Bulan Juli 2017
AGUSTUS 2017
Ringkasan Eksekutif Dalam rangka membiayai defisit APBN, Pemerintah masih perlu melakukannya melalui utang. Utang Pemerintah Pusat sampai dengan akhir bulan Juli 2017 mencapai Rp3.779,98 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.045,0 triliun (80,6%) dan pinjaman sebesar Rp734,98 triliun (19,4%). Penambahan utang neto selama bulan Juli 2017 sebesar Rp73,47 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp65,50 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp7,96 triliun. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial. Selama bulan Juli 2017, telah dilakukan lelang penerbitan SBN dengan total penerbitan (bruto) mencapai Rp89,37 triliun, sedangkan penarikan pinjaman (bruto) sebesar Rp6,1 triliun. Selama bulan Juli ini minat investor terhadap SBN masih cukup tinggi dimana penawaran yang dimenangkan lebih kecil dari yang penawaran yang masuk (rata-rata bid-to-cover ratio lelang penerbitan SBN bulan Juli sebesar 2,66). Pemanfaatan utang Pemerintah, terutama yang berasal dari pinjaman, antara lain ditujukan untuk pembiayaan proyek yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Hingga bulan Juli 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertahanan merupakan 3 kementerian yang memiliki porsi terbesar dalam hal pemanfaatan utang untuk pembiayaan proyek (66,43% dari akumulasi penarikan pinjaman proyek oleh K/L). Berdasarkan sektornya, porsi terbesar pemanfaatan utang Pemerintah ditujukan ke sektor Keuangan, Jasa, dan Bangunan (75,79% dari total outstanding pinjaman), disamping beberapa sektor ekonomi lainnya. Indikator risiko utang Pemerintah masih cukup terkendali, dimana di bulan Juli 2017, variable rate ratio berada pada level 11,1 dan refixing rate pada level 18,7. Sementara itu, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun turun dari 39,1% menjadi 38,9% dari total outstanding utang. Pemerintah tetap berupaya mengelola risiko utang dengan baik, termasuk risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga, dan risiko nilai tukar. Dibandingkan bulan sebelumnya, rata-rata perdagangan SBN di pasar sekunder bulan Juli 2017 cenderung turun. Porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang dapat diperdagangkan di bulan Juli 2017 mencapai 39,35%. Mayoritas investor asing masih memegang SBN dengan jangka menengah-panjang (di atas 5 tahun). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pendalaman pasar SBN domestik. Kementerian Keuangan
Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum Latar Belakang (1) 1. Latar Belakang (2) 2. 3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. Jenis-jenis Utang (1) Jenis-jenis Utang (2) 5. Landasan Hukum Pengelolaan Utang 6. Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit APBN 2012-2017 7. Cashflow Pembiayaan 2012-2017 8. Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017 9. 10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2012-2017 Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang 11. Tahun 2017 Realisasi Penerbitan SBN 2017 12. Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017 13. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 14. 2012-2017 Pinjaman Tunai APBN 2017 15. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016 16.
17.
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 18. 19.
Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 (Grafik)
20.
Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30 Juni 2017
21.
Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017
22.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1)
23.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2)
24.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik)
25.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi
26.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama
27.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya Kementerian Keuangan
Daftar Isi Isi Daftar 28.
Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)
29.
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan
30.
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) Perkembangan Rasio Utang Indonesia 31. terhadap PDB Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai 32. Negara Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai 33. Negara Tahun 2007-2017 34. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Juni 2017 Program Debt Switch dan Buyback SBN 35. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap 36. Pemanfaatan Pinjaman 37. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap 38. Cadangan Devisa Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2007 – 39. 2017 Indikator Risiko Utang 2012-2017 40.
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri) 41.
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dan 2017
42.
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 (Grafik)
43.
Realisasi Pembayaran Utang Denominasi TA 2016 dan 2017
44.
Rasio Pembayaran Bunga Utang Neto
45.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neto
46.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral
47.
Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)
48.
Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah
49.
Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)
Pemerintah
Per
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 50.
Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder
51.
Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder Kementerian Keuangan
Daftar Isi 52.
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (Grafik)
66.
Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN
53.
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan
67.
Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan
54.
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)
68.
Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Maret 2017)
55.
Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor
69.
Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017)
56.
Spread terhadap UST- Jan 27
70.
57.
Spread terhadap UST- Feb 47
Realisasi dan Proyeksi Outstanding Kredit yang Dijamin Pemerintah (per 31 Maret 2017)
58.
Spread terhadap 7Y Euro Midswap
59.
Spread terhadap 10Y Euro Midswap
60.
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)
61.
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)
62.
Definisi Kewajiban Penjaminan
Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan Rating Indonesia 71. 72. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) 73. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) Performa Sovereign Rating Indonesia (1) 74. 75. Performa Sovereign Rating Indonesia (2) Opini BPK tentang Laporan Keuangan 76. Kesimpulan 77.
63.
Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah
64.
Bagian 9
Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas Maksimal Ekstra Slide Penjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default Utang Luar Negeri Indonesia 78. Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini
Bagian 7 Penjaminan Pemerintah
65.
Kementerian Keuangan
Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum
Kementerian Keuangan
Latar Belakang (1) Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:
Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: Penciptaan kesempatan kerja; Penurunan angka kemiskinan; Penguatan pertumbuhan ekonomi. Menciptakan keamanan.
Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:
Menjaga stimulus fiskal misalnya melalui pembangunan infrastruktur; misalnya pembangunan jalan, bandara, Bendungan, Sanitasi dan Air Bersih, Jalur Kereta Api, Irigasi dan Perumahan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), BOS, Raskin, PKH, Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 5 %; Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Kementerian Keuangan
Latar Belakang (2) Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:
Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:
Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Pembiayaan defisit APBN
Kementerian Keuangan
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang Tujuan Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali; Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang; Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kebijakan
Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman; Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal; Mengoptimalkan bauran mata uang (currency mix) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitan dalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer; Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui cash buyback dan debt switch untuk mengingkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi Asset Liability Management (ALM) dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro; Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah; Mengoptimalkan penggunaan pinjaman untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN dan pemanfaatan pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan. Kementerian Keuangan
Jenis-jenis Utang (1) Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.
Pinjaman Tunai: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai SDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman Kegiatan: Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyekproyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
Kementerian Keuangan
Jenis-jenis Utang (2) Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & nontradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN) Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek Obligasi Negara (> 1 thn)
(s.d.12 bln);
Coupon Bond Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds. Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Alkhadamat dan Wakalah. SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S/Islamic T-Bills); SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.
Kementerian Keuangan
Landasan Hukum Pengelolaan Utang Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara; Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN
Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang.
Kementerian Keuangan
Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit
APBN 2012–2017 [ Triliun Rupiah ]
LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah / Revenues and Grants I. Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenues 1. Penerimaan Perpajakan / Tax 2. Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax / II. Hibah / Grants B. Belanja Negara / B. Expenditures I. Belanja Pemerintah Pusat / Central Government a. Bunga Utang / Interest Payments - Dalam Negeri / Domestic Currency - Luar Negeri / Foreign Currency II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa / Transfers to Regions / III. Suspend / III. Suspend C. Keseimbangan Primer / Primary Balance Rasio Defisit APBN thd PDB (%) D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) / Budget Surplus (Deficit) (A-B) E. Pembiayaan / Financing I. Pembiayaan Utang / Debt II. Pembiayaan Non-Utang / Non Debt Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan / Financing Surplus (Deficit)
2012 1,338.11 1,332.32 980.52 351.80 5.79 1,491.41 1,010.56 100.52 70.22 30.29 480.65 0.21 (52.78) (1.9) (153.30) 175.16 140.79 34.37 21.86
2013 1,438.89 1,432.06 1,077.31 354.75 6.83 1,650.56 1,137.16 113.04 98.71 14.32 513.26 0.14 (98.64) (2.3) (211.67) 237.39 223.22 14.17 25.72
2014 1,550.49 1,545.46 1,146.87 398.59 5.03 1,777.18 1,203.58 133.44 118.84 14.60 573.70 (0.10) (93.25) (2.3) (226.69) 248.89 255.73 (6.84) 22.20
2015 1,508.02 1,496.05 1,240.42 255.63 11.97 1,806.52 1,183.30 156.01 141.90 14.11 623.14 0.07 (142.49) (2.6) (298.49) 323.11 380.92 (57.81) 24.61
2016 1,555.93 1,546.95 1,284.97 261.98 8.99 1,864.28 1,154.02 182.76 167.75 15.01 710.26 (125.58) (2.5) (308.34) 334.50 403.01 (68.51) 26.16
Keterangan: • Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) DJPBn, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/P) DJA • Untuk Tahun 2012-2016 terdapat reklasifikasi pengelompokan Penerusan Pinjaman dari pembiayaan utang menjadi pembiayaan non utang
Kementerian Keuangan
APBN 2017 1,750.28 1,748.91 1,498.87 250.04 1.37 2,080.45 1,315.53 221.19 205.48 15.72 764.93 (108.97) (2.4) (330.17) 330.17 384.69 (54.52) (0.00)
Cashflow Pembiayaan 2012-2017 [ Dalam Miliar Rupiah ] LKPP 2012 Kebutuhan Pembiayaan / Financing Needs [a=b+c+g]
2013
2014
APBN 2015
2016
2017
(357,337)
(393,596)
(476,104)
(587,761)
(725,739)
(648,128)
Defisit / Budget Deficit [b]
(153,301)
(211,673)
(226,692)
(298,495)
(308,341)
(330,168)
Pembayaran Utang / Debt Repayment [c=d+e+f]
(174,421)
(160,421)
(237,030)
(226,261)
(322,549)
(263,138)
(123,193)
(103,075)
(174,468)
(160,125)
(253,540)
(197,042)
(51,115)
(57,204)
(62,421)
(65,995)
(68,726)
(65,082)
(113)
(141)
(141)
(141)
(283)
(1,013)
(29,616)
(21,502)
(12,382)
(63,005)
(94,849)
(54,823)
379,195
419,317
498,305
612,374
751,902
648,128
315,214
383,643
492,762
607,177
725,558
647,828
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara / Bond Redempti ons and Buybacks [d] Pembayaran Ci cilan Pokok Pinjaman Luar Negeri / Foreign Loan Amortization [e] Pembayaran Ci cilan Pokok Pinjaman Dal am Negeri / Domestic Loan Amortization [f] Pembiayaan Non utang / Non Debt Financing Needs [g] Sumber Pembiayaan / Financing Sources [h=i+q] Utang / Debt [i=j+m+p] Penerbitan SBN, Bruto / Government Securities Issuance, Gross [j=k+l] Penerbitan SBN Domestik / Domestic [k] Penerbitan SBN Val as / Foreign [l ]
282,897
327,748
439,097
522,382
660,799
597,035
227,174
269,013
353,093
409,361
518,353
477,335
55,724
58,735
86,003
113,021
142,446
119,700
Pinjaman Program / Program Loans [n]
31,403 15,003
55,280 18,426
52,575 17,777
83,821 55,085
63,424 35,325
48,293 13,300
Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat / Project Loans to Central Government [o]
16,400
36,853
34,798
28,737
28,099
34,993
913
616
1,091
974
1,335
2,500
63,981
35,674
5,543
5,196
26,343
300
21,858
25,722
22,201
24,613
26,162
0
175,158
237,395
248,893
323,108
334,503
330,168
Penari kan Pinjaman LN / Foreign Loan Di sbursements [m=n+o]
Penari kan Pinjaman DN / Domestic Loan Disbursements [p] Non Utang / Non Debt [q] Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan / Financing Surplus (Deficit) [r=a+h] / Net / Cash Flow Pembiayaan / Net Financing Cash Flows [s=t+x] Utang Neto / Net Debt [t=u+v+w]
140,793
223,222
255,732
380,916
403,009
384,690
Surat Berharga Negara / Government Securities [u]
159,704
224,673
264,629
362,257
407,259
399,993
Pinjaman Luar Negeri / Foreign Loans [v]
(19,711)
Pinjaman Dalam Negeri / Domestic Loans [w] Non Utang Neto / Net Non Debt [x]
(1,925)
800
474
34,366
14,172
(9,847) 950 (6,840)
17,827 832 (57,808)
(5,302)
(16,789)
1,052
1,487
(68,506)
(54,523)
Keterangan: • Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) DJPBn, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/P) DJA • Untuk Tahun 2012-2016 terdapat reklasifikasi pengelompokan Penerusan Pinjaman dari pembiayaan utang menjadi pembiayaan non utang
Kementerian Keuangan
Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017 [ Triliun Rupiah ] 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80) (100) (120) (140) (160) (180) (200) (220) (240) (260) (280) (300) (320) (340) (360) (380)
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
[ % thd. PDB ] 4
407
400
362 3 265 2
225 160
1
34 (153)
(19)
19
14 (212)
(1)
(9)
-
(7) (227)
(298)
(58)
(308)
(4)
(69)
(330)
(15)
(55)
(2.3)
(1)
(2)
(1.9) (2.3) (2.6)
(2.5)
(2.4) (3)
(4)
2012 SBN (neto)
2013 Pinjaman DN & LN (neto)
2014 Non-Utang (neto)
Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu) **) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dari Pembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang
2015 Surplus (Defisit) APBN
2016
2017* Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)
Kementerian Keuangan
Defisit Anggaran di berbagai Negara 2012-2017
Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2012 – 2016 menggunakan data LKPP dan 2017 menggunakan data APBN
Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan
Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017 (miliar Rp)
No.
Uraian
APBN
(1)
(2)
(3)
Realisasi s.d. tgl 31 Juli 2017 Nominal % (4)
Sisa dari Pagu
(5) = (4) : (3)
Nominal
%
(6) = (3) - (4)
(7) = (6) : (3)
A. Belanja Utang
221,194.6
130,890.8
59.2
90,303.74
40.8
1 Bunga Utang Dalam Negeri
205,479.4
121,842.6
59.3
83,636.81
40.7
2 Bunga Utang Luar Negeri *) B. Pembiayaan Utang I Surat Berharga Negara (Neto)
15,715.2 384,690.5 399,992.6
9,048.3 294,518.6 308,547.7
57.6 76.6 77.1
6,666.93 90,171.98 91,444.92
42.4 23.4 22.9
II Pinjaman (Neto)
(15,302.1)
(14,029.1)
91.7
(1,272.94)
8.3
1,486.8
268.1
18.0
1,218.67
82.0
2,500.0
596.5
23.9
1,903.49
76.1
(1,013.2)
(328.4)
32.4
(684.82)
67.6
(16,788.9)
(14,297.3)
85.2
(2,491.61)
14.8
48,293.2
20,780.3
43.0
27,512.93
57.0
i. Pinjaman Tunai
13,300.0
10,898.7
81.9
2,401.31
18.1
ii. Pinjaman Kegiatan
34,993.2
9,881.6
28.2
25,111.62
71.8
(65,082.1)
(35,077.5)
53.9
(30,004.55)
46.1
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) A. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) B. Pembayaran Cicilan Pokok PDN
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) A. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
B. Pembayaran Cicilan Pokok PLN
Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 108,81 Miliar Kementerian Keuangan
Realisasi Penerbitan SBN 2017 (dalam juta Rupiah)
Uraian
Target APBN
Nominal Realisasi (31 Juli 2017)
% Realisasi (Target APBN)
SBN Netto*
399,992,586
308,547,684
77.14%
SBN Jatuh Tempo 2017
284,842,264 3,000,000
175,911,061
61.76% 0.00%
684,835,850
484,458,745
70.74%
- Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2017 (Gross)** SUN SUN Domestik - ON - SPN - Private Placement - SUN RITEL SUN Valas - SUN Valas USD - SUN Valas Domestik - SUN Valas Yen - SUN Valas EUR
353,244,478 251,223,000 130,880,000 119,950,000 393,000
SBSN
131,214,267
SBSN Domestik SBSN Valas
102,021,478 73,825,500 726,008 12,117,580 15,352,390
91,245,267 39,969,000
*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga **) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch
Kementerian Keuangan
Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017 Nominal Dalam Juta Rupiah Tanggal Lelang/ Pricing Date
Tanggal Metode Setelm en/Settl Penerbitan/ em e nt Date Iss uance Method
Seri/Series
Jatuh Kupon/Im bala Tem po/Maturity n - Coupon Date
Low e st Incom ing Yie ld/Price
Highe st Incom ing Yield/Price
WAY Aw arded
Highest Aw arded Yield/Price
Gr an d T o t al s .d . Ju n i 2017 4-Jul-17
6-Jul-17
Lelang
11-Jul-17
13-Jul-17
18-Jul-17
Lelang
Bookb uilding
994,794,715
395,093,355
05-Jan-18
Diskonto
5.40625%
6.00000%
5.51818%
3,537,300
870,000
4.07
PBS013
15-May-19
6.25000%
6.78125%
7.21875%
6.85938%
2,145,000
260,000
8.25
PBS014
15-May-21
6.50000%
7.03125%
7.43750%
7.09959%
889,000
PBS011
15-Aug-23
8.75000%
7.25000%
7.75000%
-
328,000
-
-
PBS012
15-Nov-31
8.87500%
7.84375%
8.06250%
-
920,000
-
-
1,665,000
SPN12171012
12-Oct-17
Diskonto
5.00000%
5.40000%
5.08460%
5.15000%
4,370,000
3,150,000
1.39
12-Jul-18
Diskonto
5.90000%
6.50000%
5.94850%
5.99000%
7,170,000
3,100,000
2.31
FR0061
15-May-22
7.00000%
6.92000%
7.26000%
6.96988%
6.99000%
6,719,900
3,900,000
1.72
FR0059
15-May-27
7.00000%
7.09000%
7.40000%
7.13990%
7.15000%
7,496,100
2,600,000
2.88
FR0072
15-May-36
8.25000%
7.97000%
8.09000%
8.00650%
8.02000%
7,926,600
4,250,000
1.87
17,000,000 EUR1.000.000.000
RIEUR0724
Total 18-Jul-24
2.15000%
2.15000%
33,682,600 EUR4.200.000.000
RI0727
18-Jul-27
4.35000%
4.35000%
USD4.100.000.000
RI0747
18-Jul-47
5.25000%
5.25000%
USD3.500.000.000
Total Lelang
20-Jul-17
Private Placement
21-Jul-17
Private Placement
27-Jul-17
Lelang
13,314,000
4.10
USD1.000.000.000
46,599,000
13,314,000
165,666,438
41,980,390
3.50
05-Jan-18
Diskonto
5.46875%
6.50000%
5.49844%
5,356,000
2,000,000
2.68
15-May-19
6.25000%
6.78125%
7.12500%
6.83383%
6,675,100
3,100,000
2.15
PBS014
15-May-21
6.50000%
7.03125%
7.50000%
7.17366%
1,581,500
1,320,000
1.20
PBS011
15-Aug-23
8.75000%
7.28125%
7.50000%
7.31899%
704,000
110,000
6.40
PBS012
15-Nov-31
8.87500%
7.81250%
8.03125%
7.90954%
1,072,000
590,000
1.82
15,388,600
7,120,000
PBS005
15-Apr-43
6.75000%
PBS015
15-Jul-47
8.00000%
Total 25-Jul-17
4.20
SPNS05012018
Total 19-Jul-17
15,352,390 USD1.000.000.000
PBS013
Total 18-Jul-17
1.66
SPN12180712
54,587,400
20-Jul-17
535,000
7,819,300
64,480,038
18-Jul-17
Bid to cover ratio
SPNS05012018
Total 11-Jul-17
Total Penaw aran/ Incom ing Bid
Total Penaw aran Diterim a/ Aw arded Bid
300,000
300,000
300,000
300,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1.00 1.00
SPN03171026
26-Oct-17
Diskonto
4.85000%
5.20000%
5.02980%
5.12000%
5,850,000
5,000,000
1.17
SPN12180412
12-Apr-18
Diskonto
5.60000%
5.90000%
5.69902%
5.74000%
6,650,000
3,050,000
2.18
FR0061
15-May-22
7.00000%
6.70000%
6.90000%
6.73955%
6.77000%
8,673,700
3,500,000
2.48
FR0059
15-May-27
7.00000%
6.91000%
7.07000%
6.93984%
6.96000%
8,999,200
5,750,000
1.57
FR0074
15-Aug-32
7.50000%
7.28000%
7.42000%
7.32975%
7.35000%
5,813,100
3,750,000
1.55
35,986,000 259,092,938 1,253,887,653
21,050,000 89,365,390 484,458,745
Total Gr an d T o t al b u lan Ju li 2017 G r a n d T o t a l s . d . 31 J u l i 2 0 1 7
Informasi lebih lanjut dapat melalui website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1449
Kementerian Keuangan
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017 [triliun rupiah] LKBA 999.01 JENIS PEMBIAYAAN TOTAL
2012
2013
2014
2017 2015
2016*)
APBN
Realisasi Per Juli Nominal
%
32.32
50.05
52.62
82.66
61.99
50.79
21.38
3.34
4.51
4.28
5.95
4.66
3.82
1.60
15.00
18.39
17.77
55.08
35.32
13.30
10.90
81.9%
equivalent dlm miliar USD a. World Bank
1.55 8.62
1.55 9.60
1.48 9.22
3.89 30.22
2.65 14.73
1.00 -
0.81 8.62
79.1%
b. A D B
5.81
4.90
4.86
19.29
13.28
-
-
0.0%
-
3.89 -
1.24
2.15
1.40
-
2.28
0.0% 20.9%
e. I D B f. GERMANY
0.57 -
-
2.44
3.42
5.91
-
-
0.0% 0.0%
2. Pinjaman Proyek
16.40
31.12
33.76
26.80
25.41
34.99
9.88
28.2%
1.70
2.91
2.71
2.00
1.91
2.63
0.74
0.91
0.54
1.09
0.78
1.26
2.50
0.60
0.09
0.05
0.09
0.06
0.09
0.19
0.04
equivalent dlm miliar USD 1. Pinjaman Program
c. JAPAN d. FRANCE
equivalent dlm miliar USD 3. Pinjaman Dalam Negeri equivalent dlm miliar USD Sumber/Catatan: *) Angka Sementara -) APBN (DJA-Kemenkeu)
Kementerian Keuangan
42.1%
23.9%
Rencana Penarikan Pinjaman Tunai 2017 [Juta USD]
Lender/Program
Komitmen Realisasi (eq. Juta USD) (eq. Juta USD)
I
World Bank
647.00
647.00
-
First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan *)
400.00
400.00
-
Local Government Decentralization Project II **)
247.00
247.00
II
ADB Financial Market Development and Inclution Program (FMDIP)-Subprogram 2
400.00
-
400.00
-
AFD First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan ***)
176.10
176.10
176.10
176.10
1,223.10
823.10
III -
Jumlah ****) *) komitmen WB tahun 2016
**) komitmen WB tahun 2014 dengan total komitmen USD500 jt dan telah ditarik sebagian pada 2016 ***) Nilai original dalam EUR adalah EUR150 juta ****) total komitmen yang telah ditandatangani Kementerian Keuangan
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016 2011
2012
2013
2014
2015
2016
90 70
[ triliun Rupiah ]
50
83.8
55.3 33.7
52.6
31.4
30 10
15.3
-10 -30 -50
63.4
-5.8 -17.8 -47.3
-70
-23.5 -51.1
-10.4
-12.4
-57.2
-62.4
-66.0
-68.7
-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
[ triliun Rupiah ] 2011
2012
2013
Penarikan Pinjaman LN, bruto
33.75
31.40
55.28
Pembayaran Pokok Pinjaman LN
(47.32)
(51.12)
Pembiayaan Pinjaman LN, neto
(17.80)
(23.46)
2014
2015
2016
52.58
83.82
63.42
(57.20)
(62.42)
(65.99)
(68.73)
(5.81)
(12.35)
15.25
(10.42)
Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN Kementerian Keuangan
Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017 APBN NEGARA A. Organisasi Internasional
Juta USD
Miliar IDR
Realisasi per 31 Juli 2017 Juta USD Miliar IDR
%
688.24
9,153.56
258.26
3,439.63
34.8%
311.11
4,137.70
117.15
1,559.10
15.8%
ADB
125.36
1,667.22
37.62
501.23
5.1%
IDB
210.19
2,795.59
80.97
1,078.89
10.9%
IFAD
23.79
316.47
8.01
106.63
1.1%
AIIB
17.79
236.58
14.50
193.78
1,942.83
25,839.61
484.01
6,441.95
65.2%
JAPAN
591.59
7,868.09
60.16
797.55
8.1%
CHINA
263.19
3,500.49
124.82
1,661.87
16.8%
FRANCE
194.07
2,581.16
79.03
1,053.60
10.7%
KOREA
105.82
1,407.40
30.30
402.18
4.1%
GERMANY
24.25
322.53
1.48
19.72
0.2%
SPAIN
21.22
282.24
18.15
242.23
2.5%
SINGAPORE
267.97
3,564.02
82.49
1,098.85
11.1%
Negara Lainnya
474.71
6,313.68
87.58
1,165.95
11.8%
2,631.07
34,993.17
742.27
9,881.58
100.0%
WORLD BANK (IBRD & IDA)
B. Creditor Country
TOTAL
Kementerian Keuangan
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 2017
2012
2013
2014
2015
2016 #)
1,977.71
2,375.50
2,608.78
3,165.13
3,515.46
3,706.52
3,779.98
100.0%
616.61
714.44
677.56
755.12
734.85
727.02
734.98
19.4%
614.81
712.17
674.33
751.04
729.71
721.83
729.58
19.3%
359.80
383.53
334.62
340.63
315.07
310.92
313.72
8.3%
230.23
288.29
292.33
360.04
368.92
367.33
371.21
9.8%
24.37
40.00
47.15
50.20
45.61
42.73
43.70
1.2%
0.41
0.35
0.24
0.17
0.10
0.85
0.95
0.0%
1.80
2.27
3.22
4.08
5.13
5.18
5.40
0.1%
1,361.10
1,661.05
1,931.22
2,410.01
2,780.61
2,979.50
3,045.00
80.6%
Juni
Angka dalam Triliun Rupiah
Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri
b. Surat Berharga Negara ##
Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah
Juli Nominal
###) %
264.91
399.40
456.62
658.92
766.58
792.06
838.89
22.2%
1,096.19
1,261.65
1,474.60
1,751.09
2,014.03
2,187.44
2,206.12
58.4%
204.52
194.89
209.71
229.44
261.64
278.29
283.72
100.0%
63.76
58.61
54.47
54.74
54.69
54.58
55.17
19.4%
63.58
58.43
54.21
54.44
54.31
54.20
54.76
19.3%
37.21
31.47
26.90
24.69
23.45
23.34
23.55
8.3%
23.81
23.65
23.50
26.10
27.46
27.58
27.86
9.8%
2.52
3.28
3.79
3.64
3.39
3.21
3.28
1.2%
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.06
0.07
0.0%
0.19
0.19
0.26
0.30
0.38
0.39
0.41
0.1%
140.76
136.27
155.24
174.70
206.95
223.70
228.55
80.6%
Angka dalam Miliar US Dolar
Total Utang Pemerintah Pusat a. Pinjaman 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri
b. Surat Berharga Negara ##
Denominasi Valas ) Denominasi Rupiah Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)
Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
27.39
32.77
36.71
47.76
57.05
59.47
62.97
22.2%
113.36
103.51
118.54
126.94
149.90
164.23
165.59
58.4%
9,670
12,189
12,440
13,795
13,436
13,319
13,323
#)
Angka LKPP Audited Termasuk SUN Valas Domestik ###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 49,6 triliun ##)
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 (Grafik) [ Triliun Rupiah ] 735 3,200
735 755
2,700
678
2,200 714 1,700
617
3,045
2,781 2,410
1,200 1,931 1,661 700
1,361
200 2012
2013
2014
2015
SBN
Tahun
2012
2013
2016#)
2017*)
[ triliun Rupiah dan % ]
Pinjaman
2014
2016#)
2015
2017*)
617
31%
714
30%
678
26%
755
24%
735
21%
735
19%
SBN
1,361
69%
1,661
70%
1,931
74%
2,410
76%
2,781
79%
3,045
81%
Total Utang Pemerintah Pusat
1,978
100%
2,375
100%
2,609
100%
3,165
100%
3,515
100%
3,780
100%
Pinjaman
Catatan: Angka LKPP Audited *) Angka Sementara
#)
Kementerian Keuangan
Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 31 Juli 2017 [triliun Rupiah] Proyeksi Sbn 71
79 9
42 65 172
59 33
77
29
51 38
25
80
76
100
125 21
16 76
29 2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
5
97
98 8 26
52
3
2
42
49
Tahun Pinjaman SBN
2017 28% 72%
2018 22% 78%
2019 24% 76%
2020 33% 67%
2021 24% 76%
2022 23% 77%
2023 25% 75%
2024 15% 85%
2025 24% 76%
2026 15% 85%
2027 15% 85%
Tahun Pinjaman SBN
2030 42% 58%
2031 13% 87%
2032 18% 82%
2033 24% 76%
2034 11% 89%
2035 22% 78%
2036 5% 95%
2037 7% 93%
2038 4% 96%
2039 18% 82%
2040 9% 91%
2 7
1 15 2040
124
12 17
2039
155
167
2038
50
182
2037
196
157
251
22
2036
206
30
18
232
2032
100
250
2035
254
2034
150
2033
250
200
Realisasi Pinjaman
2028 25% 75%
Kementerian Keuangan
2041-2055
36
Realisasi Sbn
2031
300
Proyeksi Pinjaman
2030
350
2029 18% 82%
2041-55 3% 97%
Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017 [dalam triliun Rupiah]
SURAT BERHARGA NEGARA A. Dapat Diperdagangkan 1. Denominasi Rupiah a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas Global (dalam juta US$) b. SUN Valas Domestik (dalam juta US$) c. SBSN Valas (dalam juta US$) d. SUN Valas (dalam juta JPY) e. SUN Valas (dalam juta EUR) B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI dan Sukuk Tabungan (ST) d. SPNS/ Private Placement e. SBR002 TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1) - Asumsi Kurs (IDR/EUR1)
Dec'12
Dec'13
Des'14
Des'15
1,085,173
1,394,652
1,666,576
2,120,762
820,266
995,252
1,209,960
757,231 22,820 1,263 610,393 122,755
908,078 34,050 751,273 122,755
63,035 62,840 195 264,907 22,950 2,650 155,000
87,174 78,541 8,633 399,400 26,950 190 4,150 155,000
-
31-May-17
30-Jun-17
31-Jul-17
2,540,107
2,706,711
2,744,298
2,809,802
1,461,846
1,773,279
1,926,531
1,952,234
1,970,913
1,099,257 39,950 945,963 113,344
1,302,610 42,950 1,162,916 96,743
1,527,570 41,040 1,407,456 79,075
1,636,517 81,600 1,485,752 69,165
1,654,810 80,450 1,505,195 69,165
1,668,153 82,750 1,516,238 69,165
-
110,704 99,969 10,735 456,616 28,650 540 5,000 155,000 1,000
159,236 150,221 9,015 658,917 35,150 1,040 7,000 255,000 2,250
245,708 238,008 7,700 766,829 37,750 1,240 9,500 355,000 5,250
290,014 269,464 20,550 780,180 36,750 200 12,500 355,000 5,300
297,424 272,374 25,050 792,064 36,750 200 12,500 455,000 5,300
302,759 278,839 23,920 838,890 38,750 200 12,500 455,000 6,300
275,927
266,403
264,642
289,248
240,748
237,016
235,203
235,203
240,144
234,870
229,054
222,642
197,547
193,815
192,121
192,121
35,783
31,533
33,197 2,391
22,434 36,697 5,084 2,391
39,282 3,919
39,282 3,919
39,282 3,799
39,282 3,799
-
Dec-2016
1,361,101
1,661,055
1,931,218
2,410,011
2,780,855
2,943,727
2,979,500
3,045,005
9,670 111.97
12,189 116.17
12,440.000 104.25 15,133.27
13,795.000 114.52 15,069.68
13,436.000 115.40 14,161.55
13,321.000 119.89 14,886.23
13,319.000 120.01 14,874.67
13,323.000 120.62 15,641.21
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (1) [ triliun IDR ]
NEGARA A. PINJAMAN
2012
2013
2014
2015
2016#)
Per Juli 2017 *) Nominal
% Total
616.70
714.44
677.56
755.12
734.85
734.98
19.4%
614.90
712.17
674.33
751.04
729.71
729.58
19.3%
1. BILATERAL
359.80
383.53
334.62
340.63
315.07
313.72
8.3%
a. Japan
256.10
254.71
212.78
215.28
197.62
194.82
5.2%
b. France
21.30
25.94
24.63
26.22
24.50
27.38
0.7%
c. Germany
20.00
23.71
21.34
22.29
24.72
25.05
0.7%
d. South Korea
6.59
12.21
15.16
19.76
19.73
19.25
0.5%
e. Tiongkok/China
7.56
10.77
11.60
13.01
13.56
0.02
0.0%
13.85
15.14
13.04
11.83
9.02
8.16
0.2%
g. Australia
8.03
9.19
8.31
8.06
7.06
7.19
0.2%
h. Spain
3.83
4.55
4.20
4.04
3.50
3.39
0.1%
i. Russia
1.36
3.20
3.55
3.78
3.46
3.30
0.1%
j. United Kingdom
5.78
6.31
4.89
3.61
2.05
1.96
0.1%
15.40
17.80
15.12
12.75
9.86
23.21
0.6%
230.23
288.29
292.33
360.04
368.92
371.21
9.8%
a. Bank Dunia
122.53
163.77
175.03
221.78
231.93
238.49
6.3%
b. ADB
100.37
114.58
107.35
126.95
124.44
118.88
3.1%
c. IDB
5.09
7.22
7.35
8.62
9.88
10.82
0.3%
d. IFAD
1.26
1.80
1.85
2.08
2.22
2.42
0.1%
e. EIB
0.57
0.60
0.48
0.38
0.30
0.25
0.0%
f. NIB
0.31
0.34
0.27
0.23
0.16
0.15
0.0%
0.19
0.0%
- Pinjaman Luar Negeri
f. United States
*)
k. Others 2. MULTILATERAL
g. AIIB Catatan: Angka LKPP Audited *) Angka Sementara
#)
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (2) [ triliun IDR ]
NEGARA
2012
2013
2014
2015
2016#)
Per Juli 2017 *) Nominal
% Total
3. KOMERSIAL BANK
24.46
40.00
47.15
50.20
45.61
43.70
1.2%
a. United States
1.38
4.78
6.81
9.41
10.37
10.57
0.3%
b. Singapore
2.17
2.39
7.41
8.70
7.77
7.65
0.2%
c. France
2.80
5.54
7.41
7.48
8.40
7.48
0.2%
d. Netherlands
6.66
8.42
8.08
7.60
5.58
5.58
0.1%
e. Austria
7.79
9.12
6.98
5.84
4.60
4.63
0.1%
f. Russia
0.00
4.81
4.99
5.57
4.07
3.35
0.1%
g. United Kingdom
1.18
1.24
0.87
1.05
1.32
1.31
0.0%
h. Japan
0.10
0.33
0.66
0.96
0.59
0.39
0.0%
i. Taiwan
0.07
0.20
0.56
0.70
0.68
0.64
0.0%
j. Germany *)
0.11
0.49
0.68
0.66
0.56
0.53
0.0%
k. Others
2.19
2.69
2.70
2.24
1.67
1.57
0.0%
4. SUPPLIERS
0.41
0.35
0.24
0.17
0.10
0.95
0.0%
1.80
2.27
3.22
4.08
5.13
5.40
0.1%
B. SURAT UTANG NEGARA
1,361.10
1,661.05
1,931.22
2,410.01
2,780.61
3,045.00
80.6%
Denominasi Valas **)
264.91
399.40
456.62
658.92
766.58
838.89
22.2%
1,096.19
1,261.65
1,474.60
1,751.09
2,014.03
2,206.12
58.4%
1,977.80
2,375.50
2,608.78
3,165.13
3,515.46
3,779.98
100.0%
- Pinjaman Dalam Negeri
Denominasi Rupiah TOTAL UTANG Catatan: *) Angka sementara. **) Termasuk SUN Valas Domestik #) Angka LKPP Audited
Kementerian Keuangan
Posisi Pinjaman Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur (Grafik)
Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]
2012 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2013
2014
2015
#
2016 )
2017 *)
17,369
19,124
17,352
17,973
15,991
15,941
7,052
7,138
6,081
6,165
5,861
5,917
Industri Pengolahan
14,916
14,027
11,004
10,211
8,485
7,911
Listrik, Gas & Air Bersih
49,532
51,488
44,840
46,490
46,736
47,213
112,227
122,628
110,010
113,530
104,742
103,142
5,276
4,801
3,671
3,155
2,383
2,116
Pengangkutan & Komunikasi
20,176
20,764
17,735
18,794
17,894
18,101
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan
98,963
127,770
134,589
194,955
214,885
221,370
Jasa-jasa
168,519
214,405
223,140
243,825
234,585
232,562
Sektor Lain
122,575
132,295
109,136
100,022
83,285
80,705
616,605
714,441
677,557
755,119
734,846
734,977
Pertambangan & Penggalian
Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: *) Data per tanggal 31 Juli 2017 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program - #) Angka LKPP Audited
Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama #
2012
2013
2014
2015
2016 )
2017 ***
1,097.99
1,263.93
1,477.83
1,755.18
2,019.16
2,211.52
49.83
56.77
60.98
73.16
80.45
83.45
2,511.84
2,395.29
2,223.12
2,143.43
2,063.13
2,065.04
EUR**)
4.49
4.23
5.13
6.13
8.94
9.99
SDR**)
2.17
2.07
1.94
1.79
1.55
1.50
AUD**)
0.40
0.45
0.47
0.49
0.49
0.48
dalam mata uang asli IDR*) USD**) JPY**)
Mata Uang Lainnya
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
equivalent dlm triliun Rupiah
1,097.99
1,263.93
1,477.83
1,755.18
2,019.16
2,211.52
USD
481.86
691.97
758.64
1,009.24
1,081.11
1,111.79
JPY
281.23
278.26
231.76
245.47
238.09
249.08
EUR
57.54
71.11
77.68
92.39
126.53
156.30
SDR
32.41
38.93
35.01
34.37
27.90
28.09
AUD
4.03 22.65 1,977.71
4.85 26.45 2,375.50
4.82 23.04 2,608.78
4.91 23.58 3,165.13
4.72 17.94 3,515.46
5.14 18.06 3,779.98
Kurs Tengah IDR thd USD
9,670.00
12,189.00
12,440.00
13,795.00
13,436.00
13,323.00
Kurs Tengah IDR thd JPY
111.96
116.17
104.25
114.52
115.40
120.62
Kurs Tengah IDR thd EUR
12,809.86
16,821.44
15,133.27
15,069.67
14,161.55
15,641.21
IDR
Mata Uang Lainnya Total
Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Juli 2017, #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2012
2013
2014
2015
#
2016 )
2017 **
dalam mata uang asli ADB*)
0.34 0.11
0.38 0.09
0.41 0.07
0.39 0.06
0.31 0.05
0.40 0.05
CAD*)
0.14
0.45
0.12
0.11
0.10
0.09
CHF*)
0.24 1.55
0.21 1.55
0.17 1.55
0.28 1.47
0.21 1.32
0.08 1.24
GBP*)
0.04 0.36
0.04 0.31
0.03 0.25
0.03 0.18
0.02 0.13
0.02 0.12
KRW*)
213.32
219.57
217.27
225.62
225.03
222.09
KWD*) SAR*)
0.01 0.10
0.01 0.09
0.01 0.11
0.00 0.13
0.00 0.14
0.00 0.13
WBD*)
0.21
0.10
0.03
0.01
0.00
0.00
ADB
5.09 1.06
7.22 1.09
7.35 0.83
7.47 0.83
5.51 0.69
7.58 0.63
CAD
1.35
1.48
1.27
1.08
0.98
0.99
CHF CNY
2.55 2.38
2.92 3.10
2.18 3.15
3.94 3.13
2.86 2.55
1.09 2.46
DKK
0.07
0.08
0.06
0.05
0.04
0.04
GBP
5.66 1.93
6.19 2.53
4.77 2.48
3.68 2.64
2.16 2.51
2.06 2.64
SAR
0.30 0.26
0.32 0.29
0.25 0.36
0.21 0.47
0.14 0.49
0.11 0.46
WBD
1.99
1.23
0.33
0.07
0.00
0.00
ACU*)
CNY*) DKK*)
equivalent dlm triliun Rupiah ACU
KRW KWD
TOTAL
22.65
26.45
23.04
23.58
17.94
Catatan: *) Nominal dalam Miliar, **) Per 31 Juli 2017, #) Angka LKPP Audited Kementerian Keuangan
18.06
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%
1% 3%
90%
14%
1% 2%
3%
1%
2%
1%
1% 4% 7%
1%
0% 4% 7%
9%
3% 8%
29%
32%
31%
29%
3%
12%
1%
1%
80% 70%
24%
29%
56%
53%
57%
55%
57%
59%
2012
2013
2014
2015
2016 #)
2017*)
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
IDR
USD
Catatan: *) Data per tanggal 31 Juli 2017, #) Angka LKPP Audited
JPY
EUR
SDR
AUD
Lainnya
1%
Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA PINJAMAN LUAR NEGERI
Jml Loan
FULLY DISBURSED
Outstanding Jml Loan (dlm Milyar IDR)
183
136,366
105
a. Jepang b. Perancis
1. NEGARA
TOTAL
Outstanding Jml Loan (dlm Milyar IDR)
%
1307
593,210
1489
729,576
99.3%
75,700
951
282,669
1056
358,370
48.8%
27
20,471
289
174,770
316
195,241
26.6%
16
11,133
100
24,629
116
35,761
4.9%
19,371
78
25,585
3.5%
18,734
2.5%
7,969
1.1%
c. Jerman
5
6,214
73
d. Amerika Serikat
6
9,936
147
8,798
153
e. Belanda
2
3,946
28
4,023
30
f. Negara lainnya
Outstanding (dlm Milyar IDR)
49
24,001
314
51,078
363
75,079
10.2%
78
60,666
356
310,541
433
371,013
50.5%
a. Bank Dunia
25
41,002
149
197,486
174
238,488
32.4%
b. ADB
12
10,996
154
107,883
166
118,879
16.2%
c. IDB
36
6,924
37
10,821
1.5%
d. IFAD
4
1,551
5
865
9
2,416
0.3%
e. EIB
0
-
1
254
1
254
0.0%
f. NIB
0
-
10
155
10
155
0.0%
g. AIIB
1
193
193
0.0%
5,401
0.7%
734,977
100.0%
2. ORGANISASI INTERNASIONAL
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL
71 254
2,197 138,564
3,897
73
0
-
1
144
3,203
215
1451
596,413
1704
Catatan: *) Data per tanggal 31 Juli 2017
Kementerian Keuangan
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [ Triliun Rupiah ] 60
70% 60%
50
50%
40
40%
30
30%
34.80
36.85 2012
2013
2014
PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROYEK (RHS)
2015
1.33
35.32
0.97
28.74
55.08
17.77
20%
28.10
2011
18.43
-
16.40
15.00
18.48
10
15.27
20
10% 0%
2016
PINJAMAN PROYEK % PINJ. PROGRAM (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)
[Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2011
%
2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
2016
%
PINJAMAN PROGRAM
15.27 44%
15.00 46%
18.43 33%
17.77 33%
55.08 65%
35.32 55%
PINJAMAN PROYEK
18.48 54%
16.40 51%
36.85 66%
34.80 65%
28.74 34%
28.10 43%
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN
0.62 34.37
2%
0.91 32.32
3%
0.62 55.90
1%
1.09 53.66
2%
0.97 84.79
1%
1.33 64.76
Kementerian Keuangan
2%
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ Triliun Rupiah]
12,000
100% 90%
10,000
80% 70%
8,000
60% 6,000
50%
4,000 2,000
23.0%
24.9%
24.7%
27.4%
28.1%
28.3%
40% 30% 20% 10%
0
0%
2012 Pinjaman
2013 SBN
2014 PDB
2015
2016
2017*)
Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)
[ Triliun Rupiah ]
Pinjaman SBN Total Utang PDB
2012 617 1,361 1,978 8,616
2013 710 1,661 2,371 9,525
2014 678 1,931 2,609 10,543
2015 755 2,410 3,165 11,541
2016 735 2,781 3,515 12,407
2017*) 718 3,134 3,852 13,717
Catatan : *) Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi PDB APBN 2017 Kementerian Keuangan
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara
Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB
Kementerian Keuangan
Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2007-2017 Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain
Sumber : IMF - World Economic Outlook Database, April 2017 & Kementerian Keuangan, diolah
Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB Kementerian Keuangan
Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Juli 2017 [Trilliun Rupiah]
Kementerian Keuangan
Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Penukar
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah) 664
Tahun
Frekuensi Lelang
2011
4
s.d. 4 tahun
15 tahun
2012
4
s.d. 5 tahun
10 s.d. 15 tahun
11,859
2013
5
s.d. 9 tahun
5 s.d. 15 tahun
1,976
2014
4
s.d. 5 tahun
5 s.d. 20 tahun
5,944
2015
2
s.d. 4 tahun
10 s.d. 20 tahun
3,005
2016
2
s.d. 3 tahun
15 s.d. 20 tahun
472
2017*
1
s.d. 4 tahun
5 s.d. 15 tahun
1,253
Total
25,173
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Frekuensi (Lelang dan Transaksi Langsung) 10 6 5 3 3 2
Tenor Seri Yang Dibeli Kembali s.d. 20 tahun s.d. 9 tahun s.d. 25 tahun s.d 14 tahun s.d. 4 tahun s.d. 2 tahun
Total
*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan Juli 2017
Vol. Dibeli Kembali (milliar Rupiah) 3,500 1,138 1,551 1,351 1,401 500 9,441 Kementerian Keuangan
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Proyek Negara
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Pembatalan
Nama
Jumlah
3
Komitmen
Realisasi
5
6
4
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
23.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
12.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
50.0
Debt Swap VII
Indonesian - German Scholarship Program
EUR
9.4 EUR
18.8 EUR
18.8
Italy
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
5.7
USA
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
USD
20.0 USD
29.9 USD
29.7
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II
USD
23.8 USD
29.5 USD
25.1
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**)
USD
12.7 USD
12.7 USD
5.1
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
57.2
EUR
87.0 EUR
168.1 EUR
155.3
USD
56.4 USD
72.1 USD
59.9
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
57.2
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Equivalent juta USD
181.6
315.8
276.1
Keterangan: *) untuk TFCA
Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest) **) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I
Kementerian Keuangan
*)
Pemanfaatan Pinjaman Proyek per Kementerian Lembaga serta Pemanfaatan Pinjaman Program No.
Executing Agency
Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 1 Badan Informasi Geospasial 2 Bappenas 3 BP Batam 4 BPKP 5 BPS 6 Kemenag 7 Kemenaker 8 KemenDPDTT 9 Kemenhan 10 Kemenhub 11 Kemenkominfo 12 KemenPUPERA 13 Kemenristek Dikti 14 Kementan 15 KKP 16 POLRI Penerusan Pinjaman 1 PT PERTAMINA 2 PT PII 3 PT PLN 4 PT SMI Sub Total (K/L+BUMN)
Komitmen Pinjaman 14,901.43 57.70 176.70 50.00 57.75 8.46 123.75 32.25 709.08 3,484.95 2,216.86 56.35 6,287.30 887.42 122.59 152.59 477.68 4,233.75 544.14 29.60 3,260.01 400.00
6,270.07 56.18 129.32 10.70 42.85 8.46 0.85 4.47 577.97 2,170.97 548.26 55.53 2,044.83 310.12 91.80 82.11 135.65 901.24 251.18 2.74 647.32 -
Belum Tertarik 8,631.36 1.51 47.39 39.30 14.90 122.90 27.78 131.11 1,313.97 1,668.60 0.82 4,242.47 577.30 30.78 70.48 342.03 3,332.51 292.95 26.86 2,612.69 400.00
7,171.31
11,963.87
Penarikan
19,135.18
Availabity Period 2001-2023 2007-2017 2011-2023 2014-2019 2012-2018 2011-2018 2011-2017 2013-2017 2011-2016 2008-2018 2010-2020 2001-2022 2014-2018 2005-2023 2007-2020 2011-2019 2012-2019 2006-2025 2011-2019 2012-2018 2006-2025 2017-2022
Nama Pinjaman Tunai
No. World Bank
1 Local Government Decentralization Project II 2 3
First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan Sosial Assisstance Reform Program
ADB 1
Financial Market Development and Inclution Program (FMDIP)-Subprogram 2
AFD 1
First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan
Pinjaman Tunai
Grand Total (K/L+BUMN+Pinjaman Tunai)
Komitmen Pinjaman
Penarikan
Belum Tertarik
1,100.00
900.00
200.00
500.00
500.00
-
400.00
400.00
200.00
-
200.00
400.00
-
400.00
400.00
-
400.00
167.52
167.52
-
167.52
167.52
-
1,667.52
1,067.52
600.00
20,802.70
8,238.83
12,563.87
*Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana *Aktif : Pinjaman yang masih dalam periode penarikan komitmen pinjaman - Data per 31 Juli 2017; angka dalam Juta US Dolar
Kementerian Keuangan
Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 9.0% 8.0% 7.9% 7.0%
7.1%
6.0% 5.7%
5.0%
5.4%
5.6% 4.7%
4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 2012
2013
2014
2015
2016
2017*
Catatan: Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman *) Angka Sementara, APBN 2016 - Data Per 31 Juli 2017
Kementerian Keuangan
Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2007-2017 Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Dalam USD
Sumber: IMF - World Economic Outlook , April 2017 & CEIC
Kementerian Keuangan
Indikator Risiko Utang 2012-2017 Interest Rate Risk 22.5 16.2
23.2
16.0
21.0
Exchange Rate Risk 17.8
14.8
13.7
46.7
44.4
20.7
12.3
2013
2014
2015
Variable rate ratio [%]
2016*)
11.7
Jul-2017
2012
Refixing [%]
9.6
2013
41.5
2015
11.7
11.4
2016*)
Jul-2017
FX Debt to total debt ratio (%)
Debt Maturity
9.7
21.5
21.8
8.9 7.2
2014
2015
2016*)
Jul-2017
ATM (in years)
Keterangan : *) Realisasi Sementara **) Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017 Variabel rate ratio: porsi utang yang memiliki tingkat bunga variabel terhadap total outstanding utang; FX Debt to GDP ratio: porsi utang dengan mata utang valas terhadap PDB; FX Debt to total debt ratio: porsi utang dengan mata utang valas terhadap total outstanding utang;
2012
8.6
2013 in 1 year (%)
20.1
21.4
7.7
8.4
2014
2015
in 3 year (%)
38.9
36.5
34.7
33.9
33.4
32.4 9.0
2013
2014
FX Debt to GDP ratio (%) **)
9.4
2012
12.2
10.7
Average Time To Maturity 9.7
41.8
11.1 10.2
2012
44.5
43.4
18.7
23.6
23.0
8.8
6.6
2016*)
Jul-2017
in 5 year (%)
ATM: rata-rata tertimbang jatuh tempo utang; Debt Maturity in 1/3/5 year: porsi utang yang jatuh tempo dalam 1/3/5 tahun terhadap total outstanding utang; Refixing: porsi utang yang memiliki eksposur terhadap perubahan tingkat bunga terhadap total outstanding. Porsi ini terdiri atas : (i) porsi utang dengan tingkat bunga variabel, ditambah (ii) utang dengan tingkat bunga tetap yang jatuh tempo sampai dengan akhir tahun.
Kementerian Keuangan
Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dan 2017 [ miliar Rupiah ]
Pagu APBNP 2016 I. POKOK
Realisasi 2016
% thd APBNP
Pagu APBN 2017
Realisasi Pembayaran 2017 *) Q-1
Q-2
Juli
Q3
Total
% thd Pagu APBN
295,384
322,611
109.2%
293,338
87,543
97,256
31,924
31,924
216,722
73.88%
69,232
69,007
99.7%
66,095
9,424
22,772
3,209
3,209
35,406
53.57%
a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
448 68,784
283 68,724
63.2% 99.9%
1,013 65,082
9,424
328 22,444
3,209
3,209
328 35,078
32.41% 53.90%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
226,152
253,603
112.1%
227,242
78,118
74,483
28,715
28,715
181,316
79.79%
209,642 153,344 56,298 16,510 16,510 -
241,106 177,554 63,552 12,497 12,497 -
115.0% 115.8% 112.9% 75.7% 75.7% 0.0%
196,110 161,739 34,371 31,132 31,132 -
64,745 36,961 27,784 13,373 13,373 -
60,610 57,518 3,092 13,874 13,874 -
28,715 24,707 4,008 -
28,715 24,707 4,008 -
154,070 119,186 34,884 27,247 27,247 -
78.56% 73.69% 101.49% 87.52% 87.52% 0.00%
184,940
182,768
98.8%
221,195
65,136
41,706
24,049
24,049
130,891
59.17%
16,826
15,419
91.6%
16,132
2,969
5,375
915
915
9,259
57.40%
a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri
396 16,430
405 15,014
102.2% 91.4%
417 15,715
2 2,967
209 5,166
915
915
211 9,048
50.61% 57.58%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
168,115
167,350
99.5%
205,062
62,167
36,331
23,134
23,134
121,631
59.31%
130,678 116,737 13,941 37,437 31,902 5,535
132,718 115,137 17,582 34,631 29,676 4,955
101.6% 98.6% 126.1% 92.5% 93.0% 89.5%
164,560 140,545 24,015 40,502 35,169 5,333
49,695 41,550 8,145 12,472 10,693 1,779
30,009 25,696 4,313 6,322 5,260 1,062
13,688 10,959 2,729 9,446 9,443 3
13,688 10,959 2,729 9,446 9,443 3
93,392 78,205 15,187 28,240 25,395 2,844
56.75% 55.64% 63.24% 69.72% 72.21% 53.33%
480,324
505,379
105.2%
514,532
152,678
138,962
55,973
55,973
347,613
67.56%
A. PINJAMAN
1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN
1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Juli 2017
Kementerian Keuangan
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 (Grafik) 250,000
90% 227,242
80%
80% 205,062
200,000
70%
Miliar Rupiah
181,316 54%
150,000
59%
57%
121,631
60% 50% 40%
100,000 30%
50,000
66,095
20% 35,406 10% 16,132
A. PINJAMAN
B. SBN
9,259
POKOK
Pagu
0%
A. PINJAMAN
B. SBN BUNGA
Realisasi *)
% thd Pagu (RHS)
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Juli 2017
Kementerian Keuangan
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat Per Denominasi TA 2016 dan 2017 [ miliar Rupiah ]
Pagu APBNP 2016 A. Denominasi Rupiah
Realisasi 2016
% thd APBNP
Pagu APBN 2017
Realisasi Pembayaran 2017 *) Q-1
Q-2
Juli
Q3
Total
% thd Pagu APBN
341,164
374,512
109.8%
362,100
114,442
91,156
42,403
42,403
248,001
68.49%
210,090
241,389
114.9%
197,123
64,745
60,938
28,715
28,715
154,398
78.33%
448
283
63.2%
1,013
-
-
328
32.41%
209,642
241,106
115.0%
196,110
64,745
60,610
28,715
28,715
154,070
78.56%
131,074
133,123
101.6%
164,977
49,697
30,218
13,688
13,688
93,603
56.74%
396
405
102.2%
417
2
209
-
-
211
50.61%
b. SBN Rupiah
130,678
132,718
101.6%
164,560
49,695
30,009
13,688
13,688
93,392
56.75%
B. Denominasi Valas
139,160
130,867
94.0%
152,432
38,236
47,806
13,570
13,570
99,612
65.35%
85,294
81,222
95.2%
96,214
22,797
36,318
3,209
3,209
62,324
64.78%
a. Pinjaman Luar Negeri
68,784
68,724
99.9%
65,082
9,424
22,444
3,209
3,209
35,078
53.90%
b. SBN Valas
16,510
12,497
75.7%
31,132
13,373
13,874
-
-
27,247
87.52%
53,866
49,645
92.2%
56,218
15,439
11,488
10,361
10,361
37,288
66.33%
a. Pinjaman Luar Negeri
16,430
15,014
91.4%
15,715
2,967
5,166
915
915
9,048
57.58%
b. SBN Valas
37,437
34,631
92.5%
40,502
12,472
6,322
9,446
9,446
28,240
69.72%
480,324
505,379
105.2%
514,532
152,678
138,962
55,973
55,973
347,613
67.56%
1. POKOK a. Pinjaman Dalam Negeri b. SBN Rupiah 2. BUNGA a. Pinjaman Dalam Negeri
1. POKOK
2. BUNGA
TOTAL
-
328
Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Juli 2017
Kementerian Keuangan
Rasio Pembayaran Bunga Utang Neto 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2011
2012
terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Jumlah Utang rata-rata
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap
Pendapatan Negara & Hibah Penerimaan Perpajakan Belanja PDB Jumlah Utang rata-rata Jumlah Utang akhir periode
2013
2014
terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap PDB
2011 7.5% 10.4% 7.0% 1.2% 5.2% 5.0%
2012 6.9% 9.4% 6.2% 1.1% 4.9% 4.7%
2013 7.7% 10.2% 6.7% 1.2% 5.1% 4.6%
2015
2016*)
terhadap Belanja
2014 8.4% 11.4% 7.4% 1.2% 5.3% 5.0%
2015 9.9% 12.1% 8.3% 1.3% 5.2% 4.7%
- Pembayaran bunga utang neto adalah nominal biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga utang setelah memperhitungkan premium/gain. - Outstanding rata-rata adalah rata-rata antara outstanding akhir tahun (T) berkenaan dan akhir tahun sebelumnya (T-1) - Angka Bunga Utang 2012 masuk pembayaran Imbalan Bunga Pajak *) Angka menggunakan data LKPP Audited 2016
Kementerian Keuangan
2016*) 10.7% 12.9% 8.9% 1.3% 5.0% 4.7%
Realisasi Pembayaran Bunga Utang Neto 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0%
70.8%
67.1%
50.0%
87.0%
88.8%
90.6%
91.0%
13.0%
11.2%
9.4%
9.0%
2013
2014
2015*
2016*
40.0% 30.0% 20.0% 10.0%
29.2%
32.9%
0.0%
2011
2012
Pembayaran Bunga Utang DN
Pembayaran Bunga Utang LN
[triliun Rupiah ]
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Pembayaran Bunga Utang Neto
Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 90.53 100.00 92.08 100.00 110.32 100.00 130.95 100.00 149.58 100.00
Nml 166.40
% 100.00
a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN
64.10 26.43
151.39 15.01
90.98 9.02
Keterangan: - Angka LKPP- sumber DJPBN *) Angka LKPP 2016 Audited
70.81 29.19
61.79 30.29
67.10 32.90
96.00 14.32
87.02 116.35 12.98 14.60
88.85 135.47 11.15 14.11
90.57 9.43
Kementerian Keuangan
Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Multilateral
Description
IFAD
AIIB
IDB
ADB-OCR
Loan Maturity
15-18 years
16,5 years
15-20 years
up to 32 years
Grace Period
3 years
7 years
3-5 years
up to 8 years
12 years
9,5 years
11-15 years
5-27 years
Commitment Charge
-
0.25%
-
0.15%
Front End Fee
-
0.25%
-
-
Service Charge
-
-
-
-
IFAD Referenc e Rate ****)
USD LIBOR + Lending Spread ********)
LIBOR (swap) + 1.35%
LIBOR + 0,50%*)
Repayment Period
Interest Rate/Mark-up ***)
ALM ≤ 13 years = Nil **) 13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10 % p.a **)
Maturity Premium
16 years < ALM <= 19 years = 0.20% p.a **)
Average Maturity (years) USD Le ndi ng Ra te s
AM < 8
8< AM <= 10
10 < AM <= 12 12< AM <= 15 15 < AM <= 18 18 < AM <= 20
IBRD-WB (Variable Spread) ******) LIBOR + 0.33%
LIBOR + 0.43%
LIBOR + 0.53%
LIBOR + 0.63%
LIBOR + 0.73%
LIBOR + 0.83%
LIBOR + 1.25%
LIBOR + 1.35%
IBRD-WB (Fixed Spread) ******) USD Le ndi ng Ra te s
LIBOR + 0.6%
LIBOR + 0.75%
LIBOR + 0.85%
Front-End Fee
0.25%
Commitment Fee
0.25%
DPL DDO Fees
LIBOR + 1.05%
0.25% Front-End Fee; 0.5% Stand-By Fee
*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD *****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014 ******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014 ALM = Average Loan Maturity
Kementerian Keuangan
Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Japan (JICA)
Description Loan Maturity
Grace Period
Repayment Period Front End Fee
General terms Prefential terms Fixed/Vari able Standard O ption1 Option2 O ption3 Standard O ption1 Option2 O ption3 Fixed
32 years 26 years
20 years
-
Variable
40 years 32 years
26 years
20 years
Fixed
7 years
6 years
5 years
-
Variable
10 years
7 years
6 years
5 years
Fixed
25 years 20 years
15 years
-
Variable
30 years 25 years
20 years
15 years
50 years 40 years
10 years
10 years
40 years 30 years
Interest Rate Variable
O ption4
26 years
20 years
-
6 years
5 years
-
7 years
6 years
5 years
20 years
15 years
-
25 years
20 years
15 years
Standard
50 years
10 years
40 years
0,2%
Fixed Fixed
STEP
1,40%
0,95%
JPY JPY LIBOR+ LIBOR+ 15bp 10bp
0,80% JPY LIBOR+ 5bp
JPY LIBOR
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
-
JPY LIBOR95bp
JPY LIBOR105bp
JPY LIBOR110bp
JPY LIBOR115bp JPY LIBOR- 120bp
0,10%
Kementerian Keuangan
Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah Tenor
Jul-17
Dec-16 Dec-15
Jul-14
Dec-13 Dec '12
1Y
5.91
6.44
7.45
6.52
6.67
4.35
2Y
6.53
7.19
8.42
7.11
7.43
4.92
3Y
6.72
7.46
8.71
7.45
7.63
5.22
4Y
6.78
7.61
8.74
7.67
7.84
5.24
5Y
6.82
7.50
8.75
7.80
7.91
5.35
6Y
6.87
7.76
8.87
7.93
8.02
5.45
7Y
6.93
7.94
8.87
7.96
8.20
5.83
10Y
7.15
7.91
8.69
8.00
8.38
5.96
15Y
7.50
7.88
8.93
8.45
8.89
6.56
20Y
7.72
8.14
8.91
8.64
8.97
7.02
30Y
7.87
8.54
9.22
8.90
9.21
7.26
[%]
Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan
Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dalam denominasi US Dollar) Tenor 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y
Jul-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 1.549 1.703 1.663 1.164 1.677 1.416 1.856 2.149 2.332 1.868 2.212 1.421 2.171 2.693 2.989 2.386 2.991 1.647 2.718 3.235 3.551 3.146 3.556 1.965 2.938 3.501 4.060 3.517 4.249 2.141 3.191 3.684 4.439 3.738 4.720 2.448 3.342 3.967 4.492 3.911 4.960 2.666 3.491 3.981 4.746 4.058 5.213 4.088 5.337 2.826 3.623 4.055 4.703 5.404 2.902 4.560 5.154 6.259 5.290 6.634 4.268 4.572 5.064 5.939 5.151 6.623 4.297 4.627 5.116 5.778 5.148 6.098 4.235
[%]
Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)
Kementerian Keuangan
Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder
*) Hanya Seri FR dan VR;
Source: BI-SSSS, data diolah
Kementerian Keuangan
Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder (dalam Miliar Rp) 2,500 OUTRIGHT
REPO BI & BANK
REPO ANTAR BANK
2,000
1,500
1,000
500
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Jan-17
REPO ANTAR BANK
-
-
-
1.63
21.63
70.52
36.44
16.31
61.00
-
-
REPO BI & BANK
-
-
0.85
4.76
38.23
95.04
92.57
335.11
422.55
540.72
721.99
42.21
113.43
164.49
365.67
497.01
635.54 1,052.5 1,144.3 813.25
462.51
OUTRIGHT
Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 -
-
-
RataJul-17 rata s.d. Juli 17 -
8.71
740.22 1,019.9 633.25
602.24
668.70
995.24 1,097.7 1,046.6 911.26
921.52
892.60
Kementerian Keuangan
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan
menariknya return di pasar SBN domestik.
Catatan: - Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah - Source: BI-SSSS, data diolah
Kementerian Keuangan
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam Triliun Rupiah)
INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL
SUN 370.07 370.07 59.16
May-17 SBSN 137.91 108.95 28.96 4.30
SUN 261.24 261.24 165.44
Jun-17 SBSN 137.95 109.31 28.64 10.45
TOTAL 399.19 370.55 28.64 175.89
SUN 403.86 403.86 29.20
Jul-17 SBSN 147.47 111.41 36.06 3.40
TOTAL 507.99 479.02 28.96 63.46
59.16
4.30
63.46
165.44
10.45
175.89
29.20
3.40
169.30
10.63
179.92
167.41
12.88
180.28
168.01
12.24
110.13
6.33
116.47
1.96
2.43
4.39
138.81
8.85
1,212.28 76.60 197.18 737.12
147.81 13.91 55.59 19.03
1,360.09 90.51 252.77 756.15
1,228.13 77.34 198.11 751.29
149.02 14.23 56.10 19.26
1,377.15 91.56 254.21 770.55
1,235.10 77.91 200.72 754.70
151.89 14.19 56.49 20.84
126.34
6.03
132.37
125.91
6.03
131.94
126.19
6.43
74.67 36.73 89.98 1,641.52
14.23 24.82 20.22 290.01
88.90 61.55 110.21 1,931.53
74.82 36.14 90.44 1,654.81
14.29 24.35 20.79 297.42
89.11 60.49 111.23 1,952.23
74.94 36.01 90.82 1,668.15
14.90 24.00 21.47 302.76
INSTITUTION TOTAL 551.33 BANK* 515.27 Conventional Bank 36.06 Islamic Bank 32.59 Government Institution Bank Indonesia 32.59 (net, excluding gov't securities used in monetary operation with Banks) 180.25 - Bank Indonesia (gross) - Gov't securities used in monetary 147.66 operation with Banks 1,386.99 NON-BANK 92.10 Mutual Fund 257.21 Insurance 775.54 Non Resident - incl. Foreign Government(s) & 132.61 Central Bank(s) 89.84 Pension Fund 60.02 Individual 112.29 Others 1,970.91 TOTAL
Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah
Kementerian Keuangan
Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %) INSTITUSI BANK* Bank Konvensional Bank Syariah Institusi Negara Bank Indonesia (net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank) - Bank Indonesia (gross) - SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank NON-BANK Reksadana Asuransi Non Residen - Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing Dana Pensiun Individu Lain-lain TOTAL
SUN 22.54 22.54 3.60
May-17 SBSN 47.55 37.57 9.99 1.48
SUN 15.79 15.79 10.00
Jun-17 SBSN 46.38 36.75 9.63 3.51
TOTAL 20.45 18.98 1.47 9.01
SUN 24.21 24.21 1.75
Jul-17 SBSN 48.71 36.80 11.91 1.12
TOTAL 26.30 24.80 1.50 3.29
3.60
1.48
3.29
10.00
3.51
9.01
1.75
1.12
10.31
3.66
9.32
10.12
4.33
9.23
10.07
4.04
6.71
2.18
6.03
0.12
0.82
0.22
8.32
2.92
73.85 4.67 12.01 44.90
50.96 4.80 19.17 6.56
70.41 4.69 13.09 39.15
74.22 4.67 11.97 45.40
50.10 4.78 18.86 6.48
70.54 4.69 13.02 39.47
74.04 4.67 12.03 45.24
50.17 4.69 18.66 6.88
7.70
2.08
6.85
7.61
2.03
6.76
7.56
2.12
4.55 2.24 5.48 100.00
4.91 8.56 6.97 100.00
4.60 3.19 5.71 100.00
4.52 2.18 5.47 100.00
4.81 8.19 6.99 100.00
4.56 3.10 5.70 100.00
4.49 2.16 5.44 100.00
4.92 7.93 7.09 100.00
INSTITUTION TOTAL 27.97 BANK* 26.14 Conventional Bank 1.83 Islamic Bank 1.65 Government Institution Bank Indonesia 1.65 (net, excluding gov't securities used in monetary operation with Banks) 9.15 - Bank Indonesia (gross) - Gov't securities used in monetary 7.49 operation with Banks 70.37 NON-BANK 4.67 Mutual Fund 13.05 Insurance 39.35 Non Resident - incl. Foreign Government(s) & 6.73 Central Bank(s) 4.56 Pension Fund 3.05 Individual 5.70 Others 100.00 TOTAL
Catatan: 1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun. 2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan. *) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia. Source: BI-SSSS, data diolah
Kementerian Keuangan
Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor
Sumber: BI-SSSS, data diolah Kementerian Keuangan
Spread terhadap UST- Jan 27 DATE Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 28-Jul -17 31-Jul -17
PHIL 26
TURK 27
BRA 26
INDO 27
3.21 3.02 3.16 3.04 3.01 2.86 2.85 2.83
5.87 5.66 5.47 5.08 5.01 5.13 5.01 4.96
5.02 4.84 4.78 4.65 4.78 4.87 4.62 4.61
4.16 3.86 3.88 3.80 3.72 3.75 3.72 3.69
MEX 27
RUSS 26
3.92 3.81 3.74 3.68 3.63 3.60
4.30 4.11 4.15 4.00 4.02 4.13 4.08 4.09
ARGEN 26 SOUTH AFR 26 6.84 6.80 6.55 6.07 5.94 6.35 6.37 6.33
4.76 4.48 4.78 4.72 4.55 4.82 4.67 4.69
[bps]
Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan
UST 27 2.45 2.39 2.39 2.28 2.21 2.31 2.29 2.29
Spread terhadap UST- Feb 47 [bps]
DATE Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 28-Jul -17 31-Jul -17
INDO 47
MEX 47
5.22 5.08 4.82 4.74 4.76 4.66 4.68 4.59 4.583
Source : Bloomberg | Mid Level
4.15 4.41 4.65 5.48 5.29 5.24 5.02 4.83 4.82 4.76 4.71 4.68 4.659
BRAZ 47 5.53 5.66 5.83 6.61 6.47 6.06 5.95 5.79 4.82 5.82 5.95 5.79 5.756
TURK 47
5.675 5.768 5.887 5.802 5.775
SOUTHAFR 46 4.965 5.188 5.574 5.518 5.356 5.229 5.328 5.352 5.276 5.507 5.420 5.426
UST 47 2.236 2.31 2.568 3.058 3.066 3.062 2.996 3.010 2.952 2.866 2.836 2.899 2.903
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Spread terhadap 7Y Euro Midswap [bps] Date 25/07/2017 26/07/2017 27/07/2017 28/07/2017 31/07/2017
7Y Euro Mexico 21 Turkey 21 Brazil 21 Indo 21 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.5646 0.564 2.244 1.742 1.033 0.5589 0.560 2.205 1.689 1.030 0.5492 0.602 2.162 1.686 1.014 0.5668 0.540 2.145 1.772 1.013 0.5693 0.539 2.123 1.771 1.009
Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan
Spread terhadap 10Y Euro Midswap [bps] Date 25/07/2017 26/07/2017 27/07/2017 28/07/2017 31/07/2017
10Y Euro Mexico 25 Turkey 23 Indo 28 SouthAfr 26 Midswap EuroBond EuroBond EuroBond EuroBond 0.938 1.776 2.743 2.689 3.261 0.921 1.754 2.731 2.682 3.261 0.923 1.699 2.689 2.616 3.261 0.938 1.714 2.699 2.619 3.261 0.948 1.689 2.687 2.605 3.26
Source : Bloomberg | Mid Level Kementerian Keuangan
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1) Summary Terms of Offering
RI0122
Issuer
RI0127
RI0147
SNI0322
SNI0327
Republic of Indonesia
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
Issuer Ratings
Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)
Baa3 Positive (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)
Issue Ratings
Baa3 (Moody’s), BBB- (Fitch)
Baa3 (Moody’s), BBB- (Fitch)
Issue Size Pricing / Settlement Date Maturity Coupon Reoffer Yield / Price Yen Swap Offer Format Listing Total Book Order
Distribution
Investor Type
USD fixed rate USD0.75 billion 1 December / 8 December 2016 5 years due 8 January 2022 3.700% payable semi annually 3.750% / 99.767%
USD fixed rate USD1.25 billion 1 December / 8 December 2016 10 years due 8 January 2027 4.350% payable semi annually 4.400% / 99.592%
USD fixed rate USD1.50 billion 1 December / 8 December 2016 30 years due 8 January 2047 5.250% payable semi annually 5.300% / 99.246%
-
-
-
USD5.20 billion
Rule 144A / Reg S SGX-ST & Frankfurt Stock Exchange USD3.50 billion
Indonesia 3%, Asia 22%, Europe 27%, USA 48%
Indonesia 18%, Asia 26%, Europe 18%, USA 38%
USD fixed rate USD1 billion
USD2 billion
22 March 2017/ 29 March 2017
22 March 2017 / 29 March 2017
5 years due 29 March 2022
10 years due 29 March 2027
3.400% payable semi annually
4.150% payable semi annually
3.400% / 100%
4.150% / 100%
-
-
Rule 144A / Reg S SGX-ST & Nasdaq Dubai USD3.30 billion Indonesia 1%, Asia 58%, Europe 12%, USA 29%
USD4.87 billion
USD5.97 billion
Islamic Investors (Middle East and Islamic investors (Middle East and Malaysia) 27%, Asia (excluding Indonesia Malaysia) 29%, Asia (excluding Indonesia and Malaysia) 28%, Indonesia 10%, and Malaysia) 23%, Indonesia 10%, Europe Europe 14%, USA 21% 9%, USA 29%
Fund / Asset Managers 53%, Fund / Asset Managers 27%, Funds Managers 43%, Bank 40%, Central Funds Managers 48%, Bank 39%, Central Fund / Asset Managers 74%, Banks 22%, Insurance / Banks 2%, Insurance / Banks & Sovereign Wealth Funds 12%, Banks & Sovereign Wealth Funds 8%, Banks 12%, Private Banks 9%, Pension Funds 18%, Private Pension Funds 62%, Private Insurance companies and Pension funds Insurance companies and Pension funds SWF 5% Banks 2%, SWF 5% Banks 3%, SWF 6% 3%, Private Banks 2% 4%, Private Bank 1%
Kementerian Keuangan
Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2) Summary Terms of Offering
RIJPY0620
RIJPY0622
Issuer
RIJPY0624
RIEUR0724
RI0727
RI0747
Republic of Indonesia
Republic of Indonesia
Issuer Ratings
Baa3 Stable (Moody's) / BBB- Stable (Fitch) / BBB- Positive (R&I)
Baa3 Positive (Moody's) / BBB- Stable (S&P) /BBB- Positive (Fitch)
Issue Ratings
Baa3 (Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)
Baa3 (Moody's) /BBB- (Fitch)
Issue Size
JPY fixed rate JPY40 bilion
JPY fixed rate JPY50 bilion
JPY fixed rate JPY10 bilion
EUR fixed rate EUR1 bilion
USD fixed rate USD1 bilion
USD fixed rate USD1 bilion
31 May/ 8 June 2017
31 May/ 8 June 2017
31 May/ 8 June 2017
11 July/ 18 July 2017
11 July/ 18 July 2017
11 July/ 18 July 2017
Maturity
8 June 2020
8 June 2022
7 June 2024
18 July 2024
18 July 2027
18 July 2047
Coupon
0.65%
0.89%
1.04%
2.15%
4.35%
5.25%
100% 55 bps over JP 3yr Swap
100% 75 bps over JP 5yr Swap Public Offering
100% 85 bps over JP 7yr Swap
2,178% / 99,820%
3,900% / 99,589%
4,800% / 99,209%
158 bps
-
-
Pricing / Settlement Date
Reoffer Yield / Price Yen Swap Offer Format Listing Total Book Order
Distribution
Investor Type
Ruler 144A/ Reg S
-
JPY40 bilion
Asia 100%
JPY50 bilion
Asia 100%
SGX-ST, Frankfurt Open Market
JPY10 bilion
Asia 100%
EUR4,3 bilion
USD4,1 bilion
USD3,2 bilion
Indonesia 10%, Asia 17%, USA 11%, Inggris Raya 16%, Jerman Indonesia 15%, Asia 25%, 13%, Swiss 8%, Italia 7%, Europe 22%, USA 38% Perancis 5%, Eropa Lainnya 13%.
Indonesia 2,5%, Asia 35,5%, Europe 24%, USA 38%
City Banks 25.0%, Trust Banks 11.3%, Specialized Trust Banks 18.0%, Life Fund / Asset Managers Life Insurance 20.0%, Asset Fund / Asset Managers 52%, Fund / Asset Managers Banks 2.0%, Life Insurance Insurance 24.6%, Asset 56%, Banks 25%, Insurance Managers 8.0%, Regional Banks 16%, Insurance / Pension 55%, Banks 10%, Insurance 15.8%, Asset Managers Managers 23.4%, Regional / Pension Funds 7%, Banks 5.0%, Shinkins 15.0%, Funds 17%, Private Banks 3%, / Pension Funds 28%, 9.3%, Regional Banks 4.0%, Banks 8.8%, Shinkins 1.8%, Private Banks 2%, SWF and Others 52.0% SWF 14% Private Banks 1%, SWF 6% Shinkins 6.8%, and Others and Others 23.4% 10% 26.0%
Kementerian Keuangan
Bagian 7 Penjaminan Pemerintah
Kementerian Keuangan
Definisi Kewajiban Penjaminan • Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama (UndangUndang nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017) • Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin muncul jika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public Finance Manual). • Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers And Users, 2003). Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratanpersyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensi eksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers and Users, 2003, hal 83). Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi suatu kejadian terealisir.
Kementerian Keuangan
Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah
Kementerian Keuangan
Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas Maksimal Penjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default
Kementerian Keuangan
Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini)
Kementerian Keuangan
Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN
Kementerian Keuangan
Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Rincian Program Penjaminan Pihak No. Penugasan Percepatan Pembangunan Terjamin Infrastruktur Nasional
Penerima Jaminan
Percepatan Pembangunan Pembangkit PT PLN 1 . Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Persero) (Proyek 10.000 MW Tahap I)
Perbankan
2 . Percepatan Penyediaan Air Minum PDAM Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman PT PLN 3 . Langsung dari Lembaga Keuangan (Persero) Internasional kepada BUMN 4.
Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
PT HK (Persero)
Perbankan Lembaga Keuangan Internasional Lembaga Keuangan dan Wali Amanat
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi PT PLN Pengembang 5. Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek (Persero) Listrik Swasta 10.000 MW Tahap 2 ) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha 6. PJPK Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU) Penugasan Penyediaan Pembiayaan 7. Pemda PT SMI (Persero) Infrastruktur Daerah kepada BUMN Total Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 30 Juni 2017 (IDR/USD1)
Jumlah Dokumen Penjaminan 11 25
36
Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar) Original Curr. USD 3.96 IDR 40,353.70
Eq. IDR IDR 93,079.87
Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar) Original Curr. USD 2.20 IDR 12,421.89
10
10
IDR 324.66
IDR 324.66
IDR 178.81
3
3
USD 1.43
IDR 19,046.17
USD 0.32
4
4
IDR 4,689.34
12
12
1
IDR 4,689.34 IDR 2,968.00
USD 11.91 IDR 158,582.25
USD 3.20 5
4
USD 0.97 IDR 77,526.10
IDR 34,905.30
1
1
71
71
USD 1.59
IDR 2,730.95
IDR 0.00 IDR 2,730.95
IDR 1,020.86
USD 20.50 USD 5.07 IDR 355,979.33 IDR 83,003.94 IDR 16,589.55 13,319.00
• Portofolio per 30 Juni 2017: Telah diterbitkan penjaminan sebanyak 71 dokumen (36 Eq. IDR pinjaman Proyek FTP1, 10 Proyek PDAM, 3 Proyek Skema Direct Lending, 4 Proyek Jalan IDR 41,715.51 Tol Sumatera, 12 Proyek FTP2, 5 Proyek Skema KPBU, dan 1 Jaminan Penugasan IDR 178.81 Infrastruktur Daerah) dengan total nilai sebesar Rp355,9 IDR 4,230.78 triliun.
• Total outstanding/eksposur penjaminan per 30 Juni 2017 sebesar Rp84,12 triliun: Total outstanding penjaminan kredit IDR 21,144.16 mencapai Rp 50,1 triliun (FTP1 Rp41,7 triliun, PDAM Rp178,8 miliar, Direct lending Rp4,23 triliun, Jalan tol Rp2,9 triliun, Pinjaman IDR 12,861.99 Daerah Rp1 triliun) Total eksposur penjaminan investasi mencapai sebesar IDR 1,020.86 Rp34 triliun (FTP2 Rp21,1 triliun, KPBU Rp12,8 triliun) IDR 84,120.11
IDR 2,968.00
13,319.00
Kementerian Keuangan
Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah • Komposisi total nilai penjaminan pemerintah per 30 Juni 2017, sebagai berikut :
1. Berdasarkan Komposisi Total Nilai Penjaminan Pemerintah
berdasarkan jenis mata uang berkisar 76,68% dalam USD dan 23,32% dalam IDR berdasarkan program penjaminan berkisar 26,15% untuk proyek FTP1; 44,55% untuk proyek FTP 2; 21,78% untuk proyek KPBU; 1,32% untuk proyek tol Sumatera; 0,09% untuk proyek PDAM; 5,35% untuk proyek direct lending dan 0,77% untuk Pinjaman Daerah 2. Berdasarkan Komposisi Total Outstanding Penjaminan Kredit • Komposisi total outstanding penjaminan kredit Per 30 Juni 2017, sebagai berikut berdasarkan jenis mata uang berkisar 67% dalam USD dan 33% dalam IDR berdasarkan tenor Kredit berkisar 72% untuk tenor 10-13 tahun; 11% untuk tenor dibawah 10 tahun, dan 17% untuk tenor diatas 13 tahun berdasarkan jenis kreditur berkisar 32,1% dari Bank BUMN; 22,6% dari Bank Swasta Domestik; 22,6% dari Bank Swasta Luar Negeri ; 17% dari BPD; 1,9% dari BUMN Penugasan dan 3,8% dari Obligasi berdasarkan tingkat suku bunga , berkisar 98% dalam kredit berbunga floating dan 2% kredit berbunga fix Kementerian Keuangan
Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah
Kementerian Keuangan
Realisasi dan Proyeksi Oustanding Kredit yang Dijamin Pemerintah
Kementerian Keuangan
Bagian 8 Rating, Opini BPK, Kesimpulan
Kementerian Keuangan
Rating Indonesia Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-2008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent: Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75115bps
Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) S&P: Tanggal 19 Mei 2017 menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBB-.
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2017
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+
Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBB-
Ra ting Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 B B2 BBB1 BBB a3 BB+ B a3 BB+ B a2 BB+ B a2 BB+ B a1 BB+ B aa3 BBBB aa3 BBB-
2014 2015 2016 2017
BB+ BB+ BB+ BBB-
BBBBBBBBBBBB-
B aa3 B aa3 B aa3 B aa3
Ta hun
BBBBBBBBBBBB-
JCR B B B+ B+ BBBB BB BB+ BBBBBBBBBBBB-
CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3
BBBBBBBBBBBB-
3 3 3 3
R&I: Tanggal 5 April 2017 memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari stable menjadi BBB/positive JCRA: Tanggal 7 Maret 2017 memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari stable menjadi BBB-/positive Moody’s: Tanggal 8 Februari 2017 memperbaiki outlook sovereign credit rating Indonesia dari stable menjadi positive dan mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade) Fitch Ratings: Tanggal 21 Desember 2016 meningkatkan outlook dari stable menjadi positive dan mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). OECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3 Kementerian Keuangan
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, AssetLelang penerbitan SUN Bond Swap, & penerbitan secara reguler, program SUN Buyback jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011
Non Investment grade
Non Investment grade
Krisis ekonomi 1998
Investment grade
Investment grade
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
S&P’s menaikan rating ke BBBper 19 Mei 2017
Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012 S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian
S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011
Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011
2017
Fitch’s
S&P’s
Moody’s
Kementerian Keuangan
Performa Sovereign Rating Indonesia Pada tanggal 19 Mei 2017, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkat
rating Indonesia dari BBB-/positif menjadi level BBB-/stable.S&P menyatakan keputusan tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan. Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dan beban pembayaran bunga. Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali. Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Pada tanggal 5 April 2017, Rating and Investment Information (R&I) merevisi outlook peringkat kredit pemerintah Indonesia dari stable menjadi positive, serta mengafirmasi rating pada BBB-. Peningkatan ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu stabilitas makroekonomi Indonesia, posisi eksternal Indonesia, penyempitan defisit neraca berjalan, peningkatan cadangan devisa, posisi utang luar negeri swasta yang stabil serta defisit anggaran yang tetap terkendali. Hal ini merupakan hasil dari pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang berfokus pada stabilitas serta didukung adanya kebijakan deregulasi dalam meningkatkan iklim investasi. Pada tanggal 7 Maret 2017, Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCRA) memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). Dua faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook Sovereign Credit Rating Indonesia yaitu perbaikan iklim investasi yang didorong oleh berbagai Paket Kebijakan Ekonomi dan perlambatan utang luar negeri swasta seiring dengan diimplementasikannya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-Bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Kementerian Keuangan
Performa Sovereign Rating Indonesia (2) Pada tanggal 8 Februari 2017, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade). Faktor-faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut yaitu penurunan kerentanan sektor eksternal yang diperkirakan akan terus berlanjut sebagai dampak dari kebijakan otoritas dan perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas kebijakan.
Pada tanggal 21 Desember 2016 Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign Credit
Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade). Faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut, yaitu track record stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan, serta dorongan reformasi struktural yang kuat sejak September 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification)
Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.
Kementerian Keuangan
Opini BPK tentang Laporan Keuangan
Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan Utang
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 BPK tidak memberikan opini
terhadap BA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada 2016 tidak terdapat temuan yang material yang mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan BA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.
Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Kementerian Keuangan
Kesimpulan Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005. Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara Investment Grade Kementerian Keuangan
Bagian 9 Ekstra Slide
Kementerian Keuangan
Profil Utang Indonesia (Pemerintah, Bank Indonesia, Sektor Publik dan Swasta) Triliun Rupiah
Jenis Utang
PUPP
Utang Dalam Negeri/Residen
2,211.52
Utang Luar Negeri / Non Residen
1,568.47
Total
3,779.98
SULNI 2,200.81 2,200.81
SUSPI 5,117.89 2,623.60 7,741.48
Berbeda dengan Buku Saku Profil Utang Pemerintah Pusat, dalam menentukan Utang Luar Negeri SULNI dan SUSPI memakai konsep resident – non resident yaitu
penduduk (resident) dan bukan penduduk (non resident).
PUPP (Profil Utang Pemerintah Pusat) : Data Utang Pemerintah Pusat.
SUSPI
SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) : Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Swasta
SULNI
SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik Indonesia) : Utang Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
utang yang didasarkan pada kepemilikan
PUPP
7,741
2,201
3,780
Triliun Rupiah
Catatan : - Angka posisi utang Buku Saku dan SULNI per 30 April 2017 - Angka posisi utang SUSPI per 30 Maret 2017
Kementerian Keuangan