengadaan Panggung Spanduk 4 unit  Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Perijinan: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang perijinan kepada warga masyarakat di Kecamatan Watumalang, Kepil,garung dan Kejajar.  Penyusunan IKM dan Standar Operasional dan Prosedur Perijinan (SOP): Dokumen IKM sebanyak 8 yang berisi tingkat kepuasan masyarakat dengan cara pembagian kuesioner kemudian dihitung berdasarkan Kepmen PAN no. 63/KEP/M.PAN/7/2003  Penegakan Pengawasan Perijinan Terpadu: Terlaksana Pengawasan terhadap perijinan yang dikeluarkan.


196


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain :  Pengadaan kendaraan dinas operasional berupa Tipe E untuk Asisten I, II, III dan Pool Bag. Umum, Kendaraan Roda 4 (empat) Avanza Tipe E untuk Disnakertrans, Diparbud, Dinas Koperasi & UKM, Disperindag dan Kijang Innova G. AT untuk DPPKAD, pengadaan 6 bh Honda Revo Fit, pengadaan 4 bh Motor Suzuki Titan CW, pengadaan 4 kendaraan roda 4 oleh DPPKAD dan pengadaan 1 kendaraan roda 4 oleh Sekretariat DPRD.  Pengadaan sarana dan prasarana Kantor berupa komputer/laptop, printer, plakat, meubelair dilaksanakan oleh setwan, bag adbang, DPPKAD, kecamatan dan kelurahan.  Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Rumah dinas Sekretaris Daerah), dan 13 rumah dinas camat, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala meubelair, Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor 50 SKPD yaitu Setda, Setwan, DPPKAD, BKD, Inspektorat, KPPT, 15 kecamatan dan 29 kelurahan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan yang bersifat rutin untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi skpd antara lain adalah penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor,kota dan pasar, penyelesaian pekerjaan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan untuk SKPD pada urusan ini yaitu 9 bagian di sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 2 badan, 1 dinas, 1 kantor, 15 kecamatan dan 29 kelurahan.

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji untuk urusan ini digunakan untuk Gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS untuk SKPD yang melaksanakan urusan otonomi daerah yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Badan Kepagawaian Daerah, Inspketorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta 15 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan retribusi daerah, insentif pajak daerah dan biaya pemungutan pajak.


197


BELANJA HIBAH  Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa digunakan untuk pengembalian langsung hasil lelang eks tanah bengkok/bondo desa ; pengembalian sesuai kebutuhan atas hasil lelang eks tanah bengkok/bondo desa; pemberian ganti penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa dan eks perangkat desa yang tanah bengkoknya digunakan pemerintah kabupaten serta untuk operasional pilkades.  Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi yaitu diberikan untuk organisasi semi pemerintah yaitu organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

BELANJA BANTUAN  Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada GNPK dan LKBH yang digunakan untuk operasional organisasi.  Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberian Tunjangan Penghasilan Kepala desa, Kompensasi Sekretaris Desa non PNS yang diberhentikan dengan hormat serta stimulan pembangunan desa.  Belanja Bantuan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai anggota di DPRD yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra,Partai Hanura dan PKNU.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Wonosobo dilihat dari tataran pengambil kebijakan kabupaten dalam RKPD tahun 2012 yang terkait dengan urusan otonomi daerah sebagaimana berikut: Tabel IV.B.20.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

2011

2012

1

% penyelesaian pelanggaran K3

100

100

2

Jumlah kegiatan penegakan perda

36

65

3

Jumlah raperda yang diusulkan

13

23

4

Jumlah perda yang ditetapkan

11

5

5

Jumlah perbup

42

39

6

Jumlah perda hasil inisiatif DPRD

-

2

7

(Jml) Perda yang dievaluasi/dikaji

5

1

8

% SKPD yang menyusun LAKIP

100

100

9

% OPD yang telah menyusun SOP (Jumlah OPD) % SKPD yang memiliki SPM (Jumlah OPD yang melaksanakan SPM) %SKPD yg menyusun IKU SKPD dan renstra SKPD

1

7

15

15

100

100

10 11


198


Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

12

Jumlah pelaksanaan kerjasama daerah

13

2011

2012 3

12

% penetapan batas daerah

100

100

14

% OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tupoksi.

100

100

15

% capaian pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat

100

100

16

Ketepatan waktu penyelenggaraan agenda rutin daerah eksekutif-legislatif: KUPA PPA, APBD, LKPJ/LPPD, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan)

100

100

17

Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement

Ada

Ada

18

% kenaikan pendapatan Asli Daerah

29.41

22.19

19

% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.

80

100

20

% kesesuaian catatan barang dalam buku inventaris barang dengan keadaan barang

55

75

21

Jumlah BUMD yang berkinerja baik

22

Tersedianya Standar satuan harga

23

Tersedianya pedoman pengadaan barang dan jasa

24

8

8

Ada Ada

Ada Ada

% Terseselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP

100

100

25

%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005

100

100

26

% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100

100

27

% pelaksanaan kegiatan pembangunan

87.56

91,23

28

% Jumlah struktur jabatan struktural yang terisi

92

92

29

% Jumlah jabatan fungsional yang terisi

92

82

30

% Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan

100

95

%Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan

100

100

% jumlah pelanggaran disiplin ringan

-

-

% jumlah pelanggaran disiplin sedang

0,022

0,012

% jumlah pelanggaran disiplin berat

0,022

0,012

100

100

% penyelesaian pengelolaan pensiun pegawai 36

Opini Hasil Pemeriksaan BPK

37

% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti (jumlah yg di TL/semua temuan)

38

Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)


WDP 96,43 Ada

WDP 98.36 Ada

199


Capaian Kinerja No. 39

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah % tindak lanjut temuan pemeriksaan regular dan pengaduan masyarakat -Regular

2011

2012

83,4

32,26

100

100

40

-Pengaduan masyarakat % kerugian negara yang diselamatkan berdasarkan temuan

76,45

53,48

41

Jumlah tenaga fungsional auditor ( dibawah BPKP)

10

11

-

9

Jumlah Fungsional P2UPD ( Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) dibawah Kemendagri

Berikut ini juga disampaikan beberapa keterangan dari capaian program untuk menjelaskan dan melengkapi capaian sebagaimana tabel di atas : a) Penegakan Perda yang dilaksanakan pada tahun 2012 dilaksanakan 65 (enam puluh lima) kali yang dilaksanakan oleh gabungan Satpol PP,Polres,Kodim dan Kantor Kesbangpol dan Linmas , yang terjaring dari penegakan tersebut adalah PKL : 357 org, Miras : 1 orang, Reklame : 1.321 bh, PSK : 49 orang, PGOT : 75 orang, Penambang Galian Gol. C : 150 orang dan KTP : 225 orang dan penyelesaian pelanggaran K3 tercatat 100 prosen. Hal ini menunjukkan upaya yang cukup serius dalam mewujudkan Wonosobo ASRI. b) Dari sisi penyusunan perda pada tahun 2012 mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2011. Raperda yang diusulkan untuk dibahas pada tahun 2012 sebanyak 23 raperda dan yang ditetapkan menjadi Perda hanya 5 perda dikarenakan adanya keterkaitan pembahasan di badan legislatif yang mana semua jadwal pembahasan tergantung dari penjadwalan badan musyawarah di DPRD, dinamika internal DPRD juga mempengaruhi semua jadwal-jadwal yang telah ditetapkan sehingga pada tahun 2012 hanya 5 (lima) perda yang dapat ditetapkan yaitu Perda wajib keuangan daerah : Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2(dua) Perda Inisiatif DPRD yang ditetapkan pada tahun 2012 yaitu Perda Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo dan Perda Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak. Satu Perda yang dievaluasi pada tahun 2012 adalah Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar sebagai dasar penyusunan/perubahan perda serta penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perda. Peraturan Bupati yang ditetapkan sebanyak 40 Perbup sebagai pelaksanaan perda dan pengaturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut Perda dan Perbup yang ditetapkan pada tahun 2012:


200


Tabel IV.B.20.3 Data Perda yang Ditetapkan Tahun 2012 Nomor Perda

Tanggal Perda

1 Tahun 2012

26 Maret 2012

2 Tahun 2012

26 Maret 2012

3 Tahun 2012

7 September 2012 22 Oktober 2012

4 Tahun 2012 5 Tahun 2012

29 Desember 2012

Tentang

Keterangan

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wonosobo Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Perda inisiatif DPRD Perda inisiatif DPRD

Sumber: Bagian Hukum

Tabel IV.B.20.4 Daftar Peraturan Bupati Yang Ditetapkan Tahun 2012 Nomor Perbup

Tentang

1 Tahun 2012 2 Tahun 2012

Penjabaran APBD tahun Anggaran 2012 Perubahan kedua atas perbup nomor 12 tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah Alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2012 kabupaten wonosobo Sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa kabupaten wonosobo tahun anggaran 2012 Peningkatan pemberian air susu ibu di Kabupaten Wonosobo Pelayanan jaminan persalinan pada fasilitas kesehatan dasar di Kabupaten Wonosobo Perubahan atas Perbup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk pelaksanaan perda kabupaten wonosobo nomor 6 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Standar operasional prosedur Satpol PP Kewenangan penghapusan piutang badan layanan umum daerah di RSUD Setjonegoro Kab Wonosobo Pegawai non PNS pada BLUD RSUD KRT Setjonegoro Kab Wonosobo Tambahan penghasilan pada PNS di Lingkungan pemerintah Kab Wonosobo RKPD Kab. Wonosobo Tahun 2013 Pedoman prosesi hari jadi Kab Wonosobo Standar pelayanan minimal bidang kesehatan Kab Wonosobo

3 Tahun 2012

4 Tahun 2012 5 Tahun 2012 6 Tahun 2012 7 Tahun 2012

8 Tahun 2012 9 Tahun 2012 10 Tahun 2012 11 Tahun 2012 12 Tahun 2012 13 Tahun 2012 14 Tahun 2012


SKPD Terkait DPPKAD DKK Bag Perekonomian Bag Adbang DKK DKK DISDUKCAPIL

Satpol PP RSUD RSUD Bag Organisasi Bapeda Kesra DKK

201


Nomor Perbup

Tentang

15 Tahun 2012

Perubahan atas Perbup Kab Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi di Kab Wonosobo Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011 Penggunaan alat laboratorium berjalan Sistem remunerasi RSD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang menerapkan pola pengelolan Keuangan BLUD secara penuh Petunjuk pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2006 tentang tatacara pemilihan, pencalonan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa Perubahan Perbup Nomor 3 Tahun 2012 tentang HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kab Wonosobo tahun anggaran 2012 Penjabaran perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2012 Jadwal retensi arsip kepegawaian PNS dan pejabat Negara dilingkungan Pemda Kab. Wonosobo . Pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kab Wonosobo Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kab. Wonosobo Standar satuan harga pemerintah kabupaten wonosobo tahun anggaran 2013 Petunjuk teknis prosedur penyusutan arsip di lingkungan pemda kab wonosobo Rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan ( RADPAMPL) Kab Wonosobo tahun 2011-2015 Pelayanan pemeriksaan USG, Fisik Paru dan Pelayanan lainnya pada fasilitas kesehatan dasar laboratorium kesehatan daerah Perubahan kedua Perbup Nomor 3 Tahun 2012 tentang HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kab Wonosobo tahun anggaran 2012 Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kab Wonosobo tahun anggaran 2013 Pedoman pengelolaan pasar desa Perubahan atas perbup nomor 23 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan perda nomor 9 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah Perubahan atas perbup nomor 43 tahun 2011 tentang pedoman alokasi dana desa di kabupaten wonosobo Pedoman pengelolaan kekayaan desa Perubahan atas Perbup nomor 12 tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah

16 Tahun 2012 17 Tahun 2012 18 Tahun 2012 19 Tahun 2012

21 Tahun 2012

24 Tahun 2012

25 Tahun 2012 26 Tahun 2012 27 Tahun 2012 28 Tahun 2012 29 Tahun 2012 30 Tahun 2012 31 Tahun 2012

32 Tahun 2012

33 Tahun 2012

34 Tahun 2012 35 Tahun 2012 36 Tahun 2012

37 Tahun 2012 38 Tahun 2012 39 Tahun 2012


SKPD Terkait DPPKAD

Dihubkominfo DPPKAD DPU RSD Setjonegoro Bapermasdes

Bag Perekonomian DPPKAD Kan.Arsip Bapermasdes Bapermasdes Bag Organisasi Kan. Arsip Bapeda

DKK

Bag Perekonomian Bag Perekonomian Bapermasdes DKK

Bapermasdes Bapermasdes DKK

202


Nomor Perbup

Tentang

40 Tahun 2012

Perubahan atas Perbup Wonosobo Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo Rencana Aksi daerah {Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak( RAD_PBTA) Kab. Wonosobo Perubahan atas Perbup Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah.

42 Tahun 2012

43 Tahun 2012

SKPD Terkait Bapermasdes

Disnakertrans

Bagian Organisasi

Sumber: Bagian Hukum

c) Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang merupakan basis untuk melanjutkan agenda Reformasi Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:  LAKIP, ANJAB/ABK yang merupakan assessment awal menuju refungsionalisasi birokrasi secara tepat, meliputi baik postur, fungsi dan kinerja kelembagaan yang ideal (rightsized) dengan melakukan pengkajian tentang struktur kelembagaan, kewenangan OPD, Penataan mekanisme kerja dan tata laksana serta Penguatan kapasitas institusional. Tahun 2012 semua SKPD/OPD juga telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah termasuk Penetapan Kinerja masing-masing SKPD/OPD.  Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah harus dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib bagi daerah yang terkait pelayanan dasar dan berhak diperoleh warga secara minimal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tolok ukur SPM adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat; kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; pengembangan kehidupan demokrasi; terciptanya keadilan dan pemerataan; dan terjalinnya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam Penerapan SPM, ada 15 (lima belas) SKPD/OPD yang sudah menerapkan SPM yang salah satunya tertuang dalam Dokumen perancanaan namun baru 2 (dua) SKPD/OPD yang menetapkan SPM dengan Peraturan Bupati yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD Setjonegoro.  Pada tahun 2012 yang menyusun SOP adalah OPD yang menjadi fokus penerapan SMM ISO yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Humas,Bagian Umum, serta Kantor Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Terpadu sehingga sampai akhir tahun 2012 terdapat 7 ( tujuh) SKPD/OPD yang telah menyusun SOP yaitu Dikpora,Bappeda,Bagian Humas,Bagian Umum, KPPT, Dinas Kesehatan dan RSUD Setjonegoro.  Semua SKPD/OPD sudah menyusun IKU ( Indikator Kinerja Utama) sebagai tolok ukur kinerja berbasis perencanaan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, begitu pula semua SKPD/OPD telah melaksanakan urusan sesuai dengan bidangnya sebagaimana tertuang dalam Tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana matrik di awal Bab IV buku ini.  Dalam melaksanakan tugas kewilayahan, Kecamatan selain melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan juga melaksanakan tugas yang dibebankan sebagai Koordinator di wilayah kerjanya melalui tugas yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2009 tentang Tugas adan Wewenang camat selain yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsinya dan pada tahun 2012 telah terlaksana semuanya.


203


d) Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Penetapan Batas Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan juga amanat Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 serta Permendagri nomor 1 tahun 2006 telah dilaksanakan pada tahun 2012. e) Dari sisi akuntabilitas keuangan, pencatatan asset serta pelaporan capaian tahun 2012 adalah:  Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 bahwa pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran lebih dari Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah), pengadaan barang dengan pagu anggaran lebih dari Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) serta Jasa konsultasi dengan pagu anggaran lebih dari Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) wajib dilaksanakan secara elektronik. Kabupaten Wonosobo telah berusaha untuk memenuhi ketentuan total kabupaten 40% pengadaan menggunakan sistem e-procurement.  Tahun 2012 terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar 22,19 % dan tercatat 5 BUMD yang berkinerja baik yaitu PDAM, PT. Tambi, PT.Bimolukar/apotek cahaya, PD.Bhakti Husada, PD.BPR Bank. Wonosobo, PD. BPR BKK Wonosobo, PD.BKK.Kertek, PT.BPD.Jateng (Wonosobo termasuk salah satu pemilik Bank Jateng) , tersedianya standar satuan harga sebagai pedoman penyusunan belanja, tersedianya pedoman pengadaan barang dan jasa yang kesemuanya mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005. f) Dari sisi penataan personil birokrasi dapat diketahui bahwa tahun 2012 jumlah struktur jabatan struktural yang terisi sejumlah 92%, jumlah jabatan fungsional yang terisi 82%, jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan ada 95% dan jumlah pejabat fungsional yang memnuhi persayaratan kepangkatan 100%. Secara berkelanjutan pembinaan dan pelayanan kepegawaian terus ditingkatkan terutama dari sisi peningkatan kedisiplinan sehingga dalam tahun 2012 tercatat terjadi pelanggaran disiplin sedang dan berat tercatat ada seorang pegawai yang dikenakan sanksi. g) Opini hasil pemeriksaan BPK sebagai pengawas eskternal adalah Wajar Dengan Pengecualian sehingga terus diadakan perbaikan untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian terutama pada penanganan asset daerah dan hal itu terlihat pada rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 yaitu 98,36% yang yaitu yang sudah selesai 71,39% yang dalam proses 26,97% dan yang belum ditindaklanjuti 1,63%. h) Tindak lanjut temuan pemeriksaan Regular sebesar 32,26 % menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tindak lanjut tahun berjalan yang belum selesai menjadi beban tahun berikutnya. Pengawasan internal atau yang diistilahkan pengawasan melekat juga terus ditingkatkan dengan tersedianya Kebijakan SPIP yang tertuang dalan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah:  Dalam bidang hukum dan perundang-undangan : LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

204


-

-

Banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah pusat yang tidak saling menunjang berakibat pada pelaksanaan di daerah yang tidak pasti / mengambang, fungsi pengawasan pemerintahan sebagaimana tersebut dalam permendagri Nomor 53 tahun 2007 tentang pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidak optimal sehingga berdampak pula pada penyusunan perundang-undangan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan diatasnya . Masih terdapat ketentuan dalam perundang-undangan dirasakan kurang peka atau bahkan bertentangan dengan realitas kondisi di daerah sehingga sering mengalami berbagai kendala dalam pengimplementasiannya juga dikarenakan SKPD kurang memahami bahwa permasalahan penyusunan produk hukum daerah.

 Dalam bidang koordinasi dan sumber daya birokrasi : - Masih kurangnya koordinasi yang dilaksanakan antara masing-masing SKPD, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan dari program dan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya tidak optimal karena proses koordinasi yang lemah. Dalam kontek perencanaan karena lemahnya koordinasi berdampak pada implementasi program yang belum sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada. Sehingga pencapaian dari program kerja belum mencapai hasil yang diharapkan. - Kapasitas sumber daya birokrasi belum seluruhnya mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Dengan kondisi birokrasi yang cenderung pasif dan kurang inovatif, pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah.  Dalam bidang administrasi keuangan daerah : - pemahaman pelaksanaan penatausahaan keuangan tentang konsep laporan keuangan belum berjalan sepenuhnya hal ini akan menghambat pengelolaan keuangan daerah serta manajemen pengelolaan aset daerah belum maksimal, sehingga mempengaruhi perencanaan kedepan terhadap penggunaan, pemanfaatan maupun pemberdayaan aset-aset daerah. - Pengelolaan aset daerah masih terkonsentrasi pada pencatatan dan pendokumentasian, belum dapat secara maksimal diarahkan untuk perencanaan pembangunan dan pendapatan daerah. Hal ini masih dipertegas dengan persoalan pelimpahan aset pusat maupun provinsi kepada daerah. Solusi pemecahan yang dilakukan antara lain:  Seluruh komponen pemerintahan terus menerus berusaha untuk lebih responsif terhadap kebutuhan yang berkembang dimasyarakat dan tanggap serta menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan kebijakan dan peraturan dari tingkat pusat.  Peningkatan kualitas koordinasi dalam tataran proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.  Perlu terus menerus diadakan program capacity building untuk meningkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur termasuk didalamnya pembinaan dan pendidikan latihan penatausahaan keuangan secara berkelanjutan serta memaksimalkan manajemen pengelolaan aset daerah yang disinkronkan dengan perencanaan pembangunan daerah agar dapat dipergunakan secara maksimal dari segi kemanfaatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik di segala bidang. LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

205

(Rupiah) A Belanja Langsung , ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan

Recommend Documents