REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN ENERGI BARU DAN TERBARU KAN REPUBLI K INDIA TENT ANG KERJA SAMA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian
Energi
Baru dan Terbarukan
Republik
India, selanjutnya
selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "Para Pihak";
BERKEINGINAN untuk mempererat kerja sama antara Para Pihak dengan
tujuan untuk mengembangkan teknologi energi baru dan terbarukan; MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama Teknik dan llmiah, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1O Februari 1982;
SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH mencapai pengertian-pengertian sebagai berikut:
Pasal 1 TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membentuk landasan bagi hubungan kerja sama secara kelembagaan guna mendorong dan meningkatkan kerja sama teknis secara bilateral mengenai isu-1su energi baru terbarukan atas dasar kesetaraan, saling menguntungkan dan timbal balik.
Pasal II
BIDANG1KERJA SAMA
Kerja sama dalam Memorandum Saling Pengertian ini dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: 1.
Peningkatan kapasitas;
2.
Pertukaran informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi;
3.
Alih teknologi yang berbasis non-komersial;
4.
Pengembangan riset bersama atau projek-proyek teknis dalam bidangbidang yang diminati bersama;
5.
Mendukung dan mendorong investasi;
6.
Mendukung dialog kebijakan; dan
7.
Bidang-bidang lain yang disepakati Para Pihak.
Pasal Ill LEMBAGA PELAKSANA
Lembaga-lembaga Pelaksana untuk kerja sama ini adalah:
1.
Untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan
2.
Kementerian Energi Baru dan Terbarukan Republik India.
Pasal IV KELOMPOK KERJA
1.
Untuk tujuan diskusi dan pelaksanaan atas berbagai isu terkait dengan Memorandum
Saling
Pengertian ini, Para
Pihak dapat membentuk
Kelompok Kerja Bersama. Kelompok Kerja Bersama tersebut akan menyusun
secara
rinci
kerjasama
di
bawah
Memorandum
Saling
Pengertian ini. 2. Kelompok Kerja Bersama tersebut, yang terdiri dari wakil-wakil Para Pihak, dapat mengadakan pertemuan secara
periodik pada tanggal yang
ditentukan oleh Para Pihak secara bergantian di Indonesia dan lndia.Setiap Pihak akan menanggung pembiayaan yang terkait dengan partisipasinya di dalam pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Bersama.
PasalV PARTISIPASI PIHAK KETIGA
Apabila dianggap penting, dan berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak, Kelompok Kerja Bersama dapat mengundang partisipasi pihak ketiga dari lembaga ilmu pengetahuan, pusat-pusat penelitian, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lainnya untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal VI KERAHASIAAN
1. Setiap Pihak wajib memperlakukan seluruh dokumen, informasi dan data lainnya ya ng dipertukarkan, diterima atau disediakan secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pihak lainnya berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini atau persetujuan lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian sebagai rahasia, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Para Pihak. 2.
Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan kegiatan rahasia terkait dengan Memora ndum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga manapun, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan dari Pihak lain sebelum pengungkapan dapat dibuat.
3. Para Pihak telah setuju bahwa keberlakuan pasal dari ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
4. Ketentuan Pasal ini tidak akan mengurangi hukum dan peraturan yang berlaku di negara Para Pihak. Pasal VII HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL 1.
Perlindungan atas hak kekayaan intelektual diberlakukan menurut hukum dan ketentuan Para Pihak.
2. Dalam hal adanya pengatura n, program, atau proyek khusus yang menghasilkan kekayaan intelektual. Para Pihak diperkenankan untuk menyertakan pengaturan secara terpisah. Pasal VIII BATASAN KEG IATAN PERSONIL 1. Semua personil yang terlibat dalam kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan mengamati, menghormati dan mematuhi hukum dan ketentuan negara tuan rumah dan akan menghindari melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Pelanggaran atas ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin yang diberikan kepada personil yang bersangkutan dan langkahlangkah lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah. Pasal IX PENYELESAIAN PERBEDAAN Setiap perbedaan yang timbul atas Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik. PasalX PERUBAHAN Memorandum
Saling
Pengertian
ini dapat diubah
setiap saat dengan
persetujuan tertulis bersama Pa ra Pihak. Setiap perubahan dapat berlaku pada
tanggal yang disepakati oleh Para Pihak. Amendemen tersebut akan menjadi bagian yang integral dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal XI MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN 1.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganannya. 2. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya. 3.
Setiap Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
4.
Pengakhiran tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DITANDATANGANI di Jakarta pada tanggal 02 November 2015 dalam rangkap dua, dalam bahasa lnggris, Indonesia, dan Hindi, semua naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kementerian Energi umber E Daya ; Mineral dan St Rep lik Indonesia
f:±:_
(_/<~
RIDA MULY ANA Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
Untuk Kementerian Energi Baru dan Terbarukan Republik lndi
1~~
Duta Besar India untuk Indonesia
REPUBLIK INDONESIA
o:rcfro:r 3tR ~ ~ c;ffc;_~)TJ'tfch4i t164la1CfiT~~~~~.
CJiT ~ ~ ~ ~~
cJa:r1" tra=rT ~ ~
~ vcf 3fan:r
~ ~<"'fllf6<"1
n
~ ~ ~ ~ ~afm <"icti~ch'J :fii;:4JJI Cfi)" ~ ~
m- *" ~ lJCfi tll'\4~<111c-flcti
~~cl;"~ 3lTUR ch'!"
31 ih-0•~-IV ~
1. ~~d1$'ita1 ~~~~~q-'{~¢ JfR~Cfl14'1fa;:ta
~ c)l ~~ ~ ~ ~ QCf1 ~ Cfll
~I
2. ~ Cfil
3fit 3:rf«1
cJaTI qaft c)l sifc"lfoiftl' ~~ ~. $
~ ~-~ ~
qaTI'
~ q1n•q\1q; ~ ~
~~
fo1mTt=r
~
CfiT
~~~~~~~I ~qa=r~m~$~~3lldf ..:> ..:>
1. ~ tfal ~ f1J1$'11Cil ~ c);" ~ ~ tfal ~ >rc=
i;rrc(1
.mm~~~~. ~m '(!Cf 3-JO=
*t"
a1)qcrt~
~~~~~ffiGic;_tr~I 2 . ~ ~)o:fi"Jr ~ ~ 3fr VcF tfal ~ t1CA$'ftC11 ~ ~ ~ a~qcrt''1<4 Cfll4Cfl<'114i
CflT ~ ~ tfal CflT i;rq;c: ~
*'" ~ ~ ~. c=ft' \J1101Cfll ft
i;rq;c:
~~
tfal CflT ~ \J1 la:! Cfll {'! ~ ~ ~ ~ ~ tfa1 *t" tl$J1ffi ~ $)"afr I
1. ~ ti Cl"i $i1Ci I ~ ~ 3foirc; Cfll ~ Cfl <'11 ql
~ 'C!Cf Rl ~ 4 ci:ii CflT qr(>1af. 'fi J=CA 101 ~
ti' ~T@r(>l"
3fiz 3101q1 (401 Cfltd)" 3fiz ~ Cfl1 ~Cf) (41 en ~
{l\'101~ct1 ~ ~ d=Jll.
m
~-~T 31trcrr ~kiifl<'"I ~ ~
'H1~ 1aq°'~~~~~61
"
~ 'HJ4$41<'11 ~ Cf1)" treTI- ~ m
Qffil C1 'fi~J=tfc"I ~ ~ 3fr ~ mnfttc:r
~~~6°1 ~afrmftt.ra:rtra=IT~~~~~~NldT~I
"
2. ~ 'HJ4$41C11 ~
5 (tITTr) q"\lll ~ ~ ~ ~ ~ $n" 3ft"{ ~ 5 (t:ITT:r} q"\lll
~ Jrci1U ~ ~ ~: ~ 6f ~ q"{" 01q"lCfiC1 (.
6)" ~I
3. ~ ~ ~ ~ ~ 'Q'Cfi 11~ ~ ~ ffJ"t$41Cit ~ q;)- 'fill"llC(i ~ ~ ~
~ ~ "1101Cfilft ~ 11~ en)-~~~ 90 (~) ~
9fr \"(;1~(1 ~ ~
~ ~ 'fill"l$fla1 ~en)-~ 3fl" ~ f:nra fctim ~~~I 4. ~ f!J"l$l1C11 ~ c);- ~ ~ ~
qa1t t' ~ ~ ~ 3R' ~ ~ ~ ffe;J"tfa
o:r ~ITT. ~ ~ ~ ~ ~ Cfi14snaii tR ~ lA3mf a=rffe t$rr1 ~ ma=4t"4~4 . ~, ~ .mhe;t=Cil!HCfi
"1CfikTI ~ ~ 01ClCkH ~o~~ en)- 3fat;t, ~ ~ ~
~~~
fctim Cl"f
(~ Jj01{1~4 c):; ~ ~
q C\01 111"1 : ~ fait~fcfl.
o:rc.fra:r,
01q"JCfl«u~4 ~ ~~wa:JUT
3lro3IT ~ cJ-cJ ~
11TO 'fl"J"tla1 ~ ~ SI 111"1 lfiJlCfi
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY OF THE REPUBLIC OF INDIA ON NEW AND RENEWABLE ENERGY COOPERATION
The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India, hereinafter referred to singularly as "The Party" and collectively as "The Parties";
DESIRING to strengthen the cooperation between The Parties with the aim of developing new and renewable energy technologies;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Technical and Scientific Cooperation, signed in Jakarta on 1O February 1982;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE REACHED the following understanding:
Article I
OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding is to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote technical bilateral cooperation on new and renewable energy issues on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity.
Article II AREAS OF COOPERATION Cooperation under this Memorandum of Understanding may include the following : 1. Capacity building; 2. Exchange of scientific and technological information and data; 3. Transfer of technology on non-commercial basis; 4.
Development of joint research or technical projects on subjects of mutual interest;
5.
Encouragement and promotion of investment;
6. Encouragement of policy dialogue; and 7. Other areas as may be agreed upon by the Parties.
Article Ill EXECUTING INSTITUTION
Executing Institutions for this cooperation shall be: 1.
For the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia: the Directorate General of New, Renewable Energy and Energy Conservation; and
2. The Ministry of New and Renewable Energy of the Republ ic of India.
Article IV
WORKING GROUP 1. For the purpose of discussion and implementation of various issues pertaining to this Memorandum of Understanding, the Parties may set up a Joint Working Group. The Joint Working Group will elaborate cooperation under this Memorandum of Understanding. 2. The Joint Working Group, consi sting of the representatives of the Parties, may meet periodically on mutually determined dates by the Parties alternately in Indonesia and India. Each Party will cover its own expenses relating to its participation in the meetings of the Joint Working Group.
Article V PARTICIPATION OF THIRD PARTIES
When it is considered essential, and by mutual agreement of the Parties, the Joint Working Group may invite the participation of third parties from scientific institution, research centers, universities or any other entity for assisting the implementation of this Memorandum of Understanding.
Arti cle VI CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall treat all documents, information and other data exchanged, received or supplied directly or indirectly to the other Party under this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding as confidential , unless agreed otherwise in writing by the Parties.
2. If either of the Party wishes to disclose confidential activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
3.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
4. The provisions of this Article shall not prejudice to the prevailling laws and regulations of the Parties.
Artic le VII
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in accordance with laws and regulations of the Parties. 2. In case of specific arrangements, programs, or projects may result in intellectual property, the Parties may include separate arrangements.
Art icle VIII
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
1. All
personnel
engaged
in
activities
under
this
Memorandum
of
Understanding will observe, respect and comply with the laws and regulations of the host country and shall avoid conducting any activities inconsistent with the purpose and objectives of this Memorandum of Understanding. 2.
Any violation of paragraph 1 of this Article may result in revocation of all permits of the personnel concerned and other necessary measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host country.
Article IX
SETILEMENT OF DISPUTES
Any differences arising out this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties, through diplomatic channels.
Article X AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended at anytime by mutual written consent of the Parties. Any amendments may come into force on the date agreed by the Parties. The amendments shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding. Arti cle XI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signing.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for consecutive periods of 5 (five) years, at a time. 3.
Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Party regarding its intention to
,
terminate this Memorandum of Understanding at least 90 (ninety) days prior to the intended date of termination.
4. Termination shall not affect the completion of program made under this Memorandum of Understanding, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned duly authorized thereto, have signed this Memorandum of Understanding. DONE at Jakarta on 02 November 2015 in two originals each in English, Indonesian and Hindi Language all texts being equally authentic. In case of any divergence in interperetation, the English text shall prevail. For the Ministry of Energy and
Mi;:i~~~;~urces
.
fl]:_~°Jf.e:
.._ ia-..-----
L/ RIDA MULYANA Director General of New, Renewable Energy and Energy C o n s ervatio n
For the Ministry of New and Renewable Energy Republ ic of lndi
J~,H
Ambassador of ~ndia to Indonesia
