REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI MEN GENAl PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU
DIN AS Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
MENIMBANG hubungan persahabatan antara kedua negara;
BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan tersebut, secara timbal-balik
dengan memfasilitasi izin masuk warga negara Republik Indonesia dan warga negara Republik Fiji ke wilayah negara masing-masing; dan
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di
masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
Persetujuan ini akan menetapkan kerangka hukum untuk pembebasan visa tinggal jangka pendek bagi pemegang paspor diplomatik atau paspor khusus Para Pihak.
PASAL 2 MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH
Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.
PASAL 3 HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PARA PIHAK
Warga negara dari masing-masing Pihak wajib menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tinggal di wilayah negara Pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan perundangundangan mengenai masuk, tinggal dan keluarnya orang asing.
PASAL 4 PEMBEBASAN VISA
Warga Negara dari salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk,
singgah dan tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak
melebihi tiga puluh (30) hari sejak tanggal masuk.
PASAL 5 VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER
Warga Negara dari masing-masing pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota rnisi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain , termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari rnisi diplomatik
atau konsuler Pihak lainnya, sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.
PASAL6 KETENTUAN MASUK DAN KELUAR
1. Warga negara dari rnasing-masing pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, dapat memasuki, meninggalkan atau singgah dari wilayah negara pihak lainnya, melalui titik-titik yang diizinkan oleh pihak imigrasi untuk lalu lintas penumpang internasional dan wajib
mematuhi persyaratan hukum lain yang berkaitan dengan kewenangan pihak yang
berwenang.
Untuk
aktivitas
lain
berdasarkan
Persetujuan
ini,
pemegang paspor yang sah harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Pihak lainnya.
2. Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau menghentikan masa tinggal di wilayah Negara penerima jika Warga Negara pihak lainnya dianggap tidak dikehendaki atau tidak diterima.
PASAL 7 CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN
1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor diplomatik atau dinas yang sah mereka dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Para Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan dari paspor diplomatik atau dinasnya dan menyediakan kepada Pihak lainnya, contoh-contoh paspor diplomatik atau dinas baru tersebut. 3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau paspor dinasnya di wilayah Pihak lainnya, ia wajib memberitahukan
kepada
pejabat
berwenang
di
negara
Pihak
yang
menerima, melalui misi diplomatik atau konsuler yang mewakili negara pengirim, untuk mengambil tindakan selanjutnya. Misi diplomatik atau konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan paspor atau dokumen perjalanan baru kepada orang yang dimaksud dan memberitahukan pejabat yang berwenang dari negara penerima.
PASAL8 PE RU BAHAN Para Pihak dapat melakukan perubahan terhadap Persetujuan ini melalui persetujuan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal penerimaan dari persetujuan Pihak lainnya.
PASAL 9 PENAN GGUHAN
Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat. Namun Pihak tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai keinginannya untuk menangguhkan Persetujuan ini dan untuk membatalkan penangguhan tersebut.
PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA
Para Pihak akan menyelesaikan perbedaan yang timbul di antara Para Pihak terhadap pelaksanaan Persetujuan ini melalui konsultasi atau perundingan.
PASAL11 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Persetujuan ini mulai berlaku tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan
terakhir
secara
tertulis
dimana
Para
Pihak
saling
memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2.
Persetujuan ini wajib berlaku untuk periode yang tidak ditentukan, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak.
3.
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
SEBAGAI BUK1"1, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
Persetujuan ini.
DIBUAT di Nadi, Fiji, pada hari kedelapan belas bulan Juni tahun dua ribu empat
belas dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris wajib berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK FIJI
Signed .R.M. MARTY M. ~IATALEGAWA
Menteri L~ r Negeri
Signed '-IOKETANICOKA~A
M~n,Keamanan Nasional dan lmigrasi
REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji, hereinafter individualy referred to as "Party" and collectively referred to as "Parties";
DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of Citizens of the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji into their respective countries; and
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVES This Agreement shall set forth the legal framework for the exemption of shortterm stay visas for holders of diplomatic or service passports of the Parties.
ARTICLE 2 PASSPORT VALIDITY The duration of passport validity of Citizens of either Party shall be at least six (6) months before entering the territory of the other Party.
ARTICLE 3 RESPECTIVE LAWS AND REGULATIONS
Citizens of either Party shall abide by the laws and regulations in force during their stay in its territory, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.
ARTICLE 4 VISA EXEMPTION
Citizens of the respective countries who are holders of valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and remain in the territory of other Party for any period not exceeding thirty (30) days from the date of each entry.
ARTIC LE 5
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR OFFICES Citizens of either Party who are holders of valid diplomatic or service passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the diplomatic or consular mission of the other Party, prior to the entry.
ARTICLE 6 ENTRY AND EXIT CONDITIONS
1. Citizens of either Party who are holders of valid diplomatic or service passports shall enter into, exit from or transit through its territory through
ports open to international travellers and shall adhere to necessary formalities in accordance with the relevant regulation of the competent authorities. For any other activity under this Agreement, holders of valid passports of either Party shall obtain approval in accordance with the laws of the receiving State. 2. Each Party reserves the right to decline entry to prohibited persona non grata or unacceptable citizens of either Party from entering its territory or terminate their stay in its territory.
ARTICLE 7 SAMPLE AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS
1. The Parties shall exchange samples of its passports, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signing of this Agreement. 2. The Parties shall inform each other, through diplomatic channels, thirty (30) days before its introduction, of any change to the format of the passports and furnish the other Party with samples of new passports. 3. If a Citizen of either Party losses or damage his/her valid passport in the territory of the other Party, he/she shall inform the competent authorities of the receiving Party, through the diplomatic or consular mission representing the country of origin, in order to take the appropriate measures. The concerned diplomatic or consular mission shall issue a new passport or travel document to the aforementioned citizen and inform such issuance to the competent authorities of the receiving Party.
ARTICLE 8 AMENDMENT
The Parties may amend this Agreement with mutual consent of the parties in writing. Such amendment shall enter into force on the date of receipt of the consent of the other parties.
ARTICLE 9 GROUNDS FOR SUSPENSION
The Parties may temporarily suspend this Agreement partially or wholly on grounds of national security, public order or public health. However, it shall notify the other Party in writing in advance of its intention to suspend the Agreement and subsequently to cancel the suspension through diplomatic channels.
ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTES
The Parties intend to resolve any differences ans1ng during implementation of this Agreement through consultation and negotiation.
the
ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal procedures, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force indefinitely unless terminated by either Party. 3. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification to the other Party through diplomatic channels, three (3) months prior to the expected date of termination.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, have signed this Agreement.
DONE at Nadi, Fiji, on the eighteenth day of June, year two thousand and fourteen, in two originals, each in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in their interpretation,
the English version shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPU~OF JNDONESIA
THE REPUBLIC OF FIJI
Signed R.M.MARTY M. NATALEGAWA
Minister
For~
oreign Affairs
Signed JOKET ANI COKANASIGA
Minister Of Defense, National Security and Immigration
