RINGKASAN UNTUK PIMPINAN (Executive Summary)

Executive Summary

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN (Executive Summary)

Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2005-2009 tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK pada tahun 2005-2009 adalah : 1. Meningkatkan kualitas administrasi dan pembinaan kepegawaian; 2. Melaksanakan program dan kegiatan serta tertib administrasi keuangan Departemen; 3. Memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan serta berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keuangan

dan

kekayaan

negara

(menjadikan

BPPK

sebagai

Pusat

Pembelajaran-Learning Center); 4. Mengembangkan kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah (menjadikan BPPK sebagai Pusat Riset Pengembangan Keilmuan Knowlegde Development Research Center); 5. Melaksanakan pelayanan prima terhadap tugas/kegiatan pimpinan departemen; 6. Mewujudkan e-government di BPPK.

Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang akan dicapai BPPK pada tahun 2005-2009 adalah : 1. Terselenggaranya diklat berbasis kompetensi dan tekonologi informasi (TI) 2. Terwujudnya hubungan kelembagaan yang efektif dengan lembaga legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga non pemerintah 3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Departemen 4. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan keuangan dan laporan keuangan Departemen 5. Meningkatnya pelayanan kepegawaian kepada stakeholder dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian 6. Meningkatnya kesempatan mengembangkan kompetensi diri (hardskill maupun softskill) bagi pegawai Departemen Keuangan 7. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam bidang penyelenggaraan diklat Keuangan dan kekayaan negara 8. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat 9. Terselenggaranya kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah

LAKIP BPPK Tahun 2008

i

Executive Summary

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPK tersebut, pada tahun anggaran 2008 BPPK menetapkan 5 program dan 92 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp232.434.589.000,00. Kelima program tersebut adalah : 1. Program Pendidikan Kedinasan; 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 5. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.

Adapun anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program-program tersebut hingga akhir Desember 2008 adalah sebesar Rp199.231.681.296,00 atau terealisasi 85,72%. Uraian realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan program dapat dilihat pada diagram berikut. Diagram 1 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2008

Sumber : Bagian Keuangan


ii

Executive Summary

Dari 92 kegiatan, 52 kegiatan di antaranya telah memiliki capaian 100%, bahkan lebih, sedangkan 41 kegiatan lainnya memiliki capaian kurang dari 100%

Berikut adalah rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan BPPK seperti terlihat pada Diagram 2 di bawah ini : Diagram 2 Penyerapan Anggaran Per Unit Tahun Anggaran 2008


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2008, BPPK mengalami beberapa masalah dalam merealisasikan program dan kegiatannya. Terdapat

dua

kategori

permasalahan/hambatan

permasalahan yang

berkaitan

yang

dihadapi

BPPK,

dengan

kegiatan

akademis

yaitu: dan

permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan non akademis. Dalam kegiatan akademis, hambatan yang yang ada adalah berkaitan dengan bahan ajar, program


iii

Executive Summary

diklat, dan tenaga pengajar, sedangkan hambatan non akademis adalah masalah organisasi dan ketatalaksanaan, anggaran, SDM serta sarana dan prasarana. Kendala-kendala bidang akademis diatasi antara lain dengan selalu melakukan pengkajian atau merevisi kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, melakukan perencanaan program diklat yang komprehensif, melibatkan sumber daya manusia dari unit lain untuk mengatasi kurangnya tenaga pengajar pada beberapa mata pelajaran tertentu sesuai dengan keahliannya. Kendala non akademis diatasi antara lain dengan melakukan perencanaan anggaran yang baik, mempertegas dukungan/komitmen dari para pengguna diklat atas urgensi diklat dalam pengembangan SDM Departemen Keuangan, peningkatan kualitas SDM BPPK serta melakukan sarana dan prasarana diklat. Agar kendala-kendala tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang maka diperlukan perencanaan yang komprehensif dan koordinasi yang baik dengan semua pihak.


iv

BAB I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM Departemen Keuangan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, BPPK telah mereformasi struktur kelembagaannya. PMK

tersebut

mengamanatkan

BPPK

untuk

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tersebut, BPPK mengemban fungsi : 1. Perumusan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; 2. Pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; 3. Penelaahan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan; 4. Pengkajian dan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang keuangan negara; 5. Koordinasi pelaksanaan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penataran dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional; 6. Pelaksanaan administrasi badan.


1

BAB I Pendahuluan

Struktur kelembagaan BPPK yang telah disempurnakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Unit untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Anggaran dan Perbendaharaan; 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak; 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai; 6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; 7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Keuangan Umum.

Seluruh Pusdiklat dan Sekretariat sebagai unit pendukung merupakan perumus kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan. Sebagai unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan diklat, BPPK memiliki 8 (delapan) Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keuangan di daerah.

Balai Diklat bertugas untuk menyelenggarakan

pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK dan secara administratif dibina oleh Sekretaris BPPK. Kedelapan balai tersebut adalah:

1. Balai Diklat Keuangan I Medan; 2. Balai Diklat Keuangan II Palembang; 3. Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta; 4. Balai Diklat Keuangan IV Malang; 5. Balai Diklat Keuangan V Balikpapan; 6. Balai Diklat Keuangan VI Makassar; 7. Balai Diklat Keuangan VII Cimahi; 8. Balai Diklat Keuangan VIII Manado.

Dalam melaksankan tugas dan fungsinya, Sumber Daya Manusia (SDM) BPPK pada tahun 2008 berjumlah 926 orang, terdiri dari 796 orang pegawai struktural dan 130 pegawai fungsional.


2

BAB I Pendahuluan

Sejalan dengan visi BPPK yaitu menjadi pusat unggulan pendidikan dan

pelatihan keuangan negara dalam menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas, maka dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya BPPK mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan serta keputusan Kepala BPPK Nomor Kep-534/PP/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Visi, Misi, dan Strategi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, jenis diklat yang diselenggarakan oleh BPPK dikelompokkan menjadi : 1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan). Diklat Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS; 2. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan Diklat dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat Dalam Jabatan terdiri atas : a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur negara yang sesuai dengan jabatan struktural tertentu yang dilaksanakan secara berjenjang untuk memberikan penanaman kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan, pengetahuan yang komprehensif serta semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat; b. Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing secara berjenjang untuk memberikan pengetahuan keahlian dan atau


3

BAB I Pendahuluan

keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan; c. Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS serta dapat dilakukan secara berjenjang yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan; d. Diklat Ujian Dinas (DUD) adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang memberikan kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat dalam golongan yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku; e. Diklat Penyesuaian Ijazah adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang memberikan kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat sesuai ijazah pendidikan formal yang dimilikinya. Diklat Penyesuaian Ijazah kemudian diubah menjadi Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Departemen Keuangan; f.

Diklat Penyegaran dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan

pegawai

sehubungan

dengan

perkembangan

kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Pendidikan Tinggi Kedinasan. Pendidikan Tinggi Kedinasan merupakan akademi, politeknik, dan sekolah tinggi yang

diselenggarakan

oleh

departemen

atau

lembaga

pemerintah

nondepartemen yang kualifikasinya belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pendidikan Tinggi Kedinasan terdiri dari Pendidikan Program Diploma Keuangan, Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana

Selain jenis diklat tersebut di atas, diklat-diklat yang diselengarakan oleh BPPK dapat pula dikelompokkan berdasarkan biaya penyelenggaraan diklat yakni : 1. Diklat Reguler, yaitu semua jenis diklat yang program dan jenis pembiayaannya ditanggung seluruhnya oleh BPPK/Departemen Keuangan; 2. Diklat Kerjasama (paralel), yaitu diklat-diklat yang diselenggarakan karena adanya permintaan dari instansi-instansi lain di luar lingkungan Departemen Keuangan yang pembiayaannya menjadi beban instansi yang bersangkutan, sedangkan materi dan pelaksanaan diklatnya dari BPPK.


4

BAB I Pendahuluan

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPPK telah menyusun Perencanaan Strategik tahun 2005 s.d. 2009. B. TUJUAN LAKIP BPPK Tahun 2008 ini disusun dengan tujuan : 1. Sebagai media pertanggungjawaban BPPK dalam melaksanakan rencana strategik selama Tahun 2008; 2. Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian kinerja BPPK tahun 2008; 3. Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP BPPK Tahun 2008 ini disusun dengan menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS BPPK TAHUN 2005 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

BAB III

SUMBER DAYA

BAB IV

REALISASI ANGGARAN

BAB V

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB VI

MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

BAB VII

PROGRAM KERJA TAHUN 2009

BAB VIII

PENUTUP


5

BAB II Rencana Strategis BPPK Tahun 2005-2009

BAB II RENCANA STRATEGIS BPPK TAHUN 2005 - 2009

A. PENDAHULUAN Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun peran penting Rencana Strategis bagi lembaga pemerintah dan departemen adalah : 1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya rencana strategis, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan lebih sulit untuk dilakukan terhadap organisasi. 2. Dokumen yang memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan. 3. Merupakan dokumen pertanggungjawaban dan bukti transparansi kepada publik dari lembaga pemerintah dan departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Departemen Keuangan.

Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009 yang selanjutnya disebut Renstra Departemen Keuangan Tahun 2005-2009 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.01/2008 tanggal 27 Oktober 2008) merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPK Tahun 2005-2009. Dalam misi kelembagaan Departemen Keuangan yang terdapat dalam Matrik Renstra Departemen Keuangan, salah satu tujuannya adalah memenuhi kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan serta berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keuangan dan kekayaan negara (menjadikan BPPK sebagai Pusat Pembelajaran – Learning Center). Peran strategis tersebut kemudian diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPK

tahun

2005-2009.

Renstra

BPPK 2005-2009

merupakan

dokumen

perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,


6


dan kegiatan BPPK dalam rangka menjadikan BPPK sebagai Pusat Pembelajaran – Learning Center bagi Departemen Keuangan. Renstra BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPPK. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi. Model rencana strategis yang disusun oleh BPPK mengikuti pola sebagai berikut :


7


Diagram II.1 Model rencana strategik yang disusun oleh BPPK

Kebijakan Nasional di Bidang Keuangan Negara

Kebijakan Departemen Keuangan

Pernyataan Visi

Pernyataan Misi

Perumusan Tujuan Analisis lingkungan Asumsi-asumsi Faktor penentu keberhasilan Perumusan Sasaran

Umpan Balik Cara Mencapai Tujuan/Sasaran

Umpan Balik

a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan


8


B. VISI BPPK Visi organisasi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala

BPPK Nomor 534/PP/2008 adalah

menjadi pusat unggulan pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas. Visi BPPK perlu ditanamkan pada setiap unsur di BPPK sehingga menjadi visi bersama

(share vision) yang pada gilirannya

mampu mengarahkan dan

menggerakkan sumber daya BPPK.

C. MISI BPPK Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut dirumuskan tiga misi BPPK yaitu : 1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan negara melalui pendidikan dan pelatihan; 2. Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan dinamika lingkungan; 3. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan negara. D. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) adalah faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan

ini ditetapkan dengan terlebih

dahulu

menganalisis

lingkungan baik internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, dianalisis tingkat urgensi dan dampak potensial serta ditentukan skala prioritasnya. Dengan faktor-faktor inilah, maka tujuan organisasi akan dicoba untuk dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan.


9


Adapun asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan perumusan tujuan adalah : 1. Tersedianya anggaran dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja / penyelenggaraan diklat; 2. Dukungan dari unit-unit Eselon I Departemen Keuangan akan meningkatkan koordinasi

dalam

rangka

peningkatan

penyelenggaraan

diklat,

dan

pengembangan ilmu di bidang keuangan negara; 3. Adanya sistem informasi diklat dan sistem pengendalian manajemen kegiatan diklat dapat menyediakan data yang akurat dan tepat waktu; 4. Peningkatan kualitas SDM BPPK (struktural maupun fungsional) dan disiplin kerja

dapat

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan diklat

yang

akan

menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas; 5. Tersusunnya

program diklat berbasis kompetensi dengan memanfaatkan

teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan user; 6. Tertatanya

kelembagaan

dan

proses

bisnis

dapat

menghasilkan

penyelenggaraan diklat yang berkualitas; 7. Perekrutan widyaiswara baru dan pengembangan kompetensi widyaiswara dapat memenuhi kebutuhan pengajar diklat; 8. Adanya kajian akademis dapat mengembangkan hal-hal yang baru di bidang penyelenggaraan diklat dan pengembangan ilmu di bidang Keuangan Negara;

Mengingat pentingnya faktor-faktor penentu keberhasilan ini, maka BPPK berusaha untuk merumuskan faktor-faktor tersebut melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini merupakan hal yang unik dari BPPK yang membawa organisasi ini sukses di masa yang akan datang. Faktor-faktor

penentu

keberhasilan

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Keuangan dirumuskan sebagai berikut : 1. Adanya komitmen dari pimpinan Departemen Keuangan, unit pengguna dan penentu anggaran terhadap pengembangan SDM Departemen Keuangan melalui diklat yang diselengarakan oleh BPPK. 2. Adanya program diklat unggulan di bidang keuangan negara yang berbasis kompetensi dengan memanfaatkan teknologi informasi; 3. Tersedianya SDM BPPK baik struktural maupun fungsional yang profesional. 4. Adanya Sistem Informasi Manajemen Diklat yang handal;


10


5. Adanya sistem pengendalian manajemen kegiatan diklat yang memadai; 6. Adannya kajian akademis yang berkesinambungan; 7. Terpenuhinya kebutuhan widyaiswara; 8. Adanya kecenderungan masyarakat yang memerlukan informasi di bidang keuangan. negara. E. PENETAPAN TUJUAN Berdasarkan misi yang telah ditentukan, maka BPPK telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : 1. Meningkatkan kualitas administrasi dan pembinaan kepegawaian 2. Melaksanakan program dan kegiatan serta tertib administrasi keuangan Departemen 3. Memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan serta berpartisipasi dalam meningkatkan

pengetahuan

masyarakat

keuangan

(menjadikan

BPPK

dan

kekayaan

negara

di bidang

sebagai

Pusat

Pembelajaran-Learning Center) 4. Mengembangkan kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah (menjadikan BPPK sebagai Pusat Riset Pengembangan Keilmuan Knowlegde Development Research Center) 5. Melaksanakan pelayanan prima terhadap tugas/kegiatan pimpinan departemen 6. Mewujudkan e-government di BPPK

F. SASARAN Untuk melaksanakan tujuan seperti yang tertuang dalam Renstra Departemen Keuangan, sasaran yang akan dicapai oleh Departemen Keuangan melalui BPPK adalah : 1. Terselenggaranya diklat berbasis kompetensi dan tekonologi informasi; 2. Terwujudnya hubungan kelembagaan yang efektif dengan lembaga legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga non pemerintah: 3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Departemen; 4. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan keuangan dan laporan keuangan Departemen; 5. Meningkatnya pelayanan kepegawaian kepada stakeholder dengan cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian;


11


6. Meningkatnya kesempatan mengembangkan kompetensi diri (hardskill maupun softskill) bagi pegawai Departemen Keuangan 7. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam bidang penyelenggaraan diklat keuangan dan kekayaan negara 8. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat 9. Terselenggaranya kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah G. STRATEGI Untuk mencapai sasaran tersebut BPPK telah menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan diklat di bidang keuangan dan kekayaan negara yang searah dengan jenjang karir

dan

pengembangan organisasi

dengan

kebijakan: a. menyelenggarakan diklat dan pendidikan sejalan dengan kebutuhan instansi pengguna b. melakukan riset yang berkaitan dengan potensi kebutuhan diklat bekerja sama dengan instansi di pusat secara berkesinambungan c. melakukan riset hubungan diklat dengan pola karir pegawai bekerja sama dengan instansi pusat 2. Menyelenggarakan diklat dengan kurikulum berbasis kompetensi, dengan kebijakan mengembangkan diklat dengan tujuan khusus (Spesific Purpose Training) untuk membentuk SDM yang memiliki Courage, Commitment, dan Character. 3. Menyelenggarakan diklat berbasis teknologi informasi, dengan kebijakan menerapkan TI pada diklat klasikal dan diklat jarak jauh. 4. Menyusun standar kompetensi (hard skill dan soft skill) SDM Departemen Keuangan bekerja sama dengan unit eselon I terkait, dengan kebijakan. 5. Melakukan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan komponen diklat a. Meningkatkan frekuensi keikutsertaan SDM Departemen Keuangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi diri baik melalui diklat maupun kegiatan lainnya b. Melakukan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap unit eselon I


12


6. Menyelenggarakan diklat di bidang keuangan dan kekayaan negara yang searah dengan jenjang karir dan perkembangan organisasi dengan kebijakan meningkatkan mutu penyelenggaraan diklat. 7. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyelenggara diklat dengan kebijakan menugaskan pengajar/widyaiswara untuk menyusun buku, modul, maupun tulisan ilmiah lainnya. 8. Menyempurnakan diklat klasikal serta mengembangkan diklat jarak jauh dengan kebijakan melakukan launching sistem Diklat Jarak Jauh. 9. Memberdayakan Balai Diklat untuk mengetahui profil kebutuhan diklat bagi SDM Depkeu (terutama pejabat eselon V dan pelaksana) maupun masyarakat yang ada di wilayah kerjanya bekerja sama dengan Kanwil terkait, dengan kebijakan melakukan riset yang berkaitan dengan potensi kebutuhan diklat bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah. 10. Menjadikan Balai Diklat sebagai Learning Center berbasis TI, dengan kebijakan: a. Memprioritaskan penyelenggaraan diklat di Balai Diklat. b. Membangun sistem penyelenggaraan diklat yang berbasis TI. 11. Membangun

sistem

informasi

yang

berbasis

TI

dengan

kebijakan

mengembangkan SIM Diklat, SIM Kepegawaian, Online Library dan Online Journal. 12. Melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri dengan kebijakan : a. Mengembangkan upaya penyusunan diklat keuangan negara dan kekayaan negara sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna. b. Meningkatkan

pengetahuan

dan

pemahaman

masyarakat

mengenai

keuangan negara dan kekayaan negara secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain. 13. Melaksanakan penelitian, seminar/workshop, dan penerbitan jurnal ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah, dengan kebijakan : a. Menerbitkan jurnal dan buku ilmiah yang berkesinambungan. b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi SDM Departemen Keuangan untuk melakukan kajian ilmiah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam misi kelembagaan yang terdapat pada Matrik Renstra Departemen Keuangan, BPPK telah menetapkan


13


sasaran dan indikatornya yang akan dicapai pada tahun 2009. Rencana kerja BPPK yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah berupa program dan kegiatan telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Program/kegiatan dan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah : 1. Program pengelolaan SDM aparatur a. Kegiatan Pokok: Melakukan penyusunan profil monografi, kompetensi, levelling dan kebutuhan diklat untuk pegawai di daerah. Indikator kinerja: —

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

—

Tersedianya diklat di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyelenggarakan diklat PNS, yaitu —

Diklat Prajabatan

—

Diklat Dalam Jabatan

—

Diploma IV dan Diploma III Khusus

—

Pendidikan Pasca Sarjana

b. Kegiatan Pokok: menyelenggarakan kegiatan pada lembaga pengkajian keuangan publik dan akuntansi pemerintah Indikator kinerja: —

Meningkatnya kualitas SDM Depkeu

—

Tersedianya informasi bagi Depkeu/masyarakat tentang keuangan publik dan akuntansi pemerintah

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyelenggarakan administrasi lembaga pengkajian c. Kegiatan Pokok: menyusun buku audit sektor publik, buku akuntansi pemerintah, buku aplikasi GFS dan buku aplikasi dan teori keuangan publik Indikator kinerja: —


—

Tersedianya buku audit sektor publik, buku akuntansi pemerintah, buku aplikasi GFS dan buku aplikasi dan teori keuangan publik

d. Mengikutsertakan SDM Depkeu dalam penyusunan buku dan jurnal ilmiah Indikator kinerja: —



14


—

Terciptanya kesempatan untuk melakukan kajian ilmiah bagi SDM Depkeu

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyelenggarakan riset keuangan negara e. Menyusun modul/buku teks dan karangan ilmiah lain Indikator kinerja: —


—

Tersusunnya modul, buku maupun karya ilmiah lainnya

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah melaksanakan penyusunan bahan ajar dan menyusun pedoman penulisan modul f.

Menyelenggarakan diklat jarak jauh dengan kegiatan penyelenggaraan diklat jarak jauh di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai Indikator kinerja: —


—

Terselenggaranya diklat jarak jauh sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas diklat

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyelenggarakan diklat jarak jauh di bidang perpajakan dan kepabenan dan cukai g. Melakukan riset monografi diklat dengan unit eselon I terkait Indikator kinerja: —


—

Tersedianya

informasi

mengenai

kebutuhan

diklat

bagi

instansi

pengguna Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah melaksanakan riset manajemen SDM, keuangan publik, audit sektor publik, akuntansi pemerintah dan perpajakan h. Menyusun dan mengembangkan sistem dan prosedur yang berbasis TI Indikator kinerja: —


—

Terlaksananya diklat berbasis TI

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah melaksanakan pengembangan SIM Diklat i.

Membangun jaringan intra BPPK baik di pusat maupun di daerah Indikator kinerja: —



15


—

Tersedianya jaringan pada seluruh unit BPPK

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah melaksanakan pengembangan SIM diklat j.

Menyusun program diklat berbasis kompetensi baik hard skill dan soft skil Indikator kinerja: Tersedianya informasi bagi Depkeu/masyarakat tentang keuangan publik dan akuntansi pemerintah Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyusun kurikulum diklat berbasis kompetensi

k. Mengoptimalkan peran Balai Diklat Keuangan dalam menyelenggarakan diklat di daerah Indikator kinerja: —


—

Terselenggaranya diklat di daerah secara optimal

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah mengusulkan terwujudnya kantor Pusdiklat Anggaran di Gadog l.

Melakukan penyusunan profil kompetensi pegawai dan TNA dengan unit eselon I Indikator kinerja: —


—

Terpenuhinya mutu penyelenggaraan diklat

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah pemutakhiran diklat dan materi dengan mengundang nara sumber yang kompeten m. Melakukan penyempurnaan serta perbaikan sistem diklat klasikal yang sudah berjalan Indikator kinerja: —


—

Terpenuhinya

diklat

sesuai

dengan

kebutuhan/keinginan

instansi

pengguna Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah —

melaksanakan validasi program diklat

—

melaksanakan pengembangan SPM diklat

—

menyusun desain diklat

n. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat karir dan diklat teknis/fungsional Indikator kinerja:


16


—


—

Tersedianya SDM Depkeu yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyelenggarakan program diploma I dan III Keuangan o. Melakukan riset monografi diklat dengan unit eselon I Indikator kinerja: —


—

Tersedianya kebutuhan instansi pengguna akan diklat

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyelenggarakan riset tentang penyelenggaraan diklat p. Melakukan penyempurnaan serta perbaikan sistem diklat klasikal yang sudah berjalan —

Indikator kinerja: Tersedianya penyempurnaan kurikulum diklat

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah —

Menyelenggarakan loka karya dalam rangka pengembangan diklat

—

Menyelenggarakan evaluasi pasca diklat

2. Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraaan dan kepemerintahan a. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga tinggi negara, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah —

Indikator kinerja: Terjalinnya hubungan dan kerja sama dengan lembaga tinggi negara, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah melakukan kerja sama antar instansi dan diklat di luar badan b. Peningkatan kualitas pelayanan dan ketatausahaan Indikator kinerja: —

Terlaksananya penatausahaan surat-surat secara benar dan tepat waktu

—

Terwujudnya administrasi umum yang mendukung terselenggaranya administrasi pemerintah di lingkungan Depkeu

—

Terselenggaranya ketatausahaan di lingkungan Depkeu secara benar dan seragam


menyelenggarakan perpustakaan kearsipan dan dokumentasi

—

melaksanakan administrasi umum

—

melaksanakan pemberitahuan, pengumuman dan iklan


17


—

melaksanakan penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisis data dan statistik

—

melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

—

melakukan perencanaan/implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah

—

menyelenggarakan penatausahaan, pembukuan dan verifikasi dan pelaksanaan anggaran

—

menyusun program dan rencana kerja/teknis/program

—

melaksanakan

pengawetan buku-buku

peraturan /pemeliharaan/

perawatan buku dan peralatan perpustakaan c. Peningkatan kualitas pelayanan kegiatan pimpinan, tamu asing dan upacara di lingkungan Depkeu Indikator kinerja: —

Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan

—


—

Terselenggaranya tugas pimpinan yang efektif dan efisien


Melakukan pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu

—

Menyelenggarakan rapat koordinasi, kerja, dinas, pimpinan, kelompok kerja, diskusi kerja widyaiswara, rapat dinas dan rakor

d. Peningkatan pemeliharaan sarana gedung penyempurnaan penatausahaan lay out kantor Indikator kinerja: —

Terselenggaranya perbaikan, pemeliharaan bangunan, sarana gedung

—

Terselenggaranya pelayanan penggunaan kendaraan dinas secara efektif dan proporsional


Melaksanakan perawatan gedung dan halaman

—

Melaksanakan perbaikan peralatan kantor dan sarana gedung

—

Melaksanakan perawatan kendaraan dinas

e. Pembuatan daftar gaji dan TKPKN serta pendapatan lain pegawai Indikator kinerja: —

Tersedianya pembuatan daftar gaji dan TKPKN serta pendapatan lain pegawai


18


—



Melaksanakan pembayaran gaji, TKPKN dan pendapatan lain

—

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan

—

Melakukan pengadaan toga/pakaian tenaga teknis

3. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pegawai Indikator kinerja: —

Berkembangnya tata cara monitoring pelaksanaan risk management di setiap unit di lingkungan Depkeu

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah penyelenggaraan rintisan pendidikan non gelar 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengusulan pembentukan unit TI di daerah Indikator kinerja: Terbentuknya unit TI di daerah Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah membentuk unit TI di daerah b. Pengusulan pegawai di bidang TI di daerah Indikator kinerja: Tersedianya pegawai di bidang TI Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyediakan pegawai di bidang TI di daerah c. Pengembangan sistem aplikasi Indikator kinerja: Implementasi aplikasi yang terintegrasi Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah mengembangkan sistem aplikasi d. Peningkatan infrastruktur TI Indikator kinerja: Meningkatnya infrastruktur TI yang terintegrasi Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah membangun infrastruktur TI yang terintegrasi e. Pengadaan sarana dan prasarana Indikator kinerja: Tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah —

Pengadaan kendaraan bermotor dan kendaraan khusus

—

Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan

—

Perawatan gedung


19


—

Pengadaan perlengkapan sarana gedung

—

Pembangunan rumah dinas

—

Pengadaan tanah

—


—

Pengadaan meubelair

—

Pengadaan alat pendidikan

—

Pengadaan alat pengolah data

—

Pembangunan gedung


20

BAB III Sumber Daya

BAB III SUMBER DAYA

Sumber daya merupakan unsur terpenting dalam proses penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) didukung oleh sumber daya yang mencakup sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia BPPK terdiri dari tenaga struktural dan fungsional yang semuanya berjumlah 926

orang

pegawai.

Sementara

sarana

dan

prasarana

yang

menunjang

penyelenggraaan diklat terdiri atas tanah dan gedung, kendaraan, sarana penunjang diklat, serta rumah dinas untuk para pejabat. A. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam mensukseskan program kerjanya, pada tahun 2008 BPPK didukung oleh 926 orang yang terdiri atas 796 orang pegawai struktural dan 130 pegawai fungsional. Rincian pegawai menurut pendidikan, golongan dan masing-masing unit dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan NO.

GOLONGAN

PRIA

WANITA

JUMLAH

1.

Golongan IV

120

15

135

2.

Golongan III

242

113

355

3.

Golongan II

336

72

408

4.

Golongan I

27

1

28

725

201

926

JUMLAH

Sumber : Bagian Kepegawaian BPPK


21

BAB III Sumber Daya

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO.

PENDIDIKAN

PRIA

WANITA

JUMLAH

1.

S3

9

1

10

2.

S2

141

33

174

3.

S1

152

62

214

4.

D IV

31

16

47

5.

D III

138

34

172

6.

DI

68

17

85

7.

SLTA

149

35

184

8.

SLTP

23

3

26

9.

SD

14

0

14

725

201

926

JUMLAH

Sumber : Bagian Kepegawaian BPPK

Tabel III.3 Rincian Pegawai Berdasarkan Unit-unit di lingkungan BPPK NO.

UNIT

PRIA

WANITA

JUMLAH

1.

Sekretariat Badan

90

29

119

2.

Pusdiklat Pengembangan SDM

58

19

77

3.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Negara

66

11

77

4.

Pusdiklat Pajak

66

12

78

5.

Pusdiklat Bea dan Cukai

43

8

51

6.

Pusdiklat Keuangan Umum

48

15

63

7.

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

24

9

33

8.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

96

31

127

9.

Balai Diklat Keuangan I Medan

20

9

29

10.

Balai Diklat Keuangan II Palembang

22

6

28

11.

Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta

28

12

40


22

BAB III Sumber Daya

NO.

UNIT

PRIA

WANITA

JUMLAH

12.

Balai Diklat Keuangan IV Malang

29

13

42

13.

Balai Diklat Keuangan V Balikpapan

24

3

27

14.

Balai Diklat Keuangan VI Makassar

23

5

28

15.

Balai Diklat Keuangan VII Cimahi

23

4

27

16.

Balai Diklat Keuangan VIII Manado

18

2

20

17.

Pelaksana Tugas Belajar

28

4

32

18.

Pelaksana Dipekerjakan

17

8

25

19.

Pelaksana Dalam Proses Diberhentikan

1

0

1

20.

Pelaksana Dalam Cuti Diluar Tanggungan Negara

1

1

2

725

201

926

JUMLAH Sumber : Bagian Kepegawaian BPPK

Widyaiswara adalah pejabat fungsional di BPPK dan merupakan tenaga yang berfungsi melaksanakan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu BPPK senantiasa berusaha keras memenuhi kebutuhan widyaiswara baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebaran secara rinci widyaiswara untuk setiap unit di lingkungan BPPK dapat di lihat pada di bawah ini: Tabel III.4 Sebaran Widyaiswara BPPK Tahun 2008 NO.

UNIT

PRIA

WANITA

JUMLAH

1.

Pusdiklat Pengembangan SDM

8

0

8

2.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Negara

23

2

25

3.

Pusdiklat Pajak

16

1

17

4.


10

0

10

5.


7

2

9

6.

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

1

0

1

7.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

23

7

30

8.

Balai Diklat Keuangan I Medan

3

1

4

9.

Balai Diklat Keuangan II Palembang

4

0

4


23

BAB III Sumber Daya

NO.

UNIT

PRIA

WANITA

JUMLAH

10.

Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta

4

1

5

11.

Balai Diklat Keuangan IV Malang

5

1

6

12.

Balai Diklat Keuangan V Balikpapan

1

0

1

13.

Balai Diklat Keuangan VI Makassar

3

2

5

14.

Balai Diklat Keuangan VII Cimahi

3

1

4

15.

Balai Diklat Keuangan VIII Manado

1

0

1

112

18

130

JUMLAH Sumber : Bagian Kepegawaian BPPK

B. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPK sebagai penunjang utama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terdiri atas tanah dan gedung, kendaraan, komputer dan rumah dinas yang kondisinya per 1 April 2008 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tanah dan Gedung Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, BPPK memiliki tanah dan gedung kantor/asrama/kelas dan lain-lain yang terdapat di Jakarta dan daerah-daerah. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel III.5.

b. Kendaraan Kendaraan BPPK terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 42 kendaraan dan kendaraan roda dua sebanyak 31 buah. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel III.6. Tabel III.5. Tanah dan Gedung Kantor BPPK NO 1 2 3 4

UNIT Sekretariat Badan Pusdiklat PSDM Pusdiklat Anggaran Pusdiklat Perpajakan

TANAH (m2) 14,710 15,047 59,750 65,000

GEDUNG UNIT m2 21 14628 16 6569 17 11175 10 16364.5

KETERANGAN

di Magelang Milik DJP


24

BAB III Sumber Daya

TANAH (m2)

NO

UNIT

5 6 7 8 9 10 11

Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat Keuangan Umum STAN BDK I – Medan BDK II – Palembang BDK III – Yogyakarta BDK IV – Malang BDK V – Balikpapan

12 13 14 15

29,680 260,610 9,900 9,854 7,921 9,190 10,000 2,250 8,830 5,470 10,000 518,212

BDK VI – Makassar BDK VII – Cimahi BDK VIII - Manado JUMLAH

GEDUNG UNIT m2 11 16307 17 1 9 9 9 1 3 1 7 3 134

30020 2400 4616 7189 4174 765 2108 935.5 2126 4996.25 924 124,604

KETERANGAN Milik DJBC -

Milik GKN Milik BDK V Milik GKN di Cirebon di Cimahi

Sumber : Bagian Umum BPPK

Tabel III.6 Kendaraan Bermotor Milik BPPK

NO

UNIT ORGANISASI

HONDA CRV

GRAND VITARA

MIKRO BUS

ISUZU PANTHER

TOYOTA KIJANG

MITS L-300

SUZUKI APV

SPD MOTOR

1

1

2

-

3

1

4

1

-

2

1

1

2

1

-

1

1

1

2

1

-

1

1

1

2

1

-

1

1

-

1

-

1

1

1

-

1

3

2

0

1

Sekretariat

2

7

Pusdiklat PSDM Pusdiklat Anggaran Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat Keuangan Umum STAN

8

BDK I Medan

-

2

-

-

1

9

-

2

-

-

2

-

2

-

-

2

11

BDK II Palembang BDK III Yogyakarta BDK IV Malang

-

2

-

-

2

12

BDK V Balikpapan

-

2

-

-

2

13

BDK VI Makassar

-

2

-

-

2

14

BDK VII Cimahi

-

2

-

-

2

15

BDK VIII Manado

3 4 5 6

10

JUMLAH

1

7

1*

2 2

-

1

1

-

2

3

28

11

6

30


(*) pinjaman dari Kantor Pusat Bea dan Cukai


25

BAB III Sumber Daya

c. Sarana penunjang diklat BPPK memiliki sarana penunjang diklat berupa komputer, printer, laptop, over head projector (OHP) dan sarana yang lainnya yang tersebar di setiap unit. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel III.7.

Tabel III.7 Jumlah Sarana Penunjang Diklat BPPK

NO

UNIT ORGANISASI

KOMPUTER

FAX

PRINTER SCANNER LAPTOP

1

Sekretariat

134

9

49

11

39

2

Pusdiklat Pegawai (Jakarta)

63

5

31

3

17

Pusdiklat Pegawai (Magelang)

54

1

54

1

7

3

Pusdiklat Anggaran

92

2

31

1

20

4

Pusdiklat Pajak

88

1

37

3

21

5


66

3

37

3

15

6


126

4

55

1

22

7

STAN

371

5

61

8

40

8

BDK I Medan

46

1

18

2

9

9

BDK II Palembang

44

1

39

0

10

10 11 12

BDK III Yogyakarta BDK IV Malang BDK V Balikpapan

63 41 31

3 3 2

34 18 18

0 1 1

13 5 8

13

BDK VI Makassar

21

1

15

0

8

14

BDK VII Cimahi

32

3

11

1

5

15

BDK VIII Manado

41

3

18

0

8

1007

40

442

20

122

JUMLAH Sumber : Bagian Umum BPPK

d. Rumah Dinas Rumah dinas BPPK berjumlah 45 unit, sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini.


26

BAB III Sumber Daya

Tabel III.8 Daftar Rumah Dinas Milik BPPK NO 1. 2.

3.

LOKASI Jl.Andara Pondok Labu, Jakarta Jurangmangu, Tangerang

Cimahi,Bandung JUMLAH

TYPE RUMAH

UNIT

E.36 C.70

1 1

C.70

35

C.70 C.50

7 1 45

KETERANGAN Rumah Diesel Balai Pertemuan 28 Dihuni 1 Poliklinik 3 Rumah Tunggu Dosen (PSDM) 3 Kosong 6 rumah pinjaman, 2 mess


Rumah dinas yang berlokasi di Cimahi, Bandung terdapat 8 unit rumah dinas, 2 unit rumah dinas sudah diserahkan kepada BPPK menjadi mess dan tercatat sebagai aset BPPK dan 6 unit rumah lainnya pinjaman Dirjen Perbendaharaan.

Rumah dinas BPPK di Jalan Andara Pondok Labu hampir semuanya sudah dibeli oleh penghuninya hanya tersisa 1 unit rumah disel Tipe E.36 dan 1 unit Balai Pertemuan (type c.70). Rumah dinas yang telah dibeli oleh penghuninya sudah tidak lagi tercatat sebagai aset BPPK. Rumah dinas yang berlokasi di Ciledug, Tanggerang merupakan rumah dinas Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI.


27

BAB IV Realisasi Anggaran Tahun 2008

BAB IV REALISASI ANGGARAN TAHUN 2008

Jumlah anggaran

yang diperoleh BPPK Tahun Anggaran 2008 adalah

sebesar Rp232,434,589,000. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara, Program Pendidikan Kedinasan, Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Dana yang telah digunakan untuk membiayai program-program tersebut hingga akhir Desember 2008

adalah sebesar

Rp199.231.681.296 atau terealisasi 85,72 %.

Uraian realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan program dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel IV.1 Realisasi Anggaran BPPK per Program Tahun Anggaran 2008 ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

58,587,261,000

53,903,155,370

92.00

4,684,105,630

2

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

86,615,042,000

70,953,221,448

81.92

15,661,820,552

3

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara

63,025,386,000

59,810,328,017

94.90

3,215,057,983

4

Program Pendidikan Kedinasan

12,522,353,000

11,525,277,161

92.04

997,075,839

5

Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara

11,684,547,000

3,039,699,300

26.01

8,644,847,700

232,434,589,000

199,231,681,296

85.72

33,202,907,704

NO

PROGRAM

1

JUMLAH

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)



28


Diagram IV.1 Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2008


Sedangkan rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan BPPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


29


Tabel IV. 2. Realisasi Anggaran per unit Tahun Anggaran 2008 NO

UNIT

DIPA

1

2

3

I. 1 2 3 4 5 6

Pusat Sekretariat Pusdiklat Pengembangan SDM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Pajak Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat Keuangan Umum

MENURUT SPJ TIAP UNIT KERJA % REALISASI REALISASI SALDO PENCAPAIAN 4

5 = (4/3)x100

6=3-4

127,800,778,000 33,004,750,000

109,648,096,074 30,363,286,983

85.80 92.00

18,152,681,926 2,641,463,017

60,436,365,000

51,558,463,576

85.31

8,877,901,424

9,731,302,000

8,455,896,173

86.89

1,275,405,827

11,705,524,000 9,228,592,000

9,140,758,511 7,390,607,097

78.09 80.08

2,564,765,489 1,837,984,903

3,694,245,000

2,739,083,734

74.14

955,161,266

II.

STAN

60,481,375,500

49,238,678,158

81.41

11,242,697,342

III.

Daerah

44,152,435,500

40,362,779,928

91.42

3,789,655,572

1

BDK I Medan

6,443,482,500

5,893,408,865

91.46

550,073,635

2 3

BDK II Palembang BDK III Yogyakarta

3,071,027,000 6,683,596,000

2,607,933,831 6,309,401,159

84.92 94.40

463,093,169 374,194,841

4 5 6

BDK IV Malang BDK V Balikpapan BDK VI Makassar

3,960,554,000 5,193,149,500 3,014,408,000

3,769,080,956 4,688,527,786 2,521,414,629

95.17 90.28 83.65

191,473,044 504,621,714 492,993,371

7

BDK VII Cimahi

3,277,628,000

3,007,775,106

91.77

269,852,894

8

BDK VIII Manado Pusdiklat Pengembangan SDM di Magelang

5,103,740,500

4,695,892,535

92.01

407,847,965

7,404,850,000

6,869,345,061

92.77

535,504,939

232,434,589,000

199,249,554,160

85.72

33,185,034,840

9

JUMLAH I + II + III Sumber : Bagian Keuangan


30


Diagram IV.2 Penyerapan Anggaran Per Unit Tahun Anggaran 2008



31

BAB V Akuntabilitas Kinerja

BAB V AKUNTABILITAS KINERJA

A. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN SELAMA TAHUN 2008 Dalam tahun anggaran 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memperoleh DIPA sebelum revisi

Rp 231.944.491.000,00 sedangkan

setelah revisi, anggaran BPPK menjadi sebesar Rp 232.434.589.000,00 yang digunakan untuk membiayai sebagian dari tugas Departemen Keuangan. Tugas yang dilimpahkan kepada BPPK selama tahun 2008 tersebut meliputi empat program, yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. 4. Program Pendidikan Kedinasan. 5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian dari masing-masing program yang telah dilaksanakan oleh BPPK selama tahun 2008. 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Kegiatan untuk Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik yang dilaksanakan oleh BPPK selama tahun 2008 berjumlah

34 kegiatan. Sampai

dengan akhir tahun 2008 sebagian besar kegiatan untuk program tersebut realisasi tingkat capaiannya sudah mencapai antara 70 % sampai dengan 100 % baik untuk indikator input, output, maupun untuk indikator outcome. Dari sejumlah 34 kegiatan, sebanyak 23 kegiatan capaian realisasinya sudah mencapai antara 70 % sampai dengan 100 % atau sekitar

67 % dari

kegiatan yang ada. Sedangkan 11 kegiatan lainnya capaian realisasinya di bawah 70 %. Kegiatan – kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel V.1.


32


Tabel V.1 Daftar Kegiatan dengan Realisasi Tingkat Capaian kurang dari 70 % NO

KEGIATAN

1

Melakukan pertemuan/jamuan/delegasi/ misi/tamu Melakukan pemberitahuan, pengumuman, dan iklan Menyelenggarakan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi Melaksanakan pengawetan buku-buku peraturan/pemeliharaan/perawatan buku Melakukan pengembangan kapasitas SDM Menyusun renja KL dan Anggaran Menyelenggarakan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan Pengadaan sarana kantor/inventaris Melakukan sewa gedung kantor/peralatan/kendaraan Melaksanakan pengadaan buku-buku perpustakaan Menyelenggarakan sosialisasi/workshop/seminar/publikasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%) INPUT OUTPUT OUTCOME (DANA) 67

83

83

67

90

90

66

67

67

61

50

50

36 26

102 100

102 100

25

38

38

15

100

100

12

100

100

4

0

0

0

0

0


2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara, selama tahun anggaran 2008, BPPK telah merealisasikan dana sebesar Rp70.953.211.448,00 atau sekitar 81,92% dari rencana anggaran sebesar Rp86.615.042.000,00. Dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan dalam rangka meningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara. Program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2008 yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya aparatur negara meliputi: a. Menyelenggarakan diklat struktural yang terdiri dari diklat prajabatan, diklat UD I, diklat UPKP II, diklat UPKP IV, diklat UPKP V, dan diklat UPKP VI. b. Menyelenggarakan diklat teknis, yaitu diklat teknis anggaran, diklat teknis perpajakan, diklat teknis kepabeanan dan cukai, dan diklat teknis keuangan umum. c. Menyelenggarakan diklat fungsional. d. Menyelenggarakan diklat penyegaran. e. Menyelenggarakan seminar midmas. f.

Menyelenggarakan Evaluasi dan Pemantauan Diklat.


33


g. Menyelenggarkan ceramah/seminar/diskusi/sarasehan. h. Menyelenggarakan rintisan pendidikan gelar dan pendidikan non gelar. i.

Menyelenggarakan administrasi/persiapan bantuan teknik luar negeri.

j.

Menyelenggarakan

persiapan

beasiswa

luar

negeri,

penyusunan/pengembangan kurikulum/bahan ajar dan model pembelajaran. k. Menyusun kurikulum/sylabus pendidikan dan pelatihan. l.

Melakukan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, dan pola ilmiah pokok.

m. Menyelenggarakan Prodip III Khusus Akuntansi Pemerintah, Prodip III Khusus Administrasi Perpajakan, dan Prodip IV Akuntansi. n. Pembuatan buku literatur, menerbitkan buku/naskah lainnya, menerbitkan jurnal, melaksanakan

kegiatan

operasional dan

pemeliharaan

jaringan

sistem

informasi, dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.

Realisasi tingkat capaian sampai dengan akhir tahun 2008 untuk masingmasing kegiatan diuraikan pada paragraf berikut : a.

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan , Karier, Penjenjangan dan Pendidikan Pasca Sarjana. Diklat ini meliputi diklat prajabatan, diklat UD I, diklat UPKP II, UPKP IV,

UPKP V, UPKP VI, diklat PIM III, diklat PIM IV serta penyelenggaran pendidikan Pasca Sarjana. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini rata-rata di atas 50 % baik dari jumlah peserta maupun biaya diklat. Hanya diklat UPKP II, UPKP VI, serta Persiapan Beasiswa Luar Negeri (Pre-Departure, Seleksi, Survey) yang realisasi capaiannya kurang dari 50 % untuk indikator peserta. Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel V.2. Tabel V.2 Diklat Karier dan Penjenjangan Pegawai Departemen Keuangan LOKASI Diklat Prajabatan Ujian Dinas I UPKP II UPKP IV UPKP V UPKP VI

PESERTA RENC REAL 2820 3274 214 238 2859 198

2095 5653 79 494 1844 62

CAPAIAN (%) 74.29 172.66 36.92 207.56 64.50 31.31

BIAYA RENCANA REALISASI 2,857,373,200 1,339,436,375 94,671,489 112,478,512 1,249,595,874 104,501,000

CAPAIAN (%)

2,178,524,663 1,320,246,075 53,641,943 72,927,911 656,472,976 104,501,000


76.24 98.57 56.66 64.84 52.53 100.00

34


LOKASI Diklat Pim III Diklat Pim IV Seminar Rintisan Pendidikan Gelar Rintisan Pendidikan Non Gelar Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negari Persiapan Beasiswa LN (Pre-Departure, Seleksi, Survey) JUMLAH

PESERTA RENC REAL 90 90 210 210 265 218

BIAYA RENCANA REALISASI 922,059,000 713,473,290 1,757,007,000 1,664,771,010 181,120,000 107,347,500

CAPAIAN (%) 100.00 100.00 82.26

CAPAIAN (%) 77.38 94.75 59.27

296

234

79.05

50,029,220,000

44,020,081,658

87.99

25

30

120.00

1,756,520,000

1,664,376,300

94.75

74

74

100.00

160,077,000

18,945,200

11.84

1577

277

17.56

4,013,889,000

2,625,133,991

65.40

12140

11360

93.57

64,577,948,450

55,200,443,516

85.48

Sumber : LAKIP Pusdiklat Pengembangan SDM

b. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Anggaran dan Perbendaharaan Diklat ini meliputi diklat teknis dan penyegaran baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini rata-rata di atas 50 % baik dari jumlah peserta maupun biaya diklat. Sedangkan beberapa diklat yang capaiannya kurang dari 50% serta tidak tercapai sama sekali adalah sebagai berikut : 1. DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN (25%) 2. DTSS Persiapan Pelaksanaan Anggaran (25%) 3. DTSS Bendahara Penerimaan (48,33%) 4. DTSS Pengurusan Belanja PNS (47,5%) 5. Penyegaran Pengelolaan Keuangan Negara (45%) 6. DTSS Pengelolaan Penerusan Pinjaman/Hibah DJPBN (0%) 7. DTSS Penganggaran Berbasis Kinerja (0%) 8. DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (0%) 9. DTSS Penguji Tagihan (0%) 10. DTSS Pejabat Pembuat Komitmen (0%) 11. Pengelolaan Keuangan BLU (0%)

Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel V.3.


35


Tabel V.3 Diklat yang berkaitan dengan Anggaran dan Perbendaharaan URAIAN Diselenggarakan di Pusat (Jakarta) DTSS Pengelolaan Penerusan Pinjaman/Hibah DJPBN DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN DTSS Persiapan Pelaksanaan Anggaran DTSS Pengadaan Barang dan Jasa DJPBN DTSS Bendahara Penerimaan DTSS Bendahara Pengeluaran DTSS Pengelolaan APBN DTSS Pengurusan Belanja PNS DTSS Penganggaran Berbasis Kinerja DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja DTSS Penguji Tagihan DTSS Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Keuangan BLU Penyegaran Pengelolaan Keuangan Negara Diselenggarakan di Daerah DTSS Pengadaan Barang dan Jasa DTSS Bendahara Penerimaan DTSS Bendahara Pengeluaran DTSS Penguji Tagihan DTSS Pengelolaan BMN DTSS Pengelolaan APBN DTSS Pelaksana Kuasa BUN DTSS Pengelolaan Belanja PNS JUMLAH

PESERTA RENC REAL

CAP

BIAYA RENC

CAP

REAL

60

0

0.00

75,173,170

0

0.00

120

30

25.00

150,346,340

49,411,805

32.87

120

30

25.00

150,346,340

49,411,805

32.87

240

444

185.00

300,692,679

731,294,707

243.20

60 210 120

29 244 70

48.33 116.19 58.33

75,173,170 263,106,094 150,346,340

47,764,744 401,882,677 115,294,211

63.54 152.75 76.69

120

57

47.50

150,346,340

93,882,429

62.44

60

0

0.00

75,173,170

0

0.00

90

0

0.00

112,759,755

0

0.00

90

0

0.00

112,759,755

0

0.00

90

0

0.00

112,759,755

0

0.00

150

0

0.00

187,932,925

0

0.00

60

27

45.00

75,173,170

44,470,624

59.16

321

358

111.53

547,072,029

470,694,214

86.04

91 458 30 30 47 30

84 462 29 30 42 30

92.31 100.87 96.67 100.00 89.36 100.00

65,300,800 701,927,547 27,007,769 27,007,769 91,982,200 129,882,500

54,289,725 609,384,438 24,004,572 24,832,316 73,321,825 114,258,500

83.14 86.82 88.88 91.95 79.71 87.97

60

53

88.33

53,430,269

38,933,595

72.87

2657

2019

75.99

3,635,699,882

2,943,132,185

80.95

Sumber : LAKIP Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

c. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Pajak Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, penyegaran dan ceramah baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini rata-rata di atas 50 % baik dari jumlah peserta maupun biaya diklat. Hanya DTSS Operator Console Khusus yang


36


capaiannya hanya 49,64%. Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel V.4.

Tabel V.4 Diklat yang berkaitan dengan Pajak URAIAN Diselenggarakan di Pusat (Jakarta) DIKLAT TEKNIS DTSD Pajak I DTSS Juru Sita Pajak DTSS Operator Console Khusus DIKLAT PENYEGARAN Diklat Penyegaran Account Representative Diklat Penelaah Keberatan Diklat Pelayanan terpadu Diklat Sistem Administrasi Modern Diklat TNA Komunikator Diklat Training of trainner Account representative Diklat Fungsional Dasar Pemeriksa Pajak DIKLAT FUNGSIONAL DF. Account Representative DF. Dasar Penilai PBB CERAMAH Diselenggarakan di daerah DTSS Juru Sita Pajak DTSS Account Representative DTSD I Pajak JUMLAH

PESERTA RENC REAL

CAP

BIAYA RENC

REAL

CAP

71 63

61 47

85.92 74.60

119,787,179 106,290,032

56,696,206 43,683,962

47.33 41.10

280

139

49.64

472,400,141

129,192,994

27.35

225

220

97.78

379,607,256

204,478,120

53.87

200 150

198 150

99.00 100.00

337,428,672 253,071,504

184,030,308 139,416,900

54.54 55.09

53

53

100.00

89,418,598

49,260,638

55.09

60

55

91.67

101,228,602

51,119,530

50.50

54

51

94.44

91,105,742

47,401,746

52.03

260

260

100.00

438,657,274

241,655,960

55.09

180 60 300

179 59 150

99.44 98.33 50.00

416,325,000 138,775,000 21,000,000

158,467,910 52,232,440 2,538,205

38.06 37.64 12.09

326 811 60 3153

286 697 57 2662

87.73 85.94 95.00 84.43

944,433,925 934,500,581 432,565,000 5,276,594,506

829,739,022 774,414,014 342,023,422 3,306,351,376

87.86 82.87 79.07 62.66

Sumber : LAKIP Pusdiklat Pajak

d. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Bea dan Cukai Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, dan kesamaptaan baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini semua di atas 50 % baik dari jumlah peserta maupun biaya diklat. Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel V.5.


37


Tabel V.5 Diklat yang berkaitan dengan Bea dan Cukai URAIAN Diselenggarakan di Pusat (Jakarta) DIKLAT TEKNIS DTSD Bea dan Cukai DTSS Intelijen Taktis DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut DTSS Juru Sita DTSS Teknik Pemeriksaan DTSS Penyidik Lanjutan DTSS Kepatuhan Internal DTSS Client Coordinator DTSS Post Clearance Audit (PCA) DIKLAT FUNGSIONAL PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) DIKLAT KESAMAPTAAN DTU Kesamaptaan Diselenggarakan di daerah DTU Kesamaptaan DTSD I Bea dan Cukai JUMLAH

PESERTA RENC REAL

CAP

BIAYA RENC

CAP

REAL

360 60

314 59

87.22 98.33

1,047,639,840 174,606,640

846,175,415 158,994,744

80.77 91.06

60

59

98.33

174,606,640

158,994,744

91.06

30 60 30 30 30

29 43 30 29 30

96.67 71.67 100.00 96.67 100.00

87,303,320 174,606,640 87,303,320 87,303,320 87,303,320

78,149,959 115,877,525 80,844,785 78,149,959 80,844,785

89.52 66.36 92.60 89.52 92.60

60

51

85.00

174,606,640

137,436,134

78.71

22

22

100.00

88,935,000

88,935,000

100.00

200

200

100.00

1,237,743,000

0

0.00

236 87 1,265

232 87 1,185

98.31 100.00 93.68

1,237,934,533 364,778,290 5,024,670,503

1,067,707,035 323,417,820 3,215,527,904

86.25 88.66 63.99

Sumber : LAKIP Pusdiklat Bea dan Cukai

e. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Keuangan Umum lainnya Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, penyegaran dan placement test baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini sebagian besar di atas 50 % baik dari jumlah peserta maupun biaya diklat. Hanya DTSS Juru Sita dan Diklat Fungsional Auditor (Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli) yang capaiannya 0%. Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel V.6.


38


Tabel V.6 Diklat yang berkaitan dengan Keuangan Umum lainnya URAIAN Diselenggarakan di Pusat (Jakarta) DIKLAT TEKNIS DTU TOEFL Preparation DTU Legal Drafting DTSD Pengelolaan Diklat DTSD Perimbangan Keuangan DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara DTSS Pemeriksa Kekayaan Negara DTSS Teknik Penilaian untuk Auditor DTSS Penilaian Properti Dasar DTSS Penilaian Properti Lanjutan DTSS Penilaian Usaha Dasar DTSS Penilai Usaha Lanjutan DTSS Pejabat Lelang DTSS Teknik Investigasi DTSS Teknik Intelijen DTSS Juru Sita DIKLAT PENYEGARAN Penyegaran Diplomasi Ekonomi Penyegaran Metodologi Penelitian untuk Widyaiswara Penyegaran Pengelolaan web dinamis unuk pejabat/widyaiswara Penyegaran Pengelolaan web dinamis untuk pelaksana DIKLAT FUNGSIONAL DF Auditor-Sertifikasi JFA Terampil DF Auditor-Sertifikasi JFA Ahli DF Widyaiswara-Calon widyaiswara DFP Pranata Komputer Terampil PLACEMENT TEST Placement Test DTU TOEFL Preparation Diselenggarakan di daerah Penyegaran MS Office Penyegaran pengenalan internet Penyegaran Pemanfaatan Laptop dan LCD DTU Teknisi Komputer DTU Self Development DTU Kepegawaian JUMLAH

PESERTA RENC REAL

CAP (%)

BIAYA RENC

REAL

CAP (%)

83 60 60 30

73 55 40 20

87.95 91.67 66.67 66.67

159,487,000 45,757,000 65,922,000 28,347,000

145,560,734 29,961,440 29,362,342 13,497,797

91.27 65.48 44.54 47.62

112

110

98.21

171,911,000

171,644,700

99.85

30

25

83.33

91,833,000

33,578,414

36.56

30

30

100.00

33,746,000

19,946,300

59.11

28 25 30 14 30 21 25 30

28 25 30 14 24 21 25 0

100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 100.00 0.00

120,273,000 121,265,000 97,832,000 61,765,000 57,029,000 42,930,000 89,609,000 2,150,000

143,837,434 141,746,936 55,658,484 42,967,502 28,435,232 30,485,475 63,691,800 2,099,710

119.59 116.89 56.89 69.57 49.86 71.01 71.08 97.66

30

29

96.67

69,011,000

56,687,497

82.14

24

24

100.00

34,442,000

31,411,175

91.20

69

60

86.96

15,433,000

11,090,025

71.86

50

34

68.00

43,524,000

25,918,138

59.55

20 50 16 20

20 0 14 18

100.00 0.00 87.50 90.00

37,632,000 5,650,000 154,913,000 126,039,000

32,667,050 5,423,300 87,787,536 89,878,746

86.81 95.99 56.67 71.31

288

288

100.00

23,158,000

21,324,500

92.08

30 69

22 65

73.33 94.20

13,312,000 62,117,868

9,998,250 53,803,351

75.10 86.61

50

35

70.00

24,817,000

15,269,500

61.52

50 30 30 1434

44 54 30 1257

88.00 180.00 100.00 87.66

27,580,000 15,036,000 27,007,768 1,869,528,637

13,983,250 26,999,200 24,832,315 1,459,548,134

50.70 179.56 91.94 78.07

Sumber : LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum


39


f.

Penyelenggaraan Program Diploma III Khusus, Program Diploma IV Keuangan. Data-data penyelenggaraan Program Diploma III Khusus dan Program Diploma IV Akuntansi secara rinci dapat dilihat pada tabel V.7

Tabel V.7 Penyelenggaraan Program Diploma III Khusus dan Program Diploma IV MAHASISWA

BIAYA

RENC

REAL

CAP (%)

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

110

110

100

231,274,179

215,152,468

93.03

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

212

212

100

445,728,418

414,657,485

93.03

322

322

100

677,002,597

629,809,953

93.03

82

82

100

172,404,388

160,386,386

93.03

SUB JUMLAH

91 87 70 72 402

91 87 70 72 402

100 100 100 100 100

191,326,821 182,916,851 147,174,478 151,379,463 845,201,999

177,989,769 170,166,043 136,915,207 140,827,070 786,284,475

93.03 93.03 93.03 93.03 93.03

TOTAL

724

724

100

1,522,204,596

1,416,094,428

93.03

USM D III KHUSUS dan D IV

2000

35

1.75

57,745,000

51,274,000

88.79

SPESIALISASI

RENC

REAL

CAP (%)

DIPLOMA III KHUSUS

SUB JUMLAH DIPLOMA IV AKUNTANSI MATRIKULASI AKUNTANSI AKUNTANSI AKUNTANSI AKUNTANSI

SEMESTER VII SEMESTER VIII SEMESTER IX SEMESTER X

Sumber : Laporan Tahunan STAN

Penyelenggaraan program ini ditujukan bagi lulusan Program Diploma I dan Program Diploma III yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Realisasi tingkat capaian untuk indikator input dana sampai dengan akhir tahun 2008 untuk Program Diploma III Khusus dan Program Diploma IV, seluruhnya mencapai 93,03 %. Kegiatan lainnya untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah penyelenggaraan Ujian Saringan Masuk (USM) Diploma III Khusus dan Diploma IV STAN dengan realisasi tingkat capaian 1,75 % untuk indicator pendaftar yang lulus USM dan 88,79 % untuk indikator biaya penyelenggaraan USM. Perbandingan peserta diklat untuk setiap jenis diklat selama tahun anggaran 2008 dapat dilihat pada Diagram V.1 di bawah ini.


40


Diagram V.1 Perbandingan Peserta Diklat untuk setiap Jenis Diklat Tahun Anggaran 2008

Sumber : LAKIP Pusdiklat Pengembangan SDM dan STAN

Dari 7.123 orang peserta Diklat Teknis, Fungsional, dan Penyegaran, 28,34 % (2.019 orang) adalah peserta Diklat Anggaran dan Perbendaharaan, 37,37% (2.662 orang) adalah peserta Diklat Pajak, 16,63% (1.185 orang) peserta Diklat Bea dan Cukai, serta 17,64% (1.257 orang) adalah peserta Diklat Keuangan Umum lainnya. Perbandingan dari empat kelompok utama diklat tersebut dapat dilihat dalam Diagram V.2 berikut ini. Diagram V.2 Peserta Diklat Teknis, Fungsional dan Penyegaran Tahun 2008

Sumber : LAKIP Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pajak, Bea dan Cukai, serta Keuangan Umum


41


g. Kegiatan – Kegiatan Lainnya. Kegiatan lainnya yang berjumlah 16 kegiatan realisasi tingkat capaiannya dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kegiatan dengan tingkat capaian di atas 50 % dan kelompok kegiatan dengan tingkat capaian kurang dari 50 %. Kelompok kegiatan dengan realisasi tingkat capaian lebih dari 50 % berjumlah 8 kegiatan, sedangkan kegiatan dengan realisasi tingkat capaian kurang dari 50 % juga berjumlah 8 kegiatan. Kegiatan dengan realisasi tingkat capaian kurang dari 50 % dapat dilihat pada tabel V.8. Tabel V.8 Kegiatan dengan Realisasi Tingkat Capaian kurang dari 50 % No

Kegiatan

1

Menyelenggarakan Evaluasi dan Pemantauan Diklat Menyelenggarakan ceramah/seminar/diskusi/sarasehan Rintisan Non Gelar Menyelenggarakan Adm.Bantuan Teknik Luar Negeri Penyusunan/pengembangan kurikulum/bahan ajar dan model Pengembangan sistem penyelenggaraan, pend.,kurikulum Menerbitkan buku/naskah lainnya Menerbitkan jurnal

2 3 4 5 6 7 8

Realisasi Output

Outcome

33

100

100

16

22

50

35

101

101

12

100

100

24

53

53

48

16

16

17 46

25 50

25 50

Input ( Dana )


3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Dalam tahun anggaran 2008, BPPK telah menggunakan dana sebesar Rp 59.810.328.017,00 dari rencana anggaran Rp 63.025.386.000,00 untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara. Kegiatan ini meliputi peningkatan sarana dan prasarana baik di pusat maupun di daerah. Dana tersebut dipergunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang berjumlah 14 (empat belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi, pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan mebeulair, pengadaan alat pendidikan, pengadaan alat pengolah data, pembangunan gedung pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung, perawatan gedung kesehatan/pendidikan, pengembangan sistem informasi manajemen, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung, pengadaan kendaraan bermotor roda 2,


42


pelaksanaan penguatan kelembagaan, pelaksanaan perawatan sarana/peralatan kantor, pelaksanaan pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan kantor, dan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2008 sebanyak 11 kegiatan atau 78,5 % dari 14 kegiatan realisasi tingkat capaian sudah mencapai 70 % - 100 %, selebihnya sebanyak 3 kegiatan realisasinya masih di bawah 70 %. Kegiatan yang realisasi tingkat capaiannya masih di bawah 70 %, meliputi: a. Pelaksanaan penguatan kelembagaan dengan tingkat capaian 64 % untuk indikator input penyerapan dana, tetapi untuk indikator output dan outcome realisasi tingkat capaian sudah 100 % yang meliputi satu paket kegiatan. b. Pelaksanaan perawatan sarana/peralatan kantor dengan realisasi tingkat capaian untuk indikator penyerapan dana mencapai 48 % dari dana yang ada. c. Pengadaan peralatan kantor dengan realisasi tingkat capaian 15 %. 4. Program Pendidikan Kedinasan Fungsi utama BPPK adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Keuangan Negara. Dari total DIPA yang diterima oleh BPPK, sebesar Rp12.522.353.000,00 dialokasikan untuk program pendidikan kedinasan dan sampai dengan akhir tahun 2008 telah terealisasi sebesar Rp11.525.277.161,00 yang digunakan untuk membiayai bebarapa kegiatan untuk program tersebut. Program pendidikan kedinasan meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu : a. Penyelenggaraan Program Diploma III Keuangan yang terdiri dari : 1) Prodip III - Kebendaharaan Negara 2) Prodip III - Administrasi Perpajakan 3) Prodip III - Kepabeanan dan Cukai 4) Prodip III - Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan 5) Prodip III - Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 6) Prodip III – Akuntansi Pemerintah b. Penyelenggaraan Prodip I Kepabeanan dan Cukai. c. Penyelenggaraan USM STAN d. Pengadaan buku referensi e. Penyelenggaraan program sertifikasi tenaga pengajar


43


Selama tahun 2008, BPPK melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang diikuti oleh 4.568 mahasiswa dari 4.791 orang mahasiswa yang direncanakan. Pendidikan tersebut meliputi: a.

Program Diploma I Keuangan sebanyak 198 orang

b.

Program Diploma III Keuangan sebanyak 4.370

Program Diploma I Keuangan yang diselenggarakan adalah Prodip I Kepabeanan dan Cukai dan diselenggarakan hanya di daerah Malang, Medan, dan Makassar . Program Diploma III semuanya diselenggarakan di Jakarta.

Secara lebih rinci, jumlah dan sebaran mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Kedinasan (Program Diploma Keuangan) untuk Tahun Akademik 2008 dapat dilihat pada Tabel V.9. Tabel V.9 Penyelenggaraan Program Diploma I dan Program Diploma III MAHASISWA

BIAYA

RENC

REAL

CAP (%)

198

198

100

416,293,522

387,274,443

93.03

198

198

100

416,293,522

387,274,443

93.03

DIPLOMA III AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2243

2243

100

4,715,890,758

4,387,154,424

93.03

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1047

1047

100

2,201,309,685

2,047,860,313

93.03

PENILAI/PBB KEBENDAHARAAN NEGARA

530 248

530 248

100 100

1,114,321,044 521,418,149

1,036,643,711 485,071,020

93.03 93.03

KEPABEANAN DAN CUKAI PPLN

144 158

144 158

100 100

302,758,925 332,193,821

281,654,140 309,037,182

93.03 93.03

SUB JUMLAH

4370

4370

100

9,187,892,382

8,547,420,790

93.03

TOTAL

4568

4568

100

9,604,185,904

8,934,695,233

93.03

USM D I dan D III STAN

128.400

95.365

74.27

5,250,750,000

5,115,667,860

97.43

SPESIALISASI DIPLOMA I KEPABEANAN DAN CUKAI SUB JUMLAH

RENC

REAL

CAP (%)

Sumber : Laporan Tahunan STAN

Realisasi tingkat capaian untuk indikator input dana sampai dengan akhir tahun 2008 untuk Program Diploma I dan III Keuangan seluruhnya mencapai 93,03 %. Kegiatan lainnya untuk Program Kedinasan meliputi penyelenggaraan Ujian Saringan Masuk (USM) Diploma I dan Diploma III STAN dengan realisasi tingkat capaian 74,27 % untuk indicator pendaftar USM dan 97,43 % untuk indikator biaya


44


penyelenggaraan USM, kegiatan pengadaan buku referensi dan kegiatan penyelenggaraan program sertifikasi tenaga pengajar dengan realisasi tingkat capaian 0 % baik untuk indikator input, output, maupun outcome.

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan program yang hanya diselenggarakan oleh Sekolah TInggi Akuntansi Negara

(STAN).

Tahun

2008

program

ini

mempunyai

anggaran

Rp

11.684.547.000,00 dan telah terealisasi Rp 3.039.699.300,00. Kegiatan untuk program tersebut adalah pengembangan pendidikan profesioanal dan keahlian dengan subkegiatan rintisan pendidikan non gelar. Kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2008, realisasi tingkat capaiannya mencapai 26 % untuk indikator dana, sedangkan untuk indikator output dan outcome mencapai 24 % yang berupa lulusan diklat audit internal sebanyak 223 dari 925 orang yang direncanakan.

B. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN Akuntabilitas Kinerja BPPK adalah perwujudan kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2008, disusunlah Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2008. Seluruh kegiatan yang ada dalam RKT dicatat realisasinya dalam PKK. Selanjutnya dari PKK tersebut disusunlah Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2008. Dalam PPS ini akan tampak persentase pencapaian target-target indikator pencapaian sasaran selama satu tahun anggaran. Atas dasar PPS inilah analisis laporan tahunan ini akan dibuat. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2008, BPPK telah menetapkan 114 indikator sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan BPPK. Berdasarkan

Pengukuran

Kinerja

Kegiatan

(PKK)

dan

Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) sebagian besar indikator sasaran dapat tercapai 100%


45


bahkan ada yang tercapai lebih dari 100%. Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang capaiannya kurang dari 50%. Analisis pencapaian sasaran diuraikan berikut ini berdasarkan sasaran untuk setiap program. 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik memiliki 40 sasaran. Selama tahun 2008 realisasi tingkat capaian untuk program tersebut terdiri dari

18

sasaran mencapai 100 %, 7 sasaran mencapai lebih dari 100 %, 12 sasaran mencapai antara 50 % - 99 %, dan 3 sasaran yang capaiannya di bawah 50 %. Sasaran yang realisasi tingkat capaiannya masih di bawah 50 % terdiri dari: a. Terselenggaranya sosialisasi/workshop/seminar/publikasi dengan capaian 0 %. b. Tersedianya buku-buku perpustakaan dengan capaian 0 %. c. Terselenggaranya ceramah/diskusi/seminar dengan capaian 38 %. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur memiliki 40 sasaran. Sampai akhir tahun 2008 sasaran yang dicapai terdiri dari 27 sasaran yang capaiannya 50 % - 100 %, 6 sasaran yang capaiannya kurang dari 50 %, dan 7 sasaran yang capaiannya lebih dari 100 %.Sasaran yang realisasi tingkat capaiannya kurang dari 50 %, yaitu: a. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan UPKP V dengan tingkat capaian 47 %. Hal ini dilihat dari realisasi lulusan yang dihasilkan sebanyak 1.305 sedangkan perencanaan yang diharapkan sebanyak 2.775 orang. b. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan diklat teknis dan fungsional dengan tingkat capaian 44 %. c. Terpenuhinya

kebutuhan

instansi

pengguna

atas

peserta

ceramah/diskusi/seminar/sarasehan dengan tingkat capaian 22 %. d. Terselenggaranya persiapan beasiswa luar negeri dengan capaian 18 %. e. Tersusunnya master dan penggandaan modul dengan capaian 16 %. f.

Tersedianya buku/naskah yang berguna dengan capaian 25 %.


46


3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara memiliki 14 sasaran dengan realisasi tingkat capaian yang dihasilkan, yaitu: a. Sasaran dengan realisasi tingkat capaian 100 % sebanyak 8 sasaran. b. Sasaran dengan realisasi 80 % - 100 % sebanyak 2 sasaran. c. Sasaran dengan realisasi kurang dari 50 % sebanyak 4 sasaran, yaitu tersedianya perlengkapan dan sarana gedung yang siap digunakan, tersedianya meubeuler yang siap digunakan, tersedianya gedung yang siap digunakan, dan tersedianya peralatan pengolah data. 4. Program Pendidikan Kedinasan Program pendidikan kedinasan memiliki 19 sasaran dengan realisasi tingkat capaian meliputi: a. Sasaran dengan realisasi tingkat capaian 100 % sebanyak 11 sasaran. b. Sasaran dengan realisasi tingkat capaian 90 % - 99 % sebanyak 2 sasaran. c. Sasaran dengan realisasi tingkat capaian lebih dari 100 % sebanyak satu sasaran, yaitu terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan prodip I Bea dan Cukai dengan capaian 413 % yang berupa jumlah lulusan 198 orang lebih dari yang direncanakan sejumlah 48 orang. d. Sasaran dengan tingkat realisasi capaian kurang dari 50 % sebanyak 5 sasaran, yaitu terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan Prodip I Kebendaharaan Negara, Prodip I Administrasi Perpajakan, Prodip I PPLN,

Tersedianya

buku

referensi

penunjang

perkuliahan,

dan

penyelenggaraan program sertifikasi tenaga pengajar. 5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara memiliki satu sasaran yaitu auditor internal untuk para kepala dan pegawai dengan tingkat capaian 24 %.


47

BAB VI Masalah dan Pemecahan Masalah

BAB VI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

Setelah melakukan kompilasi terhadap permasalahan dari unit-unit di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) baik dari Sekretariat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK), terdapat dua kategori permasalahan yang dihadapi BPPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu: permasalahan/hambatan yang berkaitan dengan akademis dan permasalahan yang berkaitan dengan non akademis.

A. BIDANG AKADEMIS 1. Bahan Ajar/Kurikulum Masalah-masalah yang berkaitan dengan bahan ajar/kurikulum yaitu : a. Belum memadainya jumlah bahan ajar secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, jumlah bahan ajar dirasakan kurang memadai jumlahnya untuk didistribusikan ke peserta diklat. Secara kualitas, bahan diklat ajar tersebut kadang terlambat dalam menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru (tidak up to date). Selain itu, tidak semua mata pelajaran/kuliah memiliki modul dan buku referensi yang dapat dipinjamkan atau dipergunakan oleh peserta diklat. b. Beberapa kurikulum program diklat yang belum sesuai dengan kebutuhan stakeholder. c. Keterlambatan dalam pengiriman modul menyebabkan beberapa diklat tidak dapat diselenggarakan tepat waktu sesuai yang direncanakan. d. Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)/Satuan Acuan Pembelajaran (SAP)

yang

seharusnya

menjadi

acuan

oleh

pengajar

dalam

menyampaikan materi masih belum dapat dilakukan sepenuhnya. e. Kurikulum yang dibuat kurang dinamis dan berkesan agak kaku sehingga sulit disesuaikan apabila muncul peraturan baru. f.

Dalam ujian, sering terjadi soal ujian tidak sesuai dengan silabi/modul yang digunakan oleh peserta diklat.


48


Alternatif Pemecahan yang perlu dilakukan sebagai berikut : a. Melaksanakan perencanaan secara akurat mengenai jumlah bahan ajar/modul yang diperlukan dan selalu melakukan pengkajian atau merevisi kurikulum dan bahan ajar/modul yang ada sehingga senantiasa sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini. b. Pembuatan modul yang sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan yang terbaru serta pengiriman modul yang tepat waktu. c. Perlu adanya sosialisasi materi diklat kepada calon pengajar yang akan mengampu materi tersebut. 2. Program Diklat Permasalahan yang terkait dengan program diklat adalah : a. Program

diklat

yang

terlalu

sering

direvisi

yang

mempersulit

penyelenggaraan diklat. b. Program diklat yang dapat dilaksanakan di daerah (Balai Diklat Keuangan) kurang variatif, sangat tergantung pada kebijakan pusdiklat terkait, sehingga dari tahun ke tahun program yang dilaksanakan di Balai Diklat

Keuangan

tidak

banyak

mengalami

perubahan.

Hal

ini

menyebabkan beberapa diklat mengalami kejenuhan sehingga jumlah peserta selalu kurang dari yang ditargetkan. c. Keterlambatan proses penyelesaian hasil diklat termasuk penyampaian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) sehingga banyak keluhan dari peserta diklat. d. Diklat yang penentuan peserta dan pemanggilannya menjadi wewenang pusdiklat terkait atau kantor pusat, kadang tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya SPPD untuk peserta diklat. e. Banyak kegiatan diklat susulan yang tidak direncanakan pada awal tahun anggaran. Akibatnya kegiatan dilaksanakan secara bersamaan yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan diklat. f.

Masih adanya beberapa jenis program diklat yang telah disiapkan namun penyusunan GBPP dan modul belum menyelesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.


49


g. Waktu

penyelenggaran

diklatpim

III

dan

IV

yang

dipersingkat

menyebabkan adanya keluhan dari peserta diklat mengenai padatnya waktu belajar. h. Adanya

jadwal mengajar pada Percepatan Akuntabilitas

Kinerja

Keuangan Instansi Pemerintah yang terkesan mendadak sehinngga mengganggu jadwal yang telah ditetapkan. i.

Peserta diklat sering tidak langsung mengumpulkan evaluasi pengajar setelah selesai pelajaran pada hari itu. Hal ini menyebabkan input data evaluasi pengajar ke komputer menjadi menumpuk disamping itu, pengisian evaluasi pengajar sudah kurang objektif lagi.

j.

Peserta diklat (teknis) yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pedoman

diklat

rekomendasi

tetap

dari

diikutsertakan

instansi

dengan

masing-masing,

menyertakan karena

jika

surat tidak

diikutsertakan peserta kurang dari yang ditargetkan. Alternatif Pemecahan a. Melakukan perencanaan yang komprehensif. b. Perlunya dilakukan koordinasi mengenai program-program diklat dari pusdiklat terkait khususnya diklat-diklat yang dapat dilaksanakan di daerah/Balai Diklat Keuangan dan sangat dibutuhkan oleh instansi terkait. c. Proaktif menghubungi pihak Pusdiklat dan kantor pusat secara kontinyu dan bila dipandang perlu langsung menghubungi calon peserta ke unit asalnya bila pada saat pembukaan diklat yang bersangkutan belum datang. d. Mengadakan seminar Training Need Analysis. e. Berusaha menyampaikan sesegera mungkin berkas-berkas peserta diklat sebagai bahan pembuatan sertifikat dan diperlukan pula standar waktu penyelesaian sertifikat (Standard Operating Procedure). f.

Ketentuan yang definitif mengenai keikutsertaan peserta diklat non Departemen Keuangan.

g. Ketentuan yang definitif yang mengatur tentang persyaratan peserta yang mengikuti diklat teknis dan perlakuan terhadap peserta yang tidak memenuhi syarat.


50


h. Membuat komposisi ulang atas penjadwalan sehingga beban pelajaran dapat merata sepanjang waktu diklat. i.

Petugas piket diminta aktif untuk meminta evaluasi pengajar pada hari itu dari ketua kelas kemudian langsung menyerahkan ke bidang evaluasi dan pelaporan pada hari itu juga, disamping staf evaluasi aktif memonitor pengumpulan evaluasi pengajar pada hari itu. Evaluasi pengajar dan penyelenggaraan untuk Diklat Prajabatan, Ujian Dinas, dan UPKP proses evaluasinya dilakukan dengan sistem scanner.

3. Widyaiswara Ada beberapa hal yang menjadi kendala berkenaan dengan widyaiswara :

a. Terbatasnya jumlah widyaiswara yang memiliki kompetensi pada beberapa mata pelajaran tertentu. b. Distribusi widyaiswara yang kurang merata sehingga kekurangan tenaga pengajar/widyaiswara masih dirasakan terutama di balai-balai

diklat

keuangan. Kesulitan dalam memperoleh tenaga pengajar/widyaiswara tentu akan berpengaruh terhadap kualitas diklat. c. Pada umumnya pengajar/widyaiswara mempunyai latar belakang pendidikan S1 atau D-IV sedangkan pengajar yang berkualifikasi pendidikan pasca sarjana masih kurang.

Alternatif pemecahan :

a. Kekurangan

widyaiswara

untuk

sementara

diatasi

dengan

cara

melibatkan sumber daya manusia dari unit lain untuk menjadi tenaga pengajar pada beberapa mata pelajaran tertentu sesuai dengan keahliannya.

b. Mengusulkan permintaan widyaiswara untuk memenuhi kompetensi tersebut diatas.

c. BPPK mengadakan rekruitmen widyaiswara berdasarkan kompetensi yang diperlukan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan menempatkan mereka secara merata terutama di balai diklat keuangan. Dalam jangka panjang perlu disusun pola mutasi untuk widyaiswara


51


seperti pola mutasi bagi pejabat struktural sehingga penyebaran widyaiswara akan merata ke seluruh balai diklat keuangan. B. BIDANG NON AKADEMIS 1. Organisasi dan Ketatalaksanaan

a. Posisi

BPPK

sebagai

unit

pendukung

yang

terpisah

secara

organisatoris dari unit eselon I lain di Departemen Keuangan menjadikan BPPK sebagai pengelola diklat yang kurang responsif terhadap perubahan yang sangat cepat. Modernisasi pelayanan di bidang Keuangan Negara tidak dapat diantisipasi secara cepat oleh BPPK dalam pengembangan SDM melalui diklat. Hal tersebut mendorong unit pengguna diklat untuk menyelenggarakan sendiri kebutuhan diklat mereka. Padahal, BPPK merupakan unit pengelola diklat bagi seluruh Departemen Keuangan.

b. Permasalahan lain terkait dengan organisasi adalah kejelasan status STAN

sebagai

pengelola

pendidikan

kedinasan

di

lingkungan

Departemen Keuangan. Sampai saat ini status STAN masih status quo dan belum sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000. STAN harus segera memperjelas statusnya agar sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 1999. Langkah-langkah yang ditempuh BPPK antara lain :

a. Mempertegas dukungan komitmen dari para pengguna diklat atas urgensi diklat dalam pengembangan SDM Departemen Keuangan. Memperkokoh hubungan pengelola dan pengguna diklat dalam setiap aktivitas kediklatan. Upaya yang sudah dilakukan adalah penataan kelembagaan dan proses bisnis yang mempercepat responsivitasnya sebagai lembaga diklat. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2009 adalah

menyempurnakan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

137/2001 yang terkait dengan pola diklat.

b. Membentuk tim intern BPPK dan Biro Organta Departemen Keuangan untuk studi banding pada sekolah tinggi kedinasan yang telah berhasil memperoleh status kelembagaan sesuai dengan peraturan pemerintah


52


terkait. Berdasarkan hasil studi banding tersebut, merumuskan kelayakan pendirian sekolah tinggi di bawah Departemen Keuangan.

c. Menjalin kerja sama dengan Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Kedinasan Departemen

Keuangan

dalam

mencari

solusi

dalam

rangka

memperjelas status kelembagaan STAN.

2. Anggaran a. Kendala yang berkaitan dengan anggaran antara lain seringnya revisi anggaran. Selain itu, tarif honor tenaga pengajar dari luar masih kurang memadai jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan profesional lainnya. Hal ini menyebabkan kesulitan mencari tenaga pengajar dari luar yang mengusai bidang kompetensi tertentu. b. Beberapa Pusdiklat masih belum menjadi satuan kerja tersendiri sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran secara penuh, artinya pengelolaan hanya bersifat sebagai petugas pemegang uang muka dimana tingkat keberhasilan kinerjanya juga ditentukan oleh unit diatasnya dalam hal ini BPPK. Kecepatan perputaran anggaran juga ditentukan oleh pengelolaan keuangan di tingkat badan karena sampai dengan tahun 2008 belum lepas dari satuan kerja Badan. c. Realisasi anggaran diklat tidak terserap seluruhnya. Salah satu penyebabnya

adalah

keharusan pengajuan Revisi yang

belum

ditetapkan sampai Bulan Oktober Tahun Anggaran 2008. Pengajuan revisi ini terkait realokasi anggaran dalam rangka optimalisasi dari subkegiatan yang dananya diperkirakan akan idle ke subkegiatan yang masih memerlukan sejumlah dana tambahan. d. Banyak kegiatan diklat susulan yang tidak direncanakan pada awal tahun anggaran. Akibatnya kegiatan dilaksanaan secara bersamaan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan. e. Alokasi dana PHLN untuk State Audit Reform Sector Development Project belum muncul di DIPA beserta dana pendampingnnya. Kondisi ketidakjelasan yang terus menerus sampai Triwulan III ini menyebabkan kegiatan menjadi terhambat penyelenggaraannya. Sampai bulan


53


Agustus, satker STAN tetap megajukan penambahan alokasi anggaran pada kegiatan yang didanai PHLN baik pembiayaan yang berasal dari PHLN maupun dana pendamping Rupiah Murni. Namun, pada Revisi ke II yang ditetapkan bulan Oktober, alokasi dana PHLN telah dialokasikan dalam DIPA tanpa dana pendamping. Pelaksana kegiatan tetap dilaksanakan mulai bulan Oktober. Dalam prosesnya terdapat kendala terlambatnya NOL STAR SDP yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan baru dapat selesai pada bulan Desember Tahun Anggaran 2008, yang cukup menyulitkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Masalah ini merupakan masalah yang sumbernya berasal dari luar kelembagaan Satker STAN dan dikategorikan sebagai tidak dapat dihindari dan diatasi dengan mempercepat proses penyelesaian. f. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum STAN seharusnya terlaksana sejak bulan Agustus. Namun karena belum lengkapnya persyaratan Administrasi, sampai dengan akhir Tahun Anggaran DIPA BLU Tahun

Anggaran

2008

menghambat

penyerapan

belum dapat ditetapkan.

anggaran

dengan

Hal ini

pembiayaan

dari

penerimaan BLU. Masalah ini merupakan masalah yang sumbernya berasal dari kelembagaan Satker STAN dan dikategorikan sebagai dapat dihindari dan diatasi. Pada akhirnya sebagian dana yang direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari penerimaan BLU dapat dikeluarkan DIPA BLU-nya. Masalah tersebut diatasi dengan : a. Penyusunan rencana anggaran yang lebih akurat dan realistis. b. Jadwal pelaksanaan diklat-diklat reguler dan khusus diupayakan lebih baik untuk menghindari penumpukan pelaksanaan diklat pada suatu periode tertentu. Untuk memonitoring diklat-diklat tersebut, penugasan dilakukan dengan organisasi matriks yang melibatkan seluruh bidang pada Pusdiklat. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga pengajar, maka tenaga struktural di lingkungan BPPK serta widyaiswara dilibatkan dalam kegiatan diklat.


54


c. Terkait dengan penyerapan anggaran yang tidak optimal, di mana penyebabnya berasal dari eksternal dan tidak dapat dikendalikan, BPPK hanya dapat menyarankan salah satunya adalah agar proses pengesahan atau penetapan anggaran dapat lebih cepat dan dipersingkat waktunya.

3. Sumber Daya Manusia a. Terbatasnya jumlah SDM termasuk tenaga widyaiswara karena adanya pegawai yang keluar dari unit Badan Diklat Keuangan, tugas belajar, dan mutasi. b. Kendala yang berkaitan dengan SDM adalah terbatasnya jumlah SDM di bidang pengelolaan anggaran. c. Terbatasnya jumlah SDM dalam proses penyelenggaraan diklat, terutama untuk mengawasi kedisiplinan peserta diklat. d. Pemanfaatan unit pengguna atas SDM yang telah mengikuti suatu pelatihan masih belum dapat dilakukan sepenuhnya, hal ini karena penunjukkan peserta belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi pegawai serta kebutuhan unit. Jadi masih sekedar pemenuhan atas permintaan diklat. Sedangkan untuk diklat yang sifatnya fungsional, lulusan diklat belum dapat dimanfaatkan ke bidang yang terkait dengan tujuan diklat tersebut, mengingat adanya peraturan yang harus terpenuhi untuk menduduki suatu jabatan fungsional. e. BPPK sebagai penyelenggara pendidikan dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada peserta diklat dan harus profesional di bidang pengelolaan diklat. Namun kenyataannya sampai saat ini belum semua sumber daya manusia BPPK mempunyai kesempatan untuk mengikuti diklat-diklat yang mendukung penyelenggaraan diklat. f. Penempatan pegawai BPPK tidak merata terutama di balai-balai diklat keuangan. Hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan diklat di balai diklat keuangan. Jumlah diklat yang banyak akan sulit dikelola oleh pegawai yang terbatas (misalnya di Balai Diklat Keuangan VIII Manado).


55


Masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan secara bertahap dengan cara: a. Peningkatan

kualitas

SDM

dengan

dibekali

berbagai

macam

keterampilan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; b. Melibatkan SDM dari unit lain yang sudah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang jasa, mengirimkan beberapa SDM Pusdiklat mengikuti beberapa diklat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, serta mengirimkan beberapa SDM Pusdiklat untuk mengikuti ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa; c. Melakukan studi banding ke instansi lain mengenai pelayanan prima; d. Mengikutsertakan pegawai BPPK dalam Diklat Pengelolaan Diklat dan diklat teknis lainnya serta diklat di luar badan guna menunjang penyelenggaraan diklat; e. Menempatkan SDM BPPK Pusat

ke balai-balai diklat keuangan di

daerah. 4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penunjang diklat seperti gedung, asrama, kendaraan, dan komputer sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan diklat. Hal ini disebabkan karena belum ada standarisasi sarana dan prasarana (gedung, kursi kuliah, komputer, OHP, mesin fotocopy, kendaraan dinas, perpustakaan); a. Gedung Masih kurangnya kualitas dan kuantitas fasilitas ruangan kelas, asrama, dan kesehatan sehingga berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan diklat. b. Kendaraan Kendala yang ada adalah terbatasnya jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk mendukung proses penyelenggaraan diklat sehingga


56


menyebabkan mobilitas penyelenggaraan diklat menjadi kurang optimal. c. Sarana pendukung kegiatan diklat •

Perpustakaan. Fasilitas perpustakaan sebagai pendukung kegiatan berfungsi tidak optimal. Hal ini disebabkan karena pengadaan buku sangat kurang dan banyak buku yang sudah out of date.

•

Laboratorium Komputer Fasilitas komputer di laboratorium komputer masih kurang secara kualitas dan kuantitas

•

Laboratorium Bahasa Inggris Laboratorium Bahasa Inggris yang ada di pusdiklat Bea Cukai belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut karena tidak ada Diklat Bahasa Inggris atau mata pelajaran bahasa Inggris bagi diklat tertentu bagi pegawai bea dan cukai. Padahal penguasaan bahasa Inggris di lapangan bagi pegawai bea dan cukai sangat dibutuhkan

khususnya

untuk

pegawai

yang

bertugas

di

pelabuhan/bandara yang secara langsung berhubungan dengan keluar masuknya orang asing, pegawai yang ditugaskan pada kantor perwakilan bea dan cukai di luar negeri, atau pegawai yang bertugas sebagai Client Coordinator d. Rumah dinas Belum semua balai diklat keuangan memiliki fasilitas rumah dinas sehingga pejabat/pegawai yang ditugaskan di balai diklat keuangan mengalami kesulitan terkait dengan tempat tinggal bila harus menjalani mutasi ke daerah yang berbeda.

Alternatif Permecahan •

Melakukan perbaikan dan pemenuhan fasilitas ruang kelas, asrama, dan kesehatan.

•

Melakukan

pengadaan

kendaraan

terutama

di

balai

diklat

keuangan


57


•

Melakukan perbaikan dan pemenuhan sarana pendukung diklat pada tahun yang akan datang.

•

Mengusulkan pengadaan rumah dinas.


58

BAB VII Program Kerja Tahun Anggaran 2009

BAB VII PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2009

Peningkatan kualitas aparatur negara merupakan suatu keharusan untuk mencapai visi Departemen Keuangan dimana pegawai negeri dituntut untuk lebih profesional. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Untuk itu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan harus terus menerus dilaksanakan dan ditingkatkan sehingga mutu pekerjaan dan pelayanan pegawai semakin meningkat. Dalam tahun 2009 BPPK diperkirakan mendapatkan anggaran sebesar Rp363.134.169.000,00. Rincian anggaran tersebut dijelaskan pada tabel VII.1 dibawah ini.


58


Tabel VII.1 Rincian Anggaran dan Program BPPK Tahun 2009 (dalam ribuan rupiah) NO

1

SATKER

PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

PROGRAM PENGELOLAAN SDM APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

01.01.09

01.01.13

01.01.17

PENDIDIKAN KEDINASAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

TOTAL

10.01.10

58.808.915

118.330.445

111.295.064

-

9.999.745

288.434.424

BPPK Pusat

22.735.344

79.617.496

25.074.275

-

-

127.427.115

Sekretariat

20.593.600

3.870.624

13.232.832

-

-

37.697.056

Pusdiklat Pegawai

1.128.975

71.254.296

11.841.443

-

-

84.224.714

Pusdiklat KN dan PK

1.012.769

4.492.576

-

-

-

5.505.345.

2


4.212.161

5.023.332

10.994.360

-

-

20.229.853

3

Pusdiklat Pajak

5.780.543

7.370.820

19.521.717

-

-

32.673.080

4


4.006.824

5.122.599

10.452.864.

-

-

19.582.287

5

Pusdiklat Anggaran dan PN

4.583.173

3.000.360

9.352.923

-

-

16.936.456

6

BDK I Medan

1.434.750

2.288.149

6.456.520

-

-

10.179.419

7

BDK II Palembang

2.080.707

1.970.321

810.300

-

-

4.861.328

8

BDK III Yogyakarta

2.267.962

2.004.031

5.595.408

-

-

9.867.401

9

BDK IV Malang

2.219.590

1.721.504

4.842.009

-

-

8.783.103

10

BDK V Balikpapan

1.456.683

1.368.035

5.698.250

-

-

8.522.968

11

BDK VI Makassar

2.191.544

2.158.752

1.867.293

-

-

6.217.589

12

BDK VII Cimahi

1.781.921

1.865.803

704.285

-

-

4.352.009

13

BDK VIII Manado

1.374.622

1.514.873

7.720.165

-

-

10.609.660

14

Pusdiklat Pegawai Magelang

2.683.091

3.304.370

2.204.695

-

-

8.192.156

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI 10.06.01 15

STAN TOTAL

11.263.098

3.709.490

28.815.275.

20.912.137

9.999.745

74.699.745

70.072.013

122.039.935

140.110.339

20.912.137

9.999.745

363.134.169

Sumber : Pusdiklat Pengembangan SDM

59



A. KEGIATAN DIKLAT Kegiatan diklat merupakan bagian dari Program Pendidikan Kedinasan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat dan STAN. Untuk tahun anggaran 2009 BPPK akan melaksanakan program diklat dan program diploma keuangan. Program diklat untuk masing-masing Pusdiklat/STAN/Balai Diklat Keuangan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini : 1. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kerja Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2009 meliputi : a. Diklat 1)

Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan Program diklat untuk diklat Prajabatan dan diklat dalam Jabatan (UD, UPKP, Diklatpim) serta kegiatan penunjang tersaji sebagai berikut :

Tabel VII.2 Program Diklat Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2009 NO

NAMA DIKLAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seminar Prajabatan Golongan II Prajabatan Golongan III DUD Tingkat I UPKP Tingkat II UPKP Tingkat IV UPKP Tingkat V UPKP Tingkat VI Diklatpim Tk. IV Diklatpim Tk. III JUMLAH

RENCANA PESERTA BIAYA 100 71.575.000,00 1414 1.983.203.000,00 2630 6.916.515.000,00 2125 1.186.517.000,00 49 21.284.000,00 407 157.117.000,00 1367 968.274.000,00 206 142.511.000,00 210 2.137.548.000,00 90 1.105.632.000,00 8598 14.690.176.000,00


2)

Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Administrasi pendidikan pasca sarjana dalam tahun anggaran 2009 merencanakan kegiatannya seperti dalam tabel dibawah ini :


61


Tabel VII.3 Program Kegiatan Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Tahun 2009 HARI EFEKTIF

LOKASI DIKLAT

TANGGAL (TH.2009)

1 tahun 6 bulan

Jakarta Jakarta

1 Jan-31 Des Mei-Okt

7 bulan

Jakarta

Mar-Sept

4 5

Rintisan Pendidikan Gelar Rintisan Pendidikan Nongelar Administrasi Persiapan Bantuan Teknik LN Predeparture Training Seleksi Program Gelar

7 bulan 5 bulan

Jakarta Jakarta

6

Survey Program Gelar

4 bulan

Jakarta

7 8

Monitoring Seminar Alumni

3 bulan 1 hari

Jakarta Jakarta

Peb-Agt Jan-Mei Mar-Aprl Sept-Okt Juni-Agt Agt

NO

JENIS DIKLAT

1 2 3


Tabel VII.4 Rencana Pengiriman Karyasiswa Phase III Diklat PPSDM Pusdiklat Pengembangan SDM Tahun 2006-2013 NO 1 2 3 4 5 6

JUMLAH KARYASISWA

PROGRAM Program S2 Luar Negeri Program Linkage Program S2 Dalam Negeri Program S3 Luar Negeri Program S3 Dalam Negeri Non Degree JUMLAH

140 125 300 20 140 725

NEGARA TUJUAN

SUMBER BIAYA

Jepang Indonesia/Jepang Indonesia Jepang Indonesia -

JBIC JBIC JBIC JBIC JBIC JBIC


Tabel VII.5 Estimasi Biaya kegiatan bidang Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Tahun Anggaran 2009 NO

DIKLAT

1

Rintisan Pendidikan Gelar (Dalam Negeri dan Linkage Program)

2

Rintisan Program Non Gelar

3

Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negeri

BIAYA Rp 53.401.213.000,00 Rp 2.053.992.000,00 Rp 145.755.000,00


62


NO

DIKLAT

BIAYA

Penyelenggaraan Persiapan Beasiswa Luar Negeri

4

Rp 4.104.574.000,00

JUMLAH

Rp 59.705.534.000,00


2. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Rencana Program Kerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Diklat Pada tahun 2009 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan merencanakan program

Diklat

Pelaksanaan Pengadaan

Teknis

Substantif

Anggaran,

DTSS

Barang/Jasa,

Spesialisasi

Pelaksanaan

DTSS

Bendahara

(DTSS)

Kuasa

Persiapan

BUN,

DTSS

Pengeluaran,

DTSS

Pengelolaan APBN, DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara, DTSS Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa, yang

pesertanya

dari

Kementerian/Lembaga.

Direktorat Program

Jenderal Diklat

Perbendaharaan

Pusdiklat

Anggaran

dan dan

Perbendaharaan Tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel VII.6 dibawah ini :

Tabel VII.6 Program Diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun 2009 RENCANA PESERTA BIAYA

NO

NAMA DIKLAT

1

DTSS Pengadaan Barang/Jasa bagi Pegawai DJPBN

180

358.698.000

2

DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN

120

336.032.000

3

DTSS Persiapan Pelaksanaan Anggaran

120

288.526.000

4

DTSS Bendahara Pengeluaran

120

289.790.000

5

DTSS Pengadaan Barang/Jasa

120

234.932.000

6

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen

60

110.460.000

7

DTSS Pengelolaan APBN

60

195.171.000


63


NO

RENCANA PESERTA BIAYA

NAMA DIKLAT

8

DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara

60

165.251.000

9

DTSS Penyegaran Pengadaan

60

62.630.000

10

Ujian Sertifikasi PBJ LKPP

800

49.830.000

1800

2.091.320.000

JUMLAH Sumber : Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

b. Pembinaan/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Evaluasi Pasca Diklat) c. Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi Rencana kegiatan tahun 2009 yang berkaitan dengan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi adalah akan dilaksanakannya pengembangan desain komputer dan Sistem Informasi Manajemen Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. d. Pengadaan ATK e. Pembentukan Bank Soal f.

Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat

g. Training Need Analysis h. Team Teaching i.

Penyusunan Naskah Buku/Modul Pada tahun 2009 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan mengadakan kegiatan penyusunan naskah buku yang akan melibatkan widyaiswara sebagai penyusun dan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pihak lain yang berkepentingan.

j.

Desain Diklat dan Pengembangan Kurikulum Kegiatan

pengembangan

kurikulum

Pusdiklat

Anggaran

dan

Perbendaharaan adalah sebagai salah satu bentuk komitmen agar lembaga ini senantiasa dapat intospeksi dan menerima masukan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan unit pengguna.Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan agar program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien, serta dapat menjawab tantangan dan permasalahan di lapangan terutama bagi para peserta diklat setelah dinyatakan lulus dan sesuai dengan harapan instansi pengguna/pengirim.


64


k. Peningkatan Prasarana Fisik Pada tahun 2009 Pusdiklat masih akan melaksanakan pembangunan prasarana

fisik

yang

meliputi

pembangunan

gedung

pendidikan,

pengadaan peralatan prasarana kantor, dan rehabilitasi/perbaikan gedung untuk mendukung kegiatan diklat dan perkantoran. 3. Pusdiklat Pajak Pada tahun 2009 Pusdiklat Pajak merencanakan 10 diklat dengan rincian masing-masing diklat adalah sebagai berikut : Tabel VII.7 Program diklat Pusdiklat Pajak Tahun Anggaran 2009 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA DIKLAT DTS Dasar Pajak I (eks STAN) DTS Pajak II (Sarjana) DTS Sps. Operator Console Pajak Khusus (Angkatan I - VII) Diklat Tailor Made (Angkatan I – II) Diklat Penelaah Keberatan (Angkatan I – II) Diklat Manajemen Keberatan dan Banding Diklat Account Representatives Diklat Penyegaran Account Representatives Diklat Dasar Pemeriksa Pajak (Angkatan I – II) Diklat Dasar Penilai PBB JUMLAH

RENCANA PESERTA BIAYA 232 809.670.000 1194 2.105.475.000 280

973.245.000

120

98.800.000

120

112.540.000

60 90 40 200 100 2436

51.736.000 193.662.000 76.573.000 253.120.000 170.900.000 4.845.721.000

Sumber : Pusdiklat Pajak

4. Pusdiklat Bea dan Cukai Pada Tahun Anggaran 2009 Pusdiklat Bea dan Cukai merencanakan 18 diklat. Perincian masing – masing diklat adalah sebagai berikut :


65


Tabel VII.8 Program Diklat Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2009 NO

NAMA DIKLAT

RENCANA PESERTA BIAYA

DIKLAT TEKNIS SUBTANTIF DASAR (DTSD) 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DTSD Kepabeanan dan Cukai Angkatan I DTSD Kepabeanan dan Cukai Angkatan II DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I DTSD Kepabeanan dan Cukai Lanjutan Khusus Lulusan DTSD T.A. 2006-2007 DIKLAT TEKNIS SUBTANTIF SPESIALISASI (DTSS) DTSS Teknik Pemeriksaan DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut DTSS Intelijen Taktis Angkatan I DTSS Intelijen Taktis Angkatan II DTSS Post Clearence Audit DTSS Intelijen Analisis DTSS Kepatuhan Internal Angkatan I DTSS Kepatuhan Internal Angkatan II DTSS Client Coordinator DTSS PPNS DTSS Penyidik Lanjutan DIKLAT FUNGSIONAL Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Angkatan I Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Angkatan II DIKLAT TEKNIS UMUM DTU Kesamaptaan JUMLAH

60 30

793.790.000 416.356.000

90

435.651.000

60

641.030.000

30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30

124.150.000 48.150.000 79.681.000 79.681.000 554.086.000 77.331.000 73.585.000 73.585.000 74.091.000 310.565.000 84.515.000

30

130.853.000

30

129.463.000

60 720

423.770.000 4.550.333.000

Sumber : Pusdiklat Bea dan Cukai

5. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pada tahun 2009 Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan merencanakan menyelenggarakan 28 diklat dengan peserta sebanyak 829 orang dan anggaran sebesar Rp3.263.017.000,00. Diklat-diklat tersebut adalah sebagai berikut :


66


Tabel VII.9 Program Diklat Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Tahun 2009 NO 1

NAMA DIKLAT

USER

13

DTSD Hubungan Keuangan DJPK Pusat dan Daerah (1) DTSD Hubungan Keuangan DJPK Pusat dan Daerah (2) DTSD Hubungan Keuangan DJPK Pusat dan Daerah (3) DTSD Hubungan Keuangan DJPK Pusat dan Daerah (4) DTSS Pengelolaan Transfer ke DJPK, dll Daerah (1) DTSS Pengelolaan Transfer ke DJPK, dll Daerah (2) DTSS Pengelolaan Pembiayaan DJPK,dll dan Kapasitas Daerah (1) DTSS Pengelolaan Pembiayaan DJPK,dll dan Kapasitas Daerah (2) DTSS Evaluasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK,dll (1) DTSS Evaluasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK,dll (2) DTSS Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran Transfer DJPK,dll ke Daerah DTSD Kekayaan Negara (1) DJKN DTSD Kekayaan Negara (2) DJKN

14

DTSD Kekayaan Negara (3)

15

DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara (1) DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara (2) DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara (3) DTSS Pejabat Lelang DTSS Penilaian Usaha Dasar DTSS Penilaian Properti Dasar (1) DTSS Penilaian Properti Dasar (2) DTSS Properti Lanjutan DTSS Pemeriksa Kekayaan Negara DTSS Jurusita Piutang Negara

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

16 17 18 19 20 21 22 23 24

JML JUMLAH HARI PESERTA 8

30

8

30

TANGGAL (TH.2009) 02/03-12/03 16/03-25/03

120 8

30

30/03-08/04

8

30

13/04-22/04

10

30

23/04-06/05 60

10

30

10

30

07/05-20/05 25/06-05/06 60

10

30

08/06-19/06

10

30

22/06-03/07 60

10

30

06/07-17/07

8

30

20

31

20

31

DJKN

20

31

05/03-03/04

DJKN

17

30

30/04-15/04

DJKN

17

30

DJKN

17

30

DJKN DJKN

36 27

30 30

DJKN

30

30

30

21/07-30/07 03/03-01/04

93

90

04/03-02/04

18/06-03/07 19/11-07/12

30 30

24/02-31/03 22/10-17/11 26/02-27/03

60 DJKN

30

30

14/04-11/05

DJKN

30

25

25

29/07-25/08

DJKN

25

25

25

17/11-11/12

DJKN

35

30

30

13/05-16/06


67


NO

NAMA DIKLAT

25

DTSS Beracara di Pengadilan (1) DTSS Beracara di Pengadilan (1) DTSS Supervisor Komputer Dasar (1) DTSS Supervisor Komputer Dasar (2)

26 27 28

USER DJKN

JML JUMLAH HARI PESERTA 22

30

TANGGAL (TH.2009) 07/07-28/07

56 DJKN

22

26

DJKN

15

30

30/09-20/10 02/09-15/09 60

DJKN

15

30

JUMLAH

02/09-16/09 829

Sumber : Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

6. Pusdiklat Keuangan Umum Pada Tahun Anggaran 2009 Pusdiklat Keuangan Umum merencanakan untuk menyelenggarakan diklat-diklat sebagai berikut : Tabel VII.10 Program diklat Pusdiklat Keuangan Umum Tahun Anggaran 2009 NO

RENCANA

NAMA DIKLAT

PESERTA

BIAYA (RP)

1

DTSS Teknik Investigasi

60

161.796.000

2

Workshop on Project Financing & Risks Workshop Fiscal Risk: State Owned Company

30

38.250.000

30

37.442.000

4

Placement Test TOEFL Preparation

300

42.139.000

5

DTSS Analisa Intelijen

30

190.277.000

6

Workshop Fiscal Risk Management

30

35.825.000

7

DTU Tata Naskah Dinas

60

76.572.000

8

Workshop Penulisan Modul

30

28.074.000

9

Workshop Financing of Climate Change

30

38.250.000

10

DTU TOEFL Preparation ( Non Asrama)

40

109.614.000

11

DTSS Teknik Intelijen (Tk. Dasar)

30

189.227.000

12

DTSD Pengelolaan Diklat gol II

30

57.546.000

13

Workshop Diplomasi Ekonomi

70

147.282.000

14

DTSD Pengelolaan Diklat gol III

60

78.813.000

15

Workshop Training Needs Analysis

60

74.501.000

16

DFP Pranata Komputer Terampil

50

333.205.000

3


68


NO

RENCANA

NAMA DIKLAT

PESERTA

BIAYA (RP)

30

50.200.000

DTU TOEFL Preparation (Asrama) Workshop Microsoft Power Point & Excel (advanced)

40

189.794.000

30

33.038.000

20

Workshop Teknik Penyusunan Soal

30

28.742.000

21

DTSS Forensik Audit

30

80.178.000

22

Workshop Pelayanan Prima

30

38.332.000

23

DTU Kearsipan Elektronik

25

33.552.000

24

DF JFA Ketua Tim

30

71.823.000

25

Workshop Menulis Ilmiah Populer

60

70.846.000

26

DTSS Psikologi Audit

30

31.902.000

27

DTSS Risk Based Audit

30

56.282.000

28

DFP Pranata Komputer Terampil

50

333.205.000

29

DTU Desain Pengelolaan Database Workshop Pemahaman APBN dan Nota Keuangan

25

36.502.000

100

51.565.000

17 18 19

30

Workshop Legal Drafting for Loan Agreement

31

DTU Kepegawaian

30

34.990.000

32

DTU Legal Drafting Workshop Business English for Government Official: Writing Business Process

60

75.972.000

25

41.953.000

34

Workshop Derivatif Market

100

51.565.000

35

Workshop Effective Negotiation Skill

30

36.625.000

36

Workshop Communication Skill and Public Speaking

30

34.425.000

37

Workshop Edukasi Pasar Modal

100

52.365.000

38

Penyegaran Pengelolaan Web Dinamis (Pelaksana)

25

27.633.000

39

DF JFA Pembentukan Auditor Terampil

60

154.564.000

40

DF JFA Pembentukan Auditor Ahli

65

195.323.000

41

DFP Pranata Komputer Ahli

25

168.222.000

42

Apptitute test untuk Pranata Komputer

200

36.002.000

43

Workshop Persiapan Purna Bhakti

60

120.115.000

44

Diklat Calon Widyaiswara

30

175.325.000

33

JUMLAH

2240

3.441.323.000

Sumber : Pusdiklat Keuangan Umum


69


7. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Untuk tahun anggaran 2009, STAN memperoleh alokasi dana sebesar Rp 30.711.882.000,00. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai 2 program yang dapat dilihat pada tabel VII.11 berikut ini. Tabel VII.11 Program Diklat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2009 NO.

RENCANA

NAMA PROGRAM

PESERTA

1

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

2

Pendidikan Kedinasan JUMLAH

ANGGARAN

925

9.999.745.000

2.050

20.712.137.000

2.975

30.711.882.000

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

8. Balai Diklat Keuangan I Medan Pada

tahun

2009

Balai

menyelenggarakan 11

Diklat

Keuangan

I

Medan

merencanakan

diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat

dilihat pada tabel VII.12 dibawah ini. Tabel VII.12 Program diklat Balai Diklat Keuangan I Medan Tahun Anggaran 2009 NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA

BIAYA

1

UPKP V

100

80.312.000

2

UPKP IV

24

7.055.000

3

UPKP II

40

11.205.000

4

UD I

380

249.500.000

5

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa

30

104.674.000

6

DTSS AR

90

193.079.000

7

Diklat Kesamaptaan

30

265.110.000

8


60

101.040.000

9

Diklat Juru Sita Pajak

30

153.302.000

10

Prajabatan Gol. II

190

403.060.000

11

Prajabatan Gol. III

200

704.536.000

JUMLAH

1.174

2.272.873.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan I Medan


70


9. Balai Diklat Keuangan II Palembang Pada Tahun Anggaran 2009 Balai Diklat Keuangan II Palembang akan merencanakan 14 (empat belas) kegiatan diklat. Perincian masing – masing diklat adalah sebagai berikut : Tabel VII.13 Program diklat Balai Diklat Keuangan II Palembang Tahun Anggaran 2009 NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA

BIAYA

1

Latihan Prajabatan Golongan II

160

272.612.000

2

Latihan Prajabatan Golongan III

150

788.744.000

3

Ujian Dinas Tk. II

140

147.310.000

4

UPKP Tk. IV

40

13.794.000

5

UPKP Tk. V

60

75.313.000

6

DTSS Juru Sita Pajak

30

82.344.000

7

DTU Teknisi Komputer

22

16.851.000

8


30

50.547.000

9

DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri

25

27.622.000

10

DTSS Account Representative

145

177.873.000

11

Kesamaptaan Bea dan Cukai

30

219.715.000

12

DTSS Penganggaran Berbasis Kinerja

30

36.890.000

13


25

24.015.000

14

DTSS Penguji Tagihan

30

36.691.000

917

1.970.321.000

JUMLAH Sumber : Balai Diklat Keuangan II Palembang

10. Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta Pada tahun 2009 Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta merencanakan menyelenggarakan 21 diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat dilihat pada tabel VII.14 berikut ini : Tabel VII.14 Program Diklat Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA

BIAYA

1

Diklat Prajabatan Golongan II (2 periode)

120

159.095.000

2

DUD Tk. I (2 periode)

292

187.283.000


71


NO.

RENCANA

DIKLAT

PESERTA

BIAYA

3

UPKP Tk. II

20

7.870.000

4

UPKP Tk. IV

20

8.980.000

5

UPKP Tk. V

125

78.627.500

6

DTSS Pengadaan Barang Jasa (3 periode)

85

63.276.000

7

DTU Kepegawaian

30

21.435.000

8

DTSS Bendahara Pengeluaran (3 periode)

85

69.094.000

9

DTSS Pengurusan Belanja Pegawai

30

28.037.500

10

DTU Penyegaran Internet

30

10.590.250

11

DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara

30

37.867.750

12


30

20.662.750

13


30

33.715.250

14

DTSS AR Tk. Dasar

120

152.641.000

15

Midmas

150

39.132.000

1.197

918.307.000

JUMLAH Sumber : Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta

11. Balai Diklat Keuangan IV Malang Pada tahun 2009 Balai Diklat Keuangan IV Malang merencanakan menyelenggarakan 9 jenis diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat dilihat pada tabel VII.15 dibawah ini : Tabel VII.15 Program diklat Balai Diklat Keuangan IV Malang Tahun Anggaran 2009 NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA

BIAYA

1

UPKP V

192

81.060.000

2

UD I

190

106.464.000

3

DTSS Bendaharawan Pengeluaran

60

139.936.000

4

Diklat Teknis AR

60

180.930.000

5


30

90.465.000

6

Diklat Penyegaran Pejabat Sita Pajak

30

90.465.000

7

DTSD I Bea dan Cukai

30

417.179.000

8

Diklat Prajabatan Gol. II

120

382.239.000

9

Diklat Prajabatan Gol. III

120

382.239.000

832

1.870.977.000

JUMLAH Sumber : Balai Diklat Keuangan IV Malang


72


12. Balai Diklat Keuangan V Balikpapan Tahun 2009 Balai Diklat V Balikpapan berencana untuk menyelenggarakan 13 jenis diklat. dengan rincian masing-masing diklat dapat dilihat pada tabel VII. 16 berikut ini : Tabel VII.16 Program Diklat Balai Diklat Keuangan V Balikpapan Tahun Anggaran 2009 NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA

BIAYA

1

Diklat Ujian Dinas Tk. I Periode I

45

144.850.765

2

DTSS Pengadaan Barang/Jasa

25

80.472.647

3

DTSS Bendahara pengeluaran

30

96.567.176

4

UPKP V (dg Tutorial) Periode I

60

193134352,9

5


30

96567176,47

6

Diklat Prajabatan Gol II Periode I

30

96567176,47

7

Diklat Prajabatan Gol II Periode II

30

96567176,47

8

DTSS Pengelolan Kekayaan Negara

25

80472647,06

9

Diklat Prajabatan Gol III Periode I

40

128756235,3

10

Diklat Prajabatan Gol III Periode II

40

128756235,3

11

Diklat ujian Dinas Tk. I Periode I

45

144850764,7

12

UPKP V (mengulang) Periode II

13

DTSS Juru Sita Pajak JUMLAH

0 25

80472647,06

425

1.368.035.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan V Balikpapan

13. Balai Diklat Keuangan VI Makassar Tahun 2008 Balai Diklat Keuangan VI Makassar merencanakan untuk menyelenggarakan 14 jenis diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat dilihat pada tabel VII.17 berikut ini : Tabel VII.17 Program Diklat Balai Diklat Keuangan VI Makassar Tahun Anggaran 2009 NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA

BIAYA

1

UPKP V

70

48.912.333

2

UPKP II

10

6.987.476


73


NO.

RENCANA

DIKLAT

PESERTA

BIAYA

3

UPKP IV

10

6.987.476

4

DUD Tk. I

120

83.849.714

5

Kesamaptaan Kepabeanan dan Cukai

90

239.067.000

6

DTSS Bend. Pengeluaran

90

239.067.000

7

DTSD I Kepabeanan dan Cukai

60

159.378.000

8

DTSS Bend. Penerima PNBP

30

79.689.000

9

DTSS PBJ

60

159.378.000

10

DTSD I Pajak

60

159.378.000

11

Diklat Penyegaran AR

60

159.378.000

12

LPJ Gol II

120

291.078.400

13

LPJ Gol III

180

436.617.600

14

Seminar/Diskusi/Sarasehan

100

88.984.000

JUMLAH

1.060

2.158.752.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan VI Makassar

14. Balai Diklat Keuangan VII Cimahi Tahun 2009 Balai Diklat Keuangan VII Cimahi merencanakan untuk menyelenggarakan 14 jenis diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat dilihat pada tabel VII.18 berikut ini

Tabel VII.18 Program diklat Balai Diklat Keuangan VII Cimahi Tahun Anggaran 2009 NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA 190

BIAYA (RP)

1

DUD I

189.035.000

2

UPKP II

4

2.036.000

3

UPKP IV

25

10.887.000

4

UPKP V

95

101.942.000

5


60

205.000.000

6

DTSS Bendahara Penerimaan

30

27.637.000

7

DTSS Bendahara Pengeluaraan

60

76.010.000

8

DTU Kesemaptaan Bea dan Cukai

30

222.424.000

9

DTSS AR Tk. Dasar

60

15.036.000

10


60

71.084.000

11


30

37.525.000


74


NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA

BIAYA (RP)

12

DTSS Pengelola APBN

30

50.369.000

13

Prajabatan Gol II

120

209.470.000

14

Prajabatan Gol III

200

512.732.000

994

1.731.187.000

JUMLAH Sumber : Balai Diklat Keuangan VII Cimahi

15. Balai Diklat Keuangan VIII Manado Tahun 2009 Balai Diklat Keuangan VIII Manado merencanakan untuk menyelenggarakan enam belas jenis diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat dilihat pada tabel VII.19 dibawah ini : Tabel VII.19 Program diklat Balai Diklat Keuangan VIII Manado Tahun Anggaran 2009 NO.

DIKLAT

RENCANA PESERTA

BIAYA

1

UPKP V

36

38.035.000

2

DUD Tk. I

35

40.442.000

3


40

50.878.000

4

DTSS Bendahara Penerimaan

30

29.908.000

5


90

120.324.000

6

DTSS Pengeluaran Belanja PNS

30

36.051.000

7


30

214.499.000

8

DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN

30

182.035.000

9

DTSS AR

30

74.999.000

10


30

60.265.000

11

DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara

30

127.292.000

12

Diklat Prajabatan Tk. II

86

318.866.000

13

Diklat Prajabatan Tk. II

44

221.279.000

541

1.514.873.000

JUMLAH Sumber : Balai Diklat Keuangan VIII Manado


75


B. PROGRAM KERJA NON DIKLAT Selain program diklat yang telah direncanakan untuk tahun 2009 BPPK juga telah menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan program penerapan kepemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara, peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara, dan pendidikan kedinasan sebagai berikut: 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan kegiatan : • Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan • Pelayanan kesehatan • Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan • Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian • Pengadaan

toga/pakaian

kerja

sopir/perawat/dokter/satpam/tenaga

teknis lainnya • Pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu • Rapat koordinasi, rapat kerja, rapat dinas, pimpinan, kelompok kerja, diskusi kerja widyaiswara • Kerjasama antar instansi dan diklat di luar badan • Pengadaan perlengkapan kantor • Sewa gedung kantor/peralatan/kendaraan • Jasa keamanan dan kebersihan • Pengawetan buku-buku peraturan/pemeliharaan/perawatan buku dan peralatan perpustakaan • Perpustakaan kearsipan dan dokumentasi • Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi • Jasa perhubungan khusus/pos diplomatik/radio komunikasi/telegram serta jasa Pos/Giro/Sertifikat pengiriman surat dinas • Monitoring dan evaluasi • Pemberitahuan, pengumuman dan iklan • Penyuluhan dan penyebaran informasi • Perawatan gedung dan halaman kantor


76


• Perawatan kendaraan roda 2/4/6/10 • Perbaikan peralatan kantor dan perawatan sarana gedung • Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan • Perencanaan/implementasi sistem akuntansi pemerintah • Sosialisasi/workshop/seminar/publikasi • Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) • Pengelolaan sistem akuntansi pemerintah (SAP) • Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program • Pendaftaran dan seleksi • Ceramah/diskusi/seminar/sarasehan • Penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara • Langganan daya dan jasa • Pembayaran operasional perkantoran dan pimpinan • Pemeliharaan jaringan internet • Tersedianya SDM yang kompeten sesuai dengan bidangnya 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan kegiatan : • Penyelenggaraan diklat • Penyelenggarakan seminar/midnas • Menyelenggarakan Evaluasi dan

Pemantauan Pendidikan dan

Pelatihan • Menyelenggarakan ceramah/seminar/diskusi/sarasehan • Menyelenggarakan Rintisan Pendidikan Gelar • Menyelenggarakan Rintisan Pendidikan Non Gelar • Menyelenggarakan Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negeri • Menyelenggarakan Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran • Menyusun kurikulum/sylabus pendidikan dan pelatihan • pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, dan pola ilmiah pokok • Benchmarking penyelenggaraan diklat • Penyusunan program, rencana kerja, dan teknis program


77


• Pembuatan bank soal • Pembuatan database peserta diklat • Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara, dengan kegiatan : •


•

Pengadaan meubeulair

•

Pengadaan alat pendidikan

•

Pengadaan alat pengolah data

•

Pembangunan gedung pendidikan

•

Perawatan gedung kesehatan/pendidikan

•

Pengembangan Sistem informasi manajemen

•

Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung

•

Pengadaan kendaraan bermotor roda 2

•

Penguatan kelembagaan

•

Perawatan sarana/peralatan kantor

•

Pembangunan gedung kantor

•

Pengadaan alat laboratorium yang memadai

4. Program Pendidikan Kedinasan, dengan kegiatan : •

Penyelenggaraan Program Diploma I dan III

•

Penyelenggarakan USM STAN

•

Pengadaan buku referensi

•

Penyelenggarakan program sertifikasi tenaga pengajar

5. Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan kegiatan pengembangan pendidikan profesional dan keahlian rintisan pendidikan non gelar auditor internal bagi para kepala dan pegawai Bawasda.


78

BAB VIII Penutup

BAB VIII PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPK tahun 2008 merupakan gambaran pencapaian kinerja BPPK dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan BPPK tahun 2008.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPK tahun 2008 bertujuan mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana dan program BPPK yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut : A. PENCAPAIAN SASARAN DAN KEGIATAN Dalam tahun 2008 BPPK telah menetapkan lima program yang meliputi 92 kegiatan.

Berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), indikator

yang digunakan dalam evaluasi ini adalah indikator input, output, dan outcome. Pengukuran kinerja kegiatan merupakan perbandingan antara realisasi dan rencana kegiatan. Selama tahun 2008 dari 5 program dan 92 kegiatan tersebut, rata-rata realisasi tingkat capaian sudah mencapai di atas 80 % yang terdiri dari 51 kegiatan dengan capaian 100 % atau lebih, 9 kegiatan dengan capaian antara 90 % - 99 %, dan 6 kegiatan dengan realisasi tingkat capaian 80 % - 89 %. Selebihnya, yaitu sebanyak 26 kegiatan realisasi tingkat capaiannya kurang dari 80 % yang terdiri dari 9 kegiatan dengan capaian 50 % - 79 %, 10 kegiatan dengan capaian kurang dari 10 - 50 %, dan 10 kegiatan dengan realisasi tingkat capaian masih 0 %. Rincian kegiatan – kegiatan tersebut dengan realisasi tingkat capaian yang dihasilkan selama tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), persentase pencapaian rencana sasaran merupakan perbandingan antara realisasi dan rencana dari setiap indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran tersebut sampai dengan akhir tahun 2008, sebagian besar sasaran tercapai 100 %, serta beberapa


79

BAB VIII Penutup

sasaran yang realisasinya masih 0 %. Sasaran-sasaran yang capaiannya masih 0% adalah : 1. Teselenggaranya Sosialisasi/Workshop/seminar/Publikasi 2. Terpenuhinya

kebutuhan

instansi pengguna berupa

lulusan prodip

I


lulusan prodip

I


lulusan prodip

I

Kebendaharaan Negara 3. Terpenuhinya

kebutuhan

Administrasi Perpajakan 4. Terpenuhinya

kebutuhan

Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 5. Tersedianya buku referensi penunjang perkuliahan B. ASPEK KEUANGAN Jumlah anggaran yang diperoleh BPPK Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp232.434.589.000,00. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai:

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik; 2. Program Pendidikan Kedinasan; 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; 5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;

Dana yang telah digunakan untuk membiayai program-program tersebut hingga akhir tahun 2008

adalah sebesar Rp199.231.681.296,00 atau terealisasi

85,72%. C. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA, DAN PRASARANA Dalam mensukseskan program kerjanya, pada tahun 2008 BPPK didukung oleh 926 orang yang terdiri atas 796 orang pegawai struktural dan 130 pegawai fungsional. Sarana dan prasarana BPPK yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri dari tanah seluas 518.212 m2 dan gedung kantor/asrama/kelas dan lain-lain seluas 134 unit yang terdapat di Jakarta, Jurangmangu (Tangerang),


80

BAB VIII Penutup

Cirebon,

Cimahi (Bandung),

Yogyakarta,

Magelang,

Medan,

Palembang,

Balikpapan, Makassar dan Malang serta Manado. Kendaraan roda empat sebanyak 57 buah, kendaraan roda dua sebanyak 30 buah dan komputer sebanyak 1007 buah, 122 buah laptop dan printer sebanyak 442 buah, scanner 20 buah, faks 40 buah serta rumah dinas sebanyak 45 unit yang berada di Pondok Labu, Jurangmangu, dan Cimahi.

Rumah dinas BPPK di Jalan Andara Pondok Labu hampir semuanya sudah dibeli oleh penghuninya hanya tersisa 1 unit rumah disel Tipe E.36 dan 1 unit Balai Pertemuan (type c.70). Rumah dinas yang telah dibeli oleh penghuninya sudah tidak lagi tercatat sebagai aset BPPK. Rumah dinas yang berlokasi di Ciledug, Tanggerang merupakan rumah dinas Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI. Rumah dinas yang berlokasi di Cimahi, Bandung terdapat 8 unit rumah dinas, 2 unit rumah dinas sudah diserahkan kepada BPPK menjadi mess dan tercatat sebagai aset BPPK dan 6 unit rumah lainnya pinjaman Dirjen Perbendaharaan.


81

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN (Executive Summary)

Recommend Documents